ANALISIS PELAKSANAAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Download FISIPOL-UIR. Jurnal Siasat., Volume 9 (2), hal 116-125 (2015). ANALISIS PELAKSANAAN PROSES. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR...
0 downloads 478 Views 280KB Size
Download PDF
Love PNG Images
FISIPOL-UIR

Jurnal Siasat., Volume 9 (2), hal 116-125 (2015)

ANALISIS PELAKSANAAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SELATAN KOTA PEKANBARU Hendry Andry, S.Sos., M.Si a

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Islam Riau b Jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indonesia Email: [email protected]

Abstract Pendapatan Asli Daerah (PAD) is a predicated on the acceptance contributions tax areas such as Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) which practice in Riau Province conducted in Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau Province on system administration one office function, take over administration system (Samsat) South of Pekanbaru. With regard to the Local Government of Riau rulemaking no 08 in the 2012’s about implementing BBNKB instructions by Dispenda Riau Province which should ideally be socialized to people as the object of taxation on owner motor vehicle from outside in the region Riau Province (non-BM) so that the vehicle to demoted the non police number region plate or BM number which is a sign of the legalt area of Riau Province. The problem research that are found, analyzed situation by using indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. From the results in the research Implementation behind the name of motor vehicles At the offices administrative system, uniform one stop South of Pekanbaru were carried out. Key Word : communication, resources, disposition,bureaucratic

Abstrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya bersumber dari kontribusi penerimaan pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dalam pelaksanaannya di Provinsi Riau dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Selatan Kota Pekanbaru. Berkaitan dengan BBNKB, Pemerintah Provinsi Riau membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksana BBNKB yang oleh pihak Dispenda Provinsi Riau yang idealnya harus disosialisasikan kepada masyarakat selaku objek pajak memutasikan kendaraannya ke nomor polisi atau plat BM yang merupakan tanda nomor kendaraan untuk daerah Provinsi Riau.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Selatan Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini permasalahan yang ditemukan dilapangan dianalisis dengan menggunakan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Kata Kunci : komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi

HENDRY ANDRY

PENDAHULUAN Pemberlakuan otonomi daerah membuat pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk. mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah ini diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sebagian lagi diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBD dijelaskan tentang penggunaan biaya pembangunan dan belanja rutin daerah seperti gaji pegawai negeri sipil, penyediaan alat-alat kantor, dan berbagai pengeluaran lainnya. Adapun sumber-sumber APBD untuk membiayai pembangunan selama tahun anggaran diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD salah satunya bersumber dari kontribusi penerimaan pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut (BBNKB) yang dalam pelaksanaannya di Provinsi Riau dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Selatan Kota Pekanbaru. Untuk meningkatkan PAD dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor dan untuk memberikan layanan prima kepada wajib pajak, Dispenda Provinsi Riau meresmikan Unit Pelayanan Samsat Keliling, yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat berkenaan dengan urusan pajak kendaraan termasuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan tinggi dan merasa kekurangan waktu jika mengurus langsung ke kantor Samsat. Berkaitan dengan BBNKB, Pemerintah Provinsi Riau membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksana BBNKB yang oleh pihak Dispenda

Provinsi Riau idealnya disosialisasikan kepada masyarakat selaku objek pajak atau pemilik kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah Provinsi Riau (non BM) supaya memutasikan kendaraannya ke nomor polisi atau plat BM yang merupakan tanda nomor kendaraan untuk daerah Provinsi Riau, melalui kantor samsat. Selain itu dibuat juga peraturan Gubernur Riau nomor 37 tahun 2013 tentang keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (kedua) di Provinsi Riau tahun 2013. Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari sektor pajak BBNKB ini, Dispenda Provinsi Riau melaksanakan razia penertiban kendaraan bernomor polisi non-BM sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Razia dilakukan secara menyeluruh, artinya semua kendaraan yang berasal dari luar daerah ketika ada razia maka akan dijaring terlebih dahulu meskipun kendaraan tersebut hanya sekedar numpang lewat di daerah Riau khususnya kota Pekanbaru untuk kemudian di data. Razia ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dari pelaksanaan razia pada tahun 2013 terjaring kendaraan bernomor polisi non BM sebagaimana terlihat pada tabel sbb : Tabel 1: Jumlah Kenderaan Yang Terjaring Razia No

