FORMULASI KEBIJAKAN
INTEGRASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM UHC
Supriyantoro RINGKASAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN – UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA September 2014
PENDAHULUAN
Latar Belakang • UUD 1945 • Pasal 28H ayat (1) & (3) UUD 1945 • Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 • UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN ▪ UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 1 ayat (1) dan pasal 2
SJSN BIDANG KESEHATAN/JKN 1 Januari 2014
JAMKESMAS 2014
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
JAMKESDA: integrasi bertahap
Latar Masalah • manajemen pengelolaan, paket manfaat, sasaran penerima bantuan iuran! bervariasi. • Miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab Pusat ! integrasi • Perlu formula kebijakan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan Jamkesda dalam skema Nasional baik dari sisi manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun besaran iuran.
PETA JALAN KEPESERTAAN JKN
(Ilustrasi ini dikutip dari Roadmap SJSN bidang Kesehatan, 2
Perumusan
Masalah Pertanyaan Penelitian: • Bagaimana pemetaan pola Jamkesda yang berjalan selama ini di 33 provinsi di Indonesia (kemampuan fiskal, Manajemen pembiayaan, paket manfaat maupun sasaran penerima bantuan iuran)? • Bagaimana karakteristik Jamkesda dalam hal manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun sasaran penerima bantuan iuran? • Bagaimana mengintegrasikan kebijakan SJSN dengan pola Jamkesda, khususnya dari aspek manajemen pengelolaan, paket manfaat danpenerima bantuan iuran?
Tujuan Tujuan Umum: Diperolehnya formula model kebijakan Universal Health Coverage yang mampu mengintegrasikan sistem Jamkesda, khususnya dari sisi manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun penerima bantuan iuran kedalam sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tetap berlandaskan pada kerangka desentralisasi. Tujuan Khusus: • Diperolehnya peta berbagai pola Jamkesda yang berjalan selama ini di 33 provinsi di Indonesia (kemampuan fiskal, Manajemen pembiayaan, paket manfaat maupun sasaran penerima bantuan iuran). • Diperolehnya peta berbagai perbedaan dalam pengembangan Jamkesda, khususnya dalam hal manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun penerima bantuan iuran. • Diperolehnya model strategi pengintegrasian Jamkesda secara komprehensif kedalam SJSN. khususnya dari sisi manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun penerima bantuan iuran yang dapat diimplementasikan dalam kerangka desentralisasi.
Kesuksesan pelayanan kesehatan bergantung pada desain kelembagaan yang efisien dan inovatif tanpa mengganggu kesetaraan akses kesehatan
Tinjauan
Pustaka
Guillem López Casasnovas, David McDaid dan Joan Costa-Font (2009)
Sentralisasi: Kontrol Kendali dan Sistem
Decision-space approach
Desentralisa si: Perencanaa n, pembiayaan dan manajemen Bossert, Bowser dan Amenyah publik (2007)
The range of effective choice that is allowed by the central authorities to be utilised by the local authorities Bossert (1998, 2000)
Tinjauan Pustaka:
Teori yang digunakan untuk Dasar Formulasi Kebijakan Rekomendasi kebijakan yang baik mencakup unsur: • Action focus, rekomendasi harus memuat aksi agar kondisi yang sebaiknya terjadi dapat terwujud oleh kebijakan tersebut. • Future oriented, rekomendasi harus menjelaskan keadaan sebelum dan sesudah kebijakan. • Fact-value interdependence, rekomendasi harus mampu mengkaitkan fakta dan nilai, sehingga tidak sebatas aksi tetapi juga penerimaan nilai-nilai masyarakat. • Value duality, rekomendasi harus mampu menggambarkan nilai intrinsik yang menjadi tujuan akhir dari kebijakan dan nilai ekstrinsik sebagai sasaran antara menuju tujuan akhir. William Dunn, (2000)
terdapat beberapa kriteria yang biasa dipakai dalam mengukur ketepatan suatu formulasi kebijakan publik, antara lain : – Kelayakan politik, – Kelayakan ekonomi, – Kelayakan keuangan/biaya, – Kelayakan administrasi, – Kelayakan teknologi, – Kelayakan sosial budaya, dan – Kelayakan-kelayakan lain sesuai dengan kriteria yang dibuat secara khusus. Zainal Abidin (2004)
Kerangka Teori
Amanat UUD 1945
SJSN
< 2014 JAMKESDA
Alternatif Pola Pengelolaan Jamkesda
≥ 1 Januari 2014 BPJS
Kelayakan ekonomi Kelayakan politik
Alternatif Manajemen Pengelolaan
Kelayakan keu/biaya
Action Focus Future Oriented Fact Value Interdp
Kelayakan administrasi Value Duality Alternatif Paket Manfaat
Kelayakan Sosbud Kelayakan teknologi
Alternatif Bantuan Iuran
kelayakan lain dgn kriteria khusus.
