AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI

Download Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota ... Tanjungpinang Timur dalam menjalankan prinsip akuntabilitas berlandask...

0 downloads 524 Views 421KB Size
AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

NILLA SYAHTIANDARI ALFIANDRI, M.Si RAMADHANI SETIAWAN, M,Soc.,Sc

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016

AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Administrasi Negara

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

NILLA SYAHTIANDARI ALFIANDRI, M.Si RAMADHANI SETIAWAN, M,Soc.,Sc

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016

1

ABSTRAK

Sebagaimana yang dinyatakan Denhardt (Kumorotomo, 2008 : 5) berkenaan dengan upaya menjamin akuntabilitas di dalam birokrasi publik, menyatakan bahwa pada umumnya literatur mengenai akuntabilitas di satu pihak menyebutkan tentang pentingnya kualitas subjektif, berupa rasa tanggungjawab para pejabat publik dan di lain pihak banyak yang menyebutkan pentingnya kontrol struktural untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut. Dari banyak contoh di lapangan, seringkali aparatur pemerintah yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari apa fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Dimana ketentuan bahwa pegawai pemerintahan mempunyai kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik sehingga bukan melayani masyarakat tetapi masyarakat yang melayani birokrasi. Ini terlihat jelas dari sikap para birokrat yang tidak melayani masyarakat secara efisien, adil dan transparan. Hal ini terlihat dari adanya keluhan masyarakat dalam media massa Tanjungpinang Pos tanggal 23 Maret 2015, yang mengeluhkan kinerja pegawai dan keterbukaan pegawai dalam memberikan pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dibuat setahun tetapi tidak kunjung selesai. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menganalisis Akuntabilitas Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik Purposeful Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam menjalankan prinsip akuntabilitas berlandaskan dengan peraturan Pelayanan Administrasi Terpadu Nasional (PATEN). Ini terlihat dari aksesibilitas publik terhadap kebijakan yang dibuat Kecamatan Tanjungpinang Timur berjalan seperti yang diharapkan masyarakat, kesesuaian kebijakan yang dirumuskan dengan prinsip administrasi yang berlaku, informasi yang diberikan sangat akurat dan jelas, kebijakan yang diambil mempunyai sasaran yang jelas dan tidak menyimpang, pegawai kecamatan yang bertanggungjawab terhadap kinerjanya masing-masing, pegawai yang bersikap ramah kepada masyarakat yang datang, kegiatan yang diadakan untuk pegawai maupun masyarakat sudah efektif, dan yang terakhir dalam penggunaan sumberdaya manusia yang masih ada sedikit kendala namun masih bisa diatasi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Birokrasi, Pelayanan, Publik

2

ABSTRACT

As stated by Denhardt (Kumorotomo, 2008: 5) with respect to efforts to ensure accountability in the public bureaucracy, stated that in general, the literature on accountability on the one hand, mentioned the importance of subjective quality, a sense of responsibility of public officials and on the other hand many mentions the importance of structural controls to ensure such accountability. From the many examples in the field, often government officials who serve the importance of the public are still not aware of what their function as public servants. Where the provision that government employees have an obligation to serve the community to be reversed so that instead of serving the public but the public who serve the bureaucracy. It is clear from the attitude of the bureaucrats who do not serve the public in an efficient, fair and transparent. This is evident from the exitence of public in Tanjungpinang Post newspaper dated 23 March 2015, who complained about the performance of employee openness in providing public service in the management of ID card that was made a year but not finished. The purpose of this study was basically to analyze the Public Service Accountability Bureaucracy in Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. In the discussion of this thesis used qualitative research with case study design. Informants in this study were taken by using Purposeful sampling techniques. The data analysis technique used in this study was the technique of data reduction, data presentation, and draw conclusions. Based on the results of the study it can be concluded that Tanjungpinang Timur districts in implementing the principle of accountability based on the rule PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Nasional). This can be seen from public accessibility to the policy that made by Kecamatan Tanjungpinang Timur has already running well, the suitability of policies that formulated by the present administrative principles, the information provided is accurate and clear, the measures taken have clear goals and not deviate, the sub-district employees who were responsible for their each performance, the employees were being nice to the public who came, activities that been held both for employees and the community have been effective, and the last in the use of human resources there still a little problem, but still can be solved.

Keywords: Accountability, Bureaucracy, Service, Public

3

AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

syarat

terhadap

terciptanya

penyelenggaraan pemerintahan yang

(Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)

baik, demokratis dan amanah (good governance).

