AKUNTABILITAS MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
ACCOUNTABILITY OF HEALTH-CARE SERVICES MANAGEMENT OF THE POOR IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY Erfina 1, Alwi 2, Muhammad Farid 3
1
Jurusan Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2 Jurusan Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 3 Jurusan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat Korespondensi: Erfina S. Sos Jurusan Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Rappang Sidrap, 93308 HP: 082149490111 Email:
[email protected]
1
Abstrak
Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah Sakit Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan variabel penelitian Akuntabilitas Manajemen Pelayanan Publik. Subyek penelitiannya adalah seluruh pengelola Jamkesmas di Rumah Sakit Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang. Tehnik pengumpulan data melalui Observasi Lapangan/Field Observasi dan Wawancara/Interview, serta dokumen-dokumen dan pedoman pelaksanaan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang belum terlaksana secara optimal sesuai dengan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya; (a) Efisiensi penggunaan dana, (b) Pemanfaatan Asset, (c) Sumber daya Manusia, (d) Pengawasan dalam Pengelolaan, (e) Keberlanjutan Pelayanan. Disimpulkan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship, yaitu apa, mengapa, ke mana, di mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Kata Kunci: akuntabilitas, manajemen public
Abstract Accountability is one of the performance measurements to improve the performance effectiveness of governmental agencies. This study aims to determine the accountability of health-care services management of the poor at Nene `Mallomo District Hospital in Sidenreng Rappang Regency. This study is a qualitative type which contains accountability variables of public service management. The subject of this research is all Jamkesmas manager at Nene `Mallomo District Hospital. The methods used to collect data were field observation and interview, as well as documentaries and program guidelines. The results of this study indicate that the accountability of health-care services management of the poor at Nene `Mallomo District Hospital in Sidenreng Rappang Regency has not been optimally implemented in accordance with the analysis of the factors that influence them, such as: (a) Efficient use of funds, (b) Asset Utilization, (c ) Human Resources, (d) Supervision in Management, (e) Continuity of Service. It was concluded that accountability is intended to find answers to questions related to stewardship, the what, why, where, where, and how an accountability should be implemented. Keywords: accountability, public management
2
PENDAHULUAN Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Hubungan akuntabilitas administratif dengan pelayanan publik lebih menekankan pada kemampuan dari pemerintah atau organisasi pemerintah untuk memberikan atau menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal formal organisasi pemerintahan. Pada penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Dalam konteks penerapan prinsip – prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip – prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. ( BPKP, 2000) Penerapan Good Governance mutlak dibutuhkan agar dapat meningkatkan Good Public Service. Peningkatan pelayanan publik tersebut sangat berarti dalam rangka mengembalikan kepercayaan masarakat terhadap pemerintah. Selain itu, prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan kinerja instansi pemerintah salah satu pertanggungjawaban yang diberikan di sini adalah pertanggungjawaban administratif yang memfokuskan pada pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan langsung kepada pimpinan atau badan yang lebih tinggi. Suparto dalam Ratminto (2005) bahwa Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan rumah sakit 3
berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
penyembuhan penyakit, dan
pemulihan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Manajemen rumah sakit harus berupaya memuaskan pasiennya, dalam hal ini masyarakat dengan berbagai tingkat kebutuhannya. Semua itu diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Di antara beberapa keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah, termasuk dalam pelayanan kesehatan adalah sikap dan tindakan dokter atau perawat, sikap petugas administrasi, selain itu juga tentang sarana yang kurang memadai, kelambatan pelayanan, persediaan obat, tarif pelayanan kesehatan, serta peralatan medis. Dan hal yang paling mendasar adalah tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja. Teknologi yang telah usang, terutama teknologi informasi sehingga sulit untuk mendapatnya informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya, akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah Sakit Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.
BAHAN DAN METODE Lokasi dan Rancangan penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Variabel penelitiannya adalah Akuntabilitas Manajemen Pelayanan Publik. Subyek Penelitian Subyek penelitiannya adalah seluruh pengelola Jamkesmas di Rumah Sakit Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode Pengumpulan Data
4
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini: Untuk
data primer dilakukan melalui
Observasi Lapangan/Field ObservationdanInterview/Wawancara sedangkan untuk data sekunder melalui dokumen-dokumen, pedoman pelaksanaan program. (Sugiono, 2009) Analisis Data Cobin dalam Creswell (2010)
bahwa untuk penelitian kualitatif, data yang sudah
dikumpulkan dianalisis dengan Strategi Grounded theory. Langkah-langkahnya yaitu membuat kategori-kategori dan informasi yang diperoleh (open coding), memilih salah satu kategori dan menempatkannya dalam satu model teoritis (axial coding), lalu merangkai sebuah certa dari hubungan antar kategori (selective coding).
