STIE DEWANTARA
Aspek Ketenagakerjaan Dalam Bisnis
Hukum Bisnis, Sesi 4
Hubungan Bisnis Dengan Tenaga Kerja
Setiap usaha/bisnis membutuhkan tenaga kerja sebagai mesin penggerak produksi.
Tenaga kerja memegang peran vital karena tanpa adanya tenaga kerja tidak ada produktivitas.
Tenaga kerja dapat menjadi asset/modal dari sebuah bisnis apabila memiliki kompetensi yang memadai, namun dapat juga hanya sekedar menjadi liabilities/biaya bila tidak berdaya guna.
Tenaga kerja diberi upah oleh pemilik bisnis atas segala daya upaya upaya yang diberikan dalam rangka pencapaian target bisnis (keuntungan yang maksimal).
STIE DEWANTARA
Pengertian Hukum ketenagakerjaan/perburuhan didefinisikan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah (Prof. Iman Soepomo, S.H.). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan:
• Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Ps 1 angka 1 UU No.13 Tahun 2003). • Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Ps 1 angka 2 UU No.13 tahun 2003).
STIE DEWANTARA
Hubungan Hukum
Menerima upah
BURUH / TENAGA KERJA Melaksanakan pekerjaan
Perjanjian Kerja Terjadi Perikatan
Memberikan upah
PEMBERI KERJA / PENGUSAHA Bisnis berjalan
Timbul Hubungan Kerja
STIE DEWANTARA
Perjanjian Kerja Perjanjian kerja didefinisikan secara umum sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Ps 1 angka 14 UU No. 13 tahun 2003). Perjanjian kerja didefinisikan secara lebih detil dalam BW sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu (Ps 1601a).
STIE DEWANTARA
Unsur-Unsur Perjanjian Kerja 1. Pekerjaan Tenaga kerja berkewajiban melaksanakan suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan menjadi prestasinya 2. Pelayanan Pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi pekerja (majikan), karenanya pekerja harus melayani majikan dengan bekerja yang baik. 3. Waktu tertentu Hubungan kerja yang timbul haruslah dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan di perjanjian. 4. Upah Majikan sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memenuhi prestasinya, yaitu pembayaran upah kepada tenaga kerja sebagai imbalan prestasi atas pelaksanaan pekerjaan. Berlaku prinsip “no work no pay” dimana upah tidak dibayar bila buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan (Ps 4 PP No.8 tahun 1981).
STIE DEWANTARA
Bentuk Hubungan Kerja
PKWT a.
b.
c. d.
Pekerjaan yg sekali selesai atau bersifat sementara; Kerja selesai dlm jangka waktu tdk terlalu lama, max. 3 thn ( 2 thn masa kerja & dpt diperpanjang 1 thn) Bersifat musiman Berkaitan dgn produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dlm percobaan atau penjajakan
PKWTT a. b.
HUBUNGAN KERJA
c.
Pekerja / karyawan TETAP; Dpt diberlakukan masa percobaan asal tertulis dlm kontrak atau surat pengangkatan; PKWTT tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan atau hibah
STIE DEWANTARA
Berakhirnya Perjanjian Kerja – Pekerja meninggal dunia – Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja – Putusan pengadilan/putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial – Adanya keadaan/kejadian tertentu yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.
STIE DEWANTARA
Pemutusan Hubungan Kerja
PHK Oleh Perushn, Majikan, Pengusaha
PHK Oleh TENAKER
JENIS PHK PHK Demi Hukum
PHK Oleh Pengadilan (PPHI)
STIE DEWANTARA
PHK Oleh Majikan
a. PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (Ps 158 ayat 4 UU No.13 tahun 2003); b. PHK karena pekerja/buruh (setelah) ditahan pihak berwajib selama 6 (bulan) berturut-turut disebabkan melakukan tindak pidana di luar perusahaan (Ps 160 ayat 3 UU No.13 tahun 2013); c.
PHK setelah melalui SP (surat peringatan) I, II, dan III (Ps 161 ayat 3 UU No.13 tahun 2003);
d. PHK oleh pengusaha yang tidak bersedia lagi menerima pekerja/buruh (melanjutkan hubungan kerja) karena adanya perubahan status, penggabungan dan peleburan perusahaan (Ps 163 ayat 2 UU No.13 tahun 2003); e. PHK karena perusahaan tutup (likuidasi) yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian (Ps 164 ayat 2 UU No.13 tahun 2003); f.