Dimensi Ketepatan Kebijakan (Zainal Abidin (2004)
Dimensi Rekomendasi Kebijakan William Dunn
Rekomendasi Strategi Integrasi Jamkesda pada BPJS
Kerangka
Pemikiran
Formula model kebijakan yang diperlukan untuk mengintegrasikan sistem Jamkesda yang ada di berbagai provinsi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah melalui formulasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan sisi manajemen pengelolaan, paket manfaat, dan pola kepesertaan penerima bantuan iuran secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kerangka desentralisasi.
HIPOTESIS
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian Desain penelitian : mixed methods, studi multikasus terjalin Mixed Methods ! peneliti mengumpulkan, menganalisis dan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi tunggal (Creswell, 2009). desain multikasus terjalin ! Menurut Yin (2008), merupakan study case yang terdiri dari beberapa kasus dan beberapa unit analisis.
Alur Langkah Penelitian
• Tahap I & II ! 33 provinsi • Tahap III ! 6 Provinsi : Aceh, Sumbar, DKI Jakarta, Gorontalo, NTT, Kepri • Penelitian dilakukan tahun 2013-2014
Pengumpulan Data Data primer
: self administered questioner, pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, FGD Data sekunder: studi literatur, observasi dokumen, dsb.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PROFIL JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI 33 PROVINSI
MATRIKS PROFIL JAMKESDA 33 PROVINSI Kapasitas Fiskal 2012
Kemiskinan (Mar '13)
Manajemen
Sumatera Utara
Indeks Jumlah Jumlah % Jenis Kapasi Katego Pendud Pendud Penduduk Kepeserta tas ri uk uk Miskin an Fiskal Miskin Rp9.180.140.000.00 0,3237 Renda 4.776.7 840.710 17,60% UHC 0 h 61 Rp7.200.500.000.00 0,4199 Renda 13.311. 1.339.1 10,06% Miskin Non 0 h 730 60 Jamkes
Sumatera Barat
Rp2.922.580.000.00 0,5305 Sedan 0 g
5.005.7 407.470 74
Riau
Rp6.847.320.000.00 1,4030 Tinggi 0
6.078.7 469.280 56
Jambi
Rp2.662.700.000.00 0,9360 Sedan 0 g
3.298.0 266.150 17
Sumatera Selatan
Rp5.223.940.000.00 0,2136 Renda 0 h
7.797.5 1.110.3 42 70
Bengkulu
Rp1.562.530.000.00 0,3440 Renda 0 h
1.784.8 327.350 96
Lampung
Rp3.721.020.000.00 0,2259 Renda 0 h
7.826.7 1.163.0 83 60
Kepulauan Bangka Belitung
Rp1.384.820.000.00 2,0774 Sangat 1.328.5 0 Tinggi 99
Kepulauan Riau
Rp2.473.410.000.00 1,8416 Tinggi 0
Propinsi
Aceh
Cost-sharing
Pembiayaan
PAD tahun 2012
Pengelol Provi Daera a nsi h
Ket.