Kelembagaan

pemerintahan yang berakuntabilitas A. Latar Belakang

publik berarti lembaga tersebut

Penelitian ini dilakukan untuk

senantiasa

mengetahui akuntabilitas birokrasi dalam

memberikan

mempertanggungjawabkan

pelayanan

kegiatan

publik kepada masyarakat. Seperti

berkenaan dengan upaya menjamin

birokrasi pemerintah. Pada saat

akuntabilitas di dalam birokrasi

yang sama, birokrasi pemerintah

publik, menyatakan bahwa pada

adalah satu-satunya organisasi yang

umumnya

untuk

kualitas

dan setiap warga negara. Itulah

pihak

subjektif,

berupa

rasa

dan di lain pihak banyak yang

oleh birokrasi pemerintah menuntut

menyebutkan pentingnya kontrol

tanggungjawab moral yang tinggi,

struktural

Kumorotomo (Dwiyanto, 2009 : 95). Oleh karena itu, setiap instansi

untuk

menjamin

pertanggungjawaban

tersebut.

Dengan

baik itu pemerintahan maupun non

demikian

akuntabilitas

birokrasi terkait dengan falsafah

harus

bahwa

bertanggungjawab dengan apa yang

Raba

satu

tanggungjawab para pejabat publik

sebabnya pelayanan yang diberikan

Manggaukang

di

mengenai

menyebutkan tentang pentingnya

kebijakan menyangkut masyarakat

kerjakan.

literatur

akuntabilitas

memaksakan berbagai peraturan dan

mereka

oleh

Denhardt (Kumorotomo, 2008 : 5)

menghindar dari hubungan dengan

pemerintahan

diamanati

Sebagaimana yang dinyatakan

negara tidak akan pernah bisa

legitimasi

yang

segala

rakyat.

yang kita ketahui, setiap warga

memiliki

mau

lembaga

eksekutif

pemerintah yang tugas utamanya

Menurut

adalah melayani masyarakat harus

(Mukhilda,

dipertanggungjawabkan

2013: 1) akuntabilitas merupakan

secara

langsung maupun tidak langsung.

4

Dari banyak contoh

yang

Kecamatan sebagaimana yang

seringkali

dinyatakan Lay et. All. (Armunanto,

aparatur pemerintah yang melayani

2005 : 8 ) diasumsikan dapat

kepentingan publik masih belum

berfungsi:

menyadari

1. Sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat lokal. 2. Sebagai arena pengembangan ekonomi guna mendukung terbentuknya komeranaas (kawasan-pen) yang mampu membiayai diri sendiri (selfsupporting economy) dan sekaligus mampu berkembang. 3. Sebagai arena pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif. 4. Sebagai arena politik yang bisa menghubungkan politik setingkat desa (grass-root politcs) dengan kabupaten sebagai pusat pengambilan keputusan politik.

terjadi

di

sebagai

lapangan,

apa

fungsi

pelayan

mereka

masyarakat.

Dimana ketentuan bahwa pegawai pemerintahan

mempunyai

kewajiban

masyarakat

melayani

menjadi terbalik sehingga bukan melayani masyarakat

masyarakat yang

tetapi melayani

birokrasi. Ini terlihat jelas dari sikap para birokrat yang tidak melayani masyarakat secara efisien, adil dan transparan. Hal ini di perkuat dengan

Dengan

kedudukan

pendapat Robert Prethus (Santosa

potensi

2009 : 50) misalnya,

dikembangkan tersebut maka perlu

“mengecam pemikiranpemikiran akuntabilitas tersebut sebagai formalistik dan menyesatkan. Di dalam praktek, akuntabilitas legal hanyalah sebagai pajangan. Ia sama sekali tidak berbeda dengan kepentingan publik, yang lebih sering digunakan sebagai pemanis bibir. Aparatur, dalam praktek justru lebih sering bertindak untuk meneguhkan kelompokkelompoknya sendiri”.

yang

mungkin

dan dapat

diciptakan

kecamatan

yang

mempunyai

kapabilitas

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat. Salah satu kapabilitas yang

harus

dimiliki

kecamatan

adalah akuntabilitas (accountability) yaitu suatu ukuran yang yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian

penyelenggaran

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di

5

masyarakat atau yang dimiliki oleh

kepentingan

para “stakeholders”.

rendah.