HASIL Puskesmas Rujukan Rumah Sakit Nene Mallomo adalah Rumah Sakit Rujukan bagi Rumah Sakit Arifin Nu`mang dan 14 Puskesmas yang ada di Kebupaten Sidenreng Rappang, yaitu: Puskesmas Pangkajene
Puskesmas Dongi
Puskesmas Manisa
Puskesmas Bilokka
Puskesmas Amparita
Puskesmas Rappang
Puskesmas Tanru Tedong
Puskesmas Lancirang
Puskesmas Lawawoi
Puskesmas Kulo
Puskesmas Baranti
Puskesmas Belawae
Puskesmas Empagae
Puskesmas Barukku
Tabel 1 tentang data rekapitulasi rawat inap dan rawat jalan Tahun 2010-2012 .Data pasien dari tahun 2008 untuk rawat jalan 84 orang rawat inap 25 total 109, tahun 2009 rawat jalan 116 orang rawat inap 21 orang total 137 orang. Tahun 2010 rawat jalan 137 rawat inap 25 total 162, tahun 2011 rawat jalan 173 rawat inap 8 orang total 181, tahun 2012 rawat jalan 116 rawat inap 5 total 121 orang. Dari 5 tahun terakhir yang di data tergambar bahwa dari tahun 2008 sampai 2011 jumlah pasien yang dirujuk selalu mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2012 sudah mengalami penurunan sebanyak 33%. Tabel 2 tentang Rekapitulasi Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Tahun 2012. Data pasien bulan Januari Pasien Jamkesmas untuk rawat jalan 57 orang, rawat inap 162 orang, bulan; Pebruari rawat jalan 79 orang, rawat inap 175 orang; bulan Maret rawat jalan 167 orang, rawat 5
inap 186 orang; bulan April rawat jalan 124, rawat inap 156 orang; bulan Mei rawat jalan 128 orang, rawat inap 189 orang; bulan Juni rawat jalan 46 orang, rawat jalan 178 orang; bulan Juli rawat jalan 50 orang, rawat inap 169 orang; bulan Agustus rawat jalan 42 orang, rawat inap 153 orang. Sehingga dari rekapan 8 bulan ini untuk rawat inap sejumlah 603 orang dan rawat inap 1.368 orang. Tabel 3 tentang data jumlah masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas Tahun 2012. Dari 14 puskesmas, ada beberapa puskesmas yang peserta Jamkesmasnya tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yakni Amparita BPS (7.984) ,JKM (7.834); Barukku BPS (6.142) JKM (5.422); Kulo BPS (3.556) JKM (3.517); Lawawoi BPS (6.852) JKM (6.425); Pangkajene BPS (8.688) JKM (6.804). sehingga masih terjadi selisih dari pendataannya. Hambatan dalam keberlanjutan pelayanan kesehatan karena anggaran yang kurang memadai baik sumber, besaran, kelembagaan dan peruntukannya. Seperti yang terjadi dalam proses penerbitan kartu oleh pihak PT. Askes (Persero) ditemukan bahwa data yang digunakan selama ini belum pernah diperbaharui. Hal tersebut penulis dapatkan pada saat mengumpulkan data sekunder tentang Jumlah masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas. Ternyata data yang kami dapatkan dari tahun 2007-2012 masih dengan jumlah yang sama yaitu 70.236 orang, sementara data dari Badan Pusat Statistik adalah 71.636. Setelah penulis meminta keterangan dari pengelola S sebagai berikut: “...........pada dasarnya ketika kita ingin membandingkan antara data penerima kartu Jamkesmas dengan data dari BPS memang ada perbedaan karena indikator yang digunakan juga berbeda, di mana untuk proses pendataan itu diserahkan langsung ke pihak Puskesmas sebagai unit terdekat dengan masyarakat.”(Hasil wawancara Tanggal19 september 2012) Salah seorang dari tim pengelola dari kabupaten yang berinisial E juga menjelaskan bahwa:“...............memang sejak tahun 2007 belum dilakukan pendataan ulang tentang kepesertaan.”(Hasil wawancara Tanggal 19 september 2012) Tabel 4 tentang alokasi dana klaim Jamkesmas RS Nene` Mallomo tahun 2012. Dari tabel ini dijelaskan tentang alokasi dana yang telah disesuaikan SK Bupati No.684 Tahun 2010, dimana untuk jasa medis 44% dari total Klaim sedangkan dana operasional 56% dari total Klaim. Pemanfaatan atas dana yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerimaan/pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan
6
masing-masing, jasa medis ditetapkan oleh direktur RS setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap tim pengelola N yang menyatakan bahwa: “...........sistem pengalokasian dana disesuaikan dengan Keputusan Bupati No. 684 Tahun 2010, yakni untuk jasa medis/jasa pelayanan 44% dan 56% untuk biaya oprasional Rumah Sakit.” (Hasil wawancara Tanggal 15 oktober 2012)
Gambar 1 menjelaskan tentang alur pelayanan kesehatan baik yang langsung di IGD maupun yang dirujuk oleh Faskes Dasar. Intinya bahwa mereka akan dilayani sepanjang memiliki kartu Jamkesmas yang akan disyahkan oleh bagian Askes.