Iuran
Paket Klaim Manfaat Layanan Layanan Dasar Rujukan
PT. 100% 0% Rp15.0 Kapitasi Askes 65 Dinas 0% 100% Dana Rp10.0 Tarif Kesehat Talanga 00 Perda an n 8,14% Miskin Non PT. 40% 60% Rp12.0 Kapitasi Jamkes Askes 00
7,72% Miskin Non Dinas Jamkes Kesehat an 8,07% Miskin Non Dinas Jamkes Kesehat an 14,24% UHC Dinas Kesehat an 18,34% SKTM Dinas Kesehat an 14,86% Miskin Non PT. Jamkes Askes
INA CBGs Tarif Perda
Jamkesm as Diatur Perda
Tarif Perda
Jamkesm as
65%
35%
Rp10.0 00
Tarif Perda
INA CBGs
Jamkesm as
30%
70%
Rp10.0 00
Tarif Perda
Tarif Perda
Diatur Perda
58%
42%
Rp5.00 0
Tarif Perda
INA CBGs
Jamkesm as
0%
100%
INA CBGs
Jamkesm as
Tarif Perda
Jamkesm as
INA CBGs
Jamkesm as
Dana Rp10.0 Tarif Talanga 00 Askes n 0% 100% Dana Rp10.0 Kapitasi Talanga 00 n 40% 60% Rp10.0 Tarif 00 Perda
69.220
5,21% Miskin Non Dinas Jamkes Kesehat an
1.960.6 126.660 81
67%
33%
DKI Jakarta Rp35.379.200.000.0 7,1707 Sangat 9.977.1 354.190 00 Tinggi 83
6,46% Miskin Non Dinas Jamkes Kesehat an 3,55% Miskin Non PT. Jamkes Askes
0%
100%
Jawa Barat Rp1.687.810.000.00 0,2956 Renda 0 h
45.136. 4.297.0 975 40
9,52% Miskin Non PT. Jamkes Askes
10%
Jawa Tengah
Rp11.694.500.000.0 0,1725 Renda 00 h
32.506. 4.732.9 525 50
40%
DI Rp2.171.730.000.00 0,2846 Renda Yogyakarta 0 h
3.565.7 550.200 81
14,56% Miskin Non Dinas Jamkes Kesehat an 15,43% Miskin Non Dinas Jamkes Kesehat an
50%
fee for service
Tarif Perda
Dana Rp5.00 Kapitasi Talanga 0 n 90% Dana Rp6.00 Tarif Talanga 0 Askes n 60% fee for Tarif service Perda 50%
Rp7.50 0
Tarif Perda
Tarif RS Diatur Perda INA CBGs
Diatur Perda
INA CBGs
Jamkesm as
Tarif Perda
Diatur Perda
INA CBGs
Diatur Perda
MATRIKS PROFIL JAMKESDA 33 PROVINSI Kapasitas Fiskal 2012
Propinsi
Kemiskinan (Mar '13)
Jumlah PAD tahun 2012 Indeks Jumlah % Kapasi Katego Pendud Pendud Penduduk tas ri uk uk Miskin Fiskal iskin
Manajemen
Jenis Kepesertaan
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat
Rp2.242.820.000 0,0742 Renda 4.623.5 830.850 .000 h 39
17,97%
Miskin Non Jamkes
Rp2.241.050.000 0,1148 Renda 4.960.3 993.560 .000 h 59
20,03%
SKTM
Rp1.164.430.000 0,6724 Sedan 4.478.2 369.010 .000 g 77
8,24%
Miskin Non Jamkes
Kalimantan Tengah
Rp2.514.030.000 1,4946 Tinggi .000
2.309.4 136.950 44
5,93%
Miskin Non Jamkes
Kalimantan Selatan
Rp4.340.250.000 1,8407 Tinggi .000
3.810.0 181.740 63
4,77%
Miskin Non Jamkes
Kalimantan Timur
Rp11.904.200.00 5,3085 Sangat 3.926.7 237.960 0.000 Tinggi 33
6,06%
Miskin Non Jamkes
Sulawesi Utara
Rp1.834.910.000 0,6210 Sedan 2.340.1 184.400 .000 g 02
7,88%
Sulawesi Tengah
Rp1.962.390.000 0,3257 Renda 2.763.5 405.420 .000 h 99
Sulawesi Selatan
Cost-sharing
Pengelol Provi Daerah a nsi
Pembiayaan
Ket.
50%
50%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
60%
40%
Dana Talanga n Dana Talanga n Dana Talanga n Dana Talanga n
40%
60%
Miskin Non Jamkes
Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an PT. Askes
0%
100%
14,67%
Miskin Non Jamkes
PT. Askes
50%
50%
Rp4.433.960.000 0,4047 Renda 8.256.3 787.660 .000 h 94
9,54%
Miskin Non Jamkes
0%
100%
Sulawesi Tenggara
Rp1.811.980.000 0,3603 Renda 2.351.5 301.710 .000 h 98
12,83%
Miskin Non Jamkes
40%
60%
Gorontalo
Rp180.039.000.0 0,3369 Renda 1.099.8 192.590 00 h 86
17,51%
UHC
Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an PT. Askes
60%
40%
Sulawesi Barat Rp140.397.000.0 0,3940 Renda 1.252.0 154.000 00 h 33
12,30%
Miskin Non Jamkes
PT. Askes
30%
70%
Maluku
Rp267.850.000.0 0,3050 Renda 1.651.3 321.840 00 h 08
19,49%
Miskin Non Jamkes
PT. Askes
0%
100%
Maluku Utara
Rp1.196.750.000 0,8818 Sedan
7,50%
Miskin Non
PT.
