EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45

Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan Journal of Government, Social and Politics

,jkp Volume 3, Nomor 1 Maret 2014

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Keamatan Siak Hulu Oleh: Zainal

Abstrak Adanya rencana pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pasal tersebut memungkinkan sekretaris desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu. kendala-kendala yang akan timbul dan langkah-langkah yang akan diambil terhadap kebijakan tersebut. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kualitatif. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa yang ada di kecamatan Siak Hulu seperti desa Bulu Nipis, Pandau Jaya dan Desa Kepau Jaya. Dari jawaban para informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mereka setuju dengan adanya rencana pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil walaupun memang akan banyak kendala yang kemungkinan akan timbul tetapi bukan menjadi suatu hal yang berarti jika pemerintah mampu untuk mengatisispasi dan bahkan menyelesaikan setiap masalah yang akan timbul. Dari jawaban seluruh informan yang ada maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu dapat disimpulkan berada pada kategori terlaksana kurang baik karena masih kurangnya sosialiasi dan masih ada tiga desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus memberikan sosialisasi yang lebih kepada Pemerintahan Desa terutama Sekretaris Desa yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar haruslah memberikan solusi terhadap hal yang terjadi di desa Kepau Jaya, serta memperjelas jabatan dan karier yang harus dilalui oleh Sekretaris Desa. Key Word: Evaluasi, Peraturan Pemerintah, Sekretaris Desa, Pegawai Negeri Sipil.

Pendahuluan

menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang. Itulah yang menyebabkan lahirnya berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang sering dikaji sekarang ialah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 Tentang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas sentralisasi, desentralisasi dan pembantuan dalam menjalankan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain 101



Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Mengingat begitu kompleksnya permasalahan mengenai pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah harus dapat memberikan solusi dan langkah-langkah yang tepat bagi setiap permasalahan yang timbul sehingga kedepannya tidak akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, dan yang terpenting adalah pemerintah harus mampu untuk menjadikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini sebagai Undang-undang yang kokoh dan sempurna.

Berdasarkan ketiga Peraturan yang ada di atas jelas bahwasanya Sekretaris Desa diangkat secara otomatis menjadi PNS jika memenuhi semua persyaratan. Dan apabila tidak diangkat menjadi PNS maka Pemerintah harus memberhentikan Sekretaris Desa tersebut dan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten tertua yang ada di Provinsi Riau, dan kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, adapun nama-nama desa yang ada di kecamatan Siak Hulu ialah sebagai berikut:

Tabel I.1 Daftar Nama-Nama Desa dan Status Sekretaris Desa Yang Ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun Berdirinya Tahun Pengangkatan No Nama-Nama Desa Status Sekretaris Desa Desa Sekdes Menjadi PNS Sudah PNS 1985 01 Januari 2007 1 Pangkalan Baru Sudah PNS Sudah PNS Sudah PNS Sudah PNS Belum PNS Sudah PNS Belum PNS Sudah PNS Belum PNS Sudah PNS

1981 1972 1972 1980 1981 2001 2000 2003 1999 1999

01 Januari 2007 01 April 2008 01 Januari 2007 01 Januari 2010 01 Juni 2009 01 Januari 2007 01 Januari 2007

Sudah PNS 12 Kubang Jaya Sumber: Kantor Camat Siak Hulu Tahun 2013

2003

01 Januari 2007

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desa Baru Teratak Buluh Buluh Cina Lubuk Siam Buluh Nipis Tanah Merah Pandau Jaya Tanjung Balam Kepau Jaya

11

Pangkalan Serik

Berdasarkan Tabel I.1 di atas dapat diketahui beberapa informasi dan fenomena yaitu sebagai berikut : 1. Masih ada 3 (tiga) desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang Sekretaris Desanya 102

belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu desa Bulu Nipis, Pandau Jaya dan Kepau Jaya. 2. Ada Sekretaris Desa yang sudah lama menjadi Sektetaris Desa belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (seperti Desa Kepau Jaya),



namun ada Sekretaris Desa yang baru menjadi Sekretaris Desa tapi sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (seperti Desa Tanjung Balam). Adanya beberapa fenomena dan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin mengangkat suatu judul penelitian Tesis dengan “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu)”.