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas manajemen pelayanan publik pada program Jamkesmas di rumah sakit Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal, terbukti dari faktor-faktor yang mempengaruhi : (a) Efisiensi penggunaan dana, yang mana belum menyentuh seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (b) Pemanfaatan asset, dimana masih sulit mengidentifikasi asset baik jumlah, kondisi dan penanggung jawab (c) Sumber Daya Manusia, baik tim pengelola administrasi maupun tenaga medis yang belum menjalankan fungsinya secara optimal (d) Pengawasan dalam pengelolaan, tercermin dari pengawasan pimpinan terhadap seluruh kegiatan pelayanan baik administrasi maupun pelayanan medis (e) Keberlanjutan pelayanan, dilihat dari masih adanya masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jamkesmas. Manajemen publik dipandang sebagai suatu konsep insklusif untuk semua layanan publik. Graham (1986) mengatakan manajemen publik adalah aspek administrasi pemerintahan yang mempunyai kaitan dengan efisiensi, tanggungjawab, dan pencapaian hasil. Managerial accountability, adalah model pertanggungjawaban yang memfokuskan pada efisiensi penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta peranan manajer atau pengawas dalam mengelola bawahannya untuk tidak hanya taat terhadap peraturan, tetapi juga memilki tahapan-tahapan yang berkelanjutan sebagai upaya memberikan pelayanan prima. Kelangsungan pelayanan, berarti klien akan menerima pelayanan yang lengkap sesuai yang dibutuhkan (termasuk rujukan) tanpa intrupsi, berhenti atau mengurangi prosedur diagnosa
7
dan terapi yang tidak perlu. Klien harus mempunyai akses terhadap pelayanan rutin dan preventif yang diberikan oleh petugas kesehatan yang mengetahui riwayat penyakitnya. Menurut Shafritz (2000), manajemen publik adalah aplikasi ilmu dan seni pengetahuan manajemen terhadap suatu konteks di mana berbagai nilai turut menentukan hasil penilaian suatu keberhasilan
dan di mana aturan ikut
berpengaruh terhadap hambatan-hambatan yang
diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan administratif. Terkait dengan praktek manajemen efisien, manajer publik saat ini menuntut pekerjaan mereka melalui lima arti, yaitu kesanggupan untuk menilai, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberi wewenang, bertindak inkremental, dan dedikasi terhadap publik. (Denhardt, 1997) Prof Miriam Budiardjo dalam Lolina (2003) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. ” Sjahruddin Rasul (2003) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. Yango dalam BPKP (2003), menjelaskan bahwa akuntabilitas itu tergantung dari efisiensi, baik dana, Sumber Daya Manusia, Asset, pengawasan serta keberlanjutan pel ayanan. Managerial accountability, adalah model pertanggungjawaban
yang memfokuskan pada
efisiensi penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta peranan manajer atau pengawas dalam mengelola bawahannya untuk tidak hanya taat terhadap peraturan, tetapi juga memilki tahapan-tahapan yang berkelanjutan sebagai upaya memberikan pelayanan prima.
KESIMPULAN DAN SARAN Dari hasil penelitian yang di laksanakan dengan metode kualitatif, dapat dianalisis bahwa akuntabilitas manajemen dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Nene` mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang belum dilaksanakan secara optimal. 8
Dengan kondisi akuntabilitas manajemen Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang belum dilaksanakan secara optimal, maka diharapkan agar semua stakeholders dapat memberikan konstribusi pemikiran agar pelaksanaan program Jamkesmas yang merupakan amanah untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kesehatan ini dapat terselenggara secara ideal.
