VARIANS ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO (studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango) Febriyanti Kadir Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ABSTRAK Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu seberapa besar terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango. Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui varians anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data dalam bentuk dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, 2011 dan 2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varians, analisis trend dan uji thitung one sample. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah di DPPKAD Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dibuktikan dengan adanya besarnya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari analisis varians yang selisih anggaranya tahun 2010 sebesar 6,06%, tahun 2011 sebesar 8,78% dan tahun 2012 sebesar 7,45% sedangkan menggunakan analisis trend yaitu grafik menunjukan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi serta menggunakan uji t-hitung one sample terlihat penyimpangan pada anggaran dan realisasi belanja tidak terduga yaitu nilai t-hitung hanya sebesar 1.929 sedangkan standar nilai t-hitung sebesar 2.353. Kata Kunci: varians anggaran dan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah.
PENDAHULIAN Latar Belakang Masalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya masalah anggaran (Darise,2008). Diberlakukan dan dikeluarkannya perundang-undangan dan produk hukum ini dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi
berbagai
tuntutan
dan
kebutuhan
masyarakat.
Mengingat
kelancaran
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang sangat tergantung pada kemampuan aparatur
pemerintah daerah. Bone Bolango tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 yang dituangkan
dalam
strategi
pembangunan
daerah
berupa
kebijakan
dan
program
pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, berikut ini tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2010 No 1 2 3 4 5
1 2 3
Uraian Belanja tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan keu, Belanja tidak terduga Jumlah Belanja langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja Modal Jumlah Jumlah belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi anggaran (Rp)
Persentase (%)
172.708.354.664,00 9.766.037.741,00 8.594.935.000,00 8.450.400.000,00 1.293.391.500,00 200.813.118.905,00
171.270.448.282,00 9.387.737.741,00 7.915.107.732,00 8.365.550.000,00 1.293.391.500,00 198.232.235.255,00
99,16 96,12 92,02 100 100
20.875.551.745,00 51.589.506.374,00 75.496.825.072,00 147.961.883.191,00 348.775.002.096,00
19.232.176.347,00 49.756.074.560,00 55.544.915.421,00 124.533.166.328,00 322.765.401.583,00
92,12 96,44 73,57
Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2011 No 1 2 3 4 5
1 2 3
Anggaran (Rp)
Uraian Belanja tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan keu, Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja Modal Jumlah Jumlah belanja
Realisasi anggaran (Rp)
209.515.419.925,00 11.864.125.000,00 5.782.500.000, 00 9.882.000.000,00 530.520.000,00 237.574.564.925,00
203.319.766.917,00 11.540.000.000,00 5.719.732.750,00 9.766.369.506,00 9 325.953.175,00 230.671.822.348,00
21.476.877.277,00 68.626.254.283,00 123.531.688.594,61 213.634.820.154,61 451.209.385.079,61
21.156.254.647,00 67.708.823.353,00 92.104.747.963,00 180.969.825.963,00 411.641.648.311,00
Persentase (%)
Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2012 No 1 2 3 4 5
1 2 3
Uraian Belanja tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan keu, Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja Modal Jumlah Jumlah belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi anggaran (Rp)
243.314.273.766,12 6.238.900.000,00 5.145.904.000,00 14.707.300.000,00 688.020.000,00 270.094.397.766,12
240.029.485.436,00 5.904.990.000,00 4.670.374.000,00 14.455.959.746,00 286.098.500,00 265.346.907.682,00
24.977.835.258,12 71.045.651.513,07 116.051.065.817,96 212.074.552.589,15 482.168.950.355,27
27.386.613.060,00 71.590.113.202,00 88.616.280.221,00 187.593.006.438,00 452.939.914.165,00
Persentase (%)
Berdasarkan analisis Varians secara umum anggaran belanja Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2010 tidak sesuai dengan realisasi anggara. Pada pos belanja tidak langsung memiliki anggaran sebesar Rp. 200.813.118.905,00 dan yang realisasi sebesar Rp.198.232.235.255,00. Dengan persentase realisasi 98,71% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp.200.813.118.905,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.232.235.255,00 dengan persentase 84,16%.
