FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Faktor-Faktor apa...(Riani Sukma Wijaya)

Jurnal KBP Volume 2 - No. 1, Maret2014

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN INDUSTRI ASURANSI KERUGIAN DI INDONESIA Riani Sukma Wijaya STIE Dharma Andalas ([email protected]) Abstrak Asuransi kerugian sebagai pengalihan risiko, untuk merangsang pertumbuhan usaha,mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, sebagai tabungan dan investasi dana. Untuk mencapai tujuannya perusahaan asuransi harus memelihara kepercayaan masyarakat terhadapnya dengan cara menjamin kesehatan keuangan serta menjalankan praktek yang sehat (good governance). Tujuan penelitian ini untuk menentukan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia, yang ditinjau dari empat variabel bebas antara lain, modal, kekayaan yang diperkenankan, kewajiban, batas tingkat solvabilitas minimum dengan dua variabel dummy yaitu perusahaan swasta nasional dengan patungan dan kecukupan modal minimum perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey data sekunder (laporan keuangan perusahaan asuransi per 31 Desember 2009) dengan sampel sebanyak 41 buah perusahaan asuransi kerugian yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang siqnifikan mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan asuransi kerugian di Indonesia dengan urutan sebagai berikut (1)kekayaan yang diperkenankan,(2) kewajiban, (3) batas tingkat solvabilitas minimum, dan (4) modal, sedangkan dua varible dummy tidak berpengaruh secara siqnifikan. Terhadap kondisi tersebut disarankan agar regulator mempertimbangkan urutan faktor siqnifikan tersebut dalam mengambil suatu keputusan. Keyword: Tingkat Kesehatan Keuangan, Asuransi Kerugian PENDAHULUAN Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pengertian usaha perasuransian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyatakan bahwa usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun

dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung

Jurnal KBP Volume 2 - No. 1, Maret2014:122-135

mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ini ditetapkanjenis kegiatan usaha perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992, tentang penyelenggaraan usaha Perasuransian, pada pasal 6B ditetapkan bahwa "Perusahaan asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6A ayat (1) dengan Tahapan sebagai berikut; a. Paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 40.000.000.000,00 untuk paling lambat tanggal 31 Desember 2008; b. Paling sedikit modal setor sebesar Rp. 70.000.000.000,00 untuk paling lambat tanggal 31 Desember 2009; c.Paling sedikit modal setor sebesar Rp. 100.000.000.000,00 untuk paling lambat tanggal 31 Desember 2010" Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian tersebut meliputi, kesehatan keuangan, bagi perusahaan asuransi jiwa, kerugian, dan

reasuransi, Solvabilitas; 4. Investasi; 6. Lain-lain kesehatan.

meliputi: 1. Tingkat 2. Sendiri; 3. Reasuransi; 5. Cadangan teknis; dan yang berhubungan dengan

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perusahaan perasuransian (perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi) diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara periodik. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi denda. Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, kewajiban penyampaian laporan tersebut terdiri dari laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan penyelenggaraan usaha tahunan. Selain itu, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diwajibkan pula untuk mengumumkan laporan keuangannya (neraca dan laporan laba rugi) pada surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di Indonesia. Perumusam masalah Masalah utama yang akan dikaji dalam penomena mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian mewajibkan seluruh perusahaan asuransi memiliki modal minimum sebesar Rp. 40 Milyar akan memperbaiki tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan diduga terdapat pengaruh dari faktor-faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut. 1.

Bagaimanakah pengaruh dari Modal Perusahaan secara


2.

3.

4.

parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia? penelitian ini beranjak dari realita pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000. Bagaimanakah pengaruh dari Kekayaan yang Diperkenankan secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia? Bagaimanakah pengaruh dari Kewajiban Perusahaan secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia? Bagaimanakah pengaruh dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia?

