DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT

DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PRINSIP DASAR DAN KELEMBAGAAN PENERAPAN KPBU BIDANG PUPR DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DISCLAIMER

Pedoman ini dirancang untuk memberikan informasi tentang ruang lingkup Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR saja. Informasi yang diberikan tidak

bermaksud untuk memberikan saran profesional, legal atau lainnya. Dalam hal membutuhkan keahlian semacam itu, berkonsultasilah kepada profesional yang sesuai. Pedoman ini bukanlah informasi lengkap tentang masalah tersebut diatas dan hanya berfungsi sebagai panduan umum atau materi pendukung, bukan sebagai sumber utama

informasi subjek.

Pedoman ini diterbitkan pada bulan Oktober 2017 dimaksudkan hanya untuk tujuan publikasi pada saat dicetak. Tim Penyusun tidak bertanggung jawab terhadap perubahan informasi yang diterbitkan kemudian.

Daftar Isi 4 | 13 | 18 | 19 | 20 |

21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |

Daftar Isi Glossary Daftar Singkatan Sambutan Direktur Bina Investasi Infrastruktur

Pengantar Tim Penyusun

I.

Konsepsi, Definisi, Tujuan, Keuntungan dan Prinsip KPBU

A. Konsepsi KPBU 1.

Karakteristik Infrastruktur

2.

Konsepsi Skenario Tripple Win

3.

Kesalahpahaman Terhadap KPBU

4.

KPBU Bukan Privatisasi

B. Definisi KPBU 1.

Definisi KPBU Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

2.

Definisi KPBU Berdasarkan Para Ahli

Daftar Isi 26 | 26 | 27 28 29 29 30 31 32 33 33

| | | | | | | | |

34 | 34 | 35 |

C. Tujuan KPBU

D.

E.

1.

Tujuan Skema KPBU Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

2.

Tujuan Skema KPBU Berdasarkan Para Ahli

3.

Tujuan Skema KPBU Secara Umum

Keuntungan Skema KPBU 1.

Keuntungan Pemerintah Memilih KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

2.

Ilustrasi Skema KPBU

3.

Keuntungan Skema KPBU dari Sektor Publik

4.

Keuntungan Skema KPBU dari Sektor Badan Usaha

Prinsip Dasar KPBU 1.

Prinsip-Prinsip KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

2.

Prinsip Utama KPBU

3.

Prinsip Mengoptimalkan Alokasi Resiko

4.

Ilustrasi Optimalisasi Alokasi Resiko

| VI. Kerangka Hukum KPBU A. Perkembangan Kebijakan Peraturan KPBU 1. Sejarah Peraturan Kebijakan untuk Mendukung KPBU 2. Perubahan Peraturan Presiden Pengaturan KPBU

B. Peraturan-Peraturan Terkait KPBU 1. Pokok-pokok Perpres No. 38/2015 Tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur 2. Peraturan Terkait KPBU 3. Peraturan Terkait KPPIP 4. Peraturan LKPP 5. Peraturan Pengadaan Tanah 6. Peraturan Pengusahaan Sumber Daya Air 7. Peraturan Penjaminan Infrastruktur 8. Peraturan Proyek Strategis Nasional

9. Peraturan Rencana Umum Jalan Nasional 10.Peraturan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 11.Peraturan Berkaitan Dengan Pemanfaatan BMN/BMD

12.Peraturan Berkaitan Dengan Kerjasama Daerah

Daftar Isi 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |

F.

5. Prinsip Pembagian Peran pada KPBU untuk Pencapaian Value for Money, Peningkatan Pelayanan, Teknologi dan Inovasi Bentuk Skema KPBU 1.

Kategori Kerjasama dalam KPBU

2.

Taksonomi Kontrak KPBU dengan Varian

II. Perbedaan Penyediaan Infrastruktur PBJ versus KPBU A. Perbedaan Pengadaan antara PBJ dan KPBU 1.

Perbedaan Pengadaan Secara Umum

2.

Perbedaan dari Aspek Waktu

3.

Perbedaan dari Aspek Proses

4.

Perbedaan dari Aspek Pendanaan

5.

Perbedaan dari Aspek Pembagian Resiko

B. Bentuk Struktur Proyek 1.

Bentuk Struktur Proyek Pemerintah (Public Finance)

2.

Bentuk Struktur Proyek Privat (Corporate Finance)

3.

Bentuk Struktur Proyek KPBU (Project Finance)

Daftar Isi 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

III. Penyediaan Infrastruktur PUPR dengan Skema KPBU A. Dokumen Perencanaan

1.

Arah Kebijakan KPBU

2.

Strategi KPBU

3.

Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PUPR

4.

Strategi, Program dan Kegiatan Renstra PUPR

B. Urusan Pemerintah Bidang PUPR

1.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PUPR

2.

Lingkup KPBU Infrastruktur PUPR

IV. Tantangan dan Hambatan Isu Strategis dan Solusi Pelaksanaan KPBU A. Faktor Kunci Keberhasilan Skema KPBU B. Permasalahan Pelaksanaan KPBU

C. Permasalahan dalam Pengembangan Proyek KPBU D. Hambatan Pelaksanaan KPBU di Indonesia E. Solusi Pelaksanaan KPBU

Daftar Isi 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 |

V. Tipologi Pembiayaan, Pola Pembiayaan, Skema Dukungan dan Jaminan KPBU Bidang PUPR A. Tipologi Pembiayaan Skema KPBU 1.

Tipologi Pembiayaan KPBU Berdasarkan Kelayakan Finansial

B. Pola Pembiayaan, Financial Close dan Pengembalian Investasi

1.

Pola Pembiayaan Proyek Solicited KPBU

2.

Pola Pembiayaan Proyek Unsolicited KPBU

3.

Perolehan Pembiayaan dan Skema Pengembalian Investasi

4.

Skema Availability Payment (AP)

5.

Performance Base Payment

Daftar Isi 66 | 66 | 67 | 70 | 71 | 71 | 72 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 |

C. Skema Dukungan KPBU 1. Skema Dukungan Pemerintah untuk Proyek KPBU 2. Konsep Viability Gap Fund (VGF) 3. Konsep Project Development Facility (PDF) D. Fasilitas Penjaminan KPBU

1. Penjaminan Infrastruktur

Daftar Isi 76 77 78 78 78 79 79 80 81 82 82 82 83

| | | | | | | | | | VII. Kerangka Kelembagaan KPBU PUPR | A. Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha | 1. Struktur Kelembagaan KPBU Tingkat Nasional | 2. Peran dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian PUPR dan

84 | 85 | 85 |

Stakeholder dalam Penyelenggaraan KPBU

B. Organisasi dalam Pelaksanaan KPBU 1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) 2. Tugas dan Fungsi PJPK

Daftar Isi 86 87 88 89 90 91

| | | | | |

91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 |

3. PJPK untuk Gabungan Infrastruktur 4. Simpul KPBU 5. Tim KPBU 6. Panitia Pengadaan 7. Para Pihak KPBU Lainnya VIII. Tata Kelola Program KPBU Bidang PUPR (Studi Kasus Keberhasilan dan Hambatan) A. Perencanaan dan Penganggaran

1. Alur Perencanaan dan Penganggaran 2. Bagan Alur Proses Perencanaan Identifikasi Proyek KPBU 3. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Nasional/Sektor 4. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Daerah B. Pemrakarsa Proyek KPBU

1. Solicited dan Unsolicited 2. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Solicited Project 3. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Unsolicited Project

Daftar Isi 98 99 100 101 101 102 103 104 105 106 106 107 110 109 115 119

| | | | | | | | | | | | | | | |

C. Tahapan Proyek KPBU 1. Tahap 1 : Perencanaan Proyek Kerjasama 2. Tahap 2 : Penyiapan Proyek Kerjasama

3. Tahap 3 : Transaksi Proyek Kerjasama a. Tahap Transaksi Proyek Kerjasama b. Kerangka Waktu Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU c. Negosiasi d. Manajemen Kontrak 4. Tahap 4 : Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK) D. Bentuk Struktur Proyek KPBU 1. Struktur KPBU – Tipikal Model KPBU

2. Struktur KPBU – Tipikal Stakeholder KPBU untuk Sektor Air di Indonesia E. Studi Kasus 1. KPBU SPAM Umbulan 2. KPBU AP Palapa Ring Referensi

Glossary Affermage

Kontrak pemberian penggunaan atau pendudukan properti selama waktu yang ditentukan untuk pembayaran tertentu

Availability Payment

Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan Infrastruktur)

Badan Usaha

Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda

Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah

Build Own Operate

Bemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Model proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di mana sebua organisasi swasta membangun, memiliki dan mengoperasikan beberapa fasilitas atau struktur dengan sedikit dorongan dari pemerintah. Meskipun pemerintah tidak memberikan pendanaan langsung dalam model ini, namun pemerintah mungkin menawarkan insentif keuangan lainnya seperti status bebas pajak. Pengembang memiliki dan mengoperasikan fasilitas ini secara independen

Glossary Build Own Operate Transfer

Suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi, operasi dan memiliki suatu fasilitas infrastruktur selama kontrak dan selanjutnya melakukan pengalihan kepemilikan pada saat kontrak tersebut berakhir.

Capital Expenditure

Biaya bisnis yang dikeluarkan untuk menciptakan manfaat akuisisi yaitu masa depan aset yang akan memiliki masa manfaat luar tahun pajak. misalnya pengeluaran untuk aset seperti bangunan, mesin, peralatan atau upgrade fasilitas yang ada sehingga nilai sebagai aset meningkat

Design Build Finance Operate

Kepemilikan secara hukum dari fasilitas tetap pada otoritas publik selama kontrak dengan kepentingan sektor swasta dalam proyek yang hanya didasarkan pada hak kontraktual untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dan menerima pendapatan dari pembeli untuk melakukannya, daripada kepemilikan fisik aktiva

Feasibility Study

Kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha /proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha /proyek yang direncanakan

Konsesi

Pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau kontrak bagi hasil

Glossary Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha

Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ BUMN/ BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak

Operating Expenditure

Biaya yang dikeluarkan dalam perjalanan bisnis biasa, seperti penjualan, beban umum dan administrasi (dan tidak termasuk harga pokok penjualan - atau HPP, pajak, depresiasi dan bunga)

Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Project Development Facility

Fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close)

Glossary Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelati Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK sektor infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundangundangan diatur KPBU diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD tersebut yang akan bertindak selaku PJPK

Solicited Project

Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Pemerintah, disiapkan oleh Pemerintah, didukung dan dijamin oleh lembaga keuangan Pemerintah

Unsolicited Project

Proyek KPBU yang diprakarsai, disiapkan oleh, didukung secara non fiskal oleh Pemerintah dan dijamin oleh lembaga keuangan Pemerintah

Value for Money

Metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik. VfM juga diartikan dengan kombinasi optimal dari total biaya keseluruhan dan kualitas dari dilaksanakannnya proyek infrastruktur melalui skema KPBU. VfM digunakan sebagai salah satu alasan atau tujuan dilaksanakannya skema KPBU melalui kompensasi atau tarif harga pasar yang kompetitif.

Glossary Viability Gap Fund

Dana talangan yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur. VGF diberikan untuk proyek infrastruktur yang tidak memiliki keuntungan besar atau memiliki waktu balik modal yang lama supaya investor msasih tetap tertarik untuk mengikuti tender tersebut.

Daftar Singkatan AP


BMN/BMD

Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah

BOO

Build Own Operate

BOOT

Build Own Operate Transfer

Capex

Capital Expenditure

DBFO

Design Build Finance Operate

PBJ

Pengadaan Barang/Jasa

PDF

Project Development Facility

Opex

Operating Expenditure

PHLN

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

PJPK

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

VfM

Value for Money

VGF

Viability Gap Fund

Sambutan Direktur Bina Investasi Infrastruktur Dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar Pemerintah Republik Indonesia sedang berupaya keras untuk mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Program pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit. Terbatasnya anggaran fiskal pemerintah, membuat Pemerintah harus menemukan pola-pola pembiayaan alternatif dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah pun memiliki aset-aset yang sebenarnya dapat dioptimalisasi untuk meningkatkan nilai tambah aset tersebut sekaligus memberikan alternatif solusi bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Sebagai respons dari kebutuhan alternatif pendanaan tersebut, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur berinisiatif untuk menerbitkan buku pedoman pola pembiayaan investasi infrastruktur yang dapat digunakan investor dalam mendorong pembiayaan alternatif non APBN/D di bidang infrastruktur di Indonesia serta mengoptimalisasikan aset-aset infrastruktur PUPR. Saya menyambut baik terbitnya buku “Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR”. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi rujukan bagi para investor dan masyarakat yang berminat mendukung Pemerintah dalam pembiayaan investasi infrastruktur bidang PUPR.

