kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud
salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016; ... 66 101215 07275 KIA RIO 1.4 AT 2016 1,025 119,925,000117,000,000
Download kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah (evidence-based policy) dan kemajuan Iptek. Pemerintah telah merespon dan ...... menjelaskan makna yang tersembunyi dari teks yang dikutip. Penulisan kutipan tidak langsung ..... eksplisit
Download kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah (evidence-based policy) dan kemajuan Iptek. Pemerintah telah merespon dan ...... menjelaskan makna yang tersembunyi dari teks yang dikutip. Penulisan kutipan tidak langsung ..... eksplisit
tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ... 6 101215 07275 kia rio 1.4 at 2013 133,000,000 1.0 133,000,000
1 lampiran peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
acara pengucapan sumpah/janji jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan serah terima memori jabatan Gubernur/bupati /walikota tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari. Peraturan Men
penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 ... 28 101215 07275 kia rio 1.4 at 2016 117,000,000 1,025
1 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri,
nilai jual kendaraan bermotor bobot dasar pengenaan ... everest 2.5l 10-5 m/t ... cab base 2.5l (4x4) mt
peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2007 tentang penghitungan dasar pengenaan
Memorandum Saling Pengertian atau yang disebut dengan nama lainnya adalah dokumen kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ... Pejabat eselon II,
kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pendidikan tinggi ... Pemerintahan Dalam Negeri Pusat Jatinangor, serta Kampus Institut Pemerintahan Dalam. Negeri Cilandak di ... Pasal 4. Struktur organisasi IPD
Download harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan ... proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat ... Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Sub-sistem Pengajuan Dana Uang.
NOMOR 37 TAHUN 2014 ... berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman ... Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011;
Tabel4 PDRB per KapitaatasDasarHargaBerlaku Tahun 2011 - ... Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD Tahun 2016 di Kota Gorontalo
Download sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri t
21 Feb 2017 ... PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI .... untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan ..... SOP PPID. Pasal 16. (1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pedom
disampaikan "Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi". Kerangka Nasional tersebut agar dijadikan acuan
pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara ... membantu koordinasi dan integrasi antara proses ... Awal RPJMD yang menunjukkan program dan
Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 6. ... 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 108, Tambahan ... Negara dan Reformasi Birokrasi
Unduh
- Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri_no.19_th_2013 - Permendagri_no.19_th_2013_lampiran - Permendagri_no.26-th_2010 - Permendagri_no.27-th_2010 - Permendagri_no.38-th_2010 - Permendagri_no.40_th_2011 - Permendagri_no.40_th_2011_lampiran - Permendagri_no.54_th_2011 - Permendagri_No.54_th_2011_lampiran - Permendagri_no.60_th_2012 - Permendagri_no.60_th_2012_lampiran -
Permendagri_no.69_th_2012
-
Permendagri_no.69_th_2012_lampiran_i
-
Permendagri_no.69_th_2012_lampiran_ii
-
Permendagri_no.69_th_2012_lampiran_iii
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur - Perda_6_2002 ttg retribusi biaya teratera ulang dan kalibrasi - Perda_7_th_2002 ttg pengendalian kelebihan muatan angkutan barang - Perda_3_2003 ttg retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutan - Perda_4_2003 perda_5_1992c tentang pengelolaan hutan di propinsi jawa timur - Perda_05_2004 tentang pencegahan dan penanggulangan hiv aids - Perda_1_2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan c pada wilayah sungai - Perda_6_2005 ttg penertiban dan pengendalian hutan produksi - Perda_7_2005 ttg pengendalian pemakaian tanah - Perda_10_2007 perda_15_1987c tentang perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan - Perda_2_2008 perda_5_2000c tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air - Perda_3_2009 perda_6_2003c tentang irigasi
1/3
Unduh
-
Perda_9_2009 perda_2_2005c tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah Perda_9_2010 ttg tentang pajak daerah Perda_12_2011 perda_5_2002c ttg pengelolaan air tanah Perda no. 1 thn 2012 ttg retribusi daerah Perda no. 1 thn 2012 ttg retribusi daerah lampiran Perda no. 1 thn 2012 ttg retribusi daerah penjelasan Perda no. 2 thn 2012 ttg organisasi satpol pp Perda no. 4 Tahun 2013 ttg PPNS Prov Jatim Perda no. 4 Tahun 2013 ttg PPNS Prov Jatim penjelasan
- Peraturan Gubernur Jawa Timur -
PERGUB 22 th 2011 ttg KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PERGUB 115 th 2010 ttg BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Lain-lain -
Sambutan Upacara Pembukaan Jambore Satpol PP se Jatim Tahun 2013
- Materi HUT ke-64 Satpol PP & HUT ke-52 Satlinmas serta Rakornas Pol PP se Indonesia Tahun 2014 -
Amanat Menteri Dalam Negeri pada Apel Siaga Sambutan Gubernur Jawa Timur pada Apel Siaga Paparan Gubernur Jawa Timur pada Rakornas Materi Narasumber Dirjen PUM Kemendagri RI Materi Narasumber Kapolda Jatim Materi Narasumber Sekjen Bawaslu Materi Narasumber Komisioner KPU RI Materi Narasumber Dr. H. Suparto Wijoyo Jadwal Acara bagian 1 Jadwal Acara bagian 2 Radiogram undangan Rakornas dari Pusat
- Format Pelaporan Permendagri No. 27 Th. 2010 -
Format Pelaporan Kelembagaan Format Pelaporan Kepegawaian
2/3
Unduh
-
Format Pelaporan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Format Pelaporan Pengamanan Format Pelaporan Bencana / Peristiwa lainnya Format Pelaporan Lampiran Bencana / Peristiwa lainnya Format Pelaporan Penegakan Daerah Format Pelaporan Kerjasama / Koordinasi dengan instansi terkait di daerah
- LAKIP Tahun 2013 Satpol PP Prov. Jatim -
Cover LAKIP 2013 Format Penyusunan Renja Tahun 2014 Ikhtisar Eksekutif Kata Pengantar LAKIP 2013 TAPKIN tahun 2014 Perubahan Matriks IKU Matriks Renstra Satpol PP Prov. Jatim 2009-2014 Outline AKIP LAKIP 2013 Pengukuran Kinerja 2013 TAPKIN Eselon III dan IV Satpol PP Prov Jatim 2014
