ANALISIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS) DI RSUP RATATOTOK BUYAT RATATOTOK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA THE ANALYSIS OF HOSPITAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SERVICE STANDARD (K3RS) IMPLEMENTATION IN RATATOTOK BUYAT HOSPITAL, RATATOTOK, SOUTH EAST MINAHASA REGENCY Melany Chriselda Porajow *, A.A.T Tucunan.*, Paul A.T Kawatu* *Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sam Ratulangi ABSTRAK Latar belakang rumah sakit memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh faktor biologi, kimia, fisik, ergonomi dan psikososial yang mengharuskan rumah sakit menerapkan K3RS untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan belum lengkapnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan K3 serta pelaksanaan program K3 belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan standar pelayanan K3RS di RSUP Ratatotok Buyat dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan berjumlah 6 orang. Analisis data melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian standar pelayanan kesehatan kerja yang sesuai standar adalah peningkatan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik SDM, penanganan bagi SDM yang sakit, dan koordinasi dengan tim panitia pencegahan pengendalian infeksi. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, khusus, pendidikan/pelatihan tentang kesehatan kerja, pemantauan lingkungan kerja dan ergonomi, evaluasi, pencatatan dan pelaporan belum sesusai standar. Surveilans kesehatan kerja belum dilaksanakan. Standar pelayanan keselamatan kerja yang sesuai standar adalah pembinaan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan, lingkungan kerja, sanitair, dan perlengkapan keselamatan kerja. Pelatihan keselamatan kerja untuk SDM, memberi rekomendasi mengenai perencanaan, desain tempat kerja dan pemilihan alat serta pengadaannya, sistem pelaporan kejadian, pembinaan dan pengawasan terhadap MSPK, evaluasi, pencatatan dan pelaporan belum sesuai standar. Pembinaan dan pengawasan penyesuaian peralatan kerja terhadap SDM rumah sakit belum dilaksanakan. Kesimpulan penerapan standar pelayanan K3RS belum terlaksana dengan maksimal. Disarankan untuk membuat kebijakan dan mengawasi penerapan K3RS. Kata Kunci : standar pelayanan, K3RS ABSTRACT Background hospitals have a danger potential that caused by biological, chemical, physical, ergonomic, and psychosocial factors that require the hospital to implement the occupational health and safety service standards to prevent work accidents and work-caused diseases. The result of the initial observation and interview shows that the infrastructures related with K3 and the execution of K3 program are not yet optimal. This research aims to analyze the implementation of the occupational health and safety service standard in Ratatotok Buyat Hospital with a qualitative research method. The data are collected through in-depth interviews and literature studies. The data are analyzed through several stages which are reduction, data presentation and conclusion. This research resulted in the service standard of occupational health that qualifies with the standard are body health enhancement, mental condition and physical ability of the human resource, the handling of injured human resource, coordination with the committee of infection prevention and control. The pre-work fitness test, periodic, distinctive, the education/training about occupational health, work environment and ergonomic monitoring, evaluation, recording and reporting are unqualified with the standard. The occupational health surveillance is not yet conducted. The service standard of occupational safety that qualifies with the standard are guide and supervision of safety and health, infrastructure and health equipment, working environment, sanitary,and occupational safety equipment. Occupational safety
1
training for the human resources, recommendation for plans, workplace design and equipment choice and its procurement, incident reporting system, guide and supervision of MSPK, evaluation, recording and reporting are not yet qualified with the standard. Guide and supervision of working equipment adaptation for the hospital’s human resources is not conducted yet. Conclusion the occupational health and safety service standards are unoptimally implemented. It is suggested to create a policy and supervise the implementation of K3RS. Keywords: service standards, K3RS
PENDAHULUAN
Tahun 2010). Di Australia, diantara 813
Rumah sakit memiliki potensi bahaya
perawat, 87% pernah low back pain,
yang disebabkan oleh berbagai faktor,
prevalensi 42% dan di AS, insiden cedera
antara
kimia,
musculoskeletal 4,62/100 perawat per
ergonomi, fisik, dan psikososial yang
tahun (Kepmenkes RI No. 432 Tahun
dapat
2007).