Jakarta, Oktober 2017 Direktur Bina Investasi Infrastruktur

Dr. Ir. H. Masrianto, MT

Pengantar Tim Penyusun Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR dapat terselesaikan pada TA 2017. Buku pedoman ini merupakan perwujudan dari tugas yang diamanatkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Buku pedoman ini menyajikan informasi tentang ruang lingkup prinsip dasar dan kelembagaan penerapan KPBU bidang PUPR yang dihimpun dari berbagai sumber, baik dari unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR maupun dari K/L terkait. Penyusun menyadari buku pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi substansi maupun redaksional. Kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna untuk perbaikan selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan kepada semua yang telah berperan serta dalam menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Oktober 2017

Tim Penyusun

I.

KONSEPSI, DEFINISI, TUJUAN, KEUNTUNGAN DAN PRINSIP KPBU A.

Konsepsi KPBU 1. Karakteristik Infrastruktur

2. Konsep Skenario Triple Win

22

Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR



Cenderung bersifat monopoli alamiah



Cenderung bersifat tidak eksklusif



In-elastic demand



Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk pembangunan dan pemeliharaannya



Pengembalian investasi yang lama (longterm investment, short yielding)



Biasanya dilihat sebagai kewajiban pemerintah dalam menyediakan atau membangunnya



Penyelenggaraan infrastruktur biasanya dilihat sebagai satu kesatuan, dan kurang dikembangkan konsep pembagian penyelenggaraan (unbundling)

2. Konsep Skenario Triple Win

Pemerintah Kontrak •

•

Badan Usaha

• •

Memiliki aset dan otoritas Kewajiban Pelayanan Publik • • •

Memiliki keahlian, dan finansial Profit oriented

Output Spec Pelayanan Terbaik Alokasi risiko yang tepat Keuntungan yang layak

Definisi lain KPBU adalah kontrak jangka panjang antara pemerintah dan sektor badan usaha untuk melaksanakan perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan pengoperasian infrastruktur publik oleh pihak swasta (Yescombe,

2007). KPBU memberikan skenario triple win yang mengakomodir pemerintah, konsorsium badan usaha dan kepentingan publik yang diilustrasikan dalam gambar di atas.

23


3.

Kesalahpahaman Terhadap KPBU

KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi KPBU merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada BADAN USAHA;

• • • •

24

Investasi BADAN USAHA bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik; KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik; KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum; KPBU bukan merupakan pinjaman (utang) pemerintah kepada BADAN USAHA.


4.

KPBU Bukan Privatisasi

KPBU bukan berarti privatisasi, pada konsepsi KPBU bahwa pemerintah tetap mempunyai otoritas dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kualitas standar pelayanan, misalnya: Standar Kualitas Air Minum; Pengalihan aset akan dilakukan pada akhir masa konsesi/kontrak, dan dimungkinkan untuk dikerjasamakan kembali.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara KPBU dan privatisasi. Dalam konsep KPBU, pihak publik dan swasta melakukan kerjasama dalam pembiayaan, pendapatan, dan tanggung jawab. Sedangkan dalam privatisasi pemerintah melakukan transfer tugas dan tanggung jawabnya ke sektor swasta, dengan biaya, risiko, dan pendapatan berada di tangan swasta.

25


B.

Definisi KPBU 1.

Definisi KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

2.

Definisi KPBU Berdasarkan Para Ahli Definisi lain diberikan oleh Yescombe yang menyatakan bahwa KPBU adalah kontrak jangka panjang antara pemerintah dan badan usaha untuk melaksanakan perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan pengoperasian infrastruktur publik oleh pihak swasta.

(Alfen, et al., 2009) KPBU memiliki 4 karakteristik meliputi: (1) kontrak jangka panjang, (2) investasi pihak BADAN USAHA dimana siklus hidup proyek merupakan hal yang penting bagi pihak BADAN USAHA, (3) inovasi dalam penyediaan jasa yang dilakukan pihak BADAN USAHA dan; (4) adanya keuntungan yang didapatkan baik dari pihak BADAN USAHA maupun dari pihak pemerintah. 26


C.

Tujuan KPBU 1.

27

Tujuan Skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

•

Mencukupi Kebutuhan Pendanaan penyediaan infrastruktur melalui dana swasta

•

•

Penyediaan infrastruktur berkualitas, efektif, efisien, sasaran dan tepat waktu

Mendorong prinsip pakai bayar atau mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna

•

•

Mendorong iklim investasi yang mendorong peran serta badan usaha dalam pembangunan

Memberikan kepastian pengembalian invetasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oeh pemerintah kepada badan usaha

yang tepat


2.

Tujuan Skema KPBU Berdasarkan Para Ahli Skema KPBU bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, meningkatkan kualitas dari produk-produk dan pelayanan publik, dengan menanggung secara bersama-sama dalam hal modal, risiko, ilmu pengetahuan, SDM. (Spiering & Dewulf, 2007) Tujuan lain yang hendak dicapai adalah untuk mendapatkan nilai lebih (Value for Money) dibandingkan dengan pengadaan proyek secara tradisional, mereduksi Life Cycle Costing, alokasi risiko yang lebih baik, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan (Spiering & Dewulf, 2007) Keuntungan skema KPBU yang utama adalah efisiensi dalam proses transaksi proyek yang antara lain ditandai oleh menurunnya biaya konstruksi secara signifikan dan dapat membatasi potensi cost-overrun yang terjadi. Keuntungan dari kerjasama ini memberi daya saing kepada investor swasta dalam pemanfaatan efisiensi dan inovasi teknologi yang lebih baik. (Dikun, 2010)

28


3.

Tujuan Skema KPBU Secara Umum

Dalam mengembangkan program KPBU, pemerintah perlu mendefinisikan faktor pendorong dan tujuannya untuk program KPBU, sehingga dipahami dengan jelas, sehingga pasar dapat memberikan respon yang baik Terdapat beberapa tujuan yang mendorong KPBU secara global diantaranya : Kebutuhan untuk mengatur pinjaman sektor publik

Akselerasi penyediaan layanan infrastruktur

Transfer risiko yang pantas kepada pihak BADAN USAHA Mendapatkan inovasi dan efisiensi ekonomis

29


D.

Keuntungan Skema KPBU 1.

Keuntungan Pemerintah Memilih KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur ..... untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan memanfaatkan nilai uang (value for money), melalui pembagian risiko, pengelolaan yang sinergi, mendorong inovasi, pemanfaatan dan pengelolaan aset yang efisien selama umur rencananya. PRICE is what you pay OUT, VALUE is what you get in RETURN

•

Aspek lain adalah optimasi desain, fokus pada spesifikasi output , dan proses desain lebih diorientasikan pada kinerja operasional.

•

Optimalisasi dan transfer risiko yang tepat;

•

Pembiayaan oleh badan usaha dalam penyediaan infrastruktur akan mengurangi beban pemerintah dalam jangka pendek, sehingga dana pemerintah dapat digunakan untuk membiayai kepentingan lainnya, seperti penanggunglangan kemiskinan. … a Long Term Partnership with Mutual Benefits

30


2.

31

Ilustrasi Keuntungan Skema KPBU


3.

Keuntungan Skema KPBU Dari Sektor Publik 

Meningkatnya kualitas pelayanan  Investor Badan Usaha menyediakan tenaga ahli, manajemen, dan teknologi yang akan memperbaiki kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kompetisi untuk meningkatkan kualitas dalam arti pengembangan dan inovasi.



Biaya proyek yang lebih rendah  Skema KPBU meliputi akivitas yang luas, yaitu desain, pembangunan, dan penyediaan pelayanan di masa datang, bila dilakukan dalam satu proyek akan meningkatkan skala ekonomi dari proyek itu sendiri, artinya dapat menurunkan biaya.



Pembangunan lebih awal dan lebih cepat.  Artinya jika sektor publik tidak mempunyai kemampuan untuk mendanai proyek-proyek yang dari sudut pandang ekonomi menguntungkan, maka sektor BADAN USAHA dapat berpartisipasi untuk mendanai sebagai proyek KPBU. Pelaksanaan proyek KPBU aktivitas design dan konstruksi dapat digabungkan secara paralel pelaksanaannya  dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat.

32


Keuntungan Skema KPBU Dari Sektor Publik .....(lanjutan) 

Penganggaran lebih baik, KPBU apabila dilaksanakan taat asas dapat menurunkan biaya tak terduga. Dari beberapa pengalaman internasional, proyek KPBU hanya mengalami 22% over budget dibandingkan 75% proyek yang dilakukan oleh sektor publik.



Risk Sharing, Pembagian risiko merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan KPBU apabila alokasinya tepat sesuai dengan pihak yang mempunyai kapabilitas untuk menanggung risiko.

3. Keuntungan Skema KPBU Sektor Badan Usaha Keuntungan disisi BADAN USAHA antara lain adalah mendapatkan akses di sektor baru dan dapat meraih lebih banyak aktivitas bisnisnya, mendapatkan keuntungan yang lebih baik, dan mendapatkan kepastian pasar yang lebih lama.

33


E.

Prinsip Dasar KPBU 1. Prinsip-Prinsip KPBU Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

KEMITRAAN

KEMANFAATAN

BERSAING

EFISIEN

EFEKTIF

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

 Kemitraan, Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;  Kemanfaatan, Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;  Bersaing, Pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;  Efisien, Kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana BADAN USAHA.  Efektif, Kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan  Pengendalian dan pengelolaan risiko, Kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko; 34


2. Prinsip Utama KPBU •

Mengoptimalkan alokasi risiko

•

Mencapai “Value For Money”

•

Mempertahankan atau meningkatkan tingkat layanan

•

Akses pada keahlian, teknologi dan inovasi yang baru atau yang lebih baik

3. Prinsip Mengoptimalkan Alokasi Resiko Perlu adanya tanggung jawab alokasi risiko antara Pemerintah dan BADAN USAHA

Untuk mengevaluasi dan mengatur program risiko

Untuk mengkonfirmasi kemampuan proyek

Untuk mengkonfirmasi VfM dari proyek

35

• Dasar negosiasi • Risiko dan hasil akan tercermin dalam mekanisme pembayaran • Mitigasi risiko melalui garansi risiko yang baik

• Menyusun strategi menanggapi risiko

• Menggunakan referensi proyek

• Menggunakan sektor publik pembanding


4. Ilustrasi Optimalisasi Alokasi Resiko Risiko diasumsikan oleh pihak yang lebih baik dalam mengatasi risiko

Pemerintah

•

Regulasi/Politik

•

Lingkungan

•

Proses Tender

•

Pembangunan Ekonomi

Badan Usaha

Pembagian Risiko

•

Kerusakan/Damage

•

Pembangunan

•

Force Majeure

•

Desain

•

Inflasi

•

Konstruksi

•

Nilai Tukar

•

Operasi

•

Pemeliharaan

•

Inflasi dan Suku Bunga

•

Nilai Residual

Alokasi risiko setiap proyek menentukan tingkat bank ability dan VfM bagi Pemerintah

36


5. Prinsip Pembagian Peran pada KPBU untuk Pencapaian Value for Money, Peningkatan Pelayan, Teknologi dan Inovasi

Peran Badan Usaha

Peran Pemerintah •

Visi, Misi, Arah, Tujuan

•

Penetapan Output

•

Kepastian Pengaturan (kerangka hukum, keuangan, tax),

•

Investasi yang layak

•

Tersedia infrastruktur publik yang berkualitas dan efisien

Komitmen & pembagian risiko

•

Tersedia tingkat layanan yang berkualitas tinggi

•

Komitmen pembayaran

•

•

Penyediaan tanah (konsesi jangka panjang),

Desain & operasional yang terpadu

•

Inovasi (uptodate)

•

•

37

Hasil yang ingin dicapai:

Kelayakan proyek (publik & Badan Usaha)


•

Pengelola risiko

•

Pendekatan pada pemanfaatan umur Aset

•

Inovasi dan Kreativitas

•

Desain yang optimal dan terpadu

•

Pendanaan

•

Tambahan pendapatan dengan Optimalisasi pemanfaatn aset

•

Penyedia layanan

F.

