ANALISIS FUNGSI DAN PERAN HUMAS DALAM

MetaCommunication; Journal Of Communication Studies Vol 2 No 1 Maret 2017

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

ANALISIS FUNGSI DAN PERAN HUMAS DALAM UPAYA IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin) Sri Astuty, Yuanita Setyastuti, Novaria Maulina, Lalita Hanief. Prodi Ilmu Komunikasi Fisip, Universitas Lambung Mangkurat [email protected] Abstract This study aims to determine, describe and analyze the role, duties, and functions of the Secretariat of Public Relations Banjarmasin City Government in the implementation of good governance. The method used mainly in this study is a qualitative evaluative, with the technique of data collection through interviews and documentation. The research location is at the Regional Secretariat of Public Relations of Banjarmasin.The results showed that in the implementation of good governance Public Relations Regional Secretariat Banjarmasin still limited to running role as a facilitator of communication and communication technicians, it is due to lack of human resources education background Public Relations, budget constraints given by the leadership. keyword: The Role of Public Relations, good governance, government public relations. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran, tugas, dan fungsi Public Relations Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin dalam implementasi good governance. Metode yang digunkan dalam penelitian ini adalah kualitatif evaluatif, dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. lokasi penelitian ini adalah pada pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menujukkan bahwa dalam implementasi good governance Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin masih terbatas pada menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi dan teknisi komunikasi, hal ini berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar pendidikan Public Relations, Keterbatasan anggaran peran yang diberikan oleh pimpinan. kata kunci : Peran Humas, good governance, humas pemerintah.

1.1

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Public relations

pemerintah

sebagainya. Padahal untuk menjadi seorang public relations officer seseorang harus atau

memenuhi

lebih dikenal dengan nama Humas bukanlah

networking, kemampuan untuk berorganisasi

saat ini masih banyak persepsi bahwa PR sebagai

dan kemampuan untuk berimiginasi karena

pusat

dalam tugas

informasi, tukang kliping, penyelenggara kegiatan,

penyambung

media

yaitu

tulisan, kemampuan untuk menciptakan

secara teoritis. Namun pada kenyataannya

(Humas)

kualifikasi

kemampuan berkomunikasi secara verbal dan

sebuah jabatan yang biasa jika kita melihat

pemerintah

beberapa

sehari- hari

PR selalu

berkomunikasi dengan berbagai pihak dan

dan

harus memahami secara menyeluruh kultur, 100


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

kebijakan, praktik serta konstituen organisasi.

ataupun humas memilki peranan penting,

Peran PR

mulai dari pusat informasi publik, menjalin

yang dianggap tidak urgensi

didalam organisasi oleh banyak orang, tetapi

internal

ternyata memiliki peran yang sangat penting.

berhubungan

Tujuan dari keberadaan seorang humas

sebagainya. Dalam proses penciptaan good

terlepas dari level dan tipe pemerintahan

governance kerjasama yang solid antar

adalah:

konstituen

karyawan sangat berpengaruh besar, karena

pemerintah,

dalam suatu organisasi jika tubuh didalamnya

memastikan kerjasama aktif dalam program

kuat dan menjalani tugas sesuai dengan

pemerintah, mendorong warga mendukung

aturan pasti akan berjalan dengan baik dan

kebijakan

tumbuhnya

memberi

tentang

informasi

aktivitas

dan

agen

program

yang

sudah

relations baik

antar

karyawan,

dengan

organisasai

media

yang

dan

sehat.

ditetapkan, melayani sebagai advokat publik

Kebanyakan Masyarakat belum mengetahui

untuk administrator pemerintahmenyampaik

bagaimana Good Governance diterapkan,

an opini publik kepada pembuat keputusan,

bahkan masyarakat tidak mengetahui bahwa

mengelola isu publik didalam organisasi),

mereka merupakan salah satu unsur penting

mengelola informasi internal (newsletter,

dalam berjalannya Good Governance. Maka

elektronik dan isu dari situs internet

berdasarkan latar belakang masalah yang

organisasi), memfasilitasi hubungan media

telah dikemukakan peneliti tertarik untuk

(menjaga hubungan dengan pers) serta

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis

membangun komunitas dan bangsa.

Peran Humas dalam Upaya Implementasi

Fungsi humas telah lama dibentuk di pemerintahan,

tetapi

fungsi

ini

Good Governance ( Studi Kualitatif pada

belum

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota

sepenuhnya efektif. Sudah jelas terlihat dari

Banjarmasin)

beberapa kendala yang dialami oleh seorang

1.2 Rumusan masalah

humas seperti persepsi sebagian besar warga

Dari latar belakang masalah di atas

menganggap pemerintah sebagai sistem yang

maka rumusan masalah penelitian ini adalah

ruwet, dipenuhi kepentingan pribadi dan

Bagaimana peran, tugas, dan fungsi Humas

korupsi. Namun tidak

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya

dapat dipungkiri

bagaimana peran PR dalam menciptakan

implementasi good governance?

good governance yang akhir-akhir ini mulai

2. Tujuan Penelitian

diterapkan oleh pemerintah. Seorang PR 101


Berdasarkan latar belakang masalah

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

kepentingan bersama sehingga dapat tercipta

dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

suatu

persesuaian

yang harmonis

penelitian ini adalah untuk mengetahui,

lembaga itu dengan masyarakatnya.

dari

mendeskripsikan, dan menganalisis peran,

Dari kedua definisi di atas, jika

tugas, dan fungsi public relations Sekretariat

ditelaah maka terdapat kesamaan, semua

Pemerintah

bertujuan

Kota

Banjarmasin

dalam

untuk

menanamkan

implementasi good governance.

