ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN(Studi di Pengadilan Negeri Malang) Oleh: LENI BAHESTI ( 06400132 ) Law Dibuat: 20100618 , dengan 6 file(s).
Keywords: Kata kunci : Mediasi, Asas Peradilan Cepat, Asas Peradilan Sederhana, Asas Peradilan Biaya Ringan.
ABSTRAKSI Penumpukan perkara di Pengadilan terutama di Pengadilan Negeri hingga perkara itu tidak terselesaikan sampai ke Mahkamah Agung membuat sisitem peradilan di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diterbitkan. Rumusan masalah : 1. Bagaimana perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam asas peradilan cepat di Pengadilan Negeri Malang? 2. Bagaimana perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam asas peradilan sederhana di Pengadilan Negeri Malang? 3.Bagaimana perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam asas peradilan biaya ringan di Pengadilan Negeri Malang? Penelitin ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis mengenai PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, teknik pengumpulan data : studi kepustakaan, wawancara, dokumen Panitera Perdata Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Tidak terwujud asas peradilan cepat, tahun 2008 perkara yang masuk 184 perkara perdata yaitu 149 perkara yang putus, 12 perkara perdata yang berhasil mediasi dan 13 perkara yang belum selesai. Sedangkan tahun 2009 perkara yang masuk ialah 208 perkara perdata yaitu 107 perkara yang putus, 5 perkara yang berhasil mediasi dan 95 perkara yang belum selesai, ketidakakhadiran para pihak dalam pemeriksaan biasa atau mediasi. Asas peradilan sederhana prosedur yang dibutuhkan tidak rumit dalam tahap mediasi. Mengenai biaya ringan dipengaruhi faktor domisili para pihak, tahap pemeriksaan perkara yang ditempuh, dan jumlah para pihak baik dalam tahap mediasi atau pemeriksaan biasa. Kesimpulannya, PERMA No.1 Tahun 2008 dalam asas peradilan cepat belum memenuhi di Pengadilan Negeri Malang, untuk asas peradilan sederhana dan biaya ringan sudah memenuhi di Pengadilan Negeri Malang. Saran, butuh kerjasama antar hakim, hakim mediator dan para pihak.
ABSTRACT Cumulation litigation primarily religious courts and district courts until the case was not resolved until the Supreme court to make the judicial system in Indonesia is not functioning in accordance with the principles of justice fast, simple and low cost. Therefore PERMA No.1 of 2008 on mediation procedures in the courts in published.
Formulation of problem : 1. How to perspective Perma year 2008 No.1 in the principle of justice quickly ?. 2. How to perspective Perma year 2008 No.1 in the principle of simple justice? 3. How to perspective Perma year 2008 No.1 in the judicial principle of low cost?. This study uses sociological judical approach of the year 2008 No.1 Perma about mediation in the court procedures in the perspektive of the priciple of justice is fast, simple, and low cost. Techniques of data collection : literature study, interviews, documents the civil district court slerk’s poor from 2008 until 2009. No sooner is the realization of the principle of justice in the year 2008 184 cases who entered a civil case is terminated ie 149 cases, 12 civil cases of successful mediation, and 13 civil cases that have not been completed. Whereas the year 2009 is 208 cases that entered the 107 civil cases are decided cases, 5 cases of successful mediation, and 95 pending litigation, the absense of the parties in the ordinary examination or mediation. Principle of simple requires no complicated procedures in the mediation stage. On the principle of justice is influenced by lowcost dimicile of the parties, the examination stage and the number of cases pursued by both paries inthe mediation stage or reguler inspection. In Conclusion, Permayear 2008 No.1 in principle not comply with our quickly justice in poor state court, to the principle of simple justice and lowcost country has fulfilled the poor in court. Advice, it takes cooperation among judges, mediators and judges of the parties.