Akuntabilitas

masyarakat

Kepentingan

masih

masyarakat

birokrasi

bukan merupakan prioritas tetapi

yang

justru sebaliknya. Pelayanan akan

dilaksanakan aparatur pemerintah

diberikan dengan baik apabila ada

masih

sesuatu yang menguntungkan bagi

pelayanan

publik

dirasakan

dengan

belum

tuntutan

sesuai

dan

harapan

aparat pemberi pelayanan.

masyarakat. Hal ini terlihat dari

Secara

adanya keluhan masyarakat dalam

akuntabilitas

media masa Tanjungpinang Pos

tersebut disebabkan lemahnya etika

tanggal 23 maret 2015, mengenai

pelayanan pejabat birokrasi. “Etika

kinerja

sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip

pegawai

di

Kantor

kecamatan Tanjungpinang Timur

moral

dalam

pejabat

memberikan

publik.

pelayanan

Masyarakat

mempertanyakan

Kartu

internal,

buruknya

pelayanan

yang

publik

mengatur

atau

perilaku

pegawai

dalam

ini

organisasi” Thomson (Armunanto,

Tanda

2005 : 20), akan menuntun para

Penduduk (KTP) yang sudah dibuat

penyelenggara

setahun lebih tetapi tidak kunjung

bersikap sopan dan ramah kepada

selesai.

pengguna jasa serta bertindak sesuai

tentang

Kurangnya kewajiban

kesadaran yang

dipertanggungjawabkan

harus

dengan

dinilai

yang

buruk.

moralitas

yang

publik

berlaku

universal. Seperti rasional, obyektif,

menjadi faktor penyebab tingkat kinerja

pelayanan

tanpa pamrih dan netral.

Menurut

Penelitian

mengenai

penelitian Armunanto Anang dalam

akuntabilitas pada pelayanan publik

tesis nya yang berjudul akuntabilitas

pernah dilakukan oleh Armunanto

pelayanan

(2005) dengan judul Akuntabilitas

publik

Kecamatan

di

Purwodadi

Kantor Kab.

Pelayanan

Publik

di

Kantor

Grobogan bahwa masalah lain yang

Kecamatan Purwodadi Kabupaten

sering muncul bahwa keikhlasan

Grobogan.

aparat

tersebut

untuk

menjalankan

semata-mata tugas

demi

akuntabilitas

6

Dalam Armunanto dari

penelitian melihat sisi

penyelenggaraan pelayaanan publik.

“Bagaimana akuntabilitas birokrasi

Armunanto menggunakan metode

pelayanan publik di Kecamatan

pendekatan

Tanjungpinang Timur?”

fenamologis.

penelitian

Hasil

Armunanto

mengungkapkan

C. Konsep Teoritis

bahwa

akuntabilitas

1. Akuntabilitas

penyelenggaraan

Perdebatan

pelayanan publik di Kecamatan

tentang

Purwodadi masih dalam kondisi

akuntabilitas

yang buruk. Hal ini terlihat dari

adanya debat dialogis diantara

indikatornya

Carl

acuan

yaitu

penggunaan

pelayanan

yang

berawal

Friedrich

dan

dari

Herbert

Finer. Friedrich (Denhardt and

tidak

Denhardt, 2003) mengatakan

konsisten. Berdasarkan

uraian

bahwa “profesionalisme” atau

latar

belakang dan permasalahan diatas,

keahlian

maka

faktor

peneliti

tertarik untuk

teknis penentu

merupakan akuntabilitas

kedalam

administrasi. Mengingat derajat

sebuah usulan penelitian dengan

responsibilitas lebih didasarkan

memilih

pada profesionalitas dan norma-

melakukan

penelitian

judul

“Akuntabilitas Pelayanan

skripsi

norma

Birokrasi

maka

di

administrator harus akuntabel

Tanjungpinang

demi mencapai standar yang

Publik.

Kecamatan

tindakan

(Studi

telah

Timur Kota Tanjungpinang)

disepakati

umum.