memperoleh

KAJIAN PUSTAKA

kepercayaan dan penghargaan kepada dan

2.1

Public Relations

dari publik. Usaha Public Relations bertujuan

2.1.1

Definisi Public Relations

untuk terwujudnya hubungan yang harmonis

W. Emerson Reck dalam Kusandang

antara perusahaan dengan publiknya, selain

(2004)

yaitu

Public

jasa

baik,

adalah

itu juga untuk memperoleh opini publik yang

penetapan

menyenangkan, positif dan menguntungkan

kebijaksanaan, pelayanan, dan sikap yang

bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut.

disesuaikan dengan kepentingan orang atau

Menurut Rumanti OSF ( 2004)

golongan agar orang atau lembaga itu

Konsep dasar Public Relations adalah sebagai

memperoleh kepercayaan dan jasa baik dari

berikut:

mereka, sedangkan pelaksanaan kebijaksaan,

1.

kelanjutan

dari

Relations

pengertian,

dan

proses

Kegiatan yang bertujuan memperoleh

pelayanan dan sikap itu adalah untuk

goodwill, kepercayaan, saling adanya

menjamin

pengertian dan citra yang baik dari

adanya

pengertian

dan

penghargaan yang sebaik-baiknya. Selain itu

publik atau masyarakat pada umumnya.

juga dikemukakan definisi lain dari Cultip

2.

Memiliki sasaran untuk menciptakan

dan Center dalam Kusandang (2004) yaitu

opini publik yang bisa diterima dan

Public Relations adalah suatu kegiatan

menguntungkan semua pihak.

komunikasi

dan

penafsiran,

komunikasi-komunikasi gagasan publiknya,

dari

suatu

dan

serta

3.

gagasan-

lembaga

pengkomunikasian

gagasan-gagasan,

serta

mencapai tujuan yang spesifik, sesuai

kepada

harapan

informasi,

pendapat

Unsur penting dalam manajemen guna

publik,

tetapi

merupakan

kekhasan organisasi/perusahaan. Sangat

dari

penting bagaimana organisasi memiliki

publiknya itu kepada lembaga tadi, dalam

warna, budaya, citra, suasana yang

usaha yang jujur untuk menumbuhkan

kondusif dan menyenangkan, kinerja 102


meningkat,

dan

produktivitas

bisa

Dari dua kategori di atas, peran PR

dicapai secara optimal. 4.

Usaha

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

dan dibedakan lagi menjadi tiga jenis peran

mencapai

hubungan

yang

antara

organisasi

atau

1. Penyusun yang ahli ( the expert

perusahaan dengan publiknya, internal

presciber ). Mereka melakukan riset

atau eksternal melalui proses timbal

dan menjabarkan permasalahan PR,

balik,

Menyusun

harmonis

sekaligus

menciptakan

yang utama yaitu :

opini

publik sebagai efeknya, yang sangat berguna

sebagai

input

organisasi/perusahaan

Public

serta

mengimplementasikannya.

bagi

2. Fasilitator

yang

komunikasi

(

The

communication Facilitator) mereka

bersangkutan. 2.1.2 Peran

Program

bertindak sebagai perantara, menjaga Relations

terciptanya komunikasi dua arah

Dalam

antara organisasi dengan publiknya

Organisasi. James Grunig dan Todd Hunt ( dalam

dia adalah penghubung, penerjemah

Gregory 2001) mengidentifikasi dua peran

serta mediator.

pokok Public Relations yaitu sebagai teknisi

3. Fasilitator proses pemecahan masalah

komunikasi dan manajer komunikasi, dalam

(

peran sebagai teknisi komunikasi PR officer

facilitator)

tidak terlibat dalam proses pengambilan

anggota organisasi yang lain untuk

keputusan menangani

dalam

The

problem solving process mereka

masalah

membantu

organisasi

namun

memecahkan

program-program

Public

mereka hadapi. Orang ini bertindak

yang

Relations seperti menulis pers release,

sebagai

mengedit majalah internal dan mendesain

penasihat

halaman web, para officer hanya berfokus

implementasi program-program.

kepada implementasi. Sedangkan dalam

seorang

PR

atar

2.1.3 Peranan

peran manajer komunikasi, Para PR officer

konsultan

atau

perencanaan

dan

Humas

Dalam

Pemerintahan

berperan dalam merencanakan program-

Menurut Moore ( 2005) dasar

program PR, memberikan saran untuk

pemikiran humas dalam pemerintahan

manajemen, membuat keputusan tentang

berdasarkan pada dua fakta dasar yaitu

kebijakan komunikasi dan lain-lain.

pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui karena itu para pejabat 103


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

pemerintah mempunyai tanggung jawab

pengertian

dan

guna

pembuatan

kebijakan

memberi

penjelasan

kepada

memahami

dalam

serta

dalam

masyarakat. Kedua,ada kebutuhan bagi

memberi dan menerima pelayanan publik

para pejabat untuk menerima masukan

akan dapat mewujudkan suatu bentuk

dari masyarakat tentang persoalan baru

pemerintahan demokratis yang efektif.

dan tekanan sosial, untuk memperoleh

Dozier & Broom (1995) dalamRosady

partisipasi dan dukungan masyarakat.

Ruslan (2006) membagi peranan PR atau

Hanya

humas kedalam empat kategori yaitu :

dengan

pemerintah

dan

proses

komunikasi

masyarakat

dapat

1) Penasehat ahli (expert prescriber)

mencapai suatu pengertian kesatuan yang

Seorang

positif. Dalam banyak hal, meskipun

berpengalaman

tidak selalu,

kemampuan tinggi dapat membantu

program public relations

praktisi dan

pemerintah hanya berurusan dengan

mencarikan

komunikasi satu arah yang ditujukan

penyelesaian

kepada publik/ masyarakat. Padahal

dengan publiknya.

sejatinya

public

relations

harus

PR

yang memiliki

solusi

dalam

masalah

hubungan

2) Fasilitator

komunikasi

mempunyai dua aspek hakiki yang

(communication fasilitator)

mutlak harus ada, apabila kedua aspek

Dalam hal ini praktisi PR bertindak

tersebut tidak dipraktekkan maka istilah

sebagai komunikator atau mediator

PR menjadi tidak tepat, menurut Uchana

untuk membantu pihak manajemen

( 2002 ) , dua aspek hakiki tersebut adalah

dalam hal untuk mendengar apa yang

pertama, sasaran PR adalah internal

diharapkan

public dan eksternal public. Kedua,

publiknya. Dipihak lain, dia juga

kegiatan PR adalah komunikasi dua arah

dituntut mampu menjelaskan kembali

timbal balik (reciprocal two way traffic

keinginan, kebijakan dan harapan

communications).

sebuah

organisasi kepada pihak publiknya.

program dirancang oleh pemerintahan,

Sehingga dengan komunikasi timbale

tetapi tetap saja dalam pengelolaannya

balik tersebut dapat tercipta saling

memerlukan

pengertian,

Walaupun

dukungan

masyarakat.