0%
100%
1.112.5
83.440
Iuran
Layan an Dasar
Klaim Layanan Rujukan
Paket Manfa at
Rp6.00 Tarif 0 Perda
INA CBGs
Jamke smas
Rp1.00 Tarif 0 Perda
Tarif Perda
Diatur Perda
Rp12.0 Tarif 00 Perda
INA CBGs
Jamke smas
Rp12.0 Tarif 00 Askes
INA CBGs
Jamke smas
fee for Tarif service Perda
INA CBGs
Jamke smas
Rp16.0 Tarif 00 Perda
Tarif Perda
Jamke smas
Dana Rp6.50 Tarif Talanga 0 Perda n Rp7.00 Kapit 0 asi
Tarif Perda
Diatur Perda
Tarif Perda
Jamke smas
Dana Rp6.50 Tarif Talanga 0 Perda n Rp1.00 Tarif 0 Perda
Tarif Perda
Diatur Perda
INA CBGs
Jamke smas
Rp6.00 Kapit 0 asi
INA CBGs
Jamke smas
Rp5.00 Kapit 0 asi
Tarif Perda
Diatur Perda
Dana Rp6.00 Tarif Talanga 0 Perda n Dana Rp10.0 Tarif
INA CBGs
Diatur Perda
Tarif Perda
Diatur
Cakupan Peserta Jamkesda Per Provinsi (P2JK tahun 2014) BANTEN
NAMA PROVINSI
PERSENTA SE DARI JUMLAH TOTAL JUMLAH PESERTA PENDUDU PENDUDUK JAMKESDA K
ACEH
2.226.352
45,98%
4.842.238
SUMATERA UTARA
1.208.893
9,31%
12.982.204
SUMATERA BARAT
1.141.149
23,54%
4.846.909
RIAU
1.341.395
24,22%
5.538.367
254.167
8,22%
3.092.265
4.868.723
65,35%
7.450.394
73.560
4,29%
1.715.518
4.513.155
59,32%
7.608.405
739.027
60,41%
1.223.296
174.730
10,41%
1.679.163
JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU
479.170
4,51%
BALI
2.440.964
62,74%
NTB
572.976
12,73%
NTT
725.824
15,50%
KALBAR
585.157
13,31%
KALTENG
840.339
37,99%
KALSEL
1.077.575
29,71%
KALTIM SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA
1.868.741
52,59%
490.981
21,62%
483.968
18,37%
4.892.070
60,89%
89.643
4,02%
495.869
47,67%
GORONTALO
10.632.166 3.890.757 4.500.212 4.683.827 4.395.983 2.212.089 3.626.616 3.553.143 2.270.596 2.635.009 8.034.776 2.232.586 1.040.164
Kapasitas Fiskal Provinsi dan Kab/Kota Daerah
Tingkat Kapasitas Fiskal Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Provinsi (33 Provinsi)
18 (54,5%)
7 (21,2%)
5 (15,15%)
3 (9,09%)
Kab/kota (491 Kab/kota)
290 (59,06%)
86 (17,51%)
61 (12,42%)
54 (11%)
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah No 226 Tahun 2012
Hasil Kuesioner Daerah
Kab/kota
Tingkat Kapasitas Fiskal Kab/Kota Rendah & Sedang
Tinggi & Sangat Tinggi
Jumlah
180 Kab/Kota (75%)
60 Kab /kota (25%)
240 Kab/Kota
Berdasarkan data kuesioner pada 33 Provinsi, terdapat 240 Kab/Kota yang layak diolah sebagai sampel dari total 491 Kab/Kota dalam Peta Kapasitas Fiskal Permenkeu no 226 tahun 2012.
Hubungan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah UJI BIVARIAT
• •
Tidak ada hubungan yang bermakna antara kelompok kapasitas fiskal dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan (p = 0,065). Perhitungan Mantel-Haenszel, diperoleh Common Odds Ratio Estimates sebesar 1,920 (Confidence Interval 95% =1,008 – 3,658; asymp. Sig 2 sided = 0,047). ! Kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (tinggi dan sangat tinggi) memiliki kecenderungan sebesar 1,920 kali lebih besar untuk memberikan manfaat Jamkesda yang sesuai atau bahkan melebihi manfaat Jamkesmas bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah (sedang dan rendah).
