ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TEGAL
oleh DWI TIYASARI KOMALA H24061905
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
ABSTRAK Dwi Tiyasari Komala. H24061905. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tegal. Di bawah bimbingan Farida Ratna Dewi. Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Adapun sumber -sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal yang berasal dari pajak daerah adalah (1) pajak hotel dan restoran, (2) pajak hiburan, (3) pajak reklame, (4) pajak penerangan jalan, (5) pajak penggalian, pemanfaatan, dan pengelolaan galian golongan C, (6) pajak sarang burung. Mengingat Kabupaten Tegal mempunyai objek wisata yang cukup lengkap baik wisata pantai, waduk mau -pun wisata pegunungan, jadi pajak yang digali oleh sektor hotel dan restoran cukup tinggi. Selain itu, jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Tegal pada tahun 2005 sampai 2009 mencapai lebih dari 200 unit. Namun yang menjadi perhatian adalah sektor hotel dan restoran hanya memberikan kontribusi terhada p pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tegal rata-rata sebesar 0,570% per ta hun. Berdasar potensipotensi yang dimiliki Kabupaten Tegal sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitia n dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal”. Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daera h (PAD), pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara terhadap realisasi pajak hotel dan restoran serta upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor hotel dan restoran. Penelitian ini dilak ukan di Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Februari sampai 18 Mei tahun 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu Laporan Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal tahun 2005 -2009. Data tersebut diolah dengan menggunakan Statistic Packages for The Social Science (SPSS) 15.0 for Windows. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan terhadap realisasi pajak hotel dan restoran secara bersama -sama maupun parsial. Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefeisien korelasi (R) sebesar 1 yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat bahkan sempurna antara jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara secara bersama -sama terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan rata -rata besarnya kontribusi realisasi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,570% per tahun dan Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal tidak menunjukkan progres dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun . Serta upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran meliputi mengadakan sosialisasi terhadap pemilik restoran dan hotel, intensif ikasi
dan ekstensifikasi objek pajak hotel dan restoran, mengadakan pendataan ulang atau tertib administrasi di setiap kecamatan untuk melihat perkembangan wajib pajak yang sudah ada.
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TEGAL
Skripsi Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh DWI TIYASARI KOMALA H24061905
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
Judul Skripsi
: Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabup aten Tegal.
Nama
:
Dwi Tiyasari Komala
NRP
:
H24061905
Menyetujui : Dosen Pembimbing,
(Farida Ratna Dewi, SE. MM.) NIP : 19710307 200501 2 001
Mengetahui : Ketua Departemen,
(Dr. Ir. Jono M Munandar, M.Sc.) NIP : 19610123 198601 1 002
Tanggal Lulus :
RIWAYAT HIDUP Dwi Tiyasari Komala lahir di Tegal, 21 Agusutus 1987. Pada umur 5 tahun penulis bergabung di Taman Kanak -kanak Aisiyah kemudian melanjutkan di SDN 6 Ujungrusi sampai dengan kelas 4 dan kelas 5 pindah ke SDN 2 Pagedangan. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SLTPN 1 Adiwerna dan menengah atas di SMAN 1 Slawi. Setelah lulus SMA tahun 2005 pernah terdaftar sebagai mahasiswa Matematika di perguruan tinggi negeri di Semarang selama 1 tahun karena rasa penasaran tidak dapat masuk ke pilihan pertama waktu mengikuti SPMB tahun 2005, penulis kembali mencoba mengikuti SPMB tahun 2006 dan hasilnya diterima di Institut Pertanian Bogor. Semasa SD penulis pernah mengikuti lomba bermain pia nika, selain itu penulis aktif dalam acara pentas seni 17 agustus yang diadakan di kelurahan. Ketika di SLTP penulis terdaftar sebagai anggota drumband selama 3 bulan. Di SMA penulis ikut serta dalam keanggotaan Palang Merah Remaja (PMR) selama 1 tahun dan masuk ke dalam club kimia di SMAN 1 Slawi. Selama di IPB penulis aktif dalam keanggotaan ORIFLAME dari tahun 2007 sampai sekarang, berjualan TUPPERWARE, tahun 2009 penulis memasarkan produk Horta di Tegal dan di sekitar komplek perumahan setu indah da n aktif mengikuti bazar di Taman kanak-kanak dengan menjual mainan edukatif dan horta. Sekarang penulis sedang menekuni kreasi batu akrilik dan produk yang sudah penulis pasarkan adalah bros atau hiasan baju dan kerudung serta bunga hias.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan P endapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tegal” tepat pada waktunya. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat wajib guna menyelesaikan program studi S 1 Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Pertanian Bogor dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam menga mbil kebijaksanaan mengenai usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak hotel dan restoran. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menjadi karya kecil yang dapat berguna bagi kita semua walaupun dengan kelebihan dan kekurangannya serta dengan keterbatasan penguasaan ilmu.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bogor, Juni 2010
Penulis
Ucapan Terima Kasih Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemu i hambatan, baik dari segi referensinya maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pi hak, oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Farida Ratna Dewi, SE, MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dan kesabarannya dalam membimbing, memotivasi dan m emberikan bimbingan serta arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 2. Dr. Ir. Jono M Munandar, Msc selaku Ketua Departemen Manajemen. 3. Wita Juwita Ermawati, S.TP, MM dan Hardiana Widyastuti, S.Hut, MM selaku dosen penguji yang telah bersedi a menguji skripsi ini sehingga dapat memberikan masukan terhadap kekurangan skripsi ini. 4. Seluruh Dosen dan Karyawan Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor. 5. Seluruh Staf dan Karyawan BAPEDA, DPPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tegal dan Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, terima kasih atas bantuan dan keramahannya. 6. Ibu dan Alm. Bapak yang telah berjuang sepenuh hati untuk keberhasilan anak-anaknya, yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik. 7. Kakaku Dewi dan Suaminya Hadi yang telah bersedia memberikan bantuan dan doanya serta keponakanku Opan dan Nisa yang selalu menghibur disaat mulai stres mengerjakan skripsi serta seluruh k eluarga besarku baik yang di Solo maupun di Tegal. 8. Teman-teman SMAku Dian, Tiyas, Ii, Susi, Evi, Pram dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih kalian telah membuat kisah klasik di masa remaja, khususnya Lini Widodareni
terima kasih banyak tanpa bantuan lini skripsi ini tidak dapat terselaikan, dia membantuku dari mulai ijin penelitian sampai selesai. 9. Teman-teman SMPku Wulan, Ireng, Kolor, Toni yang menemaniku online setiap malam. 10. Teman-teman TPB Fitri, Emil, Iis, Mince, dan Irni terima kasih atas semangatnya. 11. Teman-teman Camen Group seperti Astry, Emilda, Acid, dan Dian yang selalu menghiburku dan melewati hari -hari yang berat menjadi terasa ringan karena kebersamaan kita selalu diiringi dengan gemuruh tawa serta Apip yang selalu memberikan bantuannya. 12. Teman-teman satu bimbingan seperti Cile, Alik, Tiara, Ateg dan Ayu. 13. Teman-teman Manajemen 43 dan TPB B6 terima kasih banyak. 14. Anak-anak Chatralaya Vivi, Puput, Ajenk, icha, Loly, Rika dan semuanya terima kasih telah menjadi keluargu di Bogor selama 3 tahun kita tinggal seatap.
DAFTAR ISI
ABSTRAK RIWAYAT HIDUP......................................................................... ............
iii
KATA PENGANTAR........................................................ .........................
iv
DAFTAR ISI........................................................................... ..................... vii DAFTAR TABEL........................................................................... .............
ix
DAFTAR GAMBAR...................................................................... .............
x
DAFTAR LAMPIRAN................................................................... ............
xi
I. PENDAHULUAN....................................................... .....................
1
1.1. Latar Belakang.................................................. ............. 1.2. Perumusan Masalah.......................................... ............. 1.3. Tujuan Penelitian.............................................. ............. 1.4. Manfaat Penelitian......................................................... 1.5. Ruang Lingkup Masalah..... ...........................................
1 5 5 5 6
II. TINJAUAN PUSTAKA........................................................... ......
7
2.1. Kontribusi....................................................................... 2.2. Perpajakan di Indonesia................................................. 2.3. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan................. 2.4. Pendapatan Asli Daerah................................................. 2.5. Pajak Hotel....................................... .............................. 3.3.1 Pengertian Hotel................................................. 3.3.2 Pengertian Pajak Hotel...................................... 3.3.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel............. 3.3.4 Objek Pajak Hotel.............................................. 3.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel................. 3.3.6 Dasar pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel......................................................... 2.6. Pajak Restoran............................................................... 2.6.1. Pengertian Restoran........................................... 2.6.2. Pengertian Pajak Restoran................................. 2.6.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran....... 2.6.4. Objek Pajak Restoran......................................... 2.6.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran............ 2.6.6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.................................................... 2.7. Analisis Regresi dan Korelasi Berganda....................... 2.7.1. Analisis Regresi berganda.................................. 2.7.2. Koefisien Determinasi, Korelasi Berganda, dan Korelasi Parsial.................................................. 2.8. Metode Deskriptif ......................................................... 2.9. Pengujian Hipotesis pada Regresi Berganda.................
7 7 8 8 11 11 13 14 14 16 16 17 17 19 20 20 21 21 23 23 23 26 26
2.9.1. Uji Global........................................................... 2.9.2. Uji Signifikansi Parsial atau Individual............. 2.9.3. Pengujian Asumsi Klasik................................... 2.9.3.1. Multikolinieritas................................ 2.9.3.2. Heteroskedasitas................................ 2.9.3.3. Autokorelasi...................................... 2.10. Penelitian Terdahulu.............. ......................................
27 28 30 31 32 32 32
III.METODOLOGI PENELITIAN.............................................. ......
36
3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian..................................... 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian............. ........................... 3.3. Metode Penelitian.......................................................... 3.3.1 Pengumpulan Data............................................. 3.3.2 Pengolahan dan Analisis Data.................... ........
36 39 39 39 39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................
50
4.1. Keadaan Ekonomi................................................... . 4.2. Pariwisata di Kabupaten Tegal.................................... . 4.2.1. Pantai Purwahamba Indah.................................. 4.2.2. Wisata Guci........................................................ 4.2.3. Waduk Cacaban................................................. 4.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal........ 4.4. Analisis Deskripsi Data................................................ 4.5. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD.. 4.6. Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran........................... . 4.7. Analisis Regresi Berganda............................................ 4.7.1. Koefisien Korelasi Berganda (R).................. ..... 4.7.2. Regresi R Squared (R 2)...................................... 4.7.3. Uji Global / Uji F.......................................... ..... 4.7.4. Uji t-Student / Uji t........................................ ..... 4.7.5. Pengujian Asumsi Klasik.............................. ..... 4.7.5.1. Multikolinieritas................................ 4.7.5.2. Heterokedastisitas............................. 4.7.5.3. Uji Autokorelasi................................ 4.7.6. Interpretasi Hasil Regresi................................... 4.8. Upaya Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran............. 4.9. Implikasi manajerial.................................................... .
50 51 51 51 52 53 56 58 60 62 63 64 65 66 68 68 69 70 71 72 74
KESIMPULAN DAN SARAN...................................................... .............
76
Kesimpulan....................................................................................... ............ Saran.................................................................................................. ............
76 76
DAFTAR PUSTAKA...................................................................... ............
78
LAMPIRAN.................................................................................... .............
80
DAFTAR TABEL NO.
Halaman
1
Jumlah Hotel dan Restoran ..........................................................
4
2
Kriteria Korelasi .........................................................................
46
3
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005-2009 ........................................................
53
Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 – 2009 ................................................................
54
Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 – 2009 ................................................................................
55
Pertumbuhan Pajak H otel dan Restoran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 – 2009 ................................................................
55
Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2009............................................................
56
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 – 2009...
58
Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 – 2009 ................................................................
61
Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2009............................................................
63
11
Model summary (b) .....................................................................
64
12
ANOVA (b) ................................................................................
65
13
Coefficients (a) ...........................................................................
66
14
Coefficient Correlations ..............................................................
69
15
Correlations.................................................................................
69
16
Model Summary..........................................................................
70
4 5 6 7
8 9 10
DAFTAR GAMBAR
No. 1
Halaman Kerangka Pemikiran Penelitian ............................................ .........
38
DAFTAR LAMPIRAN No.
Halaman
1
Daftar Kuesioner...........................................................................
80
2
Peta Kabupaten Tegal ...................................................................
81
3
Data Jumlah Hotel Kabupaten Tegal Tahun 2005 sampai 2009 .....
82
4
15
Data Jumlah Restoran Kabupaten Tegal Tahun 2005 sampai 2009 ............................................................................................. Data Jumlah Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal Tahun 2005 sampai 2009.................................................................................. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 sampai 2009 .................................... Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 sampai 2009 ................................................ Data Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2005 sampai Tahun 2009 ............................................................................................. Data Arus Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2005 ............................................................................................. Data Arus Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2006 ............................................................................................. Data Arus Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2007 ............................................................................................. Data Arus Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2008 ............................................................................................. Data Arus Wisatawan Nusantara di Ka bupaten..Tegal Tahun 2009 ............................................................................................. Data Arus Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2005 sampai 2009 ......................................................................... Hasil Regresi Berganda ...................................................................