Dengan demikian, komunikasi yang

menghargai,

dapat menghantar kepada derajat saling 104

dan

diinginkan

oleh

mempercayai, mendukung

dan


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

toleransi yang baik dari kedua belah

kewajiban dan menjembatani perbedaan-

pihak.

perbedaan diantara mereka. Ada tiga pilar

3) Fasilitator proses pemecahan masalah

utama yang mendukung kemampuan suatu

(Problem solving process fasilitator)

bangsa

Peranan praktisi PR dalam proses

governance, yaitu Negara/pemerintah (the

pemecahan masalah ini bagian dari

state), masyarakat adab, masyarakat madani,

tim manajemen. Hal ini dimaksudkan

masyarakat sipil (civil society), dan pasar atau

untuk membantu pimpinan organisasi

dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan

baik

hingga

yang baik dan bertanggung jawab baru

dalam

tercapai bila dalam penerapan otoritas politik,

mengatasi persoalan atau krisis yang

ekonomi dan administrasi ketiga unsur

tengah dihadapi secara rasional dan

tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang

profesional.

setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan

sebagai

mengambil

penasihat keputusan

4) Teknisi komunikasi (Communication

dalam

melaksanakan

good

seperti itu biasanya baru dapat berkembang

technician)

subur

Peranan ini menjadikan praktisi PR

transparansi, partisipasi, serta tata aturan

sebagai journalist in resident yang

yang jelas dan pasti, Good governance yang

hanya menyediakan layanan teknis

sehat juga akan berkembang sehat dibawah

komunikasi.

kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki

ada

kepercayaan

(trust),

visi yang jelas. Terdapat 14 prinsip good

2.2 Good Governance United

bila

National

Development

governance, menyangkut banyak unsur dan

Program ( dalam Suprayitno et.all 2004)

prinsip

mendefinisikan

Governance

governance

sebagai

“penggunaan wewenang ekonomi, politik

dalam

menjalankan

dengan

Good

masing-masing

penjelasan yaitu:

dan administrasi guna mengelola urusan-

1. Tata pemerintahan yang berwawasan

urusan negara pada semua tingkat. Tata

ke depan (visi strategis), Semua

pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,

kegiatan pemerintah di

proses dan lembaga-lembaga dimana warga

bidang dan tingkatan seharusnya

dan

masyarakat

didasarkan pada visi dan misi yang

mereka,

jelas dan jangka waktu pencapaiannya

mematuhi

serta dilengkapi strategi implementasi

kelompok-kelompok

mengutarakan menggunakan

kepentingan hak

hukum,

105

berbagai


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

yang tepat sasaran, manfaat dan

dengan kebijakan, program, dan

berkesinambungan.

kegiatan yang dilakukannya dapat

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan),

dipertanggungjawabkan.

Wujud nyata

5. Tata pemerintahan yang menjunjung

prinsip tersebut antara lain dapat

supremasi

dilihat

prinsip

apabila

mempunyai

masyarakat

kemudahan

ini

Wujud

nyata

mencakup

upaya

penuntasan

kasus

KKN

mengetahui serta memperoleh data

pelanggaran

HAM,

peningkatan

dan informasi tentang kebijakan,

kesadaran

program,

kesadaran

dan

kegiatan

untuk

hukum,

aparatur

HAM,

dan

peningkatan

hukum,

pemerintah, baik yang dilaksanakan

pengembangan

di tingkat pusat maupun daerah.

Upaya-upaya

serta

budaya tersebut

hukum. dilakukan

3. Tata pemerintahan yang mendorong

dengan menggunakan aturan dan

partisipasi masyarakat, Masyarakat

prosedur yang terbuka dan jelas, serta

yang berkepentingan ikut serta dalam

tidak tunduk pada manipulasi politik.

proses

perumusan

pengambilan

dan/atau

keputusan

6. Tata pemerintahan yang demokratis

atas

dan

berorientasi

pada

kebijakan publik yang diperuntukkan

konsensus,

bagi

sehingga

pembangunan baik di pusat maupun

sangat

daerah dilakukan melalui mekanisme

diperlukan pada setiap pengambilan

demokrasi, dan tidak ditentukan

kebijakan

sendiri oleh eksekutif. Keputusan-

masyarakat,

keterlibatan

masyarakat

yang

menyangkut

masyarakat luas.

keputusan

4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/

bertanggung

Perumusan kebijakan

yang

diambil

antara

lembaga eksekutif dan legislatif harus

gugat

didasarkan

pada

konsensus

agar

(akuntabel), Instansi pemerintah dan

setiap kebijakan publik yang diambil

para

benar-benar merupakan keputusan

aparaturnya

harus

dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kewenangan

bersama. yang

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan

diberikan sesuai dengan tugas pokok

profesionalitas

dan fungsinya. Demikian halnya

Wujud 106

nyata

dan

kompetensi,

dari

prinsip


profesionalisme

dan

kompetensi

lainnya yang tersedia secara efisien

dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan

dan

dilakukan

evaluasi

terhadap

kemampuan

dan

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

dan efektif.