lain
faktor
biologi,
mengakibatkan
penyakit
dan
kecelakaan akibat kerja (Sucipto,2014). Rumah
sakit
juga
Banyaknya
memiliki
mengharuskan
potensi
rumah
sakit
bahaya, untuk
bahaya potensial lain yaitu peledakan,
menerapkan Kesehatan dan Keselamatan
kebakaran, kecelakaan yang berhubungan
Kerja Rumah Sakit (K3RS) dan menjadi
dengan instalasi listrik, radiasi, bahan
perhatian utama sebagai upaya preventif
kimia
gas-gas
untuk mencegah terjadinya kecelakaan
anastesi. Semua potensi bahaya ini dapat
kerja pada pekerja, pasien dan keluarga
membahayakan dan mengancam jiwa dan
pasien dan juga sebagai upaya untuk
kehidupan para karyawan rumah sakit,
mencegah terjadinya penyakit akibat kerja
pasien maupun pengunjung yang ada di
(PAK) (Supriyanto dan Suhariono, 2015).
yang
berbahaya,
dan
lingkungan rumah sakit (Kepmenkes No.
Hasil observasi awal sarana dan
432 Tahun 2007). World
prasarana yang berkaitan denga K3 sudah Organization
ada tetapi belum lengkap. Untuk lantai
(WHO) menyatakan secara global dari 35
jalur evakuasi masih berupa tehel yang
juta pekerja kesehatan, 3 juta terpajan
licin. Hasil wawancara dengan salah satu
patogen darah. 2 juta terpajan virus HBV,
perawat di peroleh informasi bahwa
0,9 terpajan virus HBC dan 170.000
pembentukan
terpajan virus HIV/AIDS. 8-12% pekerja
dilakukan.
rumah sakit sensitif terhadap lateks dan
dijalankan tapi belum maksimal. Untuk
lebih
sosialisasi dan pelatihan mengenai K3
dari
berkembang.
Health
90%
terjadi
(Kepmenkes
di No.
Negara 1087
baru
2
K3RS
belum
lama
Program
K3RS
telah
mengenai
penggunaan
APAR.
Pernah terjadi kebakaran dengan intensitas
dengan wawancara mendalam dan telaah
kecil. Perawat juga sering merasakan
dokumen.
kelelahan dan sakit belakang saat bekerja
menggunakan pedoman wawancara, alat
karena
terkadang
perekam suara, dan alat tulis menulis.
tersebut
Analisis data melalui tahap reduksi,
melakukan
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
waktu
berlebihan. peneliti
kerja
yang
Berdasarkan tertarik
hal
untuk
Instrumen
penelitian
penelitian mengenai “Analisis Penerapan
Untuk
Standar
menggunakan triangulasi sumber dan
Pelayanan
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)
menguji
validitas
data
triangulasi metode.
di RSUP Ratatotok Buyat Ratatotok”. HASIL DAN PEMBAHASAN
METODE PENELITIAN
Karakteristik Informan
Metode penelitian yang digunakan adalah
Secara umum karakter informan dilihat
penelitian jenis kualitatif. Penelitian ini
dari usia 21-30 Tahun terdapat 3 orang,
dilakukan di RSUP Ratatotok Buyat
31-40 Tahun 1 orang dan < 40 Tahun
Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, pada
bulan
Agustus-Desember
terdapat
2016.
Pengumpulan
data
jenis
kelamin 4 orang laki-laki dan 2 orang
Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang.
2 orang. Berdasarkan
perempuan. Untuk lebih jelasnya karakter
dilakukan
informan dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Karakteristik Informan Umur
Jenis Kelamin
Jabatan
Informan 1 Informan 2 Informan 3
51 Tahun 45 Tahun 26 Tahun
Perempuan Laki-laki Perempuan
Informan 4
25 Tahun
Laki-laki
Informan 5 Informan 6
31 Tahun 24 Tahun
Laki-laki Laki-laki
Direktur Rumah Sakit Kabid Pelayanan -Pegawai Sanitasi -Sekretaris K3RS -Asisten Apoteker -Wakil Ketua K3RS Dokter Umum Perawat Pelaksana
Sumber : data primer 2016
Pendidikan terakhir S2 S2 D-III Kesling
Singkatan
D-III Farmasi
P4
S1 D-III Keperawatan
P5 P6
P1 P2 P3
pemeriksaan darah lengkap. Tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No 1087 Tahun
Standar Pelayanan Kesehatan Kerja di
2010 yang menyatakan bentuk pelayanan
Rumah Sakit
kesehatan kerja yang perlu dilakukan
Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja di
adalah melakukan pemeriksaan kesehatan
lakukan hanya pegawai honor dengan
sebelum bekerja bagi SDM rumah sakit
3
meliputi pemeriksaan fisik, kesegaran
wawancara dengan direktur menyatakan
jasmani, rontgen paru-paru, laboratorium,
terdapat program pemeriksaan kesehatan
dan pemeriksaan lain yang di anggap
berkala dan khusus apabila terjadi insiden.
