AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN UMUM

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) MENJADI PERSEROAN TERBATAS PT. PEGADAIAN (PERSERO)

THE LEGAL IMPLICATION FROM CHANGING STATUS OF PUBLIC COMPANY (PERUM) TO PT. PEGADAIAN (PERSERO)

Julianty M Paputungan, Ahmadi Miru, Oky Deviany Buhamzah Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Alamat Korespondensi : Julianty M Paputungan, S.H. Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin Makassar, 90245 HP: 081 341 987859 Email: [email protected]

1

Abstrak Perubahan status Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2011, Hal ini mengacu pada Pasal 92 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan bahwa perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perlunya dilakukan perubahan Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) serta akibat hukum dari perubahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum, teori-teori yang berhubungan dengan perubahan bentuk hukum BUMN. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perubahan bentuk hukum tersebut telah sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari Undang-Undang serta peraturan lainnya. PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan berbagai langkah yang inovatif dalam rangka meningkatkan asset perusahaan. Diantaranya adalah menambah Direktur bisnis yang semula hanya satu menjadi tiga direktur, serta meluncurkan prodak usaha gadai dan fiducia serta pembiayaan lain yang bersaing dengan pelaku usaha sejenis. Perubahan tersebut dilakukan karena dalam bentuk hukum Perum terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membatasi bisnis gadai. Dalam bentuk hukum PT. Pegadaian (Persero) akan lebih fleksibel dan berkembang karena tidak ada lagi peraturan dan Perundang-undangan yang membatasinya, masyarakat akan semakin banyak yang dapat dilibatkan dalam perkembangan bisnis gadai dan pembiayaan. Dengan demikian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Kata kunci : Perum, PT. Pegadaian (Persero)

Abstract Changing law status of public company to PT. Pegadaian (Persero) by Government Regulation No. 51Tahun 2011, refers to Article 92 of the Law of State Enterprises (SOEs) which state that the change in the form of state-owned legal entity regulated by the Government. This study aims to identify and explain the need to change PT Perum. to Pegadaian (Persero), as well as the legal consequences from this changes. This research is normative study conducted to assess the regulatory, legal principles, theories related to the transformation of state enterprises. The results showed that the change of the legal form has appropriate procedures and not deviate from the Act and other regulations. PT. Pegadaian (Persero) has taken various innovative steps in order to improve the company's assets. For instance by adding a business director who was originally only one become three directors, also launching product liens pawn and fiduciary business and finance to compete with similar businesses. The change was related to the form of several laws that restricted the pawn business. In the legal form of PT. Pegadaian (Persero) will be flexible and developbecause there is no regulation and legislation that limitit, then more people will be involved in the pawn business development and financing. By this changes the economic and welfare of societies is expected to increase. Keywords: Housing, PT. Pegadaian (Persero)

2

PENDAHULUAN Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk pada Perusahaan. Terutama jika perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan asset perusahaan. Perubahan bentuk hukum Perjan menjadi Perum Pegadaian dengan status tersebut dimulailah babak baru dalam meningkatkan pemerataan dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Usman, 2009). Perubahan bentuk hukum Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian pada Tahun 1990 bertahan kurang lebih 20 tahun menjadi perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang menyalurkan usaha dalam bentuk gadai. Waktu yang panjang tersebut tidak menjadi jaminan Perum akan bertahan apabila tidak di dukung oleh sumber daya manusia serta inovasi prodak dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada dasarnya adalah badan usaha sekaligus sebagai badan hukum, Perum Pegadaian menjadi salah satu pelaku ekonomi nasional selain Swasta dan Koperasi. Juga menjadi pelopor usaha yang belum dilakukan oleh perusahaan swasta ataupun koperasi. Sebagai entity bisnis pegadaian dalam perjalanan usahanya telah mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang terus meningkat. Perum Pegadaian sebelumnya diatur dalam Indonesische Bedrijven wet (IBW) atau Undang-Undang Perusahaan Indonesia. Karena itu terhadap Perum Pegadaian diberlakukan Undang-Undang Perusahaan. IBW yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1927 No. 419 serta telah mengalami beberapa kali perubahan (Kansil dkk., 2005). Peningkatan asset perusahaan Pegadaian seperti yang tercantum dalam annual report tahun 2011-2012. Perum Pegadaian memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalaui penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, serta dibebani tugas ganda yakni Public Service Obligation (PSO) dan Profit Oriented (Kusdedi,2006). Maka berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Menjadi PT. Pegadaian (Persero). Perubahan Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Perubahan bentuk badan hukum BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, 3

sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Pengambilalihan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Perubahan dimaksud terdapat dalam akta pendirian Perseroan No 01 Tanggal 1 April 2012 serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-1725. AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012, (Kompas,2012). Sebagai usaha milik Negara, seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya melaksanakan kegiatan ekonomi dimana peranannya yang saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini penting dilaksanakan demi kemajuan bangsa dan negara, serta untuk kesejahteraan seluruh masyakat Indonesia. Hal serupa disebutkan bahwa, kita bernegara hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia hidup dalam negara hukum Indonesia (Rahardjo, 2006). Status PT. Pegadaian (Persero) semakin dikuatkan dengan adanya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kenyataan menunjukan perubahan pada lingkungan bisnis Pegadaian mengalami perkembangan yang sangat cepat. diantaranya menjamurnya layanan kredit gadai dari lembaga perbankan, koperasi dan pelaku bisnis swasta dengan mendasarkan aktivitasnya berdasarkan pada Syariat Islam, seperti produk jasa layanan gadai dari perbankan.(Affandy, 2004). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membuat bisnis Gadai tidak lagi menjadi monopoli dari Perum Pegadaian. Perubahan ekonomi Global serta pertumbuhan usaha yang semakin kompetitif menuntut peningkatan efisiensi, efektifitas serta profeionalisme Perum Pegadaian. Akan tetapi dalam kompetitifnya persaingan tersebut status Perum terkendala oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut agar dapat besaing dengan Perbankan, Koperasi serta Lembaga Pembiayaan lain tidak mustahil apabila dilakukan perubahan bentuk hukum. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui langkah Perubahan status BUMN Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) penting untuk dilakukan.

4

METODE PENELITIAN Tipe Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundangundangan, kaidah-kaidah hukum, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas terkait tema sentral di atas.

Penelitian normatif ini digunakan untuk menganalisis

tentang perubahan bentuk hukum Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero). Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder diantaranya adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan Perum dan PT. Pegadaian (Persero), jurnal serta datadata tertulis lainya yang terkait dengan pembahasan, termasuk bahan yang diambil dari internet, serta bahan tertier yang terdapat dalam kamus hukum dan ensiklpedia. Teknik Analisis bahan Hukum Data yang diperoleh dari penelitian,sesuai dengan persoalan yang ingin dijawab serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian Kepustakaan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang ada kemudian data yang telah disusun dianalisa, sehingga dapat membahas permasalahan secara menyeluruh dan objektif. HASIL Berbagai inovasi dilakukan oleh Perum Pegadaian untuk meningkatkan dan memperbesar bisnis usaha gadainya, akan tetapi prestasi yang diharapkan belum maksimal. Pengelolaan Perusahaan Perum dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara UndangUndang yang membatasinya adalah terdapat dalam Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, di mana isinya meneragkan bahwa hanya dalam bentuk badan hukum Persero dan Koperasi yang dapat melakukan usaha lembaga 5