yang

10. Tata

pemerintahan

yang

tingkat

terdesentralisasi, Pendelegasian tugas

profesionalisme

dan kewenangan pusat kepada semua

sumber daya manusia yang ada, dan

tingkatan

dari

mempercepat

proses pengambilan

peningkatan kualitas sumber daya

keputusan,

serta

manusia.

keleluasaan

8. Tata

upaya

perbaikan

pemerintahan

tanggap

yang

(responsif),

atau

aparat

sehingga

yang

dapat

memberikan cukup

untuk

cepat

mengelola pelayanan publik dan

Aparat

menyukseskan pembangunan di pusat

pemerintahan harus cepat tanggap

maupun di daerah.

terhadap perubahan situasi/kondisi

11. Tata pemerintahan yang mendorong

mengakomodasi aspirasi masyarakat,

kemitraan dengan dunia usaha swasta

serta

dan

mengambil

prakarsa

untuk

masyarakat,

Pembangunan

mengatasi berbagai masalah yang

masyarakat

dihadapi masyarakat.

peningkatan peran serta masyarakat

9. Tata

pemerintahan

madani

melalui

yang

dan sektor swasta harus diberdayakan

menggunakan struktur & sumber daya

melalui pembentukan kerjasama atau

secara efisien & efektif, Pemerintah

kemitraan antara pemerintah, swasta,

baik pusat maupun daerah dari waktu

dan masyarakat. Hambatan birokrasi

ke

menilai

yang menjadi rintangan terbentuknya

ada,

kemitraan yang setara harus segera

waktu

dukungan melakukan

harus

selalu

struktur perbaikan

yang

struktural

diatasi

dengan

perbaikan

sistem

sesuai dengan tuntutan perubahan

pelayanan kepada masyarakat dan

seperti menyusun kembali struktur

sektor swasta serta penyelenggaraan

kelembagaan

pelayanan terpadu.

secara

keseluruhan,

menyusun jabatan dan fungsi yang

12. Tata pemerintahan yang memiliki

lebih tepat, serta selalu berupaya

komitmen

mencapai hasil yang optimal dengan

kesenjangan,

memanfaatkan dana dan sumber daya

kesenjangan dalam berbagai bidang 107

pada

pengurangan Pengurangan


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

baik antara pusat dan daerah maupun

sehingga

antardaerah

dan

anggaran belanja dan bahkan merusak

proporsional merupakan wujud nyata

pasar. Upaya pengaitan kegiatan

prinsip pengurangan kesenjangan.

ekonomi masyarakat dengan pasar

Hal

upaya

baik di dalam daerah maupun antar

dalam

daerah merupakan contoh wujud

ini

secara

juga

menciptakan

adil

mencakup kesetaraan

akhirnya

membebani

hukum (equity of the law) serta

nyata komitmen pada pasar.

mereduksi

perlakuan

Dalam kaitan dengan penerapan Good

menciptakan

Governance seorang kahumas dan staf humas

kesenjangan antara laki-laki dan

juga harus mengerti prinsip-prinsip dari Good

perempuan

Governance agar dapat dikolaborasikan

berbagai

diskriminatif

yang

dalam

kehidupan

bermasyarakat.

dengan fungsi dari Humas sendiri untuk


mencapai tujuan utama yaitu terjadinya

komitmen pada lingkungan hidup,

kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan

Daya dukung lingkungan semakin

sektor swasta sebagai pelaku utama dalam

menurun akibat pemanfaatan yang

penerapan Good Governance. Prinsip-prinsip

tidak

dari Good Governance menurut United

terkendali.

penyusunan dampak

analisis lingkungan

konsekuen,

penegakan

lingkungan

secara

pengaktifan

Kewajiban mengenai

Nation

Development

Program

dalam

secara

Sjamsiar Sjamsuddin (2005) diantaranya

hukum

adalah:

konsisten,

1) Prinsip Partisipasi (Participation),setiap

lembaga-lembaga

warga

Negara

sebagai

mempunyai

pemilik

pengendali dampak lingkungan, serta

kedaulatan

pengelolaan sumber daya alam secara

kewajiban untuk mengambil bagian

lestari merupakan contoh perwujudan

dalam

komitmen pada lingkungan hidup.

berpemerintahan

proses dan

hak

dan

bernegara, bermasyarakat.


Partisipati dapat dilakukan langsung

komitmen pada pasar, Pengalaman

maupun melalui lembaga seperti DPR

telah membuktikan bahwa campur

atau LSM. Partisipasi yang diberikan

tangan pemerintah dalam kegiatan

dapat berupa dana dan pikiran mulai dari

ekonomi

tahap penyusunan sampai implementasi

seringkali

berlebihan 108


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

kebijakan. Syarat utama warga Negara

kepemerintahan,perlu

memiliki

daya

dapat dikatakan berpartisipasi dalam

tanggap

keluhan

dari

kegiatan pemerintahan yaitu dilakukan

masyarakat. Selama ini penyelenggaraan

dengan suka rela (tanpa paksaan), ada

tugas

keterlibatan

mengutamakan

secara

emosional,

terhadap

kepemerintahan,

selalu

kepentingan

memperoleh manfaat langsung maupun

daripada

tidak langsung dari keterlibatannya.

golongan. Prinsip ini sangat sejalan

2) Prinsip Supermasi Hukum (Rule Of Law).