Menjadi Pegawai Negeri Kecamatan Siak Hulu.

Sipil

Di

1.4. Kegunaan Penelitian Kegunaan Penelitian ini daei segi teoritis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian mendatang khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

1.1. Urian Masalah Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian dengan “Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu?”

Kerangka Teori 2.1 Kajian Kepustakaan 2.1.1 Konsep Pemerintahan Menurut Kitab Suci Al-Qur’an (3:104) pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung dalam Rahman.1 Pemerintahan menurut Syafiie dan Azikin dalam Rahman adalah sekelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antar depertemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah secara baik dan benar

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1. Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu, kendala-kendala yang mungkin akan timbul dari kebijakan, serta langkahlangkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin akan timbul dari kebijakan tersebut. 1.3.2. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa

1

103

Rahman, Khairul, 2009. Analisis Faktor Tidak Terpenuhinya Kuota 30 persen keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Legislatif Bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kota Pekanbaru.hal.24.


dalam berbagai pemerintahan2.

peristiwa

dan


gejala

mengatakan dalam mengevaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari pada sesuatu.7 Jones dalam Zulwendri menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat, seseorang mengamati dan meneliti suatu fenomena seseorang, sebuah benda maupun suatu gagasan berdasarkan beberapa ukuran yang eksplisit dan implicit.8 Pendapat Nurcholis menyatakan evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri, pada disiplin ketat dan tahapan waktu maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggaraan pelayaan pemerintahan.9

2.1.2 Konsep Kebijakan Menurut Goggin dalam Purwanto dan Sulistyastuti kebijakan di asumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok3 : a. Isi kebijakan b. Format kebijakan c. Reputasi aktor kebijakan Menurut Dye dalam Nugroho kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda4. Laswell mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek5. Kemudian Friedrick mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu6.

2.1.4 Konsep Organisasi Pemerintahan Menurut Mooney dalam Syafiie mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orangorang untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kemudian menurut Millet dalam Syafiie mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselengarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama10.

2.1.3 Konsep Evaluasi Menurut Wand dan Brown dalam Zulwendri menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, mereka 2

Ibid. Purwanto Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih, 2012. Impelementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta. Hal 89. 4 Nugroho D, Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, , Jakarta, PT Gramedia. Hal.3.

7

3

5 6

Ibid. Ibid.

104

Zulwendri, 2009. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing (Studi Tentang Pelayanan Pemerintahan) 8 Ibid. hal 36 9 Nurcholis, Hanif, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi daerah, Jakarta, Grasindo. 10 Ibid.



Adapun beberapa pandangan para ahli tentang organisasi ialah sebagai berikut 11 : Mooney mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama (Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose). Millet menyatakan bahwa organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose). Simon mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang (Organization is the complex pattern of communication and other relations in a group of human being).

memecahkan masalah.”13

dan

mengantisipasi

3.2 Sumber Data Menurut Lonfland dan Lonfland (dalam Moleong) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.14 Lebih lanjut dikatakannya bahwa ”Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lainlain. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio hanphone, pengambilan dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Dengan demikian sumber data adalah para informan yang didukung dengan dokumen-dokumen, data statistik dan naskah penting lainnya”.

Metode Penelitian 3.1 Disain Penelitian Sebagaimana yang dikemukakan Nasution bahwa ’’Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian itu.”12 Sedangkan Sugiyono mengatakan bahwa “Desain penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, dan valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami,

Http://thekicker96.wordpress.com/teoriorganisasi-publik-dan-organisasimanajemen-pemerintahan/

11

12

13

AM Nasution, 2002, Metode Research, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hal. 23.

105

Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfa Beta, hal.1. 14 Moleong, Loc. Cit. hal.112.


Tabel III.1 : Operasional Variabel Konsep Variabel Koryati dalam Nazir Persyaratan dan mengemukakan bahwa tata cara secara umum kebijakan pengangkatan dapat dikatakan sebagai sekdes menjadi rumusan keputusan Pegawai Negeri pemerintah yang Sipil menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.


