1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

1

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 51 Tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS TA 2012; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS TA 2012; 4. Perda Jateng No. 11 Tahun 2011 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2012; 5. Pergub Jawa Tengah No. 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2012.

1

1. Secara umum

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

2. Secara Khusus a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. c. Meringinkan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

2

1. Sasaran Program BOS adalah semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP Terbuka termasuk SD-SMP Satu Atap. 2. Besar biaya satuan BOS Tahun 2012 yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan : a. SD/SDLB : Rp. 580.000,-/siswa/tahun. b. SMP/SMPLB : Rp. 710.000,-/siswa/tahun. KET : Madrasah dikoordinasikan oleh Kementrian Agama

3

No A.

SD/SDLB

B.

Jumlah dana SD/SDLB SMP/SMPLB/SMPT

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

Jumlah

Jumlah Lembaga Jumlah Siswa 2011/2012 Jumlah Dana Buffer (siswa) Buffer (dana) Jumlah Lembaga Jumlah Siswa 2011/2012 Jumlah Dana Buffer (siswa) Buffer (dana)

Jumlah dana SMP/SMPLB TOTAL

4

19.591 3.174.832 1.841.402.560.000,163.217 94.665.860.000,1.936.068.420.000,3.182 1.203.429 854.434.590.000,61.870 43.927.700.000,898.362.290.000,2.834.430.710.000,-

NO

KAB/KOTA

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten

JUMLAH ANGGARAN 157.173.340.000

130.206.920.000 72.299.630.000 71.673.960.000

108.459.660.000 63.998.040.000 66.862.720.000 82.946.560.000 69.484.040.000

5

94.264.590.000

NO

KAB/KOTA

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang 6

JUMLAH ANGGARAN 58.264.640.000

76.989.950.000 65.195.910.000 73.723.130.000 117.136.040.000 68.476.940.000 45.213.410.000 80.799.140.000 54.311.090.000 75.758.780.000 77.032.240.000 70.809.480.000

NO 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

JUMLAH ANGGARAN

KAB/KOTA Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Buffer Provinsi JUMLAH

53.796.010.000 77.106.660.000 55.703.350.000 70.071.040.000 127.650.980.000 119.824.160.000 141.530.670.000 15.307.120.000 62.258.250.000 16.154.080.000 127.352.380.000 22.497.170.000 25.505.070.000 138.593.560.000 2.834.430.710.000

7

Penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Provinsi, selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah dalam bentuk hibah.

KAS UMUM NEGARA KEMENKEU •Transfer dana BOS per Provinsi sesuai PMK alokasi dana BOS 2012

KAS UMUM DAERAH PROVINSI BIRO KEU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Alokasi Dana BOS, No Rek & NPH Persekolah tiap Kab./Kota DINAS DIK Kab/Kota NPH & No Rek Sek

8

BANK PENYALUR (BANK JATENG)

SEKOLAH NEG + SWASTA

Hibah ditransfer kemasing rekening sekolah (max 7 hari setelah diterima di KUD)

Penyaluran Dana BOS secara

tiga bulanan, yaitu : 1. TRIWULAN I

: JANUARI – MARET

2. TRIWULAN II

: APRIL – JUNI

3. TRIWULAN III

: JULI – SEPTEMBER

4. TRIWULAN IV

: OKT - DESEMBER

9

Komponen Penggunaan dana BOS, meliputi ; 1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran (mengganti yang rusak, menambah kekurangan rasio 1 siswa : 1 buku). 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru (biaya pendaftaran, formulir, adm pendaftaran, daftar ulang, spanduk). 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa (PAKEM, Pembelajaran kontektual, pendidikan karakter, remidial, pengayaan, persiapan ujian, OR, kesenian,KIR, pramuka, PMR, UKS). 4. Kegiatan ulangan dan ujian (Ulangan harian, umum, sekolah).

10

5. Pembelian bahan-bahan habis pakai (buku tulis, pinisil dll, langganan koran, majalah, minuman & makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, suku cadang alat kantor). 6. Langganan daya dan jasa (listrik, air,telpon, internet). 7. Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu, jendela, mebelair, WC, lantai). 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer (guru, pegawai adm, perpus, penjaga, satpam, pegawai kebersihan). 11

9. 10.

11. 12. 13.

Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP, KKS/MKKS) Membantu siswa miskin (tambahan biaya transport, seragam, sepatu dan alat tulis). Pembiayaan pengelolaan BOS (ATK, penggandaan surat menyurat) Pembelian perangkat komputer (desktop/work station, printer, scanner). Biaya lainnya (jika seluruh komponen 1 – 12 telah terpenuhi) mesin ketik, peralatan UKS). 12

1. Disimpan dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM). 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

13

8. Membangun gedung/ruangan baru. 9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 10. Menanamkan saham. 11. Membiayaai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar. 12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kemendikbud.

14

1. Pengawasan Melekat: Oleh Pimpinan 2. Pengawasan Fungsional Internal: Inspektorat Jenderal Depdiknas, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 3. Pengawasan Fungsional Eksternal: BPKP 4. Pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5. Pengawasan Masyarakat 15

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah atas nama Gubernur. 2. Mempersiapkan DPA berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam PMK 3. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari Pusat. 4. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS ke sekolah kepada Tim Pusat apabila terjadi kesalahan/ ketidak tepatan/ perubahan . 5. Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa dari Kab/Kota 6. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota

16

7. 8.

