BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah fundamental yang dihadapi Pembangunan Pertanian saat ini antara lain: (1) Laju konversi lahan yang tidak terkendali; (2) Infrastruktur pertanian yang tidak memadai; (3) sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam; (4) Perubahan iklim yang tidak menentu; (5) kurangnya kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju; (6) Keterbatasan permodalan petani; dan (7) Kendala transportasi akibat cuaca buruk dan kerusakan jalan. Untuk mengatasi permasalahan fundamental tersebut, perlu koordinasi baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun antar sektor serta antara pusat dan daerah. Sekretariat Jenderal merupakan satu dari 12 Eselon I yang terdapat di Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 24 Tahun 2010 Pasal 274, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian agar pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik. Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai fungsi koordinasi, pembina dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian menetapkan visi 2015-2019 yaitu menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang terkemuka. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah: 1.

Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel

2.

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

3.

Menerapkan prinsip good governance dan clean governance

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal tersebut tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Agar pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PK Sekjen tersebut secara triwulanan.

1|Page


Tahun 2015

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja yang ada di dalam PK lingkup Sekretariat Jenderal yang meliputi capaian atau progress Indikator Kinerja Eselon I lingkup Setjen, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

B. Maksud dan Tujuan Proses

pemantauan

dan

evaluasi

capaian

indikator

kinerja

Sekretariat

Jenderal

Kementerian Pertanian merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian ataupun progress atas Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap unit baik Eselon I maupun II di lingkungan Sekretariat Jenderal bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal. Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

2|Page


Tahun 2015

BAB II VISI, MISI DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

A. VISI “Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang terkemuka”. B. MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah : 1.

Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel

2.

Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

3.

Menerapkan prinsip good governance dan clean governance

C. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah: 1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;

5.

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3|Page


Tahun 2015

D. PENYUSUNAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal adalah: 1.

Pimpinan unit kerja (eselon I) Sekretariat Jenderal menyusun Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Menteri Pertanian. PK Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ditandatangani pada bulan Maret 2015.

2.

Pimpinan Satuan Kerja Biro/Pusat menyusun Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh pimpinan Biro/Pusat. PK Biro/Pusat Sekretariat Jenderal disusun dan ditandatangani bulan Januari dan Maret 2015.

E. PENGGUNAAN SASARAN DAN INDIKATOR Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. 1.

Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.

2.

Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

4|Page


Tahun 2015

BAB III PEMBAHASAN

A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Capaian kinerja Sekretariat Jenderal diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Sekretariat Jenderal dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja Sekretariat Jenderal meliputi: Nilai AKIP Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM), Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti. Pada triwulan III ini terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Seketariat Jenderal. Perubahan pada anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal dari semula Rp. 1.314.272.088.000,00 menjadi Rp.1.306.272.088.000,00. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal triwulan III adalah sebagai berikut: 1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian AKIP sebagai suatu sistem mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sakip merupakan instrumen yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dokumen SAKIP mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Rencana Strategis memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Tabel 1 Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian Triwulan III Indikator Kinerja

Target

Realisasi Triwulan III

Kemajuan Pelaksanaan (%)

Nilai AKIP Kementerian Pertanian

75

-

80%

Hingga triwulan III kemajuan pelaksanaan kegiatan mencapai 80%. Pada triwulan III ini dilakukan advokasi sakip ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pertanian. 2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa BPK-RI harus melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

5|Page


Tahun 2015

Pada triwulan III ini tidak ada pemeriksaan BPK sehingga opini tidak dikeluarkan pada periode ini. Walaupun begitu dalam rangka mensukseskan penerapan akuntansi berbasis akrual yang mulai diterapkan pada tahun 2015, telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut: a.

Pelatihan Implementasi SAIBA bagi Operator hal Penyusunan Laporan Keuangan

b.

Sosialisasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual

c.

Pelatihan verifikasi bagi Verifikator hal Penyusunan Laporan Keuangan

d.

Pembuatan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

e.

Pembuatan Aplikasi Catatan atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual

f.

Proses pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Likuidasi Satker

3.

Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan untuk mengetahui mutu kinerja pelayanan unit kerja pelayanan publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik. Peningkatan dan pembinaan diprioritaskan pada unsur pelayanan yang paling rendah atau berada di bawah rata-rata. Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan program perbaikan, sedangkan yang mempunyai nilai mutu pelayanan publik cukup tinggi atau di atas rata-rata agar tetap dipertahankan. Pengukuran IKM dilakukan terhadap 9 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dan 160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2014, nilai IKM Kementerian Pertanian 3,21, nilai konversi IKM 80,24 dengan mutu pelayanan B (baik) dan kinerja baik. Unsur pelayan tahun 2014 yang perlu diperbaiki adalah prosedur, persyaratan, kecepatan dan kepastian jadwal pelayanan. Tabel 2 Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Triwulan III Indikator Kinerja

Target



Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

80

-

75%

Pada tahun 2015, pengukuran IKM juga dilakukan dengan melibatkan 9 UKPP dan 160 UPT yang ada di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ekspose pengukuran IKM Kementan akan

6|Page


Tahun 2015

dilakukan pada bulan Desember 2015. Sampai dengan triwulan III progress pelaksanaan kegiatan sebesar 75%.

4. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian merupakan nilai hasil evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Tabel 3 Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Triwulan III Indikator Kinerja

Target


Nilai Reformasi Birokrasi Kementan

72

71,88


Hasil penilaian terhadap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian disampaikan melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B.13194.1/ M.PANRB/ 09/ 2015 tertanggal 30 September 2015. Indeks reformasi birokrasi Kementerian Pertanian adalah 71,88 dengan kategori “BB”, meningkat dari 65,02 (B) pada tahun lalu. Tabel 4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi No. A.

Komponen Penilaian

Nilai Maksimal

Nilai Capaian

% Capaian

Pengungkit

1.

Manajemen Perubahan

5,00

3,24

64,85%

2.

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00

4,38

87,50%

3.

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

4,51

75,17%

4.

Penataan Tata Laksana

5,00

3,47

69,35%

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

11,06

73,74%

6.

Penguatan Akuntabilitas

6,00

2,72

45,40%

7.

Penguatan Pengawasan

12,00

8,43

70,24%

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

4,50

74,92%

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

42,30

70,51%

B.

Hasil

1.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00

13,83

69,13%

2.

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

10,00

7,74

77,43%

3.

Kualitas Pelayanan Publik

10,00

8,01

80,00%

Sub Total Komponen Hasil

40,00

29,58

73,95%

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

71,88

71,88%

7|Page


Tahun 2015

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (area for improvement) Kementerian Pertanian adalah: 1. Melibatkan peran pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Menyediakan

media

komunikasi

yang

reguler

untuk

mensosialisasikan

program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan. 3. Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi. 4. Mengumumkan tahapan administrasi dan hasil seleksi kompetensi promosi terbuka melalui media IT dapat melalui website panitia seleksi dan website institusi yang dapat diakses secara mudah. 5. Memperhatikan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu dan menjadikannya

dasar

untuk

pemberian

tunjangan

kinerja

serta

dasar

pengembangan karier. 7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan/disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala. 8. Membangun sistem pemberian sanksi dan imbalan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian 9. Meningkatkan peranan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan renstra, PK dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya serta peranan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala. 10. Membangun sistem pengukuran kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi 11. Melakukan pemutakhiran data secara berkala 12. Menyusun dokumen secara tertib sebagai evidence dalam pelaksanaan program dan kegiatan. b.

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (area for improvement) Kementerian Pertanian adalah: 1. Melakukan public campaign tentang gratifikasi secara berkala 2. Melakukan penilaian resiko pada seluruh unit organisasi 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas whistle blowing system 8|Page


Tahun 2015

4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut 5. Memfokuskan fungsi pengawasan internal pada lient dan audit berbasis resiko c.

Peningkatan kualitas pelayanan publik Hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (area for improvement) Kementerian Pertanian adalah: 1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 2. Menerapkan sistem sanksi/reward

bagi pelaksana layanan serta pemberian

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dalam meningkatkan budaya pelayanan prima 3. Menyusun SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif sebagi bentuk perbaikan kualitas pelayanan 4. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan secara berkala 5. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

5. Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalinnya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Pada akhir triwulan III, kegiatan kerjasama telah terlaksana sebanyak 85 kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah terdapat beberapa kegiatan yang direvisi dan terdapat sidang bilateral yang dijadwal ulang. Solusinya adalah perlu koordinasi lebih intensif. Tindak lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan sidang untuk ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga Internasional atau Negara Mitra, atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan mendiseminasikan informasi hasil kesepakatan sidang, beserta langkah tindaklanjutnya.

9|Page


Tahun 2015

Tabel 5 Capaian Kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Triwulan III Indikator Kinerja

Target



Persentase Kerjasama Luar Negeri

80%

37 kegiatan

60%

yang Ditindaklanjuti

(kumulatif 85 kegiatan)

B. Capaian Kinerja Masing-Masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Adapun capaian kinerja triwulan III masing-masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: 1.

Biro Perencanaan Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a.

Koordinasi

dan

penyiapan

penyusunan

kebijakan,

rencana

dan

program

pembangunan pertanian; b.

Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;

c.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;

d.

Koordinasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

pertanian; dan e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan adalah perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Biro Perencanaan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Perencanaan. Terdapat 3 Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan. Indikator tersebut adalah: Nilai AKIP Sekretariat Jenderal, Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan dan Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti. Pada triwulan III ini terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan. Perubahan pada anggaran yang dialokasikan untuk Biro Perencanaan dari semula Rp. 71.587.600.000,00 menjadi Rp.63.587.600.000,00. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

10 | P a g e


a.

Tahun 2015

Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat Jenderal yang diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82. Pada triwulan III ini Itjen melakukan penilaian terhadap pelaksanaan AKIP Seketariat Jenderal dan menyiapkan dokumen hasil evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal. Hingga akhir triwulan III, Biro Perencanaan telah melakukan 80% persiapan pengawalan nilai AKIP Sekretariat Jenderal. Tabel 6 Capaian Kinerja nilai AKIP Sekretariat Jenderal Triwulan III

b.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

nilai AKIP Sekretariat Jenderal

82

REALISASI TRW III

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 60,00

Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa banyak revisi yang dilakukan. Semakin sedikit revisi anggaran semakin tepat perencanaan anggarannya. Hingga akhir triwulan III telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 2 kali. Jumlah revisi tersebut merupakan akumulasi dari revisi triwulan I dan II sebelumnya. Revisi anggaran tersebut terkait Kebijakan Menteri Pertanian dalam rangka realokasi anggaran yang difokuskan untuk mendukung UPSUS dan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Revisi anggaran yang dimaksud adalah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015. Tabel 7 Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA Jumlah Revisi Anggaran

c.

TARGET

REALISASI TRW III

5 kali

2 kali

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai feedback bagi perencanaan ke depan maupun yang sedang berjalan. Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2014 ditindaklanjuti tahun 2015. Salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan pada tahun 2014 adalah monev terpadu. Evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Biro Perencanaan

11 | P a g e


Tahun 2015

tetapi melibatkan pula Eselon I terkait. Hasil evaluasi, terdapat 4 rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti yaitu: (1.) diperlukan alat/mesin penebang tebu agar panen tebu tidak terlambat; (2.) Program SL-PTT agar diakhiri dan diganti dengan GP-PTT; (3.) perlunya peningkatan Inseminasi Buatan (IB) dalam rangka peningkatan produksi dan distribusi semen beku, IB (termasuk peningkatan produksi dan distribusi semen beku) merupakan kegiatan prioritas pada tahun 2015; dan (4.) hasil evaluasi yang diinformasikan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Ditjen PKH berupa instruksi kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Kab. TTS dalam penyidikan, pengujian dan pengobatan/ pemberantasan penyakit pada kelompok peternak terkait dengan kasus kematian sapi bantuan pada 8 kelompok di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tabel 8 Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW IV

6

4

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti


Progress kegiatan evaluasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: sebagian besar kegiatan evaluasi telah dilakukan. Evaluasi yang dilaksanakan secara triwulanan, yaitu untuk mengukur kegiatan triwulan sebelumnya seperti Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian. Kegiatan evaluasi lain antara lain evaluasi komoditas strategis padi, jagung, kedelai, sapi, tebu dan bawang merah, cabai); Swakelola Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pertanian 2016; pemantauan evaluasi subsidi pupuk dan benih, kredit program dan asuransi pertanian 2014/2015; pemantauan DAK Bidang pertanian 2015/telaah anggaran pertanian di daerah

2.

Biro Organisasi dan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, fungsi pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian. Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tata

12 | P a g e


laksana,

serta

pengelolaan

kepegawaian.

Dalam

Tahun 2015

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja;

b.

Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi;

c.

Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai;

d.

Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Biro Organisasi dan Kepegawaian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pada triwulan III ini terdapat perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian, yang semula 8 indikator menjadi 9 indikator. Indikator tersebut adalah: (1) Dokumen Penataan Kelembagaan, (2) Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja; (3) Laporan Ketatalaksanaan; (4) Laporan Reformasi Birokrasi; (5) Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; (6) Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai; (7) Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan; (8) Laporan Perencanaan dan pengelolaan anggaran; (9) Laporan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

Dokumen Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan III kemajuan pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan sebesar 80%. Progress yang telah dilaksanakan adalah telah terbit Perpres Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian, Permentan No 43 Tahun 2015 dan Penyusunan Permentan Rincian Tugas Pokok Eselon IV Kementan sedang dalam proses saat ini. Tabel 9 Capaian Kinerja Dokumen Penataan Kelembagaan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