Sub Variabel Persyaratan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun, 2013

Indikator 1. SK Pengangkatan Sekdes Oleh Kepala Desa paling lambat 15 Oktober 2004 2. Masih melaksanakan tugas sampai berlakunya PP. 45 Tahun 2007 3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 4. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI 5. Tidak sedang mengalami hukuman 6. Sehat jasmani dan Rohani 7. Memiliki ijazah SD paling rendah atau sederajat 8. Usia paling tinggi 51 tahun terhitung 15 Oktober 2006

dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan wawancara bebas (free talk), dimana pertanyaan yang diberikan semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam, akan tetapi mengacu pada pedoman wawancara, sehingga nantinya informan memberikan informasi yang sebenarnya dan peneliti memperoleh pendapat, pandangan serta pola pikir terhadap masalah yang diteliti. 3.3.2 Dokumentasi Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan bacaan, makalah, dokumen, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.15

3.3 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian penelitian melalui prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian (Nazir, 1999:211). Pada setiap penelitian, baik yang bersifat terbuka dan dipublikasikan, maupun yang rahasia tertutup atau untuk kalangan yang sangat terbatas, selalu digunakan alat-alat pengumpul data yang tersusun baik serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dan dipergunakan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut : 3.3.1 Wawancara Dalam penelitian ini, wawancara mendalam akan dilakukan terhadap key person yaitu, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, pejabat di lingkungan Kecamatan Siak Hulu, desa-desa di Siak Hulu dan respondenresponden lainnya yang berkompeten dan dianggap mengetahui, mengerti dan memahami masalah dan tujuan dari penelitian ini. Wawancara ini tidak

3.3.3 Observasi Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan sehubungan dengan permasalahan penelitian.

15

106

Sugiyono. Loc. Cit. hal.82.



4.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten tertua yang ada di provinsi Riau. Untuk mempercepat pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain, adapun jumlah wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dengan 8 kelurahan dan 241 desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sudah mempunyai pandangan kedepan yaitu visi dan misi untuk membangun dan mewujudkan segala hal yang baik demi kemakmuran masyarakat. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2007-2011 adalah “Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020". Visi ini tentunya dijabarkan dan disesuaikan dengan arah perkembangan maupun perubahan strategis yang dihadapi oleh daerah. Untuk mewujudkan visi pemerintah daerah pada tahun 2020, dirumuskan misi sebagai berikut : (1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global. (2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat. (3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berwawasan kedepan. (4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah

3.4 Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpul data.16 Selanjutnya ”Moleong menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama”.17 Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrumen penelitian. Fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Peneliti secara langsung hadir ke lokasi penelitian dan melakukan penelitian serta pencatatan terhadap data atau informasi di lapangan. Sebelum mengadakan penelitian di lapangan, peneliti sudah terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri dengan kemampuan melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang latar (setting) dan lapangan (field) pada lokasi penelitian. Penelitian ini dipandu dengan pedomanpedoman yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan didukung oleh oleh alat-alat pengumpul data yang lainnya. 3.5 Tempat/Lokasi dan Jadwal Penelitian 3.6.1. Tempat/Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Siak Hulu yang terfokus kepada 3 (tiga) desa yaitu desa Bulu Nipis, desa Pandau Jaya dan Desa Kepau Jaya. Dikarenakan ketiga Sekretaris Desa di desa tersebut belum diangkat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar menjadi pegawai Negeri Sipil

Pembahasan 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

16 17

Sugiyono. Op. Cit. hal.6. Moleong. Op. Cit. hal.4.

