1
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri terbentuk berdasarkan Undang-
undang No 5 tahun 19561. Bagi Kalimantan Selatan, tanggal 1 Januari 1957 benar-benar merupakan momentum penting dalam sejarahnya, mengingat pada tanggal itu Kalimantan Selatan resmi menjadi Provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut berada dalam satu Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan. Sebelum menjadi Provinsi yang berdiri sendiri, sesungguhnya Kalimantan Selatan sudah merupakan daerah yang paling menonjol di Pulau Kalimantan, khususnya Kota Banjarmasin yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi/perdagangan, dan pemerintahan, baik semasa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan.2 Sejarah kota Banjarmasin itu sendiri bermula dari sebuah perkampungan dataran rendah bernama “ Banjarmasih “ yang di tahbiskan pada tanggal 24 September 1526, pada tanggal tersebutlah, 24 September 1526 di tetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin.3 Kehidupan di Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejak dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara sungai Barito dan Sungai Martapura yang Luas dan dalam. 1
Kalimantan selatan dalam angka. Hlm 28 http://hasanzainuddin.wordpress.com/sejarah-kalsel/ 3 http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kota_Banjarmasin 2
2
Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai – sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal
besar sehingga kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga Kota
Banjarmasin.4 Banjarmasin sebagai ibukota provinsi dengan berbagai problem yang di hadapi menimbulkan berbagai macam dampak negatif untuk pertumbuhan kota Banjarmasin sendiri, mulai dari permasalahan kemacetan, pasar tengah kota yang semrawut (pasar tumpah) dan Banjarmasin terlalu overload. Dengan karakter seperti sekarang ini bisa di bilang tidak layak lagi sebagai pusat pemerintahan provinsi, oleh karena itu di usulkan untuk memindah pusat pemerintahan Provinsi kalimantan Selatan yang awalnya berada di kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru yang di anggap lebih layak untuk menjadi sebuah pusat pemerintahan provinsi (pemprov) dan juga tata kotanya lebih tertata rapi dari pada kota Banjarmasin itu sendiri, selain itu masih banyak tersedianya lahan kosong untuk di jadikan berbagai macam tempat fasilitas di kota Banjarbaru tersebut. Ibukota Kalimantan Selatan berada di kota Banjarbaru sudah dua kali, sekitar tahun 1951 di bawah pimpinan Gubernur Dr.Murdjani, pusat pemerintahan Kalimantan Selatan juga berada di kota Banjarbaru sebelum akhirnya kembali di pindah ke kota Banjarmasin. Tapi bedanya dengan dulu pusat pemerintahan Kalimantan Selatan yang berada di Banjarbaru waktu itu gagal karena tidak di dukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )5, tapi beda dengan yang sekarang DPRD Kalimantan Selatan sepenuhnya mendukung keputusan Gubernur Kalimantan Selatan untuk memindah pusat pemerintahan Kalimantan Selatan 4
http://banjarmasinkota.go.id/banjarmasin/frofile/sejarah.html HM.Said.2011.Point of No Return ,catatan untuk perkantoran baru pemprov Kalsel.Banjarmasin Post 5
3
,akan tetapi Perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan tetap berada di Kota Banjarmasin tidak ikut pindah ke Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru itu sendiri termasuk kota muda karena pada tanggal 20 April 2012 ini kota Banjarbaru baru merayakan HUT (Hari Ulang Tahun) yang ke 13 tahun. Berbanding terbalik dengan kota Banjarmasin yang sudah memasuki usia yang ke 487 tahun. Oleh sebab itu kota Banjarmasin sudah merasakan suka dukanya sebagai ibukota provinsi. Sedangkan kota Banjarbaru itu sendiri berawal dari kota Administratif ,tapi julukan kota Administratif itu sendiri kini sudah tidak ada lagi kita dengar, karena sekarang negara kita memakai sistem Desentralisasi Otonomi Daerah bukan Sentralistik atau Terpusat. Selain itu, kota Banjarbaru juga harus siap-siap menghadapi arus urbanisasi besar-besaran dari pihak masyarakat, baik itu dari masyarakat asli banjar atau bahkan mungkin juga dari