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan Jenis perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 4 UU no.2 Th1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah

sebagai berikut : 1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwayang tidakpasti; 2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan; 3. Usaha reasuransi yang memberikanjasadalam pertanggunganulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian danatau perusahaan asuransi jiwa. Asuransi kerugian pada hakekatnya adalah suatu sistem proteksi menghadapi resiko kerugian finansial, dengan cara pengalihan (transfer) resiko kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam masyarakat (PSAK No.28, 1994:1). Beberapa tipe resiko yang di asuransikan meliputi kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan aset tertentu atau kejadian yang menimbulkan hilangnya hak atau menimbulkan kewajiban finansial. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari kerugian yang diderita tertanggung karena terjadinya kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi. Asuransi banyak kegunaannya untuk perseorangan, bagi masyarakat maupun bagi perusahaan, dibawah ini dikemukan pandangan Riegel dan Miller dalam bukunya Insurance


Principle and Practice (Salim, 1998:12) mengenai manfaat asuransi : 1. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Misalnya agar barang-barangnya dalam sebuah pengiriman terhindar dari kerugian yang terjadi seperti pecah, pencurian, dan sebagainya, seseorang akan mempertanggungkan barangbarangnya kepada perusahaan asuransi. 2. Dengan asuransi efisiensi perusahaan dapat dipertahankan, guna menjaga kelancaran perusahaan maka dengan jalan petanggungan resiko dapat dikurangi. 3. Dengan asuransi terdapat suatu kecendrungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin, maksudnya ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggungjawabkan. Prof. Abdul Kadir Muhamad, SH dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia menyatakan ada 4 tujuan asuransi diantaranya: 1. Teori Pengalihan Resiko Menurut teori pengalihan resiko tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan yang dimilikinya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau dirinya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacad raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacad raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan resiko dimaksud pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak yang mengambil alih beban resiko dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. 2. Pembayaran Ganti Kerugian Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian yang ditanggung oleh penanggung hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari tertanggung. Keadaan ini yang merupakan faktor pendorong perkembangan perusahaan asuransi. 3. Pembayaran Santunan Tertanggung yang membayar kontribusi adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang. Misalnya penumpang angkutan umum apabila mereka dapat musibah kecelakaan selama angkutan berlangsung, mereka (ahli waris) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung. 4. Kesejahteraan Anggota Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.


2.1.

Modal Perusahaan Asuransi Modal atau ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. (PSAK No.21:1) Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan, akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (retained earnings), penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Komponen yang Mempengaruhi Jumlah Modal Dengan berjalannya waktu jumlah modal akan terpengaruh oleh transaksi-transakti yang terjadi, sedangkan komponen-komponen yang mempengaruhi perubahan ekuitas berdasarkan PSAK No.1 (Revisi 1998) diantaranya : a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan dan kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masingmasing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Modal Saham Untuk perusahaan asuransi diIndonesia jumlah modal saham ditentukan pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1992 kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2008 terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Ketentuan pertama kali yang berhubungan dengan setoran saham terdapat perbedaan antara perusahaan swasta nasional dengan patungan diantaranya adalah sebagai berikutt Pasal 6 ayat 1 Modal disetor bagi perusahaan yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, untuk masing-masing Perusahaan Perasuransian sekurangkurangnya Rp. 3.000.000.000,. (tiga milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian. Pasal 6 ayat 2 Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, modal disetor untuk masing-masing


Perusahaan Perasuransian sekurangkurangnya Rp. 15.000.000.000,. (lima belas milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian patungan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Terakhir) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha Perasuransian, pada pasal 6 B “Perusahaan auransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut a. Paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 40.000.000.000 untuk paling lambat 31 Desember 2010; b. Paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 70.000.000.000 untuk paling lambat tanggal 31 Desenber 2012; c. Paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 100.000.000.000 untuk paling lambat 31 Desember 2014. Peraturan Pemerintah setelah nomor 63 Tahun 1999 tidak dibedakan lagi jumlah setoran modal, antara perusahaan swasta nasional dengan perusahaan patungan. Kepemilikan Modal Pemilik adalah pihak yang mempunyai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban, kepemilikan perusahaan asuransi di Indonesia menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut 1. Perusahaan Swasta Nasional Pemilik adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dengan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