keuangan mikro. Perum Pegadaian tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan tersebut, karena hal itu telah diatur dalam perundang-undangan. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas dan dalam Undang-Undang BUMN sendiri dengan tegas dinyatakan bahwa hanya BUMN yang berbadan hukum Perseroanlah yang dapat melakukan Privatisasi. Serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Larangan praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, membuka peluang bagi pelaku usaha lain untuk melakukan bisnis yang sama dengan PT. Pegadaian (Persero). Keterlibatan masyarakat banyak dalam bisnis gadai membuka peluang usaha dan pemerataan dalam lapangan ekonomi. Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan tidak adanya penguasaan terhadap jenis kegiatan usaha yang bergerak di bidang ekonomi tertentu yang seharusnya mendatangkan manfaat bagi banyak orang serta dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan bagi sesama warga masyarakat, sangat wajar apabila dilakukan perubahan. Masyarakatlah yang akan mendapatkan manfaat dengan makin banyaknya pelaku usaha sejenis misalnya dalam bisnis penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Berbagai kemudahan dan tawaran produk gadai didapatkan masyarakat akibat dari makin kompetitif bisnis gadai di Indonesia. Pelayanan Pegadaian yang dikenal dengan cara mudah, cepat, aman, hemat dan terjangkau lokasinya karena tersebar dari kota hingga kepelosok tanah air ini, menjadi nilai tambah tersendiri. Semua pelaku usaha diberikan kebebasan untuk melakukan usaha gadai dan berkreasi sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu perlu dilakukan dilakukan pengaturan khusus dalam bentuk undangundang jasa gadai agar semua pelaku usaha gadai akan merasa terlindungi hak-hak dan kewajiban mereka dalam berusaha, serta bisa lebih flesibel dalam berusaha tanpa terkendala oleh peraturan lain. PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukan bahwa dalam era globalisasi ekonomi telah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan bisnis usaha di Indonesia, tanpa terkecuali pelaku usaha perkreditan dan penyaluran uang dengan sistem gadai. Sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang melakukan kegiatan di bidang keuangan (Sunaryo,2009), PT. Pegadaian (Persero) juga harus bersiap dalam persaingan tersebut. Penyediaan dana atas dasar hukum gadai serta jasa keuangan terus mengalami perkembangan 6

penyaluran kredit dengan sistem gadai tidak hanya dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero), bisnis yang sama dilakukan pula oleh Bank Rakyat Indonesia, Koperasi simpan pinjam, Baitulmal wal Tamwil, Bank Perkreditan Rakyat, jasa swasta dan lembaga kredit lain, baik yang formal maupun non formal.(Prawata,2004) Tujuan pendirian dan beroperasinya BUMN merupakan amanah konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan usaha BUMN yang mengacu pada UndangUndang No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN. Prioritas utama dari kegiatan usahanya sewaktu Perum adalah kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan bagi perusahaan. Setelah dilakukan perubahan status menjadi Perseroan Terbatas maka harus mengacu juga kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan (Provit Oriented). Dalam konsep negara kesejahteraan yang merupakan varian dari Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur penting dari konsep Negara Kesejahteraan ialah pemerintah berdasarkan pada peraturanperaturan. Dengan demikian peraturan yang ada menjadi dasar pelaksanaan ekonomi agar berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Harapan dari adanya peraturan yang dikeluarkan tersebut adalah agar seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat serta kesejahteraan yang sama selaku warga negara. Hal ini penting karena peraturan-peraturan yang berlaku menjadi rujukan atau dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya perubahan bentuk hukum yang dilakukan oleh Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadain (Persero). Maka semua aturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan serta Undang-Undang BUMN ataupun peraturan terkait lainnya wajib menjadi bahan acuan. Semua aturan tersebut akan menjadi dasar bertindak PT agar apa yang menjadi tujuan perubahan bentuk hukum tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan. Apabila aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada dan dapat mengakibatkan batal demi hukum. Demikian pula Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi peraturan yang sangat dibutuhkan. Persaingan yang ada membuat pelaku usaha jasa keuangan tersebut melakukan berbagai cara yang terkadang melanggar 7