16
Foto Objek Wisata Guci................................................................
97
17
Foto Objek Wisata Waduk Cacaban ..............................................
98
18
Foto Objek Wisata Pur’in .............................................................
99
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak me miliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan sec ara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi mem iliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah
daerah
dalam
melaksanakan
tugas
pemerintahan
dan
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tangg al 1 Januari 2001. Otonomi daerah mem acu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu
mendukung
pembiayaan
pengeluaran daerah. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu
sumber penerimaan yang berasal
dari
dalam
daerah
dan
dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi masing -masing daerah. Dasar dilakukan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang
menyatakan
bahwa
pemerintah
dan
masyarakat
di
daerah
dipersilahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertan ggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi memdominasi pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki wewe nang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah -langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas -batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 1984 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam undang -undang Nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini, akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Sumber
-
sumber
penerimaan
daerah
diperlukan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanak an pembangunan daerah. Adapun sumber sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah
pusat serta penerimaan yang berasal dari d aerah sendiri. Namun, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda -beda yang akan mendorong terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang kaya akan potensi alam yang dimiliki akan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tid ak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata. Penggalian dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya yang merupakan salah satu unsur pemegang p eranan penting dan sangat menentukan juga dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penye lenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Adapun Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tegal yang berasal dari pajak daerah diantaranya adalah: (1 ) Pajak Hotel
dan Restoran, (2) Pajak
Hiburan, (3) Pajak Reklame (4) Pajak Penerangan Jalan, (5) Pajak Penggalian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan galian golongan C , (6) Pajak Sarang Burung. Dari beberapa pajak yang ada menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pajak yang berasal dari fasilitas yang sengaja dibuat seperti hotel dan re storan, reklame, dan penerangan jalan. Sedangkan, pajak galian golongan C dan sarang burung adalah pajak karena pemanfaatan alam atau lingkungan hidup yang dapat men jadi sumber dan penunjang
hidup bagi masyarakat sekitar, demi kelangsungan hidup dan
kesejahtaeraan masyarakat (Bagus, 2007). Mengingat Kabupaten Tegal mempunyai objek wisata yang cukup lengkap baik wisata pantai, waduk
mau-pun wisata pegunungan, jadi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis bahwa didirikanya hotel dan restoran disekitar kawasan w isata maupun di dalam objek wisata yang berada di kabupaten Tegal dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perkembangan jumlah hotel dan restoran dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut ini: Tabel 1. Jumlah Hotel dan Restoran Jumlah hotel dan Restoran
No
Tahun
1
2005
237
2
2006
251
3
2007
220
4
2008
172
5
2009
228
(Unit)
Sumber: DPPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas UKM, Koperasi dan Pasar. Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 sampai 2009 jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Tegal mencapai lebih dari 200 unit. Namun yang menjadi perhatian adalah sektor hotel dan restoran hanya memberikan kontribusi
terhada p pendapatan asli daerah (PAD)
Kabupaten Tegal rata-rata sebesar 0,570% per tahun. Berdasar potensi – potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal” .
1.2. Perumusan Masalah 1.
Seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal ?
2.
Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara
terhadap realisasi pajak hotel dan
restoran di Kabupaten Tegal ? 3.
Upaya apa sajakah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel dan Restoran ?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan melakukan penelitian ini adalah: 1.
Mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.
Mengetahui seberapa besar jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara mempengaruhi realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal.
3.
Menganalisis upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor hotel dan restoran.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian tersebut diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 1.
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaa n yang berasal dari pajak hotel dan restoran.
2.
Sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanju tnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih mendalam unt uk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu Kabupaten.
1.5. Ruang Lingkup Masalah Penelitian ini mencakup tentang kontribusi yang diberikan Pajak hotel dan pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah
Laporan Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Jumlah Hotel d an Restoran, Tingkat Inflasi dan jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal tahun 2005-2009.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kontribusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kam us Ekonomi (T Guritno, 1992) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama -sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yanng diberikan oleh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 2.2. Perpajakan di Indonesia Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus
dan
berkesinambungan
yang
bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Unt uk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur: 1.
Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2.
Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarka n atau dengan kekuatan undang -undang serta aturan pelaksanaannya.
3.
Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4.
Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakaat luas. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2.3. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proposional jika mengenakan tarif presentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang . Sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proposi yang sama dari pendapatannya. Sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan pajak proposional. Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam presentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seorang. Sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengerti an. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proposi pajak terhadap berbagai pendapatan. 2.4. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain -Lain PAD Yang Sah. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten /kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.Undang -undang tersebut menetapkan sebelas jenis pajak daerah, yait u empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. 1. Pajak provinsi terdiri dari: a Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan d Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari: a Pajak Hotel; b Pajak Restoran; c Pajak Hiburan; d Pajak Reklame; e Pajak Penerangan Jalan; f Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;dan g Pajak Parkir. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:
Tarif PKB&AA diterapkan paling tinggi 5%;
Tarif BBNKB&KAA ditetapkan paling tinggi 10%;
Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%;
Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;
Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan palin g tinggi 35%;
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
Tarif Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%; dan
Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.
Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memerhatikan kondisi masing -masing daerah kabupaten / kota, tarif untuk pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini, antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis -jenis pajak kabupaten/kota tidak akan memengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Undang -undang nomor 20 Tahun 2000 mengatur tarif p ajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak. Penerapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak dit etapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdas arkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pr ibadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah Sesuai undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagai berikut: 1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang prib adi atau badan. 2. Retribusi jasa usaha, yaitu retibusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiat an tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau
pengaturan,
badan
yang
pengendalian
dimaksudkan dan
untuk
pengawasan
pembinaan,
atas
kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana
atau
fasilitas
tertentu
guna
melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Lain-lain pendapatan yang sah, menurut penjelasan pasal 3 huruh d undang-undang No 25 Tahun 1999 adalah “lain -lain penerimaan yang sah, antara lain: hibah, dana darura t, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan pada penjelasan Pasal 4 huruf d dikatakan bahwa “Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain: hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro”. Dengan demikian, masing-masing daerah dapat menggali sumber sumber penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Penggalian sumber-sumber penerimaan ini dapat dibenarkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2.5. Pajak Hotel 2.5.1. Pengertian Hotel Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut -sebut sejak akhir abad ke 17. Maknanya kira-kira, “tempat penampungan buat pendatang” atau bisa juga “bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum”. Jadi, pada mulanya hotel memang diciptakan untuk meladeni masyarakat. Seirirng berkembangnya Zaman hotel dapat diartikan sebagai bangunan khusus yang disediakan untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Menurut Dirjen Pariwisata , Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I No. PM 10/PW – 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977: Hotel adalah suatu bentuk akomod asi yang dikelola secara komersial, disediakan
bagi
setiap
orang
untuk
penginapan, berikut makan dan minum.
memperoleh
pelayanan
Menurut Webster Hotel
adalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang menyediakan kamar untuk menginap, makan dan minum serta pe layanan lainnya untuk umum. Adapun jenis-jenis hotel yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Rahmanto:2007): 1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan memenuhi prasyarat sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelaya nan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejjahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti lapangan tennis, kkolam renang dan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada dibawah ma najemen hotel tersebut. hotel berbintang dirinci menjadi bintang 1 dan bintang 2. 2. Hotel melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan serta fasilitas
lainnya
dengan
pembayaran
dan
belum
dapat
memenuhi
persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisa ta Daerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati 3. 3. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian). 2.5.2. Pengertian Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih da hulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak hotel terdapa t beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini: 1. Hotel adalah banguan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, te rmasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. 2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. 4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. 5. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 2.5.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasasr hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini: 1. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahab atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Da erah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel. 4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud. 2.5.4. Objek Pajak Hotel Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini: 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan
fasilitas seperti rumah penginapan, fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti gubug pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrah an (hostel), losmen, dan rumah penginapan. 2. Pelayanan
penunjang
sebagai
kelengkapan
fasilitas
penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memeberikan kemudahan dan kenyamanan. pelayanan penunjang, antara lain: telepon, faksimili, teleks, foto copi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yag disediakan atau dikelola hotel. 3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran ( fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan paj ak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: 1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; 2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; 3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. 4. Pertokoan,
perkantoran,
perbankan,
dan
salon
yang
digunakan oleh umum di hotel; dan 5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
2.5.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang yang orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang menjadi yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan us aha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang -undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi ke wajiban perpajakannya. 2.5.6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 1. Dasar pengenaan pajak hotel Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawa h pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah
uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak s ebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. 2. Tarif pajak hotel Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi sebesar sepuluh per sen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing -masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. 3. Perhitungan pajak hotel Besarnya pokok pajak hotel ya ng terutang dihitung dengan cara megalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel dalah sesuai dengan rumus berikut: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel 2.6. Pajak Restoran 2.6.1. Pengertian Restoran Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, r estoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga ata u catering. Sedangkan, pengertian restoran menurut Marsum (1994), restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya
baik berupa makan dan minum. Menurut Marsum (1994) ada beberapa tipe restoran, yaitu: 1. Table D’ hote Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menjual makanan menu table d’ hote, yaitu suatu susunan menu yang lengkap (dari hidangan pembuka sampai dengan hidangan penutup) dan tertentu, dengan harg a yang telah ditentukan pula. 2. Coffee Shop atau Brasserie adalah suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu biasa mendapatkan makan pagi, makan siang dan makan malam secara cepat dengan harga yang relatif murah, kadang -kadang penyajiannya dilakukan dengan cara prasmanan. 3. Cafetaria atau Café adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. 4. Canteen atau kantin adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik atau sekolah. 5. Dining Room, terdapat di hotel kecil (motel), merupakan tempat yang tidak lebih ekonomis dari pada tempat makan biasa. Dining Room pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel itu, namun juga terbuka bagi para tamu dari luar. 6. Inn Tavern adalah restoran dengan harga murah yang dikelola o leh perorangan di tepi kota. 7. Pizzeria adalah suatu restoran yang khusus menjual Pizza, kadang kadang juga berupa spaghetti serta makanan khas Italia yang lain. 8. Speciality Restaurant adalah restora n yang suasana dan dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau temanya. Restoranrestoran semacam ini menyediakan masakan Cina, Jepang, India, Italia dan sebagainya. Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan tata cara negara t empat asal makanan spesial tersebut. 9. Familly Type Restaurant adalah satu restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan minuman dengan harga yang tidak
mahal, terutama disediakan untuk tamu -tamu keluarga maupun rombongan 2.6.2. Pengertian Pajak Restoran Pajak
restoran
adalah
pajak
atas
pelayanan
restoran.
Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan Tetapi, berdasarkan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam
pemungutan
pajak
restoran
terdapat
beberapa
terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapaat dilihat berikut ini. 1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau bahan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. 3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebag ai pembayaran kepada pemilik rumah makan. 4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjak pajak. 2.6.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak redstoran pada suatu kabupat en atau kota adalah sebagaimana dibawah ini: 1. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahab atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak restoran. 4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud. 2.6.4. Objek Pajak Restoran Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan direstoran/rumah makan
meliputi
direstoran/rumah
penjualan makan,
makanan termasu k
dan
atau
minuman
penyediaan
penjualan
makanan/minuman diantar atau dibawa pulang.
Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: 1. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; dan 2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 2.6.5. Subjek Pajak dan wajib Pajak Restoran Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adal ah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran . Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yan g diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang yang orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang menjadi yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Dalam menjalankan kewaj iban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang -undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak t erutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 2.6.6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 1. Dasar pengenaan pajak restoran Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh
hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman termasuk pula semua tambahan dengan nama a pa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. 2. Tarif pajak restoran Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang
sesuai
dengan
kondisi
masing -masing
daerah
kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. 3. Penghitungan pajak restoran Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara megalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel
2.7. Analisis Regresi dan Korelasi Berganda 2.7.1 Analisis Regresi Berganda Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah: Y = a + b 1X1 + b2X2..............................................( 1 ) Sedangkan bentuk umum persamaan regresi untuk k variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = a + b 1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + bkXk...............( 2 ) Untuk memperoleh nilai koefisien regresi a, b 1, dan b2 dari persamaan tersebut dapat digunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Prinsip metode OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi disekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi a, b 1, dan b2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut: ∑ Y = a + b1= a + b1 ∑X1 + b2∑X2.........................................( 3 ) ∑ X1Y = a ∑X1 + b1∑X12 + b2 ∑X1∑X2.................................( 4 ) ∑X2Y = a ∑X2+ b1∑X1 ∑X2 + b2∑X22...................................( 5 ) 2.7.2 Koefisien Determinasi, Korelasi Berganda, dan Korelasi Parsial Koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel dependen atau variabel terikat (Y) dengan variabel independen atau bebas (X 1 dan X2) terhadap garis dugaannya. Apabila titik kombinasi semaki n mendekati garis dugaannya, maka nilai koefisien korelasi semakin baik. Koefisien determinasi (R 2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuain atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam satu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X (X 1, X2, ......X k), yang merupakan variabel bebas, menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien
determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y. Koefisien Determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi ( regression of sum square – RSS) terhadap varian total (total sum of square – TSS). Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:
Sedangkan untuk menghitung
digunakan rumus sebagai
berikut.
