ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PAJAK HOTEL TAHUN ANGGARAN 2014-2015

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperolehgelar Sarjana Sosial

Oleh

SAFRIADI 10C20201061

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH - ACEH BARAT

2016

ABSTRAK

Safriadi 2016. Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan terhadap pajak hotel tahun anggaran 2014-2015. Dibawah Bimbingan Arfriani Maifizar dan Alimas Jonsa.

Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Pajak Hotel Tahun Anggaran 2014-2015. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan dari pajak hotel atau tempat-tempat penginapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah metode penelitian secara kualitatif. Karena tujuan inti penelitian ini adalah untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai analisis pendapatan asli daerah dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik Purpossive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Secara keseluruhan selama 2 tahun terakhir dengan pendapatan yang melebihi dari target, hanya saja di tahun 2015 pendapatan dari sektor pajak hotel mengalami penurunan dan bahkan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan dari menurunnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Selatan yang berdampak turunnya jumlah pengunjung tempat penginapan. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya adalah seperti konflik politik yang melanda aceh dan juga konflik internal seperti rendahnya mutu pelayanan kepada wisatawan oleh penyelenggara pariwisata dan juga rendahnya kesadaran tentang perlindungan keselamatan terhadap wisatawan. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih memberikan perhatian dan memaksimalkan potensi alamnya yang sangat unggul untuk bisa menunjang pendapatan asli daerah, Pemerintah daerah juga harus lebih peduli terhadap tempat-tempat wisata di Kabupaten Aceh Selatan dan menelesaikan masalah-masalah internal yang bisa sangat merugikan bagi daerah sendiri dan Pemerintah Daerah juga harus lebih meningkatkan promosinya tentang potensi-potensi wisata unggulan di kabupaten Aceh Selatan yang bisa mengundang wisatawan untuk berkunjung dan berwisata di Aceh Selatan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pariwisata

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan Nasional dijalankan secara merata diseluruh pelosok tanah air dan tidak hanya untuk sebagian golongan melainkan harus bisa dirasakan semua kalangan masyarakat sebagai bagian dari memperbaiki tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi sasaran, tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Kegiatan pembangunan juga dilaksanakan diberbagai sektor ditingkat daerah yang memperhatikan potensi-potensi dan prioritas tiap-tiap daerah Semenjak diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang cukup besar bagi daerah untuk dapat mengelola sendiri sumber daya alam yang dimiliki daerah agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras untuk bisa mengoptimalkan untuk memajukan perekonomian daerah sendiri termasuk mengoptimalkan pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberi wewenang ang lebih untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keistimewaan potensi serta keanekaragaman daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2

Selain pengelolaan terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ada perlu ditingkatkan, daerah juga harus bisa berkreasi sedemikian mungkin dan membuat inovasi-inovasi perkembangan potensi-potensi PAD yang ada didaerah sehingga dengan semakin banyaknya sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan memiliki sumber-sumber pendapatan-pendapatan aslinya sendiri yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah itu terdiri atas 1. Pendapatan Asli Daerah a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah d. Pendapatan Asli daerah lain yang sah 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah 4. Pendapatan Daerah lain yang sah Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan

3

pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam pembangunan sehingga dapat menunjang berkembnagnya bisnis pariwisata adalah pajak hotel. Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang terletak diujung barat pulau Sumatera. Aceh juga memiliki potensi pariwisata yang cukup menguntungkan, selain wisata alam Aceh juga memiliki daya tarik dari wisata seperti daya tarik pantai, pemandian, budaya, dan lain-lain yang pastinya bisa menunjang pendapatan asli daerah dari segi pajak hotel. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh Selatan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki potensi wisata yang begitu banyak, keindahan alam di Kabupaten Aceh Selatan ini banyak mengundang wisatawan baik domestik dan juga luar negeri. Pada saat hari libur atau hari-hari tertentu banyak wisatawan

4

yang berlibur ke Aceh Selatan yang berarti itu menandakan Aceh Selatan menjadi salah satu tujuan wisatawan. Pajak Hotel merupakan salah satu dari pajak daerah, dengan adanya pajak hotel bisa memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah pariwisata. Selain memberikan sumbangan PAD, hotel juga mampu membuka dan memberikan lapangan pekerjaan yang luas. Pemerintah Daerah juga harus bisa terus mengembangkan inovasi-inovasi yang baru untuk bisa memaksimalkan pendapatan daerah khususnya dari sektor pariwisata. Dengan berkembangnya sektor pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan kunjungan pariwisata ke Kabupaten Aceh Selatan dan mampu mendongkrak pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daeraha Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 dan Tahun 2015 No

Tahun

Target

Realisasi

1

2014

Rp. 73.484.000.000

Rp. 78.487.063.289

2

2015

Rp. 92.937.964.769

Rp. 96.601.640.764

Sumber: DPKKD Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka judul dalam penelitian ini adalah Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Pajak Hotel Tahun Anggaran 2014-2015.

5

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan terhadap pajak hotel. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan terhadap pajak hotel. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1

Manfaat Teoritis Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan sampai sejauh mana teori yang didapat selama masa kuliah diterapkan secara nyata. Sementara untuk pihak lain sebagai bahan bacaan dan mendorong untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2

Manfaat Praktis Bagi Pemerintah daerah, diharapkan sebagai bahan pertimbangan kedepan terhadap pengambilan keputusan stategis yang bertujuan memaksimalkan pengelolaan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah dari segi pariwisata untuk peningkatan pendapatan pajak hotel.

1.4.3

Manfaat Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi mahasiswa atau pembaca lain khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Teuku Umar dalam menambah wawasan, memperkaya khasanah, bahan penelitian dan sumber bacaan di perpustakaan.