Tahun 2011 pada pos belanja tidak langsung sebesar Rp. 237.574.564.925,00 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 230.671.822.348,00 selisih dengan persentase 97,09% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp.213.634.820.154,61 dan terealisasi sebesar Rp. 180.969.825.963,00 dengan persentase 98,70%. Sedangkan
pada
tahun
2012
pos
belanja
tidak
langsung
sebesar
Rp.270.094.397.766,12 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp.265.346.907.682,00 dengan persentase 98,24% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp.212.074.552.589,15 dan terealisasi sebesar Rp. 187.593.006.438,00 dengan persentase 88,45%. Terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2010, 2011, 2012 dari kedua pos belanja di atas yang terbagi atas beberapa pos belanja yaitu di sebabkan oleh permasalahan yang timbul seperti ketidak konsistenan dengan berbagai perencanaan yang telah direncanakan dalam hal ini apa yang sudah menjadi rencana kerja tidak berjalan sesuai yang direncanakan, ketidak sesuaian belanja yang dianggarkan dengan harga yang dibutuhkan dalam hal ini pada pos belanja modal. Mengacu kepada uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “ Varians Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango (studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango) “. Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah seberapa besar varians anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango.? Tinjauan Pustaka Pengertian Anggaran Menurut Mardiasmo (2009 : 61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Fungsi Anggaran Menurut Mardiasmo (2004: 181) Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatau organisasi yang menunjukan hubungan input dan output. Input dalam anggaran dinyatakan dala bentuk pengeluaran atau belanja yang menunjukan batas maksimum jumlah uang yang diperkenankan untuk dikeluarkan pada setiap tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan. Output dinytakan dalam bentuk penerimaan
atau pendapatan menunjukan jumlah uang yang akan peroleh dari estimasi hasil minimal yang secara rasional dapat dipercaya. Disamping itu anggaran daerah mempunyai peran penting dalam sistem keuangan daerah. Peran anggaran daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi. Tujuan dan Manfaat Anggaran Menurut Siregar (2003) dalam Lastowo (2010: 11)
Fungsi pokok manajemen adalah
perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Semakin terbatasnya sumber-sumberekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan semakin kompleksmasalah perusahaan, memaksa manajer untuk menggunakan sumber-sumbertersebut secara bijaksana, terarah dan terkendalikan dengan efektifdan efisien Varians Anggaran Menurut Lastowo (2010: 18) Varians adalah perbedaan antara standar dengan yang sesungguhnya. Varians ini dapat digunakan manajemen untuk mengukur prestasi, memperbaiki efisiensi, dan memberi perlakuan tertentu terhadapfungsi yang bertanggung jawab. Varians yang terjadi dapat berupa variansmenguntungkan (favorable variances) atau varians tidak menguntungkan (unfavorable variances). Analisis ini dilakukandengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasi. Perbedaanantara angka anggaran dengan realisasi ini disebut ketidaksesuaian atauvarians. Apabila kita menganggap bahwa anggaran ataupun standar sudahbenar maka secara prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi harussama dengan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Menurut Darise (2008:95) Laporan realisasi anggaran menggarmbarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas laporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pengertian Belanja Menurut Darise (2008: 99) Belanja diakui terjadi pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai funggsi perbendaharaan. Pengakuan belanja yang dilakukan oleh
bendahara pengeluaran. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klafikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja Daerah Menurut Yani (2009: 373) belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah
dipergunakan
dalam
rangka
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadikewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilhan yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan. Urusan wajib yang dimaksud disini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggaran oleh pemerintah daerah. Sementara itu, urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi proses penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran dengan mengolah data-data yang berbentuk angka. Pengolahan data menggunakan analisis varians (selisih) anggaran. Dasar penilaiannya yaitu dengan penyelidikan varians antara realisasi dengansasaran yang direncanakan atau dianggarkan. Selain menggunakan analisis varians juga menggunakan analisis trend dan uji thitung one sample. Dalam anggaran belanja tidak langsung dan anggaran langsung menggunakan varians sample karena penulis menghitung satu persatu dari anggaran dan realisasi anggaran yang ada. Analisis varians ini dilaksanakan pada beberapa pos belanja tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012.Ketiga analisis diatas berfungsi untuk mengetahui besar anggaran. Adapun analisis dan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: a)