Penegakan

hukum

degan

kepentingan

umum

prinsip

kerja

pribadi

Humas

atau

untuk

sangat

memberikan pelayanan secara dua arah

diperlukan dalam pelaksaan kehidupan

timbal balik antara organisasi dengan

demokrasi, tanpa penegakan hukum

publiknya. Agar hal ini bisa terwujud

setiap individu akan merasa bebas

diperlukan perubahan perilaku melalui

melakukan apa saja untuk mencapai

pembudayaan kode etik yang didasarkan

tujuannya. Oleh karena itu langkah awal

pada

penerapan Good Governance adalah

diterjemahkan kedalam standar tingkah

membangun system hukum yang sehat.

laku yang dapat diterima umum dan

3) Prinsip Transparansi (Transparency). Tranparansi

dibangun

atas

dukungan

dijadikan

acuan

lingkungan

perilaku

yang

aparatur

dasar

pemerintah baik dipusat maupun di

kebebasan arus informasi. Proses-proses

daerah-daerah. Dalam hubungan itu para

pemerintahan, lembaga, dan informasi

aparatur Negara perlu menghayati benar

dapat diakses oleh setiap warga Negara.

bahwa

Informasi yang tersedia juga harus

penyelenggara

memadai agar dapat dipahami dan

melayani publik. Untuk mengetahui

dimonitor seperti keterbukaan informasi

tingkat kepuasan masyarakat terhadap

dalam proses pengambilan keputusan

pelayanan

sampai dengan penggunaan dana-dana

dilakukan survey untuk mengetahui

publik.

tingkat kepuasan konsumen (costumer

4) Prinsip Cepat Tanggap ( Responsive),

tugas

mereka

sebagai

pemerintahan

adalah

yang

diberikan

perlu

Satisfaction)

setiap komponen yang terlibat dalam

5) Prinsip

penerapan Good Governance khususnya

(Consensus

penyelenggara

penerapan

tugas 109

membangun Orientation) Good

konsesus di

dalam

Governance


pengambilan

keputusan

pemecahan

masalah

diutamakan

maupun

bersama

berdasarkan

jawab baik kepada masyarakat maupun

lebih

kepada lembaga stake holder yang

konsensus,

berkepentingan.

yaitu musyawarah untuk mufakat yang dilanjutkan

dengan

kesedian

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

9) Prinsip Visi Strategis ( Strategic Vision)

untuk

dalam era yang berubah secara dinamis

konsisten dalam menjalankan consensus

seperti sekarang ini, setiap unsur dalam

yang telah diputuskan bersama.

Good Governance perlu memiliki visi

6) Prinsip Kesetaraan (Equity) melalui

yang strategis atas kepemerintahan yang

Good Governance setiap warga Negara

baik serta kepekaan atas apa saja yang

memiliki kesempatan yang sama untuk

diperlukan

memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi

tersebut

karena

kemampuan

warga

Negara

masing-masing

untuk

mewujudkan

visi

METODE PENELITIAN

berbeda

maka

pemerintahan

sangat

Pendekatan penelitian yang

berperan agar kesejateraan dan keadilan

digunakan dalam penelitian ini adalah

dapat berjalan seiring sejalan.

Kualitatif.

penyelenggara

7) Prinsip

Efektifitas

(Efficiency

dan

dan

pemerintah,

masyarakat

3.1 Pendekatan Penelitian

Efesiensi

3.2 Lokasi Penelitian

Effectiveness) dan

Penelitian

sektor

dengan

dilaksanakan

mengambil

lokasi

pada

swasta dituntut untuk mengutamakan

Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal

efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan

ini adalah bagian Humas Sekretariat

bernegara. Terutama para penyelenggara

Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin

pemerintahan

karena

sektor

menjalankan

aktivitasnya

ini

3.3 Teknik pengambilan data

secara

Teknik

monopolistik.

pengambilan

data

dalam penenitian ini adalah dengan

8) Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

teknik wawancara dan dokumentasi.

setiap aktivitas yang berkaitan dengan

wawancara semi terstruktur dilakukan

masyarakat

dengan

perlu

dipertanggung

mengajukan

pertanyaan-

jawabkan. Para pembuat keputusan

pertanyaan

berdasarkan

dalam pemerintahan, sektor swasta dan

wawancara

dengan

organisasi

permasalahan atau topik yang dibahas.

masyarakat

bertanggung 110

panduan

fokus

pada


3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat.

Wawancara dilakukan kepada pemko Banjarmasin tentang

pada

peran

bagian

Public

Humas

“ Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan, melibatkan opinion leader dan juga anggota dewan. Humas turut serta dalam musyawarah tersebut namun hanya sebagai teknisi komunikasi yang membuat laporan akhir namun tidak turun andil dalam memberikan masukan pada pembuatan keputusan. Yang memfasilitasi kegiatan tersebut adalah Tata pemerintahan. Humas hanya menunggu hasil musyaawarah dan mempublikasikannya melaui media cetak, dan elektronik. Biasanya Kanbag humas diberikan kesempatan untuk memberi masukan berkaitan dengan teknis informasi”

Relations

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam implementasi good governance. selain itu peneliti mengumpulkan data melalui teknik

dokumentasi

dengan

menumpulkan dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti hasil

kliping

kegiatan

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

Humas

Sekretariat Pemko Banjarmasin. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 4. Tata pemerintahan yang bertanggungjawab/ (akuntabel) “ Untuk kebijakan kebijakan yang dibuat disampaikan kepada masyarakat melalui konferensi pers, Bagian Humas melaui Kabag Humaslah yang menyampaikan hasil tersebut pada wartawan yang telah berkumpul diruang press room”

Berdasarkan hasil penelitian Peranan Humas

Sekretaris

Banjarmasin

pada

Daerah 14

Kotamadya

prinsip

good

governance,: 1. Tata pemerintahan yang berwawasan kedepan (visi strategis). ” Terdapat penyampaian visi dan misi, yang disampaikan melalui musrembang dengan seluruh skpd, kepala dinas sampaikepada Kabid, Humas biasanya berperan untuk mencatat dan mempublikasikan hasil Musrembang” 2. Tata pemerintahan yang bersifatterbuka (transparan) “ Data bisa diperoleh, namun bukan melalui humas melainkan langsung kepada skpd masing masing. Khusus untuk sekretariat daerah, bisa melalui Humas. peran dan fungsi utama dari Humas berkaitan sekretariat daerah”