107



malam hari dan 33 0C pada siang hari dengan kelembapan berkisar 50%, s/d 60% struktur tanah mulai dari datar sampai bergelombang 80%, dengan curah hujan 2086 mm/Th, serta berada 16 m dari permukaan laut, adapun luas kecamatan Siak Hulu adalah 987,07 Ha/M2. kecamatan Siak Hulu berbatasan dengan kecamatan lainnya antara lain : a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan c. Sebelah Selatan berbatas dengan 4.2. Deskripsi Lokasi Penelitian Kecamatan 4.2.1. Data Potensi Kecamatan Siak d. Sebelah Barat berbatas dengan Hulu Kecamatan 1. Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu merupakan A. Keadaan Demografis sala satu kecamatan yang ada dalam 1. Jumlah Penduduk wilayah kabupaten Kampar. Adapun jarak Pertumbuhan penduduk dapat dari Ibu Kota kecamatan ke ibukota terjadi akibat 4 (empat) komponen yaitu kabupaten adalah 75 Km, jarak dari Ibu tingkat kelahiran (fertitas), tingkat kematian Kota kecamatan ke ibukota Provinsi adalah (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi 28 Km, jarak dari Ibu Kota kecamatan ke keluar. Dari keempat komponen tersebut ibukota Negara adalah 2.500 Km, dengan saat ini jumlah penduduk Kecamatan Siak 0 iklim tropis dengan suhu antara 21 C pada Hulu ialah 80.546 jiwa. Tabel IV.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (orang) 1 Laki-laki 41.161 2 Perempuan 39.385 Jumlah 80.546 Sumber : Kantor Camat Siak Hulu Tahun 2012 baik berskala local, regional, nasional maupun internasional. (5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan (6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan Siak Hulu lebih banyak dari jumlah penduduk Perempuan yakni sebanyak 41.161 jiwa.

manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung oleh kualitas pendidikan, guna meningkatkan kualitas pendidikan maka dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Penyediaan sarana pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah umum. Di bawah ini akan dijabarkan tabel tentang tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar.

2. Pendidikan Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan

Tabel IV.3 Penduduk kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar Menurut Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 TK 933 orang 929 orang 1862 orang 108

:B

: Se

: Pe

:B



2 3 4 5 6 7 8

SD 7200 orang 7885 orang 15085 orang Tamat SMP/sederajat 9447 orang 9221 orang 18668 orang Tamat SMA/sederajat 14408 orang 14329 orang 28737 orang Tamat D1/sederajat 1388 orang 1467 orang 2855 orang Tamat D2/sederajat 1203 orang 1127 orang 2330 orang Tamat D3/sederajat 1035 orang 908 orang 1943 orang Tamat S1/sederajat 5547 orang 3519 orang 9066 orang Jumlah 41.161 orang 39.385 orang 80546 orang Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tahun 2012 Dari tabel IV.3 di atas diketahui bahwa angka pendidikan masyarakat di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar relatif cukup tinggi hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk yang ada di Desa Pandau Jaya, Desa Tanah Merah telah mempunyai masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup baik.

tersebut merupakan salah satau syarat pengangkatan sekteraris desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Adapun hasil penelitian yang penulis peroleh di ketiga desa yang menjadi fokus penelitian penulis ialah sebagai berikut: a. Bulu Nipis Desa Bulu Nipis merupakan desa yang sampai sekarang Sekretaris Desanya belum diangkat menjadi PNS, khusus pada indikator SK pengangkatan Sekretaris Desa diangkat Oleh Kepala Desa Paling lambat 15 Oktober 2004, adapun jawaban dari kepala Desa Bulu Nipis H. Rusli pada tanggal 21 November 2003 beliau mengatakan sebagai berikut : Menurut sepengetahuan saya selaku kepala desa di Desa Bulu Nipis Sekretaris desa kami yakni bapak Zulher telah memasukkan semua syarat dan dokumen yang dibutuhkan oleh pemerintahan kabupaten terutama dalam hal SK pengangkatan terhitung sejak 15 Oktober 2004 seingat saya syarat tersebut telah lengkap dibuat oleh Sekretaris Desa kami tersebut.

4.3. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu Kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang pada akhirnya banyak menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun pihak yang setuju dalam memberikan tanggapan terhadap kebijakan adalah Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya memiliki alasan yang kuat untuk melatar belakangi dan bahkan sampai mewujudkan lahirnya kebijakan tersebut. 1. SK Pengangkatan Sekdes Oleh Kepala Desa Paling Lambat 15 Oktober 2004 SK pengangkatan Sekretaris Desa Oleh Kepala Desa Paling lambat 15 Oktober 2004 maksudnya ialah bahwa Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan tidak diangkat setelah tahun 2004 dan hal

109

Lebih lanjut mengenai hal di atas maka Sekretaris Desa Buluh Effendi pada tanggal 21 November 2013 Nipis juga mengatakan: SK pengangkatan yang dibutuhkan oleh syarat dalam pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil telah saya penuhi



namun saya tidak tahu apa yang menjadi kekurangan pada syarat saya tersebut dan saya telah di angkat menjadi Sekretaris Desa di Desa Bulu Nipis sebelum tahun 2004.

adalah SK pengangkatan Sekretaris Desa Oleh Kepala Desa Paling lambat 15 Oktober 2004 hal tersebut tentu belum bisa saya penuhi karena saya baru diangkat menjadi Sekretaris Desa di Pandau Jaya yaitu sejak tahun 2009.