perlu. Jadi seharusnya, semua SDM saat
Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan
baru akan bekerja harus di periksa
pada tenaga kerja yang pernah mengalami
kesehatannya terlebih dahulu.
kecelakaan
Pemeriksaan kesehatan berkala telah
dilakukan
yang
perawatan lebih dari
2
minggu, tenaga kerja berusia di atas 40
pemeriksaan
tahun, tenaga kerja wanita dan tenaga
laboratorium dan rontgen, untuk bagian
kerja cacat, tenaga kerja muda yang
gizi dan laboratorium hanya pemeriksaan
melakukan pekerjaan tertentu dan tenaga
darah lengkap. Pemeriksaan dilakukan
kerja
setiap
mengenai
dengan
tahun.
menyatakan
pada
penyakit
bagian
radiologi
seperti
memerlukan
atau
jenis
Hasil
wawancara
dilakukan
lain
pemeriksaan
kontrak
dugaan
gangguan
tertentu
kesehatannya
Pendidikan dan pelatihan tentang
hanya
kesehatan kerja bagi SDM telah dibuat
pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan
tetapi secara periodik. Pelatihan dan
kesehatan berkala belum di terapkan untuk
penyuluhan
seluruh SDM rumah sakit dan jenis
mengenai APAR dan kebakaran. Sesuai
pemeriksaannya masih terbatas karena
dengan
dalam Kepmenkes RI No 1087 Tahun
menjelaskan
2010 menyatakan pemeriksaan kesehatan
diselenggarakan
berkala harus meliputi pemeriksaan fisik
pelatihan yang mengacu pada standar
lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-
kompetensi dan pelatihan kerja dapat
paru
dilakukan secara berjenjang.
dan
tetapi
terdapat
(Permenakertrans No 02 Tahun 1980).
kesehatan berkala untuk honor disetiap perpanjang
yang
laboratorium
yang
UU
telah
No
13
dilakukan
Tahun
pelatihan berdasarkan
2003 kerja
program
rutin,
serta
pemeriksaan-pemeriksaan
lain
yang
Pemberian bantuan kepada SDM
dianggap
pemeriksaan
dalam penyesuaian diri baik fisik maupun
perlu
serta
kesehatan berkala bagi SDM rumah sakit
mental
sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
dilakukan orientasi pada awal bekerja, hal
Pemeriksaan
kesehatan
khusus
terhadap
pekerjaannya
adalah
ini sesuai dalam UU No 1 Tahun 1970
apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja
yang
seperti tertusuk jarum atau ada tenaga
menunjukkan dan menjelaskan pada tiap
kerja
tenaga kerja baru tentang kondisi dan
yang
tiba-tiba
sakit.
Hasil
4
menyatakan
pengurus
wajib
bahaya yang dapat timbul dalam tempat
Koordinasi dengan tim Panitia
kerja, cara kerja dan sikap yang aman
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi,
dalam melaksanakan pekerjaannya.
rumah sakit telah membentuk tim khusus
Program Peningkatkan kesehatan
yaitu Komite PPI. Hal ini menunjukkan
badan, kondisi mental dan kemampuan
bahwa rumah sakit telah siap untuk
fisik SDM telah dilaksanakan, yaitu
melakukan pencegahan dan pengendalian
pemberian makanan tambahan dilakukan
terhadap infeksi di rumah sakit. Berbeda
setiap tiga bulan, olahraga, dan ibadah
dengan hasil studi yang dilakukan oleh
rutin
ini
Herman dan Handayani (2016), yang
dilakukan untuk seluruh SDM dan telah
menunjukkan banyak rumah sakit yang
sesuai Kepmenkes No 1087 Tahun 2010
belum siap untuk melaksanakan PPI,
dimana pemberian makanan tambahan
terutama dalam sarana dan prasarana
dengan gizi yang mencukupi untuk SDM
sterilisasi, pengolahan limbah dan air
rumah sakit yang dinas malam, petugas
bersih dan rumah sakit yang dimaksudkan
radiologi, petugas lab, petugas kesling.
adalah rumah sakit tipe C dan D. Untuk
Pemberian imunisasi bagi SDM rumah
kegiatan surveilans kesehatan kerja belum
sakit, olahraga, senam kesehatan dan
di laksanakan karena peran dari tim K3
rekreasi, pembinaan mental/rohani.
belum berjalan dengan baik.
setiap
minggu.
