ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN

Nugraha, Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

25

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) DALAM PENGOLAHAN DATA KEUANGAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK) Harmadhani Adi Nugraha Yuli Widi Astuti Universitas Negeri Malang E-mail: [email protected]

Abstract: The rapidly development of evolving technology is one of the main factors of developed a computer-based information systems. To facilitate the financial management in local government organization, then developed applications Financial Management Information System or SIMDA. SIMDA been applied by the Nganjuk’s Department of Health since 2007 as the financial Management information systems and financial reporting information system. In 2011 the Nganjuk’s Department of Health defined as the second priority in the Local Government Nganjuk’s budgeting, so the SIMDA of Health Department will be assisted in managing and administering financial data with a fairly large amount. This research was conducted to describe the application and internal control are applied in the management of financial data through SIMDA, and to analyze the quality of information generated by SIMDA. This research is descriptive qualitative research. The type of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used in this research is descriptive analysis and using variables relevant, accurate and timeless to analyze the quality of information generated by SIMDA. Keywords: regional financial management information system, SIMDA, financial data management of government organization

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto, 2001:21). Sistem informasi manajemen yang selalu 25

menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi komputer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruhoutput yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuanganya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu

26

Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 25–33

daerah (Handayani, 2010). Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah (Bastian, 2010:297) menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. (www.BPKP.go.id) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Dinkes kabupaten Nganjuk menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi manajemen yang lebih luas dari berbagai subsistem yang ada dalam SIMDA tersebut. Terdapat banyak paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk salah satunya adalah SIMDA Keuangan yang membantu dinas mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan tersebut ke instansi diatasnya (PEMDA dan DP2KAD). Dinas kesehatan kabupaten Nganjuk telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2007, diawal

penerapannya sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan, akan tetapi output yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstuktur daripada penyusunan dengan sistem manual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan, dan cakupan analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

METODE PENELITIAN Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer adalah metode wawancara dan metode observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, Kepala bagian masing-masing bidang, Kepala Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Bagian pengembangan aplikasi/Software dan Admin/Operator SIMDA Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada proses entry data keuangan pada aplikasi SIMDA Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Fakta yang terkumpul, disusun, dijelaskan dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berikut hasil analisa dengan metode pendekatan deskriptif: • Analisis pengolahan data keuangan oleh aplikasi SIMDA Keuangan. • Analisis pengendalian internal aplikasi SIMDA Keuangan dalam pengolahan data keuangan. • Analisis karakteristik kualitas laporan keuangan hasil keluaran (output) SIMDA Keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA Keuangan. Kualitas informasi diukur dengan kriteria; Kesesuaian (relevancy), Ketelitian (accuracy), dan Ketepatan Waktu (timeliness). Adapun definisi operasional dan skala pengukuran ditunjukkan pada tabel 1.1


27

Tabel 1. Definisi Operasional Kualitas Informasi dan Skala Pengukuran

Ku alitas Informasi Relevan Akurasi

Ketepatan Waktu

Definisi Operasion al Informasi benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna Ketepatan proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta, ketepatan informasi yang dihasilkan Informasi dapat diperoleh/digunakan saat dibutuhkan

Skala Penguku ran Ordinal (STS, TS, S, SS) Ordinal (STS, TS, S, SS) Ordinal (STS, TS, S, SS)

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pengukuran kualitas laporan keuangan hasil keluaran (output) SIMDA Keuangan dengan menggunakan model pengujian Pre test and post test seperti model penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2005). Dalam penelitian tersebut pengujian dilakukan dengan perhitungan nilai rata-rata tertimbang sebelum dan setelah pengembangan sistem. Pengukuran dilakukan dengan menggunakanSkala Likert, yang terdiri dari 4 jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Sistem (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan SKPD

Gambar 1. Gambaran Aplikasi dan Menu SIMDA Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah yang berperan juga sebagai Manual Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah kegiatan pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran, penatausahaan keuangan (prosedur tata usaha keuangan penerimaan/pengeluaran kas), dan pelaporan atau prosedur akuntansi. Sementara itu Pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk prosedur yang dicakup oleh aplikasi SIMDA Keuangan meliputi: prosedur Anggaran (RKA, DPA), prosedur pada PPKSKPD (Verifikasi, Perbendaharaan, dan Akuntansi), prosedur Bendahara Pengeluaran, dan prosedur Bendahara Penerimaan. Berikut adalah uraian prosedur pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan:

SPKD atau SKPKD selama satu tahun. Di tingkat SKPD prosedur penganggaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan mencakup: • Penyusunan RKA-SKPD • Penyusunan Anggaran Kas • Prosedur DPA.