Tahap Operasi

1

2

1

Razia Tahap Pertama

2

Razia Tahap Kedua

3

Razia Tahap Ketiga

Lokasi Razia

Jumlah Kendaraan Terjaring Razia

3 Jl. Arifin Ahmad

4 56 Unit

Jl.Jenderal Sudirman

49 Unit

Jl. Arengka I

45 Unit

Jumlah

150 Unit

Sumber : Olahan data Dispenda Provinsi Riau 2013

Tabel ini menjelaskan tim gabungan bentukan Dispenda Provinsi Riau melaksanakan razia tahunan sebanyak 3 kali dengan lokasi yang

ANALISIS PELAKSANAAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDRAAN BERMOTOR PADA..

berbeda. Razia yang dilakukan bertujuan untuk menjaring kendaraan yang bernomor polisi non BM. Dari razia yang dilakukan terjaring 150 unit kendaraan dan yang paling banyak terjaring pada razia tahap pertama sebanyak 56 kendaraan yang rata-rata di dominasi kendaraan minibus. Tabel ini juga menjelaskan bahwa masih banyak kendaran non BM yang beroperasi di daerah Pekanbaru khususnya yang berpotensi merugikan daerah Riau pada umumnya. Hal ini dilihat dari terjadinya kerusakkan jalan di kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, dimana biaya untuk perawatan dan perbaikannya menggunakan dana pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Sementara pemilik kendaraan bernomor polisi non BM yang beroperasi di Pekanbaru khususnya dan di Riau pada umumnya malah membayarkan pajak kendaraanya ke daerah asal masing-masing kendaraan tersebut. Berikut tabel data kendaraan yang melakukan mutasi/BBNKB dari tahun 2013 :

Dari data kendaraan yang melakukan bea balik nama pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa mutasi masuk lebih kecil dibandingkan dengan mutasi keluar. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dispenda untuk dapat mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan PAD dari sektor BBNKB, mengingat masih banyaknya kendaraan yang berasal dari luar daerah yang beroperasi dan berdomisili di daerah Riau khususnya kota Pekanbaru yang jika dikelola dengan baik akan merupakan sumber PAD yang sangat besar. Dalam penelitian ini permasalahan yang ditemukan dilapangan dianalisis dengan menggunakan indikator Komununikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dikemukakan oleh Edward III (dalam Indianahino : 2009 : 31).

Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan proses pemutasian atau BBNKB di instansi atau Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Selatan yang didalamnya terdapat beberapa instansi terkait sebagai berikut: 1. Kepolisian Daerah Pekanbaru Kota. 2. Pemerintah Daerah Provinsi Riau yaitu Dinas Pendapatan Daerah Riau. 3. Departemen Keuangan yaitu PT Jasa Raharja cabang Kota Pekanbaru. Adapun tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis(UPT) Samsat menurut Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2012 adalah : 1. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan yang bersifat teknis operasional di bidang pendapatan. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan pemungutan pajak Daerah diwilayah kerja masingmasing UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal4; b. Melaksanakan pelayanan Samsat; c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah; d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan pendapatan; e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan; f. Menyampaikan laporan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Dari fenomena dilapangan dan dari sumber data Dispenda Provinsi Riau tentang kendaraan non BM yang terjaring razia ternyata masih banyak kendaraan bernomor polisi non BM yang beroperasi di kota Pekanbaru. Hal ini diindikasikan terjadi karena : 1.

Masih kurangnya kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan peraturan gubernur ini sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

HENDRY ANDRY

2.

3.

Masih kurang maksimalnya pegawai dalam melaksanakan tugasnya seperti lambatnya proses mengeluarkan plat nomor kendaraan yang baru melaksanakan Bea Balik Nama Kendaraan, Masih Kurangnya peran birokrasi yang menangani Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 sehingga pemberian sanksi tidak dilakukan.

PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian dan fenomena yang ditemukan diketahui bahwa pendapatan pajak BBNKB yang dilakukan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat pemilik kendaraan bernomor polisi non BM. Supaya penerimaan pajak BBNKB ini berjalan efektif dan dapat terealisasikan dengan sempurna dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan maka instansi terkait harus berperan aktif dalam mensosialisasikan kebijakan dimaksud.