Gambaran Alokasi Anggaran Kesehatan (Rp. mil) dalam APBD Provinsi dan kabupaten/kota, Kapasitas Fiskal, per Kapita Tahun 2013
DISTRIBUSI PROVINSI MENURUT ANGGARAN KESEHATAN KF RENDAH
KF SEDANG
KF TINGGI
KF SANGAT TINGGI
9000000000000
6750000000000
4500000000000
2250000000000
0 Prov. Sulawesi Barat
Prov. Sulawesi Tengah
Prov. Sumatera Utara
Prov. Jambi
Prov. Kalimantan Selatan
Persentase Anggaran Kesehatan Berbanding Total APBD Prov dan Kab/Kota di Masing-masing Prov (2013)
DISTRIBUSI PROVINSI MENURUT KELOMPOK KAPASITAS FISKAL
DAN PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD PROVINSI
KF RENDAH
KF SEDANG
KF TINGGI
KF SANGAT TINGGI
13
9,75
6,5
3,25
0 Prov. Lampung Prov. Sumatera Utara
Prov. Aceh
Prov. Papua Barat
Prov. Banten Prov. Kalimantan Timur
Anggaran Kesehatan APBD 20013 per Kapita per Provinsi
DISTRIBUSI PROVINSI MENURUT ANGGARAN PERKAPITA KF RENDAH
KF SEDANG
KF TINGGI
KF SANGAT TINGGI
1100000
825000
550000
275000
0 Prov. Jawa Barat Prov. Sulawesi Barat Prov. Gorontalo
Prov. Banten
Prov. Papua Barat Prov. DKI Jakarta
Kepesertaan &
Paket Manfaat
Kepesertaan
Paket Manfaat
Pengelolaan & Pembiayaan
Porsi Pembiayaan Pemanfaatan Dana Talangan
Pola Iuran dan Pembayaran Klaim Klaim Layanan Dasar
Klaim Layanan Rujukan
0,1212
besaran pembayaran iuran Jamkesda
0,1212
Non Iuran >19.225 <19.225
0,7575 1) Non Iuran, 2) pembayaran diatas nilai iuran BPJS dan 3) Pembayaran dibawah iuran BPJS.
Pola Jamkesda di Provinsi
ANALISIS KESIAPAN DAN POLA INTEGRASI JAMKESDA PADA BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA
Pendalaman Kebijakan :
Analisis Kesiapan dan Pola Integrasi Jamkesda di beberapa Provinsi di Indonesia Indeks Kapasitas Fiskal Rendah Sedang Tinggi Sangat Aceh Sulteng Sumbar Riau DKITinggi Jakarta Sumut Sulsel Jambi Kalteng Kaltim Sumsel Sultra Kalbar Kalsel Babel Bengkulu NTT Sulut Bali Lampung NTB M a l u k u Kepri Jabar Maluku Utara Jateng Papua Banten Diambil 6 Provinsi (Aceh, NTT, Jatim Gorontalo Papua Barat Gorontalo, Sumbar, Kepri dan DKI) untuk dianalisis lebih lanjut D I Sulbar berdasarkan: Yogyakarta • Manajemen Pengelolaan • Paket Manfaat • Pola Bantuan Iuran
Karakteristik Anggaran APBD Provinsi Pada 6 Provinsi Terpilih
3 Fokus Pola Integrasi Jamkesda
Pola Manajemen Pengelolaan
Pola Paket Manfaat
Pola Sasaran Bantuan Iuran
Matriks Perbandingan
Pola Manajemen Pembiayaan
Provinsi
Pola Pembiayaan Yandas
Penyelenggar a
Sharing
Yankes Lanjutan Klaim
PT. Askes
100%
0%
UHC
Sumatera Kapitasi Barat
Klaim
PT. Askes
40%
60%
Warga tanpa jamkes/miskin
Gorontalo Kapitasi
Klaim
PT. Askes
60%
40%
UHC
Aceh
Kapitasi
Provinsi
KET
Kab/Kota
N u s a 1. Kapitasi 1. Klaim Tarif 1. Dinkes P r o v i n s i K e l e b i h a n Floating fund / Tenggara 2. Klaim ke RS 2. Bendahara menyediak beban daerah dana talangan Timur PT. Askes 2. Klaim Tarif Pemerintah a n d a n a dialihkan ke Perda 3. PT. Askes talangan Provinsi 4. RSUD D K Jakarta
I Kapitasi
K l a i m Ta r i f PT. Askes INA CBGs
Kepulaua Klaim Tarif K l a i m Ta r i f Dinkes n Riau INA CBGs – INA CBGs Kapitasi untuk Kab.