ketentuan peraturan yang berlaku. Persaingan antar lembaga jasa keuangan semakin marak karena bisnis gadai tersebut juga diminati oleh lembaga perbankan. Lembaga Perbankan tersebut tidak hanya menyalurkan usaha gadai seperti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian, tetapi juga menggunakan metode serta strategi yang sama. Persaingan semakin dirasakan kerana jasa-jasa keuangan tersebut banyak yang didirikan dan dioperasionalkan oleh para ahli yang semula adalah mantan-mantan penaksir, Mancab, maupun Pemeriksa dari Perum Pegadaian (Priyanto, 2008). Dengan kondisi persaingan yang semakin kompetitif menurut, penulis persaingan yang ada semakin mendorong para pelaku usaha khususnya PT. Pegadaian. Pada prinsipnya persaingan dalam dunia bisnis adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Yang tidak wajar dan tidak sah adalah, jika persaingan tersebut dilakukan dengan cara tidak sehat. Demikian juga halnya, monopoli pun dimungkinkan jika secara alamiah dan atau pun Undang-Undang memang melindungi hal tersebut (Sembiring, 2006) Sesuai karekteristik bisnis Pegadaian yaitu memberikan pinjaman secara cepat dan aman dimana Pegadaian harus menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat serta menjadi solusi masalah keuangan, sesuai dengan motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Hal penting lain adalah membantu masyarakat yang ada disekitarnya agar tidak terjerat kedalam praktikpraktik lintah darat, ijon dan atau pelepas uang lainnya sebagaimana tujuan pendiriannya. Penguasaan pemerintah terhadap bentuk kegiatan ekonomi yang vital tentunya masih dibutuhkan untuk menjaga stabilisasi perekonomian. Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Hatta, 1977). Setiap kegiatan usaha idealnya mengikuti aturanng yang berlaku dan undang-undang seharusnya lebis spesifik lagi mengatur tentang jenis kegiatan usaha yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi aturan yang tumpang tindih yang membuat masyarkat ragu-ragu dalam berusaha. Kendala yang dihadapi oleh Perum sehingga mengganti bentuk hukum menjadi PT. Pegadaian (Persero) adalah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Maka dari itu pemerintah seharusnya mempercepat pengesahan Undang-Undang Tentang Usaha Gadai sehingga dalam bentuk hukum apapun pelaku usaha gadai dapat dilindungi hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Perubahan yang dilakukan Pegadaian 8

dari Perum menjadi Persero harus lebih professional, bisnis oriented dan tetap mendatangkan kemanfaatan umum, setidaknya semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat dalam bisnis gadai sejak menjadi PT. Pegadaian (Persero).

9

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bentuk hukum Persero, Perusahaan Pegadaian dapat lebih fleksibel dalam mengembangkan usaha diantaranya terbuka peluang untuk melakukan privatisasi, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam bisnisnya, tidak ada aturan perundang-undangan yang membatasi. Sedangkan dalam bentuk Perum terdapat kendala dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam status Perum selain Profit Oriented Perusahaan Pegadaian tetap mengedepankan kemanfaatan Umum. Hal tersebut menjadi dilema Perum pada umumnya. Perubahan Perum menjadi Persero, mengakibatkan pihak lain atau instansi terkait melakukan gugatan apabila dirugikan dalam perubahan tersebut, termasuk berhak membatalkan perubahan tersebut jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip efektifitas dan produktivitas dalam Perusahaan Pegadaian lebih ditingkatkan agar dapat bersaing dengan pelaku bisnis lain. Demikian juga profesionalisme dalam pelayanan kepada nasabah lebih di perbaiki. Kepada pihak Legislatif/pembuat undang-undang untuk segera mengesahkan Undang-Undang tentang Jasa Gadai dan sebaiknya nama Pegadaian di sesuaikan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Pasal 5 huruf (g) dan (h) karena dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Perseroan tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama Perseroan dan; sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama Perseroan.

10

DAFTAR PUSTAKA

Affandy Arifien. (2004). Unggul di Tengah Persaingan, Warta PEGADAIAN, Edisi Mei hal. 11 Hatta Mohammad.(1977). Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Mawuntu J.R Jakarta, Mutiara http://repo.unsrat.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_ PASAL_33_UUD_1945_D VOL XX/NO.3/April-Juni/2012 Kansil, CST dan Kansil Chistine, ST. (2005). Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Jakarta Pradnya Paramita Kompas. (2012). Iklan Surat Pemberitahuan. Kusdedi Deddy (2006). Peranan Gadai Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kecil Dan Permasaalahannya. Jurnal Legalisasi Indonesia Vol. 3 No. 3 Rahardjo Satjipto. (2006). Ilmu Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti Sembiring Sentosa. (2006). Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung, Nuansa Aulia Sunaryo. (2009). Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta .Sinar Grafika Prawata Dhopi. (2004). Kendala dan Peluang Jasa Kredit Usaha Mikro. Warta Pegadaian, Edisi Mei Priyanto. (2008). Pegadaian di Tahun 2100, warta Pegadaian No..146/thn.XX/,h.9 Usman Rachmadi. (2009) Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika Jakarta Sinar Grafika,

11