Prosedur Penganggaran

Prosedur Pengelolaan Pengeluaran Kas

Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas Prosedur penatausahaan Bendahara Penerimaan merupakan Prosedur yang digunakan untuk menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan. Untuk melakukan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, terdapat dua prosedur yaitu prosedur penginputan Bukti Penerimaan dan prosedur penginputan Surat Tanda Setoran (STS).

Prosedur penganggaran tahap awal dalam Langkah pertama prosedur penatausahaan pengolahan data keuangan, prosedur ini membentuk pengeluaran kas adalah penerbitan SPD (Surat suatu database anggaran kinerja/program/kegiatan penyediaan dana), dokumen kesediaan dana untuk

28


format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 24 tahun 2005.

Pengendalian Intern SIMDA Keuangan dalam Pengolahan Data Keuangan Suatu pengolahan data keuangan berbasis pengolahan data elektronik memerlukan suatu pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang bisa mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Terdapat beberapa jenis pengendalian intern yang diterapkan dalam pengelolaan data keGambar 2. Prosedur Input Bukti Penerimaan pada uangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Aplikasi SIMDA Keuangan Yang pertama adalah pengendalian akses dan melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan wewenanguser, hal ini memungkinkan pembatasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), oleh PPKD akses aplikasi SIMDA Keuangan yang ditujukan (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) melalui BUD hanya kepada pihak tertentu seperti operator (Bendahara Umum Daerah) dan tidak dilakukan oleh SIMDA Keuangan. Para operator yang merupakan operator SIMDA keuangan SKPD. Pembuatan bendahara pengeluaran pembantu setiap bidang SPD dilaksanakan dengan membuat rencana peng- dibekali account akses dan password sendiri. gunaan dana sampai ke rekening rincian obyek. Terdapat lima jenis pembayaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu pembayaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), Langsung (LS), dan Nihil. Dalam aplikasi SIMDA Keuangan prosedur penatausahaan pengeluaran kas meliputi penatausahaan sebagai berikut: • Pembuatan SPP & verifikasi SPP • penerbitan SPM & verifikasi SPM • penerbitan SP2D & verifikasi SP2D • pemberian panjar, SPJ Panjar, dan pengembaliGambar 3. Tampilan login user aplikasi SIMDA an panjar Keuangan • pembuatan SPJ dan pengesahan SPJ Pengendalian wewenanguser dilakukan dengan • penerimaan dan penyetoran pajak pembagian tingkat kewenangan, meliputi: administrator, supervisor, dan operator. Administrator memiProsedur Akuntansi dan Pelaporan liki kewenangan pembuatan user dan otoritas user, Prosedur akutansi dalam SIMDA Keuangan setting aplikasi, posting anggaran, dan unposting meliputi tiga hal yaitu: input saldo awal, input data jurnal. Supervisor memiliki kewenangan mengotoritransaksi, dan koreksi/penyesuaian. Sementara sasi input data, maupun penyesuaian/koreksi. Opeprosedur pelaporan dimaksudkan untuk pengiriman rator hanya memiliki kewenangan untuk menginput database keuangan yang telah tersimpan dalam data dan melihat laporan. aplikasi SIMDA Keuangan ke server PEMDA dan Yang kedua adalah pengendalian keamanan DP2KAD melalui server SKPD Dinas Kesehatan umum, hal ini dilakukan secara fisik (pemeliharaan Kabupaten Nganjuk. Prosedur ini dilakukan untuk peripheral/hardware) dengan membekali UPS pada keperluan rekonsiliasi laporan keuangan PEMDA setiap unit komputer server sebagai pengaman daya. Kabupaten Nganjuk. Dalam hal pengamanan data, terdapat kebijakan Dalam SIMDA Keuangan laporan keuangan larangan mengcopy data lewat media flashdrive dapat ditampilkan dalam bentuk sesuai dengan agar komputer server tercegah dari penyebaran format dalam Permendagri 13 tahun 2006 dan virus. Sedangkan untuk antisipasi hilangnya data, Permendagri no. 59 tahun 2007, juga dapat dalam