6

1.5 Sistematika Penulisan Penulisan ini dikelompokkan dalam 5 (lima) bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab, penjelasan secara umum dari bab-bab tersebut diuraikan sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Didalam bab ini akan digambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka Didalam bab ini akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan

Bab III

Metodologi Penelitian Didalam bab ini memberikan uraian mengenai rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, termasuk didalamnya teknik pengumpulan data.

Bab IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan Didalam bab ini akan di tampilkan hasil penelitian dilapangan dan dijelaskan mengenai pembahasan tentang penelitian yang telah dilakukan.

Bab V

Kesimpulan dan Saran dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah di sektor pariwisata sudah pernah dilakukan sebelumnya, untuk bahan pertimbangan terhadap skripsi ini maka dicantumkan hasil penelitian sebelumnya. I Wayan Gede Sedana (2011) dalam penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan kabupaten Gianyar tahun 1991-2010 dengan menggunakan regresi linier untuk menganalisis apakah anggaran pembangunan daerah dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, retribusi obyek wisata dan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian yang didapat adalah secara keseluruhan variabel obyek wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah 2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk menjalankan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

7

8

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Menurut Yani (2002 : h.39) PAD adalah “Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku”. Menurut Mardiasmo (2002 : h.132) Pendapatan Asli Daerah merupakan “Penerimaan yang diperoleh dari segi sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah” Sedangkan Warsito (2001: h.128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Halim (2004 : h.67) pendapatan asli daerah merupakan “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli ekonomi daerah”. Sedangkan menurut Samsubar Saleh (2003) pendapatan daerah merupakan “Suatu komponen yang

sangat

menentukan

berhasil

tidaknya

kemandirian

pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen

9

yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Seluruh kegiatan dalam pendapatan asli daerah diatur dalam : 1. UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah 2. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 3. UU No.34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 4. PP No.65/2000 tentang Pajak Daerah. 5. PP No.66/2000 tentang Retribusi Daerah. 6. Permendagri No.59/2007 tentang Sitem Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyatakan bahwa : 1. PAD bersumber dari : a. Pajak Daerah Pajak daerah dapat dideinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undangundang. Halim dalam Edison (2009 : h.34) menyatakan pajak daerah merupakan “Pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

10

Pajak Provinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah Retribusi Daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran retribusi. Menurut Sumitro dalam Edison (2009 : h.36) Retribusi adalah “Pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa”. Sedangkan Redjo dalam Edison (2009 : h.37) berpendapat bahwa retribusi adalah “Suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana dapat dilihat adanya hubungan blas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain”. Menurut UU No.28 Tahun 2009 retribusi terbagi atas 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004 : h.68) “Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersal dari hasil perusahaan milik daerah dan

11

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan Bank, bagian laba lembaga keuangan non Bank serta bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. Menurut Wayang dalam Dewi (2004 : h.4) mengenai perusahaan daerah adalah “Kesatuan produksi yang bersifat: memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan”. Tujuan perusahaan daerah untuk khususnya

turut serta

dan

melaksanakan pembangunan daerah

pembangunan

kebutuhan

rakyat

dengan

menggutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Menurut Halim (2004: h.69), “pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. 2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi : a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa giro c. Pendapatan bunga d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

12

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.3

Pemerintah Daerah

2.3.1

Pengertian Pemerintah Daerah Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang. Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur UndangUndang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

13

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. undang-undang no 32 tahun 2004 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif setra memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan. Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993: 17)“Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah di daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemengang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah”. Jadi berdasarkan definisi di atas, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu sebagai pelaksana semua kegiatan yang mengatur jalannya pemerintahan yang ada di daerah berdasarkan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

14

2.3.2

Fungsi Pemerintah Daerah Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah

menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah : a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Menurut

Misdayanti

dan

R.G

Kartasapoetra(1993:20-27)

fungsi

pemerintah daerah sebagai berikut : 1. Fungsi Otonom Fungsi otonom dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya. 2. Fungsi Pembantu Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau

15

pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 3. Fungsi Pembangunan Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat.

2.4

Pengertian Pajak Penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan

berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak (Suhendi, 2008). Menurut Siti (2005 : h.2) mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting

16

2.4.1

Tujuan dan Fungsi Pajak Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai

kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Muklis, 2010). Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut : 1. Fungsi Budgetair Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

17

2. Fungsi Mengatur Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat. 2.4.2

Pajak Daerah Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah

undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1. Pajak propinsi, terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air. b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari: a. Pajak Hotel. b. Pajak Restoran. c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan.

18

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir h. Pajak lain-lain 2.4.3

Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini

termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005). Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005). 1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran. 2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

19

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. 4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. 5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.5

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hotel Melalui Sektor Pariwisata Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan,

restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan Hiburan), dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak (Badrudin, 2001 : h.2). Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata : 1. Jumlah obyek wisata Indonesia

sebagai

negara

yang

memiliki

keindahan alam

serta

keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut.

20

Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi negara (Badrudin, 2001). Begitu juga dengan Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, khususnya wisata alam. Dengan demikian banyaknya jumlah obyek wisata yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. 2. Jumlah wisatawan Secara teoritis semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif tersebut, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Aceh Selatan juga akan semakin meningkat. 3. Tingkat Hunian Hotel Menurut

Dinas

Pariwisata

hotel

merupakan

suatu

usaha

yang

menggunakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan

21

fasilitas lainnya dengan pembayaran. Dewasa ini pembangunan hotel-hotel berkembang dengan pesat, apakah itu pendirian hotel- hotel baru atau pengadaan kamar- kamar pada hotel- hotel yang ada. Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti manjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha. Hotel merupakan

salah

satu

jenis

usaha

yang

menyiapkan

pelayanan

jasa

bagimasyarakat dan wisatawan. Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Oleh karena itu industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para wisatawan tersebut semakin lama menginap. Sehingga juga akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak penghasilan. 4. Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang

22

ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan.