Dokumen Penataan Kelembagaan

4

2


13 | P a g e




Tahun 2015

Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Target kinerja kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2015 sebanyak 6 laporan. Hingga akhir triwulan III, dari target kinerja yang ditetapkan telah terealisasi 5 laporan (akumulasi dari triwulan I, II dan III) atau sebesar 75%. 5 laporan tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2015, Permentan Nomor 13 Tahun 2015, Permentan Nomor 28 Tahun 2015, Permentan Nomor 29 Tahun 2015 dan Permentan No 49 Tahun 2015. Tabel 10 Capaian Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Triwulan III



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja

6

5

75

Laporan Ketatalaksanaan Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari 4 target yang ditetapkan, hingga akhir triwulan III telah terealisasi 3 laporan yaitu Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Kementan dan Unit Kerja Eselon I Periode 2010 – 2014, Permentan No 31 Thn 2015 dan Penyusunan/ Penyempurnaan SOP Pelayanan Teknis Pertanian. Tabel 11 Capaian Kinerja Ketatalaksanaan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


4

3

75

Laporan Ketatalaksanaan



Laporan Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan III kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 75%. Dari target sebanyak 4 laporan reformasi birokrasi telah terealisasi 3 laporan reformasi 14 | P a g e


Tahun 2015

birokrasi yaitu Laporan Pelaksanaan RB Kementan Tahun 2010 – 2014, Laporan Pelaksanaan Entry Meeting Evaluasi RB Kementan 2015 dan Terbitnya Perpres No 134 Tahun 2015. Tabel 12 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Triwulan III



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


Laporan Reformasi Birokrasi

4

3

75

Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai merupakan output kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi di bidang formasi kepegawaian, peningkatan kualitas kompetensi pegawai dan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan pegawai dalam bentuk pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan III, dari 19 target laporan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai telah terealisasi sebanyak 12 laporan yaitu: (1.) Permentan No.10 Tahun 2015; (2.) Laporan Validasi Data SIMPEG Trw II 2015; (3.) Laporan Pelaksanaan Lelang Terbuka JPT Madya dan Pertama di Lingkungan Kementan; (4.) Laporan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; (5.) Laporan Pelaksanaan Sidang Etika Trw II 2015; (6.) Laporan Pelaksanaan MCU Pejabat Struktural; (7.) Laporan Pelaksanaan Pembinaan K3; (8.) Laporan pelaksanaan pengembangan pegawai (Diklat Prajabatan); (9.) Laporan Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karyasatya X, XX, dan XXX; Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Rekam Kartu Pegawai; (10.) Laporan Pelaksanaan Baperjakat Lingkup Setjen Kementan, (11.) Laporan Invetarisasi SKP Lingkup Kementan 2014 dan (12.) Laporan Penyusunan SKP Kementan 2015. Tabel 13 Capaian Kinerja Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

TARGET

REALISASI TRW III

19

12

KEMAJUAN PELAKSANAAN (%) 75

15 | P a g e




Tahun 2015

Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 salah satunya mengatur mengenai tugas dan fungsi Bagian Mutasi. Adapun tugas Bagian mutasi adalah melaksanakan penyiapan mutasi pegawai Kementerian Pertanian dan melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi : a. Penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta pemberhentian pegawai lingkup Kementerian Pertanian; b. Pelaksanaan pengumpulan data pegawai, monitoring pegawai pusat dan daerah serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian; c. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui bimbingan teknis jabatan fungsional serta diklat analis kepegawaian. Hingga triwulan III akhir telah terealisasi 7 laporan dari 9 target. 7 laporan tersebut adalah Laporan Pengadaan CPNS, Laporan Pengelolaan Adm Pegawai Baru, Laporan Pengelolaan Adm Pegawai Satu Atap Kenaikan Pangkat, Persiapan Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik, Laporan Pengelolaan Adm Kepegawaian Jabatan Fungsional, Laporan Pengelolaan Adm Kepegawaian Pensiun dan Penyusunan Sistem Pelayanan Adm Kepegawaian

Tabel 14 Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai Triwulan III



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

Laporan Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai

9

7


Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan Hingga akhir triwulan III, pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan adalah Pelaksanaan Pembinaan SDM Melalui Organisasi Kedinasan Semester I 2015.

16 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 15 Capaian Kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan Triwulan III



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan

2

1


Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan Hingga akhir triwulan III telah terlaksana 5 laporan dari target sebanyak 7 laporan atau kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 80%. Ke 5 laporan tersebut adalah Laporan Kinerja Biro OK 2014, Laporan Tahunan Biro OK 2014, Petunjuk Operasional Anggaran Biro OK 2015, Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan (ROPAK) Biro OK 2015, dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Biro OK 2015. Tabel 16 Capaian Kinerja Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Triwulan III

3.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

7

5


Biro Hukum dan Informasi Publik Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a.

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

b.

Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;

c.

Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

d.

Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

17 | P a g e


Tahun 2015

Peran Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi lebih penting sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Indikator kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik dilihat dari 4 indikator utama yaitu: (1.) Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Program Legislasi Nasional (prolegnas) dan prolegtan; (2.) Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan; (3.) Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan dan (4.) Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM). a. Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan Hingga akhir triwulan III, telah terealisasi sebanyak 7 perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan. Program legislasi pertanian tahun 2015 yang sudah terbit antara lain: (1.) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Pedoman Cara Produksi Kopi Luwak Dengan Sistem Pengandangan Yang Memenuhi Kaidah Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare); (2.) Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Perubahan atas Permentan No 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman

Yang Baik (Good

handling practices); (3.) Permentan Nomor 23/Permentan/PK.320/4/ 2015 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan; (4.) Permentan

Nomor 35/Permentan/KP.590/6/2015 tentang Pedoman Umum

Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun Anggaran 2015; (5.) Permentan Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2015; (6.) Permentan Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015; (7.) Permentan Nomor 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015; (8.) Kepmentan Nomor 356/2015 dan (9.) Permentan Nomor 50 Tahun 2015.

Dalam

menyusun

peraturan

perundang-undangan

adakalanya

terjadi

penggabungan tentang peraturan menteri karena dalam pembulatan materi perlu digabung. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah: 1.) Penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan proses atau waktu yang panjang dikarenakan perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam

rangka pembulatan materi dan

pemahaman; 2.) Pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 18 | P a g e


Tahun 2015

belum memprioritaskan apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam Program Legislasi Pertanian (Prolegtan). Tindak lanjut yang dilakukan adalah Evaluasi Prolegtan. Tabel 17 Capaian Kinerja Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


Prosentase perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan

70 %

9

16

b. Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Hingga akhir triwulan III, telah dilakukan 14 layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan atau 33% dari target. Tabel 18 Capaian Kinerja Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan

71%

9

16

c. Prosentase Naskah Perjanjian yang Dihasilkan Pada

triwulan

III,

perjanjian

yang

dihasilkan

sebanyak

11

naskah.

Jika

diakumulasikan dengan triwulan I, naskah perjanjian yang dihasilkan sebanyak 35 buah. Tabel 19 Capaian Kinerja Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan

TARGET

REALISASI TRW III


80 persen

11

87,5

d. Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM) Hingga triwulan III akhir nilai IKM belum diterbitkan. 19 | P a g e


4.

Tahun 2015

Biro Keuangan dan Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 1.

Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

2.

Pelaksanaan akuntasi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;

3.

Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

4.

Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Biro Keuangan dan Perlengkapan menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Indikator Kinerja yang terdapt pada Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP, (2) Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai; (3) Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual; (4) Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan; (5) Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian; (6) Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan; (7) Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian dan (8) Kecepatan Layanan Kearsipan. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP Hingga triwulan III akhir peningkatan sumber-sumber potensi PNBP mengalami kemajuan 715% dari target sebanyak 50%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan peningkatan sumber-sumber potensi PNBP sebesar 20 Satker. Tabel 20 Capaian Kinerja Sumber-Sumber Potensi PNBP Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW III

Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP

50 %

REALISASI TRW III


715

20 | P a g e


b.

Tahun 2015

Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai Hingga triwulan III akhir ketepatan pengelolaan belanja pegawai mengalami kemajuan sebesar 65% dari target triwulan III sebanyak 69%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai sebesar 90%. Tabel 21 Capaian Kinerja Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai Triwulan III

c.

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW III

Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai

69%

REALISASI TRW III


65

Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual Hingga triwulan III akhir Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual mengalami kemajuan sebesar 75% dari target triwulan III sebanyak 80%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual telah terlaksana sebesar 100%.

Tabel 22 Capaian Kinerja Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual

d.

TARGET TRW III

REALISASI TRW III


80%

75

Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan Hingga triwulan III akhir Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan mengalami kemajuan sebesar 0% dari target triwulan III sebanyak 75%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan sebanyak 60 orang. Tabel 23 Capaian Kinerja Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan

TARGET TRW III 75%

REALISASI TRW III


21 | P a g e


e.

Tahun 2015

Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian Hingga triwulan III akhir Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian mengalami kemajuan sebesar 84,6% dari target triwulan III sebanyak 58%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1,3 Trilyun. Tabel 24 Capaian Kinerja Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian Triwulan III

f.

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW III

Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian

58%

REALISASI TRW III


Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Hingga triwulan III akhir Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan mengalami kemajuan sebesar 63% dari target triwulan III sebanyak 65%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan telah terlaksana sebesar 100%.

Tabel 25 Capaian Kinerja Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan Triwulan III

g.