masyarakat pendatang (Luar pulau). Di samping itu Kota Banjarbaru juga harus banyak belajar dari kota Banjarmasin, terutama dalam hal permasalahan kota yang tidak pernah terselesaikan sampai saat ini, dalam tanda kutif keburukan kota Banjarmasin itu sendiri agar kota Banjarbaru bisa lebih menata kotanya lebih baik lagi sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Selatan kedepan. Sebenarnya isu Pemindahan Pusat Pemerintahan tersebut sudah mulai kelihatan sebelum terjadinya kampanye Gubernur Kalimantan Selatan pada waktu itu, dan salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Selatan memasukkan Pemindahan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan ke dalam Program kerja (Proker) Mereka, dan mereka pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur
4
Kalimantan Selatan tersebut terpilih sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Selatan untuk periode ini. Yang semula hanya sekedar isu (wacana) kini sudah menjadi sebuah kenyataan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan sekarang sudah di kendalikan dari kota Banjarbaru yang semula berada / di kendalikan di kota Banjarmasin. Di balik semua itu pasti akan adanya Pro dan kontra dalam proses yang mengiringi Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Dimana yang Pro terhadap pemindahan tersebut akan tetap dengan keyakinannya Proses pemindahan tersebut akan berjalan dengan baik dan akan membawa perubahan yang baik juga untuk kemajuan Kalimantan Selatan kedepan, Sedangkan Orang-orang yang Pro terhadap pemindahan tidak mendapat begitu banyak problem di karenakan rata-rata sebagian besar Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru tidak mempermasalahkan perpindahan Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kalimantan Selatan tersebut, itu semua demi kebaikan dan kemajuan daerah. Daerah bisa menjadi maju itulah yang di kehendaki masyarakat Kalimantan Selatan tidak penting Beribukota dimana yang penting daerah bisa maju dan segala kebutuhan pokok terpenuhi (sandang dan pangan). Selain adanya yang Pro terhadap Pemindahan tersebut tentu akan adanya yang Kontra terhadap Pemindahan tersebut, Sedangkan para orang-orang yang Kontra akan kebijakan Pemerintahan Provinsi tersebut tidak akan tinggal diam begitu saja dengan apa yang sudah di lakukan oleh pemerintah provinsi tersebut, kebanyakan yang kontra itu sendiri berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil
5
(PNS) yang berada di lingkup Provinsi yang dimana mereka mulai resah akan nasib mereka, itu di karenakan mereka harus PP (Pulang-pergi) tiap hari dari rumah mereka , yang sebagian besar mereka berdomisili di Kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru yang berjarak sekitar 40 Km dari Kota Banjarmasin ke daerah perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tepatnya berada di daerah Trikora Cempaka Banjarbaru. Di sisi lain mereka juga bisa di bilang tidak mengerti akan semua mekanisme kerja, yang dimana semua yang bersangkutan dengan Provinsi itu akan di atur oleh pihak provinsi termasuk juga soal keresahan pegawai yang berada di lingkup provinsi. Itu semua bisa di atur dengan cara Ruislag Aset dan lain-lain, yang dimana aset-aset Pemprov yang berada di kota Banjarmasin sebelumnya seperti Area Perkantoran dan lain-lainnya yang sudah tidak terpakai lagi tersebut bisa di pergunakan oleh pihak lain atau dalam hal ini di jual atau bisa juga untuk sebagai gedung pertunjukan multimedia yang bisa di sewa, dengan cara seperti itulah pemprov bisa mendapatkan keuntungan yang bisa di pergunakan untuk kebutuhan para pegawai pemprov ,semisalnya bisa untuk kebutuhan perumahan pegawai. Yang peneliti pikir juga pasti dari sekian banyak pegawai pemprov tersebut pasti separu dari mereka juga sudah ada yang mempunyai rumah sendiri di kota Banjarbaru tersebut. Selain itu area perkantoran yang lama yang berada di kota Banjramasin tersebut rencananya akan di jual dan penjualan area perkantoran yang itu berada di sekitar 6-7 Trilyun. Oleh sebab itu sangat mencukupi seandainya hasil penjualan tersebut di investasikan untuk area perumahan pegawai di Banjarbaru.