server selalu mengirimkan data backup ke server PEMDA atau DP2KAD. Yang ketiga adalah pengendalian menu berdasarkan fungsi untuk menjamin validitasinput data aplikasi SIMDA Keuangan secara terintegrasi, maka diterapkan pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi: penganggaran, pengendalian dilakukan dengan adanya jejak rekam (log) user pelaksana posting anggaran di tiap-tiap SKPD dan SKPKD; penatausahaan, pengendalian dilakukan dengan adanya peringatan apabila saldo sisa SPD tidak mencukupi untuk pengajuan SPP ataupun ada pengajuan TU untuk kegiatan yang sama dan belum dipertanggungjawabkan dan pembukuan; penatausahaan, validasi terhadap dokumen SPM dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan status draft, final atau batal. Pengendalia internal yang terakhir adalah pengendalian aplikasi yakni pengendalian khusus yang didesain untuk memastikan bahwa sistem yang diaplikasikan telah berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuannya untuk menjamin bahwa seluruh transaksi yang diproses dalam aplikasi SIMDA Keuangan merupakan transaksi yang valid, terotorisasi dan dicatat secara lengkap, akurat dan benar. Pengendalian aplikasi dikategorikan menjadi pengendalian masukan, pengendalian proses, dan pengendalian output. • Pengendalian Masukan Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan pengolahan data. Pengendalian ini meliputi berbagai hal seperti otorisasi transaksi, validasi, akurasi dan kelengkapan data. • Pengendalian Proses Pengendalian proses dirancang untuk memastikan apakah proses pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan telah dilakukan secara benar. Pengendalian ini pada dasarnya telah terintegrasi dengan pemrogaman pada aplikasi SIMDA Keuangan seperti fungsi penolakan otomatis terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan jenis transaksinya, fungsi koreksi bila terjadi kesalahan penginputan. • Pengendalian Output Pengendalianoutput dirancang untuk memastikan bahwa output yang telah diproses oleh aplikasi SIMDA Keuangan merupakan output yang benar, sah, dan didistribusikan kepada pengguna laporan yang tepat. Pengendalian output dalam aplikasi SIMDA Keuangan

29

dilakukan dengan verifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat pelaporan hasil pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Sebelum dilakukan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bendahara umum dareah pada tingkat SKPKD memverifikasi semua data yang diinputkan oleh tiap-tiap SKPD dan membandingkannya dengan data ABPD yang telah disusun pada awal tahun. Bila sesuai maka akan dilakukan prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, bila tidak sesuai maka dilakukan proses koreksi.

Kualitas Informasi/Output (Laporan Keuangan) SIMDA Keuangan Kualitas informasi dinilai melalui persepsi responden terhadap kualitas informasi aplikasi SIMDA Keuangan yang dilakukan melalaui wawancara terstruktur dengan pengguna laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Pengguna laporan keuangan yang dimaksud antara lain: Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, Kepala Bidang selaku kuasa pengguna anggaran, PPTK, dan Staf keuangan. Kualitas informasi diketahui dari hasil perbandingan rata-rata tertimbang yang diperoleh dari check list. Penilaian kualitas informasi menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu, Sangat Setuju (SS) dengan bobot 4, Setuju (S) dengan bobot 3, Tidak Setuju (TS) dengan bobot 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot 1 Hasil penilaian kualitas informasi sebelum dan setelah penerapan SIMDA Keuangan ditunjukkan pada tabel 1.2, 1.3 dan 1.4 Hasil evaluasi penilaian kualitas laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Keuangan menunjukkan kenaikan nilai rata-rata tertimbang dari kriteria relevan sebesar 59,64% yang berarti informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA Keuangan lebih berkualitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SIMDA Keuangan meningkat karena aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan laporan keuangan dan segala bukti pendukung yang lebih lengkap, cepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas.