Sedangkan Finer (Denhardt and Denhardt,

B. Rumusan Masalah Bertitik

tolak

dari

2003),

eksternal” merupakan means

latar

belakang diatas dan masalah yang

terbaik

dihadapi

akuntabilitas

di

“kontrol

Kecamatan

untuk

menjamin administrasi

Tanjungpinang timur, maka dapat

dalam sebuah alam demokrasi.

dirumuskan

Menurutnya,

permasalahan

dalam

administrator

penelitian ini kedalam perumusan

merupakan

masalah

elected official.

sebagai

berikut

:

7

subordinat

dari

Lalolo (2003) menjelaskan prinsip

akuntabilitas

7. Sistem informasi manajemen

harus

dan monitoring hasil.

didasari dari beberapa indikator sebagai berikut:

2. Peran

Kecamatan

1. Proses pembuatan keputusan

Pelayanan Publik

yang dibuat secara tertulis,

Pemerintah

tersedia

bagi

warga

yang

didorong

Dalam

daerah

agar

lebih

membutuhkan, dengan setiap

kepada

keputusan yang diambil sudah

mendelegasikan

memenuhi standar etika dan

pelayanan

nila-nilai yang berlaku, dan

terkecil dalam pemerintahan.

sesuai dengan prinsip-prinsip

Pemerintah daerah dipandang

administrasi yang benar.

lebih mengetahui dan akan

2. Akurasi

dan

kelengkapan

lebih

masyarakat

dekat dengan tugas

hingga

responsif

unit-unit

terhadap

informasi yang berhubungan

kebutuhan lokal, sesuai dengan

dengan cara-cara mencapai

fungsi ruang dan jarak fisik,

sasaran suatu program.

serta sosio-kultural. Semakin

3. Kejelasan

sasaran

kecil cakupan area pelayanan

kebijakan yang telah diambil

dan pengelolaan pemerintahan,

dan dikomunikasikan.

semakin efisien dan efektif

4. Kelayakan dari

dari

dan

target

konsistensi

penyelenggaraannya. Perannya

operasional

meliputi: kewenangan perijinan,

maupun prioritas.

kewenangan

rekomendasi,

informasi

kewenangan

koordinasi,

keputusan

kewenangan

pembinaan,

kewenangan

pengawasan,

6. Akses publik pada informasi

kewenangan

fasilitasi,

atas suatu keputusan setelah

kewenangan

penetapan,

keputusan

dan

kewenangan pengumpulan dan

pengaduan

penyampaian informasi serta

5. Penyebarluasan mengenai

suatu

melalui media massa.

mekanisme

dibuat

masyarakat.

kewenangan penelenggaraan.

8

a. Aksesibilitas publik terhadap

3. Keaslian Penelitian Penelitian terdahulu ini memuat yang

berbagai

telah

kebijakan

penelitian

dilakukan

yang

dibuat

pemerintah

oleh

b. Kesesuaian

peneliti lain baik dalam bentuk

dirumuskan

penelitian biasa, skripsi, tesis

administrasi yang berlaku.

dan jurnal. Penelitian terdahulu ini

banyak

dengan

2. Akuntabilitas

kajian

yang prinsip

kebijakan

:

pertanggungjawaban

atas

tentang akuntabilitas dari sisi

kebijakan

oleh

penyelenggaraan dan

pemerintah:

laporan

memuat

kebijakan

bentuk

pertanggungjawaban.

b. Kejelasan sasaran

penelitian-penelitian terdahulu. ini

fokus

akuntabilitas

diambil

a. Kelengkapan informasi

Penelitian ini berbeda dengan

Penelitian

yang

3. Akuntabilitas

pada

individual:

pertanggungjawaban

pegawai

birokrasi

secara personal atau individual

pelayanan publik dan tidak

atas tugas, fungsi dan kewenangan

hanya berfokus kepada laporan

yang dilaksanakan:

pertanggungjawaban saja.

a. Pertanggungjawaban

atas

kinerjanya secara individual

D. Kerangka Pemikiran

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pelayanan 4. Akuntabilitas

kegiatan:

pertanggungjawaban atas

kegiatan

pemerintah yang

telah

dilaksanakan: a. Pemenuhan prinsip efisiensi,

E. Fokus Penelitian 1. Akuntabilitas

ekonomis,

organisasional:

pertanggungjawaban

efektivitas

dalam

setiap kegiatan

pemerintah

b. Pemenuhan

kecamatan terhadap masyarakat

dan

atau publik yaitu:

efektivitas

penggunaan

9

prinsip

sumber

efisiensi dalam daya

F. Metode Penelitian

3. Jenis Data Sumber

1. Jenis Penelitian Jenis

penelitian

yang

data

yang

digunakan yaitu data primer dan

dianggap tepat adalah penelitian

data

kualitatif dengan desain studi

dalam penelitian ini adalah data

kasus.

yang

penelitian

lokasinya

Data

diperoleh

primer

dari

hasil

wawancara dan observasi tenang

2. Lokasi Penelitian Pada

sekunder.

adalah

di

ini

akuntabilitas birokrasi pelayanan

Kantor

publik

di

Kecamatan

Kecamatan

Tanjungpinang

Tanjungpinang

Timur

Tanjungpinang.

sekunder dalam penelitian ini

Kota

Timur.”