Bentuk Skema KPBU 1. Kategori Kerjasama dalam KPBU Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) mempunyai spektrum yang sangat luas, tergantung pada kepemilikan aset modal; tanggung jawab berinvestasi; Asumsi risiko yang akan ditanggung/dikelola; dan durasi lamanya kontrak SEKTOR SWASTA

INVESTASI

KLASIFIKASI 5 (LIMA) KATEGORI BENTUK KERJASAMA

PFI & PRIVATISASI

KONSESI

1. kontrak pengadaan dan manajemen/pengelolaan 2. kontrak turn-key 3. kontrak leasing/sewa

LEASING

4. kontrak konsesi TURN-KEY

5. Private Finance Initiative (PFI) & Privatisasi. PENGADAAN & MANAJEMEN

SEKTOR PUBLIK

SEKTOR PUBLIK

Risks, Obligations & Durations

Sumber: PPP Guideline

38


SEKTOR SWASTA

2. Taksonomi Kontrak KPBU dengan Varian Klasifikasi dari 5 (lima) kategori di atas masing-masing memiliki banyak varian. Setiap kategorisasi bentuk KPBU dengan karakteristik utamanya ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

Jenis Kontrak

Tanjung Jawab Investasi

Publik

Publik

Publik

1-3

Kontrak Publik Pemeliharaan

Publik/ Private

Private/ Public

3-5

Kontrak Operasional

Public

Public

Public

3-5

BTO

Public

Public

Private/ Public

1-3

Affermage

Public

Public

Private/ Public

5-20

Leasing

Public

Public

Private/ Public

5-20

Francise

Public/Private

Private/ Public

Private/ Public

3-10

BOT/BOOT

Public/Public

Private/ Public

Private/ Public

15-30

BOO/DBFO

rivate

Private

Private

Tak terbatas

PFI

Private/Public

Private

Private/ Public

10-20

Divestasi

Private

Private

Private

Tak terbatas

Kontrak Pengadaan Pengadaan & Manajemen Kontrak

Turn-Key Affermage/ Lease Kontrak Konsesi

Private/Badan Usaha

39


Risiko yang diambil

Durasi Lamanya Kontrak

Kepemilikan Aset/Modal

Varian

II.

KERANGKA HUKUM KPBU A. Perkembangan Kebijakan Peraturan KPBU 1. Sejarah Peraturan Kebijakan Untuk Mendukung KPBU

Sebelum Tahun 1990 Pengaturan Partisipasi Swasta: • Inpres 5/1998 • KMK 740/KMK.00/1989 • UU 11/1974 tentang Pengairan • UU 15/1985 tentang Ketenagalistikan • UU 13/1987 tentang jalan • UU 3/1989 tentang Telekomunikasi • PP 8-1990 tentang Jalan Tol • PP 10/1989 tentang Ketenagalistrikan Sektor: • Jalan Tol • IPP Memperkenalkan Partisipasi Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur

40

Tahun 1990-1997

Tahun 1998-2004

Pengaturan Partisipasi Swasta: • Kepres 37/1992 tentang Usaha Penyediaan Listrik oleh Swasta Sektor: • Jalan Tol • Air Minum • Ketenagalistrikan

Lahirnya Kepres 7/1998 Krisis Finansial di Asia yang mengakibatkan perubahan: • Sistem Politik • Desentralisasi • Lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur infrastruktur • Negosiasi ulang IPP

Lahirnya Peraturan KPBU Reformasi Regulasi


Tahun 2005-2014

Infrasctructure Summit 2005 Perpres 42/2005 tentang KKPPI yang kemudian direvitalisasi dengan Perpres 75/2014 Perpres 67/2005 jo Perpres 66/2013 Perpres 78/2010 PMK 260/2010 PMK 223/2012 Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor (Open Business) Pembentukan PT SMI dan PT IIF Pembentukan PT PII PPP Book

Tahun 2015 hingga Sekarang

Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Permen PPN No 4/2015 tentang Panduan Umum KPBU PMK 190/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Perka LKPP 19/2015 tentang Pengadaan Badan Usaha PPP Book

• • •

Keterbatasan alokasi sumber dana dalam penyediaan infrastruktur dapat menjadi peluang bagi badan usaha swasta untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Pada periode sebelum tahun 1998 Pemerintah telah berupaya mengundang partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur. Bentuk kebijakan pada periode sebelum tahun 1998 adalah dengan diundangkannya peraturan perundangan yang mendukung, misalnya Keppres 37/1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.

2. Perubahan Peraturan Presiden Pengaturan KPBU diubah Perpres Nomor 67 Tahun 2005

diubah

Perpres Nomor 13 Tahun 2005



diubah

Perpres Nomor 38 Tahun 2015 diubah

Dasar penyempurnaan:  Pemerintah berupaya untuk mencitakan iklim investasi yang baik.  Pemerintah akomodatif terhadap penyempurnaan regulasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan hambatan yang terjadi berdasarkan pengalaman pelaksanaan proyek.  Harmonisasi dengan peraturan terkait. Perpres 38/2015 Mencabut Perpres 67/2005 beserta perubahannya Dasar Penyusunan:  Harmonisasi dengan regulasi terkait  Percepatan business process KPBU  Perluasan jenis infrastruktur KPBU 

41


B. Peraturan-Peraturan Terkait KPBU 1. Pokok-pokok Perpres Nomor 38 Tahun 2015 Tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Pengaturan Subyek Kerjasama

Obyek Kerjasama Kontribusi Pemerintah Pengembalian Investasi Badan Usaha

Tahapan

PERPRES 38/2015

Pemerintah Badan Usaha 1. Menteri 1. BUMN/BUMD 2. Kepala 2. Badan Usaha Lembaga Asing 3. Kepala 3. Perseroan Daerah Terbatas 4. BUMN/BUMD 4. Koperasi Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial 1. Pembangunan sebagian infrastruktur 2. Dukungan pemerintah 3. Jaminan pemerintah 1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif 2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) 3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundangundangan 1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyiapan 3. Tahap Transaksi

PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PANDUAN SEKTORAL OLEH KEMENTERIAN SEKTOR PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PERMENDAGRI NO. 96 TAHUN 2016 PMK 190/PMK.08/2015

• •

PENJAMINAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN NO. 78/2010 PMK No.8/PMK.08/2016 DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 170/PMK.08/2015 (VGF)

42


2. Peraturan Terkait KPBU Perpres Nomor 38 Tahun 2015 Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015 Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

PMK Nomor 190 Tahun 2015

PMK No 260 Tahun 2016

43

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur


3. Peraturan Terkait KPPIP Peraturan

Tentang


Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas


Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Kepmenko Nomor 127 Tahun 2015

Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Permenko Nomor 12 Tahun 2015

Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas

4. Peraturan LKPP Peraturan

44

Tentang

Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Presentasi Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur


5. Peraturan Pengadaan Tanah a) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; b) PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; c) Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; d) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan Umum; e) Kepmenko Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Percepatan

Pengadaan

Tanah

Untuk

Infrastruktur

Prioritas; f) Permen ATR Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; g) Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

45


6. Peraturan Pengusahaan Sumber Daya Air Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

7. Peraturan Penjaminan Infrastruktur a) Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur b) PMK Nomor 260 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

8. Peraturan Proyek Strategis Nasional a) Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional b) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

46


9. Peraturan Rencana Umum Jalan Nasional

Keputusan Menteri PUPR Nomor 250 Tahun 2015 • Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567 Tahun 2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

10. Peraturan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 • Sistem Penyediaan Air Minum

47


11. Peraturan Berkaitan Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)/ Barang Milik Daerah (BMD)

Dasar Hukum : •

PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah •

Peraturan

Menteri

164/PMK.06/2014

Keuangan tentang

Nomor Tatacara

Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Dalam

Infrastruktur

48

Rangka

Penyediaan SEWA

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

KSPI

Lingkup Infrastruktur

1. Sesuai dengan PP 27/2014; dan/atau 2. Sesuai dengan Perpres 38/2015

Sesuai dengan PP 27/2014

Sesuai dengan Perpres 38/2015

Hasil Pemanfaatan

1. Uang Sewa 2. Infrastruktur beserta fasilitasnya, jika diperjanjikan

1. Kontribusi tetap 2. Pembagian keuntungan 3. Infrastruktur beserta fasilitasnya

1. Pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 2. Infrastruktur beserta fasilitasnya


12. Peraturan Berkaitan Dengan Kerjasama Daerah

Dasar Hukum : • •

PP Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah

Pengaturan Obyek Kerjasama

Seluruh urusan pemerintahan yg tlh mjd kewenangan daerah otonom dan dpt berupa penyediaan pelayanan publik.

Hasil Kerjasama

uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.

Tahapan

49

1. 2. 3. 4. 5.

Penjajakan; Negosiasi; Penandatanganan; Pelaksanaan; Pengakhiran.


III.

PERBEDAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PBJ VERSUS KPBU A.

Perbedaan Pengadaan antara PJB dan KPBU 1. Perbedaan Pengadaan Secara Umum

Pengadaan Barang & Jasa (PJB)

Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

Anggaran Fiskal

Risiko

Keterlibatan Pemerintah

50


Privatisasi

2. Perbedaan dari Aspek Waktu PBJ Pemerintah

KPBU

Durasi pada PBJ Pemerintah maksimal 1 periode pemerintahan (< 5 tahun)

Durasi pada KPBU bisa lebih 20 tahun, tergantung sektor dan kelayakan.

Kontrak jangka menengah hingga panjang KPBU Akhir Kontrak KPBU

Mulai Kontrak

> 20 tahun

Akhir Konstruksi/ Penyediaan PBJ

Pemantauan & Evaluasi diperlukan

Kontrak jangka pendek hingga menengah

51


Kepemilikan beralih ke pemerintah

3.

Perbedaan dari Aspek Proses

PBJ Pemerintah

KPBU

- PBJ lebih menekankan pada INPUT layanan yang dikompetisikan.

- KPBU lebih menekankan OUTPUT layanan yang dikompetisikan. Inovasi menjadi kata kunci!

Lingkup inovasi dan perbedaan mindset KPBU PROSES

INPUT INPUT

PROSES

OUTPUT

Spesifikasi material jalan

• •

Konstruksi jalan Pemeliharaan jalan

Jalan yang tak berlubang

Spesifikasi konstruksi dan jasa

• •

Pemasaran Kawasan Konstruksi pabrik dan gudang Operasional kawasan

Kawasan Industri 1000 tenan

•

52

OUTPUT


4.

Perbedaan dari Aspek Pendanaan PBJ Pemerintah

-

KPBU

Pendanaan pada PBJ Pemerintah memerlukan dana besar di awal karena sumber dana sepenuhnya dari pemerintah, termasuk konstruksi

Pendanaan pada KPBU tidak memerlukan dana pemerintah dalam jumlah besar, ditanggung swasta.

-

Rp

A. Sepenuhnya dana swasta

Akhir Kontrak

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tahun

100 100 1

2

5

5

3

4

5 5

5

5

5

5

5

6

7

8

9

10

5

5

11

12

Rp Tahun

Keterangan: Konstruk si

B. Dana pemerintah sebagian pada tahap konstruksi

Masa OM

Rp

49

49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C. Pemerintah membayar hanya saat beroperasi

1

2

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Transfer aset ke Pemerintah

53


Tahun

Tahun

5.

Perbedaan dari Aspek Pembagian Resiko PBJ PBJ Pemerintah

Rp

Pembayaran Konstruksi

risiko

Pembayaran Operasi & Pemeliharaan) Sebagian besar risiko ditanggung. pemerintah

Risiko/ Biaya tak terduga ditanggung publik

risiko Tahun KPBU

KPBU

Biaya konstruksi tanggung jawag swasta

Rp

Kewajiban Pemerintah

Sebagian besar risiko dialihkan ke Badan Usaha

25 1

54

Risiko ditransfer ke swasta dan diatur oleh swasta.