Nilai
akan berkisar 0 sampai 1. Nilai
= 1 menunjukkan
bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varia n persamaan regresi atau variabel bebas, baik
maupun
, mampu memnerangkan
variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai
= 0
menunjukkan bahwa tidak ada total varians yang diterangkan oleh varians bebas dari persam aan regresi baik
maupun
. Menurut
Lind (2002), nilai koefisien determinasi lebih dari 0,5 menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat, sama dengan 0,5 dikatakan sedang atau kurang dari 0,5 realtif kurang baik. Apabila koefisien determinasi kurang dari 0,5 terdapat beberapa penyebab; salah satunya adalah spesifikasi model yang salah, yaitu pemilihan variabel yang kurang tepat atau pengukuran yang tidak akurat. Koefisien
korelasi
digunakan
unt uk
mengukur keeratan
hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Semakin besar nilai koefisien korelasi menunjukkan semakin eratnya hubungan dan sebaliknya. Koefisien korelasi merupakan akar kuadarat dari koefisien determinasi dan dirumuska n sebagai berikut: R =
.
Korelasi parsial dalam regresi berganda digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara dua variabel bebas dari variabel terikatnya. Koefisien korelasi yang menghubungkan antara dua variabel seperti
yang menggambarkan hubungan
antara hubungan antara Y dengan
, Y dengan
dan
dengan
.
Koefisien korelasi yang demikian dikenal dengan koefisisen korelasi tingkat nol. Pada regresi berganda
koefisien korelasi yang
dilambangkan R, koefissien ini menggambarkan hubungan antara Y dengan
dan
sekaligus. Korelasi parsial dilambangkan dengan
yang menyatakan hubungan antara Y dengan dianggap tetap, di mana hubungan antara
di mana
yang menyatakan hubungan antara Y dengan dianggap tetap, dan dengan
yang menyatakan
di mana Y dianggap tetap. Koefisien
parsial ini memang khusus dimaksudkan untuk melihat hubungan dua variabel, dan terbebas dari pengaruh variabel lainnya dalam regresi berganda. Berikut adalah rumus -rumus untuk menghitung koefisien korelasi parsial, melalui koefisien korelais sederhana atau k orelasi tingkat nol. Koefisien korelasi sederhana
Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana sebagai berikut:
Kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan dengan nilai sebenarnya. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, maka persamaan yang diperoleh semakin baik dan apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya maka persamaan yang digunakan tidak baik. 2.8. Metode Deskriptif Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian. 2.9. Pengujian Hipotesis pada Regresi Berganda Pengujian hipotesis untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara menyeluruh bersama -sama menjelaskan tingkah laku variabel terikat adalah dengan menggunakan uji global dan uji F. Selain mengetahui kemampuan secara bersama -sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui ap akah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya, untuk pengujian ini digunakan uji t.
2.9.1. Uji Global Uji global disebut juga uji signifikansi serentak atau uji F. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas
dapat atau mampu menjelaska n tingkah laku atau
keragaman variabel terikat (Y). Uji global juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Untuk melakukan pengujian secara global terdapat beberapa langkah yang diperlukan, yai tu: 1. Menyusun hipotesis Hipotesis
yang
diuji
adalah
kemampuan
variabel
bebas
menjelaskan tingkah laku variabel terikat, apabila variabel bebas tidak dapat memengaruhi variabel bebas dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan nol, sehingga berapap un nilai variabel bebas, tidak akan berpengaruh terhadap variabel bebas. Dalam menyusun hipotesis, selalu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol selalu mengandung unsur kesamaan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis nol adalah koefisien r egresi sama dengan nol. Untuk hipotesis alternatifnya adalah koefisien regresi tidak sama dengan nol. Kedua hipotesis tersebut kemudian dirumuskan sebagai berikut: H0 : B1 = B 2 = 0 H1 : B1 ≠ B2 ≠ 0 2. Menentukan daerah keputusan Penentuan daerah keputusan dilakukan dengan mencari nilai F. Untuk mencari nilai F-tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Umumnya ada 2 taraf nyata yang dipakai, yaitu 1% dan 5%, untuk ilmu pasti lebih baik menggunakan taraf nyata 1%, sedangkan ilmu sosial dapat menggunaka taraf nyata 5%. Untuk derajat pembilang, digunakan nilai k -1, yaitu jumlah variabel
dikurangi 1. Untuk derajat penyebut digunakan n-k yaitu jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel. 3. Menentukan nilai F-hitung Nilai F-hitung ditentukan denga rumus sebagai berikut: ............................................. .............................(14) 4. Menentukan daerah keputus an Mentukan wilayah H 0 dan H1, serta membandingkan dengan nilai F-hitung untuk mengetahui apakah menerima H 0 atau menerima H 1.
Terima H1
Terima H0 F-tabel
5. Memutuskan hipotesis Berdasarkan gambar langkah 4, nilai F -hitung > dari F-tabel dan berada diantara terima dan berada didaerah terima H 1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H 0 dan menerima H 1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisisen regresi tidak sama dengan nol, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan vari abel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas, yaitu X 1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Y). 2.9.2. Uji Signifikansi Parsial atau Individual Uji signifikansi parsial atau individual digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pada regresi berganda Y = a + b 1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + bkXk, mungkin variabel X1 sampai Xk secara bersama -sama berpengaruh nyata. Namun demikian, belum tentu secara individu atau parsia l seluruh variabel dari X1 sampai Xk berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Y). Nyata atau tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya juga bergantung pada hubungan variabel tersebut dan kondisi sosial dan ekonomi masyaraka t.
Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh nyata atau tidak digunakan uji t atau t -student. Untuk melakukan uji t ada beberapa langkah yang diperlukan sebagai berikut: 1. Menentukan hipotesis Variabel bebas berpengaruh tidak nyata ap abila nilai koefisiennya sama dengan nol. Sedangkan variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan nol. Hipotesi lengkapnya adalah sebagai berikut. H 0 : B1 = 0
H 1 : B1 ≠ 0
H 0 : B2 = 0
H 1 : B2 ≠ 0
2. Menentukan daerah kritis Daerah kritis ditentukan oleh nilai t -tabel dengan derajat bebas n k, dan taraf nyata α. 3. Menentukan Nilai t-hitung Nilai t-hitung untuk koefisien b 1 dan b2 dapat dirumuskan sebagai berikut. t-hitung = nilai t - hitung untuk b 1 adalah t-hitung = sedangkan, nilai t – hitung untuk b 2 adalah t-hitung =
.
4. Menentukan daerah keputusan Daerah keputusan untuk menerima H 0 atau menolak H 0 denagn derajat bebas 7 dan taraf nyata 5% untuk uji dua arah adalah sebagai berikut. Tolak H0
Tolak H0 Terima H0
5. Menentukan keputusan nilai t-hitung untuk koefisien regresi b 1 yang berada didaerah terima H 0. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak berbeda dengan nol atau variabel X 1 tidak berpengaruh nyata terhadap Y. Nilai t–hitung untuk koefisien regresi b 2
berada diantara di
daerah tolak H 1. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi berbeda dengan nol, atau variabel X 2 berpengaruh nyata terhadap Y. Dalam kehidupan sehari -hari, kita cukup memerhatikan variabel yang nyata saja sebagai dasar pe ngambilan keputusan. 2.9.3. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar -benar bebas dari adanya gejala
heteroskedastisitas,
gejala
multikolinearitas
dan
gejala
autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika memenuhi persyaratan BLUE ( best linear unbiased estimator ). Adapun kesamaan tersebut meliputi tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan tidak terdapat autokorelasi ( Wahid, 2002). Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Asumsi-asumsi klasik yang pokok digunakan dalam regresi berganda, sehingga nilai koefisisen regresi yang dihasilkan baik atau tidak bias. Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. 1.
Variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linier atau hubungan garis lurus. Untuk persamaan yang tidak linier, maka datanya harus ditransformasikan terlebih dahulu
menjadi linier, biasanya data di -log-kan terlebih dahulu sehingga menjadi linier. 2.
Variabel terikat haruslah variabel yang bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran.
3.
Nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat
konstan
untuk
semua
data
Y.
Asumsi
ini
memperlihatkan kondisi HOMOSKEDASTISITAS, yaitu nilai residu yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal, dan mempunyai rata-rata 0. 4.
Pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala.
2.9.3.1.
Multikolinieritas Mulikolinieritas dikemukakan pertama kali oleh Ragner Frish dalam bukunya “ Stati stical Confluence Analysis by Means of Regression System”. Frish menyatakan bahwa multikolinier adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna . di dalam regresi berganda tidak boleh terjadi multikolinieritas karena apabila multikolinier apala gi kolinier yang sempurna (koefisien korelasi antarvariabel bebas = 1), maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standar error-nya tidak terhingga. Memang belum ada kriteria yang jelas dalam mendeteksi masalah multikolinearitas dalam model regresi linier. Selain itu hubungan korelasi yang tinggi belum tentu berimplikasi terhadap masalah multikolinearitas.
Tetapi kita dapat melihat indikasi multikolinearitas dengan tolerance value (TOL), eigenvalue, dan yang paling umum digunakan adalah varians inflation factor (VIF). Hingga saat ini tidak ada kriteria formal untuk menentukan batas terendah dari nilai toleransi atau VIF. Beberapa ahli berpendapat bahwa nilai toleransi kurang dari 1 atau VIF lebih besar dari 10 menunjukkan multikolinearitas signifikan, sementara itu para ahli lainnya menegaskan bahwa besarnya R 2 model dianggap mengindikasikan adanya multikolinearitas. Klein (1962) menunjukkan bahwa, jika VIF lebih besar dari 1/(1 – R2) atau nilai toleransi kurang dari (1 multikolinearitas
dapat
dianggap
– R2), maka
signifikan
secara
statistik. 2.9.3.2.
Heteroskedasitas Heteroskedasitas dilakukan
untuk melihat nilai
varians antarnilai y, apakah sama atau heterogaen. Data cross section, yaitu data yang dihasilkan pada suatu waktu dengan banyak responden, nilai varian antarpengamatan dapat bersifat homogen. Terdapat tiga kemungkinan hal tersebut dapat terjadi, yaitu (a) data yang bersifat cross section
memungkinkan
munculnya
banyak
variasi,
misalnya pendapatan mempunyai kisaran ratusan ribu sampai miliaran rupiah; (b) proses belajar, dengan bertambahnya ilmu dapat membuat varian lebih kecil; dan (c) teknik pengumpulan data, data yang berjumlah b anyak akan memperkecil varian. 2.9.3.3.
Autokorelasi Autokorelasi dikenalkan oleh Maurice G. Kendall dan William R. Buckland. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitu
(a) kelembamam, kelembamam biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi dimana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu yang lain dengan mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan; (b) terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model; dan (c) bentuk fungsi yang digunakan tidak tepat, misalnya seharusnya bentuk nonlinier tetapi digunakan linier atau sebaliknya. 2.10 Penelitian Terdahulu Prasetyo (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan As li Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif secara kuantitatif. Penelitian ini menyimpulakan bahwa potensi pajak reklame di Kabupaten Kudus terdiri dari potensi objek pajak dan subjek pajak. Potensi objek pajak reklame Kabupaten Kudus dapat dilihat dari dari daftar perbandingan realisasi penerimaan PAD setiap tahun anggarannya, hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kudus, se dangkan potensi subjek pajak reklamenya meliputi wajib pajak dan tempat pemasangan reklame. Hasil lain penelitian ini adalah besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun sebesar 0,97% dan masih menunjukan nilai yang relatif kecil tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Adapun faktor -faktor yang mengahambat pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kudus meliputi perlawanan pasif seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, serta perlawanan aktif misalnya tax avoidance dan tax evasion. Usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pajak r eklame melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Fatchanie (2007) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi dan efektifitas hasil pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman berdasarkan undang -undang No.9 Tahun 2002 tentang pajak parkir dan mulai ditargetkan dalam struktur penerimaan Daerah tahun 2003 sebesar Rp.100.000.000;. kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap pajak daerah masih dibawa h 1%, hal ini mengindikasikan bahwa pajak parkir merupakan bagian yang kecil dari pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemungutan pajak parkir yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien dan tingkat efektifitas pemungutan pajak parkir tidak menunjukkan progress. Dorojatun (2007) melakukan penelitian tentang sistem Penerimaan “Pajak Sarang Burung sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal”. metode analisis dat a yang digunakan adalah metode deskriptif naratif. Penelitian ini menyebutkan bahwa pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tegal meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penggalian, pemanfaatan, dan pengelolaan galian golongan C serta pajak sarang burung dan hasil penelitian ini adalah sistem penerimaan pajak sarang burung di Kabupaten Tegal sudah baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pegawai ahli untuk penga wasan dan kurang kerjasama dari pengusaha sarang burung, wajib pajak sarang burung masih banyak yang belum sadar akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu, hal ini disebabkan budaya yang berlaku di masyarakat dan pendidikan masyarakat yang masih rendah, fungsi internal dan eksternal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing -masing, serta pengendalian intern sudah berjalan dengan baik sesuai sistem yang ada. Hasil dari berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulka n bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap Kabupaten merupakan salah satu penopang keuangan daerah yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara satu
daerah dengan daerah lainnya berbeda -beda tergantung pada potensi yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C serta pajak sarang burung dan besarnya kontribusi masing -masing pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berbeda -beda. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi
yang
diberikan pajak hotel dan restoran terhadap penerima an pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tegal yang merupakan daerah asal penulis.