Alasan peneliti memilih Kantor

adalah

Kecamatan

melalui studi kepustakaan atau

Tanjungpinang

data

Timur sebagai lokasi penelitian,

kearsipan.

adalah: Jumlah penduduk yang

4. Informan

cukup padat sudah mencapai 80

yang

Data

diperoleh

Teknik pemilihan informan

ribu lebih, wilayah yang paling

dalam

luas

Kota

menggunakan teknik purposeful

memiliki

sampling. Dengan pendekatan

35%

dari

luas

Tanjungpinang,

penelitian

pegawai yang paling banyak

Criterion

Sampling

berjumlah

dilakukan

karena

30

pegawai

di

ini

hal

ini

didalam

bandingkan kecamatan lain serta

pengambilan

informasinya,

memliki kelurahan yang paling

peneliti menentukan informan

banyak

di

Kecamatan

dengan pemilihan informan yang

Tanjungpinang

Timur

kaya akan informasi disertai

menyebabkan berbagai macam

pembahasan

kebutuhan

publik

yang mendalam pada kasus atau

yang

masalah tertentu (Patton, 1990).

dengan

pelayanan permasalahan

dan

kompleks yang mungkin tidak

Yang

ditemukan di Kecamatan lain

dalam

penelitian

yang ada di Kota Tanjungpinang.

Bapak

Camat

10

menjadi

pemahaman

key

informan

ini

adalah

Kecamatan

Tanjungpinang

Timur,

serta

(realibilitas) dan kesahihannya

informan biasa adalah Sekretaris

(validitasnya).

Camat, Pegawai di bidang Kasi

digunakan dalam observasi

Pelayanan

adalah

Umum,

dan

yang

daftar

masyarakat yang menggunakan

(checklis).

jasa pelayanan di Kecamatan

3. Dokumentasi

Tanjungpinang Timur.

Alat

catatan

Dokumentasi pengambilan

5. Teknik dan Alat Pengumpulan

ialah

data

yang

diperoleh melalui dokumen-

Data Teknik pengumpulan data

dokumen.

Keuntungan

yang digunakan dalam penelitian

menggunakan

dokumentasi

adalah :

ialah biayanya relatif murah,

1. Wawancara

waktu

Wawancara ialah tanya

dan

efisien.

tenaga

Data-data

lebih yang

jawab lisan antara dua orang

dikumpulkan dengan teknik

atau lebih secara

dokumentasi

langsung.

Pewanwancara

disebut

merupakan

cenderung data

sekunder.

Interviewer, sedangkan orang

Alat yang digunakan dalam

yang diwawancarai disebut

dokumentasi adalah kamera.

interviewee.

G. Teknik Analisis Data

2. Observasi.

Analisis

Observasi

ialah

data

menurut

Sanapiah Faisal (1989 : 255-258)

pengamatan dan pencatatan

terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

yang

terhadap

a. Reduksi data (Data reduction)

diteliti.

b. Penyajian data (Data display)

sistematis

gejala-gejala

yang

Observasi menjadi salah satu teknik

pengumpulan

c. Menarik kesimpulan

data

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat

dikontrol

keandalan

11

H. Hasil Penelitian

Setiap

1. Akuntabilitas organisasional

dirumuskan

Akuntabilitas yang

organisasional

dimaksud

pertanggungjawaban

kebijakan

aturan,

adalah

mempunyai

kebijakan

dirumuskan

pemerintah

yang

yang

Kecamatan

tanjungpinang Timur sesuai

kecamatan terhadap pemerintahan

dengan

prinsip

yang lebih tinggi dan masyarakat.

pelayanan

PATEN

Pertanggungjawaban tersebut harus

diterapkan kecamatan. Hal

dibuktikan dengan :

ini sependapat dengan yang

a) Aksesibilitas publik terhadap kebijakan

yang

diungkapkan

dibuat

(2008

pemerintahan Kecamatan Timur,

:

dari yang

Kumoroto 3-4)

bahwa

akuntabilitas ialah ukuran Tanjungpinang

menyediakan

yang menunjukkan apakah

akses

aktivitas birokrasi publik

kepada masyarakat agar bisa

atau

melihat kebijakan yang dibuat.

dilakukan pemerintah sudah

Aksesibilitas yang diberikan

sesuai dengan norma dan

melalui media internet yang

nilai-nilai

berupa

masyarakat

website

kecamatan.

pelayanan

yang

yang

dianut

dan

apakah

Tidak hanya melalui internet

pelayanan publik mampu

saja, pihak kecamatan juga

mengakomodasi kebutuhan

menyediakan

masyarakat

brosur

serta

plamfet atau baliho yang ada

yang

sesungguhnya.

di kecamatan dan penjelasan

2.