METODE PENELITIAN Jenis metode dalam penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif. Pengamatan penelitian menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti kuisioner, wawancara, observasi, dan setelah data terkumpul semua kemudian peneliti mengelompokkan data tersebut menurut jenis, dan bentuknya, dan kemudian data tersebut diolah dengan analisis univeariate; yaitu seluruh hasil penelitian dikumpulkan kemudian di tabulasikan kedalam bentuk tabel frekuensi, kemudian hasil dikaitkan dengan teori-teori yang terdapat pada daftar pustaka, kemudian diambil suatu kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Kantor Samsat Selatan, Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Seksi Penerimaan PKB & BBNKB dan masyarakat dengan total keseluruhannya berjumlah 39 orang.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk unsur Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Kepala Kantor Samsat Selatan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pajak Daerah, dan Kepala Seksi Penerimaan PKB & BBNKB, adalah teknik penarikan sampel sensus sampling dimana keseluruhan populasi yang berjumlah 4 orang dijadikan sebagai sampel penelitian, kemudian untuk unsur masyarakat menggunakan teknik penarikan sampel purpossive sampling insidental yang dalam penelitian ini diambil sebanyak 35 orang karena dianggap sudah memenuhi sampel yang diinginkan. Dengan demikian total sampel penelitian ini berjumlah 39 orang. Dalam penelitian ini permasalahan yang ditemukan dilapangan dianalisis dengan menggunakan indikator Komununikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dikemukakan oleh Edward III (dalam Indianahino : 2009 : 31). 1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan para kelompok sasaran/target group. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan/program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi

ANALISIS PELAKSANAAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDRAAN BERMOTOR PADA..

seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/ kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk berada dalam aras yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. 4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standart operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur birokrasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar

biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari pengaruh weberian yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya bersumber dari kontribusi penerimaan pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dalam pelaksanaannya di Provinsi Riau dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Selatan Kota Pekanbaru. Dari data kendaraan yang melakukan bea balik nama pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa mutasi masuk lebih kecil dibandingkan dengan mutasi keluar. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dispenda untuk dapat mengoptimalkan upaya meningkatkan PAD dari sektor BBNKB, mengingat masih banyaknya kendaraan yang berasal dari luar daerah yang beroperasi dan berdomisili di daerah Riau khususnya kota Pekanbaru yang jika dikelola dengan baik akan merupakan sumber PAD yang sangat besar, dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Riau No 8 tahun 2012 Dalam penelitian ini permasalahan yang ditemukan dilapangan dianalisis dengan menggunakan indikator Komununikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Edward III (dalam Indianahino : 2009 : 31). ANALISIS PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SELATAN KOTA PEKANBARU KOMUNIKASI Komunikasi formal, biasanya adalah bentuk komunikasi dalam jalur organisasi formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan dan tertulis sesuai dengan prosedur secara fungsional yang berlaku, juga memiliki arus komunikasi atasan ke bawahan atau sebaliknya. Dari kuisioner penelitian yang disebarkan didapatkan jawaban dan tanggapan responden sbb :

HENDRY ANDRY

SUMBER DAYA

Tabel 4 diatas menggambarkan 46% atau 18 orang responden memberikan jawaban pada kategori cukup terlaksana hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan BBNKB dari indikator komunikasi ditanggapi responden cukup terlaksana. Dan jika dilihat dari teknik pengukuran indikator maka jumlah tersebut memang tepat berada pada kategori cukup terlaksana dengan range 33%-65%. Dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai kantor samsat selatan bahwa bentuk komunikasi yang terjalin antara pihak samsat dengan masyarakat hanya berupa sosialisasi melalui spanduk yang di pampang di depan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, kemudian selebaran yang ditempel pada mading di kantor Samsat dan media massa seperti koran. Komunikasi seperti ini tentulah belumlah maksimal sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mengetahui akan keberadaan peraturan gubernur ini. Sebagian masyarakat ada yang mengetahui, namun tidak memahami prosedur yang harus dilalui ketika ingin mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut, sehingga banyak masyarakat yang terkesan acuh terhadap peraturan yang ada, Seharusnya pihak pemerintah daerah dalam hal ini pegawai kantor Samsat harus lebih gencar lagi untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga pencapaian target dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai secara maksimal.

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya dimaksud yaitu pegawai kantor samsat sebagai pelaksana kebijakan apakah sudah masuk kedalam kriteria berkualitas atau sebaliknya. Disamping itu sumber daya lainnya juga memiliki peran penting yaitu sumber daya finansial ataupun biaya dan sarana pendukung lainnya. Dalam pembayaran pajak sering kali masyarakat mengalami kesulitan, kurang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh pegawai kantor samsat selaku sumber daya organisasi. Jawaban / penilaian responden untuk indikator sumber daya dari kuisioner yang disebar dapat dilihat pada tabel berikut :

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui 41% atau 16 orang responden memberikan jawaban pada kategori cukup terlaksana hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan BBNKB dari indikator sumber daya ditanggapi atau dinilai oleh responden cukup terlaksana. Jika diukur dari dari teknik pengukuran indikator maka jumlah tersebut memang berada pada kategori cukup terlaksana dengan ukuran nilai persentasenya 33%-65%. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat belum puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai kantor samsat. Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Samsat Selatan Kota Pekanbaru diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di Kantor Samsat untuk mengurus BBNKB telah cukup baik, karena jumlah sumber daya yang ada terdiri dari berbagai bidang ilmu serta mempunyai keahlian yang cukup baik, namun hal tersebut berbeda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat selaku objek pajak, dimana kebanyakan dari masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan yang