2

3

25

25

25

25

4

5

6

7


25 8

25 9

25 10

25 11

25 12

Tahun

B.

Bentuk Struktur Proyek 1.

Bentuk Struktur Proyek Pemerintah (Public Finance)

Lender Pengembalian Pinjaman Loan Kontraktor agreement

Pembayaran Pekerjaan

Kontraktor

Pemerintah

Pajak/Tarif/ Aset / Jasa Retribusi

Pembayaran Pekerjaan

Pengguna

55


Penyediaan Aset/Jasa

Aset / Jasa

2.

56

Bentuk Struktur Proyek Privat (Corporate Finance)


3.

57

Bentuk Struktur Proyek KPBU (Project Finance)


III.

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN SKEMA KPBU A. Dokumen Perencanaan 1. Arah Kebijakan KPBU Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPBU,

Mempersiapkan proyek KPBU secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, dan

Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPBU, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN.

Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian jika dilaksanakan melalui kompetisi secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah akan mengurangi perannya sebagai penyedia keseluruhan layanan infrastruktur, yaitu menjadi sebagai fasilitator atau enabler sarana dan prasarana yang sudah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat (termasuk badan usaha swasta). Perubahan peran tersebut diwujudkan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, baik sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.

58


2. Strategi KPBU a. Membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPBU, melakukan promosi KPBU, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPBU; b. membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPBU, seperti: fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti infrastructure funds dan guarantee funds; c. mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen; d. memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPBU secara efisien dan mengikat e. mempersiapkan proyek KPBU yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel; f. memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel; g. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.

59


3. Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PUPR Kebijakan pembiayaan dalam kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah sebagai berikut: Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah yang sudah ada;

Pengembangan potensi baru pembiayaan/investasi pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah seperti skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/Public Private Partnership (KPBU/PPP) dan dsb.

4. Strategi, Program dan Kegiatan Renstra PUPR •

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal.

•

Perhitungan pendanaan memperhatikan antara lain: 1) Alokasi pendanaan Program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan; 2) Alokasi pendanaan Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan Output; dan 3) Alokasi pendanaan Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

60


B. Urusan Pemerintah Bidang PUPR 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PUPR (Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) dengan Skema KPBU BIDANG

pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) a.l. : • Saluran Pembawa Air Baku; dan atau • Jaringan Irigasi dan Prasarana Penampung air beserta bangunan pelengkapnya a.l.:  Waduk,  Bendungan, dan  Bendung.

Penyelenggaraan jalan (infrastruktur jalan) a.l.: • Jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; • Jalan Tol • Jembatan 61

PEMERINTAH PUSAT

a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis •

•

Penyelenggaraan jalan secara umum & penyelenggaraan jalan nasional. Penyelenggaraan jalan tol


DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.

a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan jalan provinsi.

Penyelenggaraan jalan Kabupaten/kota.

BIDANG

Penyediaan perumahan a.l.:

PEMERINTAH PUSAT

Penyediaan

rumah

bagi Penyediaan rumah

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan rumah

•

Perumahan Rakyat utk MBR;

masyarakat berpenghasilan bagi masyarakat

bagi masyarakat

•

Rusun Sederhana Sewa

rendah

terkena dampak

(MBR)

termasuk terkena dampak

Rusun Sederhana Sewa

bencana

bencana

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengelolaan dan

Pengelolaan dan

Pengelolaan dan

a.l.:

pengembangan SPAM

pengembangan SPAM

pengembangan

lintas kabupaten/kota.

SPAM dalam satu

•

Unit air baku

lintas Provinsi, & SPAM

•

Unit Produksi

untuk kepentingan strategis

•

Unit Distribusi

nasional.

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL): •

•

kabupaten/ kota

Pengelolaan dan

Pengelolaan dan

Pengelolaan dan

Terpusat a.l.: unit pelayanan,

pengembangan sistem

pengembangan sistem

pengembangan

pengumpulan, pengolahan,

pengelolaan air limbah

air limbah domestik

sistem air limbah

pembuangan akhir, saluran

domestik lintas Daerah

regional (antar

domestik dalam satu

pembuangan air dan sanitasi.

provinsi, dan sistem

kabupaten/kota).

kabupaten/kota.

Setempat a.l: unit pengolahan,

pengelolaan air limbah

pengangkutan, pengolahan

domestik untuk kepentingan

lumpur tinja, pembuangan akhir,

strategis nasional.

saluran pembuangan air & sanitasi. 62

DAERAH PROVINSI


2. Lingkup KPBU Infrastruktur PUPR Mengacu pada Pasal 3 Perpres No. 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penyediaan infrastruktur sesuai dengan lingkup fungsi Kementerian Pekerjaan Umum meliputi:

Pengelolaan Sumber Daya Air;

Penyelenggaraan Jalan (Termasuk Jalan Tol);

Penyediaan Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;

Sistem Penyediaan Air Minum; dan

Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan Serta Persampahan.

63


IV.

TANTANGAN DAN HAMBATAN ISU STRATEGIS DAN SOLUSI PELAKSANAAN KPBU A. Faktor Kunci Keberhasilan Skema KPBU

Investasi KPBU memerlukan suatu tahap kajian kelayakan yang harus dilakukan secara baik dan benar. Keberhasilan penyerapan proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan sangat tergantung pada berbagai faktor di setiap tahapan pelaksanaan proyek KPBU baik solicited maupun unsolicited. Studi kelayakan proyek kerjasama yang dipersyaratkan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 mencakup komponen kajian hukum, teknis, ekonomi dan keuangan, sosial dan lingkungan, risiko, dukungan dan jaminan serta bentuk kerjasama proyek. Kajian ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan konsultan yang andal dan berpengalaman serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pada proyek tersebut sehingga mengahasilkan kajian studi kelayakan yang menggambarkan secara jelas terhadap proyek kerjasama tersebut. Dalam hal, kajian studi kelayakan menyatakan proyek tidak layak secara finansial maka perlu adanya dukungan pemerintah baik secara fiskal maupun non fiskal.

64


B. Permasalahan Pelaksanaan KPBU

Penyiapan Proyek kurang memadai;

Kerangka kebijakan yang belum sinkron;

Investor (lokal) tidak memiliki kecukupan ekuitas;

Kurangnya pemahaman terhadap proses KPBU;

Beberapa aspek KPBU belum diatur;

Kurangnya dukungan dan jaminan Pemerintah.

65


C. Permasalahan dalam Pengembangan Proyek KPBU

Belum tersedianya dukungan dan jaminan pemerintah atau pemerintah daerah (direct dan contingent). Dukungan dan jaminan tersebut sangat berpengaruh terhadap keinginan investor berpartisipasi dalam transaksi KPBU di Indonesia.

Pada umumnya penanggung jawab kerjasama memiliki kapasitas kelembagaan dan kemampuan yang kurang memadai dalam melaksanakan proyek KPBU, terutama dalam proses penyiapan dan proses transaksinya.

Lambatnya proses pembebasan lahan. Pembebasan lahan juga merupakan salah satu faktor kritis dalam implementasi proyek KPBU.

Masih terdapat tumpang tindih peraturan – baik itu secara sektoral, maupun lintas sektor, maupun antara pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan proyek KPBU.

66


D. Hambatan Pelaksanaan KPBU di Indonesia Penyiapan Proyek KPBU: Jumlah dana masih terbatas; Konsep penyiapan proyek KPBU masih belum dipahami dengan benar oleh PJPK;

Dukungan Pemerintah: Dukungan Tanah dan Dukungan dalam Bentuk Fiskal termasuk sebagian konstruksi;

Fasilitas Pembiayaan Proyek KPBU: Terbatasnya fasilitas pembiayaan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance dan masih kurangnya minat pembiayaan oleh bank domestik;

Kelembagaan: Ketidakpastian dalam menetapkan instansi PJPK yang diakibatkan oleh kurangnya kapasitas instansi PJPK dan adanya perubahan peraturan;

Perizinan: Tersebarnya proses perizinan di berbagai instansi dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek KPBU;

Kepastian Waktu: Investor kerap merasakan proses pelaksanaan proyek selain harus melalui banyak tahap juga tidak ada kepastian jangka waktu untuk memproses setiap langkah pelaksanaan proyek KPBU. 67


E. Solusi Pelaksanaan KPBU

Tindakan yang diperlukan

Isu-isu Proyek-Proyek 'investor-ready'

▪ ▪ ▪ ▪

Proyek-proyek belum terstruktur dengan baik bagi para investor swasta Lemahnya komunikasi dengan investor potensial Proyek-proyek investor ready seringkali dilaksanakan oleh K/L sendiri Ketidakjelasan status tanah

▪ ▪

▪ ▪ ▪

▪ Ke-ekonomi-an Proyek yang Kurang Menarik

▪ ▪ ▪ ▪

Kelembagaan

▪ ▪

Pemerintah Indonesia kurang berinvestasi pada KPBU Subsidi menyimpangkan pasar dan mengurangi minat investasi Akses investor yang kurang jelas kepada pembiayaan Guarantee Fund dan dukungan untuk pembebasan lahan Lemahnya keterkaitan proses penentuan tarif dengan biaya operasional proyek yang aktual

▪ ▪ ▪

Terlalu banyak pihak dengan tanggung-jawab dan mandat yang tumpang tindih ▪ Tidak sinkron antara prioritas Pusat dan Daerah Permasalahan transparansi dan ▪ perlindungan hukum

Sumber: KADIN Roadmap; wawancara

68

▪


Mengidentifikasi proyek-proyek prioritas yang memenuhi syarat untuk proyek PPP Menentukan KPI untuk manajemen BUMN utama pada promosi PPP dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur Mengembangkan pencapaian target profesional ke sumberdaya global pembiayaan institusional Melibatkan sektor swasta dan pengalaman membentuk kesepakatan dalam proses persiapan proyek PPP Mempercepat implementasi reformasi “land acquisition”

Mengurangi biaya dengan mengefektifkan birokrasi proses persetujuan Benchmark kontribusi Pemerintah Indonesia pada proyek-proyek PPP dengan yang terjadi pada pemerintah negara-negara lain Memperoleh dukungan DPR untuk ketentuan penyesuaian tarif otomatis Menyederhanakan proses PPP dengan menunjuk satu lembaga sebagai pengelola para investor PPP Memperjelas tanggung jawab dan kewenangan antar institusi dan antara pusat / daerah untuk proyek-proyek PPP Membentuk fungsi pengawasan untuk mengatasi keterlambatan dalam proyek

V. TIPOLOGI PEMBIAYAAN, POLA PEMBIAYAAN, SKEMA DUKUNGAN DAN JAMINAN KPBU BIDANG PUPR A. Tipologi Pembiayaan Skema KPBU 1. Tipologi Pembiayaan KPBU Berdasarkan Kelayakan Finansialnya KELAYAKAN PROYEK

LAYAK SECARA EKONOMI TETAPI TIDAK LAYAK SECARA FINANSIAL

SUMBER PENDANAAN

POLA KERJASAMA

SKEMA PENDANAAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

APBN

PENUGASAN BUMN

1. PMN 2. CADANGAN KAS & KAS OPERASIONAL 3. SURAT HUTANG & OBLIGASI PERUSAHAAN 4. PINJAMAN LANGSUNG BUMN/D

PENGADAAN BADAN USAHA (PERPRES 38/2015)

AVAILABILITY PAYMENT

KPBU DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH

1. VIABILITY GAP FUND (VGF) 2. SEBAGIAN KONSTRUKSI 3. BENTUK LAINNYA SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATURAN YANG BERLAKU

KPBU MURNI

BADAN USAHA

BADAN USAHA

PEMERINTAH

BADAN USAHA LAYAK SECARA EKONOMI DAN FINANSIAL MARJNINAL

LAYAK SECARA EKONOMI DAN FINANSIAL 69

PEMERINTAH

BADAN USAHA

BADAN USAHA BADAN USAHA


B. Pola Pembiayaan, Financial Close & Pengembalian Investasi 1. Pola Pembiayaan Proyek KPBU Solicited RP Murni

• • • •

TAHAPAN KPBU Perencanaan Penyiapan Transaksi Manajemen Perjanjian

APBN PHLN

BADAN PENYIAPAN • Konsultan (PT) • Lembaga Keuangan

Dibayar oleh BUP pemenang lelang

SUCCESS FEE

(bagian dari CAPEX)