6
Tidak ada masalah yang berarti dalam hal pemindahan pusat pemerintahan kalimantan selatan, semua harus bersatu demi kemajuan kalimantan selatan kedepan dan bisa menjadikan kalimantan selatan lebih bisa berpengaruh di kalimantan bahkan Indonesia sekalipun. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah secara efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah serta percepaatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu melakukan evaluasi daerah otonom hasil pemekaran6. Di sana di jelaskan bahwasanya demi terwujudnya sebuah daerah yang kondusif demi terciptanya pemerintahan daerah yang efektif dan terkontrol maka sangatlah penting sebuah pemindahan pusat pemerintahan ini demi mewujudkan kalimantan selatan yang kondusif demi terciptanya pelayanan publik yang prima. Pemindahan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan tersebut ada berbagai macam konteks seperti kita lihat dari sudut pandang Perhukuman sosiologi yang dimana di maksudkan di sini ialah Ibukota sebagai pusat aktivitas masyarakat ,ketika ibukota di pindah maka akan membawa konsekuensi pada perubahan arus mobilitas sosial (urbanisasi). Selain dari konteks sosiologi juga ada dari sudut pandang politik yang dimana pemindahan suatu ibukota akan membawa perubahan pada alokasi nilai, terutama yang akan berkaitan dengan aspek anggaran, Selain itu pemindahan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan tersebut juga datang dari tuntutan beberapa aktor politik yang bisa juga sebagai jalan mereka untuk mengembangkan sayap mereka lebih besar lagi di kancah 6
Permendagri no 21 tahun 2010 tentang pedoman evaluasi daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya UU bo 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
7
perpolitikan Kalimantan Selatan itu di karenakan Kota Banjarbaru itu sendiri berada di jalur lintas Provinsi / Kota yang mudah untuk di tempuh, baik itu jalur darat maupun udara. Di lihat secara Administrasi pemindahan ibukota tersebut bisa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, bagaimana setelah pemindahan ibukota tersebut pelayanan publik akan lebih berjalan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dan yang selanjutnya bisa di lihat dari Tata ruangnya, tata ruang sebuah ibukota provinsi harus bisa menjadi teladan bagi kota-kota kecil di sekitarnya, Banjarmasin tata ruangnya bisa di bilang sudah tidak terkontrol lagi dan banyak menimbulkan problem dimana-mana, tidak halnya dengan kota Banjarbaru yang begitu asri dan nyaman selain itu masih banyaknya ruang-ruang kosong yang mungkin bisa di pergunakan untuk menambah fasilitasfasilitas umum sebagai Ibukota Provinsi. Dan yang terakhir di lihat dari dimensi Hukum , Dimana pemindahan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang, dimana pemindahan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan harus sesuai dengan undang-undang yang dimana undang-undang yang ada pada saat ini harus di ubah/ di ganti lagi ke Undang-undang yang baru sesuai prosedur atau ketetapan Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri). Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi tersebut melalui sebuah alur yang panjang baru bisa sampai terlaksana untuk menjadi sebuah pusat pemerintahan yang baru di daerah Kalimantan Selatan, Yang pertama di awali dengan sebuah Isu tentang Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Kalimantan Selatan (sudah terjadi), itu terjadi sebelum atau mendekati kampanye Calon Gubernur dan wakil gubernur kalimantan selatan, setelah dari adanya isu tersebut lalu isu tersebut di
8
bawa ke DPRD Kalimantan Selatan dan Kepala Daerah (Gubernur) untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan yang terakhir setelah mendapat persetujuan bersama antara DPRD Kalimantan Selatan dan Kepala Daerah (Gubernur) proses tersebut langsung di bawa ke Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan inti di atas dan beberapa pertanyaan yang di kemukakan sebelumnya, menjadi sebuah penekanan bagi perlunya penelitian ini di lakukan. Di samping setiap aspek politik dan pemerintahan di kaji dalam kaitannya dengan proses. Hal ini berkait dengan input atau sumber-sumber aspirasi, gagasan dan potensi. Proses itu sendiri tentang