Penanganan menderita
sakit
Program
bagi pihak
SDM
yang
rumah
sakit
Pemantauan lingkungan kerja dan ergonomi
yang
berkaitan
dengan
memberikan pengobatan awal gratis dan
kesehatan kerja belum terlaksana karena
di berikan BPJS. Hal ini sesuai dengan
tidak ada SDM yang berkompeten di
Kepmenkes RI No 1087 Tahun 2010
bidang ergonomi, tapi untuk pemantauan
dimana
harus
lingkungan kerja rumah sakit melakukan
memberikan pengobatan dasar secara
kerja sama dengan BTKL dan telah
gratis kepada seluruh SDM. Jaminan
dilakukan
kesehatan merupakan hal penting untuk
pemeriksaan
SDM rumah sakit karena pekerja disini
pencahayaan. Hasil observasi dokumen
diperhadapkan dengan pasien yang sedang
yang dilakukan untuk hasil pemantauan
sakit
menutup
dan pengukuran dari lingkungan rumah
kemungkinan untuk para pekerja bisa
sakit menunjukkan tidak melewati NAB
terjangkit dengan sumber penyakit.
sehingga lingkungan rumah sakit di
pihak
juga
rumah
sehingga
sakit
tidak
pengukuran
anggap aman.
5
kualitas
antara
air, udara
lain dan
Evaluasi,
pencatatan
dan
dan sarana, prasarana dan peralatan
pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan
kesehatan telah memilki izin.
kerja telah dilakukan antara lain evaluasi
Pembinaan dan pengawasan atau
dan pencatatan tapi untuk pelaporan
penyesuaian
kepada direktur belum dilaksanakan. Hal
SDM rumah sakit belum dilaksanakan
itu dikarenakan peran dari tim K3 yang
karena upaya ini menyangkut dengan
belum
pelaksanaan
ergonomi dan SDM rumah sakit belum
program K3 dan kurangnya pemantauan
ada yang memiliki kompetensi di bidang
atau pengawasan dari pimpinan rumah
ergonomi.
maksimal
dalam
sakit terhadap bawahannya.
peralatan
kerja
Pelaksanaan
terhadap
pembinaan
pengawasan lingkungan kerja
dan telah
Standar Pelayanan Keselamatan Kerja
dilakukan yaitu pemantauan lingkungan
di Rumah Sakit
kerja fisik, kimia, dan biologi serta
Lokasi rumah sakit harus memenuhi
melakukan evaluasi. Hal itu dilihat dari
ketentuan
kesehatan,
adanya pengukuran bakteri, kekeruhan air,
keselamatan lingkungan, dan tata ruang,
ambient udara, cahaya, dan suhu. Upaya
serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan
ini telah sesuai dengan Kepmenkes RI No
dan kelayakan penyelenggaraan rumah
1087 Tahun 2010 dimana manajemen
sakit. Persyaratan teknis bangunan rumah
harus
sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan
lingkungan kerja yang memenuhi syarat
dan
fisik,
mengenai
kemudahan
pelayanan
serta
dalam
pemberian
perlindungan
da
menyediakan
kimia,
dan
biologi,
menyiapkan
ergonomi
dan
psikososial lewat kegiatan pemantauan
keselamatan bagi semua orang. Peralatan
secara rutin dan berkala.
medis harus diuji dan dikalibrasi secara
Sanitasi lingkungan rumah sakit
berkala (UU No 44 Tahun 2009). Hasil
merupakan upaya menciptakan kesehatan
wawancara, pembinaan dan pengawasan
lingkungan yang baik melalui pelaksanaan
kesehatan
program sanitasi, terdiri dari penyehatan
dan
keselamatan
sarana,
prasarana dan peralatan kesehatan telah
makanan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
bangunan dan ruangan, penyehatan air,
perundangan yang berlaku, terlihat dari
pengelolaan sampah, penyehatan tempat
lokasi rumah sakit yang sudah memenuhi
pencucian,
standar, rumah sakit sudah sesuai fungsi,
radiasi, penyuluhan kesehatan lingkungan
alat-alat diuji dan di kalibrasi setiap tahun,
dan
6
dan
minuman,
sterilisasi,
pengendalian infeksi
penyehatan
perlindungan
nosokomial
(Adisasmito,
2012).