Rumus yang digunakan adalah rumus analisis varians (selisih) sebagai berikut:
(Halim, 2002 dalam Kuncoro 2008: 135) Varians = Anggaran-Realisasi x 100 % Anggaran
b)
Rumus t-hitung
(http://www.google.com.id.wikipedia.org/wiki/uji_hipotesis) 𝑡=
𝑥− 𝜇0 (𝑠 / 𝑛
Keterangan: t = Koefisien x = Rata-rata sampel u0=Dugaan rata-rata s = Sampel n = Jumlah sampel c)
Analisi Trend Menurut harahap (2011: 224) Analisis trend ini bertujuan untuk mengetahui tendensi
atau kecenderungan keadaan keuangan suatu daerah dimasa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun, tetap. Teknik analisis ini bisanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan dalam rentang waktu yang sudah lalu. Hasil Penelitian Anggaran belanja tahun 2010 dilakukan analisis belanja yang dilakukan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan anggaran belanja Tahun 2010 sebesar Rp.348.775.002.096,00 dengan besarnya realisasi sebesar Rp.322.765.401.583,00. Setelah dilakukan analisis varians ketidaksesuaian yang terjadi sebesar Rp.26.009.600.513,00. Dengan besarnya persentase ketidaksesuaian sebesar 7.45%. Belanja yang dilaksanakan yaitu Belanja tidak langsung yang memiliki anggaran sebesar Rp. 200.813.118.905,00 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 198.232.235.255,00, selisih dari anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.580.883.650,00 setelah dianalisis dengan menggunakan analisis varians mengalami selisih atau varians dengan persentase varians adalah 1.28%. Anggaran belanja tahun 2011 dilakukan analisis belanja yang dilakukan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan anggaran belanja Tahun 2011 sebesar Rp. 451.209.385.079,61 dengan besarnya realisasi sebesar Rp.411.641.648.311,00. Setelah dilakukan analisis varians ketidaksesuaian yang terjadi sebesar Rp.39.567.736.768,61. Dengan besarnya persentase ketidaksesuaian sebesar 8,76%. Belanja yang dilaksanakan yaitu Belanja tidak langsung yang memiliki anggaran sebesar Rp.237.574.564.925,00dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 230.671.822.348,00, selisih dari anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.
6.902.742.577,00 setelah dianalisis dengan menggunakan analisis varians mengalami selisih atau varians dengan persentase varians adalah 2,90%. Anggaran belanja tahun 2012 dilakukan analisis belanja yang dilakukan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan anggaran belanja Tahun 2012 sebesar Rp. 482.168.950.355,27 dengan besarnya realisasi sebesar Rp. 452.939.914.165,00. Setelah dilakukan analisis varians ketidaksesuaian yang terjadi sebesar Rp. 29.229.036.190. Dengan besarnya persentase ketidaksesuaian sebesar 6,06%. Belanja yang dilaksanakan yaitu Belanja tidak langsung yang memiliki anggaran sebesar Rp. 270.094.397.766,12 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 265.346.907.682,00, selisih dari anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.747.490.084,12 setelah dianalisis dengan menggunakan analisis varians mengalami selisih atau varians dengan persentase varians adalah 1,75%. Berdasarkan gambar grafik anggaran dan realisasi diatas maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa berdasarkan analisis trend anggaran dan realisasi anggaran belanja Kabupaten Bone Bolango dari tahun ketahun mengalami penyimpangan. Uji t-hitung one sample Belanja Tidak Langsung Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji Beda Rerata Variansi Belanja Pegawai di Kabupaten Bone Bolango Variansi
Nilai
Anggaran
Uji-t
Tahun 2010
2011
2012
Realisasi
10.227
171270448282.00
203319766917.00
240029485436.00
Anggaran
10.314
172708354664.00
209515419925.00
243314273766.00
Nilai ttabel (5%) = 2.353 (satu sisi) Hasil tersebut mengungkapkan tingkat realisasi dan anggaran untuk belanja pegawai yang diuji menggunakan uji satu sisi uji-t menunjukan bahwa pada variansi anggaran untuk realisasi niali uji thitung = 10.227 dan lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Sedangkan variansi anggaran menunjukan nilai thitung= 10.314 lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Hasil ini menunjukan bahwa tidak terjadi penyimpangan antara anggaran belanja pegawai dengan realisasi anggaran belanja pegawai.
Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Beda Rerata Variansi Belanja Hibah di Kabupaten Bone Bolango Variansi
Nilai
Anggaran
Uji-t
Tahun 2010
2011
2012
Realisasi
5.660
9387737741
11540000000
5904990000
Anggaran
5.448
9766037741
11864125000
6238900000
Nilai ttabel (5%) = 2.353 (satu sisi) variansi anggaran menunjukan nilai thirung= 5.448 lebih besar dari nilai ttabel = 2. Hasil tersebut mengungkapkan tingkat realisasi dan anggaran untuk belanja hibah yang diuji menggunakan uji satu sisi uji-t menunjukan bahwa pada variansi anggaran untuk realisasi Sedangkan 353. Hasil ini menunjukan bahwa tidak terjadi penyimpangan antara anggaran bnilai uji thitung = 5.660, lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. elanja hibah dengan realisasi anggaran belanja hibah. Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Beda Rerata Variansi Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Bone Bolango Variansi
Nilai
Anggaran
Uji-t
Tahun 2010
2011
2012
Realisasi
6.142
7915107732,00
5719732750,00
4670374000,00
Anggaran
6.383
8594935000,00
5782500000,00
5145904000,00
Nilai ttabel (5%) = 2.353 (satu sisi) Hasil tersebut mengungkapkan tingkat realisasi dan anggaran untuk belanja bantuan sosial yang diuji menggunakan uji satu sisi uji-t menunjukan bahwa pada variansi anggaran untuk realisasi nilai uji thitung =6,142, lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Sedangkan variansi anggaran menunjukan
nilai thirung= 6.383 lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Hasil ini
menunjukan bahwa tidak terjadi penyimpangan antara anggaran belanja bantuan sosial dengan realisasi anggaran belanja bantuan sosial.
Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Beda Rerata Variansi Belanja Bantuan keuangan di Kabupaten Bone Bolango Variansi
Nilai
Anggaran
Uji-t
Tahun 2010
2011
2012
Realisasi
5.819
8365550000,00
9766369506,00
14455959746,00
Anggaran
5.898
8450400000,009
9882000000,00
14707300000,00
Nilai ttabel (5%) = 2.353 (satu sisi) Hasil tersebut mengungkapkan tingkat realisasi dan anggaran untuk belanja bantuan keuangan yang diuji menggunakan uji satu sisi uji-t menunjukan bahwa pada variansi anggaran untuk realisasi nilai uji thitung = 5.819, lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Sedangkan variansi anggaran menunjukan nilai thirung= 5.898 lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Hasil ini menunjukan bahwa tidak terjadi penyimpangan antara anggaran belanja bantuan keuangan dengan realisasi anggaran belanja bantuan keuangan. Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji Beda Rerata Variansi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bone Bolango Variansi
Nilai
Anggaran
Uji-t
Tahun 2010
2011
2012
Realisasi
3.601
1293391500,00
325953175,00
286098500,00
Anggaran
1.929
1293391500,00
530520000,00
688020000,00
Nilai ttabel (5%) = 2.353 (satu sisi) Hasil tersebut mengungkapkan tingkat realisasi dan anggaran untuk belanja hibah yang diuji menggunakan uji satu sisi uji-t menunjukan bahwa pada variansi anggaran untuk realisasi nilai uji thitung = 3,601, lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Sedangkan variansi anggaran menunjukan
nilai thirung= 1,929 lebih kecil dari nilai ttabel = 2.353. Hasil ini
menunjukan bahwa terjadi penyimpangan antara anggaran belanja hibah dengan realisasi anggaran belanja hibah. Belanja Langsung Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji Beda Rerata Variansi Belanja Pegawai di Kabupaten Bone Bolango Variansi
Nilai
Anggaran
Uji-t
Tahun 2010
2011
2012
Realisasi
17.547
19232176347,00
21156254647,00
27386613060,00
Anggaran
9.180
20875551745,00
21476877277,00
24977835258,12
Nilai ttabel (5%) = 2.353 (satu sisi) Hasil tersebut mengungkapkan tingkat realisasi dan anggaran untuk belanja pegawai yang diuji menggunakan uji satu sisi uji-t menunjukan bahwa pada variansi anggaran untuk realisasi nilai uji thitung = 17,547, lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Sedangkan variansi anggaran menunjukan
nilai thirung= 9,180 lebih besar dari nilai ttabel = 2.353. Hasil ini
menunjukan bahwa tidak terjadi penyimpangan antara anggaran belanja pegawai dengan realisasi anggaran belanja pegawai. Pembahasan Untuk mengetahui besaran selisih anggaran belanja tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah dengan menggunakan analisis varians, uji t-hitung one sample dan analisis trend. Analisis varian untuk mengetahui berapa besar persentase selisih yang terjadi dan analisis uji t-hitung one sample beda rerata adalah untuk memeriksa adanya beda rerata dari dua pos belanja. Selisih perhitungan anggaran yang akan dikaji difokuskan pada pos-pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ketiga analisis di atas telah diterapkan pada data Laporan Perhitungan realisasi anggaran belanja selama tiga tahun. Selama periode tersebut, Laporan Perhitungan realisasi
anggaran masing-masing menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Secara operasional, Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi laporan keuangan. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis varian terdapat selisih antara anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2010 sebesar Rp. 26.009.600.513,00 dengan anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 348.775.002.096,00 dan yang terealisasi Rp. 322.765.401.583,00. Setelah dipresentasekan selisih yang terjadi sebesar 7,45%. Sedangkan Rp. Rp.
