PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
yang
berdaya
guna
dan
berhasil
guna
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.
bahwa dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan pelayanan
kesejahteraan
sosial
kepada
masyarakat
secara
menyeluruh dan terpadu, maka dianggap perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Ketentuan pokok
tentang Ketentuan-
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 2.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1
3.
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Parigi
Moutong
Di
Provinsi
Sulawesi
Tengah.
(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
republik
Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI
PARIGI
MOUTONG
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PARIGI
MOUTONG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan
Daerah
adalah
Bupati
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong. 4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong. 7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yatng dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas
Sosial
yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan keahliannya masing-masing. 11. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupn sosial materil maupun sipiritual yang di liputi oleh rasa keselamatan warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani rohanian dan sosial yang sebaik-sebaiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hakhak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 12. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang di tujukan
untuk
mewujudkan,
membina,
mengembangkan kesejahteraan sosial.
3
memelihara
memulihkan
dan
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.
BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Teknis Pemerintah Daerah dibidang Sosial. (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4 (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pembangunan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. (2) Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal
4,
Dinas Sosial
mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial; b. Pemberian Periizinan
dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesejahateraan
Sosial; c. Pembinaan teknis di bidang Sosial; d. Pengelolaan dan Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
Bagian Kedua Kewenangan dan Susunan Organisasi Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Mendukung upaya pengembangan sosial; b. Penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial; c. Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan; d. Penyelenggaraan perijinan pengumpulan uang, barang, undian dan sumbangan lainnya;
4
e. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial; f.
Pemberdayaan Fakir Miskin;
g. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan Bencana Sosial; h. Pemberdayaan dan Pengembangan Komunitas Adat Terpencil / Masyarakat Asli; i.
Pemberdayaan Karang Taruna dan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan;
j.
Penyelenggaraan Pembinaan Sosial Keagamaan.
Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program. c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sosial Keagamaan, membawahi : 1. Seksi Bina Mental Spiritual; 2. Seksi Pelayanan Lembaga Keagamaan. d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan Sosial KAT & Keluarga; 2. Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Orsos. e. Bidang Bantuan Sosial, membawahi : 1. Seksi Bantuan Korban Bencana Alam & Bencana Sosial ; 2. Seksi Bantuan Keluarga Miskin dan Sumbangan Sosial. f. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, membawahi: 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Paca, Anak Terlantar dan Lanjut Usia ; 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila.. (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada terlampir
ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Kelompok
Jabatan
Fungsional
dilingkungan
Dinas
Sosial
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan bidang keahliannya masingmasing. Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri jabatan fungsional
yang terbagi
dari
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
5
(2) Setiap Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional
senior
yang
ditunjuk
dan
diangkat
oleh
Bupati
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan Daerah. (4) Jenis dan jenjang serta pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Sub
wajib menerapkan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing – masing. (2) Setiap Pimpinan Kelompok Jabatan
Fungsional dalam lingkungan Dinas Sosial,
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang. (3) Setiap Pimpinan
satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial berkewajiban
memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan pada unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya. (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan pengawasan melekat.
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL Pasal 11 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (3) Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dinyatakan tetap berlaku kecuali Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 5 dan huruf h dihapus.
Pasal 13 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6
Pasal 14 Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ditetapkan di Parigi Pada tanggal BUPATI PARIGI MOUTONG,
LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Parigi pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 078 615
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI D NOMOR 25
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG
I. Umum Dalam rangka mengefektifitas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-undang Nomor Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
perlu adanya wadah
penyelenggaraan kewenangan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Sosial guna terciptanya
efektifitas
penyelenggaraan
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial
kepada
masyarakat secara menyeluruh dan terpadu serta mempercepat pelaksanaan visi dan misi Bupati Parigi Moutong dalam Tahun 2007. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan urusan pelayanan dibidang sosial yang lebih luas organisasi Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.
II. Pasal Demi Pasal
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas
8
kedalam suatu
Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 75
9