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Kerangka Pemikiran Sumber pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan. Kategori pert ama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah
daerah
dari
sumber -sumber di luar pemerintah daerah
(external source). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan sepe rti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber -sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (local source). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber -sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Pendapatan yang termasuk ke da lam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah ( local tax, sub national tax), retribusi daerah (local retribution, fees, local licence ), hasil-hasil badan usaha (local own enterprises) dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang syah yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Tegal terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak sarang burung. Pajak pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda -beda sesuai dengan jumlah dan p endapatan dari objek pajak tersebut. Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk mengetahui pentingny a terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
pajak hotel dan restoran dan
keberlangsungan
pembangunan di kabupaten tersebut. setelah mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan, kemudian penulis akan melihat seberapa besar pengaruh dan hubungan jumlah hot el dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara terhadap realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal dengan menggunakan analisis regresi berganda yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah setempat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pajak hotel dan restoran. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor hotel dan restoran.
Sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal
external source
Pajak daerah
Pajak hiburan
Pajak penerangan jalan
Pajak hotel
Local source
Local own enterprises
Retribusi daerah
Pajak restoran
Pajak reklame
bahan galian
golongan C
Kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dipengaruhi oleh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, jumlah wisatawan nusantara
Upaya peningkatan penerimanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran
Keterangan: = bagian yang diteliti = bagian yang tidak diteliti Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian
Lain-lain PAD yang sah
Pajak sarang burung
3.2
Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Da erah Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian selama 3 bulan yaitu pada tanggal 18 Februari sampai dengan 18 Mei tahun 2010.
3.3
Metode Penelitian 3.3.1 Pengumpulan Data Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan antara pende katan kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data, baik data primer mau pun data sekunder. Terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 1. Studi lapangan Penulis akan berusaha mencoba melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data-data mengenai besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran, serta total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten tempat dilakukan penelitian tersebut, selain itu penulis juga akan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dal am permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 2. Studi pustaka Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. 3.3.2 Pengolahan dan Analisis Data 1.
Analisis deskriptif Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta -fakta serta sifat dari objek penelitian.
Menurut
Travers
(1978),
metode
ini
bertujuan
unt uk
menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab -sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut gay (1976), metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset. Metode riset ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Metode ini memberikan informasi yang mutakhir, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat ditera pkan pada berbagai macam masalah. 2.
Analisis Kontribusi Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan
Asli
Daerah
di
Kabupat en
Tegal,
maka
dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut: Pn
Keterangan :
=
QX n
x 100%........................................(15)
QY n
Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ( rupiah) QY = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( rupiah ) QX = Penerimaan pajak hotel dan restoran n
= Tahun (periode) tertentu.
Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut:
80% - 100%
: Besar Sekali
60% - 79%
: Besar
40% - 59%
: Cukup besar
20% - 39%
: Cukup
0% - 19%
: Kecil
( Sumber: Prasetyo, 2006) Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang
berfluktuasi dari
kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan terkecil dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal. 3.
Analisis Efektifitas Yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan
tersebut
kemampuan
mempunyai
menyediakan
pengaruh
pelayanan
besar
terhadap
masyarakat
yang
merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, 1989). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap target penerimaan pajak hotel dan restoran apakah sudah mencapai target yang ditetapkan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegi atan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely (Mahmudi, 2007) .
Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Realisasi penerimaan PHR Efektifitas
=
x100%......(16) Target penerimaan PHR
Dari
pengertian
efektifitas
tersebut
disimpulkan
bahwa
efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam ben tuk pernyataan saja ( Fatchanie, 2007). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu : 1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif karena bertujuan memperoleh penerimaan pajak hotel dan restoran sebesa r - besarnya. 2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif. 3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif 4.
Analisis Regresi Analisis
regresi
berganda
digunakan
untuk
mengetahui
hubungan antara variabel independen de ngan variabel dependen, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y = f(X1,X2,X3)........................................(17) Keterangan: Y
= Realisasi Pajak Hotel dan Rest oran (Rupiah)
X1 = Jumlah Hotel dan Restoran (unit) X2 = Tingkat inflasi (persen)
X3 = Jumlah Wisatawan Nusantara (orang) Model regresi berganda dan agar tercapai tujuan dari penelitian, maka bentuk persamaan yang digunakan adalah persamaan linier. RPHR = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ei......................(18) Keterangan: RPHR
= Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rupiah)
a
= Konstanta
b1,b2,b3
= Koefisien regresi
ei
= Variabel pengganggu
x1
= Jumlah hotel dan restoran (unit)
x2
= Tingkat inflasi
x3
= Jumlah wisatawan nusantara (orang)
Dari analisis regresi linier berganda maka akan diperoleh koefisien regresi linier dari masing -masing variabel. Untuk menguji setiap koefisien regresi yang diperoleh dengan bantuan analisis Statistic Packages for The Social Sc ience (SPSS) 15.0 for windows.pengujian koefisien regresi secara individual (t -test) dan secara global (F-test). Uji t-Statistik (metode pengujian parsial) Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual
terhadap
variabel
tidak
bebas.
Dengan
menganggap variabel bebas variabel bebas (independen) lainnya konstan. Kesimpulan hasil uji t dapat dilakukan dengan melihat hasil output regresi yang dilakukan Statistic Packages for The Social Science (SPSS) 15.0 for windows. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: Peubah jumlah hotel dan restoran H0 :
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah hotel dan restoran (x1) terhadap realisasi pajak hotel dan restoran (Y).
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah hotel dan restoran (x1) terhadap realisasi pajak hotel dan restoran (Y). Peubah tingkat inflasi H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi (x2) terhadap realisasi pajak hotel dan restoran (Y). H1 : Terdapat pengaruh yang sig nifikan antara tingkat inflasi (x2) terhadap realisasi pajak hotel dan restoran (Y). Peubah jumlah wisatawan nusantara H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah wisatawan nusantara (x3) terhadap realisasi pajak hotel dan restoran (Y). H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah wisatawan nusantara (x3) terhadap realisasi pajak hotel dan restoran (Y). Apabila t hitung < t tabel maka keputusannya menerima H 0 dan menolak H 1, berarti setiap variabel independen tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
variabel
dependen.
Sedangkan t hitung > t tabel maka keputusannya menolak H 0 dan menerima H 1, berarti setiap variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji F statistik (metode pengujian global) Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel variabel independen secara keseluruhan signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen. Kesimpulan hasil uji F dapat dilakukan dengan melihat hasil output regresi yang dilakukan Statistic Packages for The Social Science (SPSS) 15.0 for windows. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:
H0
: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah hotel dan restoran (x1), tingkat inflasi (x2) dan jumlah wisatawan nusantara (x3) terhadap realisasi pajak hotel da n restoran (Y) secara bersama-sama.
H1
: Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah hotel dan restoran (x1), tingkat inflasi (x2) dan jumlah
wisatawan
nusantara
(x3)
terhadap
realisasi pajak hotel dan restoran (Y) secara bersama-sama. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dapat diketahui tingkat signifikansinya, nilai F hitung dapat dilihat pada tabel ANOVA sedangkan F tabel dapat ditentukan dengan cara melihat tabel sebagai berikut: lihat df (degree of freedom) atau derajat bebas (d b) rumusnya k, n-k-1. k digunakan sebagai db pembilang sedangkan n -k-1 sebagai db penyebut dan k merupakan peubah bebas serta n adalah jumlah responden. Perpotongan db pembilang dan penyebut pada tingkat alpha 5% adalah nilai F tabel. Jika F hitung > F tabel, keputusannya adalah menolak H 0 dan menerima H 1. Koefisien Korelasi Berganda (R) Nilai koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk mengetahui keeratan keeratan hubungan antara peubah bebas x1, x2 dan x3 terhadap peubah terikat (Y). Nilai korelasi dapat bernotasi negatif maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Adapun kriteria nilai korelasi dapat dilihat pada Tabel 2. Berikut ini:
Tabel 2. Kriteria Korelasi Nilai R ( korelasi)
Kriteria hubungan
0
Tidak ada hubungan
0 – 0,5
Korelasi lemah
0,5 – 0,8
Korelasi sedang / cukup kuat
0,8 – 1
Korelasi kuat
1
Korelasi sempurna
Sumber : Manajemen Keuangan STIEMARA, 2002. Koefisien Determinasi R 2 Nilai R2 disebut sebagai koefisien determinasi berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi peubah bebas (x) secara serempak didalam menjelaskan peubah terikat (Y). Selain itu, R 2 dapat menunjukkan ragam naik atau turunnya peubah terikat (Y) yang diterangkan oleh pengaruh linier peubah bebas (x). Ukuran nilai R 2 adalah semakin mendekati angka satu berarti garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan peubah terikat (Y) secara lebih baik menuju kesempurnaan. Uji asumsi klasik Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat model yang diteliti mengalami penyimpan gan klasik atau tidak, sehingga pemeriksaan penyimpangan terhadap asumsi klasik ini perlu dilakukan. Asumsi klasik yang dipakai untuk membentuk model adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas. Pengujian multikolinieritas Adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen terhadap variabel independen lainnya.
Beberapa
teknik
untuk
mengenali
multikolinieritas (Suharyadi dan Purwanto,2009):
1. Variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata, atau Uji F-nya nyata, namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata, (uji-t-nya tidak nyata). 2. Nilai koefisien determinasi R 2 sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengar uh tidak nyata, (uji-t tidak nyata). 3. Nilai koefisien korelasi parsial, yaitu r yx1.x2,ryx2.x1, dan rx1x1.y ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara varia belvariabel
independen
yang
diikutsertakan
dalam
pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi
linier
mengalami
multikolinearitas
dapat
diperiksa menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai VIF > 10, berarti telah terjadi multikolinearitas ( Slamet Santoso, 2009). Karena VIF = 1/Tolerance, maka asumsi multikolineritas
juga
dapat
ditentukan
dengan
Tolerance di bawah 0,1. Pengujian heteroskedastisitas Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat nilai varians antarnilai Y sama atau heterogen. Pendeteksian heteroskedasitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (a) metode grafik, menghubungkan antara Y dan e 2, di mana apabila hubungan Y dan e 2 tidak sistematis seperti
makin
membesar
atau
mengecil
seiring
bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas; dan (b) uji korelasi rank spearman, digunakan untuk menguji heteroskedastisitas apabila nilai korelasi rank
Spearman lebih besar dari nilai t -tabel (suharyadi dan purwanto, 2009). Selain itu, di dalam Pengujian gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada Gambar diagram scatterplot , dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (yaitu Yprediksi – Ysesungguhnya). Selanjutnya, pengujian dengan pengambilan keputusan didasarkan pada : (a). Apabila ada pola tertentu, seperti titik -titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang
teratur
(bergelombang,
melebar
kemudian
menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas; dan (b). Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik -titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui dari ni lai signifikansi korelasi rank spearman antara masing masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terjadi heteroske dastisitas (Slamet Santoso, 2009). Pengujian autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi k orelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan
α = 5%. Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Keadaan Ekonomi Perekonomian Kabupaten Tegal banyak dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan industri. Dari kegia tan perdagangan, beberapa komoditi telah berhasil diekspor. Komoditi tersebut adalah kayu olahan, sapu, furniture, benang tenun, bracket, dan hanger. Di Kabupaten Tegal banyak sekali industri rumah tangga, diantaranya: pengecoran dan pengerjaan logam, teks tile (konveksi & tenun tradisional), suttle chock, furniture, dan gerabah (barang pecah belah). Selain itu warga Tegal banyak juga yang berusaha di sektor pertanian (padi, palawija, bawang, cabe, dan tebu). Di sektor kelautan da n perikanan, nelayan Tegal mencari ikan di laut Jawa sampai ke Laut Tiongkok Selatan (kepulau an Riau). Hasil tangkapan mereka jual ke pelabuhan perikanan (pelelangan ikan) Jakarta, Cirebon, Pekalongan dan Tegal. Masyarakat Tegal (khususnya daerah pesisir) kebanyakan membuka usaha tambak ikan bandeng dan udang windu. Mereka juga menjual nener/benur (bibit ikan bandeng). Di sektor peternakan, masyarakat Tegal banyak mengusahakan peternakan ayam (pedaging & petelur), Itik Tegal (jenis Indian Runner) untuk suplai industri telur asin di Brebes. Ternak kambing, sapi dan kerbau banyak diusahakan secara tradisional oleh masyarakat pedesaan di Tegal. Masyarakat Kabupaten Tegal banyak yang merantau ke kota lain di pulau Jawa dan pulau lainnya. Warga Tegal lebih suka menjadi wira swasta, sebagian besar membuka usaha Warung Tegal (Warteg) mereka tergabung dalam Kowarteg (Koperasi Warung Tegal), penjual martabak telor (biasanya warga kecamatan Lebaksiu), dan lain -lain. Setiap menjelang hari raya idul fitri warga Tegal mudik dari kota yang menjadi tempat usahanya, mereka akan membawa uang hasil usaha dan kerja selama di perantauan. Selama masa masa mudik itulah perekonomian Kabupaten Tegal menjadi lebih semarak dalam perputaran uangnya sehingga per ekonomian menjadi lebih dinamis.