23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Metode Penelitian Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

pendekatan kualitatif secara deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: h.3) mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati”. Menurut Mardalis, (2008: h.26) “penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku”. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menfinterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan dasar tersebut, maka menggambarkan

tentang

bagaimana

penelitian ini diharapkan mampu usaha

pemerintah

daerah

dalam

meningkatkan minat membaca dikalangan pelajar. 3.2

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu: 1.

Data Primer Merupakan sumber data yang di dapat di lapangan. Data primer dalam

penelitian ini, dikumpulkan melalui penelitian langsung dengan turun ke lokasi penelitian, untuk mencari fakta dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang

23

24

diteliti seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang lebih mengetahui tentang permasalahan ini. 2.

Data Sekunder Menurut Hasan (2002: h.82) data sekunder adalah “Data yang diperoleh

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”. Data sekunder merupakan data yang di dapat dari studi kepustakaan, dokumen, koran, internet dan lainnya, yang berkaitan dengan kajian penelitian yang di teliti oleh penulis.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data (informasi), yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian secara objektif. Adapun data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang biasa digunakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1.

Observasi (Pengamatan) Pengamatan adalah “Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat segala hal yang ingin diteliti” (Kholid Narboko, 1996: h.70). Pengamatan yang dilakukan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di Kantor Dinas Pariwisata dan DPKKD Kota Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.. 2.

Wawancara Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

25

pertanyaan dan yang di wawancarai (interwiewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong, 2002: h.135). Teknik pengumpulan data wawancara ini, dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara tanya jawab langsung kepada narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dengan wawancara mendalam ini, diharapkan dapat mengungkapkan lebih rinci dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti. 3.

Dokumentasi “Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian” (Rachman, 1999: h.96). Teknik pengumpulan data ini, dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan dokumentasi yaitu dengan mengambil foto yang diperlukan di lapangan sebagai dokumen penunjang dalam penelitian ini.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan Dalam penetapan informan, penulis menggunakan purposive sampling (pengambilan informan berdasarkan tujuan), artinya orang yang dijadikan sebagai informan ditunjuk secara sengaja oleh peneliti berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Pariwisata

: 1 orang

2. Subbag Perencanaan dan Program

: 1 orang

26

3. Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata

: 1 orang

4. Kasi Usaha Jasa

: 1 orang

5. Pihak Perhotelan

: 1 orang

6. Pengunjung Hotel

: 2 orang

Jumlah

: 7 orang

Penentuan informan berdasarkan maksud dan tujuan penulis. Informan yang dipilih karena para informan ini lebih mengetahui permasalahan yang akan di teliti. 3.3

Instrumen Penelitian Penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrument kunci (Moleong, 2002: h.4). Peneliti merupakan instrument kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Penggunaan peneliti sebagai instrument penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan realible. Selain daripada itu, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan penelitian ini, juga didukung oleh instrument pembantu sebagai panduan wawancara. Olehkarena itu, sebelum turun ke lapangan, peneliti akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan dan melakukan interview (wawancara) ke semua informan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu panduan wawancara, catatan, dokumen, laporan, dokumentasi dan lain sebagainya.

27

3.4

Teknik Analisis Data Menurut Lexy J. Moleong (2002: h.103), analisis data adalah “Proses

mengorganisasikan dari mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang telah didapatkan dati hasil penelitian di lapangan kemudian dikumpulkan serta diolah dan dianalisis dengan memaparkan atau mendeskripsikan dan memberikan komentar berdasarkan temuan yang ada di lapangan.

3.5

Pengujian Kredibilitas Data Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian

kualitatif, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan member check. Digunakannya uji ini dimaksudkan, untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2007: h.270). Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut: 1.

Perpanjangan Pengamatan Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan

yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong (2002: h.327) “Perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai”.

28

Perpanjangan pengamatan dilakukan peneliti juga ketika informasi dan data yang di dapat sebelumnya atau yang diperlukan terasa kurang dan belum cukup memadai. Perpanjangan Pengamatan ini pertama dilakukan peneliti ketika di awal sebelum mengadakan penelitian. Peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan dan kemudian melakukan pengamatan kembali saat penelitian selanjutnya dengan melakukan beberapa kali wawancara ke informan untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat. 2. Peningkatan Ketekunan Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak. Peneliti melakukan peningkatan ketekunan dalam melakukan penelitian ini. Peningkatan penelitian dilakukan peneliti adalah selain melakukan pengamatan lebih mendalam, peneliti juga meminta informasi dan data yang lebih banyak lagi untuk mendukung penelitian ini, agar data dan hasil yang didapat lebih akurat dan terpercaya. Peneliti meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dan sesuai permasalahan yang diteliti. 3.

Triangulasi Analisa triangulasi merupakan “Suatu metode analisis untuk mengatasi

masalah akibat dari kajian mengandalkan satu teori saja, satu macam data atau satu metode penelitian saja” (Sugiyono, 2007: h.225). Triangulasi dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan dari beberapa pihak secara terpisah namun dengan

29

karakteristik yang sama, kemudian hasilnya di cross check antara jawaban yang satu dengan yang lain. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap orang yang sama-sama mengetahui permasalahan yanag akan di teliti, seperti informan. Hasil jawaban dari beberapa pihak tersebut kemudian dilihat kesamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dilihat penerimaan diri berdasarkan pengalaman psikologis dari orang yang satu dengan orang yang lain. 4.

