PPKn-1.1/2.1/3.1/4.1/1/1
SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
1. Identitas a. Nama Mata Pelajaran
: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
b. Kelas /Semester
: X / Gasal
c. Kompetensi Dasar
: 4.1. Praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
1.3 Mensyukuri nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.3 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.3 Menganalisis nilai nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. 4.3 Menyajikan hasil analisis nilai nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
d. Indikator Pencapaian Kompetensi
:
1.3.1 Melaksanakan nilai nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan YangMaha Esa. 2.3.1 Melaksanakan nilai nilai Pancasila dengan penuh tanggungjawab , jujur, disiplin , peduli, santun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
Menyebutkan kembali macam macam pembagian kekuasaan ( C1 ) Menjelaskan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dalam UUD Tahun 1945. ( C2 ). Menunjukkan konsep pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Membedakan pelaksanaan pembagian kekuaasaan dalam praktek penyelenggaraan pemerinahan Negara Republik Indonesia.
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 1
e. Materi Pokok f. Alokasi Waktu g. Tujuan Pembelajaran
: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah Negara : 90 menit :
Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan yang dipresentasikan kemudian menganalisisis, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan NKRI, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya, dan mengembangkan sikap jujur dan disiplin, tanggung jawab , serta dapat mengembangkan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, kreatifitas ( 4C )
e. Materi Pembelajaran Faktual : Para Anggota Kabinet ( Menteri )
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 2
KABINET PRESIDENSIIL
3
1 2
PARA MENTERI
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
DPR
Page 3
Konseptual: Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara NKRI Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Kedudukan dan fungsi pemerintahan Daerah dalam lingkup NKRI Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan Prosedural: Pancasila UUD 1945 UU 23 Tahun 2004
2. PETA KONSEP
Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintah Negara, Kementrian Negara, Dan Pemerintah Daerah
Pembagian Kekuasaan Negara Indonesia menurut UUD 1945
Bentuk-bentuk Kekuasaan Negara
Legislatif
MPR
Eksekutif
Presiden
Yudikatif
BPK
Perangkat Negara dalam Menyelenggarakan Pemerintahan
Pemerintah Pusat
MA Presiden
DPR DPD
Pemerintah Daerah
Wapres
MK Mentri KY Lembaga-lembaga Pemerintah Pusat
Kementrian
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 4
3. Stimulus terkait materi yang dibahas Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang di kehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, guru menugasi peserta didik mengerjakan soal-soal ujian sekolah secara sekolah secara mandiri. Selain itu ketua kelas menugasi petugas piket membersihkan kelas. Lantas, semua petugas piket mematuhi perintah ketua kelas tersebut secara suka rela. Dua kasus diatas merupakan contoh seseorang sedang menggunakan kekuasaan untuk memerintah orang lain. Orang yang diperntah patuh karena mereka menyadari bahwa orang yang memerintah mempunyai legitimasi secara sah untuk memberikan perintah. Sehubungan dengan kekuasaan, apakah Negara mempunyai kekuasaan ?
4. Kegiatan Pembelajaran Kegiatan belajar 1 A. Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara
TUGAS 1 SETELAH MEMAHAMI HUBUNGAN DALAM SKEMA SKEMA SISTEM KEKUASAAN, KERJAKAN SOAL-SOAL DIBAWAH INI SECARA SISTEMATIS !! 1. 2. 3. 4.
Tuliskan dan jelaskan tugas dan fungsi badan Negara dalam prinsip Trias Politika. Jelaskan sistem pembagian kekuasaan dalam UUD 1945. Mengapa DPR perlu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan ? Berikan contoh menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan presiden di bidang legislative. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau sering disebut dengan dewan Perwakilan rakyat ( disingkat DPR-RI atau DPR ) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Anda apakah DPR sudah melaksanakan fungsinya dengan baik? Jelaskan !
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 5
TUGAS 2
NO
NAMA LEMBAGA NEGARA
1
Majelis Permusyawarat Rakyat
2
Dewan Perwakilan Rakyat
3
Dewan Perwakilan Daerah
4
Presiden
5
Mahkamah Agung
6
Mahkamah Konstitusi
7
Komisi Yudisial
8
Badan Pemeriksa Keuanganl
DASAR HUKUM
TUGAS WEWENANG
Kegiatan Pembelajaran 2 Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non- Kementerian Pada kegiatan pembelajaran ini Anda dapat mempelajari dan menjelaskan Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta dapat Mendemonstrasikan Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
A. MATERI Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara, Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan 1.
Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara
2.
Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 6
Info Kewarganegaraan ???????
Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UURepublik Indonesia Nomor 39 Tahun2008 tentang Kementerian Negara,untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa; 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; 4. Sehat jasmani dan rohani; 5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; 6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 3. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
Info Kewarganegaraan Seorang Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: 1. 2. 3.
Pejabat negara lainnya sesuaidengan peraturan perundang undangan; Komisaris atau direksi padaperusahaan negara atauperusahaan swasta; atau Pimpinan organisasi yangdibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negaradan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
4. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
TUGAS Setelah membaca Kedudukan dan fungsi Kementrian negara Negara Republik Indonesia dan lembaga Pemerintah Non Kementrian. 1. Lakukan identifikasi Kewenangan Presiden Republik Indonesia 2. KerjakanTugas mandiri 1.2 pada buku paked Pendidikkan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X hal 14 (revisi) 3. KerjakanTugas mandiri 1.3 pada buku paked Pendidikkan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X hal 18 (Revisi) 4. Identifikasikan Tugas dan fungsi dari lembaga lembaga Pemerintah Non Kementrian. 5. Identifikasikan Tugas dan Fungsi dari Lembaga lembaga Pemerintah Non Kementrian.
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 7
Kegiatan Pembelajaran 3 NILAI NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. “Nilai-Nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila.“ Bagaimana dengan aktualisasinya ?
A. MATERI 1. Sistem nilai dalam Pancasila 2. Implementasi Pancasila 3. Nilai nilai Pancasila dalam penyelenggaraan PemerintahanNegara
TUGAS
1. Carilah daerah otonom di Indonesia. Analisislah daerah yang anda pilih berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaannya, hubungan dengan pemerintah Pusat dan Kementrian. Anda bisa mencarinya di media cetak maupun elektronik. Kumpulkan hasilnya kepada guru. 2. Bedakan Tugas dan wewenang antara otonomi daerah dengan daerah otonom 3. Hubungan antara pusat dan daerah bukanlah sekedar hubungan elit pusat dan elit daerah. Melainkan hubungan untuk mentransformasikan perlindungan hak-hak konstitusional dan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apakah menurut anda hal tersebut sudah tercapai ? Jelaskan analisa anda!
Kelompok PPKn : 1. Sriwanti, S.Pd 2. Eny Sugiarti, S.Pd 3. Drs. Sugeng Widadi
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 8
UKB-sman1pare PPKN-1.01.01
Page 9