Jadi perusahaan perasuransian yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia disebut perusahaan swasta nasional, sedangkan yang dimiliki oleh warga Indonesia dan atau Badan hukum Indonesia bersama perusahaan yang tunduk pada hukum asing disebut perusahaan patungan (Joint venture). 2. Perusahaan Patungan (Joint venture) Untuk perusahaan asuransi diIndonesia jumlah modal saham ditentukan pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1992, membedakan jumlah setoran saham pertama kali antara perusahaan swasta nasional dengan perusahaan patungan.Pasal 6 ayat 2 Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, modal disetor untuk masing-masing Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000.000,. (lima belas milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, sedangkan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 1999 terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tidak lagi membedakan modal antara perusahaan swasta nasional dengan perusahaan patungan. Kecukupan Modal Kecukupan modal maksudnya adalah perusahaan asuransi pada tanggal 31 Desember 2009 telah memiliki modal saham minimal sebesar Rp.40 Milyar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha Perasuransian , pada pasal 6 B Perusahaan asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 A ayat (1) dengan tahapan sebagai


berikut a. Paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 40.000.000.000 untuk paling lambat 31 Desember 2008; b. Paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 70.000.000.000 untuk paling lambat tanggal 31 Desenber 2009; c. Paling sedikit modal disetor sebesar Rp. 100.000.000.000 untuk paling lambat 31 Desember 2010. Setelah melalui berbagai pertimbangan peraturan diatas diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008. 2.2. Kesehatan Perusahaan Asuransi Bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam pasal 11 dinyatakan pula bahwa pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian tersebut meliputi: Kesehatan keuangan, bagi perusahaan asuransi jiwa, kerugian, dan reasuransi, meliputi: 1. Batas Tingkat Solvabilitas; 2. Retensi Sendiri; 3. Reasuransi; 4. Investasi; 5. Cadangan teknis; 6. Lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. Besarnya Modal Perusahaan mempengaruhi Tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi

Kerugian secara positip, dalam arti semakin besar modal maka akan semakin tinggi tingkat kesehatan keuangannya, dan sebaliknya.Perusahaan Asuransi Kerugian yang telah memenuhi syarat kecukupan modal cenderung memiliki tingkat kesehatan keuangan yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak/belum memenuhinya. Hipotesis penelitian Sesuai dengan kerangka berpikir dan latar belakang teori yang melandasinya, hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Hipotesis 1: Secara parsial, terdapat pengaruh yang positip dari Modal Perusahaan terhadap Tingkat Kesehatan Industri Asuransi Kerugian di Indonesia. Hipotesis 2: Secara parsial, terdapat pengaruh yang positip dari Kekayaan yang Diperkenankan terhadap Tingkat Kesehatan Industri Asuransi Kerugian di Indonesia. Hipotesis 3: Terdapat perbedaan Tingkat Kesehatan antara Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia yang telah memenuhi syarat kecukupan modal dan yang tidak/belum memenuhi syarat kecukupan modal Hipotesis 4: Secara parsial, terdapat pengaruh yang negatip dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) terhadap Tingkat Kesehatan Industri


Asuransi Kerugian Indonesia.

di

METODE PENELITIAN Populasi dan sampel Populasi daripenelitian ini adalah semua perusahaan asuransi kerugian yang hingga tahun 2009 masih aktif beroperasi di Indonesia. Jumlah keseluruhannya sebanyak 96 perusahaan yang terdiri dari 72 perusahaan nasional dan 24 perusahaan patungan(joint venture). Sedangkan, sampelnya sebanyak 41 perusahaan asuransi kerugian yang terdiri dari 25 perusahaan nasional dan 16 perusahaan patungan yang hingga tahun 2009 masih aktif beroperasi di Indonesia. Sampel tersebut ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, kriterianya adalah kelengkapan informasi dalam laporan keuangannya. Variabel Penelitian Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (independent variable), variabel terikat (dependent variable)dan variabel boneka (dummy variable). 3.2.1. Variabel Bebas Variabel bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a. Modal Perusahaan (X1) Modal atau ekuitas dalam akuntansi merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (retained earnings), penyisihan saldo

laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. (PSAK). b. Kekayaan yang Dipekenankan (X2) Semua aset yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan Asuransi.Dalam menghitung solvabilitas aset yang dimiliki dikurangi dengan aset yang tidak diperkenankan, akibatnya nilai aset yang diperhitungkan dalam menghitung solvabilitas akan lebih kecil dari aset yang dimiliki, bila perusahaan asuransi memiliki aset yang tidak diperkenankan. c. Kewajiban Perusahaan (X3) Kewajiban adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (obligation) masa kini, yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Merupakan suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan, sebagaimana diatur oleh PSAK. d. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (X4) Batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. (Keputusan DJLK no 5314/LK/1999) . Variabel Terikat Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian yang diindikasikan oleh Rasio Pencapaian