30


Tabel 2. Hasil Pengukuran Kualitas Informasi Sebelum Penerapan SIMDA Keuangan Sebagai Aplikasi Pengolah Data Keuangan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Point pertanyaan STS Relevan 1 data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap 2 data yang telah sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dinas dan menilai kinerja dinas? 3 informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan? 4 informasi yang dihasilkan dengan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut. Sub Jumlah Akurat 1 pengolahan data dapat melakukan prosedur akuntansi dengan benar dan cermat 2 data dapat diubah bila terjadi kesalahan 3 pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar 4 informasi yang dihasilkan dapat dipercaya Sub Jumlah Ketepatan Waktu 1 Sistem dapat menghasil kan laporan triwulanan, bulanan, dan tahunan saat dibutuhkan? 2 Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan? 3 penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan? Sub Jumlah TOT AL

S

7

2

9

SS

Rata-rata T ertimbang 2,22

2,00

4

5

2,56

6

3

2,33 2,28

1

8

1,89

1

1

7

2,67

2

5

2

2,00

4

5

2,56 2,28

8

1

2,11

2

5

2

2,00

2

6

1

1,89

2,00 2,19

Sumber: diolah oleh peneliti

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju) TS (Tidak Setuju) S (Setuju) SS (Sangat Setuju)

TS

: : : :

1 poin 2 poin 3 poin 4 poin


31

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kualitas Informasi Setelah Penerapan SIMDA Keuangan Sebagai Aplikasi Pengolah Data Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Point pertanyaan STS Relevan 1 data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap 2 data yang telah sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dinas dan menilai kinerja dinas? 3 informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan? 4 informasi yang dihasilkan dengan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih l anjut. Sub Jumlah Akurat 1 pengolahan data dapat melakukan prosedur akuntansi dengan benar dan cermat 2 data dapat diubah bila terjadi kesalahan 3 pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar 4 informasi yang dihasilkan dapat dipercaya Sub Jumlah Ketepatan Waktu 1 Sistem dapat menghasil kan laporan triwulanan, bulanan, dan tahunan saat dibutuhkan? 2 Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan? 3 penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan? Sub Jumlah TOT AL

S

SS

Rata-rata T ertimbang

1

8

3,89

3

6

3,67

4

5

3,56

5

4

3,44 3,64

2

3

6

3,67

5

2

3,00

3

6

3,67

5

4

3,44 3,44

3

6

3,67

1

8

3,89

4

5

3,56

3,70 3,60

Sumber: diolah oleh peneliti

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju) TS (Tidak Setuju) S (Setuju) SS (Sangat Setuju)

TS

: : : :

1 poin 2 poin 3 poin 4 poin

32


Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Pengukuran Kualitas Informasi Sebelum dan Setelah Penerapan Simda Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Sebelum penerapan SIMDA No.

Kriteria penilaian

Jumlah komponen yang dinilai

1 Relevan 2 Akurat 3 Tepat Waktu Rata-rata keseluruhan

4 4 3

Rata-rata tertimbang 2,28 2,28 2,00 2,19

Setelah Penerapan SIMDA Jumlah komponen yang dinilai 4 4 3

Rata-rata tertimbang 3,64 3,44 3,70 3,60

Selisih rata-rata tertimbang 1,36 1,16 1,70 1,41

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Hasil evaluasi penilaian kriteria akurat menunjukan kenaikan nilai rata-rata tertimbang sebesar 50,87%. Hal ini menunjukan bahwa aplikasi SIMDA Keuangan mampu manghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual. Proses penyusunan laporan secara otomatis yang dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan saat melalukan input data, membuat bendahara tidak perlu lagi membuat atau menyusun laporan keuangan karena proses tersebut telah dilakukan oleh logika komputer yang mengerjakanya secara otomatis. Selisih nilai rata-rata tertimbang kriteria akurat memiliki selisih nilai yang paling kecil bila dibandingkan dengan kriteria lain yang ditunjukkan dengan angka 12.35%. Hal Ini menunjukan bahwa perubahan kesalahan data dalam pengolahan data dengan aplikasi SIMDA Keuangan maupun dengan pengolahan manual sulit untuk dilakukan, mengingat prosedur koreksi data dalam aplikasi SIMDA Keuangan setelah diterbitkan SP2D oleh BUD harus dilakukan oleh administrator di DP2KAD hal ini tentunya akan menghambat proses koreksi tersebut mengingat jumlah instansi yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan ini juga banyak. Hasil evaluasi penilaian kriteria tepat waktu menunjukan kenaikan nilai rata-rata tertimbang sebesar 85% yang berarti bahwa aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan laporan keuangan dengan lebih cepat bila dibandingkan dengan pengolahan manual. Peningkatan kecepatan pengolahan data dan penyajian data ini dikarenakan SIMDA Keuangan merupakan aplikasi komputer yang menggunakan logika komputer, sehingga proses penyusunan laporan keuangan tidak perlu lagi melalui proses pengulangan input angka-angka atau pemindahan dari satu buku ke buku lain.