5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. “Berkaitan dengan urusan hukum, Kabag Hukum dan Kabag humas yang berperan. Pada sebuah kasus misalnya, Kabag Humas menerangkan tentang kronologi kejadiannya, sedangkan Kabag hukum menerangkan tentang proses hukum yg sedang dihadapi berkaitan dengan pasal dan jenis hukum kepada pers , pada kasus besar yg melibatkan pejabat eselon 2 atau 3, dan pejabat politik” 111


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

“setiap masalah dapat dipecahkan sesuai bidang masing2, humas tidak begitu turut tidak berperan disini”

6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada consensus. “Masyarakat atau opinion leader tetap dimintai partisipasi, dimana keputusan akhir berada pada pejabat eksekutif”

11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. “ Berkaitan dengan hal ini, lebih banyak dilakukan oleh dinas terkait yaitu Disperindag dan bagian humas pada Disperindag”

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. “Setiap kedudukan berdasarkan kompetensi, dan juga loyalitas terhadap organisasi dalam hal ini Humas sama sekali tidak turut campur, yang berperan adalah badan Baperjakat” 8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif). “ Kliping berita yg dilakukan oleh humas dibagikan kepada setiap SKPD masing masing khususnya yg berada di lingkungan Balai kota, respon berupa jawaban yang diperoleh dari SKPD yg bersangkutan, selanjutnya Humas bertugas untuk mengirimkan kembali kepada media”

12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. “Tidak ada diskriminasi disini sebagai contoh, ada Plh Camat Banjarmasin Tengah dari perempuan, tidak ada diskriminasi”

13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. “ Berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup dilakukan melalui Bank sampah yang dipelopori oleh BLH, peranan humas disini adalah mempublikasikan kegiatan tersebut”

9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur &sumberdaya secara efisien &efektif. “ Terdapat laporan mengenai laporan kinerja yang dilakukan setiap hari melaui intranet online. Rarpat dilakukan sebanyak 3 bulan sekali (coffe morning) membahas seluruh permasalahan. Yang mensosialisasikan laporan online adalah ajudan walikota bidang IT bersama kepala badan perencanaan daerah. Pada coffe morning, humas hanya bertugas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan beberapa hal pada media” 10. Tata pemerintahan terdesentralisasi.

14. Tata pemerintahan yang memilikikomitmenpadapasar. “ Hal ini dilakukan salah satunya melalui pembinaan UKM, Humas disini bertugas untuk mempublikasikan” 4.2

Kegiatan

Kehumasan

dalam

penerapan Good Governance Dalam menjalankan fungsi dan misi dari pemerintah kota banjarmasin yaitu Penciptaan

keterbukaan

mengembangkan

yang

komunikasi 112

sistem

yang

dengan

informasi

sehat.

dan

Penciptaan


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

menjadi isu dimasyarakat, kita kumpulkan dan kita buat laporan juga disampaikan pada dinas terkait” Dalam penyusunan Program kerja

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good govermance) bagian humas sekretariat Kota Banjarmasin berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan

PR,

tugas pokok yang tertulis dalam struktur

Banjarmasin menyesuaikan dengan kegiatan-

kerja. Berikut akan dijelaskan mengenai

kegiatan perayaan hari Jadi kota Banjarmasin

peran dari bagian Humas sekretariat daerah

dan peringatan hari-hari nasional, berikut

kota Banjarmasin berdasarkan kategori peran

kutipan wawancara dengan Kepala Bagian

Public Relation menurut James Grunig dan

Humas mengenai penyusunan program PR :

Todd Hunt ( dalam Gregory 2001) yaitu

“untuk penyusunan program ya kita selain melaksanakan program yang sudah ada sesuai tupoksi, juga ada beberapa kita susun program seperti perayaan hari jadi, itu disusun banyak program seperti lombalomba, pembuatan semaca buku profil kota banjarmasin dan kegiatankegiatan lain seperti acara untuk 17 agustus” 4.2.2 Fasilitator komunikasi ( The

sebagai Peran Penyusun yang ahli ( the expert presciber ), fasilitator komunikasi dan fasilitator penyelesaian masalah 4.2.1 Peran Penyusun yang ahli ( the expert presciber ). Dalam menjalankan peran sebagai seorang penyusun, secara teorotis seorang

Kota

PR bertindak sebagai perantara, menjaga

mengimplementasikannya. Dilihat dari hasil Humas

Sekretariat

Dalam menjalankan peran ini praktisi

permasalahan PR, Menyusun Program serta

Bagian

Humas

communication Facilitator)

praktisi PR melakukan riset dan menjabarkan

penelitian,

Bagian

terciptanya komunikasi dua arah antara

Sekretariat

organisasi dengan publiknya dia adalah

Pemerintah Kota Banjarmasin menjalankan

penghubung, penerjemah serta mediator.

fungsi ini melalui mengumpulkan berita-

Untuk menjalankan peran ini Bagian Humas

berita yang berkaitan dengan pemerintahan

Sekretariat

kota Banjarmasin melalui pemberitaan yang

menjadi

ada pada media lokal dan nasional, seperti

Kota fasilitator

Banjarmasin penghubung

berusaha antara

organisasi dan publiknya . Hal ini sesuai

yang disampaikan oleh Kepala Bagian

dengan yang disampaikan oleh informan

Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

penelitian, Novri Githa Yanti, S.I.Kom :

:

“Humas disini sifatnya memback up di dalam, melayani keatas. Komunikasi dengan masyarakat kita lakukan hanya lewat media saja, tidak

“kita kan ada program humas menyapa, nah lewat itu kita lihat berita dan permasalahan apa yang 113


ada komunikasi langsung ke masyarakat sebenarnya,cuman ada sisaran keliling sesekali biasanya menjelang hari jadi kota, untuk sosialisasi program pemerintah biasanya langsung oleh instansi bersangkutan, tugas humas meliput acara, buat press release, dikirim ke media-media, lewat humas menyapa kan kita tahu keluhan masyarakat biasanya dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk ditindaklanjuti” Dapat dilihat bahwa sebagai fasilitator Komunikasi