Pemeriksaan Teman Sejawat Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data hasil

temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan yang berguna untuk proses penelitian. Pemeriksaan teman sejawat dilakukan oleh peneliti, peneliti meminta pendapat, saling tukar pikiran dan memberikan masukan dari teman-teman dekat atau dosen sebagai tujuan sumbangsih ide, pendapat ataupun pemikiran bagi si peneliti dalam menambah wawasan dan isi tulisan skripsi ini. 5.

Analisis Kasus Negatif Menurut Sugiyono (2007: h.225) “Melakukan analisis kasus negatif berarti

peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan”. Analisis kasus negatif ditemukan dalam penelitian ini, karena informasi ataupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh informan terkadang ada yang berbeda.

30

6.

Member Check Member

check

atau

pengujian

anggota

dilakukan

dengan

cara

mendiskusikan hasil penelitian pada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interprestasinya. Menurut Moleong (2002: h.336) pengecekan dilakukan dengan jalan: a. Penilaian dilakukan oleh informan b. Mengoreksi kekeliruan c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela d. Memasukkan informan dalam lingkup penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisa data. e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan. Member check juga dilakukan peneliti dengan meng cross check kembali keterangan yang didapat dari informan lain, untuk mengetahui kebenaran data atau informasi yang didapat. Tujuannya juga untuk mengsinkronkan data maupun keterangan yang diperoleh agar sesuai, tepat dan jelas agar tidak terjadi kerancuan dan salah persepsi oleh si peneliti. Pengujian kredibilitas bertujuan untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa, transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah di transkipkan untuk di baca ulang oleh partisipan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskriptif Kabupaten Aceh Selatan

4.1.1

Profil Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi

Pemerintah Aceh yang terletak di pesisir pantai barat-selatan dengan Tapaktuan sebagai ibukotanya. Secara Geografis Kabupaten Aceh Selatan terletak pada posisi koordinat 020 22’ 36” - 040 - 06’ Lintang Utara (LU) 960 35’40” - 960 35’ 340” Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 3.841,60 km2. Batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup: -

Sebelah Timur

: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara

-

Sebelah Barat

: Berbatas dengan Samudra Hindia

-

Sebelah Utara

: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya

-

Sebelah Selatan

: Berbatas dengan Kotamadya Subulussalam

Secara Administrasi wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 16 Kecamatan, 43 Mukim, dan 247 Desa (Gampong) dengan laju pertumbuhan penduduk 2.968 jiwa atau 10,0 % pertahun. Topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai ketinggian 500 m dari permukaan laut. Kabupaten Aceh Selatan termasuk kawasan yang beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata berkisar diantara 2.861 mm – 4.245 mm. Bulan Januari s/d Agustus merupakan musim kemarau dan bulan September s/d Desember merupakan musim penghujan dengan suhu udara di Kabupaten Aceh Selatan 26 – 31 oC

31

32

4.2

Hasil Penelitian Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Pengelolaan Pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan dari bidang pajak hotel atau tempat penginapan misalkan, mempunyai potensi pendapatan yang besar seandainya bisa dikelola dengan maksimal, Kabupaten Aceh selatan memiliki banyak potensi wisata yang sangat bagus yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Aceh selatan.

33

Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul didalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan dan kemudian memberikan jawaban menurut pendapatnya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

4.2.1 Pengelolaan Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan, seperti dalam pengelolaan tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan mewawancarai informan bisa didapat penjelasan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan pengelolaan tempat-tempat pariwisata agar lebih baik. Azwar Rahman selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa : “Pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan berangsur-angsur membaik, dalam pelaksanaanya, setiap program yang bertujuan pengembangan potensi wisata di Aceh Selatan terus dalam pengawasan dan transparansi supaya tidak terjadi penyalah gunaan apapun hal yang bisa menimbulkan konflik-konflik yang berimbas pada tidak maksimalnya pengelolaan tempat-tempat pariwisata” (Wawancara 18 November 2015). N.I Utami selaku Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa, “Dalam pelaksanaanya pengelolaan pariwisata yang dilakukan pemerintah kabupaten aceh selatan sudah baik, banyak tempat-tempat wisata yang ada di

34

berbagai wilayah aceh selatan sudah dikembangkan secara baik walaupun masih ada sedikit yang berjalan belum maksimal” (Wawancara 18 November 2015). Nini Anggraini selaku Kasi Usaha Jasa di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan juga menambahkan : “Pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan banyak mengalami perkembangan, terbukti setiap di hari-hari tertentu tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah, pemerintah Aceh Selatan terus berupaya meningkatkan hasil yang maksimal dalam hal pendapatan asli daerah dari bidang pariwisata”. (Wawancara 18 November 2015). Aspid Aziz selaku pemilik salah satu tempat penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengatakan bahwa : ‘Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan di beberapa tempat sudah bagus, namun masih ada beberapa tempat yang belum dikelola secara maksimal, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan bisa lebih lagi perhatian terhadap potensipotensi wisata di Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pajak tempat penginapan”. (Wawancara 20 November 2015). Agus Susanto wisatawan yang menginap disalah satu tempat penginapan di Kabupaten Aceh Selatan menambahkan, “Secara keseluruhan pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan belum ada perkembangan yang begitu berarti, ada beberapa tempat wisata di Aceh Selatan masih belum begitu di perhatikan perkembangannya oleh pemerintah daerah setempat, misalkan masih banyak sampah-sampah yang berserakan”. (Wawancara 20 November 2015). Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Pemerintah daerah memiliki perhatian yang besar terhadap pengelolaan potensi Pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan yang bisa meningkatkan pendapatan Asli Daerah untuk kebutuhan daerah itu sendiri.