Pembinaan
dan
pengetahuan dan pemahaman K3 terhadap
pengawasan terhadap sanitair diawasi
personil yang perlu dilakukan adalah
langsung oleh bagian sanitasi dan telah
pelatihan untuk personil, pemantauan
dilakukan penyehatan air, penanganan
langsung dengan kegiatan personil dan
sampah dan limbah infeksius, sterilisasi,
sosialisasi untuk kegiatan kesehatan dan
perlindungan radiasi, dan penyuluhan
keselamatan kerja.
kesehatan lingkungan.
Pemberian rekomendasi mengenai
UU No 1 Tahun 1970 menyatakan
perencanaan, desain pembuatan tempat
pengurus diwajibkan memasang dalam
kerja
tempat kerja semua gambar keselamatan
pengadaannya terkait keselamatan dan
kerja dan semua bahan pembinaan, pada
keamanan
tempat yang mudah dilihat dan terbaca
mulai dari perencanaan sampai evaluasi
menurut petunjuk pegawai pengawas atau
berdasarkan formulir persyaratan dan
ahli
Menyediakan
yang terlibat dalam proses perencanaan
secara cuma-cuma, semua alat pelindung
adalah tim K3 dan komite PPI, hal itu
diri yang di wajibkan pada tenaga kerja.
sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 yang
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
menyatakan pengusaha dalam menyususn
perlengkapan keselamatan kerja yang
rencana K3 harus melibatkan Ahli K3,
telah dilakukan
Panitia Pembina K3 wakil pekerja dan
keselamatan
kerja.
yaitu tersedianya APD
dengan SPO pemakaian, APAR dengan
dan
pemilihan
mempunyai
alat
alur
serta
tersendiri
pihak lain yang terkait.
SPO penggunaan, dibuat jalur evakuasi,
Permenaker No 03 Tahun 1998
titik kumpul. Penggunaan APD diawasi
menyatakan pengurus atau pengusaha
IPCN dan yang tidak menggunakan di
wajib melaporkan tiap kecelakaan yang
berikan teguran.
terjadi di tempat kerja. Penyampaian
Pelatihan keselamatan kerja untuk
laporan dapat dilakukan secara lisan
rumah
dilakukan
sebelum dilaporkan secara tertulis. Sistem
pelatihan mengenai APAR, APD dan cara
pelaporan kejadian di rumah sakit yaitu
menyuntik yang aman. Pelatihan khusus
ketika terjadi kejadian di bawah ke IGD,
untuk petugas K3 baru ketua tim K3. Hal
dilaporkan ke tim K3 dan tim K3
itu sangat disayangkan karena seharusnya
melaporkan kepada atasan untuk di tindak
semua
dan
lanjuti. Hasil Penelitian Fitri (2016), di
tersertifikasi. Seperti hasil penelitian dari
Proyek MRTJ TWJO menunjukkan bahwa
Effendy
sistem pelaporan near miss, unsafe action
SDM
tim
sakit
K3
(2013),
telah
harus
untuk
terlatih
meningkatkan
7
dan unsafe condition belum terlaksana
KESIMPULAN
dengan baik.
1.
Kepmenaker No 186 Tahun 1999 menyatakan
kewajiban
Penerapan
standar
pelayanan
kesehatan kerja di RSUP Ratatotok
mencegah,
Buyat sesuai dengan sepuluh standar
mengurangi dan memadamkan kebakaran
pelayanan
di tempat kerja meliputi penyediaan
pelayanan yang sudah terlaksana
sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran
dengan baik, enam bentuk pelayanan
dan
Pelaksanaan
yang belum terlaksana dengan baik
pengawasan terhadap
dan satu bentuk pelayanan yang
sarana
evakuasi.
pembinaan dan
MSPK, menunjukkan telah tersedia sarana
terdapat
tiga
bentuk
belum dilaksanakan.
dan prasarana seperti APAR di setiap
2.