Bagian

Humas

PR dengan tujuan utama agar didapat penyiaran secara maksimal tentang informasi PR untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian publiknya. 4.2.3 Fasilitator proses pemecahan masalah ( The problem solving process facilitator) Praktisi PR dalam menjalankan fungsi ini adalah berusaha membantu anggota organisasi yang lain untuk memecahkan masalah PR yang mereka hadapi. Dalam hal

Sekretariat

ini peran bagian Humas sekretariat daerah

Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan hubungan

terbatas

dengan

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

kota Banjarmasin terbatas pada memberikan

masyarakat

masukan

melalui media, keluhan dan isu yang

kepada

dinas-dinas

terkait

dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin

berkembang dimasyarakat tidak diperoleh

yang memerlukan bantuan dalam pemecahan

langsung dari publik tetapi lewat perantara

masalah.

media. Dari hari pengamatan peneliti setiap

“kalau fungsi ini jarang kami lakukan, kecuali misal dinas terkait memerlukan data yang kami punya berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi, kalau kami bisa membantu tentu kami akan upayakan” Keterbatasan bagian Humas

hari para wartawan dari berbagai media lokal baik cetak maupun elektronik datang ke kantor bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mencari berita dan meliput berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah kantor sekretariat pemerintah kota

Sekretariat daerah kota Banjarmasin dalam

Banjarmasin. Hal ini juga ditegaskan oleh

menjalankan peran ini juga berkaitan dengan

pranata Humas Sekretariat Kota Banjarmasin

sistem

:

birokrasi

yang

ada

dalam

pemerintahan. Dilihat dari struktur kerja

“setiap hari banyak wartawan yang nongkrong disini, untuk cari berita, kita juga biasanya dapat info dari mereka,berkomunikasi terus dengan media, kita punya hubungan baik sama mereka” Menjalin hubungan baik dengan media sebagai salah satu publik ekternal organisasi memang seharusnya dilakukan oleh praktisi

pemerintahan kota Banjarmasin yang terbagi dalam banyak bagian dan satuan kerja serta posisi bagian humas tidak langsung berada dibawah struktur pimpinan, sehingga tidak memungkinkan bagian humas dapat leluasa berperan 114

dalam

memberikan

solusi


kebijakan dan kegiatan-kegiatan walikota dan pemko secara umum”. Dalam menjalankan prinsip Prinsip

pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota Banjarmasin 4.3 Peran Humas Sekteretariat Daerah

Cepat Tanggap ( Responsive ) setiap

Kota Banjarmasin dalam penerapan

komponen yang terlibat dalam penerapan

unsur good governance Beberapa Governance peran

unsur

Good Governance khususnya penyelenggara prinsip

Good

tugas kepemerintahan,perlu memiliki daya

yang berkaitan erat dengan

PR adalah

(Transparency)

tanggap terhadap keluhan dari masyarakat.

Prinsip Transparansi

dan

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

cepat

Hal ini juga dilakukan oleh bagian humas

tanggap

sekretariat daerah kota Banjarmasin, seperti

(responsive). Prinsip Tranparansi dibangun

yang diungkapkan oleh pranata Humas

atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-

sekretariat daerah kota Banjarmasin :

proses pemerintahan, lembaga, dan informasi

menjalankan prinsip keterbukaan informasi

“Biasanya keluhan masyarakat kita bisa lihat dari surat pembaca, banyak hal tentu yang dikeluhkan dan kami juga dengan segala keterbatasan berupaya untuk mengkoordinasikan keluhan-keluhan itu ke dinas terkait, seperti masalah sampah, kerusakan jalan, ketertiban, ya banyaklah yang kami coba terus serap dari masyarakat” Prinsip cepat tanggap ini sangat

Bagian Humas Sekretariat daerah kota

sejalan degan prinsip kerja Humas untuk

Banjarmasin berusaha memberikan informasi


secara terbuka kepada publik melalui pers

timbal

release yang dikirimkan kepada berbagai

publiknya. Dengan menjalankan prinsip

media cetak dan elektronik. Informasi yang

cepat

biasanya

dengan

dimasyarakat dapat diatasi sesuai dengan

kegiatan dan kebijakan pemerintah kota

jalur birokrasi pemerintahan yang telah

Banjarmasin, seperti yang disampaikan oleh

ditentukan.

kepala bagian Humas Sekretariat daerah kota

3.4 PEMBAHASAN

dapat diakses oleh setiap warga negara. Informasi yang tersedia juga harus memadai agar dapat dipahami dan dimonitor seperti keterbukaan

informasi

dalam

proses

pengambilan

keputusan

sampai

dengan

penggunaan

dana-dana

publik.

Dalam

diberikan

berkaitan

Banjarmasin :

balik

antara

tanggap

organisasi

masalah

yang

dengan

ada

Jika dikaji lebih dalam Biro Humas

“informasi kemasyarakat kita upayakan terus lewat pers release yang di sebar ke media-media, berkaitan dengan

pada

sebuah

institusi

pemerintahan

mempunyai fungsi strategis dalam sosialisasi 115


penerapan

Good

Governance

kepada

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

sebuah

organisasi.