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW III

Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan

65%

REALISASI TRW III


Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian Hingga triwulan III akhir Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian mengalami kemajuan sebesar 75% dari target triwulan III sebanyak 80%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian Tahun Berjalan telah terlaksana sebesar 70%.

22 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 26 Capaian Kinerja Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan II Kementerian Pertanian Triwulan III

h.

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW III

Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian

80%

REALISASI TRW III


Kecepatan Layanan Kearsipan Hingga triwulan III akhir Kecepatan Layanan Kearsipan mengalami kemajuan sebesar 60% dari target triwulan III sebanyak 60%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Kecepatan Layanan Kearsipan sebanyak 30 menit. Tabel 27 Capaian Kinerja Kecepatan Layanan Kearsipan Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW III

Kecepatan Layanan Kearsipan

5.

REALISASI TRW III

60%


Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan 2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan 3. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol 4. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro

Umum

dan

Hubungan

Masyarakat

menyusun

Perjanjian

Kinerja

yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Hubungan

Masyarakat

sebagai

berikut:

(1)

Jumlah

Laporan

Ketatausahaan

Kementerian Pertanian, (2) Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal; (3) Jumlah Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Pemerintahan, Organisasi Profesi dan Asosiasi; (4) Jumlah Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan serta Pelaksanaan Ketatausahaan Menteri; (5)

23 | P a g e


Tahun 2015

Meningkatnya Program Pembangunan Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Hubungan Masyarakat sebagai berikut: a. Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian (Laporan) Hingga triwulan III akhir kegiatan penyusunan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian baru sebesar 0% dari target sebanyak 10 laporan. Tabel 28 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian

10 laporan

REALISASI TRW III


b. Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal (Persen) Hingga triwulan III akhir, kemajuan pelaksanan kegiatan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal sebesar 25%. Kegiatan yang telah terlaksana adalah terpenuhinya Sarana dan Prasarana dengan standar minimum. Kegiatan peningkatan kepuasan penguna terkendala oleh SDM dan Anggaran yang masih dalam proses pencairan. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut yaitu diadakannya Pelatihan SDM dan Mempercepat proses pencairan anggaran. Tabel 29 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal

65

REALISASI TRW III


c. Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen) Hingga triwulan III akhir, kemajuan pelaksanan kegiatan untuk meningkatkan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian sebesar 3%. Pemberitaan Positif pada Triwulan III cukup banyak, isu negatif sedikit dan sudah di respon dengan berbagai berita yang menciptakan citra postif di masyarakat. Isu Negatif yang beredar adalah dampak kemarau panjang yang mengakibatkan produksi pangan menurun dan gagal panen. Respon isu, advertorial di media cetak, press release dan 24 | P a g e


Tahun 2015

press conference, sosialisasi serta bantuan-bantuan yang mengarah kepada swasembada pangan dan stop impor. Tabel 30 Capaian Kinerja Peningkatan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen)

7

REALISASI TRW III


Berdasarkan hasil monitoring media cetak selama triwulan III tahun 2015 (Januari hingga September 2015), jumlah pemberitaan di media cetak sebanyak 6.818 berita dengan tendensi pemberitaan berikut: 3.481 berita (51%) bertendensi positif, 632 berita (9%) bertendensi negatif, serta 2.705 berita (40%) bertendensi netral. Tabel 31 Tone Pemberitaan di Media Cetak Tahun 2015 (Hingga September 2015) Tone Berita Positif

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Total

381

371

410

424

372

445

204

474

400

3.481

Negatif

88

51

101

60

63

64

34

109

62

632

Netral

243

295

353

269

366

319

144

413

303

2.705

Jumlah

712

717

864

753

801

828

382

996

765

6.818

40%

Positif

51%

Negatif Netral

9%

Gambar 1 Tone pemberitaan di media cetak tahun 2015 (Januari hingga September 2015) 25 | P a g e


Tahun 2015

Berdasarkan hasil monitoring media online selama triwulan III tahun 2015 (Januari hingga September 2015), jumlah pemberitaan di media online sebanyak 1.010 berita dengan tendensi pemberitaan berikut: 410 berita (41%) bertendensi positif, 84 berita (8%) bertendensi negatif, serta 516 berita (51%) bertendensi netral. Tabel 32 Tone Pemberitaan di Media Online Tahun 2015 (Hingga September 2015) Tone Berita Positif

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

TOTAL

35

28

30

18

13

9

58

125

94

410

Negatif

16

1

9

1

0

2

5

33

17

84

Netral

91

125

59

49

16

9

34

49

84

516

Jumlah

142

154

98

68

29

20

97

207

195

1.010

41%

Positif Negatif

51%

Netral

8% Gambar 2 Tone Pemberitaan di Media Online Tahun 2015 (Januari hingga September 2015)

d. Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi dan Asosiasi (Laporan) Hingga triwulan III akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi sebesar 0%.