4.2. Pariwisata di Kabupaten Tegal Pariwisata di Kabupaten Tegal tergolong cukup lengkap karena memiliki wisata pantai, waduk dan pegunungan. Objek -objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada hari libur terutama libur hari raya idul fitri. Keberadaan objek -objek wisata dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut. 4.2.1. Pantai Purwahamba Indah Pantai ini terletak di pinggir jalan raya pantura, tidak jauh setelah melewati Kota Tegal. Disini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan pantai yang indah dengan ombak laut berwarna biru jernih serta berombak tenang. Selain itu, tersedia berbagai fasilitas seperti penginapan, kolam renang bertaraf internasional, arena bermain anak -anak (play ground), kebun binatang mini, restoran, cafe musik dan karaoke, tempat parkir luas, sarana bilas di pantai, tenda santai di sepanjang pantai, perahu motor yang siap mengantar pengunjung berkeliling pantai dan sepeda air. 4.2.2. Wisata Guci Salah satu tujuan wisata yang menjadi kebanggaan Kabupaten Tegal adalah Wisata Guci. Obyek wisata ini berupa suatu kompleks sumber air panas yang selalu mengalir tanpa henti dengan luas total area sekitar 210 hektar. Banyak pancuran air hangat yang dapat dijumpai di area ini, salah satu diantaranya yang paling banyak dikunjungi adalah pancuran 13. Tempat ini berupa pemandi an air panas yang memilki pancuran berjumlah 13. Paling ramai dikunjungi karena memang gratis untuk berendam disini. Mandi disini konon dipercaya dapat menyembuhkan
berbagai penyakit terutama
penyakit rematik dan penyakit kulit. Di Guci ada banyak air ter jun, jumlahnya mencapai 10 buah. Salah satu diantaranya terletak sekitar 1 km dari pancuran 13 dan dinamai air terjun Jedor yang mempunyai ketinggian sekitar 15 meter. Nama Jedor sendiri berasal dari nama salah satu mantan Lurah disitu yan memiliki tanah d i area air terjun tersebut. Obyek wisata ini akan lebih ramai dikunjungi pada hari
Jumat Kliwon. Konon apabila orang mandi pada jam 12 malam di Jumat Kliwon dengan memohon sesuatu, maka permohonan akan dikabulkan. Sebuah kepercayaan yang telah berlangsung secara turun temurun. Menurut hikayat, air panas Guci adalah air yang diberikan Walisongo kepada orang ang diutus untuk menyiarkan Islam di Jawa Tengah bagian Barat, yakni sekitar Tegal. Karena air pemberian Wali tersebut sangat sedikit, maka pada malam Jumat Kliwon salah satu Sunan menancapkan tongkat sakti ke tanah. Dengan Izin Allah swt. Mengalirlah air panas yang penuh rakhmat ini. Hingga saat ini masih banyak orang yang percaya kepada sahibul hikayat tersebut dan datang pada malam Jumat Kliwon ke pemandian air panas untuk mendapat berkah. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung diantaranya hotel dan penginapan, wana wisata, kolam renang air panas, lapangan tenis, lapangan sepak bola dan camping ground. 4.2.3. Waduk Cacaban Waduk Cacaban adalah sebuah bendungan yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Luas areal waduk adalah 928,7 ha dan berisi air sebanyak 90 juta m³. Waduk ini didukung dengan latar belakang pemandangan hutan dengan panorama yang indah sehingga b erfungsi sebagai objek wisata. Selain itu, digunakan untuk mengairi sawah -sawah di sekitarnya. Cacaban adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Tegal. Wisatawan dapat menikmati suasana santai, dengan memancing ikan, jalan-jalan di atas bendunga n ataupun dapat mengelilingi waduk dengan kapal motor. Adapun makanan khasnya adalah aneka ikan air tawar yang setiap saa t tersedia. Fasilitas wisata yang tersedia di kawasan tersebut antara lain: arena pemancingan yang luas, jalan-jalan di atas waduk dan bendungan, mengelilingi waduk dengan kapal motor dan sepeda air.
4.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu mengenal lebih dekat struktur PAD yang dimiliki agar dapat mengetahui sumber -sumber PAD yang dimiliki daerahnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat mengetahui sumber PAD mana yang potensial dan mana yang kurang potensial. Setelah mengetahuinya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfokuskan perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali lebih lanjut sumber tersebut, sedangkan PAD yang kurang potensial, Pemerintah Daerah dapat melakukan koreksi dan mengkaji lebih lanjut mengapa penerimaan pada sumber tersebut rendah, apakah karena objek
terbatas
atau
adanya
kendala -kendala
yang
menyebabkan
terhambatnya PAD tersebut. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal meliputi pajak daerah , retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bagian laba perusahaan milik daerah dan lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 didominasi oleh penerimaan dari retribusi daerah dan pajak daerah. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3 . Tabel 3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005-2009 Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan Anggaran (PAD) (Rp) (%) 2005
48.015.429.308
-
2006
53.319.682.356
11,05
2007
63.336.928.102
18,79
2008
59.496.963.199
-6,06
2009
70.359.838.579
18,26
Sumber: DPPKAD Kabupaten Tegal 1.
Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Tegal yang memiliki peran cukup besar dan
menunjang pembanguan
daerah.
Retribusi daerah
menduduki
peringkat pertama sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal meliputi retribusi jasa umum seperti retribusi layanan kesehatan, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan sampah atau kebersihan, dan restibusi pelayanan pasar; retribusi jasa usaha meliputi jasa usaha penyedotan kaskus, jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir kendaraan, retribusi jasa usaha pengolah limbah cair; selain itu, terdapat retribusi perizinan tertentu seperti retribusi ijin usaha pariwisata dan ijin usaha tempat penginapan. Pertumbuhan rertribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005-2009 Tahun Retribusi Daerah Pertumbuhan Anggaran (Rp) (%) 2005
27.372.618.510
-
2006
27.155.635.933
-0,79
2007
29.265.378.263
7,77
2008
31.955.496.756
9,19
2009
41.975.784.168
31,36
Sumber: DPPKAD Kabupaten Tegal 2.
Pajak Daerah Pajak daerah juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal yang cukup penting. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten. Adapun pajak yang dipungut Kabupaten Tegal meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C dan pajak sarang burung. Pajak hotel di Kabupaten Tegal meliputi hotel bintang satu dan hotel melati satu, pajak restoran terdiri dari restoran, rumah makan, warung lesehan dan cafe, pajak hiburan terdiri d ari
bioskop, karaoke, permainan bilyar, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat atau refleksi, pertandingan olah raga, VCD rental, undar atau kesenian tradisional, band atau orkes, pajak reklame terdiri dari reklame papan, reklame kain , reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, dan pajak sarang burung meliputi sarang burung walet dan sarang burung sriti. Pertumbuhan pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005-2009 Tahun Pajak Daerah Pertumbuhan Anggaran (Rp) (%) 2005
10.639.015.045
-
2006
11.258.683.741
5,82
2007
12.674.642.395
12,58
2008
13.834.520.432
9,15
2009
14.749.729.349
6,62
Sumber:DPPKAD Kabupaten Tegal 3.
Pajak Hotel dan Restoran Pajak Hotel dan Restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Pajak hotel dan Restoran di Kabupaten Tegal diperoleh dari tarif pajak hotel dan restoran yang ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha hotel, restoran, dan usaha sejenis. Pertumbuhan pajak hotel dan restoran dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005-2009 Tahun Pajak Hotel dan PERTUMBUHAN Anggaran Restoran (Rp) (%) 2005
315.408.850
-
2006
346.566.552
9,88
2007
389.471.782
12,38
Lanjutan tabel 6. 2008
213.578.537
-45,16
2009
399.404.170
87,01
Sumber: DPPKAD, Disbudpar, Dinas UKM, Koperasi dan Pasar Kabupaten Tegal 4.4. Analisis Deskripsi Data Analisis deskripsi data merupakan suatu metode dengan cara mendeskripsikan faktor - faktor yang berhubungan dengan permasal ahan yang dimaksud ( pendeskripsian pengaruh realisasi pajak hotel dan restor an terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupa ten Tegal). Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan seberapa besar jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, dan jumlah wisatawan nusantara mempengaruhi realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupate n Tegal. Adapun data - data yang digunakan di dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 7. sebagai berikut: Tabel 7. Realisasi pajak hotel dan restoran, jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan RPHR JHR TI JW (Orang) No Tahun (Rp) (Unit) (%) 1
2005
315.408.850
237
17,76
402.999
2
2006
346.566.552
251
5,73
419.208
3
2007
389.471.782
220
6,16
502.498
4
2008
213.578.537
215
9,57
457.992
5
2009
399.404.170
228
4,5
490.372
Mean
332.885.978,20
230,20
8,74
454.613,80
Sumber: DPPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwasata, Dinas Koperasi, UKM dan Pasar . Keterangan: RPHR = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran JHR
= Jumlah Hotel dan Restoran
TI
= Tingkat Inflasi
JW
= Jumlah Wisatawan Nusantara
1.
Perkembangan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Rata-rata realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal dari tahun 2005 sampai 2009 sebesar Rp 332.885.978,20. Dari tahun ke tahun realisasi pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan, menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Tegal yang berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung hotel dan restoran. Selain itu, sepinya pembeli karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dijadikan alasan pemilik r umah makan sehingga pajak restoran yang disetorkan menjadi berkurang.
2.
Jumlah Hotel dan Restoran Perkembangan jumlah hotel di kabupaten Tegal relatif stabil sedangkan restoran sangat fluktuatif karena restoran di Kabupaten Tegal sebagian besar berbentu k rumah makan atau warung makan yang sangat rentan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal. Ketika kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Tegal kurang baik akan mengurangi jumlah pengunjung rumah makan atau warung makan sehingga banyak makanan yang tidak laku terjual dan penjual mengalami kerugian, kerugian yang terjadi secara terus menerus membuat penjual menutup usahanya.
3.
Tingkat Inflasi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga -harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Pada tahun 2005 tingkat inflasi di Kabupaten Tegal sebesar 17,76%, Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2006 tingkat inflasi turun menjadi 5,73% sedangk an pada tahun 2007 kembali mengalami kenaikan 6,16%. Pada tahun 2008 terjadi kenaikan bahan bakar minyak yang menyebabkan tingkat inflasi naik menjadi 9,57% tetapi
bulan desember harga premium turun sebesar Rp 500; sehingga pada tahun 2009 tingkat inflasi turun menjadi 4,5%. 4.
Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke objek -objek wisata di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, hal ini di sebabkan oleh penambahan objek dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pihak pengelola objek wisata serta masyarakat yang mulai menganggap kegiatan wisata sebagai salah satu kebutuhan untuk menghilangkan kejenuhan akan tetapi pada tahun 2008 terjadi penurunan jumlah wisatawan nusantara dibandingkan tahun 2007. Hal i ni disebabkan oleh terjadinya krisis air di waduk cacaban padahal salah satu kegiatan wisata di waduk cacaban adalah memancing. Selain itu, terdapat sampah -sampah berserakan di pantai Purwahamba Indah yang menyebabkan pengunjung merasa kurang nyaman berada di pantai tersebut dan pada tahun 2009 jumlah wisatawan nusantara yang membeli tiket objek wisata kembali meningkat yang jumlahnya mencapai 490.372 orang.
4.5. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kontribusi pajak hotel
dan
restoran
terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di kabupaten Tegal dihitung dengan
membandingkan
jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 2009 Tahun Anggaran
RPHR
PAD
Kontribusi
(Rp)
(RP)
(%)
1
2005
315.408.850
48.015.429.308
0,657
2
2006
346.566.552
53.319.682.356
0,650
3
2007
389.471.782
63.336.928.102
0,615
No
Lanjutan Tabel 8. 4
2008
213.578.537
59.496.963.199
0,359
5
2009
399.404.170
70.359.838.579
0,568
Mean
332.885.978
58.905.768.309
0.570
Sumber: DPPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwasata, Dinas Koperasi, UKM dan Pasar . Keterangan: RPHR
= Realisasi Pajak Hotel dan Restoran
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
Dalam menghitung kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal menggunakan rumus sebagai berikut :
Keterangan : Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (rupiah) QY = Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah) QX = Penerimaan pajak hotel dan restoran (rupiah) n
= Tahun (periode) tertentu Tahun 2004/2005
=
315.408.850
x 100% = 0,657%
48.015.429.3080
Tahun 2005/2006
=
346.566.552
x 100% = 0,650%
53.319.682.356
Tahun 2006/2007
=
389.471.782
x 100% = 0,615%
63.336.928.102
Tahun 2007/2008
Tahun 2008/2009
=
213.578.537 59.496.963.199
399.404.170
x 100% = 0,359%
=
x 100% = 0,568% 70.359.838.579 Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal tahun anggaran 2005 -2009 bervariasi mulai dari 0,359% sampai 0,657% atau rata-rata 0,570% per tahun. Naik turunya kontribusi pajak hotel dan restoran dikarenakan oleh banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan restoran. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2005 yaitu 0,657% dan mengalami penurunan 0,007% di tahun 2006 sehingga memberikan kontribusi 0,650%. Pada tahun 2007 mengalami penurunan 0,035% dari 0,650% menjadi 0,615%. Pada tahun 2008 kontribusi pajak hotel dan restoran turun menjadi 0,359%, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel dan restoran yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah pengunjung hotel dan restoran serta jumlah wisatawan nusantara, sedangkan pada tahun 2009 mulai mengalami peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran 0,568%. Rata -rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun sebesar 0,570% dan dapat dikatakan masih relatif kecil, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. 4.6. Efektifitas Pajak Hotel dan Restor an Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target pajak hotel dan restoran. Apabila perhitungan efektifitas pajak hotel dan restoran menghasil kan angka atau persentase 100% berarti efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Tegal semakin baik, di bawah 100% berarti tidak efektif dan di atas 100% berarti sangat efektif karena bertujuan memperoleh realisasi pajak hotel dan restoran sebesar -besarnya. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam
menentukan efektifitas hanya pencapaian
target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Tabel 9. adalah hasil perhitungan efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Tegal tahun anggaran 2005-2009.