Menurut

sebuah

masyarakat namun dalam prakteknya Humas

organisasi Public Relations Internasional,

ditempatkan pada posisi yang jauh dari

The

pimpinan puncak dalam struktur kerja. Hal

Association (IPRA) defenisi kerja dari

ini dikarenakan kekuasaan dalam birokrasi

Hubungan

pemerintah dipergunakan sangat sentralis dan

berikut:

eksesif. Semakin tinggi hirarki jabatan dalam

1)

International

Public

Masyarakat

Hubungan

Relations

adalah

Masyarakat

sebagai

merupakan

birokrasi maka semakin besar kekuasaannya,

suatu panduan khas dari pengetahuan,

dan semakin rendah hirarkinya semakin kecil

keterampilan dan metode

lingkup kerjanya. Kolerasi ini menunjukkan

2)

Hubungan Masyarakat adalah fungsi

bahwa penggunaan kekuasaan pada level atas

manajemen

sangat tidak seimbang dengan kekuasaan di

masyarakat antara dua atau lebih

level bawah. Dengan kata lain pejabat pada

organisasi dengan public.

level bawah dianggap kurang mampu untuk

3)

Kegiatan

mengenai

hubungan

hubungan

masyarakat

mengatasi segala urusan, pengaruh lain yang

dilaksanakan oleh para praktek yang

ditimbulkan adalah pejabat level bawah tidak

melayani berbagai jenis organisasi

berani melakukan tindakan karena semua

beserta

keputusan bergantung pada penguasa dilevel

pemerintahan, pendidikan, organisasi-

atas. Selain itu Jabatan seoerang kahumas

organisasi ilmu pengetahuan dan lain-

kebanyakan masih dipegang oleh sarjana-

lain

sarjana yang bukan dari disiplin ilmu

4)

Melakukan

publiknya

komunikasi

seperti

dengan

komunikasi yang melingkupi pengetahuan


kehumasan, jika dilihat pada bagian humas

timbal balik antara organisasi dengan

sekretariat daerah kota Banjarmasin, dari 13

publik.

pegawai hanya satu orang pegawai yang

5)

Menasehatkan penyesuaian perilaku

berlatar pendidikan Ilmu Komunikasi dengan

organisasi untuk memenuhi tanggung

konsentrasi Public Relations, sedangkan

jawab sosial, politik dan ekonomi.

pegawai yang lain berlatar pendidikan yang

6)

berbeda-beda seperti hukum dan pendidikan. Perlu

disadari

bahwa

Membantu para pemimpin organisasi berbicara secara jelas dan jujur disaat

Humas

menyajikan

memegang fungsi penting dalam berjalannya

fakta

kepada khalayak. 116

dan

pandangan


P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

Dari penjelasan mengenai defenisi kerja Humas di atas dapat dilihat kahumas

5.1 Simpulan

dan

1. Dalam

staf

humas

dalam

organisasi

implementasi

pemerintahan belum berfungsi secara penuh

governance

mengingat bahwa pandangan masyarakat

Daerah Kota Banjarmasin masih

terhadap biro Humas hanya sebagai bagian

terbatas pada

yang

dan

sebagai fasilitator komunikasi dan

dokumentasi. Sejatinya fungsi Humas tidak

teknisi komunikasi. Hal ini berkaitan

sesederhana itu. Seorang praktisi Humas

dengan Keterbatasan peran yang

dituntut

untuk

diberikan

kegiatan

komunikasi

mengurusi

organisasi

surat-menyurat

melakukan

dengan

dua

serangkaian arah

publiknya

antara

Humas

good

menjalankan peran

oleh

berpengaruh

Sekretariat

bagi

pimpinan bagian

juga humas

sehingga

Sekretariat Kota Banjarmasin untuk

tercipta saling kerja sama dan timbulnya

menjalankan fungsi public relations

kepercayaan

dengan baik.

publik terhadap

organisasi

pemerintahan.

2. Praktisi humas Sekretariat Daerah

Dalam penerapan Good governance Bagian

Kota Banjarmasin kebanyakan adalah

Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

mereka

juga belum sepenuhnya dapat menjalankan

pendidikan ilmu komunikasi. Sarjana

fungsi Membantu para pemimpin organisasi

ekonomi,

berbicara secara jelas dan jujur disaat

mengemban

menyajikan fakta dan pandangan kepada

penyelenggaraan

khalayak karena tugas bagian humas hanya

sehingga

diperlukan

penambahan

sampai dengan membuat naskah sambutan

wawasan

tentang

hubungan

dalam berbagai kegiatan yang dihadiri oleh

masyarakat

melalui

pimpinan sedangkan dalam pengaturan acara

pelatihan

kehumasan

dan kegiatan yang akan dihadiri oleh

mempelajari literatur kehumasan dan

pimpinan

tentunya harus diimplementasikan

dilaksanakan

oleh

bagian

yang

tidak

hukum,

protokoler yang merupakan bagian terpisah

secara nyata.

dari bagian humas.

5.2 Saran

tugas

berlatar

sosial

politik

humas

dalam

pemerintahan,

pelatihanserta

1. Peran, Tugas, dan Fungsi Public Relations atau Humas Pemerintah

PENUTUP 117


Daerah

khususnya

P-ISSN : 2356-4490 E-ISSN : 2549-693X

Ruslan Rosady. 1998. Manajemen PR & Media Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pemerintah

Daerah Kota Banjarmasin lebih dioptimalkan mengingat Humas

Sjamsuddin Sjamsiar, 2005. Kepemerintahan dan Kemitraan. Agritek YPN malang. Malang.

memiliki peran, tugas, dan fungsi krusial yang dapat meningkatkan citra positif pemerintah daerah

Suprayitno

2. Humas Pemerintah daerah Kota Banjarmasin lebih mengedepankan internal dan eksternal relations yang

kuat

dalam

kerangka

mengimplementasikan

good

governance DAFTAR PUSTAKA BAPPEDA dan BPS Kota Banjarmasin.2011. Banjarmasin dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. Dilla

Sumadi, 2007. Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Simbiosa Rekatama Media. Bandung.

Effendy Onong Uchjana. 2002. Hubungan Masyarakat suatu studi komunikologis. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. Hasan, Erliana. 2005. Komunikasi pemerintahan. Refika Aditama. Bandung Moore, Frazier. 2005. Humas membangun citra dengan komunikasi. Rosda Karya. Bandung Nurjaman Asep dan Hadi Krisno.2002. Organisasi dan manajemen pemerintahan. UMM Press. Malang.

118

G., Khomsiyah, GI, dan Sedarnawati Y. 2004. Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance. The Indonesian Institute for Corporate Governance.

ANALISIS FUNGSI DAN PERAN HUMAS DALAM

Recommend Documents