DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN
2013
APBN/ APBD
PAJAK
KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA
KEGIATAN OPERASIONAL
2
DIKELOLA
Melalui suatu kegiatan
Daftar (NPWP);
Hitung – Potput – Setor;
Lapor
Pajak Pusat
Kas Negara
LAPOR
Kantor Pelayanan Pajak
dikenakan sanksi administrasi
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran.
dikenai sanksi administrasi
berupa sebesar: Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN Rp 100.000,- untuk SPT Masa lainnya Rp1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh WP Badan Rp100.000,- untuk SPT Tahunan PPh WP OP
BENDAHARA PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YANG BERASAL DARI APBN/APBD
Objek
Penjelasan
PPh Pasal 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26
Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM
Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai
Pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu (kuitansi, kontrak)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
Pegawai
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya
Bukan pegawai : Tenaga ahli Seniman/pekerja seni, pembawa acara Olahragawan
Petugas penjaja barang dagangan Petugas dinas luar asuransi Distributor MLM, Direct Selling
Peserta kegiatan
Agen iklan Pengawas dan pengelola proyek Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara
Peserta perlombaan Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator Pengarang, peneliti, penerjemah Pemberi jasa dalam segala bidang
Peserta/anggota kepanitiaan Peserta pendidikan, pelatihan dan magang Peserta kegiatan lainnya
PPh Pasal 22 14
Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010
DITJEN ANGGARAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARA BEA & CUKAI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG
MEMUNGUT PPh PASAL 22 15
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22 Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
Impor Barang Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas. Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk. Impor sementara jika akan di ekspor kembali. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos. Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN. Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.
TARIF PPh PASAL 22 • Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%
– PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor • Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%
– PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor • Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang
– PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang • Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%
– PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3% – PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25% – PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan • Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3% – PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 19
LEMBAR KE-1
WAJIB PAJAK REKANAN
LEMBAR KE-2
KPP MELALUI KPPN
LEMBAR KE-3
KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARA
LEMBAR KE-4
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
LEMBAR KE-5
PEMUNGUT PPh PSL 22 20
PPh PASAL 22 DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA
21
PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F.1.1.32.02
KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
22
PPh Pasal 23 23
Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 24
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK, • JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA • ROYALTI
25
HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI
SEWA DAN JASA LAINNYA
TARIF 15 %
TARIF 2%
JUMLAH BRUTO DASAR PEMOTONGAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
26
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN
BUKTI PEMOTONGAN
UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA/BADAN 27
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
28
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2
LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
KE KPP/ KP2KP PD HARI KERJA BERIKUTNYA
SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR
29
PPh Pasal 4 ayat (2)
30
Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto). Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%xBruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto)
Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto).
Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jasa Konstruksi
Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek: – Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto. – Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto.
Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto. Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto. Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto. Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto. Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto. Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)
Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : Nilai Kontrak Rp 500.000.000 PPN Rp 50.000.000 Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 Rp 10.000.000 PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 Rp 50.000.000 Total PPN dan PPh dipungut/dipotong Rp 60.000.000 Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh dipungut/dipotong) = Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 490.000.000
PPN 34
(Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARA KPPN
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
35
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH
PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA DI DALAM
DAERAH PABEAN
WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN 36
37
HARGA JUAL HARGA PENGGANTI
NILAI IMPOR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG
NILAI EKSPOR NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN 38
PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH
PABRIKAN 39
PPN
EKSPOR
10 %
PPN 0 %
PPn BM 10, 20
30, 40 50, 200
5%
SERENDAHRENDAHNYA
10%
15%
SETINGGITINGINYA
200%
40
PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM
TERUTANG PPn BM 20% YG DIPUNGUT • PPN 10/130 • PPn BM 20/130
PPN YG DIPUNGUT 10/110 DASAR PEMUNGUTAN
41
SSP
FAKTUR PAJAK
1
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN
2 3
KPP ARSIP PKP REKANAN BENDAHARA DICAP OLEH BENDAHARA DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA
DISETOR
SSP
PKP REKANAN
1
KPP MELALUI BANK/POS
2
LAMPIRAN SPT MASA PPN
3
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
4 5
ARSIP BENDAHARA
BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DALAM HAL TGL 7 BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
43
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA KPP DENGAN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARA)*
ARSIP BENDAHARA*) *) DALAM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
44
DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT 45
CONTOH A
HARGA JUAL PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM=20 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM
Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.040.000,00 DIPUNGUT PPN/PPn BM
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-
B
HARGA JUAL PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM
Rp 960.000,- Rp 1.000.000,DIPUNGUT PPN/PPn BM : - PENYERAHAN OLEH BKN PKP - DENGAN PO/SPK
Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 80.000,00 Rp 960.000,00 TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP
46
Bea Meterai
Dokumen menyangkut dengan kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
Sampai dengan Rp250.000,-
Tidak dikenakan bea meterai
Rp250.000,- s.d. Rp1.000.000,-
Bea meterai Rp3.000,-
Di atas Rp1.000.000,-
Bea meterai Rp6.000,-
Materi sosialisasi ini dapat diunduh di
www.kp2kppacitan.blogspot.com Contact Person :
Andika Darma Saputra KP2KP Pacitan, Jln Cut Mutia No 4 Pacitan Telepon Kantor : 0357 – 881209 Handphone : 081 333 500 200