bagaimana pengambilan keputusan itu di lakukan, siapa yang terlibat dan bagaimana proses di jalankannya, serta menyangkut Out put, bagaimana proses didistribusikan, dan siapa yang paling mempunyai akses, selain itu pula penelitian ini penting untuk di lakukan bagi stabilitas politik dan demokrasi, mengingat konstribusi dan hasil penelitian ini sebagai upaya melihat perkembangan serta pembangunan politik rakyat dan pemerintahan daerah dalam koridor Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).7 Dari hasil penjabaran diatas maka di perolehlah Hasil penelitian dengan Judul “ Proses Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Dari Kota Banjarmasin Ke Kota Banjarabaru “ Dimana peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang akan membahas tentang bagaimana Proses pemindahan itu sendiri bisa terlaksana dan 7
Syafrie,Yana. Proses Politik Terbentuknya Provinsi Banten. Malang. Skripsi. 2002. Hal 16
9
apa saja yang menjadi problem pokok pemindahan itu (pro + kontra), dan permasalahan-permasalahan lainnya yang berkenaan dengan pokok penelitian ini. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini di buat
rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses pemindahan tersebut ? (pengajuan sampai dengan pelaksanaan) 2. Bagaimana proses pengadaan Prasarana dan Sarana ? 3. Bagaimana Kemungkinan adanya pro + kontra ? konflik yang terjadi. C.
Tujuan Penelitian Relevan dengan rumusan masalah di atas, maka secara khusus penelitian
tentang “Proses Pemindahan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru” ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui Proses Pemindahan tersebut. 2. Untuk mengetahui Proses Pengadaan Prasarana dan Sarana di Kota Banjarbaru tersebut. 3. Untuk mengetahui kemungkinan adanya Pro dan Kontra, konflik yang terjadi. D.
Manfaat Penelitian Ada pun manfaat dari penelitian ini sendiri antara lain : 1. Secara akademis di harapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi andil bagi para penerus untuk
lebih bisa memahami isi / konteks
pemerintahan yang ada di daerah-daerah sebagai acuan dalam mengukur pembangunan daerah agar menjadi lebih baik lagi.
10
2. Manfaat penelitian secara praktis di harapkan mampu dapat di gunakan untuk mengetahui problem-problem yang di hadapi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam menyongsong pembangunan jangka panjang. E.
Definisi Konseptual Definisi Konseptual adalah Unsur atau bagian penting dalam penellitian dan
merupakan definisi yang di pakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena yang alami.8 Definisi Konseptual ini di maksudkan untuk memberikan penegasan tentang makna arti dari kalimat yang ada dalam permasalahan yang di sajikan. Sehingga dengan adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam penelitian.9 Konsep yang ada pada judul penelitian perlu di batasi pengertiannya. Hal ini di lakukan untuk menghindari salah pengertian dalam menafsirkan konsep dengan pembaca. 10 Berdasarkan judul proposal yang mengangkat tentang “ Proses Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru”, maka definisi konsep yang perlu di jabarkan adalah : a. Proses Pemindahan Menurut pendapat Gibson, Ivan Cevich, Donelly dalam bukunya yang berjudul “Organisation, 8 Ed “ mengartikan Proses sebagai berikut : 8
Singarimbun,Masri.1982.Metode penelitian Survey.Jakarta : LP3ES.Hal 17. Hamidi,2004.Metode penelitian kualitatif,Aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian.Malang :UMM Press.Hal 45 10 Burhan,Bugin.2001.Hal 56 9
11
Proses merupakan aktivitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi dan pengembangan karir. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administratif yang berbaur untuk di jadikan masukan di transformasikan menjadi keluaran. 11 b. Pusat Pemerintahan Pusat Pemerintahan memiliki arti ialah sebuah tempat yang menjadi pokok kedudukan Pemerintahan12 Kawasan Pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif. Serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan pemerintahan. Salah satu tujuan dari di rencanakannya kawasan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dimana hal itu
tidak
dapat
di
lepaskan
dari
peran
pemerintah
sendiri
dalam
melaksanakannya.13 F.