35

4.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan Dalam menjalankan tugas dan fungsi di daerah, Pemerintah daerah pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi daerah. Dalam mengembangkan pariwisata, banyak keuntungan yang dapat diperoleh, namun semuanya kembali kepada kesiapan daerah masingmasing untuk terus-menerus mengembangkan daerahnya sebagai salah satu daerah pariwisata. Dalam mengembangkan pariwisata, ada beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata yaitu, menggencarkan promosi, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk terus membenahi segala aspek yang bisa menunjang untuk ke arah ang lebih baik. Azwar Rahman selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa “Pemerintah banyak melakukan beberapa inovasi penting dalam mengatur strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan, seperti mempromosikan diri secara intens terhadap potensi-potensi wisata yang ada di Aceh Selatan, juga menganggarkan biaya khusus untuk pengelolaan tempat-tempat wisata”. (Wawancara 18 November 2016). Nini Anggraini selaku Kasi Usaha Jasa di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan juga menambahkan “Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak atau instansi terkait menyangkut

36

dengan pariwisata untuk terus mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah kabupaten aceh selatan dengan membuat kebijakan yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke aceh selatan”. (Wawancara 18 November 2015) N.I Utami selaku Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa : “Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata adalah dengan menertibkan pajak dan retribusi daerah, seperti pajak tempat penginapan yang akan menjadi pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan digunakan pemerintah daerah untuk memajukan daerah, salah satunya dibidang pariwisata”. (Wawancara 18 November 2016). Sementara Samsuar salah seorang wisatawan yang menginap di salah satu tempat penginapan menambahkan “Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di kabupaten aceh selatan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di tiap-tiap tempat wisata”. (Wawancara 20 November 2015) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan bisa di peroleh kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan dampak positif terhadap potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan 4.2.3 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Pendapatan Asli Daerah memang menjadi alternatif bagi daerah untuk menambah pendapatan yang akan digunakan untuk kebutuhan daerah itu sendiri.

37

Melalui pengelolaan yang baik, daerah akan lebih mandiri dan tidak akan begitu tergantung dari bantuan pemerintah pusat. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang menonjol adalah pajak daerah, retribusi daerah dan laba badan usaha milik daerah. Matarantai industri pariwisata yang berupa hotel/penginapan, restoran/jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan hiburan), usaha perjalanan wisata (Travel agent dan pemandu wisata), convention organizer, dan transportasi dapat menjadi sumber PAD yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak. Penerimaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran pajak dan retribusi. Dengan menjumlahkan pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan berbagai retribusi seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan pendapatan lain yang sah maka akan didapat penerimaan sektor pariwisata. Azwar Rahman selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa : “Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Aceh Selatan adalah melalui bidang pariwisata, baik itu retribusi yang dikutip di tiap-tiap tempat wisata dan pemungutan pajak terhadap tempat-tempat penginapan pajak restoran atau pun pendapatanpendapatan lain yang di peroleh dari unsur ang saling berkaitan. Sumber dari pendapat itu semua kemudian akan digunakan pemerintah daerah untuk dianggarkan kembali sesuai kebutuhan”. (Wawancara 18 November 2015) N.I Utami selaku Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan menambahkan bahwa, “Pengelolaan PAD kabupaten aceh selatan sampai saat ini sudah menunjukkan

38

perkembangan, misalkan pendapatan yang diterima melalui pajak tempat penginapan, retribusi di tempat-tempat wisata, usaha jasa wisata ataupun travel perjalanan wisata, Pendapatan asli daerah itu biasanya digunakan pemerintah daerah untuk kebutuhan daerah itu sendiri”. (Wawancara 18 November 2015). Aspid Aziz selaku pemilik salah satu tempat penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengatakan bahwa : “Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya maksimal untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah seperti dalam segi pariwisata, melalui Pendapatan asli daerah tersebut seperti yang diperoleh melalui pajak tempat-tempat penginapan yang selalu kami bayarkan. Daerah bisa mempergunakannya untuk melaksanakan pemerintahan atau pun pembangunan daerah sesuai kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat”. (Wawancara 20 November 2015). Nini Anggraini selaku Kasi Usaha Jasa di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan juga menambahkan yaitu, “Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dimisalkan didapat dari sumber Pariwisata akan digunakan Pemerintah Daerah untuk kebutuhan daerah itu sendiri, seperti

meningkatkan

pelayanan

di

tempat-tempat

wisata,

melakukan

pembangunan daerah dan lain-lain”.(Wawancara 18 November 2015) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bisa disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Pemerintah Daerah daerah terus berupaya maksimal dalam melakukan inovasi yang baru dalam programnya untuk perkembangan daerah melalui potensi Pariwisata.

39

4.2.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah. Salah satu sumber penerimaan (PAD) Kabupaten Aceh Selatan adalah di bidang Pariwisata yang diterima melalui pajak tempat – tempat penginapan, retribusi di tempat wisata daerah dan bagian lainnya yang saling berkaitan. Nini Anggraini selaku Kasi Usaha Jasa di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan, “Setau saya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan yang baik, hanya saja pendapatan dari sektor Pariwisata yang belum banyak mengalami kemajuan. Pariwisata jika dikelola dengan baik akan sangat mempengaruhi perkembangan daerah, selain karena pendapatan asli daerah akan maksimal, juga pembangunan daerah akan terus tumbuh, daerah juga akan menjadi destinasi wisata bagi wisatawan yang pasti akan berdampak baik bagi daerah”. (Wawancara 18 November 2015) Aspid Aziz selaku pemilik salah satu tempat penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengatakan, “Sangat besar, bahkan menurut informasi yang saya dengar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan

40

sudah melebihi targetang di tetapkan, tetapi pendapatan itu di dapat dari sumber pendapatan asli daerah yang lain, bukan dari sektor pariwisata, karena selama tahun 2015, kami mengalami penurunan pengunjung di bandingkan tahun lalu, seharusnya pemerintah bisa kembali meninjau tempat-tempat wisata dan melakukan pembenahan dari pemerintah daerah itu sendiri dalam melakukan pengelolaannya, jika pengelolaan baik maka bukan tidak mungkin pendapatan asli daerah yang besar akan mampu didapat oleh pemerintah daerah melalui pariwisata dan pajak tempat penginapan’. (Wawancara 20 November 2015). N.I Utami selaku Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan menambahkan bahwa : “Pendapatan asli daerah itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan daerah, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Secara Keseluruhan pada tahun ini sudah melampaui target yang di tetapkan sebelumnya, hanya saja melalui pendapatan pajak penginapan yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, ini disebabkan dari kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Aceh Selatan, Aceh Selatan dengan memiliki begitu banyak potensi wisata yang jika dikelola dengan baik akan menarik wisatawan baik lokal maupun wisatawan luar untuk berkunjung ke Aceh Selatan yang nantinya akan berdampak positif dan menghasilkan pendapatan asli daerah yang maksimal, pendapat tersebut biasanya akan didapat dari pajak hotel dan restoran maupun restribusirestribusi di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan”. (Wawancara 18 November 2015). Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang diperoleh dari sektor Pariwisata dan pendapatan pajak penginapan sangat berpengaruh. Aceh Selatan memang salah satu daerah yang memiliki banyak potensi-potensi wisata yang baik, tetapi pengelolaan dan pengembangan tempat-tempat wisata di Aceh Selatan belum banyak mengalami kemajuan. Melalui pengelolaan yang baik, bidang pariwisata akan menjadi salah satu aset atau andalan bagi Pemerintah Daerah

41

Kabupaten Aceh Selatan untuk memperoleh dana tambahan atau Pendapatan Asli Daerah tanpa harus terus bergantung terhadap Pemerintah Provinsi ataupun Pusat. Berikut adalah tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014.

Tabel 4.1 : Tabel Realisasi PAD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

1

Pajak Daerah

6.542.722.553

2

7.581.548.513

4

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Zakat

5

Lain-lain PAD yang sah

57.480.251.367

3

TOTAL

2.690.273.354 4.210.267.502

73.784.000.000

78.487.251.367

Sumber : Kantor DPKKD Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan Tabel diatas bisa diliat bahwa Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Selatan Pada Tahun 2014 mampu melewati batas target yang di tetapkan sebelumnya, hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan mencapai Rp. 96.601.640.674 melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 92.937.964.769 (Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). Setelah mengetahui besaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan selama 2 tahun terakhir, maka selanjutnya akan diliat data pendapatan pajak Kabupaten Aceh Selatan selama 2 tahun terakhir.

42

Tabel 4.2 : Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014

NO

URAIAN

TARGET

REALISASI

1

Pajak Hotel

Rp

54.850.000

Rp

63.337.207

2

Pajak Restoran

Rp

819.848.620

Rp

1.318.134.668

3

Pajak Reklame

Rp

150.000.000

Rp

144.408.828

4

Pajak Penerangan Jalan

Rp

3.393.192.871

Rp

3.130.925.756

5

Pajak Sarang Burung Walet

Rp

80.000.000

Rp

61.920.000

6

Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Hiburan

Rp

998.010.000

Rp

1.428.155.741

Rp

479.681.000

Rp

296.068.025

Rp

81.260.000

Rp

72.447.328

Rp

15.000.000

Rp

9.325.000

Rp

6.071.842.491

Rp

6.524.722.553

7 8 9

Total Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Selatan

Tabel 4.3 : Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6

URAIAN

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 7 dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 8 Bangunan 9 Pajak Hiburan Total Sumber : DPKKAD Kabupaten Aceh Selatan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

TARGET 76.680.000 1.058.172.290 222.861.814 3.667.223.401 107.822.995 1.179.764.500

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

REALISASI 32.387.344 1.374.725.999 186.553.718 3.593.211.829 72.244.100 2.720.340.955

Rp

505.000.000

Rp

520.412.860

Rp

2.155.770.000

Rp

2.164.580.000

Rp Rp

5.200.000 8.978.495.000

Rp 6.563.000 Rp 10.671.019.805

Berdasarkan kedua tabel diatas mengenai pendapatan pajak daerah Kabupaten Aceh Selatan yang diperoleh dari pajak hotel menunjukkan penurunan pendapatan di tahun 2015, bahkan tidak mencapai target yang di tetapkan, berbeda

43

pada tahun 2014 yang mampu memberikan pendapatan melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan data-data yang tertera diatas maka bisa disimpukan bahwa, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan selama 2 tahun terakhir (2014 dan 2015) mengalami pertumbuhan yang sangat baik bahkan mampu melampaui batas target yang ditetapkan, PAD itu diterima melalui pemasukan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Zakat dan Lain-lain PAD yang sah. Tetapi perkembangan PAD yang positif ini belum mampu didukung dari pendapatan pajak daerah dari segi pajak hotel, ditahun 2015 pajak hotel mengalami penurunan pendapatan dan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, ini disebabkan oleh menurunnya pengunjung ataupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Aceh Selatan dan berimbas pada sepinya tempat-tempat penginapan di Kabupaten Aceh Selatan. 4.2.5 Dampak Keberadaan Tempat Penginapan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata di daerah dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel atau tempat penginapan. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya

perubahan

undang-undang

tentang

pajak

daerah

dan

retribusi,

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri.