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Mama dan Bapak yang selalu mendoakan dengan segala keikhlasannya, anakku yang menjadi sumber motivasi dan inspirasiku, kakak, adik, sahabat serta seluruh keluargaku. Teristimewa untuk Dosen Pembimbingku yang selalu memberi masukan. Serta untuk semua pihak yang telah memberi konstribusi dalam penyelesaiaan penelitian ini.
9
Tabel 1 Rekapitulasi Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Nene` Mallomo Tahun 2010-2012. JUMLAH RUJUKAN NO
01 02 03 04 05
TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
R. JALAN
R. INAP
84 116 137 173 116
25 21 25 8 5
JUMLAH TOTAL
KET
109 137 162 181 121
Sumber : Data Sekunder Rumah Sakit Nene` Mallomo
Tabel 2
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REKAPITULASI PASIEN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN RUMAH SAKIT NENE MALLOMO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 RAWAT INAP RAWAT JALAN BLN ASK TOT UM ASKE TOTA UMUM JKM JKD JKM JKD ES AL UM S L JAN 72 72 57 380 581 341 660 162 874 2037 FEB 57 61 79 307 504 288 666 MAR 59 80 167 280 586 342 674 APR 64 82 124 332 602 321 584 MEI 75 80 128 352 635 332 617 JUNI 47 79 46 267 439 372 631 JULI 46 79 50 325 500 288 615 AGUS 51 56 42 266 415 258 511 SEPT OKT NOP DES 420 533 603 2243 3847 2284 4447 TOTAL Sumber : Data Sekunder Rumah Sakit Nene` Mallomo Tahun 2012
10
175 186 156 189 178 169 153 1368
831 820 872 824 838 803 559 5862
1960 2022 1933 1962 2019 1875 1481 13808
Tabel 3 : Data Jumlah masyarakat miskin yang memiliki Kartu Jamkesmas
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Puskesmas Amparita Baranti Barukku Belawae Bilokka Dongi Empagae Kulo Lancirang Lawawoi Manisa Pangkajene Rappang Tanru tedong Total
BPS
JKM
7.984 3.748 6.142 1.180 7.125 3.785 5.676 3.556 4.093 6.852 2.135 8.688 5.424 5.248
7.834 3.748 5.442 1.180 7.125 3.785 5.676 3.517 4.093 6.425 2.135 8.604 5.424 5.248
71.636
70.236
Sumber : Data Sekunder Dinas Kesehatan Tahun 2012
Tabel 4 Alokasi Dana Klaim Jamkesmas RS Nene` Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012
BLN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
R.J.T.L
R.I.T.L
BIAYA MEDIS
BIAYA OPERASIONAL
OPERASIONAL LAINNYA
Rp.23.607.879
Rp.54.321.671
Rp.34.289.550
Rp.19.721.492
Rp.23.919.056
Rp.25.748.879
Rp.77.136.323
Rp.45.269.489
Rp.30.894.141
Rp.26.721.572
Rp.28.983.017
Rp.128.831.680
Rp.69.438.467
Rp.46.333.979
Rp.42.042.251
Rp.26.602.857
Rp.100.559.917
Rp.55.951.621
Rp.26.761.359
Rp.44.449.794
Rp.30.617.733
Rp.102.010.535
Rp.58.356.438
Rp.34.329.742
Rp.39.942.088
Sumber : Data Jamkesmas RS Nene` Mallomo Tahun 2012
11
Gambar 1 ALUR PELAYANAN KESEHATAN Peserta
Loket pendaftaran di FASKES dasar
Pelayanan Pulang
Kesehatan FASKES lanjutan (PPATRS)
SKP oleh PT. Askes SJP oleh
RS
Pelayanan Kesehatan
RJTL RITL Pelayanan KesehatanYankes
Pulang Rujukanverifikasi Kepesertaan Pulang
Data Base Peserta (PT.Askes)
IGD
Kasus Gawat Darurat
12
Peserta
DAFTAR PUSTAKA
Allison, Graham. (1986), The Term Administration for the Public Service and Management for Business. Creswell, John. (2010), Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Denhardt, R.B. and Denhardt..(1997). Public Administration: An Orientation. California. Cole Publicing Company. Krina, L. Loina. (2003), Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, Jakarta. Rasul, Sjahruddin. (2003), Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara,Perum PercetakanNegara Indonesia, Jakarta Ratminto & Winarsi, Atik,(2005), Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Shafritz, J.M. (2000). Defining Public Administration. USA. Westview. Sugiono.(2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. (2000). “ Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” Jakarta Pusdiklatwas BPKP. (2003). Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Keempat.. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999,tentang Otonomi Daerah.
13