26 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 33 Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi (Laporan)

2

REALISASI TRW III


e. Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan) Hingga triwulan III akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan sebesar 0%. Tabel 34 Capaian Kinerja Penyusunan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan Triwulan III

6.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan)

2

REALISASI TRW III


Pusat Kerjasama Luar Negeri Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksu, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 1.

Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang pertanian

2.

Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional di bidang pertanian

3.

Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang pertanian

4.

Pelaksanaan urusan atase pertanian

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri

Pusat Kerjasama Luar Negeri menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut: (1) Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral, (2) Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti; (3) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran; (4) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan; (5) Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase 27 | P a g e


Tahun 2015

Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma dan (6) Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut: 1.) Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Hingga akhir triwulan III kemajuan pelaksanaan untuk tersusunnya Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral sebesar 65%. Tabel 35 Capaian Kinerja Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral

10 Dokumen

REALISASI TRW III


2.) Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Pada akhir triwulan I, kegiatan kerjasama telah terlaksana sebanyak 30 kegiatan. Tindak lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan sidang untuk ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga Internasional atau Negara Mitra, atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan mendiseminasikan

informasi

hasil

kesepakatan

sidang,

beserta

langkah

tindaklanjutnya. Tabel 36 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Triwulan III Indikator Kinerja

Target

Realisasi


Triwulan III Jumlah

Dokumen

Kesepakatan

80%

30 kegiatan

yang Ditindaklanjuti

82% (kumulatif 115 kegiatan)

3.) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Hingga akhir triwulan III kemajuan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebesar 5%.

28 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 37 Capaian Kinerja Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Triwulan II Indikator Kinerja

Dokumen

Perencanaan

Target

dan

Realisasi

Kemajuan Pelaksanaan

Triwulan II

(%)

1 Dokumen

5

Pengelolaan Anggaran

4.) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Hingga akhir triwulan III, kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebesar 30,50%. Tabel 38 Capaian Kinerja Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Triwulan III Indikator Kinerja

Target

Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Realisasi

Kemajuan Pelaksanaan

Triwulan III

(%)

2 Laporan

30,50

5.) Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma Hingga

Akhir

triwulan

III,

kemajuan

penyusunan

Dokumen

Pembinaan/

Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma sebesar 45%. Tabel 39 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Dokumen Pembinaan/ Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma

TARGET

4 Dokumen

REALISASI TRW III


6.) Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran Hingga akhir triwulan III kemajuan pelaksanaan dukungan kegiatan kerjasama internasional dan layanan perkantoran sebesar 65%.

29 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 40 Capaian Kinerja Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran

7.

TARGET

REALISASI TRW III

12 Bulanan


Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program dan anggaran; 2. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian; 3. Penyediaan dan pelayanan data dan inromasi non komoditas pertanian 4. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Terdapat perubahan pada dua indikator awal menjadi sebagai berikut: (1) Data Statistik Pertanian, (2) Analisis Data Statistik Pertanian; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian; (4) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih; (5) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai berikut: 1.

Data Statistik Pertanian (Buku) Hingga triwulan III akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Data Statistik Pertanian baru sebesar 80% dari target sebanyak 10 laporan. Tabel 41 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

Laporan Data Pertanian

TARGET

10 laporan

REALISASI TRW III


30 | P a g e


2.

Tahun 2015

Analisis Data Statistik Pertanian (Buku) Hingga triwulan III akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Data Statistik Pertanian baru sebesar 75% dari target sebanyak 10 laporan. Tabel 42 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Analisis Data Pertanian Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

Laporan Analisis Data Pertanian

3.

TARGET

REALISASI TRW II

10 laporan


Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian (Sistem) Hingga triwulan III akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian sebesar 75% dari target sebanyak 7 sistem. Tabel 43 Capaian Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian Triwulan II

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian

4.

TARGET

REALISASI TRW III

7 Sistem


Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih (Orang) Hingga triwulan III akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih sebesar 72%. Tabel 44 Capaian Kinerja Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih Triwulan III

5.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih

527 Orang

REALISASI TRW III


Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian (Bulan) Hingga triwulan III akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 75% dari target 12 bulan. 31 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 45 Capaian Kinerja Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian

8.