Solvabilitasnya (RBC). Variabel Dummy Variabel dummy merupakan variabel yang berfungsi untuk mengelompokkan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel boneka, yaitu: a.

b.

Perbedaan Kepemilikan Modal (D1) Berdasarkan kepemilikan modalnya, perusahaan asuransi kerugian di Indonesia dibedakan atas perusahaan dengan kepemilikan modal swasta nasional (perusahaan nasional) dan perusahaan dengan kepemilikan modal patungan (joint venture). Untuk membedakannya, digunakan data nominal 1 untuk perusahaan nasional dan 0 untuk perusahaan campuran. Perusahan asuransi dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia disebut perusahaan swasta nasional, sedangkan sebagian pemilikkya yang tunduk pada hukum asing disebut perusahaan patungan atau joint venture.(Pasal 8 UU no.2 Th1992 Tentang Usaha Perasuransian). Perbedaan Kecukupan Modal (D2) Berdasarkan pemenuhan terhadap syarat kecukupan modalnya, perusahaan asuransi kerugiandi Indonesia dapat dibedakan menjadi perusahaan yang telah memenuhi syarat kecukupan modal dan perusahaan yang tidak/belum memenuhi syarat kecukupan modal. Untuk membedakannya, digunakan data nominal 1 untuk perusahaan yang telah memenuhi

syarat kecukupan modal dan 0 untuk perusahaan yang tidak/belum memenuhi syarat kecukupan modal. Metode Analisis Data Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis analisis regresi berganda. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Multikolinieritas Keempat nilai VIF lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung multikolinieritas yang serius. Meskipun demikian, mengingat tujuan analisis regresi dalam penelitian ini adalah untuk peramalan, maka model regresi masih dapat digunakan untuk menghasilkan peramalan yang baik selama pola hubungan antar variabel bebasnya tidak berubah (Koutsoyiannis, 1978: 252; Gujarati, 2004: 369-370; Ananta, 1978: 94). Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas dengan Besaran VIF

Uji Otokorelasi Uji otokorelasi disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung otokorelasi diketahui bahwa nilai uji statistik Durbin-Watson (d) sebesar 1,906 Tabel 2.


Hasil Uji Otokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan metode Normal P-P Plot

Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bahwa titik-titik scatterplottersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas atau bersifat homogen. Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode sccaterplot

Sumber: Output SPSS Analisis Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2 = R Square) menunjukkan proporsi tingginya nilai koefisien determinasi sebesar 0,910, maka dapat pula dikatakan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menjelaskan fakta tentang kesehatan perusahaan asuransi di Indonesia. Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Uji Normalitas

Uji Pengaruh Secara Parsial

Uji normalitas disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi distribusi normal.

Uji pengaruh secara parsial dari variabel modal perusahaan(X1), kekayaan yang diperkenankan(X2), kewajiban perusahaan(X3), dan batas tingkat solvabilitas minimum(X4) terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi kerugian (Y), dilakukan dengan menggunakan Uji t yang hasilnya diberikan pada Tabel 1


Tabel 6. Hasil Uji Pengaruh Secara Parsial dengan Uji t

Hasil uji pengaruh dari tiap variabel tersebut secara parsial terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi kerugian (RBC) diurai pada bagian di bawah ini. Pengaruh Modal Perusahaan terhadap Tingkat Kesehatan Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa statistik uji t untuk pengaruh Modal Perusahaan (X1) secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian (Y) adalah sebesar 2,160 dengan tingkat signifikansi 0,038. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan (0,05), maka kesimpulannya adalah menolak H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh Modal Perusahaan (X1) secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian (Y). Sementara dari koefisien regresinya yang bertanda positip terbukti sesuai dengan teori yang menyatakan Modal Perusahaan mempengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian secara positip. Dengan demikian kedua hasil ini menerima hipotesis penelitian (Hipotesis 1) yang menyatakan, secara parsial terdapat pengaruh yang positip dari Modal Perusahaan terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia.

