DAMPAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA TERHADAP KONFLIK ANTAR ETNIS DI KABUPATEN MIMIKA (Studi Pada Konflik Antar Etnis di Kabupaten Mimika) Oleh: KRINUS KUM ( 03230072 ) Goverment Science Dibuat: 2009-07-15 , dengan 2 file(s).
Keywords: dampak, konflik antar etnis ABSTRAK PT. Freeport Indonesia mulai melakukan pengeboran eksplorasi di Ertsberg pada bulan Desember 1967, berdasarkan Kontrak Karya I (KK I) yang di tanda tangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 1967. Tahap perncanaan umum dapat ditelusuri sejak ditanda tanganinya kontrak karya I pada tahun 1973 antara pemerintah RI dengan PTFI, sedangkan dalam kaitannya dengan masyarakat setempat ditandai dengan Januari Agrement 1974, sebagai upaya Freeport untuk berdamai dengan masyarakat. Selama kurang lebih 28 tahun PTFI beroperasi, dengan segala pasang surutnya, perusahaan ini seolah-olah tidak peduli terhadap masyarakat di sekitarnya, lebih di perjelas lagi sejak pada tahun 1967-1996, masyarakat sekitar terutama suku Amungme benar-benar mengalami ancaman keras dari PTFI, seperti dapat dibunuh, diusir,dengan menggunakan kekuatan militer memang kekejaman luar biasa yang diperagakan oleh PTFI terhadap masyarakat sekitar. Ketika melihat tindakan atau perlakuan tidak adil yang peragakan oleh PTFI terhadap masyarakat setempat, maka kemudian masyarakat suku Amungme sebagai pemilik hak ulayat mereka sudah melakukan tuntutan dan memprotes terhadap PTFI atas dasar hak ulayat mereka. Setelah protes dari masyarakat suku Amungme, pada waktu itu suku-suku tetangga lainnya belum begitu bangak di Kabupaten mimika, dengan demikian pada bulan Maret 19996, kebijakan-kebijakan PTFI diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun Papua pada umumnya. Langkah nyata ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan penyediaan dana satu persen (%) dari keuntungan kotor, diwujudkan melalui berbagai program. Dengan prioritas program untuk pengembngan sumber daya manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat.Sebagai upaya mengantisipasi pengucuran dana satu persen (%) dari PTFI dan pemanfaatannya, Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan surat keputusan (SK) No 352 Tahun 1996 tentang pembentukan anggota tim unit koordinasi proyek (UKP) dan tim unit pelaksana proyek (UPP) program pengembangan wilayah terpadu timika (PWT2), lembaga ini dimaksudkan pusat pengelola dana satu persen (%). Dengan demikian maka, peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak keberadaan PTFI terhadap konflik antar etnis di Kabupaten Mimika, karena PTFI memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang besar terhadap masyarakat tujuh suku dan Papua pada umumnya, ternyata konflik perang antar suku selalu ada dalam pengelolaan manfaat dari PTFI itu. Dalam metode penelitian ini, yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, dimana jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskriptikan karakteristik suatu masyarakat. Adapun pengumpulan data, merupkan dalam bentuk interview atau wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, ada dampak positif dan juga dampak negatif dari PTFI terhadap masyarakat setempat dan Papua pada umumnya.Dampak positif di wujudkan dalam
memperhatikan sumber daya manusia khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sedangkan salah satu dampak negatif PTFI terhadap masyarakat sekitar merupakan kaitannya dengan lingkungan fisik, dalam kegiatan penambangan tambang emas, PTFI melakukan pembuangan tailing ke sungai ajkwa/wanogong akibatnya hutan primer dan hutan sagu serta ikan dilaut akan mati, sasarannya suku Kamoro yang mata pencahariannya tergantung pada sagu dan ikan dilaut. Jadi, ada dampak positif maupun negatif yang dbuat PTFI terhadap masyarakat Kabupaten Mimika. Di tengah-tengah pembangunan, masyarakat selalu menciptakan konflik perang antar suku, karena kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya pendidikan dan lain-lain sehingga masalah individu yang bisa diselesaikan secara keluarga tapi kemudian melibatkan banyak orang atau menjadi masalah kolektif maka konflik menjadi besar, sementara untuk menyelesaikan konflik pemerintah dan penegak hukum hanya mengandalkan hukum adat dan tidak menegakkan hukum positif secara tegas. Oleh karena itu hukum positif harus mengedepankan, sehingga rakyat harus tunduk kepada hukum positif. ABSTRACK PT. Freeport Indonesia start to do drilling of explores in Ertsberg in December 1967, based on Contract I (KK I) which in signing by government of Indonesia on 7 April 1967. Phase plan of public can trace since the signing of contract of I in 1973 between government with PTFI, while in the bearing of with local society marked with January Agreement 1974, as effort of Freeport to reconcile with society. During more or less 28 year of PTFI operate, with all ebb him, this company impressing do not care to society around him, more in clarify again since in the year 1967-1996, society [about/around] especially tribe of Amungme really natural [of] hard threat of PTFI, like can be murdered, reject use strength of military it is true extraordinary cruelty which modeled by PTFI to society [about/around]. When seeing inequitable treatment or action which model by PTFI to local society, hence later; then tribe society of Amungme as owner of Ulayat right for land rights they have conducted demand and protest to PTFI on the basis of their Ulayat right for land. After protest of tribe society of Amungme, by then other neighbor terms not many in Mimika, thereby in March 19996, policies of PTFI aimed at effort of make-up of prosperity of local society and Papua in general. this Real step marked released ready policy him of]fund one [gratuity/ %] (%) of dirty advantage, realized to [pass/through] various program. With program priority for the development of human resource ( SDM), specially educational, service of health, skilled training and economic expansion of anticipatory effort society as giving fund one [gratuity/ %] (%) of PTFI and exploiting of him, Governor Province of Papua decree ( SK) No 352 Year 1996 concerning forming of unit team member co-ordinate project ( UKP) and executor unit team of[is project of ( Program UPP) development of inwrought region of Timika ( PWT2), this institute is meant center organizer of fund one [gratuity/ %] (%). Thereby hence, researcher wish to know how impact existence of PTFI to conflict between ethnical in Mimika, because PTFI give big indirect and direct economic benefit to society seven and tribe of Papua in general, in the reality intertribal war conflict always there is in management of benefit of that PTFI. In this research method, which used by researcher is descriptive research, where descriptive research type is research which isn't it characteristic an society. As for data collecting, isn't it in the form of interview or interview, observation, and documentation. Result of the research that, there is positive impact as well as negative impact of PTFI to local
society and Papua at positive generally in realizing in paying attention human resource specially education, service of health, skilled training and economic expansion of nationality. While one of [the] negative impact [of] PTFI to society [about/around] is bearing of with physical environment, in activity of mining of gold-mine, PTFI [do/conduct] dismissal of tailing to river of ajkwa / wanogong as a result primary forest and sago forest and also fish gone out to sea will die, target of tribe of Kamoro which the was living of depend on fish and sago gone out to sea. Thus, there is negative and positive impact which is PTFI made to Mimika Society. Medial of development, society always create intertribal war conflict, because lack of awareness of society, low [of] education him and others so that the problem of individual which can be finished by family but later; then entangle many people or become collective problem hence conflict become bigly, whereas to finish governmental conflict and enforcer punish only relying on customary law and [do] not uphold positive law expressly. Therefore positive law has to place forward, so that people have to bow to positive law.
