BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan gedung di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pembangunan gedung terjadi karena meningkatnya kondisi perekonomian. Pembangunan gedung dilakukan dalam rangka pembangunan rumah maupun program pemerintah seperti masterplan percepatan pembangunan ekonomi. Peningkatan pembangunan bangunan gedung harus dikontrol dengan sebuah aturan agar dapat mengendalikan tata ruang kota maupun dampak yang ditimbulkan bagi manusia maupun lingkungan. Pemerintah memberikan aturan mengenai pembangunan bangunan gedung untuk mengendalikan penggunaan lahan, tata ruang, dan dampak terhadap lingkungan maupun manusia. UU No. 28 tahun 2002 merupakan aturan pemerintah tentang bangunan gedung yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 36/2005. Undangundang tersebut menyatakan bahwa pembangunan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Salah satu persyaratan administratif bangunan gedung adalah ijin mendirikan bangunan (IMB) dan persyaratan teknis bangunan gedung berupa keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. IMB merupakan persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung. IMB merupakan instrumen perizinan yang berfungsi sebagai perangkat penegakan hukum yaitu sebagai alat kontrol untuk menjamin kesesuaian pembangunan fisik bangunan gedung dengan rencana tata ruang. IMB juga merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki bangunan gedung agar mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Meskipun demikian, masih banyak peraturan daerah tentang bangunan gedung yang belum menerapkan persyaratan yang diamanatkan Undang Undang Bangunan Gedung. Kondisi tersebut menyebabkan bangunan gedung menjadi
1
2
tidak layak bangun, baik secara teknis maupun administratif (Pusat Komunikasi Publik, 2010). Bangunan gedung bermasalah juga semakin meningkat seperti banyaknya bangunan gedung yang roboh dan sebagian besar tidak mempunyai IMB. Selain tidak mempunyai IMB, permasalahan terkait bangunan gedung lainnya yaitu mempunyai IMB kadaluarsa dan mempunyai IMB yang tidak sesuai dengan hasil bangunan yang didirikan karena peraturan mengenai IMB tidak terlaksana. Selain itu, terjadi penyelewengan terhadap IMB. IMB yang merupakan instrumen perizinan yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjamin kesesuaian pembangunan fisik bangunan gedung dengan rencana tata ruang terjadi penyimpangan fungsi. IMB justru menjadi alat untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dengan dibebani target pemasukan tertentu setiap tahunnya. Dengan demikian, IMB tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengendalian. Persyaratan yang dimaksud dalam proses perizinan IMB pun menjadi hanya sekedar pemenuhan administratif sehingga bangunan gedung yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan tata ruang dan tidak memberikan kenyamanan baik pada pemilik gedung maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji hubungan antara bangunan gedung yang mempunyai IMB dan tidak mempunyai IMB dengan keandalan bangunan gedung. Penilaian terkait dengan keandalan bangunan gedung telah dikaji oleh beberapa peneliti. Adiwijaya (2012) melakukan penilaian bangunan gedung berupa aspek proteksi kebakaran menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode yang sama juga dilakukan oleh Priyo dan Wijatmiko (2011) untuk mengevaluasi keandalan fisik bangunan gedung di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut mengkaji keseluruhan aspek baik struktur, arsitektur, assesibilitas dan tata bangunan serta lingkungan baik bangunan yang memenuhi persyaratan administratif maupun tidak namun tidak mengkaji hubungan antara keduanya. Metode tersebut dianggap merupakan metode yang baik menurut Sulendra (2012) dan merupakan metode yang berdasarkan standar SNI dan Kepmen PU. Penelitian ini menggunakan metode AHP tersebut untuk mengkaji keandalan bangunan
3
gedung baik yang telah mempunyai IMB maupun yang tidak mempunyai IMB dan mengkaji hubungan antara nilai keandalan bangunan gedung dengan kepemilikan IMB bangunan gedung. Persyaratan keandalan bangunan gedung tergantung pada fungsi masing-masing bangunan gedung. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji keandalan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
1.2 Rumusan Masalah 1.
Bagaimana keandalan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung berupa IMB?
2.
Bagaimana keandalan bangunan gedung yang tidak mempunyai persyaratan administratif bangunan gedung berupa IMB?
3.
Bagaimana pengaruh kepemilikan IMB terhadap keandalan bangunan gedung?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk antara lain: 1.
mengetahui keandalan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung berupa IMB,
2.
mengetahui keandalan bangunan gedung yang tidak mempunyai persyaratan administratif bangunan gedung berupa IMB, dan
3.
mengetahui pengaruh kepemilikan IMB terhadap keandalan bangunan gedung.
1.4 Batasan Penelitian Keandalan bangunan gedung terdiri dari 4 aspek yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Persyaratan keempat aspek keandalan tersebut tergantung pada fungsi bangunan gedung. Penelitian ini hanya mengkaji keandalan bangunan gedung fungsi hunian yaitu bangunan gedung tempat tinggal.
4
1.5 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini yaitu: 1. memberikan informasi penting bagi para penentu kebijakan dalam mengatasi masalah kemerosotan kepemilikan IMB, 2. memberikan informasi penting bagi para penentu kebijakan dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan proses pengurusan IMB dan pembangunan bangunan gedung, 3. memberikan informasi dan wawasan mendalam terkait metode penilaian bangunan gedung.
1.6 Keaslian Penelitian Penelitian terkait dengan penilaian keandalan bangunan gedung pernah dilakukan oleh berbagai peneliti. Beberapa metode berbeda pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berbeda. Penilaian keandalan bangunan gedung terhadap aspek proteksi kebakaran menggunakan metode AHP pernah dilakukan oleh Adiwijaya (2012). Priyo dan Wijatmiko (2011) juga menggunakan metode yang sama untuk melakukan penilaian keandalan bangunan gedung yang mencangkup segala aspek kendalan. Akan tetapi, penelitian yang telah dilakukan hanya sebatas mengkaji hasil keandalan bangunan gedung dan merekomendasikan perbaikan bangunan gedung. Penelitian ini juga menggunakan metode AHP untuk menilai keandalan bangunan gedung akan tetapi penelitian ini fokus pada gedung fungsi tempat tinggal dan tidak hanya mengkaji hasil nilai keandalan bangunan gedung. Penelitian juga dilakukan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan IMB terhadap keandalan bangunan gedung.