Definisi Operasional Definisi Operasional Menurut Sofyan Effendi (1989: 46) Mengatakan
bahwa unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu varieabel. Artinya, Definisi operasional dapat di katakan sebagai sebuah petunjuk dalam mengukur suatu varieabel yang dapat di jadikan sebagai sebuah informasi ilmiah yang dapat membantu suatu proses penelitian agar tetap berada dalam koridor yang tepat. Oleh karena itu, berdasarkan judul penelitian ini adalah : 11
Gibson, Ivan Cevich, Donelly.1995. pengertian proses menurut para ahli. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 13 Purba.2005. 12
12
1.
2.
3.
Proses Kebijakan Pemindahan a.
Proses Inisiasi Kebijakan Pemindahan
b.
Proses Administratif
c.
Legalisasi / Formalisasi kebijakan
Pelaksanaan kebijakan Pemindahan a.
Dasar Hukum Pelaksanaan
b.
Pelaksanaan Pengelolaan Aset (prasarana dan sarana)
c.
Pembuatan ruang / wilayah Kota
Faktor Penghambat a.
G.
Pro dan Kontra Kebijakan Pemindahan
Metodologi Penelitian a.
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di karenakan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.14 Sasaran penelitian kualitatif utama ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah. Sekalipun demikian, penelitian kualitatif tidak hanya membatasi penelitian terhadap manusia saja. Sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, benda berupa foto, artefak, peninggalanpeninggalan peradaban kuno dan lain sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.15
14 15
Catherine Marshal : 1995 Riset Kualitatif
13
Metode penelitian kualitatif deskriptif ini di gunakan penulis karena metode ini yang penulis anggap paling cocok dengan program study yang penulis pelajari, di samping itu dengan Metode penelitian Kualitatif Deskriptif kita dapat mengetahui suatu gambaran tentang apa yang akan penulis teliti sebagai obyek penelitian, serta hasil penelitian tersebut lebih sistematis,akurat mengenai faktafakta di lapangan mengenai gambaran yang akan penulis teliti. b.
Subyek Penelitian
Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan data kualitatif dan yang menjadi subjek penelitian adalah :
c.
1.
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan
2.
Kepala Bagian Tata Ruang Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
3.
Kepala Biro Humas Provinsi Kalimantan Selatan
Fokus Penelitian Penelitian ini terfokus pada sesuai dengan judul yaitu “Proses Pemindahan
Pusat Pemerintahan Provinsi Kalsel dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru”, yaitu penelitian ini terfokus dari segi bagaimana proses pemindahan pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan sebelumnya dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dari proses itu, meski sekarang pusat pemerintahan provinsi tersebut sudah mulai di kendalikan dari kota Banjarbaru, bukan dari kota Banjarmasin lagi.
14
Dari sana lah penelitian ini akan terfokus ke bidang bagaimana masalah tersebut bisa di kontrol sebagaimana mestinya, ini semua demi kemajuan daerah agar lebih baik lagi dan bisa lebih terkontrol. d.
Locus Penelitian (Lokasi Penelitian) Sehubungan dengan peneliti melakukan penelitiannya di daerah yang
menjadi permasalahan yang di telitinya,yaitu di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru yang kini menjadi pusat pemerintahan provinsi kalimantan selatan. e.
Teknik Pengumpulan Data Di sini peneliti dalam teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara
sebagai berikut : 1.
Interview dengan para Narasumber (Wawancara)
Interview dapat di artikan sebagai tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Di sini peneliti mencoba untuk menggabungkan 2 (dua) jenis Wawancara itu sendiri, yaitu : a.
Terstruktur
Peneliti pertama memakai jenis wawancara Terstruktur karena pada jenis wawancara ini mempunyai beberapa kelebihannya dalam sebuah pertanyaan, misalnya : a) sebuah pertanyaan akan terfokus , b) tidak ada pertaanyaan yang terlewatkan, c) lebih sistematis , d) waktu juga relatif singkat. Meski begitu jenis wawancara ini juga mempunyai kelemahan dalam beberapa faktor, misalnya : a) Kaku, b) tidak berkembang, c) tidak terjadi komunikasi yang dialogis.