Tabel 9. Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005-2009 Efektifitas Target Pajak Realisasi Pajak PajakHotel Tahun No Hotel Restoran Hotel Restoran Restoran Anggaran (Rp) (Rp) (%) 1
2005
320.746.100
315.408.850
98,336
2
2006
345.933.000
346.566.552
100,183
3
2007
359.084.000
389.471.782
108,463
4
2008
367.077.000
213.578.537
58,184
5
2009
589.891.550
399.404.170
67,708
Rata-rata
87
Sumber: DPPKAD Kabupaten Tegal Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Tegal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran = = Efektifitas
Target penerimaan pajak hotel dan restoran 315.408.850
Tahun 2004/2005
=
x 100% = 98,336% 320.746.100
Tahun 2005/2006 =
346.566.552 =
x 100% = 100,183% 345.933.000
Tahun 2006/2007
=
389.471.78 2 359.084.000
x 100% = 108,463%
213.578.537 Tahun 2007/2008
=
x 100% = 58,184% 367.077.000 399.404.170
Tahun 2008/2009
x100%
=
x 100% = 67,708%
589.891.550 Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Tegal pada tahun 2005 sampai dengan 2007 mengalami kenaikan dari 98,336% (tidak efektif) meningkat menjadi 100,183% (efektif) di tahun 2006 kemudian di tahun 2007 meningkat menjadi 108,463% (efektif). Kenaikan tingkat efektifitas menunju kkan bahwa kinerja dalam memungut pajak hotel dan restoran meningkat semakin baik. Tingkat efektifitas pada tahun 2008 mengalami penurunan tajam sebesar 58,184% (tidak efektif) yang berarti terjadi penurunan kinerja dalam pemungutan pajak hotel dan restor an sehingga target penerimaan pajak hotel dan restoran tidak sesuai dengan yang direncanakan, penurunan kinerja disebabkan oleh para pegawai yang menyesuaikan diri terhadap penggabungan dua dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bergabung menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Selain itu, penggabungan kedua dinas tersebut menyebabkan berkas -berkas tercecer dan hilang, jadi mengakibatkan penurunannya sangat tajam. Pada tahun 2009 kembali mengalami kenaikan sebesar 67,708% (tidak efektif), hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan upaya upaya perbaikan kinerja dalam pemungutan pajak hotel dan restoran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tingkat efektifita s pemungutan pajak hotel dan restoran tidak menunjukkan progress dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal masih harus mengoptimalkan kinerja para pegawainya. 4.7. Analisis Regresi Berganda Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas atau independen yang jumlahnya lebih dari dua terhadap variabel terikat atau dependen yang termasuk variabel bebas di dalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan restoran , tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara sedangkan variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. jadi, Penelitian ini berkaitan dengan analisis kontribusi pajak hotel dan restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Tegal yang dipengaruhi oleh faktor jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, jumlah wisatawan nusantara yang dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi, Jumlah Wis atawan Nusantara di Kabupaten Tegal Tahun 2005 -2009 RPHR JHR TI JW No Tahun (Unit) (%) (Orang) (Rp) 1
2005
315.408.850
237
17,76
402.999
2
2006
346.566.552
251
5,73
419.208
3
2007
389.471.782
220
6,16
502.498
4
2008
213.578.537
172
9,57
457.992
5
2009
399.404.170
228
4,5
490.372
Sumber: DPPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan pusat statistik. Hasil analisis regresi meliputi penyajian hasil regresi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen secara statistik langkah analisis yang dilakukan adalah meliputi variabel -variabel independen secara individu, secara serentak dan asumsi klasik. Adapun Hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh antara jumlah hotel dan restoran (x1), tingkat inflasi (x2) dan jumlah wisatawan (x3) terhadap realisasi pajak hotel dan restoran (Y) baik secara bersama-sama maupun parsial. 4.7.1. Koefisien Korelasi Berganda (R) Nilai R berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antara peubah bebas x1, x2 dan x3 terhadap peubah terika t (Y). Nilai korelasi dapat bernotasi negatif maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Nilai koefisien korelasi berganda (R) dapat dilihat pada Tabel 10.
Hasil dari olah data diperoleh nilai R = 1, hal ini menunjuk kan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat bahkan dapat dikatakan sempurna antara jumlah hotel dan restoran (x1), tingkat inflasi (x2) dan jumlah wisatawan nusantara (x3) secara bersama -sama terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran (Y). Art inya apabila jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara mengalami perubahan maka sangat berpengaruh terhadap realisasi pajak hotel dan restoran yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan penelitian ini menghasil kan nilai R yang positif sehingga kenaikan jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara akan menyebabkan kenaikkan realisasi pajak hotel dan restoran. Tabel 11. Model Summary (b) M od
R
R Squ are
R Squar e Chan ge
F Cha nge
el
1
Adj uste dR Squ are
df1
Std. Error of the Estim ate
df2
Sig. F Cha nge
38449 03,70 ,999 491 a Predictors: (Constant), JW, TI, JHR b Dependent Variable: RPHR 1,000( a)
,999
,997
DurbinWatson
Change Statistics
R Squar e Chan ge
F Cha nge
df1
503,6 93
3
1
df2
,033
Sig. F Change
1,193
4.7.2. Regresi R Squared ( R 2 ) Nilai R square (R 2) disebut juga sebagai koefisien determinasi yang berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi peubah bebas (x) secara serempak di dalam menjelaskan peubah terikat (Y). Selain itu, R square dapat menunjukkan ragam naik atau turunya peubah terikat (Y) yang diterangkan oleh pengaruh linier peubah bebas (X). Ukuran nilai R square adalah semakin mendekati angka satu berarti garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan peubah terikat (Y) secara lebih baik menuju kesempurnaan. Nilai regresi R squared (R 2) dapat dilihat pada Tabel 11 Model Summary.
Nilai R2 yang terdapat dalam tabel model summary sebesar 0.999. hal ini dapat diartikan bahwa peubah bebas dalam hal ini jumlah hotel dan restoran, tin gkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara secara bersama-sama mampu menjelaskan peubah realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 99.9%, sedangkan sisanya 0,1% dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 4.7.3. Uji Global / Uji F Nilai F hitung dapat digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi kontribusi peubah bebas (secara bersama -sama) dalam menjelaskan peubah terikat. Artinya apakah memiliki pengaruh yang nyata atau bermakna. Tingkat signifikansi dapat diketahui dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nilai F hitung dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. ANOVA(b) Model
Sum of df Squares 1 Regression 2233871 3382841 610,000 Residual 1478328 4500006, 320 Total 2235349 6667341 620,000 a Predictors: (Constant), JW, TI, JHR b Dependent Variable: RPHR
Mean Square
F
3
7446237794 280530,000
503,693
1
1478328450 0006,320
Sig. ,033(a)
4
Tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 503.693 sedangkan F tabel dapat ditentukan dengan cara melihat tabel. Dalam penelitian ini besarnya derajat bebas pembilang adalah 3 sedangkan derajat bebas penyebut adalah 1 dan perpotongan keduanya pada tingkat alpha 0.05 menghasilkan F tabel sebesar 216 sehingga diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu 50 3.693 > 216. Jadi keputusannya adalah menerima hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah hotel dan restoran
(x1), tingkat inflasi (x2) dan jumlah wisatawan nusantara (x3) secara bersama-sama terhadap realisasi penerima an pajak hotel dan restoran sehingga peningkatan jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah
wisatawan
secara
bersama -sama
akan
menyebabkan
peningkatan realisasi pajak hotel dan restoran, begitu pula sebaliknya. 4.7.4. Uji t-Student / Uji t Pengaruh secara parsial adalah pengaruh secara sendiri -sendiri artinya bagaimana pengaruh X1 terhadap Y dalam kondisi X2 dan X3 dikontrol/tetap/cateris paribus. Adapun manfaat yang diperoleh dari pengaruh secara parsial adalah untuk mencari informasi dari keseluruhan peubah bebas sehingga dapat diketahui peubah yang memiliki pengaruh paling dominan atau paling besar. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Adapun nilai t hitung dapat dilihat pada Tabel 13. sebagai berikut: Tabel 13. Coefficients(a)
Model
Unstandardi zed Coefficients
Stand ardiz ed Coeff icient s
t
Sig.
Std. Error
Beta
Zero order
Parti al
31,2 36
,020
B 1
(Con stant )
JHR
TI
JW
378 968 850 4,17 5 949 431 3,08 5 137 430 92,5 06 399 6,39 0
1213 2535 9,750
Correlations
Collinearit y Statistics
Par t
Tole ranc e
VIF
B
Std. Erro r
2762 32,47 5
1,817
34,3 71
,019
,29 4
1,00 0
,884
,237
4,22 6
7246 70,40 7
,989
18,9 65
,034
,45 1
,999
,488
,243
4,11 2
123,7 90
2,315
32,2 84
,020
,39 4
1,00 0
,830
,129
7,77 5
1.
Peubah jumlah hotel dan re storan Pada taraf signifikansi 5%, nilai t tabel = 4.303 dan t hitung = 34.371, karena t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima artinya jumlah hotel dan restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini juga, dapat dilihat dari nilai Sig. = 0.019 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. koefisien regresi peubah tersebut sebesar 9.494.313,085 dan bernilai positif yang artinya setiap bertambah 1 unit jumlah hot el dan restoran akan meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 9.494.313,085 rupiah dalam setahun dan berlaku untuk sebaliknya.
2.
Peubah tingkat inflasi Pada taraf signifikansi 5%, nilai t tabel = 4.303 dan t hitung = 18.965, karena t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima artinya tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini dapat dilihat dari Sig. = 0.034 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. koefisien regresi peubah tersebut sebesar 13.743.092,506 dan bernilai positif yang artinya kenaikkan 1% tingkat inflasi akan mengakibatkan kenaikkan realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 13.743.092,506 rupiah dalam setahun tetapi sampai batas in flasi ringan dan begitu juga sebaliknya.
3.
Peubah jumlah wisatawan nusantara Pada taraf signifikansi 5%, nilai t tabel = 4.303 dan t hitung = 32.284, karena t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan hipotesis
diterima
artinya
jumlah
wisatawan
nus antara
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini dapat dilihat dari Sig. = 0.020 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%.
koefisien regresi peubah tersebut sebesar 1885.931 dan bernilai positif yang artinya setiap bertambahnya 1 orang wisatawan nusantara yang berkunjung ke objek wisata akan meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 1885. 931 rupiah dam berlaku sebaliknya. Secara parsial semua peubah bebas mempunyai pengaruh yang signifikan hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung maupun Sig, dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel sedangkan nilai Sig masih dibawah alpha 0.05 sehingga hipotesis diterima. 4.7.5. Pengujian Asumsi klasik Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui (mende teksi) ada atau tidaknya Heteroskedastisitas, Autokorelasi, Multikolinieritas pada hasil regresi yang akan dianalisis. Karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji t dan uji F yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statis tik kesimpulan akhir yang diperoleh hasilnya menjadi tidak baik. 4.7.5.1.
Multikolinieritas Berdasarkan Tabel 14. coefficient correlation (a) menunjukkan bahwa hasil korelasi antara variabel jumlah hotel dan restoran dengan jumlah wisatawan sebesar 0,873, variabel tingkat inflasi dengan jumlah wisatawan sebesar 0,869, dan variabel antara tingkat inflasi dengan jumlah hotel dan restoran sebesar 0,742. Besarnya korelasi diantara variabel bebas menunjukkan lebih kecil dari pada koefisien determinasi (R 2) 0,999, serta terdapat variabel yang semuanya berpengaruh nyata secara parsial, maka dapat diputuskan tidak terdapat multikolinieritas. Selain itu, Uji multikolinieritas tolerance
dapat dilakukan
value dan Variance
dengan
Inflation Factor
melihat (VIF),
Multikolinieritas terjadi apabila suatu variabel independen mempunyai nilai VIF > 10 dan nilai
tolerance value
dibawah 0,1. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam
Tabel 13. Coefficients (a) yang menunjukkan bahwa besarnya nilai VIF jumlah hotel dan restoran adalah 0,884, VIF tingkat inflasi sebesar 0,488 dan VIF jumlah wisatawan nusantara sebesar 0,830 yang berarti nilai VIF nya dibawah 10 serta Nilai tolerance jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara diatas 0,1 sehin gga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel-variabel bebas. Tabel 14 coefficient correlations (a) Model 1 Correlations
JW TI JHR JW TI
Covariances
JHR
4.7.5.2.