KESIMPULAN Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: • Aplikasi SIMDA Keuangan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai aplikasi pengolah data keuangan merupakan aplikasi sistem informasi manajemen yang secara terintegratif mengelola keuangan pemerintah daerah mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pembukuan/ akuntansi. Prosedur pengelolaan keuangan seperti yang telah dijelaskan dalam Permendagri No.13 tahun 2006 telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh aplikasi SIMDA Keuangan. Namun terdapat kekurangan yakni fungsi pembukuan/akuntansi dalam aplikasi SIMDA Keuangan Dinas Kabupaten Nganjuk belum dapat diaplikasikan secara maksimal karena fungsi menu pembukuan/akuntansi didisable oleh admin SIMDA Keuangan dan hanya dapat dilakukan oleh admin/operator Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD). • Untuk menjamin tujuan pengelolaan keuangan, maka diterapkan pengendalian intern atas aplikasi SIMDA Keuangan. Pengendalian yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut sudah sangat memadai, ditunjukan dengan adanya pengendalian aplikasi yang menjamin bahwa masukan/input data keuangan dalam SIMDA Keuangan telah diotorisasi, divalidasi, dan dicek kelengkapnya untuk diproses dalam aplikasi SIMDA Keuangan. Selain itu aplikasi SIMDA Keuangan telah memberikan fungsi verifikasi pada dokumen keuangan yang telah diproses sehingga kebenaran dalam dokumen tersebut dapat lebih dipercaya.


•

Aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual. Namun koreksi kesalahan data setelah diterbitkanya SP2D memiliki prosedur yang cukup rumit sehingga menghambat proses koreksi tersebut.

KETERBATASAN Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis pada aplikasi SIMDA Keuangan sebagai pengolah data keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa permasalahan atau keterbatasan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Beberapa kerterbatasan tersebut antara lain: • Adanya perubahan atau masa transisi dalam pengolahan data keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang dulunya menerapkan sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahanculture pengolahan data keuangan yang ektrim. Perubahan culture tersebut meliputi pencatatan baik pencatatan penatausahaan keuangan maupun pencatatan akuntansi. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan fungsi akuntansi dalam pengelolaan data keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tidak dapat diterapkan secara optimal. Perubahan culture tersebut tidak memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pengolahan data keuangan terutama data akuntansi melalui aplikasi SIMDA Keuangan. • Terbatasnya tenaga administrator aplikasi SIMDA Keuangan di DP2KAD. Hal ini mengakibatkan proses koreksi data setelah diterbitkannya SP2D oleh BUD tidak mampu dilaksanakan secara optimal.

33

SARAN Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepan antara lain sebagai berikut: • Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk perlu menempatkan minimal satu personil yang benar-benar memahami bidang akuntansi. Hal ini akan membantu dinas dalam melaksanakan prosedur akuntansi sehingga dinas mampu mengusulkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang kaitanya masih dalam urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk kepada PEMDA melalui DP2KAD. Usulan tersebut dapat mencakup usulan jurnal penyesuaian terkait dengan penyusutan aset yang pengelolaanya digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. • Untuk DP2KAD Kabupaten Nganjuk sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu melakukan penambahan fungsi administrator untuk menangani proses koreksi data saat SP2D telah selesai diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah. Hal ini akan mempercepat proses koreksi, mengingat jumlah SKPD dan UPTD pengguna aplikasi SIMDA Keuangan cukup banyak, sehingga dapat dilakukan proses pengambilan keputusan yang benar bila data yang telah masuk merupakan data yang sudah dikoreksi.

DAFTAR RUJUKAN Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2011. Program Aplikasi Komputer SIMDA: SIMDA Versi 2.1. http://www.bpkp.go.id/index.php? idunit =19&idpage=516 diakses pada 12 September 2012. Handayani, W. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia. Widjajanto, N. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Zakaria. 2005. Pengembangan Sistem Informasi Audit Maternal dan Perinatal Berbasis Jaringan untuk Mendukung Pemantauan Kematian Ibu dan Bayi di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN

Recommend Documents