PROYEK KPBU (SOLICITED)

TAHAPAN KONSTRUKSI & OM • CAPEX (Capital Expenditure) • OPEX (operational Expenditure) • Keuntungan (profit)

DUKUNGAN PEMERINTAH Untuk CAPEX • Pengadaan Tanah • Sebagian Konstruksi • VGF (Viability Gap Fund)

RP Murni

PHLN

DUKUNGAN PEMERINTAH untuk OPEX • Subsidi Operasional

BADAN USAHA PELAKSANA (BUP)

Sumber : Olahan Penulis

70

RETURNED FEE: • Biaya penyiapan • Biaya Transaksi


RP Murni

EQUITY PENGEMBALIAN INVESTASI:

LOAN

2. Pola Pembiayaan Proyek KPBU Unsolicited Penyiapan Proyek berupa : • Penyusunan Pra FS • Penyusunan FS

PROYEK KPBU (UNSOLICITED)

• Review dan Evaluasi Pra FS dan FS • Transaksi • Manajemen Perjanjian

TAHAPAN KONSTRUKSI & OM • CAPEX (Capital Expenditure) • OPEX (operational Expenditure) • Keuntungan (profit)

BADAN USAHA PEMRAKARSA

HAK Pemrakarsa: a.10 % bonus point, b.Right to Match, c. Pembelian prakarsa KPBU oleh Pemerintah atau pemenang lelang

RP Murni APBN PHLN

EQUITY BADAN USAHA PELAKSANA (BUP)

Pengembalian Investasi LOAN

Sumber : Olahan Penulis

71


3. Perolehan Pembiayaan dan Skema Pengembalian Investasi

Perolehan Pembiayaan (Financial Close)

•

• •

72

Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dalam hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha pelaksanan Perolehan pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan proyek. Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan


Pengembalian Investasi

Tarif (user charge)

Bentuk lainnya, misal TOD atau pengelolaan kawasan

Availability Payment Performance Based Payment (User)

C. Skema Dukungan KPBU 1. Skema Dukungan Pemerintah Untuk Proyek KPBU Viability Gap Fund (VGF)

Sebagian Konstruksi

Bentuk Lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Project Development facility (PDF)

Penjaminan Infrastruktur

73


VII.

KERANGKA KELEMBAGAAN KPBU PUPR A. Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 1. Struktur Kelembagaan KPBU Tingkat Nasional KPPIP Kem. BUMN Kem. ATR/BPN

Kem. Dalam Negeri

Kementerian sektor (Kem. PU, Kemenhub, Kem. ESDM, Kemenkominfo)

Simpul KPBU/P3 Nodes identifikasi dan penyiapan proyek Monitoring & kontrol kualitas: -- Screening -- Uji tuntas -- Dokumen tender -- transaksi & paska proses transaksi

Sekretariat KPPIP Kemenko Perekonomian, Bappenas

Usulan Proyek KPBU

K/L

BUMN

PEMDA

Pengembangan proyek Pelaksanaan & monitoring proyek



Pusat KPBU/P3CU Analisa kebijakan, pengembangan, perencanaan dan koordinasi, pemantauan identifikasi proyek yg membthkan dukungan pemerintah, menyelesaikan permasalahan lintas sektor

Dukungan terhadap Proyek

Badan Pemberi Kontrak/GCA 82


Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF)

Kementerian Keuangan

PPRF Menyusun Kebijakan Dukungan Pemerintah

IIGF/ PT.PII Menilai dukungan pemerintah dan mengelola dukungan pemerintah Fasilitas Proyek

IIF/ PT.SMI Land Fund, dll

2. Peran dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian PUPR dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan KPBU

Air Limbah

Persampahan

Air Bersih

Jalan & Jembatan

Perumahan

DAM, Saluran Pembawa

Policy & Strategy

Ditjen Cipta Karya

Ditjen Cipta Karya

Ditjen Cipta Karya

Ditjen Bina Marga

Ditjen Penyediaan Perumahan

Ditjen Sumber Daya Air

KPBU Contracting

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah

PDAM/BUMN/ BUMD

BPJT/Ditjen Bina Marga/ Pemda

Pemda/DJ Investasi


Regulatory

Ditjen Cipta Karya & Pemerintah Daerah



Ditjen Bina Marga

Ditjen Penyediaan Perumahan


Operations

BUMD/Swasta/ Konsorsium




BUMD/Swasta /Konsorsium

BUMD/Swasta /Konsorsium

Function

83


B. Organisasi Dalam Pelaksanaan KPBU Koordinasi

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah

Pembentukan

PJPK

SIMPUL KPBU

TIM KPBU

PANITIA PENGADAAN

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Kepala BUMN/ BUMD •

Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur.

•

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan

84


1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) 

PJPK merupakan Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan KPBU.



Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



P J P K

Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.

2. Tugas dan Fungsi PJPK

Tugas & Fungsi PJPK: • Menyusun anggaran untuk tahap pendahuluan, penyiapan, transaksi, & implementasi • Membentuk tim KPBU; • Mengidentifikasi kebutuhan tanah dan aset untuk KPBU, serta menyiapkan penetapan lokasi dan usulan pemanfaatan BMN/BMD • Melaksanakan konsultasi publik dan penjajakan minat pasar • Membentuk panitia lelang dan melaksanakan pengadaan BUP • Melakukan penandatanganan kontrak dengan BUP terpilih • Membentuk Simpul KPBU untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi KPBU

PJ P K 85


3. PJPK Untuk Gabungan Infrastruktur

1. KPBU dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur. 2. Dalam hal gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing sektor Infrastruktur yang akan dikerjasamakan, bertindak bersama-sama sebagai PJPK. 3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan menandatangani nota kesepahaman yang memuat sekurang-kurangnya: a) kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK; b) kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing PJPK, termasuk hak dan kewajiban masing masing PJPK dalam perjanjian KPBU; c) kesepakatan penganggaran dalam rangka tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen KPBU; d) jangka waktu berlakunya nota kesepahaman; dan e) jangka waktu pelaksanaan KPBU. 4. Koordinator PJPK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana mewakili PJPK sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman.

86


4. Simpul KPBU

Dibentuk olehMenteri/Kepala Menteri/Kepala Dibentuk oleh Lembaga/Kepala Daerah Lembaga/Kepala Daerah

Melekat pada unit kerja yang ada atau unit baru di K/L atau Pemda

SIMPUL KPBU

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 1. TIM KPBU dalam melaksanakan kegiatan tahapan penyiapan & Transaksi 2. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Penyiapan dan Badan Usaha Pelaksana

87


Tugasnya melaksanakan: melakukan perumusan kebijakan; sinkronisasi; koordinasi; pengawasan & evaluasi thdp kegiatan KPBU

5. Tim KPBU Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim KPBU berkoordinasi dgn Simpul KPBU dan Panitia Pengadaan

Dibentuk oleh PJPK

TIM KPBU

Dalam melaksanakan penyiapan proyek dapat dibantu oleh Badan Penyiapan atau Konsultan

Tim KPBU memiliki peran dan tanggung jawab untuk: a) melakukan kegiatan tahap penyiapan KPBU meliputi, kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan; b) melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), kecuali kegiatan c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d) menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBU; dan e) melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan tugasnya.

88


6. Panitia Pengadaan Dibentuk oleh PJPK

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim KPBU berkoordinasi dgn Simpul KPBU dan Tim KPBU

PANITIA PENGADAAN

Dalam melaksanakan penyiapan proyek dapat dibantu oleh Badan Penyiapan atau Konsultan

Panita Pengadaan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha setelah menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian KPBU.

Ketentuan Panitia Pengadaan: 1. Minimal 5 (lima) orang ,dapat ditambah sesuai kebutuhan; 2. Berasal dari personil instansi sendiri, instansi terkait dan dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat; 3. Dalam hal direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK, berasal dari personil BUMN/BUMD tersebut; 4. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang: a) prosedur Pengadaan; b) prosedur KPBU; c) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama; d) hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan; e) aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan f) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama. 5. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan PJPK dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan 6. Menandatangani Pakta Integritas.

89


7. Para Pihak KPBU Lainnya No

90

Lembaga

Peran

1

Kementerian Sektoral

Berperan dalam mengatur kebijakan di sektor, termasuk penyusunan rencana induk nasional, dan penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangannya.

2

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Berperan untuk melakukan penyusunan Daftar Rencana KPBU (screening) dan penilaian (assesment) terhadap proyek-proyek berdasarkan dokumen pendukung. Selain itu, pada tahap penyiapan dan transaksi, BAPPENAS berperan untuk mengawasi setiap proses pada kedua tahap tersebut.

3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPIP)

Kemenko Perekonomian melalui KPPIP memiliki peran dalam tahap perencanaan dalam kaitannya penetapan penyediaan infrastruktur berdasarkan penetapan daftar rencana KPBU (PPP Book).

4

Kementerian Keuangan

Memberikan dukungan pemerintah, serta memberikan fasilitas dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan transaksi KPBU.

5

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Berperan dalam pelaksanaan proyek KPBU yang berkaitan dengan pertanahan.

6

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Penerbitan izin-izin yang terkait dengan proyek yang telah di delegasikan kepada BKPM.

7

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU harus sesuai dengan peraturan yang dibentuk oleh LKPP.

8

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) / PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Badan Usaha yang dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah berupa Penjaminan Infrastruktur kepada proyek KPBU.


VIII.

TATA KELOLA PROGRAM KPBU BIDANG PUPR (STUDI KASUS KEBERHASILAN DAN HAMBATAN) A. Perencanaan Dan Penganggaran 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran

91


2. Bagan Alur Proses Perencanaan Identifikasi Proyek KPBU Bappenas

RPJP (20 tahun)

RPJM Nas (5 tahun)

Kementerian Sektor Renstra K/L (5 tahun)

Daftar Panjang Proyek Prasarana

Daftar Proyek KPS Sub Sektor dari saringan awal oleh AMK

Daftar Proyek KPBU Sektor dari saringan sektor oleh AMK

RKP Nas (1 tahun)

Instansi Pemberi Kontrak

CAKUPAN SUB SEKTOR

Kementerian Sektor & Simpul CAKUPAN KPBU SEKTOR

KPPIP & Pusat KPBU

Renja K/L (1 tahun)

CAKUPAN NASIONAL APBN Nas (1 tahun)

Kemenkeu & UPR

APBN K/L (1 tahun) Daftar Proyek Sektor Publik

92


3. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Nasional/Sektor Non KPBU

Instansi Pemberi Kontrak

Daftar Proyek KPBU Subsektor setelah melalui penyaringan awal menggunakan AMK Prioritas KPS sub-sektor

Kementerian Terkait & Simpul P3

Non KPBU

Melaksanakan Kajian Kelayakan *

Pengadaan Badan Usaha

Prioritas KPBU sektor

Daftar Proyek KPBU Sektor setelah melalui penyaringan lingkup sektor menggunakan AMK

Persiapan Pelaksanaan Proyek KPBU

Laporan

KKPPI & Pusat P3

Laporan ke Kementerian

Kementerian Keuangan & Unit Pengelola Risiko Daftar Proyek Sektor Publik (APBN)

Dukungan pemerintah belum tersedia

Daftar proyek KPBU nasional setelah melalui penyaringan lingkup nasional menggunakan AMK

Lingkup subsektor

Laporan

Kementerian mengajukan proyek KPS sektor

Lingkup Sub Sektor Laporan

Memerlukan tambahan kajian bagi kesiapan proyek

Pelaksanaan & Pengelolaan Kontrak

Laporan

Dukungan pemerintah tidak diperlukan

Lingkup Nasional

Dukungan pemerintah diperlukan Kaji Ulang Anggaran (pasca persetujuan KPPIP/ Kemenkeu) Dukungan pemerintah tersedia

Dukungan pemerintah dianggap tidak cocok untuk proyek KPBU ini

Catatan: KPBU : AMK :

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Analisa Multi Kriteria

 rute utama;  rute pilihan

Untuk proyek KPBU yang memerlukan dukungan pemerintah, harus dilakukan studi kelayakan penuh.