Akuntabilitas Kebijakan

secara langsung dari pegawai

Akuntabilitas kebijakan

mengenai kebijakan yang ada.

yang

b) Kesesuaian kebijakan yang

dimaksud

adalah

pertanggungjawaban

atas

kebijakan yang diambil oleh

dirumuskan dengan prinsip

pemerintah.

administrasi yang berlaku

Pertanggungjawaban

tersebut

harus dibuktikan dengan :

12

a) Kelengkapan Informasi

b) Kejelasan Sasaran

Informasi yang lengkap dalam

Untuk

mengambil kebijakan sangat

akuntabilitas

penting tertera dalam acuan

sistem

pelayanan.

dengan

Informasi

yang

mengimplementasikan agar

yang

menjadi

efektif

cara

yaitu

membuat

lengkap sangat memudahkan

pernyataan yang jelas terkait

masyarakat

dalam

tujuan dan sasaran kebijakan

pelayanan.

serta program yang dibuat.

menggunakan

Masyarakat merasa sangat puas

Kecamatan

dalam

pelayanan

Timur telah menetapkan dan

diberikan

oleh

Kecamatan

yang

birokrat

di

mempunyai visi, misi, tujuan

Tanjungpinnag

dan sasaran yang jelas dalam

Timur.

Masyarakat

birokrat

Keccamatan

menilai

setiap kebijakan yang diambil

sangat

baik program kerja yang telah,

serius dan perhatian dalam

sedang

menjalankan

tugas

dan

dijalankan.

kewajibannya.

Salah

satu

diambil

keseriusan

Tanjungpinang

yang

ditunjukan

atau

yang

akan

kebijakan

yang

bertujuan

memberikan pelayanan yang

pegawai dalam meningkatkan

semaksimal

akuntabilitas yaitu pemberian

kemasyarakat.

informasi yang tidak berbelit-

Akuntabilitas individual

tersebut merupakan salah satu untuk

mungkin

3. Akuntabilitas Individual

belit. Kelengkapan informasi

upaya

untuk

yang

mewujudkan

dimaksud

adalah

pertanggungjawabban pegawai

pelayanan prima.

secara personal atau individual atas

tugas,

fungsi

dan

kewenangan yang dilaksanakan. Pertanggungjawban

tersebut

harus dibuktikan dengan :

13

a) Pertanggungjawaban

b) Pertanggungjawaban pelaksanaan

terhadap

kinerjanya secara individual Akuntabilitas

individual

Kantor

fungsi pelayanan di

Kecamatan

Tanjungpinang Timur dengan sub

indikator

pertanggungjawaban

terhadap

kinerjanya

secara

bahwa

pegawai

pada

hakekatnya

birokrasi

publik dan untuk

memberikan pelayanan yang baik bersifat

ramah

merespon.

kecamatan

kinerja

dan

Di

Tanjungpinang

cepat

Kecamatan

Timur

selalu

pegawai

menerapkan

motto dari kecamatan tersebut

individu.

yaitu PRIMA sehingga mereka

Dengan adanya laporan kinerja

dapat

individu yang dibuat setiap

Kecamatan

motto

Tanjungpinang

dengan

itu

sebagai

petugas

pelayanan harus bersikap ramah

Timur maka seorang pegawai

kepada masyarakat yang datang.

dapat menjalankan kewenangan benar

bekerja

bertanggungjawab, dimana dengan

akhir tahun oleh pegawai di

dengan

memberikan

bertanggungjawab

membuat laporan dalam bentuk penilaian

dalam

berkewajiban

setiap akhir tahunnya harus

sasaran

masyarakat

Karena

dalam

sendiri,

kepentingan

adalah pelayan kepada masyarakat.

sesuai dengan tupoksi mereka.

kinerjanya

pada

Pemerintahan

jawab mereka masing-masing

terhadap

berorientasi

pelayanan publik yang berkualitas.

pekerjaan

pertanggungjawaban

seharusnya

tersebut sehingga bisa terwujud

individual

yang diberikan adalah tanggung

Dan

sudah

pelayanan. Dengan ada paradigma

pegawai kecamatan mempunyai kesadaran

Pemerintah

Apabila ditemukan dilapangan ada

sehingga

pegawai

terhindar dari penyelewengan-

ramah,

penyelewengan.

yang

bersikap

masyarakat

tidak dapat

menuliskan keluhan mereka dan

14

memasukan ke kotak saran, agar

pelayanan untuk masyarakat

dapat ditindak lanjuti oleh atasan.

tetap berjalan. Dimana setiap ada

4.