Pengaruh Kekayaan yang Diperkenankan terhadap Tingkat Kesehatan Pada Tabel 4.20 ditunjukkan bahwa statistik uji t untuk pengaruh Kekayaan yang Diperkenankan (X2) secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian (Y) adalah sebesar 9,952 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan (0,05), maka kesimpulannya adalah menolak H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh Kekayaan yang Diperkenankan (X2) secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian (Y). Sementara dari koefisien regresinya yang bertanda positip terbukti sesuai dengan teori yang menyatakan Kekayaan yang Diperkenankan mempengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian secara positip. Dengan demikian kedua hasil ini menerima hipotesis penelitian (Hipotesis 2) yang menyatakan, secara parsial terdapat pengaruh yang positip dari Kekayaan yang Diperkenankan terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia. Pengaruh Kewajiban Perusahaan terhadap Tingkat Kesehatan Pada Tabel 4.20 ditunjukkan bahwa statistik uji t untuk pengaruh Kewajiban Perusahaan (X3) secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian (Y) adalah sebesar -8,252 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan (0,05), maka kesimpulannya adalah menolak H0 yang menyatakan tidak ada


pengaruh Kewajiban Perusahaan (X3) secara parsial terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian (Y). Sementara dari koefisien regresinya yang bertanda negatip terbukti sesuai dengan teori yang menyatakan Kewajiban Perusahaan mempengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian secara negatip. Dengan demikian kedua hasil ini menerima hipotesis penelitian (Hipotesis 3) yang menyatakan, secara parsial terdapat pengaruh yang negatip dari Kewajiban Perusahaan terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Terkait dengan permasalahan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Besarnya modal secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang positip dan signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi kerugian di Indonesia. 2. Besarnya kekayaan yang diperkenankan secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang positip dan signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi kerugian di Indonesia. 3. Besarnya kewajiban secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang negatip dan signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi kerugian di Indonesia. 4. Besarnya batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) secara parsial terbukti

memiliki pengaruh yang positip dan signifikanterhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi kerugian di Indonesia. Dengan koefisien sebesar 0,839, setiap persen pengurangan BTSM akan mengakibatkan tingkat kesehatan perusahaan meningkat sebesar 0,839 persen, dan sebaliknya. Saran Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terbukti bahwa besarnya modal, kekayaan yang diperkenankan, kewajiban, dan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan industri asuransi kesehatan di Indoensia. Temuan ini menghasilkan implikasi bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatan industri asuransi kerugian di Indonesia dapat dilakukan dengan memperlakukan keempat variabel tersebut sebagai variabel kebijakan. Pilihan kebijakannya meliputi peningkatan modal perusahaan, peningkatan kekayaan yang diperkenankan, penurunan kewajiban perusahaan, dan/atau penurunan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM). DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, 2006. Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti , Bandung. Abbas Salim,2007. Asuransi & Manajemen Resiko, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta. Aris Ananta , 1987. Landasan Ekonometrika, Jakarta: PT Gramedia.


Bambang Riyanto, 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Penerbit BPFE, Jogjakarta . Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan RI, Pereasuransian Indonesia, Edisi 40 Tahun 2008. Chairul Huda dan Lukman Hakim,2006. Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi, Penerbit Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics 4th Edition, McGrawHill, 2004 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat , Jakarta 2007. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan Direktoral Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5314/LK/1999 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas. Koutsoyiannis,1978. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods, 2nd Edition, Harper & Row Publishers, Inc. Niniek Suparni, 2005. Kitab Undangundang Hukum Dagang dan Kepailitan, Penerbit Rineka Cipta , Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 424/KMK.06/2003 1992 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sri Mulyono, Statistika untuk Ekonomi & Bisnis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Recommend Documents