ANALISIS PELAKSANAAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDRAAN BERMOTOR PADA..

diberikan oleh pegawai kantor samsat karena ketika masyarakat telah mengurus Bea Balik Nama kendaraannya, plat nomor kendaraan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama baru bisa dikeluarkan oleh pihak Kantor Samsat, sehingga masyarakat mengeluhkan hal tersebut dimana ketika masyarakat ingin menggunakan kendaraan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari menjadi terkendala akibat plat nomor kendaraan yang belum keluar. Namun dari pihak Kantor Samsat selalu berusaha agar permasalahan tersebut segera teratasi, agar antusiasme masyarakat dalam membayar pajak akan semakin meningkat dari hari ke hari, sehingga pencapaian Pendapatan Asli Daerah akan terlaksana secara maksimal. DISPOSISI Disposisi yaitu karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau karakter yang menempel pada pegawai yang ada di kantor Samsat Selatan Kota Pekanbaru. Bagaimana para pegawai dalam memberikan penjelasan kepada wajib pajak apakah mudah dimengerti atau justru sulit untuk dimengerti, selain itu bagaimana kepedulian pegawai terhadap keluhan-keluhan para wajib pajak. Sebagai akibat dari kurang pahamnya wajib pajak dengan syarat yang harus dipenuhi maka rasa antusias masyarakat menurun. Tanggapan responden terhadap kuisioner yang diedarkan untuk indikator disposisi dapat dilihat dari tabel berikut :

Dari tabel 6 ini dapat diperoleh informasi bahwa ada 20 orang responden atau sebesar 51% memberikan jawaban atau tanggapan cukup terlaksana dari kuisioner yang disebar. Artinya masih ada sebagian masyarakat yang masih ragu

terhadap pegawai Kantor Samsat atas pelayanan mereka yang belum maksimal. Berdasarkan observasi penulis kelapangan, memang pada saat jam kerja masih banyak pegawai yang menghabiskan waktu untuk duduk santai diluar ruang kerja untuk bercerita. Dan berdasarkan wawancara dengan salah seorang pegawai kantor samsat hal tersebut dilakukan secara tidak disengaja, atau tidak pernah direncanakan sebelumnya karena rata-rata setiap hari sudah seperti itu. STRUKTUR BIROKRASI Struktur birokrasi berhubungan dengan kemampuan dan kriteria pegawai kantor samsat. Pemberian informasi kepada wajib pajak dilakukan tidak secara mendetail, dimana pegawai terkadang dalam memberi informasi tidak disertai penjelasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang ditetapkan bersifat formalitas saja, hal ini dilihat bahwa wajib pajak dalam melalui urutan pembayaran pajak tidak cukup mengerti dengan apa yang harus dilakukan. Jawaban / penilaian dari kuisioner yang didapat dari responden untuk indikator sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat dengan 3 item pertanyaan indikator struktur birokrasi yang diajukan terhadap 39 responden didapat 51% atau 20 orang responden menyatakan cukup terlaksana. Ini disebabkan sebagian masyarakat masih kurang puas terhadap pelayanan dan kinerja pegawai kantor samsat. Hal ini dilihat dari aspek kecakapan pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana caranya pegawai memberikan penjelasan, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar menciptakan suasana yang sama-sama bisa diterima oleh kedua pihak, sehingga dengan

HENDRY ANDRY

adanya hal tersebut dapat diharapkan antusiasme masyarakat akan semakin meningkat untuk melakukan pembayaran pajak, baik itu pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk mengetahui hasil keseluruhan tanggapan responden terhadap empat indikator variabel penelitian maka dibuat rekapitulasi indikator Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Selatan Kota Pekanbaru dalam tabel sbb :

sosialisasi tentang peraturan yang ada, melalui media masa, media cetak, spanduk, baliho, ataupun media iklan lainnya, kemudian masyarakat dituntut agar lebih peduli akan pentingnya membayar pajak, dimana pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat besar kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kelanjutan pemerintahan di daerah yang tentunya hal tersebut tidak dipisahkan satu dengan yang lain.

