perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI A. Sejarah Singkat Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor/rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi dalam organisasi perangkat daerah tersendiri. Dengan diberlakukannya Peratruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pmereintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, makasejak tahun 2009 terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yang slah satunya yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD.
B. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 1. Visi Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya pengelolaan keuangan Daerah dan peningkatan pendapatan Daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
commit to user 22
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 23
2. Misi a) Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan daerah. b) Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran Daerah. c) Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan efisiensi belanja Daerah d) Meningkatkan fungsi pengendalian Kas Daerah, perbendaraan umum Daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran pertanggungjawaban keuangan Daerah C. Tujuan dan Sasaran DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 1. Tujuan a) Menigkatkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka horizontal accountability. b) Meningkatkan intensifikasi pendapatan Daerah. c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan Local Area Network (LAN). 2. Sasaran a) Tersedianya dokumen anggaran dan tertib administrasi dan tersusunnya Standar Analisa Belanja (SAB) b) Terealisasinya penigkatan Pendapatan Daerah sebesar 5% per tahun. c) Terwujudnya SDM yang mampu mengoperasikan LAN Pengelolaan Keuangan Daerah. d) Tersedianya hardware dan software LAN Pengelolaan Keuangan Daerah serta terselenggaranya pemeliharaan hardware dan software LAN Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien. D. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, pasal 25 menyebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 24
60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan,
pengelolaan
keuangan
dan
aset
daerah.
Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tetsebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi antara lain : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. d. Penyusunan kebijakan pemungutan Pajak Daerah. e. Pendataan, penilaian, dan penetapan Pajak Daerah. f. Pengolahan data dan informasi Pajak Daerah. g. Pelayanan Pajak Daerah. h. Penagihan Pajak Daerah. i. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungkutan Pajak Daerah. j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. k. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. l. Pengelolaan urusan ketatausahaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKAD Kabupaten
Sukoharjo,
susunan
Kabupaten Sukoharjo terdiri atas : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub bagian Program.
commit to user
organisasi
DPPKAD
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 25
2. Sub bagian Keuangan. 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Anggaran, terdiri atas : 1. Seksi Perencanaan Anggaran. 2. Seksi Penyusunan Anggaran. 3. Seksi Pelaksanaan Anggaran. d. Bidang Pendapatan, terdiri atas : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 2. Seksi Penetapan. 3. Seksi Penerimaan, Penagihan, dan Pelaporan. e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas : 1. Seksi Perbendaharaan I. 2. Seksi Perbendaharaan II. 3. Seksi Perbendaharaan III. f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari : 1. Seksi Akuntansi. 2. Seksi Verifikasi. 3. Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan. g. Bidang Kas, terdiri atas : 1. Seksi Penerimaan. 2. Seksi Pengeluaran. 3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan. h. Bidang Aset Daerah, terdiri atas : 1. Seksi Penatausahaan Aset Daerah. 2. Seksi Pendayagunaan Aset Daerah. 3. Seksi Perubahan Status Hukum. i. UPTD j. Kelompok Jabatan Fungsional.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 26
E. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG PROGRAM
BIDANG ANGGARAN
BIDANG PENDAPATA N
BIDANG PERBENDAH A-RAAN
SUBBAG KEUANGA N
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG KAS
BIDANG AKUNTANSI
BIDANG ASET DAN INVESTASI DAERAH
SEKSI PERENCA -NAAN ANGGAR AN
SEKSI PENDAFTA RAN DAN PENDATAA N
SEKSI PERBENDAHARAAN I
SEKSI
SEKSI
AKUNTAN SI
PENERIMA AN
SEKSI PENYUSU -NAN ANGGAR AN
SEKSI PENETAPA N
SEKSI PERBENDAHARAAN II
SEKSI VERIFIKA SI
SEKSI PENGELU ARAN
SEKSI PENDAYAG UNAAN ASET DAERAH
SEKSI PELAKSANAAN ANGGAR AN
SEKSI PENERIMAAN, PENAGIHAN, DAN PELAPORAN
SEKSI PERBENDAHARAAN III
SEKSI FASILITASI PENYUSUN AN LAPORAN
SEKSI PENGENDA LIAN DAN PELAPORA N
SEKSI PERUBAHA N STATUS HUKUM
UPTD UPTD UPTD Gambar 1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
commit to user
SEKSI PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 27
F. Deskripsi Jabatan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Penjabaran tugas pokok diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut: a. Bidang Aset Daerah Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas DPPKAD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang aset daerah. Bidang Aset Daerah, terdiri dari : 1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah Seksi Penatausahaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut: Menyusun program kegiatan Seksi Penatausahaan Aset Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan aset daerah. Menyusun perencanaan kebutuhan barang daerah dan perencanaan kebutuuhan pemeliharaan barang daerah. Mengumpulkan dan menginventarisasikan pedoman, petunjuk, dan tata cara penerimaan dan pengeluaran aset daerah. Menyimpan dan menginventarisasi bukti bukti kepemilikan aset daerah. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah yang dlaksanakan oleh perangkat daerah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 28
2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah Seksi Pendayagunaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pendayagunaan Aset Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut: Menyusun program kegiatan Seksi Pendayagunaan Aset Daerah sesuai peraturan perundangan - undangan. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan aset daerah. Mengumpulkan dan menginventarisasikan pedoman, petunjuk, dan tata cara pendayagunaan aset daerah. Mengelola tanah milik pemerintah daerah yang tidak ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan tanah berkas bondo desa yang menjadi kelurahan. Mengelola bangunan geudng dan rumah dinas milik pemerintah daerah yang tidak ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengelola sarana sosial olahraga milik pemnerintah daerah yang tidak ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Mengelola aset daerah lainnya milik pemerintah daerah yang tidak ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Mengelola pendapatan hasil pengelolaan tanah dan bangunan, sarana sosial dan barang bergerak. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan pendayagunaan barang daerah yang dlaksanakan oleh perangkat daerah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 29
3) Seksi Perubahan Status Hukum Seksi Perubahan Status Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perubahan status hukum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perubahan Status Hukum mempunyai tugas, sebagai berikut: Menyusun program kegiatan Seksi Perubahan Status Hukum sesuai peraturan perundangan- undangan. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan status hukum. Mengumpulkan dan menginventarisasikan pedoman, petunjuk, dan tata cara perubahan status hukum. Mengkaji dan mengevaluasi usulan perubahan status hukum barang milik daerah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan.
commit to user