93


4. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Daerah

(untuk melakukan kontrak)

Melaksanakan Kajian Kelayakan *

Pengadaan Badan Usaha

Prioritas KPBU Daerah Non KPBU

Daftar proyek KPBU Daerah setelah melalui penyaringan akhir dengan AMK

Daftar Proyek KPBU Daerah setelah melalui penyaringan awal menggunakan AMK

Pemerintah Daerah & Simpul KPBU

KPBU Laporan ke Kepala Daerah

Kementerian Keuangan &

Dukungan pemerintah belum tersedia

Unit Pengelola Resiko Daftar Proyek Sektor Publik (APBD)

Laporan

Laporan

Laporan untuk Proyek dg dukungan Pusat

Laporan untuk Proyek dg dukungan Pusat

LINGKUP NASIONAL

KPPIP & Pusat

Pelaksanaan & Pengelolaan Kontrak

Dukungan pemerintah tidak diperlukan

Proyek KPBU yg memerlukan dukungan Pusat Perlu tambahan kajian bagi kesiapan proyek

Persiapan Pelaksanaan Proyek KPBU

Penyaringan lingkup nasional menggunakan AMK Dukungan pemerintah diperlukan Kaji Ulang Anggaran (pasca persetujuan KPPIP) Dukungan pemerintah tersedia

Dukungan pemerintah dianggap tidak cocok untuk proyek KPBU ini

Catatan: KPBU : AMK :

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Analisa Multi Kriteria

 rute utama;  rute pilihan

Untuk proyek KPBU yang memerlukan dukungan pemerintah, harus dilakukan studi kelayakan penuh.

94


LINGKUP DAERAH

Daftar Usulan Proyek KPBU Daerah per sektor

Pemegang Kewenangan

B. Pemrakarsa Proyek KPBU 1. Solicited dan Unsolicited SOLICITED PROJECT

95

UNSOLICITED PROJECT

Prakarsa dari Pemerintah

Prakarsa dari Badan Usaha

Penyiapan proyek dilakukan oleh Pemerintah (Pra FS)

Penyiapan proyek dilakukan oleh Badan Usaha (FS)

Dukungan Pemerintah (fiskal dan non fiskal)

Dukungan Pemerintah non fiskal

Jaminan Pemerintah

Jaminan Pemerintah


2. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Solicited Project Dilaksanakan Oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah Selaku PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK)

Perencanaan Proyek Kerjasama

Identifikasi dan Pemilihan

Penetapan Prioritas

Dokumen Studi Pendahuluan

Penyiapan Proyek Kerjasama Penyiapan Kajian Awal PraStudi Kelayakan Dokumen Outline Business Case

Penyiapan Kajian Kesiapan

Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama

Transaksi Proyek Kerjasama

1. Penyelesaian Kajian Akhir Pra-SK (Final Business Case) 2. Rancangan Rencana Pengadaan Dokumen Prastudi Kelayakan

1. Perencanaan Pengadaan 2. Pelaksanaan Pengadaan 3. Penandatang anan Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Penjaminan Dokumen Perjanjian Regress

96


Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK) Pelaksanaan MPPK • Tahap PraKonstruksi • Tahap Konstruksi • Tahap Operasi

Perencanaa n MPPK: •Pembentukan Unit Manajemen •Penyusunan Rencana Kerja

•

3. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Unsolicited Project 1

Badan Usaha Mengajukan Minat Terhadap Usulan Proyek



2

Membalas Surat Persetujuan Membuat Dokumen Pra-FS

 3

Mengajukan Dokumen Pra FS

Mereview Kesesuaian Kriteria 4 Unsolicited dan Substansi Dokumen Pra-FS



 5

6

Penyempurnaan Substansi Dokumen Pra FS

Persetujuan Melanjutkan Pembuatan Dokumen FS

Mengajukan Dokumen FS dan Kelengkapannya

Evaluasi Terhadap Substansi FS dan Kelengkapannya

 

7

8

10

9

Menyempurnakan Dokumen FS dan Kelengkapannya

Penetapan Sebagai Pemrakarsa dan Penawaran Bentuk Kompensasi

11

Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan Kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah Layak secara ekonomi dan finansial Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial

  

Rencana bentuk kerjasama Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana Rencana penawaran kerjasama mencakup jadwal, proses dan cara penilaian

12

Pemilihan Bentuk Kompensasi

Legenda:

Penetapan Nilai Kompensasi

PEMERINTAH

Tender

BADAN USAHA

13 Tim Independen

97


C. Tahapan Proyek KPBU Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama: TAHAP I: PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA Identifikasi dan Pemilihan Proyek Kerjasama

Penetapan Prioritas

Output: Daftar Prioritas Proyek Dokumen Studi Pendahuluan

TAHAP II: PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA Kajian Kajian Kesiapan Awal Prastudi Proyek Kelayakan Kerjasama Proyek Kerjasama

TAHAP III: TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA Penyelesaian Prastudi Kelayakan

Output: Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama

Output Dokumen Prastudi Kelayakan

• Rencana Pengadaan Badan Usaha • Pelaksanaan Pengadaan BU • Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Output: Dokumen Perjanjian Kerjasama Dokumen Pejaminan & Dokumen Regress Konfirmasi/ Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / PJPK

TAHAP IV: MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Output: Perolehan Pembiayaan; Kontrak EPC; Kontrak Operasi

Output: Laporan Berkala Pelaksanaan Manajemen PK

Proses alokasi, pencairan, pengawasan & pemantauan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau pemantauan & evaluasi pelaksanaan Perjanjian Penjaminan & Perjanjian Regress KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP/BU

PROSES PENGADAAN TANAH PERAN SERTA INSTANSI / LEMBAGA Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/BAPPENAS Konsultasi Publik: Penyebarluasan Informasi

98

PJPK, KPPIP, BKPM, BAPPENAS, Kementerian Keuangan (PPRF), BUPI, BPN, KLH Konsultasi Publik: Interaksi Konsultatif


PJPK, KPPIP, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPENAS, BPN Konsultasi Publik: Penjajakan Minat Pasar

PJPK, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPENAS, KLH

1. Tahap 1: Perencanaan Proyek Kerjasama IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN PROYEK KERJASAMA

1.

2.

3.

99

Analisis Kebutuhan a. Termasuk dalam rencana dan program pembangunan Pemerintah b. Memiliki dasar pemikiran teknis & ekonomi c. mendapat dukungan dari pemangku kepentingan Kriteria Kepatuhan : a. Kesesuaian dengan RPJM Nasional/ daerah & rencana strategis sektor infrastruktur b. Kesesuaian lokasi dengan RTRW c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah Kriteria Faktor Penentu Manfaat Keterlibatan Swasta a. Investasi modal besar yang memerlukan pengelolaan resiko b. Swasta memiliki keahlian dalam pelaksanaan yang dapat memberikan nilai manfaat uang c. Pelayanan yang memungkinkan diswastakan agar efektif, pemerataan, dan akuntabilitas dpt terjamin selama periode proyek d. Teknologi dan aspek lain pada sektor terkait relatif stabil dan tidak rentan terhadap perubahan e. Terdapat insentif yang kuat untuk sektor swasta

PENETAPAN PRIORITAS PROYEK KERJASAMA

1.

2.

3.

Penyaringan menggunakan metode Analisis Multi Kriteria: a. kejelasan deskripsi Proyek Kerjasama; b. hambatan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya utama bagi pelaksanaan Proyek Kerjasama; c. kejelasan hasil keluaran Proyek Kerjasama; d. dampak sosial dan lingkungan yang mampu untuk dikelola dan dikendalikan; e. potensi permintaan yang berkelanjutan; f. potensi kemudahan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; g. tingkat kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan pemerintah; h. kesiapan aspek kelembagaan; dan i. Proyek Kerjasama masuk dalam prioritas strategis dan/atau perencanaan pemerintah. Dari hasil evaluasi Dokumen Studi Pendahuluan, Proyek Kerjasama dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan apabila tidak memenuhi ketentuan berdasarkan analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan, kriteria faktor penentu manfaat keterlibatan badan usaha serta mendapat skor yang rendah dalam penetapan prioritas yang dilakukan melalui AMK. Proyek Kerjasama yang memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Proyek.


DOKUMEN STUDI PENDAHULUAN

1. 2.

3.

4. 5.

Latar belakang Proyek Kerjasama Deskripsi Proyek Kerjasama, yang mencakup sekurangnya landasan hukum, kondisi Proyek Kerjasama saat ini, dan permasalahan, kebutuhan infrastruktur Manfaat Proyek Kerjasama,yang mencakup sekurangnya konsep Proyek Kerjasama, potensi untiuk dikerjasamakan, layak teknis, layak ekonomis, potensi dan hambatan lingkungan, hasil konsultasi publik, serta kebutuhan manajemen proyek Lingkup pekerjaan dan metode pemilihan pengadaan. identifikasi perkiraan lokasi dan kebutuhan luas tanah.

2. Tahap 2: Penyiapan Proyek Kerjasama PENYELESAIAN PRA-STUDI KELAYAKAN

1.

Kajian Hukum & Kelembagaan Analisis Peraturan perundang undangan Analisis Kelembagaan 2. Kajian Teknis a. Analisis Teknis b. Penyiapan Tapak c. Rancang Bangun Awal d. Lingkup Proyek Kerjasama e. Spesifikasi Keluaran 3. Kajian Kelayakan Proyek a. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial b. Analisis Pasar c. Analisis Keuangan d. Analisis Risiko 4. Analisis Struktur Tarif a. Kajian Lingkungan dan Sosial b. Kajian lingkungan hidup bagi Proyek yang wajib AMDAL c. Kajian lingkungan hidup bagi Proyek wajib UKL-UPL d. Analisis Sosial e. Rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali 5. Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur 6. Kajian Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah

a. b.

100

DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA

PENYIAPAN KESIAPAN

1. 2.

Kajian kesiapan dilakukan oleh PJPK. Kajian Kesiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut: a. persetujuan para pemegang kepentingan mengenai konsep Proyek Kerjasama; b. permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dalam hal diperlukan; c. Tim Pengelola Proyek Kerjasama telah dibentuk, disahkan dan berfungsi sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan; dan d. penyusunan rancangan anggaran serta rencana jadwal pelaksanaan kesiapan tapak/tanah, pemukiman kembali, kepatuhan lingkungan hidup serta penyelesaian permasalahan hukum. 3. Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan bahwa Proyek Kerjasama tersebut layak secara teknis, ekonomi dan finansial, maka proyek tersebut dilanjutkan ke tahap Transaksi Proyek Kerjasama. 4. Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan bahwa Proyek Kerjasama tersebut tidak layak secara teknis, ekonomi dan finansial, maka PJPK dapat mempertimbangkan proyek tersebut sebagai non Proyek Kerjasama.


1.

2.

Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama terdiri dari : a. Laporan Kajian Awal Prastudi Kelayakan; dan b. Laporan Kesiapan Proyek Kerjasama. Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama sekurang-kurangnya menggambarkan mengenai: a. Kelayakan proyek terkait dengan analisa biaya dan risiko; b. Kelayakan manfaat sosial, ketertarikan pasar; c. Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah; dan d. Analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial, serta rencana pengadaan tanah dan program pemukiman kembali.

3. Tahap 3: Transaksi Proyek Kerjasama a. Tahap Transaksi Proyek Kerjasama PENYELESAIAN PRA-STUDI KELAYAKAN

1. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan a. persetujuan pemegang kepentingan mengenai Proyek Kerjasama; b. pemutakhiran dan konfirmasi Kajian Awal Prastudi Kelayakan; c. konfirmasi kesiapan Proyek Kerjasama; d. konfirmasi mengenai ketertarikan pasar; e. penetapan struktur tarif; f. konfirmasi mengenai ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah; dan g. penetapan mekanisme pelaksanaan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah serta struktur pembiayaan. 2. Penyiapan rencana Pengadaan Badan Usaha a. Rancangan rencana pengadaan Badan Usaha b. Rancangan Ketentuan Perjanjian Kerjasama (term sheets) 3. PJPK mengadakan penjajakan minat pasar untuk memperoleh masukan dan mengetahui minat para calon investor terhadap Proyek Kerjasama yang akan ditawarkan dan membuat daftar calon investor yang diindikasikan berminat pada Proyek Kerjasama.