Akuntabilitas kegiatan yang dimaksud

atas

sehingga

kantor tidak kosong dan tetap

pemerintah yang

untuk

mengikutinya,

adalah

kegiatan

pegawai

bergantian

Akuntabilitas Kegiatan

pertanggungjawaban

kegiatan

menjalankan tugasnya.

telah

Terwujudnya pelayanan yang

dilaksanakan. Pertanggungjawaban

berkualitas dapat juga ditandai

tersebut dibuktikan dengan :

dengan

tercapainya

keberhasilan kegiatan yang a.

Pemenuhan prinsip efisiensi,

dilaksanakan

ekonomis

kecamatan. Untuk itu birokrat

dan

efektivitas

oleh

pihak

dalam setiap kegiatan

diharapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan

tugas dan kewajiban dalam

yang

setiap kegiatan secara efektif

diadakan

Kecamatan

oleh

Tanjungpinang

dan

efisien.

melaksanakan

Pelaksanaan

Timur telah memenuhi prinsip

kegiatan yang efektif dan

efisiensi,

ekonomis

dan

efisien

efektivitas.

Kegiatan

yang

terjaminnya penyelenggaraan

diadakan untuk masyarakat

kegiatan kepada masyarakat

juga mempunyai tujuan yang

dengan menggunakan sumber

jelas untuk apa kegiatan itu

daya

dilaksanakan dan manfaat dari

bertanggungjawab. Sehingga

kegiatan

mannfaat dari akuntabilitas

tersebut

dilihat

secara

juga

dari

optimal

dan

dilaksanakan. Kegiatan yang

dapat

dibuat kecamatan konsisten

kepemerintahan yang baik.

dengan kehendak publik. Di

b.

mewujudkan

Pemenuhan prinsip efisiensi

kantor kecamatan juga terlihat

dan

sangat

penggunaan sumber daya

efisien

dan

efektif

apabila mengadakan kegiatan,

15

efektivitas

dalam

Petugas pelayanan merupakan

I. KESIMPULAN DAN SARAN

ujung tombak terdepan yang

1. Kesimpulan

berhadapan langsung dengan

a. Akuntabilitas

organisasional

publik. Itu sebabnya sebagai

Kecamatan

petugas

Tanjungpinangpinang

pelayanan

memiliki yang

harus

profesionalisme

tinggi

baik

cukup

dalam

efektif

Timur

terlihat

dari

indikator yang membawahinya

melaksanakan kewajiban dan

seperti

tugasnya. Terkait hal tersebut

terhadap kebijakan yang dibuat

Kecamatan

Kecamatan

Timur

Tanjungpinang

dalam

penggunaan

Timur

aksesibilitas

publik

Tanjungpinang

sudah

berjalan

sesuai

sumber daya masih ada sedikit

dengan peraturan dari Pelayanan

kendala, dimana sumber daya

Administrasi Terpadu Kecamatan

manusia

(PATEN) yang telah diterapkan

yang

Kecamatan

dimiliki

Tanjungpinang

di

kecamatan.

dan

Timur masih kurang terlebih

kebijakan

untuk petugas penjaga konter

Kecamatan

pelayanan.

masih

Timur sesuai dengan prinsip

belum dapat untuk pergantian

administrasi yang berlaku dan

shift

berpedoman

Dimana

menjaga

konter

pelayanan saat jam istirahat

yang

Setiap

Tanjungpinang

pada

aturan

pelayanan PATEN.

makan siang. Sehingga saat

b. Dilihat

dari

jam istirahat makan siang

kebijakannya,

sebagian

Tanjungpinang

konter

dirumuskan

kosong.

akuntabilitas Kecamatan Timur

dalam

informasi

sudah

Kendala mengenai kurangnya

memberikan

sumber daya manusia dapat

sangat

diatasi

dalam acuan pelayanan, sehingga

penyediaan manusia

dengan sumber dengan

adanya daya

lengkap

masyarakat

proses

dan

tidak

tertuang

merasa

dipersulit serta kebijakan yang

rekruitmen pegawai, seleksi

diambil

dan penempatan kerja.