Provinsi sediakan d a n a talangan 66% 33%
Floating fund / dana talangan Warga miskin non-quota
Analisis Perbandingan Kebijakan Jamkesda di 6 Provinsi Terpilih
Karakteristik Kebijakan Jamkesda di 6 Prov Terpilih Dimensi
D.I. Aceh
Sumatera Barat
Gorontalo
NTT
DKI Kepulauan Jakarta Riau
Action Focus
+
+
+
-
+
+
Future Oriented
+
+
+
+
+
+
Fact Value Interdependence Value Duality
-
-
+
-
-
-
+
+
+
-
-
+
Kelayakan Kebijakan Jamkesda di 6 Prov Terpilih Dimensi
D.I. Aceh
Sumatera Barat
Gorontalo
NTT
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Politik dan Sosial
+
+
+
-
-
+
Ekonomi dan Keuangan Administrasi
+
+
+
-
-
+
-
-
-
-
+
-
Teknologi
+
-
+
-
+
Perbandingan Antar Negara Obama Care AS
NHIP Phillipina
JKN saat ini
Manajemen Pengelolaan
Dana dikumpulkan Dana dikumpulkan Dikelola langsung di Pusat, dikelola oleh pusat ! oleh pusat ! tidak langsung Philhealth BPJS Kesehatan oleh pusat !bursa asuransi
Paket Manfaat
Fleksibel namun tdp 10 Paket Manfaat utama yg wajib dipenuhi
Cakupan PBI
Fleksibel namun terdapat paket manfaat wajib yang harus dipenuhi sesuai UU Mengacu garis Penduduk miskin kemiskinan dan mendekati federal, namun garis miskin. memperhitungkan Subsidi silang karakteristik bagi masyarakat daerah, jumlahnya tidak mampu. dapat melebihi
Paket manfaat sesuai dengan yang diatur UU
Sentralisasi Dinamis
Pengelolaan langsung oleh pusat scr partisipatif Indikator pengelolaan disepakati daerah Paket Manfaat Wajib + Benefit tambahan daerah+ Promotif Preventif
Mengacu pada PBI Mengacu pada PBI Nasional nasional, daerah dapat mengajukan kelebihan/ tambahan PBI
MODEL FORMULASI KEBIJAKAN
Dasar Penyusunan Model Formulasi Kebijakan Integrasi Jamkesda dalam JKN
Hasil Analisis: •Terdapat pergeseran kewenangan kebijakan •Terdapat gap kondisi antar wilayah •Kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan data dan asumsi nasional Nilai yang Harus dipenuhi dalam Rekomendasi
Berfokus pada Rencana Aksi yang Jelas, Kuat dan Berkelanjutan (Action focus)
Memiliki Komitmen yang Sama dan Berorientasi Kedepan (future oriented)
Mengacu pada Kondisi Faktual di Lapangan serta Berfokus pada Kepuasan Daerah dan Masyarakat (fact value interdependence)
Mengacu pada Rencana Pembangunan Secara Keseluruhan (Value Duality)
Model Kebijakan: SENTRALISASI DINAMIS
Garis Besar
Model Sentralisasi Dinamis
Model Kebijakan: SENTRALISASI DINAMIS
Pengelolaan • Pengelolaan, pengendalian dan pembiayaan dilakukan terpusat namun indikator pengelolaan, pengendalian
Paket Manfaat • Paket manfaat dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mengoptimalk an manfaat promotif preventif.
Cakupan PBI • Penentuan penerima bantuan dan tarif secara dinamis dan melibatkan daerah namun tetap mengacu pada standar nasional dan
Ruang Fleksibilitas dalam
Model Sentralisasi Dinamis
Desentralisasi Terintegrasi Gufron Mukti dan Murtjahjo, 2008 Daerah tidak terintegrasi penuh Model Desentralisasi Terintegrasi
Skema Perbandingan
Pengelolaan Daerah secara terintegrasi
Sentralisasi Dinamis Skenario Tahapan integrasi JKN asumsi: Daerah wajib terintegrasi dalam JKN Penentuan pola integrasi Jamkesda
Daerah terintegrasi penuh Model Sentralisasi Dinamis Pengelolaan Pusat secara partisipatif
Model Sentralisasi Dinamis
&
Model Desentralisasi Terintegrasi
Membentuk Institusi Pengelola daerahberkoordinasi pusat Paket Manfaat Daerah mengacu pada standar nasional+paket manfaat wajib+promotif preventif
Pola Paket Manfaat
diluar PBI/ iuran yang dijamin pusat, daerah menambah sendiri
Pola PBI
Daerah aktif bersama pusat
PENERAPAN MODEL: Tahapan Strategis
Pola Manajemen
Badan pengelola daerah dan menunjuk koord.peserta Pusat selaku risk equalization terlibat penuh pengawasan, mencegah fraud
Pusat terlibat sesuai kewenangan
indikator partisipatif: indikator pengelolaan disepakati oleh daerah Paket manfaat fleksibel: paket manfaat wajib + kebutuhan daerah + Promotif preventif