44

Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan terus berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan Pajak Hotel atau tempat penginapan. Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar seiring dikembangkannya bidang pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Azwar Rahman selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa: “Dalam Setiap Perencanaan ataupun Program Pemerintah selalu menargetkan setiap hasil yang ingin dicapai, termasuk rencana target pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan misalnya, mempunyai proyeksi rencana target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 dari pajak tempat penginapan, melalui pengembangan tempat-tempat pariwisata akan memicu ketertarikan dari wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Selatan dan ditargetkan rencana tersebut bisa terealisasi”. (Wawancara 18 November 2015) Pendapatan yang sama juga dipertegas oleh N.I Utami selaku Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan yaitu, “Pendapatan asli daerah kabupaten aceh selatan yang didapat melalui pajak hotel atau tempat-tempat penginapan juga bisa membantu untuk pertumbuhan daerah, pemerintah daerah selalu menargetkan pendapatan dari tempat-tempat penginapan ataupun restoran tiap tahunnya”. (Wawancara 18 November 2015) Aspid Aziz selaku pemilik salah satu tempat penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengatakan : “Pajak hotel atau tempat-tempat penginapan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan untuk berwisata di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, semakin banyak wisatawan yang memilih menginap maka akan semakin besar pendapatan pengelola tempat penginapan dan juga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak

45

hotel atau tempat penginapan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah harus bisa terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan”. (Wawancara 20 November 2015). Agus Susanto salah satu wisatawan yang menginap disalah satu tempat penginapan juga menambahkan : “Menurut saya, Keberadaan tempat-tempat penginapan di daerah yang memiliki potensi wisata yang baik seperti di Kabupaten Aceh Selatan ini bisa sangat menguntungkan bagi daerah, karena melalui pajak tempat penginapan ini bisa menambahkan pendapatan daerah, yang bisa digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah oleh karenanya perhatian pemerintah terhadap potensi wisata di kabupaten Aceh Selatan untuk bisa lebih diperhatikan karena semakin bagusnya atau semakin menariknya tempat wisata disini, maka wisatawan akan terus berbondong berdatangan kesini dan pastinya akan meningkatkat hunian tempat penginapan yang berimbas semakin tingginya pendapatan daerah melalui pajak tempat penginapan”. (Wawancara 20 November 2015)

Tabel 4.4:

No

Rencana Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2016 Melalui Pajak Hotel Nama

Alamat

1

Hotel Metro

Jl. T. Ben Mahmud

2

Hotel Chatrine

Jl. T. Ben Mahmud

3

Hotel Panorama

4

Rencana Target 2016 Bulan Tahun 750.000 9.000.000 1.250.000

15.000.000

Jl. Merdeka

833.333

10.000.000

Hotel Dian Rana

Jl. T. Cut Ali

500.000

6.000.000

5

Hotel Azizi

Jl. T. Ben Mahmud

750.000

9.000.000

6

Hotel Rahmat

Jl. Syeh Abdul Rauf

583.333

7.000.000

7

Wisma Lamprit

Jl.Nak Adam Kamil

416.666

5.000.000

8

Losmen Bukit Barisan

Jl. Merdeka

333.333

4.000.000

9

Wisma Raudatul

250.000

3.000.000

10

Hotel Pante Cahaya

833.333

10.000.000

6.499.998

78.000.000

Total

Jl. Merdeka

Sumber : Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan

46

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa, keberadaan tempat penginapan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah dan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memiliki target pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui pajak hotel dari tiap-tiap tempat penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

4.2.6 Hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Setiap Program atau kegiatan Pemerintahan didalam pelaksanaannya pasti akan ada kendala, hambatan dan faktor yang membuat program tersebut mengalami halangan dalam kinerja dan proses pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap informan terdapat beberapa hambatan yang disampaikan mengenai pengelolaan pariwisata oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan Aspid Aziz selaku pemilik salah satu tempat penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan mengatakan : “Hambatan yang dialami oleh pemda dalam pengelolaan pariwisata biasanya sering timbul konflik serta situasi dan kondisi politik si Aceh khususnya Aceh Selatan yang membuat para wisatawan berfikir terlebih dahulu untuk berliburan ke Aceh Selatan, selain itu masalah akses untuk menempuh tempat wisata juga masih banyak yang susah dilalui, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui bidang pariwisata”. (Wawancara 20 November 2015) Nini Anggraini selaku Kasi Usaha Jasa di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan menambahkan, “Hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah kabupaten aceh selatan terhadap pengelolaan pariwisata antara lain rendahnya mutu pelayanan dari para penyelenggara pariwisata, persaingan yang tidak sehat antara pengelola tempat-tempat pariwisata

47

serta kurangnya pemahaman terhadap pentinganya perlindungan konsumen”. (Wawancara 18 November 2015). Samsuar salah seorang wisatawan yang menginap di salah satu tempat penginapan juga menambahkan “Hambatan pemerintah daerah dalam mengelola tempat-tempat wisata seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata, banyak rencana yang gagal karena kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, juga dikarenakan konflik politik yang menyebabkan wisatawan harus berfikir ulang untuk berwisata di aceh khususnya aceh selatan. Kendala lainnya kurangnya modal dan rendahya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata merupakan kendala yang seringkali muncul terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia”. (Wawancara 20 November 2015). Berdasarkan hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti konflik politik yang memang melanda Aceh sangat mempengaruhi dan membuat potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan tidak berkembangan dengan cepat dan pesat, selain itu faktor internal juga memberikan pengaruh dan menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengembangkan potensi Pariwisata.