pada
39.567.736.768,61 451.209.385.079,61
tahun dengan dan
yang
2011 anggaran terealisasi
terdapat
selisih
sebesar
yang
dianggarkan
sebesar
Rp.
411.641.648.311,00.
Setelah
dipresentasekan selisih yang terjadi sebesar 8,76%. Dan pada tahun 2012 terdapat selisih sebesar Rp. 29.229.036.190,00 dengan anggaran
yang dianggarkan sebesar Rp.
482.168.950.355,27 dan yang terealisasi Rp. 452.939.914.165,00. Setelah dipresentasekan selisih yang terjadi sebesar 6,06%. Sedangkan menggunakan analisis uji t-hitung one sample beda rerata terlihat selisih antara anggaran dan realisasi anggaran. Penyimpangan terjadi pada anggaran belanja tidak terduga, dimana uji t pada belanja tidak terduga nilai uji t dibawah dari 2.353 yaitu hanya sebesar 1.929. Analisis trend menunjukan selisih antara anggaran dan realisasi anggaran, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik diatas. Anggaran belanja tidak terduga terdapat selisih yang cukup besar dimana anggaran tidak terealisasikan sepenuhnya sedangkan pada belanja pegawai dalam pos belanja langsung realisasinya melebihi anggaran. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa varians anggaran dan realiasasi anggaran belanja terdapat selisih atau yang biasa disebut dengan varians. Besarnya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari analisis varians yang selisih anggarannya tahun
2010
sebesar 6,06%, tahun 2011 sebesar 8,78% dan tahun 2012 sebesar 7,45% sedangkan menggunakan analisis trend yaitu grafik menunjukan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi serta menggunakan uji t-hitung one sample terlihat penyimpangan pada anggaran
dan realisasi belanja tidak terduga yaitu nilai t-hitung hanya sebesar 1.929 sedangkan standar nilai t-hitung sebesar 2.353. Saran Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian ini, penulis memberikan saran bagi pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango sebaiknya lebih memperhatikan anggaran yang dianggarkan agar terdapat kesesuaian antara anggaran dan realisasinya, dimana anggaran belanja pegawai dapat ditekan dan lebih meningkatkan serta memperhatikan anggaran belanja modal.
Daftar Pustaka Ananda Chitra Dan Widyatmini. 2011.Analisis Kinerja Pengelolaan
Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Skripsi. Banten: Universitas Guna Darma Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks. Fuady, Dkk. 2002. Memahami Anggaran Publik. Yogyakarta: IDEA Press Furqon. 2002. Statistika Terapan Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat. Harahap, S Sofyan. 2011. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafinda Persada Kuncoro, Haryo. 2008. Variansi anggaran dan realisasi anggaran belanja studi kasus pemerintah daerahProvinsi dki jakarta. Jurnal. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. Lastowo, Hendra. 2010. Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yokyakarta: Andi. Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Empat. Yogyakarta:
Andi.
Mulyadi. 2001. Akuntansi manajemen. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uman. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Keputusan Menteri dalam negeri (kepmendagri) nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan anggarn pendapatan dan belanja daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan menteri dalam negeriNomor 65 tahun 2007Tentang Pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentangpelaksanaan APBD Peraturan Departemen Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kebijakan umum APBD (KUA) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pada pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: DEPKEU RI. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: DEPKEU RI.