Penerapan
standar
pelayanan
bagian ruangan dan hydrant, APAR
keselamatan kerja di RSUP Ratatotok
diperiksa dan diganti, dilakukan juga
Buyat sesuai dengan sepuluh standar
sosialisasi mengenai penggunaan APAR.
pelayanan terdapat empat bentuk
Hasil
penelitian
menunjukkan
sistem
pelayanan yang sudah terlaksana
kebakaran
belum
dengan baik, lima bentuk pelayanan
terlaksana karena masih kurangnya sarana
yang belum terlaksana dengan baik,
dan prasarana. Berbeda dengan penelitian
dan satu bentuk pelaksanaan yang
dari Sanjaya dan Ulfa (2015), di RS PKU
belum dilaksanakan.
penanggulangan
Muhammadiyah Yogyakarta Unit II yang
SARAN
telah memiliki kelengkapan sarana dan
1. Perlu
prasarana penanggulangan bencana yang
dan
pencatatan
sosialisasi
atau
penyuluhan tentang K3RS.
sebagian besar telah sesuai standar. Evaluasi
dilakukan
2. Rumah oleh
sakit
harus
membuat
kebijakan mengenai K3RS beserta
pihak manajemen telah dilakukan tetapi
pedomannya.
belum dilaporkan kepada atasan langsung
3. Perlu menambahkan
dalam hal ini direktur dan direktur juga
berkompetensi
menyatakan belum menerima laporan
tenaga
untuk
yang
mengelola
program K3RS.
tentang program pelayanan keselamatan
4. Seluruh tim K3RS harus dilatih dan
kerja dari bagian K3RS.
tersertifikasi AK3 umum dan K3RS. 5. Peran tim K3RS harus maksimal dan diawasi pihak manajemen.
8
6. Tim K3RS harus memiliki program
Sakit Pemerintah dalam Upaya
K3RS yang mengacu pada penerapan
Pencegahan
dan
standar K3RS.
Infeksi
Indonesia.
7. Seluruh program K3RS harus di
di
Pengendalian Jurnal
Kefarmasian Indonesia, (online)
evaluasi, di catat dan di laporkan
Vol.
kepada Direktur.
(http://ejournal.litbang.depkes.go.i
2,
di akses 13 Maret 2017).
Adisasmito, W. 2012. Audit Lingkungan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Rumah Sakit. Jakarta : Rajawali
Indonesia No. 1087 Tahun 2010
Press
tentang Standar Kesehatan dan
Effendy. 2013. Strategi Pengembangan
Keselamatan Kerja di Rumah
Sistem Manajemen K3 pada Rumah
Sakit. 2010. Jakarta
Sakit Umum Daerah Kayuagung
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Indonesia No. 432 Tahun 2007
JPFEBUNSOED, (online), Vol.3,
tentang Pedoman
No.1,
di Rumah Sakit.
/sca-1/article/view/257 di akses 13
2016.
Gambaran
Keputusan
Sistem
Transit
Tokyu-Wika
No.
186
Kebakaran
di
Tempat Kerja. 1999. Jakarta.
Joint
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 02 Tahun 1980
dari
tentang Pemeriksaan Kesehatan
http://repository.uinjkt.ac.id/dspac
Tenaga
e/bitstream/123456789/32159/1/N
Kerja
Penyelenggaraan
URANI%20FITRI-FKIK.pdf pada
dalam Keselamatan
Kerja. 1980. Jakarta.
tanggal 13 Maret 2017.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Herman, M.J, Handayani RS. 2016. Sarana
Kerja
tentang
Penanggulangan
Jakarta
Operation Tahun 2016. (online) di akses
Tenaga
Indonesia
Tahun 1999
dan Unsafe Condition di Proyek Rapid
Menteri
Republik
Pelaporan Near Miss, Unsafe Act
(MRTJ)
2007.
Jakarta.
Maret 2017).
Mass
Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php
N.
No.
d/index.php/jki/article/view/6230
DAFTAR PUSTAKA
Fitri,
6,
Indonesia No. 03 Tahun 1998
dan Prasarana Rumah
tentang Tata Cara Pelaporan dan
9
Pemeriksaan
Kesehatan.
1998.
Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan
Sistem
Manajemen
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja. 2012. Jakarta. Sanjaya, M., Ulfa, M. 2015. Evaluasi Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit dalam Menghadapi Bencana Kebakaran. (online) diakses dari http://journal.umy.ac.id/index.php /mrs/article/view/688 pada tanggal 13 Maret 2017. Sucipto,C.D. 2014. Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
Yogyakarta:
Gosyen Publishing. Supriyanto
dan
Pedoman
Suhariono. Teknis
2015.
Manajemen
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Surabaya. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 1970. Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia No. 13
Tahun
2003
Ketenagakerjaan.
tentang 2003.
Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2009. Jakarta.
10