15
b.
Tidak Terstruktur
Selain Jenis penelitian Wawancara tersebut di atas, peneliti juga akan mencoba menggunakan Jenis Wawancara yang secara tidak Terstruktur, Jenis Wawancara Tidak Tersrtuktur ialah dimana wawancara dengan para Narasumber kita merasakan enjoy atau merasa tidak ada beban, dan kita bebas untuk berbicara apa saja tanpa terpaku pada pertanyaan seperti jenis wawancara Terstruktur . Meski demikian peneliti juga harus berbicara sesuai dengan apa yang hendak peneliti teliti, atau tidak keluar dari apa yang sudah menjadi tujuan yang hendak di teliti. 2.
Observasi
Merupakan salah satu rangkaian atau alat pengumpulan data penting, terutama dalam penelitian kualitatif. Untuk metode Observasi peneliti akan menggunakan jenis observasi tak terstruktur dengan alasan focus observasi biasanya
akan
berkembang
sewaktu-waktu
kegiatan
penelitian
sedang
berlangsung atau melihat situasi yang ada selama proses penelitian. Dalam observasi menggunakan observasi deskriptif dan observasi terfocus. Observasi deskriptif di lakukan pada tahap eksplorasi umum, tahapan ini peneliti berusaha untuk mengamati dan memperhatikan sebanyak mungkin aspekaspek yang di amati sehingga mendapat gambaran umum yang menyeluruh tentang apa yang ada. Sedangkan observasi terfocus merupakan kelanjutan dari observasi deskriptif. Pada tahapan ini observasi sudah terfocuskan secara terinci mengenai fenomena yang ada.
16
Observasi yang peneliti inginkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan judul penelitian “Proses Pemindahan Pusat Pemerintahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan Dari Kota Banjarmasin Ke Kota Banjarbaru”, observasi penelitian ini terfokus pada bagaimana Proses Pemindahan itu sendiri, mulai dari isu-isu sampai penetapannya itu sendiri. 3.
Dokumentasi
Teknik ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari tempat-tempat dimana penelitian tersebut berasal yang berupa tulisan, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang berlaku yang sangat di perlukan dalam penelitian ini. f.
Teknik Analisa Data Di sini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara metode
kualitatif, sebab dalam metode ini peneliti berusaha untuk menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, serta akurat dari data-data yang di dapat di lapangan. Ada pun tahapan-tahapan yang di lakukan peneliti dalam menganalisa data melalui tahapan-tahapan berikut : 1)
Reduksi Data
Adalah suatu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di lakukan. Dengan demikian penulis menggunakan reduksi data bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, serta mengatur data yang di peroleh dari hasil interview. Pada
17
tahap reduksi ini, peneliti mereduksi data seperti himpunan perda, hasil observasi, dan wawancara dengan para narasumber. 2)
Conclusion drawing
Merupakan langkah awal yang di lakukan penelitian dalam menganalisa data dari hal-hal yang di temui dengan melakukan pencatatan peraturan-perturan, pola-pola pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab-akibat dan proposisi-proposisi. Berdasarkan hal tersebut maka dari hasil observasi yang di lakukan, peneliti dapat melakukan pencatatan yang di temui di lapangan yang kemudian tentunya data tersebut perlu di verifikasi atau tidak untuk menamin kevaliditasen data supaya kesimpulan yang di ambil lebih kokoh.16 Dari hasil analisa di atas, kemudian di interprestasikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kesimpulan, atas dasar kesimpulan dapat di ajukan beberapa saran upaya penyelesaian masalah. g.
Keabsahan Data Data-data hasil penelitian ini murni pencarian dari beberapa sumber yang
bisa di jadikan objek dalam melakukan penelitian ,baik itu melakukan penelitian secara formal maupun non formal sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.
16
Nasution.1988.Hal 128