Tanjungpinang Timur sasarannya

16

Kecamatan

sangat jelas, dan kebijakan yang

efektivitas dan ekonomis namun

diambil bertujuan memberikan

dalam

pelayanan yang maksimal kepada

terhadap prinsip efisiensi dan

masyarakat.

efektivitas

c. Dari akuntabilitas individualnya dapat

terlihat,

Kecamatan

Karena

yang

sumberdaya

dapat

pertanggungjawaban

tersebut

tahunnya

juga

Tanjungpinang

masih

kurangnya

manusia

untuk

mengisi konter pelayanan. 2. Saran

harus dibuatkan laporan setiap akhir

di

Timur masih ada sedikit kendala.

Timur dalam melaksanakan tugas

dimana

penggunaan

manusia

Kecamatan

Tanjungpinang

bertanggungjawab,

dalam

sumberdaya

Pegawai

diberikan

prtanggungjawaban

1.

dalam

Pihak Kecamatan harus tetap mempertahankan

prinsip

memberikan pelayanan kepada

akuntabilitas

publik pegawai Kecataman selalu

memberikan pelayanan kepada

bersikap sesuai dengan motto

masyarakat. Dengan cara setiap

dari Kecamatan Tanjungpinang

petugas

Timur yaitu PRIMA, namun

mendapatkan pendidikan dan

masih ada juga pegawai yang

pelatihan tentang pentingnya

kurang

akuntabilitas.

merespon

masyarakat

yang datang. Keluhan ini bisa

2.

dalam

pelayanan

harus

Pegawai hendaknya lebih cepat

masyarakat sampaikan di kotak

merespon

saran yang tersedia agar ditindak

datang ke kantor camat untuk

lanjuti.

melakukan pengurusan.

d. Yang

terakhir

akuntabilitas

dilihat

kegiatan,

dari

3.

dalam

Sebaiknya

ketika

pihak

masyarakat

Kecamatan

dapat mengajukan rekruitmen

setiap kegiatan yang dilakukan

pegawai

untuk

maupun

kekurangan di bagian konter

pegawai, pihak Kecamatan sudah

pelayanan, sehingga saat jam

sangat

istirahat makan siang konter

masyarakat

bertanggungjawab

memenuhi

prinsip

dan

efisiensi,

untuk

tetap terisi penuh.

17

mengisi

4.

Pimpinan memberikan

methods (pp. 169-186). Beverly Hills, CA: Sage.

hendaknya penghargaan

Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung : Refika Aditama

kepada pegawai apabila kinerja pegawai tersebut telah tercapai dengan maksimal.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Keperintahan Yang Baik: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukrisasi dan Pemberdayaan, Bandung : Mandar Maju

DAFTAR PUSTAKA BUKU: Faisal,

Sanapiah. 1989. FormatFormat Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Pers

Kumorotomo, W. 2009. “Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari KKN”. Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Editor: Agus Dwiyanto,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. pp 95134.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik), Bandung : Refika Aditama

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisisi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan ke-2

ARTIKEL: Lalolo, Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lembaga Administrasi Negara.2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) Buku I PrinsipPrinsip PenyelenggaraanNegara, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Lionardo, Andries. 2011. Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang: Tunggal Mandiri

JURNAL: Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt. The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe. 2003

Patton, M. 1990. Qualitative evaluation and research 18

Romzek, Barbara S. And Melvin J. Dubnick. Accountability In The Sector Public Sector: Lessons From The Challenger Tragedy. Wiley on Behalf of The American Society For Public Administration.1987

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Suci,

Romzek, Barbara S. And Patricia Wallace Ingraham. Cross Pressures of Accountability: Initiative, Command, and Failure in the Ron Brown PlaneCrash. Wiley on Behalf of The American Society For Public Administration. 2000

Andi Atmi Nurul. 2015. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Prosedur Pelayanan surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal kabupaten Pinrang). Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin

DOKUMEN: BPS Kota Tanjungpinang (Hasil Susenas 2014)

TESIS: Armunanto, Anang. 2005. Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah daerah Untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah (Studi di Kantor Kebumen). Tesis, Universitas Diponegoro Semarang

SKRIPSI: Mukhilda, Nurul. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makasar). Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas

19