JW
TI
JHR
1,000 ,869 ,873 15323,873 77975809, 764 29853310, 293
,869 1,000 ,742 77975809,764 52514719833 9,165 14849836697 0,150
,873 ,742 1,000 29853310,293 148498366970,15 0 76304380061,165
Heteroskedastisitas Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji korelasi spearman yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 14. Pada kolom residual dapat dilih at bahwa nilai signifikansi
(sig.
(2-tailed))
masing-masing
variabel
independennya diatas 5% sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regr esi linier, dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi te rsebut tidak bias dan efisien. Tabel 15. Correlations JHR Spearm an's rho
JHR
TI
JW
residual
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)
TI
JW
residual
1,000
-,200
-,600
,600
. 5
,747 5
,285 5
,285 5
-,200
1,000
-,500
-,400
,747 5
. 5
,391 5
,505 5
-,600
-,500
1,000
-,200
,285 5
,391 5
. 5
,747 5
,600
-,400
-,200
1,000
,285
,505
,747
.
N
5
5
5
5
Selain itu, pengujian heteroskedastisitas dapat menggunakan gambar scatterplot. Hasil uji pada gambar, diketahui bahwa titik-titik (data) menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, maka memiliki arti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mempred iksi variabel terikat realisasi pajak hotel dan restoran (RPHR) berdasarkan ketiga variabel bebas
yang digunakan yaitu jumlah hotel
dan restoran (JHR), tingkat inflasi (TI), dan jumlah wisatawan nusantara (JW). S c a t t e r p lo t
R e g r e s s io n S t u d e n t iz e d R e s id u a l
D e p e n d e n t V a r ia b le : R P H R 1 .0 0 .5 0 .0 - 0 .5 - 1 .0 - 2 .0
- 1 .5
- 1 .0
- 0 .5
0 .0
0 .5
1 .0
R e g r e s s io n S t a n d a r d iz e d P r e d ic t e d V a lu e
4.7.5.3.
Uji Autokorelasi Berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh nilai DurbinWatson sebesar 1,193 yang dapat dilihat pada Tabel 16. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model regresi di dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Hal ini, sesuai dengan kriteria umum yang menyatakan apabila nilai Durbin Watson
dengan tingkat kepercayaan α = 5%
terletak antara
-2 sampai +2 maka tidak terdapat
autokorelasi. Tabel 16 Model Summary(b) Model 1
R 1,000(a)
R Square ,999
a Predictors: (Constant), JW, TI, JHR
Adjusted R Square ,997
Std. Error of the Estimate 3844903,70 491
DurbinWatson 1,193
b Dependent Variable: RPHR
4.7.6. Interpretasi Hasil Regresi Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji adanya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Hasil analisis regresi be rganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: RPHR = a + B1X1 JHR + B2X2 TI + B3X3 JW + ei RPHR = -3789688504,175 + 9494313,085 JHR + 13743092,506 TI + 3996,390 JW Keterangan: RPHR
= Realisasi Pajak Hotel dan Restoran (Rupiah)
A
= Konstanta
b1, b2, b3
= Koefisien regresi
ei
= Variabel pengganggu
X1
= Jumlah Hotel dan Restoran ( unit )
X2
= Tingkat Inflasi ( persen )
X3
= Jumlah Wisatawan Nusantara ( orang ) Dari persamaan hasil regresi diatas menunjukkan bahwa nilai Y
(Realisasi Pajak Hotel dan Restoran) jika tidak dipengaruhi oleh Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi, Jumlah Wisatawan Nusantara atau bisa juga dikatakan nilai ketiga variabel Independen (yang mempengaruhi) tersebut adalah 0, sehingga nilai realisasi pajak hotel dan restoran adalah sebesar -3789688504,175. 1. Jumlah Hotel dan Restoran = 9494313,085. Dari hasil regresi berganda diatas, tanda parameter untuk Jumlah Hotel dan Restoran adalah positif yaitu 9494313,085 yang akan menunjukkan bahwa apabila jumlah hotel dan re storan naik atau bertambah 1 unit, maka akan mengakibatkan naiknya realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 9494313,085 rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (cateris paribus). Jumlah hotel dan restoran sesuai dengan hipotesis pen elitian karena apabila
jumlah hotel dan restoran bertambah akan mengakibatkan naiknya realisasi pajak hotel dan restoran. 2. Tingkat Inflasi = 13743092,506. Tanda parameter untuk tingkat inflasi adalah positif
yaitu
13743092,506 dan hasil output olah dat a menunjukkan angka yang signifikan. Jadi, kenaikan inflasi sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 13743092,506 rupiah dengan asumsi variabel yang lain tetap (cateris paribus). Kenaikan tingkat inflasi tidak menuru nkan realisasi pajak hotel dan restoran, hal ini
dikarenakan nilai rata -rata tingkat inflasi di
Kabupaten Tegal dari tahun 2005 sampai tahun 2009 sebesar 8,74% per tahun lebih kecil dari 10% per tahun sehingga tergolong inflasi ringan. Jika inflasi masih tergolong ringan, maka inflasi ini memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat produsen menjadi bergairah bekerja atau terdapat insetif untuk bekerja, menabung maupun mengadakan investasi. 3. Jumlah Wisatawan Nusantara = 3996,390 Dari hasil regresi berganda diatas, tanda parameter untuk Jumlah wisatawan nusantara adalah positif yaitu 3996,390 yang akan menunjukkan
bahwa
apabila
jumlah
wisatawan
nusantara
bertambah 1 orang, maka akan mengakibatkan naiknya realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 3996,390 rupiah, hasil regresi dengan asumsi variabel yang lain tetap (cateris paribus). Jumlah hotel dan restoran sesuai dengan hipotesis penelitian karena apabila jumlah wisatawan nusantara bertambah akan mengakibatkan naiknya realisasi pajak hotel dan restoran. 4.8. Upaya Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada 9 orang petugas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal diperoleh informasi sebagai berikut:
1.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam menetapkan target penerimaan pajak hotel dan restoran. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan target penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan atas potensi yang ada di setiap wilayah Kabupaten
Tegal,
anggaran
belanja
daerah,
laporan
income
(pemasukan) dari wajib pajak, jumlah dan besarnya hotel dan restoran, jumlah pengunjung hotel dan restoran, perkembangan industri dibidang hotel. 2.
Tarif minimum pajak yang dikenakan di Kabupaten Tegal. Sesuai dengan Perda No.5 tahun 1998 bab 3 tentang dasar pengenaan dan tarif pajak di dalam pasal 5 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restora dan pasal 6 menyebutkan bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pungutan pajak hotel minimum di Kabupaten Tegal sebesar Rp. 150.000 per bulan dan pajak restoran sebesar Rp. 15.000 per bulan.
3.
Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal. Petugas pajak menghadapi beberapa kendala dalam memungut pajak hotel dan restoran. Apabila kendala tersebut tidak dapat diatasi atau diminimalisasikan maka akan mengurangi besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran. Adapun kendala -kendala yang dihadapi petugas pajak dalam memungut pajak hotel dan restoran seperti: w ajib pajak yang kurang disiplin dalam membayar pajak atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, s epinya pengunjung sering dijadikan alasan oleh para wajib pajak , kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar pajak, serta sektor kesejahteraan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel dan restoran ketika kesejahteraan masyarakat meningkat
akan terjadi
peningkatan
pendapatan dan ketika kesejahteraan masyarakat menurun, pendapatan pun akan turun. 4.
Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala -kendala
Dalam rangka mengatasi kendala -kendala yang dihadapi petugas pemungut pajak hotel dan restoran, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melakukan beberapa usah a seperti mengadakan sosialisasi tentang pajak hotel dan restoran, memberikan pengarahan kepada pemilik restoran untuk melakukan promosi di tempat -tempat wisata dan memasang iklan, petugas pajak mencari objek pajak baru serta melakukan penagihan langsung k epada wajib pajak agar mengurangi besarnya tunggakan pajak. 5.
Upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak hotel dan restoran, upaya – upaya tersebut meliputi: diadakannya sosialisasi terhadap pemilik hotel dan restoran, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak hotel dan restoran, mengadakan pendataan ulang atau tertib administrasi
di setiap
kecamatan yang bertujuan untuk melihat perkembangan wajib pajak baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak serta melakukan pengawasan terhadap w ajib pajak apakah sudah membayarkan kewajibanya. 4.9. Implikasi Manajerial Hasil penelitian mengenai kon tribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal masih relatif kecil dan tingkat efektifitasnya tidak menunjukkan progres dalam artian fluktuatif dari tahun ke tahun. Pengelolaan pajak hotel dan restoran yang efektif akan menghasilkan pendapatan pajak hotel dan restoran yang maksimal dan diharapkan akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) s ehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu meningkatkan efektifitas pajak hotel dan restoran. Tingkat efektifitas di dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan pencapaian target pajak hotel dan restoran sehingga menentukan efektif atau tidak efektif berdasarkan pada dapat atau tidaknya target pajak hotel dan
restoran terealisasikan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektifitas pajak hotel dan restoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus dapat meningkatkan realisasi pajak hotel dan rest oran dengan mendukung kegiatan yang dilakukan pihak hotel seperti promosi tentang hotel. Adapun kegiatan promosi yang dilakukan pihak hotel meliputi advertising yang merupakan suatu kegiatan promosi melalui media cetak atau media alektronik, public relation adalah kegiatan yang menggunakan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat secara luas dengan bermacam macam kegiatan yang berkaitan dengan operasional hotel dan tugas utamanya memelihara citra hotel dimata tamu dan masyarakat secara luas, serta apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hotel maka public relation bertanggung jawab meluruskan misalnya dengan meralat di surat kabar atau melakukan wawancara dengan wartawan, sales adalah kegiatan penjualan dengan menggu nakan alat bantu seperti slide presentasi, brosur, leaflet, dan lain-lain, serta kegiatan promosi yang terakhir adalah personal selling yang merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan melakukan bujukan kepada calon tamu dengan harapan dapat memutu skan kepastian akan membeli produk hotel yang ditawarkan . Hasil persamaan regresi di peroleh bahwa jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara merupakan penyumbang realisasi pajak hotel dan restoran sebesar 99,9%. Oleh ka rena itu, implikasi manajerial yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan jumlah hotel dan restoran adalah memaksimalkan penarikan pajak hotel dan restoran seperti bekerja lebih keras dalam menggali atau menjaring wajib pa jak baru yang belum terdata dan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu melakukan promosi pariwisata Kabupaten Tegal baik melalui media elektronik maupun media cetak serta melakukan kerjasama dengan pihak biro perjalanan wisata.
KESIMPULAN DAN SARAN
A.
Kesimpulan Berdasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab -bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan A sli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal tahun anggaran 2005 – 2009 masih relatif kecil akan tetapi dapat dikatakan cukup baik karena peneriman pajak hotel dan restoran cenderung mengalami kenaikan rata -rata sebesar 12,82% per tahun.
2.
Variabel Jumlah hotel dan rest oran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara berpengaruh signifikan dan positif terhadap realisasi pajak hotel dan restoran dengan asumsi cateris paribus.
3.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asl i Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran meliputi mengadakan sosialisasi terhadap pemilik restoran dan hotel, Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak hotel dan restoran, mengadakan pendataan ulang/tertib administrasi
di setiap kecamatan un tuk melihat
perkembangan wajib pajak yang sudah ada. B.
Saran Adapun saran dari penulis dalam rangka upaya peningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran, sebaiknya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal a dalah:
Menerbitkan peraturan perundang -undangan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penagihan pajak daerah yang d i dalamnya antara lain menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan penagihan aktif, mulai dari tata cara, mekanisme kerja, hingga pengangkatan personil, baik dalam hal penyegelan, penyitaan, maupun pelelangan, hal ini dimaksudkan agar wajib pajak lebih disiplin.
Harus gencar menerapkan ultimatum penagihan dengan surat paksa kepada wajib pajak karena hal tersebut merupakan langkah konkret untuk mengatasi wajib pajak yang tingkat kepatuhan dalam
membayar pajak hotel dan
restoran sangat rendah.
Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait baik itu kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas pariwisata maupun pihak wajib pajak itu sendiri s erta pihak-pihak lain supaya kerjasama yang saling menguntungkan antara semua pihak dapat terealisasi.