KESIMPULAN

Tabel 8 diatas memberikan informasi rekapitulasi data untuk variabel Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Selatan Kota Pekanbaru dengan komposisi yang menyatakan Terlaksana berjumlah 7 orang responden atau 18%, yang menyatakan Cukup Terlaksana 19 orang responden atau 49% dan yang menyatakan Kurang Terlaksana 13 orang responden atau 33%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Selatan Kota Pekanbaru dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 49 %, hal ini dapat dilihat dari range pengukuran kategori Cukup Terlaksana yang berada pada kisaran 33% - 65%, artinya belum semua indikator Terlaksana dengan baik terutama untuk indikator komunikasi dengan jumlah 17 responden menjawab Kurang Terlaksana. Hal tersebut menandakan hubungan komunikasi antara pihak Samsat dengan masyarakat selaku objek pajak belum terjalin dengan baik, sehingga perlu adanya usaha peningkatan arus komunikasi dari kedua belah pihak, dimana pihak Samsat diharapkan semakin gencar lagi melakukan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Selatan Kota Pekanbaru berjalan dengan cukup baik dan dapat dikategorikan cukup terlaksana. Secara umum masih ada pegawai maupun masyarakat yang belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Peraturan Gubernur Riau nomor 08 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan ini.

SARAN Dari Kesimpulan diatas, maka dapat disaran kepada Kepala Kantor Samsat dan pegawai Samsat selaku pelaksana kebijakan : 1. Seharusnya ada komunikasi yang baik antara pihak Kantor Samsat dengan masyarakat selaku wajib pajak melalui sosialisasi yang baik dan mudah dipahami masyarakat, melalui media masa, media cetak, spanduk, baliho, ataupun media iklan lainnya yang di pasang di tempat-tempat strategis, sehingga banyak masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak dan bea balik nama kendaraan. 2. Dalam mengelola sumber daya hendaknya dilakukan usaha yang dapat meningkatkan kinerja para pegawai kantor samsat, misalnya dengan memberikan pelatihanpelatihan, memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin dalam jam kerja dan usaha-usaha lainnya yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, sehingga pencapaian Pendapatan Asli Daerah dapat terlaksana secara maksimal.

ANALISIS PELAKSANAAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDRAAN BERMOTOR PADA..

3.

4.

Kepedulian pegawai kantor Samsat dalam menanggapi keluhan masyarakat yang kurang paham harus lebih ditingkatkan dengan cara memahami secara benar pelaksanaan kebijakan, sehingga respon yang diberikan menyenangkan hati masyarakat yang akhirnya akan memancing masyarakat melakukan balik nama kendaraannya. Struktur birokrasi harus konseksuen dijalankan sehingga tercipta kesesuaian antara ketentuan dan pelaksanaan kerja dilapangan yang bermuara kepada pemberian pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Affifudin.2010.PengantarAdministrasiPembangun an. Bandung: Alfabeta. Dharma,

Surya.2009. Manajemen Kinerja. Falsafah Teori Dan Penerapan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Musanef. 1982. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Haji Masagung.

di

Nugroho,Iwan dan Rokhmin Dahuri.2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi Sosialisasi dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES. Siahaan, Pahala Marihot 2013. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Pedoman penulisan usulan penelitian 2013. Peraturan Gubernur Riau nomor 08 tahun 2012 Tentang petunjuk pelaksanaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Peraturan Gubernur Riau nomor 37 tahun 2013 tentang keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan II. Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja UnitPelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Elex/Gramedia.

Peraturan pemerintah no. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Gomes, F.C, 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, ANDI

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.

Handoko. T. Hani. 2003. Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

Ruki, Ahmad, 2001. Sistem Manajemen Kerja, Jakarta : Gramedia Pustaka. Ruslan,

Hasibuan, S.P Malayu. 2010. Organisasi dan motivasi. Jakarta: Bumi Aksara. Hasibuan, S.P Malayu. 2012. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi aksara. Indiahino, Dwiyanto. 2009. Kebijakan publik, Yogyakarta : Gava Media. Masri

dan Sofyan Efendi. 1995. Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3S.

Rosady. 2008. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi Dan Aplikasi. Jakarta : Rajawali Pers.

Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara. Siagian,

Sondang P. 2009. Administrasi Pembangunan Konsep, Ddimensi, dan Strateginya Jakarta: Bumi Aksara.

Siswanto. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

HENDRY ANDRY

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sule Ernie Tisnawati, Saefullah Kurniawan. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta : Kencana. Syafie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung; Refika Aditama. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pusat dan Daerah. Tangkilisan, Nogi, S. Hesel. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi: KonsepStrategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Thoha, Miftah. 2000. Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali. Thoha, Miftah. 2007. Birokrasi & Politik di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta: Kencana. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Medpress Singarimbun. Zulikifli. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manjemen. Pekanbaru: UIR press.