101

PENGADAAN BADAN USAHA

1. Rencana Pengadaan Badan Usaha (BU) a. Pembentukan Panitia Pengadaan BU b. Penyusunan jadwal pengadaan BU c. Penjajakan Minat d. Perhitungan HPS e. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama f. Penyusunan Dokumen Pengadaan 2. Pelaksanaan Pengadaan BU a. Pengumuman Prakualifikasi dan pengadaan b. Prakualifikasi c. Penyusunan daftar peserta,penyampaian undangan & pengambilan dokumen pengadaan d. Penjelasan Pengadaan e. Penyampaian Dokumen penawaran f. Pembukaan Dokumen penawaran g. Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU h. Pembuatan Berita Acara hasil pengadaan. i. Penetapan Pemenang j. penetapan penawar tunggal k. Pengumuman pemenang penetapan penawar tunggal l. Sanggahan Peserta m. Penerbitan surat penetapan pemegang penetapan n. Penerbitan surat penetapan penawar tunggal 3. Penyiapan Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama a. Pembentukan BU b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama


DOKUMEN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA

1.

Dokumen Pra-studi Kelayakan.

2.

Dokumen Pelelangan Umum;

3.

Dokumen Perjanjian Kerjasama;

4.

Dokumen Perjanjian Penjaminan; dan

5.

Dokumen Perjanjian Regres.

b. Kerangka Waktu Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU

Penyiapan Dokumen Lelang (6 minggu)

Pra-Kualifikasi (12 minggu)

Pelelangan (16-20 minggu)

Total = 30-50 Minggu

102


Evaluasi dan Penetapan Pemenang Lelang (10 minggu)

Finalisasi dan Tandatangan Perjanjian Kerjasama (2 minggu)

c. Negosiasi Tujuan negosiasi adalah:  Mengidentifikasikan rintangan yang dapat menghambat proyek;  Mengidentifikasikan faktor-faktor yang berubah semenjak RFP diterbitkan dan semenjak pelelangan dilakukan. Beberapa isu kunci yang kemungkinan menjadi topik negosiasi diantaranya:  Tarif  Lahan/tanah  Masa konsesi  Alokasi resiko  Perhitungan biaya modal  Klausul-klausul dalam perjanjian yang bersifat spesifik  Aspek teknis  Spesifikasi output

103


d. Manajemen Kontrak Aspek-aspek penting dalam Manajemen Kontrak Mengatur bagaimana pengelolaan proyek dan interaksi antara instansi pemberi kontrak dan Badan Usaha pemegang konsesi selama masa konsesi. Harus dipersiapkan dan disepakati sebelum perjanjian/kontrak KPBU ditandatangani. Memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku (dalam hal ini Perpres 38/2015). Memastikan penyediaan jasa/layanan berdasar kontrak (contracted services).

Berurusan dengan berbagai kinerja (performance variations).

Memastikan dan menangani Value for Money.

Menangani dan menyelesaikan perselisihan.

Memastikan pemindah-tanganan kepemilikan aset (jika ada).

Mengelola negosiasi kontrak (jika ada)

104


4. Tahap 4 : Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK) PERENCANAAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

1. Pembentukan unit manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. 2. Penyusunan Rencana Kerja 3. Penyusunan rencana

Manajemen 4. Persiapan peningkatan kapasitas anggota Unit Manajemen.

105

MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

1. Prakonstruksi, sejak penanda tanganan perjanjian s/d perolehan pembiayaan (financial close) 2. Konstruksi, sejak dimulai konstruksi s/d Perjanjian Kerjasama beroperasi secara komersial 3. Operasi komersial, sejak Perjanjian Kerjasama beroperasi komersial s/d berakhirnya jangka waktu kerjasama 4. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha kepada PJPK: 1. Pada masa pra konstruksi meliputi: a. rencana terperinci pelaksanaan Proyek Kerjasama termasuk Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design); b. seluruh salinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Badan Usaha dengan pihak ketiga meliputi perjanjian perancangan, penyediaan dan pembangunan (engineering procurement construction contract) atau perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan (operation and maintenance contract); c. laporan administrasi; d. laporan kemajuan pekerjaan, terutama dalam kaitannya dengan upaya Badan Usaha untuk mencapai perolehan pembiayaan (financial close); dan e. persetujuan pemutakhiran Izin Lingkungan. 2. Pada masa konstruksi meliputi: a. laporan administrasi; b. laporan kemajuan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus); c. laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus); dan d. laporan keuangan tahunan. 3. Pada masa operasi meliputi: a. laporan administrasi; b. laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/ atau laporan khusus); dan c. laporan keuangan tahunan. 4. Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama meliputi: a. laporan keuangan tahunan terakhir; b. laporan penilaian aset; c. berita acara pemeriksaan aset; dan d. berita acara pengalihan aset;


D. Bentuk Struktur Proyek KPBU 1. Struktur KPBU – Tipikal Model KPBU Dukungan atas Pelayanan Umum

•

Pengguna Jasa (masyarakat)

Layanan

Keahlian (Desain, Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan)

• •

Pembayaran

KONSORSIUM SPC Pembangunan fasilitas Layanan pendukung

Pembiayaan

106

PEMERINTAH Menetapkan Persyaratan

Sumber Daya


Ketrampilan

2. Struktur KPBU – Tipikal Stakeholder KPBU untuk sektor Air di Indonesia

Pemerintah Pusat (Cipta Karya) (BPP SPAM)

Pemerintah Kota/Kabupaten Perjanjian Recourse Perjanjian KPBU

Guarantor / Bantuan Pemerintah (PII / RMU)

SPV

Perjanjian Pemegang Saham

Penyedia Ekuitas

107

Pembeli dan Penjual

Perjanjian Jaminan

Perjanjian Kredit

PDAM

Jaminan

Pendanaan


Kontrak EPC

Kontraktor

Dari struktur KPBU Tipikal Stakeholder KPBU untuk Sektor Air Minum di atas terdapat pembagian tanggung jawab masingmasing stakeholder sebagai berikut:

Pemerintah Pusat • Kerangka peraturan/kebijakan • Memberikan dukungan teknis • Memonitor proyek • Memberikan dukungan pendanaan (jika diperlukan)

108

Pemerintah Kabupaten/Kota

• Memberikan dukungan kebijakan/peraturan (mencakup area layanan) • Kepastian tarif • Perencanaan kota (industri) • Persetujuan anggaran untuk akuisisi lahan • Perjanjian recourse dengan PT PII

PDAM

SPV

• Peningkatan NRW • Perluasan implementasi area layanan • Efisiensi biaya dalam operasi • Implementasi jaringan distribusi • Akusisi lahan • Pekerjaan administratif lainnya

• Mendanai proyek • Membawa keahlian ke dalam proyek • Operasi dan Pemeliharaan fasilitas • Konstruksi • Perjanjian KPS dengan Pemerintah Daerah


PT PII • Memberikan Garansi kepada investor • Perjanjian Resource dengan Pemerintah Kota/Kabupaten • Memberikan dukungan Pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund

E. Studi Kasus 1. KPBU SPAM Umbulan Profil Umum dan Struktur Proyek: KPBU SPAM Umbulan 1 6 BOOSTER PUMP

Instansi PJPK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1 5

Pemda Penerima Air

Kab Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab Gresik

Peran Swasta

Bangun Guna Serah (BOT) Sistem Penyediaan Air Minum (sistem produksi, transmisi dan Meter Induk) Umbulan.

Peran Pemerintah

Pembangunan JDU dari Offtake ke Reservoir PDAM

Peran PDAMPDAM

Pembangunan dan pengelolaan Sistem Distribusi dari Reservoir PDAM s.d. Sambungan Rumah

7

1 4 1 13 2 1 11 90 8

Nilai Capex

Rp. 2,050 Triliun (penawaran BU)

Masa Konstruksi

2 tahun sejak Tgl Efektif

Masa Konsesi

25 tahun sejak COD

Tarif Air Minum Curah

Rp2.370/m3 (PPP Company-PDAB) Rp2.444/m3 (PDAB-PDAM)

VGF yang diajukan

Rp 818,01 M (hasil Negosiasi)

IRR Proyek

12 %

6 5 4

2

3 1

SUMBER UMBULAN

109


Struktur Proyek

PEMERINTAH Cq. Menkeu. VGF

PENYIAPAN PROYEK

Cq. Men PU

Keterangan: Dalam struktur proyek ini: 1. Perjanjian Konsesi

DUKUNGAN PEMB. FISIK Perjanjian Regres

PT PII

Perjanjian Penjaminan

mengatur hak & kewajiban PJPK dan Badan Usaha untuk BOT SPAM Umbulan

Perjanjian I Konsesi antara PJPK dg Badan Usaha

PKS

tidak termasuk jual beli 2. Kewajiban pembayaran tarif diatur dalam Perjanjian Jual Beli Air Minum antara PDAB

Kapitalisasi

Perjanjian II Penyediaan Air Curah antara PDAB dg Badan Usaha

dan Badan Usaha 3. Dalam Perjanjian KPS juga diatur

Jaminan

PJPK

kepada Badan Usaha atas gagal bayar PDAB

Perjanjian Jual Beli Air Curah antara PDAB dan PDAM 5 PDAM

110


Milestones & Waktu Penyelesaian Implementation Stage

Transaction Stage** Pemerintah

Konstruksi

COD

25 Nov 2015

Financial Close

30 Sep 2015

Ttd Perjanjian KPBU

Feb 2012 – Sep 2015

Penetapan Pemenang

Feb 2012

Adendum Dok Lelang I-IV

Evaluasi

2011

1on1 Meeting dengan Peserta Lelang

Dok Penawaran

Dok Lelang Awal

Dok Lelang Final

Pra Kualifi kasi

Badan Usaha

Nov-Des 2015

4 Feb 2016

Mei 2016

Des 2016

20162019

Juli 2019

PEMENANG LELANG: KONSORSIUM PT MEDCO GAS INDONESIA – PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR

Daftar Pendek Peserta Lelang: 1. Konsorsium Medco dan PT Bangun Cipta Kontraktor 2. Konsorsium Sound Global Ltd, China CAMC Engineering Limited, dan PT Manggala Purnama Sakti 3. Konsorsium PT Amerta Bumi Capital, PT Bakrieland Development Tbk, Beijing Enterprise Water Group Ltd. *proses penyiapan proyek dilakukan paralel pada tahap transaksi ** PT SMI terlibat setelah PJPK menerbitkan dokumen prakualifikasi

111


saat ini

Pengelolaan Risiko dalam Proyek KPBU SPAM Umbulan 5 (lima) Bupati/Walikota

No 1

2

3

4

Risiko Pemprov

Perjanjian Kerjasama Daerah (PKD)

Kuota permintaan air minum curah tidak terpenuhi

Denda ke Badan Usaha

Kualitas air minum curah di bawah Permenkes 492/2010

Denda ke Badan Usaha

Penyerapan PDAM di bawah kuota

Penerapan prinsip take or pay ke PDAM (90% minimum charge)

PDAM telat atau tidak bayar tarif

Dukungan Pemerintah Kab/Kota (sudah tertuang dalam PKD)

KPBU

Risiko Utama PJPK

Mitigasi

Risiko Pemerintah Kab/Kota & PDAM: • Gagalnya Pembangunan & pengoperasian jaringan distribusi • Tidak terserapnya air minum curah oleh masyarakat • PDAM gagal membayar tarif air minum curah sesuai kuota dalam PKD (take or pay)

112

Perjanjian Kerjasama

PJPK (Pemprov Jatim)

Alokasi Risiko

Badan Usaha

Tata Cara Pengaturan dalam Perjanjian

Kuantitas Air Baku

PJPK

Salah satu komponen tarif dengan metode fixed cost (tidak terpengaruh kuantitas)

Kualitas Air Baku

PJPK

Kompensasi atas biaya pengolahan tambahan/

PJPK

Formula tarif dengan Fixed Cost dan Variable Cost. Fixed cost harus tetap dibayar walau penyerapan kurang.