Melakukan monitoring dan evaluasi Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A & Formulir BOS-06B). 9. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD. 10. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya. 11. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Kabupaten/Kota selanjutnya dikirim ke Pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya. 12. Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana BOS ke Tim BOS Pusat (Formulir BOS17 K9) setiap Triwulan.

1. Mengkompilasi nomer sekening seluruh sekolah. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai Penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kab/Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan nomor rekening. 3. Bersama-sama dengan KK Datadik melakukan pendataan sekolah dan siswa menggunakan Formulir BOS-01A, BOS 01B dan BOS-01C langsung dari sekolah. 4. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat. 5. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah. 6. Menyediakan dana operasonal program BOS Kab/Kota dari sumber APBD. 7. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS.

18

8.

Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi 9. Mengumpulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data. 10. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K7). 11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B).

19

1. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C). 2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2); 3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada). 4. Memferifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. 5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan. 6. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03). 20

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Mengumumkan penggunaan dana BOS di Papan pengumuman (Formulir BOS-04). Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimannya. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7). Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOSK4, BOS-K5 dan BOS-K6). Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05). Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOS (Lampiran NOS-K7). 21

JATENG MULAI TGL 9 JANUARI 2012 No Satuan Pendidikan Jumla A. SD/SDLB 1. Jumlah Sekolah 19.591 2. Jumlah Siswa 3.174.832 3. Jumlah Dana Rp. 460.350.640.000 B. SMP/SMPLB 1. Jumlah Sekolah 3.386 2. Jumlah Siswa 1.203.429 3. Jumlah Dana Rp. 213.608.647.500 C. Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB 1. Jumlah Sekolah 22.977 2. Jumlah Siswa 4.378.261 3. Jumlah Dana RP.673.959.287.500

KETERANGAN : Triwulan Januari – Maret 2012, yaitu : 1. SD/SDLB : Rp.145.000,-/siswa/triwulan. 2. SMP/SMPLB/SMP : Rp. 177.500,-/siswa/triwulan

22

23

NO

KAB/KOTA

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten

JUML SEK 1.030 833 469 652 806 542 490 607 615 812

JUML SISWA 179.991 150.569 82.636 85.297 128.657 73.135 79.286 97.018 78.079 108.111

JUMLAH DANA 26.098.695.000 21.832.505.000 11.982.220.000 12.368.065.000 18.655.265.000 10.604.575.000 11.496.470.000 14.067.610.000 11.321.455.000 15.676.095.000

NO

KAB/KOTA

JUML SEK

11. 12. 13. 14.

Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen

485 802 498 581

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang

851 598 374 677 471 600 563 537

24

JUML SISWA

JUMLAH DANA

64.780 9.393.100.000 84.984 12.322.680.000 74.942 10.866.590.000 83.827 12.154.915.000

142.091 82.336 55.277 98.288 66.355 96.235 102.152 81.772

20.603.195.000 11.938.720.000 8.015.165.000 14.251.760.000 9.621.475.000 13.954.075.000 14.812.040.000 11.856.940.000

NO

KAB/KOTA

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Buffer Provinsi JUMLAH

JUML JUML JUMLAH SEK SISWA DANA 436 62.529 9.066.705.000 572 89.728 13.010.560.000 467 65.984 9.567.680.000 551 84.159 12.203.055.000 775 154.266 22.368.570.000 745 149.338 21.654.010.000 890 177.451 25.730.395.000 79 15.580 2.259.100.000 290 68.129 9.878.705.000 101 17.219 2.496.755.000 530 142.565 20.671.925.000 124 24.374 3.534.230.000 138 27.692 4.015.340.000 19.591 3.174.832 460.350.640.000

25

NO

KAB/KOTA

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten

JUML SEK 212 160 92 104 124 100 107 146 100 119

26

JUML SISWA 74.336 60.390 34.325 31.270 47.660 30.394 29.404 37.572 34.082 44.451

JUMLAH DANA 13.194.640.000 10.719.225.000 6.092.687.500 5.550.425.000 8.459.650.000 5.394.935.000 5.219.210.000 6.668.030.000 6.049.555.000 7.890.052.500

NO

KAB/KOTA

JUML SEK

JUML SISWA

JUMLAH DANA

11. 12. 13. 14.

Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen

69 126 80 90

29.144 39.013 30.605 35.357

5.173.060.000 6.924.807.500 5.432.387.500 6.257.867.500

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang

138 86 54 81 51 86 81 101

48.906 29.186 18.525 33.510 22.289 28.088 25.048 32.932

8.680.815.000 5.180.515.000 3.288.187.500 5.948.025.000 3.956.297.500 4.985.620.000 4.446.020.000 5.845.430.000

27

28

NO

KAB/KOTA

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Buffer Provinsi JUMLAH

JUML JUML JUMLAH SEK SISWA DANA 436 62.529 9.066.705.000 572 89.728 13.010.560.000 467 65.984 9.567.680.000 551 84.159 12.203.055.000 775 154.266 22.368.570.000 745 149.338 21.654.010.000 890 177.451 25.730.395.000 79 15.580 2.259.100.000 290 68.129 9.878.705.000 101 17.219 2.496.755.000 530 142.565 20.671.925.000 124 24.374 3.534.230.000 138 27.692 4.015.340.000 19.591 3.174.832 460.350.640.000

BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH JL. PEMUDA 134 SEMARANG, TELP/FAX 024-3557045 EMAIL : [email protected]