PHK karena mangkir yang dikualifikasi mengundurkan diri (Ps 168 ayat 3 UU No.13 tahun 2003);
g. PHK atas pengaduan pekerja/buruh yang menuduh dan dilaporkan pengusaha kepada pihak yang berwajib melakukan "kesalahan" dan ternyata tidak benar (Ps 169 ayat 3 UU No.13 tahun 2003); h. PHK karena pengusaha (orang-perorangan) meninggal dunia (Ps 61 ayat 4 UU No.13 tahun 2003).
STIE DEWANTARA
PHK Oleh Tenaga Kerja
a. PHK karena pekerja/buruh mengundurkan diri (Ps 162 UU No.13 tahun 2003); b. PHK karena pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja disebabkan adanya perubahan status, penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan perusahaan ( Ps 163 ayat 1 UU No.13 tahun 2003); c. PHK atas permohonan pekerja/buruh kepada lembaga PPHI karena pengusaha melakukan "kesalahan" dan ternyata benar (Ps 169 ayat 2 UU No.13 tahun 2003); d. PHK atas permohonan P/B karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat (total-tetap) akibat kecelakaan kerja (Ps 172 UU No.13 tahun 2003).
STIE DEWANTARA
PHK Demi Hukum
tutup (likuidasi) yang disebabkan mengalami kerugian (Ps 164 UU No.13 tahun 2003);
a. PHK
karena perusahaan
b. PHK karena pekerja/buruh meninggal (Ps 166 UU No.13 tahun 2003); c. PHK karena memasuki usia pensiun (Ps 167 UU No.13 tahun 2003); d. PHK karena berakhirnya PKWT pertama (Ps 154 UU No.13 tahun 2003).
STIE DEWANTARA
PHK Oleh Pengadilan
perusahaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga (Ps 165 UU No.13 tahun 2003);
a. PHK
karena
b. PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PPHI (Ps 68 UU No.13 tahun 2003); c. PHK karena berakhirnya Perjanjian Kerja (Ps 154 huruf b UU No.13 tahun 2003).
STIE DEWANTARA
Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan HAK
perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan KEPENTINGAN
Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan PHK
Perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (pengusaha dan pekerja)
Perselisihan Antar
Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan
Serikat Pekerja
STIE DEWANTARA
Lembaga Penyelesaian Perselisihan BIPARTIT
MEDIASI
KONSILIASI
ARBITRASE
PENGADILAN HI
Upaya I sebelum perselisihan diajukan pada lembaga penyelesai perselisihan
B’wenang thd semua jenis perselisihan
B’wenang untuk menjadi penengah pada: Perselisihan Kepentingan, PHK dan Antar Serikat Pekerja
B’wenang menjadi wasit pada: P’selisihan Kepentingan & Antar Serikat Pekerja
lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis perselisihan
arbiter dapat dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri
Hakim terdiri atas hakim dari lembaga peradilan dan hakim Ad Hoc
musyawarah antara pekerja dan pengusaha
diselesaikan dlm waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) Jika tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak harus mencatatkan perselisihannya ke disnaker
Semula dikenal dgn istilah TRIPARTIT Mediator adlh pegawai Disnaker yg akan memberikn anjuran tertulis Selain perselisihan hak, Disnaker akan menawarkan penyelesain akan dilakukan via Konsiliasi atau Arbitrase Bila para pihak berselisih tdk memberi tanggapan dlm 7 hari, perselisihan akan dilimpahkan kpd Mediator
Konsiliator adlh orang yang memenuhi syarat-2 sesuai ketetapan menteri & wajib m’berikan anjuran tertulis kpd para pihak yg berselisih
serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya pengadilan HI dibentuk pada setiap PN yg berada di tiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi ybs
Untuk perselisihan hak, sengketa wajib melalui mendapatkan anjuran tertulis Mediator krn Pengadilan HI hanya memproses sengketa yg telah melalui proses Mediasi Mediasi diselesaikan dlm jangka waktu paling lama 30 hari Jika sengketa tdk selesai, para pihak dpt melanjutkan sengketa tsb ke Pengadilan HI.
STIE DEWANTARA
SKB
TERIMA KASIH
STIE DEWANTARA