Berdasarkan penjelasan kedua informan di atas maka kita bisa simpulkan bahwa syarat Sekretaris Desa Buluh Nipis terutama dalam aspek SK pengangkatan Sekretaris Desa Oleh Kepala Desa Paling lambat 15 Oktober 2004 telah terpenuhi hanya saja sampai dengan sekarang Sekretaris Desa tersebut belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. b. Pandau Jaya Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Pandau Jaya yakni dengan Bapak Marwas pada tanggal 20 November 2013, beliau mengatakan sebagai berikut: Jika salah satu syarat pengankatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah SK pengangkatan Sekretaris Desa Oleh Kepala Desa Paling lambat 15 Oktober 2004, hal tersebut tentu belum bisa dipenuhi oleh Sekretaris Desa Pandau Jaya karena Sekretaris Desa yang sekarang (Ahmad Jami’an S.Ag) baru diangkat menjadi Sekretatis Desa di Desa Pandau Jaya sejak tahun 2009. Namun Sekretaris desa kami yang lama yakni Bapak (Sukarman, S) seingat kami telah memnuhi syarat tersebut karena beliau menjadi Sekretaris Desa awal desa ini berdiri dan baru digantikan dengan sekretaris desa yang baru sejak tahun 2009.

Dari pernyataan kedua informan tersebut di atas maka dapat kita analisis bahwa Sekretaris Desa yang sekarang yakni bapak Ahmad Jami’an memang tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil namun kepala desa yang lama memenuhi salah satu syarat yang dibutuhkan dalam pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil karena beliau telah bekerja di kantor desa Pandau Jaya sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2000. c. Kepau Jaya Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Desa Kepau Jaya Bapak Rustam Yatim pada tanggal 21 November 2013 beliau mengatakan sebagai berikut: Sekretaris desa Kepau Jaya dalam hal SK pengangkatan Sekretaris Desa Oleh Kepala Desa Paling lambat 15 Oktober 2004 belum memenuhi persyaratan karena Sekretaris Desa kepau Jaya baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 dikarenakan Sekretaris Desa yang lama meninggal dunia pada saat SK Pegawai Negeri Sipilnya baru keluar. Namun sampai dengan sekarang baik pihak kecamatan, kabupaten dan BKAD Kampar belum bisa menjawab apakah Sekretaris Desa kami yang baru diangkat secara otomatis menggantikan Sekretaris Desa yang lama atau tidak.

Lebih lanjut informan berikutnya Sekretatis Desa Pandau Jaya yakni Bapak Ahmad Jami’an pada tanggal 20 November mengatakan: Salah satu syarat yang ada dalam pengangkatan Sekretaris Desa

Seterusnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa kepau Jaya Suwandri pada tanggal 21 November 2013 beliau mengatakan bahwa: 110



Sebagai sekretaris desa yang baru saya memang baru melaksanakan tugas sehingga saya menilai tidak akan bisa saya menjadi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan syarat yang pertama saja saya tidak bisa melengkapinya.

ada di Indonesia. Semua sekretaris desa non PNS bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat fenomenal sekali dalam ruang lingkup pemerintahan desa, karena menimbulkan dampak yang sangat tidak baik bagi perangkat desa lainnya. 4.4.2. Rendahnya Kemampuan Sumber Daya Aparat Desa yang akan Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan pendapat informan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Sekretaris Desa Kepau Jaya yang lama telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, karena beliau meninggal dunia maka digantikan oleh Sekretaris Desa yang sekarang baru diangkat menjadi Sekretaris Desa Kepau Jaya pada tahun 2013.

Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Kendala lain yang akan muncul seiring dengan adanya rencana pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil adalah masalah kemampuan sumber daya aparat yakni sekretaris desa yang akan diangkat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian penulis selama di lapangan maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sekretaris desa bervariasi ada yang masih SD hingga SMA. Hal ini akan berpengaruh pada kegiatan administrasi dan manajemen perkantoran terkait urusan pelayanan baik intern maupun ekstern. Pada desa yang memiliki seorang sekretaris desa yang tingkat pendidikannya SMA terlihat aktivitas perkantoran masih tergolong baik dan pentaaan administrasi cukup bagus sedangkan pada desa yang sekretarisnya dengan pendidikan SD terlihat masih jauh dari harapan.

4.4. Kendala-Kendala yang akan Dihadapi dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Berkaitan dengan pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil ini berimplikasi pada munculnya beberapa hal yang akan menjadi kendala baik secara internal maupun eksternal dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Hal tersebut dapat dikemukakan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berdampak pada timbulnya beberapa kendala dalam evaluasi maupun arah operasionalisasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ditemukan kendala-kendalanya yaitu sebagai berikut : 4.4.1. Timbulnya Kecemburuan Sosial Sejak dikeluarkannya kebijakan rencana pengangkatan Sekretaris Desa menjadi pegawai negeri sipil adalah suatu anugerah tersendiri bagi sekretaris desa yang nantinya akan diangkat. Ini kabar gembira bagi semua sekretaris desa yang

Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kesimpulan evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata 111



Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu: a. Belum diangkatnya Sekretaris Desa Bulu Nipis menjadi pegawai Negeri Sipil dikarenakan belum adanya formasi yang disusun untuk pengangkatannya serta belum adanya perintah dari Bupati untuk pengangkatan Sekretaris Desa Bulu Nipis tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil. b. Untuk desa Kepau Jaya kendalanya ialah tidak adanya peraturan yang mengatur apakah Sekretaris Desa yang baru ini langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau harus mengikuti syarat pengangkatan Sekretaris Desa menjadi pegawai Negeri Sipil dari awal sehingga kami belum bisa memutuskan hal tersebut. c. Sedangkan untuk desa Pandau Jaya tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil dikarenakan Sekretaris Desa tersebut tidak dapat memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 2. Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu yaitu : a. Timbulnya kecemburuan sosial 1. Kecemburuan dari perangkat desa lainnya yaitu kepala desa dan kaur 2. Ketimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa b. Rendahnya Kemampuan Sumber Daya Aparat Desa yang akan Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

c. Kurangnya sarana dan prasarana d. Ketidakjelasan Karier Sekretaris Desa yang akan Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran agar Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Siak Hulu dapat terlaksana dengan dengan baik, maka disarankan halhal sebagai berikut : 1. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Kampar segera melakukan pengangkatan Sekretaris Desa Bulu Nipis menjadi Pegawai Negeri Sipil dikaerenakan Sekretaris Desa tersebut telah memenuhi dan melengkapi semua syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar haruslah memberikan solusi terhadap hal yang terjadi di desa kepau jaya, serta memperjelas jabatan dan karier yang harus dilalui oleh Sekretaris Desa. 3. Beberapa langkah-langkah yang penulis tawarkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Daftar Pustaka A. Buku-Buku Abdul

112

Rosyid, (Penerjemah), 1997, Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.



Abdurrahmat Fathoni, 2006, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.

Fandy Tjiptono, 1996, Manajemen Jasa, Yogyakarta. Faustino Cardoso Gomes, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi Offset, Yogyakarta.

Alfonsus Sirait, (Pent.), 1984, Manajemen (Edisi kedelapan), Erlangga, Surabaya Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

Floyd L Ruch, 1967, Psykology and life, 7 Edt. Scott. Foresman and Company. Atlanta.

Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta.

Gary Dessler, 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Edisi Bahasa Indonesia), Prenhalindo, Jakarta.

Candra, dkk, 2004, Studi Futuristik, Rineka Cipta, Jakarta.

Handoko, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Balai Pustaka, Jakarta.

Deddy Mulyana, 2001, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

Hasibuan, Malayu S.P, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.

Ermaya Suradinata, 1993, Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ramadhan, Bandung.

Hendri

Simamora, 1995, Menajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta.

Hoogerwerf, 1983, Ilmu Pemerintahan, Erlangga, Jakarta

113

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45

Recommend Documents