Cakupan PBI Optimal: daerah dapat mengusulkan diatas jaminan PBI/iuran pusat mengacu standar nasional
Sosialisasi dan koordinasi
fasilitasi pusat melibatkan daerah
Implementasi dan verifikasi
Terpusat melalui koordinasi BPJS
monitoring dan evaluasi
melibatkan penilaian Daerah, dan pusat mengawasi fraud melibatkan daerah
Redesain Kebijakan
Seluruh Jamkesdaterintegras i dalam sistem JKN
Daerah berhak memberikan usulan
SKEMA PERBANDINGAN POLA JKN SAAT INI DAN MODEL SENTRALISASI DINAMIS JKN SAAT INI
SENTRALISASI DINAMIS
Manajemen Pembiayaan
Pembiayaan PBI sepenuhnya oleh Pusat Dimungkinkan sumber pembiayaan daerah atau cost sharing pusat-daerah sejauh masuk kedalam sistem JKN dan Kondisi fiskal daerah mampu. Sesuai UU disusun pusat membiayai semua peserta namun fiskal Iuran secara nasional sama, namun Pola Iuran dengan Pola Regional !PBI, seperti Polabila Tarif faskes di daerah rural lebih minim dibanding perkotaan (daerah subsidi kota) ! transport rujukan sdh dibiayai
Regional dalam INA-CBGs (5 regional)
Paket Manfaat secara nasional sama
pusat menentukan SPM dgn manfaat dasar, daerah boleh melebihi manfaat yg ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. DalamCakupan hal ini Pemerintah memberi ruang bagi karakteristik daerah , PBI
Pemerintah pusat hanya menanggung miskin dan tidak mampu
Boleh diperluas, daerah mengajukan permintaan perluasan diluar miskin dan tidak mampu, sesuai kondisi/kemampuan daerah
Data ditetapkan pusat (top-down, by name-by address) menggunakan survey BPS !+/- 2,5jt jiwa terdeteksi tak sesuai
Daerah mengidentifikasi PBI sesuai kriteria Pusat (Bottom-up, by name by address) ! akurat dan efisien. Pusat menentukan kriteria mampu/tidak mampu dan memverifikasi data daerah (menghindari moral hazard)
Paket Manfaat
Penerapan Model Skema Time Frame Integrasi Jamkesda dalam JKN
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 1. Disimpulkan bahwa pemetaan pola Jamkesda yang berjalan selama ini di 33 provinsi di Indonesia dapat ditinjau sebagai berikut: – Dari sisi manajemen pembiayaan, 13 Jamkesda Provinsi (39%) dikelola PT Askes , masih 20 Provinsi lagi yang harus didorong agar terintegrasi dengan JKN. – Dari Sisi paket manfaat, 15 Provinsi (45,45%) mengatur sendiri manfaat yang akan diperoleh melalui Perda. Dalam pembayaran tarif layanan dasar, baru 5 provinsi yang menggunakan tarif layanan dasar mengacu pada Tarif Askes. Pada tarif layanan rujukan, 15 provinsi (45,45%) masih menggunakan tarif perda dan 1 provinsi (3,03%) masih menggunakan tarif RS. – Dari sisi cakupan PBI, 12,12% atau 4 Provinsi yang telah mencapai Universal Health Coverage. Provinsi yang hanya menjamin penduduk miskin non Jamkesmas 27 Provinsi (81,81%). 2 Provinsi (6%) menggunakan SKTM.
Kesimpulan 2. Disimpulkan bahwa pola jamkesda yang diambil setiap provinsi memiliki karakteristik kebijakan yang sangat beragam dan berbeda dalam pendalamannya , dengan gambaran sbb: • Dari sisi kemampuan fiskal, disimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan kebijakan jamkesda yang diambil. • Dari sisi manajemen pembiayaan, terdapat perbedaan dalam kewenangan pengelolaan (melalui Askes atau Dikelola langsung); pembagian biaya (100% ditanggung Prov/Kab/Kota atau Cost sharing antara Prov/Kab/kota); dan tipe pembiayaan baik di tingkat pengelola (melalui anggaran atau iuran dengan nilai diatas atau dibawah iuran BPJS) maupun di tingkat faskes dasar dan rujukan (INA CBGs atau perda). • Dari sisi paket manfaat, terdapat kesenjangan antarprovinsi dimana sebagian mengacu Jamkesmas dan sebagian mengacu pada Perda tersendiri. • Dari sisi cakupan PBI, terdapat kesenjangan dimana terdapat daerah yang mampu menanggung seluruh pasien kelas III; hanya pasien miskin dan tidak mampu; dan hanya menanggung SKTM.
Kesimpulan 3. Disimpulkan bahwa untuk mengintegrasikan kebijakan SJSN dengan Jamkesda, diperlukan model formulasi mampu mengatasi permasalahan di lapangan antara lain: • dari sisi manajemen pembiayaan, terdapat pergeseran kewenangan yang selama ini terdesentralisasi di daerah baik kabupaten/kota dan provinsi menjadi tersentralisasi melalui JKN. •dari sisi paket manfaat, gap antarwilayah yang memiliki kesejahteraan berbeda sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik. •dari sisi cakupan PBI, data PBI di pusat sebagian diantaranya belum sesuai dengan kenyataan karena dinamika kondisi daerah yang berbeda-beda dan tidak terintegrasinya data. Untuk mengatasinya maka diperlukan model yang: •berfokus pada rencana aksi yang jelas, kuat dan berkelanjutan (action focus), •memiliki komitmen yang sama dan berorientasi kedepan (future oriented), •mengacu pada kondisi faktual di lapangan serta berfokus pada kepuasan daerah dan masyarakat (fact value interdependence), dan •mengacu pada rencana pembangunan secara keseluruhan (value
Kesimpulan 4. Sesuai hipotesis pada penelitian ini, dan berdasarkan analisis terhadap kapasitas fiskal daerah serta kelayakan dan karakteristik kebijakan dalam pengelolaan jamkesda di 33 propinsi, maka diformulasikan suatu model kebijakan pengintegrasian berupa model Sentralisasi Dinamis. Model ini diharapkan dapat menjembatani tuntutan integrasi Jamkesda kedalam JKN dan dinamika hubungan pusat dan daerah dengan tetap memberikan ruang bagi desentralisasi.
Saran Teoritis • Penetapan pola pengelolaan pembiayaan yang berbasis pada hasil atau result based financing. • Pengutamaan kemampuan daerah dalam paket manfaat. • Pelaku kebijakan di pusat harus mampu menyamakan persepsi pelaku kebijakan dibawahnya • Konsep formulasi kebijakan integrasi harus memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi daerah dalam sentralisasi kebijakan integrasi jamkesda. • Pengembangan model Sentralisasi Dinamis memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi daerah dalam sentralisasi kebijakan integrasi jamkesda berbasis pada pendekatan decision-space.
Saran Praktis Manajemen Pembiayaan Dimungkinkan sumber pembiayaan daerah atau cost sharing pusat-daerah sejauh masuk kedalam sistem JKN dan Kondisi fiskal daerah mampu. Sesuai UU pusat membiayai semua peserta PBI, namun bila fiskal tidak cukup, tentukan pagu di tiap daerah sesuai anggaran , daerah penuhi kekurangannya. Secara bertahap pusat penuhi dgn tahapanrioritas daerah yg kapasitas fiskal rendah termasuk Pola IuranDTPK disusun dengan Pola Regional -! seperti Pola Tarif Regional dalam INA-CBGs (5 regional) Paket Manfaat pusat menentukan SPM dgn manfaat dasar, daerah boleh melebihi manfaat yg ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam hal ini Pemerintah memberi ruang bagi karakteristik daerah , misal: daerah gugus kepulauan, tertinggal, perbatasan , daerah industri dll. Cakupan PBI Boleh diperluas, daerah mengajukan permintaan perluasan diluar miskin dan tidak mampu, sesuai kondisi/kemampuan daerah Daerah mengidentifikasi PBI sesuai kriteria Pusat (Bottom-up, by name by address) ! akurat dan efisien. Pusat menentukan kriteria mampu/tidak mampu dan memverifikasi data daerah (menghindari moral hazard)
Saran Praktis • Tahapan integrasi Jamkesda dapat dilakukan dengan beberapa alternatif :
– Pemerintah Pusat secara penuh mampu membiayai seluruh kebutuhan JKN secara langsung ! integrasi Jamkesda dilakukan secara serentak – Pemerintah Pusat mampu membiayai seluruh kebutuhan JKN secara bertahap ! integrasi dilakukan dengan tahapan prioritas: DTPK ! Kapasitas Fiskal rendah & sedang ! Kapasitas Fiskal tinggi & sangat tinggi . – Pemerintah Pusat tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membiayai masyarakat miskin dan tidak mampu dalam JKN ! Perlu kontribusi pemda
TERIMA KASIH