DAFTAR PUSTAKA
Agung, B.N. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian de ngan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset. Dorojatun. 2007. Sistem Penerimaan Pajak Sarang Burung Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal. Skripsi pada jurusan: Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Fatchanie. 2007. Analisis Efis iensi Dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman. Skripsi pada judul: Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mansur dan T.H Wardoyo. 2004. Pajak Terapan Brevet A & B Pemahaman dalam Kerangka Hukum Pajak 2004. Jakarta: TaxSys. Mardiasmo. 2008. Perpajakan edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset. Mauludin. 2002. Manajemen Keuangan STIEMARA. Malang: STIEMARA. Prasetyo, H.U. 2006. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004. Skripsi pada jurusan: Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Rahmanto. 2007. Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000 -2004. Skripsi pada jurusan: Ekon omi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Siahaan, P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suharyadi dan Purwanto. 2009. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat. Sulaiman. 2002. Jalan Pintas Menguasai SPSS. Yogyakarta: ANDI.
http://www.Tegal.co.id. [ diakses: l 4-01-10]. http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/603/bab2.pdf?...5%20 [ diakses 04-01-10; 23.48 WIB]. http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/982/bab4b.pdf? sequence. [ diakses 27-03- 10; 11.44 WIB]. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar -perhotelan-definisi-hotel .html.22.57, [ diakses 8-04- 10; 00.56 WIB]. http://jurnal.budiluhur.ac.id/wp -content/uploads/2007/01/skets -v2-n1-maret2006artikel3.pdf, [ diakses 07-01-10; 12.55 WIB]. http://abectipub.wordpress.com/2008/12/16/mengenal -jenis-jenis-restoran/ [ diakses 05-01-10; 00.06 WIB ]. http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi [ diakses 18-03-10; 15.21 WIB]. http://tegal.site11.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=bl og&id=10&Itemid=11, [diakses 22-04-10; 11.31 WIB]. http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=purwahamba+indah+tahu n+2008&meta= &aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=337ae19756b80444 [ diakses 28-0410; 19:17 WIB]
LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Kuesioner
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TEGAL
Saya Dwi Tiyasari Komala, NIM H24061905 adalah mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Program Studi Manajemen. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Tegal untuk tugas karya akhir saya. Kiranya Bapak bersedia untuk berpartisipasi dengan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis melalui kuesioner ini.
Nama Responden
:
Kecamatan
:
Jenis Pajak
: Pajak Hotel / Pajak Restoran ( coret salah satu )
Daftar Pertanyaan: 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menetapkan target penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran? 2. Berapakah tarif minimum pajak yang dikenakan di kecamatan tersebut? 3. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel dan restoran di kecamatan tersebut? 4. Usaha apa saja yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mengatasi masalah pemungutan pajak hotel dan pajak restoran? 5. Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan pajak restoran?
Lampiran 2. Peta Kabupaten Tegal
Lampiran 3. Data Jumlah Hotel kabupaten Tega l dari Tahun 2005 Sampai 2009
DATA JUMLAH HOTEL KABUPATEN TEGAL DARI TAHUN 2005 SAMPAI 2009 JUMLAH HOTEL
NO
TAHUN
1
2005
39
2
2006
40
3
2007
40
4
2008
40
5
2009
42
( UNIT )
Lampiran 4. Data Jumlah Restoran Kabup aten Tegal dari Tahun 2005 sampai 2009
DATA JUMLAH RESTORAN KABUPATEN TEGAL DARI TAHUN 2005 SAMPAI 2009 JUMLAH RESTORAN
NO
TAHUN
1
2005
198
2
2006
211
3
2007
180
4
2008
175
5
2009
186
( UNIT )
Lampiran 5. Data Jumlah Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal dari Tahun 2005 Sampai 2009
DATA JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN TEGAL DARI TAHUN 2005 SAMPAI 2009 JUMLAH HOTEL DAN RESTORAN
NO
TAHUN
1
2005
237
2
2006
251
3
2007
220
4
2008
215
5
2009
228
( UNIT )
Lampiran 6. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 Sampai 2009 REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2005 SAMPAI 2 009 TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2005
2006
2007
2008
2009
315.408.850
346.566.552
389.471.782
213.578.537
399.404.170
1. DIPENDA / DPPKAD
93.602.500
136.880.000
144.300.000
85.605.000
128.590.000
2. DINAS KOP,UKM,PASAR
11.779.050
12.421.400
12.274.600
12.064.500
12.048.500
3. DISHUBPAR
210.027.300
197.265.152
232.897.182
115.909.037
258.765.670
URAIAN
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
Lampiran 7. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2005 Sampai 200 9 DATA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2005 SAMPAI TAHUN 2009
NO
JENIS PENDAPATAN
TAHUN 2005
TAHUN 2006
TAHUN 2007
TAHUN 2008
TAHUN 2009
3
4
5
6
7
PAJAK DAERAH
10.639.015.045
11.258.683.741
12.674.642.395
13.834.520.432
14.749.729.349
RETRIBUSI DAERAH
27.372.618.510
27.155.635.933
29.265.378.263
31.955.496.756
41.975.784.168
HASIL PERUSAHAAN
5.458.609.655
2.621.798.131
2.554.772.183
3.714.992.223
4.153.653.697
4.545.186.098
12.283.564.551
18.842.135.261
9.991.953.788
9.480.671.365
48.015.429.308
53.319.682.356
63.336.928.102
59.496.963.199
70.359.838.579
ASLI DAERAH
1
2
MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lampiran 8. Data Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Dari Tahun 2005 Sampai 2009
DATA TINGKAT INFLASI KABUPATEN TEGAL DARI TAHUN 2005 SAMPAI 2009 TAHUN
TINGKAT INFLASI (%)
2005
17.76
2006
5.73
2007
6.16
1008
9.57
2009
4.5
Lampiran 9. Data Arus Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Tegal Tahun 2005
DATA ARUS WISATAWAN NUSANTARA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 OBJEK WISATAWAN CACABAN NO BULAN WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH 1 JANUARI 15.856 1.585 17.441 17.504 3.639 21.143 1.031 311 1.342 2 FEBRUARI 8.394 1.190 9.584 5.677 2.281 7.958 629 208 837 3 MARET 7.938 790 8.728 5.906 2.674 8.580 604 243 847 4 APRIL 10.072 1.831 11.903 7.325 6.165 13.490 969 362 1.331 5 MEI 13.351 1.776 15.127 6.742 3.739 10.481 1.063 465 1.528 6 JUNI 21.783 7.029 28.812 12.626 8.481 21.107 642 245 887 7 JULI 17.077 5.397 22.474 10.622 6.423 17.045 909 383 1.292 8 AGUSTUS 10.965 1.661 12.626 4.313 1.450 5.763 809 394 1.203 9 SEPTEMBER 10.618 1.279 11.897 7.091 2.143 9.234 706 342 1.048 10 OKTOBER 3.082 423 3.505 2.179 817 2.996 430 166 596 11 NOVEMBER 50.799 4.307 55.106 36.108 17.516 53.624 3.051 1.093 4.144 12 DESEMBER 10.549 1.426 11.975 4.323 1.631 5.954 924 467 1.391 180.484 28.694 209.178 120.416 56.959 177.375 11.767 4.679 16.446 JUMLAH OBJEK WISATA GUCI
OBJEK WISATA PUR'IN
JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA 39.926 18.379 18.155 26.724 27.136 50.806 40.811 19.592 22.179 7.097 112.874 19.320 402.999
Lampiran 10. Data Arus Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Tegal Tahun 2006
DATA ARUS WISATAWAN NUSANTARA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NO
BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
OBJEK WISATA GUCI OBJEK WISATA PUR'IN OBJEK WISATA CACABAN WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH 16.410 2.398 18.808 8.568 4.398 12.966 809 378 1.187 7.599 803 8.402 3.355 1.106 4.461 590 282 872 12.427 1.427 13.854 3.839 1.269 5.108 768 304 1.072 12.091 1.752 13.843 5.880 2.643 8.523 1.459 627 2.086 12.314 1.490 13.804 7.047 2.055 9.102 843 331 1.174 29.870 9.996 39.866 21.201 12.617 33.818 1.143 590 1.733 17.480 5.937 23.417 12.619 4.627 17.246 1.617 683 2.300 15.031 2.355 17.386 4.014 1.278 5.292 1.133 502 1.635 8.997 1.310 10.307 3.482 1.045 4.527 1.070 403 1.473 38.284 3.674 41.958 38.884 13.730 52.614 2.176 897 3.073 17.212 2.348 19.560 5.435 1.835 7.270 924 378 1.302 11.011 1.436 12.447 4.309 1.584 5.893 590 239 829 198.726 34.926 233.652 118.633 48.187 166.820 13.122 5.614 18.736
JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA 32.961 13.735 20.034 24.452 24.080 75.417 42.963 24.313 16.307 97.645 28.132 19.169 419.208
Lampiran 11. Data Arus Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Tegal Tahun 2007
DATA ARUS WISATAWAN NUSANTARA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007
NO
BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
OBJEK WISATA GUCI OBJEK WISATA PUR’IN OBJEK WISATA CACABAN WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH 23.622 3.639 27.261 14.238 5.412 19.650 1.514 605 2.119 3.821 153 3.974 5.256 2.404 7.660 1.071 428 1.499 10.253 1.034 11.287 7.787 3.725 11.512 1.251 633 1.884 10.047 959 11.006 9.818 4.575 14.393 1.604 771 2.375 13.174 1.668 14.842 9.072 4.188 13.260 1.170 472 1.642 21.954 4.161 26.115 26.371 19.408 45.779 1.088 467 1.555 29.914 6.311 36.225 11.542 6.504 18.046 1.016 423 1.439 13.790 2.148 15.938 5.901 2.560 8.461 739 294 1.033 5.021 494 5.515 5.316 3.248 8.564 615 275 890 59.546 6.855 66.401 47.251 22.203 69.454 1.759 928 2.687 8.734 1.145 9.879 6.515 2.358 8.873 464 216 680 8.898 1.133 10.031 13.929 5.909 19.838 479 252 731 208.774 29.700 238.474 162.996 82.494 245.490 12.770 5.764 18.534
JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA 49.030 13.133 24.683 27.774 29.744 73.449 55.710 25.432 14.969 138.542 19.432 30.600 502.498
Lampiran 12. Data Arus Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Tegal Tahun 2008
DATA ARUS WISATAWAN NUSANTARA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBJEK WISATA GUCI OBJEK WISATA PUR’IN OBJEK WISATA CACABAN BULAN WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH 16.617 2.527 19.144 10.269 4.387 14.656 907 450 1.357 JANUARI 9.290 945 10.235 3.995 1.506 5.501 741 407 1.148 FEBRUARI 10.733 1.651 12.384 6.245 2.169 8.414 820 500 1.320 MARET 8.986 1.403 10.389 5.570 2.252 7.822 547 321 868 APRIL 17.617 3.656 21.273 8.816 2.651 11.467 526 286 812 MEI 25.954 6.585 32.539 24.184 11.136 35.320 724 430 1.154 JUNI 23.822 5.558 29.380 6.372 6.399 12.771 570 336 906 JULI 13.634 2.205 15.839 6.093 3.480 9.573 732 427 1.159 AGUSTUS 2.108 122 2.230 1.554 411 1.965 277 169 446 SEPTEMBER 59.766 7.363 67.129 46.565 19.992 66.557 3.001 1.600 4.601 OKTOBER 7.619 1.343 8.962 7.776 2.979 10.755 941 546 1.487 NOVEMBER 8.422 1.420 9.842 12.062 5.448 17.510 152 925 1.077 DESEMBER 204.568 34.778 239.346 139.501 62.810 202.311 9.938 6.397 16.335 JUMLAH
JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA 35.157 16.884 22.118 19.079 33.552 69.013 43.057 26.571 4.641 138.287 21.204 28.429 457.992
Lampiran 13. Data Arus Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Tegal Tahun 2009
DATA WISATAWAN NUSANTARA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBJEK WISATA GUCI OBJEK WISATA PUR’IN OBJEK WISATA CACABAN BULAN WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA WISATAWAN NUSANTARA DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH DEWASA ANAK JUMLAH 25.615 5.146 30.761 15.054 5.987 21.041 1.319 678 1.997 JANUARI 6.269 840 7.109 5.098 1.992 7.090 817 424 1.241 FEBRUARI 9.172 1.272 10.444 7.109 3.183 10.292 964 523 1.487 MARET 10.993 1.546 12.539 7.128 2.579 9.707 1.215 670 1.885 APRIL 4.704 315 5.019 8.043 3.793 11.836 875 508 1.383 MEI 12.824 2.170 14.994 22.512 12.172 34.684 770 460 1.230 JUNI 16.270 2.633 18.903 10.212 4.671 14.883 1.352 786 2.138 JULI 7.453 1.142 8.595 3.862 1.083 4.945 1.742 846 2.588 AGUSTUS 60.986 6.037 67.023 42.904 19.169 62.073 3.522 1.348 4.870 SEPTEMBER 16.898 2.097 18.995 12.365 3.436 15.801 0 0 0 OKTOBER 19.736 3.430 23.166 10.183 2.534 12.717 761 401 1.162 NOVEMBER 25.139 8.492 33.631 10.601 2.474 13.075 727 341 1.068 DESEMBER 216.059 35.120 251.179 155.071 63.073 218.144 14.064 6.985 21.049 JUMLAH
JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA 53.799 15.440 22.223 24.131 18.238 50.908 35.924 16.128 133.966 34.796 37.045 47.774 490.372
Lampiran 14. Data Arus Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Tegal dari Tahun 2005 sampai 2009
DATA ARUS WISATAWAN NUSANTARA DI KABUPATEN TEGAL DARI TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009 NO
TAHUN
1 2 3 4 5
2005 2006 2007 2008 2009
JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA ( ORANG ) 402.999 419.208 502.498 457.992 490.372