Demand Risk

Risiko Utama BU

Alokasi Risiko

Risiko Pembiayaan

Badan Usaha

Penalti/terminasi bila BU gagal mendapatkan pembiayaan

Risiko Konstruksi

Badan Usaha

Denda keterlambatan

Risiko Operasi

Badan Usaha

Denda kegagalan kinerja


Tata Cara Pengaturan dalam Perjanjian

Peran, Biaya, Manfaat Proyek KPBU SPAM Umbulan Pemprov Jatim & PDAB • •

Peran •

•

Biaya

Manfaat

113

• •

Bertindak sebagai PJPK sesuai regulasi Memberikan dukungan perizinan, pengadaan tanah, konservasi wilayah resapan Menerima air dan membayar tarif ke BU & suplai air dan Penanaman Modal PDAB Pengadaan tanah Biaya konservasi lingkungan

Finansial: • Potensi PAD • Aset setelah 25 tahun • Pendapatan pajak. Non Finansial: • Peningkatan cakupan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, penghematan biaya kesehatan, perbaikan lingkungan.

Badan Usaha •

• •

• • • •

Pemkab/ Pemkot & PDA

Membangun dan mengelola: 1. Unit produksi 2. Pipa transmisi 3. 16 Titik Offtake Mendanai proyek. Mengembalikan fasilitas setelah 25 tahun.

•

Investasi Capex Cost of money Biaya O & M Risiko-risiko (sospol, konstruksi, operasi)

•

Finansial: • Potensi keuntungan Badan Usaha. Non Finansial: -


•

•

•

Pemerintah Pusat

Membangun & mengelola jaringan distribusi Menerima air dari PDAB dan menyalurkan ke masyarakat Membayar tarif kepada PDAB

•

Biaya pembangunan jaringan distribusi Biaya operasi & pemeliharaan distribusi

• •

Finansial • Potensi keuntungan PDAM & kontribusi PAD • Pendapatan pajak Non Finansial: • Peningkatan cakupan pelayanan, memiliki FS DED & Business Plan, tenaga kerja, peningkatan kesehatan masyarakat, perbaikan lingkungan.

•

•

Dukungan Kemenkeu: 1. VGF 2. Penjaminan melalui PT PII Dukungan PUPR: 1. Pipa tapping & 16 reservoir 2. IPA Rejoso 3. Ijin dan diskon sewa lahan tol

VGF: Rp.818 miliar Biaya pembangunan pipa tapping & reservoir Biaya pembangunan IPA Rejoso

Finansial: • Tarif terjangkau ke masyarakat Non Finansial: • Program RPJMN 100% pelayanan air minum & proyek strategis nasional • Peningkatan cakupan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, penghematan biaya kesehatan, perbaikan lingkungan.

Stakeholders Mapping Struktur Utama

Pembentuk Demand

Pemprov Jatim : 1. Champion:  Gubernur Jatim  Badan Penanaman Modal  Dinas PU Cipta Karya 2. Pendukung:  Biro Hukum  Biro Administrasi Pembangunan  Dinas Pengairan  Biro Perekonomian  BPKAD  Bappeda  UPT Pengadaan Barang/Jasa  BLH  Asisten Gubernur  Protokoler Gubernur

1. Badan Usaha (PT Meta Adhya Tirta Umbulan) 2. Lenders (IIF, SMI, BNI) 3. Sponsor (PT Medco Gas & PT Bangun Cipta Kontraktor)

Pemerintah Kab/Kota, DPRD, dan PDAM: 1. Kab Pasuruan 2. Kota Pasuruan 3. Kab Sidoarjo 4. Kota Surabaya 5. Kab Gresik

+ 13 instansi

6 institusi

PJPK

Penguat Struktur 1.    2.     3. 4.

5. 6.

Kementerian Keuangan: PDF VGF Dukungan Lain (DAK Kab Pasuruan) Kementerian PUPR: Kementerian Sektor Dukungan Pipa Offtake & Reservoir Dukungan Fasilitas untuk Sumber Air Cadangan Dukungan Perizinan di Jalan Tol & Jalan Nasional PT PII: Penjaminan Inrastruktur Kemenko Perekonomian & KPPIP: Koordinasi stakeholders & debottlenecking DPRD: Persetujuan Kerjasama Kejaksaan Tinggi Jatim Legal Opini Perjanjian Kerjasama

15 instansi

6 instansi

+ 80 instansi/institusi

114


Stakeholders Perizinan 1. 4 Operator Jalan Tol 2. Balai Jalan Nasional 3. 5 Dinas Bina Marga Kab/Kota 4. 4 Developer Swasta 5. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 6. BBWS Bengawan Solo 7. BLH Kab Pasuruan 8. PTPN X & XI 9. Ditjen Perkeretaapian 10. PT KA 11. Kantor Tanah Kab Pasuruan (untuk Pengadaan Tanah 22 instansi

Stakeholders Lain Bappenas LKPP BKPM BPJT Konsultan Lembaga Int’l 7. LSM 8. Universitas 9. dsb 1. 2. 3. 4. 5. 6.

+ 8 institusi

2. KPBU Palapa Ring Profil Umum dan Struktur Proyek KPBU Palapa Ring RINGKASAN EKONOMI DAN KEUANGAN Estimasi Biaya Modal

Paket Barat: USD 92.504.000 ≈ Rp 1,28 Triliun Paket Tengah: USD 99.250.000 ≈ Rp 1,38 Triliun Paket Timur: Rp 5.097.926.900.000,*keterangan: USD 1 ≈ Rp 13.800

Rencana Masa Kerjasama

± 18 bulan konstruksi dan 15 tahun masa operasi untuk masing-masing paket

Target Post Tax WACC

- Paket Barat dan Tengah: 12,5% (DER 80:20, Equity Return 20%, Senior debt rate 14%) - Paket Timur: 12,5% (DER 80:20, Equity Return 25%, Senior debt rate 12,3%)

STATUS PROYEK (PER 30 OKTOBER 2016)

RASIONALITAS PROYEK Target nasional

Proyek Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019


Persetujuan Prinsip dari Menteri Keuangan telah diperoleh tanggal 6 Oktober 2015

Kebutuhan telekomunikasi

Tulang punggung (backbone) sistem telekomunikasi nasional

Penjaminan

Peran serta pemerintah

Daerah yang belum terjangkau merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil

Persetujuan prinsip penjaminan dari PT PII telah diperoleh tanggal 20 November 2015 (Paket Barat dan Tengah) dan 20 Mei 2016 (Paket Timur)

Status Proyek

STRUKTUR KERJA SAMA PJPK Peran Swasta

Kementerian Komunikasi dan Informatika   

115

- Paket Barat: Financial Close telah dipenuhi pada tanggal 11 Agustus 2016 - Paket Tengah: Financial Close telah dipenuhi pada tanggal 29 September 2016 - Paket Timur: Financial Close telah dipenuhi pada tanggal 29 Maret 2017

Penyusunan desain teknis & pekerjaan sipil Penyediaan dan pengoperasian jaringan tulang punggung Pendanaan selama masa konsesi

ASPEK TEKNIS Teknologi


Jaringan serat optik atau microwave jika kondisi geografis tidak memungkinkan

Skema Bisnis dan Struktur Kerjasama: Proyek KPBU Palapa Ring

Existing Backbone Network

Service Operator

BP3TI

Procured Backbone Network Network Operator

Last Mile Lingkup Proyek yang ditawarkan

Struktur Kerja Sama Peran PJPK

 

Peran Swasta

  

Access Charge





116

Kementerian Komunikasi dan Informatika (akan dialihkan ke BP3TI menunggu pejabat BP3TI definitif) PJPK berkewajiban melakukan pembayaran periodik (AP) kepada Badan Usaha Pelaksana Penyusunan desain teknis & pekerjaan sipil Penyediaan dan pengoperasian jaringan tulang punggung Pendanaan selama masa konsesi Access Charge yang diterima dari pengguna jaringan merupakan pendapatan BP3TI dan tidak mempengaruhi jumlah AP. Demand Risk menjadi risiko yang ditanggung oleh PJPK.


Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan Kominfo BP3TI


Badan Usaha

Layanan Jaringan

Pengguna Jaringan Access Charge

Ekuitas/ Sponsor

Kreditor

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Skema Ketersediaan Layanan PJPK


Pembayaran Tarif

Perjanjian Kerjasama

Pengguna Akhir

Badan Usaha Penyediaan Layanan

Formula Availability Payment (AP) = CAPEX + OPEX + MARJIN

117


a) Pembayaran dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/Pemilik Proyek atas ketersediaan layanan kepada Badan Usaha b) Diberikan untuk proyek dimana:  Badan Usaha tidak menerima pembayaran tarif dari pengguna akhir.  Output dari layanan mudah untuk didefinisikan atau dimonitor.  Permintaan/pendapatan sulit untuk diprediksi dan sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi operasional.  Kualitas layanan lebih penting dibanding maksimalisasi pendapatan.  Mendorong risiko permintaan ke publik sehingga dapat menurunkan premi risiko cost of capital dari Badan Usaha.  Memberikan insentif kepada Badan Usaha untuk melakukan efisiensi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan.  Jika output dari layanan kurang dari yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian Kerjasama maka akan dilakukan pengurangan nilai Availability Payment yang dibayarkan.

Avaibility Payment dalam Proyek KPBU Palapa Ring Cap I

Universal Service Obligation (USO) dan BP3TI •

•

•

• •

•

118

Setiap penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO). Besaran Kontribusi KPU/USO dipungut sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (Permen Kominfo No 45 Tahun 2012). Kontribusi KPU/USO merupakan PNBP. Penggunaan Kontribusi KPU/USO adalah penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan penyediaan Ekosistem TIK di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan untuk kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan. (Permen Kominfo Nomor 25 tahun 2015) Pengelolaan Kontribusi KPU/USO dan pelaksanaan penggunaannya dikelola oleh BLU milik Kominfo yaitu BP3TI. Keuntungan menggunakan BLU: 1. BLU memiliki fleksibilitas untuk mengelola organisasinya 2. Penganggaran multiyears 3. Dapat merekrut profesional ke dalam organisasi 4. Implementasi good corporate governance, termasuk kontrol terhadap kualitas sistem organisasi Program yang telah dilaksanakan BP3TI dengan menggunakan Kontribusi KPU/USO: 1. Pembangunan BTS di daerah terpencil, tertinggal dan terluar 2. Penyiaran di daerah perbatasan 3. Desa Broadband Terpadu 4. Palapa Ring


Cap II 5 tahun

Cap III

Cara Perhitungan Avaibility Payment di Palapa Ring AP Service Level Agreement = CCRP + OPEX    

CCRP = (debt and interest payment) + equity repayment CCRP = capital cost recovery payment Opex = operation and maintenance cost (termasuk biaya jika terjadinya cable cut, dan besaran opex dilakukan annual adjustment inflation) Metoda perhitungan AP Service Level Agreement belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan Pembayaran AP di Palapa Ring • • • • •

Pembayaran akan dilakukan setelah proyek selesai dibangun dan siap beroperasi secara komersial Pembayaran dilaksanakan setiap bulan dalam Rupiah Nilai pembayaran AP setiap bulan merupakan nilai AP tahunan dibagi 12 Pembayaran AP bulanan disesuaikan dengan aktual SLA pada setiap kota Walaupun mayoritas biaya dalam USD, perubahan atas kurs menjadi risiko yang perlu ditanggung/dimanage oleh Badan Usaha Pelaksana

Referensi Dikun, Suyono et al. (2010). Merancang Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Pembiayaan Proyek Infrastruktur Kereta Api , Laporan Akhir Hibah Strategis Nasional 2010 LKPP & MCAI. 2016. Basic Module: Capacity Building on Public Private Partnership. Indonesia PPIAF. 2012. Publik-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). PPPs: An Introduction UNESCAP. N.d. E-learning series: Module 1. PPP Concept, Benefits and Limitations. Thailand Yescombe, E.R. (2007). Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. Butterworth-Heinemann, Oxford: Elsevier Ltd. Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. LKPP. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kementerian Keuangan. Jakarta Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Jakarta

119

Pedoman Prinsip Dasar Dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. Kementerian Perhubungan. Jakarta Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penyediaan Infrastruktur Sesuai Dengan Lingkup Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III 2015-2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta

120


Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kementerian Keuangan. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III 2015-2019. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

121


Tim Penyusun

DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT

Recommend Documents