4.3

Pembahasan

4.3.1 Kontribusi dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Sebelum era reformasi harapan pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantuan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai

48

wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Era

reformasi

memberikan

peluang

pembangunan nasional dari paradigma

bagi

perubahan

pertumbuhan

menuju

paradigma paradigma

pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Dikeluarkannya kedua UU Nomor. 22 tahun 1999 dan UU Nomor. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerahmemberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik dan dipakainya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantuan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang selama ini tergantung pada pemberian dana dari pemerintah pusat harus bersiap-siap melakukan strategi pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakkan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Nogi, 2005: h.71). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami kemajuan yang positif, dalam 2 (dua) tahun terakhir pendapatan asli daerah melebihi dari target yang ditetapkan,

49

keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam menggenjot perolehan PAD dari semua sektor, seperti pajak hotel atau tempat penginapan, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekaayan daerah, zakat dan lainlain PAD yang sah. Sektor yang paling banyak menyumbang kontribusi PAD adalah dari pembayaran zakat PNS yang meningkat sehingga pencapaiannya sanagat signifikan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan melalui sektor Pariwisata belum menunjukkan kemampuan yang baik bagi pendapatan Kabupaten Aceh Selatan, dari hasil wawancara dan data-data yang didapat menunjukkan bahwa bidang Pariwisata di Aceh Selatan belum mampu berkontribusi besar bagi pendapatan daerah, mengingat begitu banyaknya tempattempat wisata di Kabupaten Aceh Selatan, hal ini juga menjadi pengaruh pada pendapatan pajak hotel atau penginapan, pada tahun 2015 pajak hotel atau penginapan tidak mampu mencapai target yang diharapkan, kondisi ini disebabkan turunnya jumlah pengunjung wisatawan dan pengunjung tempat penginapan. Pemerintah Daerah harus terus berupaya membuat inovasi-inovasi yang terus dikembangkan menyangkut pengelolaan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan begitu banyaknya potensi-potensi wisata di Aceh Selatan, seharusnya bisa mendatangkan penghasilan yang besar bagi daerah, yang akan membuat Kabupaten Aceh Selatan akan lebih mandiri dan lebih kuat dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan daerah. Ada Beberapa Faktor yang bila dikembangkan akan sangat memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Selatan.

50

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan asli daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam sektor pariwisata adalah : a. Jumlah obyek wisata Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan salah satu Daerah yang memiliki cukup banyak potensi Pariwisata di Propinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, khususnya wisata alam. Dengan demikian banyaknya jumlah obyek wisata yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. b. Jumlah wisatawan Secara teoritis semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Selatan, maka pendapatan sektor pariwisata juga akan semakin meningkat. c. Tingkat Hunian Hotel Menurut

Dinas

Pariwisata

hotel

merupakan

suatu

usaha

yang

menggunakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan

51

fasilitas lainnya dengan pembayaran. Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti manjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Perhotelan memiliki peran sebagai penggerak pembangunan daerah, perlu dikembangkan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PAD, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha. Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi masyarakat dan wisatawan. Tingkat Hunian Hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para wisatawan tersebut semakin lama menginap. Sehingga juga akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak penghasilan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Analisis Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan terhadap pajak hotel tahun anggaran 20142015 bisa disimpulkan bahwa : 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan mendapatkan hasil yang positif, pendapatan daerah selama 2 (dua) tahun terakhir mampu menembus dan melewati dari target yang ditetapkan sebelumnya, tetapi pendapatan daerah yang telah baik itu tidak begitu didukung dari pendapatan sektor pariwisata khususnya dari pajak perhotelan yang tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. 2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam prosesnya pengelolaan Pariwisata di Aceh Selatan adalah faktor konflik politik yang melanda Aceh Secara keseluruhan menjadi salah satu kendala yang sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Aceh Selatan, selain itu faktor-faktor internal seperti rendahnya mutu pelayanan kepada wisatawan oleh penyelenggara pariwisata, dan juga rendahnya

kesadaran

tentang

perlindungan

keselamatan

terhadap

wisatawan dari pihak-pihak terkait. 3. Beberapa Faktor yang bila dikembangkan akan sangat memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Selatan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan

52

53

asli daerah Kabupaten Aceh Selatan pariwisata antara lain faktor jumlah tempat wisata, jumlah wisata, dan faktor hunian tempat-tempat penginapan. 5.2

Saran Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi

atau saran-saran yang bisa dijadikan acuan kedepannya dalam proses pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan antara lain : 1. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan harus bisa memaksimalkan potensi alamnya yang sangat unggul tersebut untuk bisa mendapatkan pendapatan tambahan bagi daerah. 2. Pemerintah daerah juga harus lebih peduli terhadap tempat-tempat wisata di Kabupaten Aceh Selatan dan menelesaikan masalah-masalah internal yang bisa sangat merugikan bagi daerah sendiri. 3. Pemerintah Daerah juga harus lebih meningkatkan promosinya tentang potensi-potensi wisata unggulan di kabupaten Aceh Selatan yang bisa memancing dan mengundang wisatawan untuk berkunjung dan berwisata di Aceh Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Elita. 2002. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal. digitized by USU digital library. Medan Edison, Henri. H. Panggabean. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba. Tesis S2 USU. Medan Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN. Iqbal, Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta. Istimewa Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata”. Kompak. No. 3. Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Pt Bumi Aksara, Jakarta Mardiasmo. 2000.Membangun Manajemen Keuangan Daerah.Andi. Yogyakarta . Misdyanti dan Kartasapoetra. 1993. Fungsi Pemda dalam Pembuatan Perda. Jakarta. Bumi Aksara Moleong, J. Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. Nogi, Hessel S. Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Penerbit Grasindo Rudi, Badrudin. 2001. “Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Samsubar, Saleh. 2003. “Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia”, Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang : Media Ekonomi & Bisnis Spillane, James J. DR. 1987. Pariwisata Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. Yani, Ahmad, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit: PT. Ratu Grafindo Persada. Yoeti, Oka A. 2008. Ekonomi Pariwisata. Jakarta: Kompas.

Perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.