TARGET

REALISASI TRW III

12 Bulan


Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan rencana, program dan anggaran serta kerjasama 2. Pemberian layanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman 3. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian 4. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan, permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman dan Perizinan Pertanian 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagai berikut: (1) Laporan Data Pertanian, (2) Laporan Analisis Data Pertanian; (3) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian; (4) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih; (5) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian. Capaian dari Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai berikut:

32 | P a g e


Tahun 2015

1. Jumlah Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT Hingga triwulan III akhir, telah dilakukan pelayanan proses permohonan hak PVT sebanyak 27 varietas atau sebesar 49% dari target sebanyak 55 varietas. Tabel 46 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT Triwulan III

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

55

27

Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT (varietas)


2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT Pada triwulan III telah diterbitkan sertifikat Hak PVT sebanyak 22 sertifikat atau 49% dari target yang direncanakan. Tabel 47 Capaian Kinerja Penerbitan Sertifikat Hak PVT Triwulan III INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


45

22

49

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT (sertifikat)

3. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman Hingga triwulan III akhir, telah diterbitkan 84 tanda daftar. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 48%. Tabel 48 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman Triwulan III INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman (tanda daftar)

175

84

48

4. Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS Hingga triwulan III akhir, belum ada pemeriksanaan Uji BUSS, dari target sebanyak 50 varietas yang dilakukan pemeriksaan terhadap Uji BUSS. Tabel 49 Capaian Kinerja pemeriksanaan Uji BUSS Tanaman Triwulan III INDIKATOR KINERJA

Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS (varietas)

TARGET

REALISASI TRW III

50

0


33 | P a g e


Tahun 2015

5. Jumlah Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Hingga triwulan III akhir, telah dilakukan 143 tanda daftar varietas hortikultura dalam rangka peredaran atau 72% dari target sebesar 200 tanda daftar. Tabel 50 Capaian Kinerja Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Triwulan III INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran (tanda daftar)

200

143


6. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida Hingga triwulan III akhir, telah dilakukan penerbitan 3.686 surat izin pupuk dan pestisida atau 176% dari target sebesar 2.100 surat izin. Tabel 51 Capaian Kinerja Proses Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida Triwulan III INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


Jumlah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida (surat izin)

2.100

3.686

176

7. Jumlah Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan Hingga triwulan III akhir, telah dikeluarkan 629 rekomendasi teknis bidang peternakan atau 572% dari target sebesar 110 rekomendasi. Tabel 52 Capaian Kinerja Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan Triwulan III INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan (rekomendasi)

110

629


8. Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak Hingga triwulan III akhir, telah dikeluarkan 820 surat izin Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak atau 81% dari target sebesar 1.010 surat izin.

34 | P a g e


Tahun 2015

Tabel 53 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak Triwulan III INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III

Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak (surat izin)

1.010

820


9. Jumlah Terbitnya Surat Izin Bidang Peternakan Hingga triwulan III akhir, telah dikeluarkan 339 surat izin Bidang Peternakan atau 117% dari target sebesar 290 surat izin. Tabel 54 Capaian Kinerja Penerbitan Surat Izin Bidang Peternakan Triwulan III INDIKATOR KINERJA

Terbitnya surat izin bidang peternakan (surat izin)

TARGET

REALISASI TRW III

290

339


10. Jumlah Laporan Administrasi dan Manajemen Laporan Administrasi dan Manajemen disusun pada akhir tahun 2015. Tabel 55 Capaian Kinerja Laporan Administrasi dan Manajemen Triwulan III INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW III


Administrasi dan Manajemen (laporan)

4

0

0,00

35 | P a g e


Tahun 2015

BAB IV KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada triwulan III Tahun 2015, kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar berkisar antara 6075%. Indikator Kinerja Sekjen yang sudah dinilai Laporan Keuangan Kementan dan Reformasi Birokrasi. Opini yang diperoleh Kementerian Pertanian atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014 sudah dinilai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), sedangkan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebesar 71,88. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Biro maupun Pusat di Sekretariat Jenderal mengalami kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar berkisar antara 0-572%. Progress pelaksanaan kegiatan sebesar 0% salah satunya disebabkan karena kegiatan tersebut berupa laporan tahunan yang baru dapat terealisasi setelah akhir tahun. Kegiatan yang mengalami kemajuan melebihi 100% adalah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida sebesar 176% dan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan (rekomendasi) sebesar 572%. Beberapa Permasalahan dan tindaklanjutnya antara lain sebagai berikut: 1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN c. Peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah: 1.) Penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan proses atau waktu yang panjang dikarenakan perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam rangka pembulatan materi dan pemahaman; 2.)

Pemrakarsa

dalam

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

belum

memprioritaskan apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam Program Legislasi Pertanian (Prolegtan). Tindak lanjut yang dilakukan adalah Evaluasi Prolegtan. 3. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah terdapat beberapa kegiatan yang direvisi dan terdapat sidang bilateral yang dijadwal ulang. Solusinya adalah perlu koordinasi lebih intensif.

36 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents