HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP IBU BERSTATUS BIPOLAR DISORDER (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/PAJP)
Oleh: Muchammad, Lc. NIM:1320310009
TESIS Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga YOGYAKARTA 2015
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Muchammad, Lc
NIM
:1320310009
Jenjang
: Magister
Program Studi
: Hukum Islam
Konsentrasi
: Hukum Keluarga
Menyatakan bahwa
naskah tesis
ini
secara keseluruhan
adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Yogyakarta, 13 Juli2015 Saya yang menyatakan, • M
*iQg:impel S;J«}DF1ADF195380331 Muchammad, Lc. NIM: 1320310009
“MOTTO” -
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu‟, (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka kembali kepada-Nya. (Qs. Al Baqarah, 2: 45-46).
-
Wenehono mangan maring wong kang luwe, wenehono busono maring wong kang wudo, wenehono teken maring wong kang wuto, wenehono papan maring wong kudanan. – Sunan Drajat –
-
Lakukanlah segala kebaikan dengan ikhlas karena Allah semata.
-
Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya
-
Live simply, love generously, care deeply, speak kindly.
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN Sebagai wujud persembahan, karya ini aku dedikasikan untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan lahir batin di dalam kehidupanku. Terkhusus untuk: Kepada orang tuaku (alm. bapak Abdul Wahid Zuhdi dan almh. ibu Badrotun Muniroh, serta bapak Misgiyanto dan ibu Sri Endah Nurul Ch) yang senantiasa mendidik, mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah hidupku. Kepada istriku Ginesha Hafidzy Garishah. Kaulah motivator dan penyemangat kehidupanku, karena engkaulah penebar kebahagiaanku. Kepada adik-adikku Habibul Huda, Rufaidah, Zubair, Ismail, Umamah, Khodijah, dan Muslih Hadi, terimakasih atas do‟a dan dukungannya. Almamater Tercinta PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengajarkanku kerangka berfikir untuk menganalisa berbagai masalah. Kelak untuk bekal dimasyarakat.
viii
ABSTRAK Berawal dari sebuah kasus yang dialami oleh salah seorang publik figur, dimana orang tersebut telah bercerai dengan pasangannya. Penulis akan menyorot masalah hak asuh anak yang menjadi sengketa antara keduanya. Dimana pada hukum fikih seorang ibu lebih didahulukan dalam pengasuhan anak, akan tetapi pada kasus ini hakim memutuskan pengasuhan anak jatuh kepada ayah. Hakim memutuskan hal tersebut dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah dikarenakan ibu mengidap penyakit gangguan jiwa bipolar disorder yang menjadikan mood seseorang tidak stabil. Dalam tesis ini, agar lebih fokus penulis membuat tiga pokok masalah yang akan dibahas adalah pertimbangan penentuan hak asuh anak menurut Pengadilan Agama Jakarta Pusat, keputusan hak asuh anak jika ibu menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder), dan yang terakhir mengenai implikasi tanggung jawab pengasuhan anak yang ibunya menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder). Beberapa permasalahan diatas penulis analisa dengan pendekatan normatif: Us}u>l fiqih, dengan menggunakan teori mas}lah}ah milik al-Gaza>li> untuk menjelaskan kasus diatas. Maka dari itu penulis tidak hanya meneliti kasus tersebut, akan tetapi penulis juga akan menjelaskan mengenai pengasuhan anak secara umum dan penjelasan mengenai penyakit yang diderita oleh orang tersebut, yaitu gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder), yang merupakan gangguan mental yang menyerang kondisi psikis dan ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania & depresi, dimana suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub (bipolar) yang berlawanan yaitu kebahagiaan (mania) & kesedihan (depresi) yang berlebihan tanpa waktu yang pasti. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Maka sumber datanya terdiri dari data primer dan skunder. Adapun dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, berupa penggambaran yang menyajikan fakta secara sistematik agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kemudian, dianalisa dengan menggunakan teori mas}lah}ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pada pokok masalah pertama ada beberapa pertimbangan dalam menentukan hak asuh anak, diantaranya adalah mukallaf, yang bertujuan untuk memberikan kebaikan anak dimasa depan. Di dalam ajaran agama Islam, pemberian hak asuh anak tidak serta merta diberikan secara mudah, namun yang terpenting adalah bagaimana agar hasil putusan hak asuh anak dapat berdampak baik untuk kehidupan anak kedepannya. Sedangkan pada permasalahan kedua, hak asuh anak yang ibunya menderita bipolar disorder, hak asuhnya akan pindah kepada pengasuh yang lain, dikarenakan orang yang menderita bipolar termasuk tidak cakap hukum, atau kecakapannya bersifat temporer, artinya orang tersebut tidak stabil. Maka dalam kasus ini hak asuh seorang anak dapat diberikan kepada ayah dengan pertimbangan kenyamanan anak dan lain sebagainya, dimana hal tersebut merupakan maslahah yang dapat dimasukkan dalam mas}lah}at mu’tabaroh karena adanya nash yang menyebut tentang permasalahan tersebut, walaupun tidak secara gamblang. Sedangkan pada pokok permasalahan ketiga, walaupun salah satu dari orang tua tersebut tidak mendapatkan hak asuh anak, akan tetapi hak mereka sebagai orang tua tidak hilang. Mereka tetap mendapatkan hak sebagai orang tua dan juga saling membantu satu sama lain untuk mendidik anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. A. Konsonan tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
Alîf
tidak dilambangkan
tidak dilambangkan
ب
Bâ’
b
be
t
te
ṡ
es (dengan titik di atas)
j
je
ḥ
ha (dengan titik di bawah)
kh
ka dan ha
d
de
ż
zet (dengan titik di atas)
r
er
z
zet
s
es
sy
es dan ye
ṣ
es (dengan titik di bawah)
ḍ
de (dengan titik di bawah)
ṭ
te (dengan titik di bawah)
ẓ
zet (dengan titik di bawah)
‘
koma terbalik di atas
g
ge
f
ef
q
qi
k
ka
l
`el
m
`em
n
`en
ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن
Tâ’ Sâ’ Jîm Hâ’ Khâ’ Dâl Zâl Râ’ zai sin syin sâd dâd tâ’ zâ’ ‘ain gain fâ’ qâf kâf lâm mîm nûn
x
و
wâwû
w
w
هـ
hâ’
h
ha
ء
hamzah
’
apostrof
ي
yâ’
Y
ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
متعّد دة
Ditulis
Muta‘addidah
عدّة
Ditulis
‘iddah
حكمة
Ditulis
H}ikmah
علة
Ditulis
‘illah
C. Ta’ marbutah di akhir kata 1. Bila dimatikan ditulis h
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. كرامة األولياء
Ditulis
Karāmah al-auliyā’
3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.
زكاة الفطر
Ditulis
xi
Zakāh al-fiṭri
D. Vokal pendek Fathah
__َ_
A
فعل
fa’ala
__َ_
Ditulis
i
ذكر
ditulis
żukira
ditulis
u
ditulis
yażhabu
__َ_
kasrah
يذهب
ditulis ditulis dammah
E. Vokal panjang Fathah + alif
Ditulis
Ā
جاهلية
ditulis
jāhiliyyah
fathah + ya’ mati
ditulis
ā
تنسى
ditulis
tansā
kasrah + ya’ mati
ditulis
ī
كـريم
ditulis
karīm
dammah + wawu mati
ditulis
ū
فروض
ditulis
furūd}
Fathah + ya’ mati
Ditulis
Ai
بينكم
ditulis
bainakum
fathah + wawu mati
ditulis
au
قول
ditulis
qaul
1 2 3 4
F. Vokal rangkap 1
2
xii
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof أأنتم
Ditulis
A’antum
أعدت
ditulis
U‘iddat
لئن شكرتم
ditulis
La’in syakartum
H. Kata sandang alif + lam 1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. القرآن
Ditulis
Al-Qur’ān
القياس
Ditulis
Al-Qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
I.
السمآء
Ditulis
As-Samā’
الشمس
Ditulis
Asy-Syams
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.
ذوي الفروض أهل السنة
Ditulis
Żawī al-furūd}
Ditulis
Ahl as-Sunnah
xiii
KATA PENGANTAR
بــسم هللا الرّحمه الرّحيــم َوعُذ بـــاهلل مه ﺸرَر أوفسىا َمه, وحمدي َوستعيىً َوستغفري,الحـمد هلل ربّ العالميه َأشٍــدأن الإلً إالهلل َحدي,ًسيّـؤت أعمالىا مه يٍدهللا فال مضـلّ لً َمه يضلل فال ٌادي ل ّ الشريك لً َأشٍد . أ ّمابعد,ًأن محمــدا عبدي َرسُل Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan anugerah-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa pandang bulu, terutama kepada penulis yang dengan anugerah-Nya bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian terhadap Ibu Berstatus Bipolar Disorder (Studi Terhadap
Putusan
Pengadilan
Agama
Jakarta
Pusat
Nomor
0419/Pdt.G/2014/PAJP)”. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1.
Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2.
Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
selaku Direktur Program
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3.
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4.
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku pembimbing utama yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk membimbing penulis hingga terselesainya penulisan tesis ini dan kesabarannya dalam mengarahkan penulis sehingga penulisan ini dapat selesai.
xiv
5.
Segenap Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya Prodi Hukum Islam yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.
6.
Kepada orang tuaku (alm. bapak Abdul Wahid Zuhdi dan almh. Ibu Badrotun Muniroh, serta bapak Misgiyanto dan ibu Sri Endah Nurul Ch) yang senantiasa mendidik, mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah hidupku. Tidak lupa, istriku Ginesha Hafidzy Garishah, sebagai motivator dan penyemangatku.
7.
Seluruh guruku di manapun berada, . Jazakumullah.
8.
Teman-teman prodi Hukum Keluarga angkatan 2013
PPs UIN Sunan
Kalijaga. 9.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dan ringan tangan membantu dalam penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi
maupun cara penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. . Yogyakarta, 14 Juli 2015 M Penulis
Muchammad, Lc. 1320310009
xv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................................... ii PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ............................................................. iii PENGESAHAN DIREKTUR .......................................................................... iv PERSETUJUAN TIM PENGUJI .................................................................... v NOTA DINAS PEMBIMBING ....................................................................... vi HALAMAN MOTTO ....................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii ABSTRAK ........................................................................................................ ix PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ........................................... x KATA PENGANTAR ...................................................................................... xiv DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................ 8 D. Telaah Pustaka ............................................................................................ 9 E. Kerangka Teoretik ....................................................................................... 16 F. Metode Penelitian ....................................................................................... 20 G. Sistematika Pembahasan ............................................................................. 25 BAB II H}AD}ANAH DALAM FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA A. Definisi dan Dasar Hukum H}ad}anah ......................................................... 27 B. Kewajiban dalam Melaksanakan H}ad}anah ................................................ 30 C. H}ad}anah Dalam Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia ................... 33 a. H}ad}anah Dalam Fikih ............................................................................. 33 1. Syarat-syarat mah}d}un> ........................................................................ 34 2. Syarat-syarat orang yang berhak memelihara ................................... 35 3. Syarat-syarat Umum untuk Laki-laki dan Perempuan ...................... 35 4. Syarat-syarat untuk H}a>d}inah ............................................................. 39 5. Syarat-syarat Khusus untuk h}a>d}in ..................................................... 41 b. Hal-hal yang Berkaitan dengan Syarat H}ad}anah: .................................. 42 1. Gugurnya Hak H}ad}anah .................................................................... 42 2. Lamanya Masa H}ad}anah dan Hukum Setelah Selesainya Masa H}ad}anah ............................................................................................................ 44 c. Pengasuhan Anak dalam KHI dan Perundang-undangan di Indonesia ... 48
xvi
1. Pengasuhan Anak Dalam KHI............................................................ 48 2. Pengasuhan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan .................... 52 3. Pengsuhan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .......... 56 BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 0419/Pdt.G/2014/PAJP A. Latar Belakang Masalah (kronologi terjadinya kasus)............................... 60 B. Pertimbangan Pengadilan Agama .............................................................. 63 C. Putusan Pengadilan Agama.......................................................................... 67 BAB IV PENGERTIAN BIPOLAR DAN DAMPAKNYA A. Definisi Gangguan Bipolar ......................................................................... B. Epidemiologi Gangguan Bipolar ................................................................ C. Etiologi dan Proses Perjalanan Penyakit (Patofisiologi) ............................. a. Etiologi .................................................................................................. b. Proses Perjalanan Penyakit ................................................................... 1. Siklus tipikal Bipolar ............................................................................ 2. Rapid Cycling ........................................................................................ 3. Pola Musiman ....................................................................................... 4. Onset Masa Pesalinan ........................................................................... D. Gambaran Klinis ......................................................................................... a. Episode Manik ....................................................................................... b. Episode Depresi Mayor ......................................................................... c. Episode Campuran ................................................................................ d. Episode Hipomanik ............................................................................... e. Episode Psikotik .................................................................................... E. Pengobatan Gangguan Bipolar .................................................................... a. Penatalaksanaan Terapi Psikososial ........................................................ 1. Terapi kognitif (Aaron Beck) .......................................................... 2. Terapi interpersonal (Gerrad Kleman) ............................................. 3. Terapi Fisik:Electro Convulsive Therapy (ECT) ............................ b. Farmakoterapi ......................................................................................... 1. Mood Stabilizer ................................................................................ 2. Antipsikotik ....................................................................................... 3. Anti Depressan ................................................................................... 4. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) .................................. 5. Antidepresan Trisiklik (TCA) ............................................................. 6. Serotonin /Norepinephrin Reuptake Inhibitor (SNRI) ....................... 7. Antidepresan Aminoketon .................................................................. 8. Antidepresan Triazolopiridin.............................................................. 9. Antidepresan Tetrasiklik .................................................................... xvii
68 69 71 72 75 76 76 76 77 77 78 78 80 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 86 86 87 87 87
10. Mono Amin Oxidase Inhibitor ( MAOI ) ........................................... F. Dampak Gangguan Bipolar ........................................................................... a. Gangguan emosi atau gangguan neurologik .............................................. b. Masalah memori dan berpikir ................................................................... c. Efek perilaku dan emosional saat fase manik ........................................... d. Efek pada orang yang disayangi ............................................................... e. Asosiasi dengan gangguan fisik ................................................................
88 89 89 89 89 90 90
BAB V TINJAUAN MAS}LAH}AH ATAS KEABSAHAN KETENTUAN POLIGAMI A. Pertimbangan Penentuan Hak Asuh Anak Menurut Pengadilan Agama Jakarta Pusat ............................................................................................ 91 B. Hak Asuh Anak Jika Ibu Menderita Gangguan Bipolar ......................... 99 C. Implikasi Tanggung Jawab Pengasuhan Anak yang Ibunya Menderita Gangguan Bipolar ................................................................................... 109 BAB VI: PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................ 116 B. Saran-Saran ............................................................................................ 119 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 120 LAMPIRAN - LAMPIRAN
xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Berbagai macam cara dalam beribadah dapat dilakukan oleh manusia sebagai wujud rasa nikmat syukurnya kepada Allah SWT. Salah satu ibadah yang sangat penting dan bertujuan melestarikan kehidupan manusia adalah pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 1 bahwa pernikahan merupakan sunnatullah1 yang harus dilakukan oleh umat manusia jika ingin terus menyambung keturunan dan menjadikan keturunannya tersebut sebagai ahli waris. Pada umumnya setiap orang berkeinginan untuk menikah sekali saja dalam seumur hidupnya. Tidak sedikit pula pasangan suami-istri yang akhirnya harus memilih jalan untuk berpisah. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal seperti perbedaan persepsi, ego, serta pandangan hidup, menjadi penyebab terjadinya perceraian2. Dari tahun ke tahun fenomena perceraian di Indonesia cenderung meningkat. Hal ini menunjukan seolah-olah perceraian telah menjadi jalan yang sangat mudah diambil sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih akan terus bertambah setiap tahunnya. Dampak dari semakin tingginya 1
Dalam Ensiklopedia Islam, sunnatullah artinya ketentuan, hukum-hukum dan ketetapan Allah SWT yang berlaku di alam semesta. 2 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai. (Yogyakarta : Pustaka Yudistia, 2007), hlm. 11.
1
2
jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, maka semakin kompleks pula persoalan-persoalan yang akan muncul pasca terjadinya perceraian. Perkara perceraian bukan merupakan sebuah babak akhir bagi pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai, melainkan merupakan sebuah babak baru bagi persoalan berikutnya, salah satunya menyangkut prosedur hak asuh anak. Bagi suami-istri yang sudah mempunyai anak, tidak sedikit anak-anak mereka yang menjadi korban akibat putusnya tali perkawinan tersebut. Anak-anak merekalah yang menanggung derita akibat perceraian dari kedua orangtuanya. Dalam agama Islam pengasuhan atau pemeliharaan anak sangatlah diperhatikan, terbukti dalam banyaknya kitab fikih yang membahas mengenai hal tersebut. Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut h}ad}anah, yang mempunyai arti sebagai cara mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri. Dimana proses pengasuhan dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, serta mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya3. Persoalan hak asuh anak merupakan sebuah isu yang sangat kompleks. Salah satunya disebabkan oleh adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai dalam memperoleh hak asuh atas anak mereka ketika perkara hak asuh anak gagal dikompromikan. Masing-masing pihak menganggap bahwa mereka adalah pihak yang paling tepat untuk mengasuh anak mereka. Padahal, sebagai
3
Van Hoeve, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1994), III: 37
3
konsekuensinya, bukan tidak mungkin anak akan mengalami keterasingan terhadap orang tua atau disebut sebagai parental alienation. Hak asuh anak sering menjadi persoalan yang serius dimana dapat terjadi sebelum maupun sesudah perceraian, bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Apabila suatu perceraian sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan berikutnya adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum dewasa yang menjadi korban dari perceraian itu sendiri. Jika tindakannya dilakukan diluar ketentuan hukum tak jarang apabila ada pihak yang sudah mengantongi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak tetapi tidak dipatuhi dan tidak dijalankan, sehingga ada istilah kurang afdol jika bercerai tanpa mempermasalahkan hak asuh anak.4 Dalam menentukan hak asuh anak juga dipertimbangkan masa mumayyiz, dimana masa mumayyiz adalah umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu ia sudah diangggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya.5 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum
4
Saprudin, Had{anah dan Problematika Penyelesaiannya, Makalah dalam Diskusi IKAHI Cabang Tiga Raksa, April 2008, hlm. 3 5 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 171.
4
memberikan jawaban secara limitatif terhadap berbagai permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. Hakim pengadilan agama sebagai pihak yang menengahi perkara hak asuh anak juga memiliki kompleksitas pada kondisi psikologis dirinya dalam membuat keputusan yudisial. Kompleksitas ini bersumber dari proses psikologis yang mempengaruhi diri hakim dalam membuat sebuah keputusan. Misalnya, tingkat ketergantungan hakim pada dasar-dasar hukum tertentu, tingkat keterampilan dan pengetahuan hakim, dan pengaruh faktor-faktor ekstra legal, salah satunya sikap. Unsur-unsur inilah yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yudisial dan berpotensi menimbulkan pengaruh psikologis pada diri hakim. Pembuatan keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak yang bermuara di ranah hukum juga mengandung kompleksitas pada aspek legal, yaitu pada dasar hukum yang menjadi rujukan hakim dalam menangani perkara hak asuh anak. Pada tataran global, sebagai pranata atau rujukan yang digunakan semua pihak untuk mengurus persoalan-persoalan anak telah diadopsi menjadi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak (UUPA) di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan anak tercantum di UUPA, salah satunya adalah perkara hak asuh anak. Pada saat yang sama, di Indonesia terdapat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum yang digunakan hakim dalam membuat keputusan tentang perkara hak asuh anak. Meskipun KHI tidak secara khusus membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan anak, KHI mencantumkan persoalan hak asuh anak secara eksplisit, sehingga KHI dijadikan dasar hukum / rujukan oleh hakim dalam
5
membuat keputusan dalam perkara hak asuh anak. Kedua aturan hukum itu, yakni UUPA dan KHI, digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam membuat keputusan mengenai perkara hak asuh anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki konsep yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang merupakan aturan hukum yang lebih terkini. KHI menganut doktrin tender years yang secara eksplisit menerangkan bahwa adanya preferensi gender, yaitu menganggap bahwa pihak yang lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak adalah kaum hawa (ibu). Sebaliknya, UUPA tidak menaruh preferensi gender melainkan memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Berdasarkan perbedaan konsep yang terdapat dalam dua aturan hukum yang digunakan hakim dalam membuat keputusan tentang hak asuh anak, maka lagi-lagi hal tersebut berpeluang memunculkan kompleksitas dalam pembuatan keputusan hakim tentang hak asuh anak. Dalam kompilasi hukum islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Pasal h}ad}anah yang menguraikan tentang hak pengasuhan anak pasca perceraian termaktub dalam Pasal 105, yang menguraikan mengenai pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Dilain pihak, pemeliharaan anak sebagaimana tercantum pasal 105 huruf a, tidak serta merta ibunya menjadi pengasuh anaknya. Adakalanya pengadilan memutuskan berlainan dengan ketentuan tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika hakim melihat bahwa prilaku dan berbagai aspek lainnya, ayahnya lebih unggul dibanding ibunya.
6
Terlepas dari perbedaan konsep yang terdapat pada KHI dan UUPA yang merujuk kepada doktrin hukum yang berbunyi lex posteriori derogate legi priori, yng mempunyai arti peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama. Artinya, jika dahulu KHI selalu digunakan hakim sebagai dasar hukum dalam pembuatan keputusan tentang hak asuh anak, maka setelah tahun 2002 UUPA-lah yang seharusnya dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam membuat keputusan. Beberapa tahun ini banyak sekali berita mengenai seputar perceraian dan berujung kepada meningkatnya bahasan yang mengusung kasus hak asuh anak. Dimana kasus seperti yang dialami oleh artis yang berinisial AM yang notabene memiliki suatu kelainan atau dalam istilah kedokteran disebut dengan gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder). Gangguan jiwa bipolar atau gangguan manik depresi (bipolar disorder) itu sendiri merupakan gangguan mood yang dikarakterisasikan oleh adanya fluktuasi mood yang ekstrim dari euforia menjadi depresi berat, dan diperantarai oleh periode mood yang normal (eutimik).
6
Gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) menurut ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Text Revision” (DSM IV-TR) ialah gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik, atau campuran yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) dipicu oleh ketidakseimbangan cairan kimia (neurotransmitter) di dalam otak. Akibatnya, otak yang berfungsi menyampaikan rangsangan (termasuk perasaan) bisa terganggu kinerjanya. 6
Depkes RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 1993.Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III. Jakarta. Departemen Kesehatan.
7
Pada penderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder), perasaan penderita sering berayun dari tingkat rendah, yaitu depresi kemudian berubah ke atas, menjadi mania. Ketika berada pada tingkat depresi, si penderita akan merasa sedih tak berdaya, serta merasa berputus asa. Ketika pada tingkat mania, si penderita akan terlihat riang gembira dan penuh energi. Gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) tersebut sangat berpengruh dengan kondisi psikologi seseorang. Hal ini juga jelas akan mempengaruhi cara didik dan pola asuh terhadap seorang anak. Penelitian ini sangatlah penting, dimana penulis belum menemukan penelitian dalam hukum Islam yang secara khusus membahas mengenai hal ini. Disamping itu, kasus ini nantinya akan berdampak pada kehidupan keluarga, khususnya terhadap anak yang akan diasuh oleh salah satu orang tua yang akan bercerai. Jika penegak hukum salah dalam mengambil keputusan pada kasus ini, maka akan berdampak pada kehidupan anak dari kecil sampai dewasa. Bisa jadi jika anak diasuh oleh orang yang tidak tepat, maka dikhawtirkan ketika anak dewasa nanti tidak bisa menjadi anak yang baik.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Tesis ini akan mengupas sekilas mengenai hak asuh anak secara umum, dan juga yang akan menjadi pokok pembahasan disini adalah hak asuh anak pasca orang tuanya bercerai dan terbatas hanya pada suatu kasus dimana salah satu orang tua anak tersebut mengalami suatu kelainan yakni gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder), dan dalam tesis ini nantinya akan membahas beberapa pendapat ahli tentang apa itu gangguan jiwa bipolar, bagaimana jika gangguan
8
tersebut terjadi pada salah satu orang tua yang bercerai, dan juga mengupas tentang hak pengasuhan/pemeliharaan anak apabila didapatkan ibu kandung yang seharusnya mendapatkan hak asuh anak, yang dalam kenyataannya menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) tersebut. Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas, tampak beberapa subyek dalam pengaturan hak asuh anak yang mengalami pergeseran maupun pembaruan. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Dari sini penulis menyimpulkan akan membahas dan mengkaji beberapa pokok masalah. 1. Apa pertimbangan penentuan hak asuh anak menurut pengadilan agama Jakarta Pusat? 2. Bagaimana hak asuh anak jika ibu menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder)? 3. Apa implikasi tanggung jawab pengasuhan anak yang ibunya menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder)?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan kritis bagaimana pelaksanaan dan peran orang tua yang mempunyai gangguan jiwa bipolar dikaitkan dengan proses h}ad}anah dan nafkah anak pasca perceraian dalam kaitannya dengan perundang-undangan perkawinan muslim di Indonesia. Dengan pengetahuan ini diharapkan akan berguna sebagaimana pandangan perundangundangan Perkawinan Muslim Indonesia dalam memposisikan hak seorang anak
9
korban perceraian dan kewajiban kedua orangtua dalam merespon masalahmasalah serta bermanfaat dalam bentuk kontribusi ilmiah dan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hak asuh anak. Kedepannya diharapkan hal ini dapat dijadikan bahan untuk merumuskan konsep masa depan yang lebih responsif, yang boleh jadi perlu adanya revisi maupun pembaruan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan contoh atau model pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak saja absah secara normatif tetapi juga dapat menjadi rujukan ilmiah dan bagian dari wacana baru dalam bidang hukum keluarga.
D. Telaah Pustaka Kajian-kajian mengenai hak asuh anak memang sudah banyak dikemukakan, entah itu melalui buku-buku yang diterbitkan ataupun dalam media dan juga tulisan-tulisan, terdapat juga beberapa tesis yang membahas tentang permasalahan tersebut, akan tetapi penulis belum menemukan tesis yang secara spesifik membahas tentang kasus yang akan penulis paparkan tersebut. Seperti pada tesis yang di tulis oleh: 1. Masrukhin, tesis yang ditulis berjudul: Studi Pelaksanaan H}ad}anah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang Atas Hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang. Tesis yang ditulis oleh Masrukhin tersebut bertujuan untuk mencermati pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah anak di kota Magelang dengan mengambil dua indikator, yakni proses terjadinya pengasuhan anak dan
10
nafkah anak di Pengadilan Agama Magelang, serta proses pelaksanaan pembayaran nafkah anak baik yang dilakukan dalam persidangan Pengadilan Agama maupun yang dilakukan diluar Pengadilan Agama. Dalam tesis tersebut, ada beberapa pokok masalah yang dibahas, yaitu: proses terjadinya pengasuhan anak dan nafkah anak di Pengadilan Agama Magelang sebagai akibat dari adanya sengketa perkawinan yang diputus oleh pengadilan agama, ranah kerja hakim dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa perkawinan yang diajukan padanya sementara hak-hak anak tetap terlindungi, dan pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah anak di kota Magelang setelah perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, yang mencakup permasalahan seperti kendala yang dihadapi, sikap responden terhadap kendala tersebut serta bagaimana solusi pemecahan atas kendala yang ada. Adapun tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui sejauh mana peran serta Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dimana hasil keputusan yang diambil tetap bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan orang tua mereka. Di dalam penelitian tersebut juga menerangkan bagaimana jalannya pemeriksaan sengketa perkawinan apabila hakim menjatuhkan putusan secara verstek, serta mengetahui sejauhmana hakim dalam memberikan putusan tetap melindung hak-hak anak sementara putusan tersebut tidak melampaui batas wewenang yang sesuai dengan hukum acara perdata, serta mengadakan studi terhadap responden mengenai pembayaran nafkah anak yang hak pengasuhan anak tersebut berada pada ibunya
11
sedangkan sedangkan pembebanan nafkah tersebut tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuris empiris, pendekatan demikian dimaksudkan untuk melihat kenyataan, dan penerapan penentuan hukum tentang nafkah anak dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analis. Data primer dan skunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi perpustakaan dan penilitian lapangan dengan teknik pengumpulan data, kajian dokumen dan wawancara. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan, akan tetapi dengan didukung pula dengan mengkaji beberapa sumber dari pustaka, sedangkan lokasi penelitian tesis tersebut ini meliputi seluruh wilayah kota Magelang yang juga merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Magelang. Beberapa temuan penulis dalam tesis tersebut adalah sebaga berikut: Peran aktif hakim sangat diperlukan demi perlindungan terhadap hak-hak anak, dan ternyata hakim telah melaksanakan hal tersebut sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus di lingkungan peradilan agama. Semua putusan hakim yang dijatuhkan terkait pembayaran nafkah telah bersifat menghukum, yakni mengandung perintah kepada pihak ayah untuk memberikan nafkah. 2.
Lis Mu‟alifah, dalam penelitian tesis yang berjudul “H}ad}anah dan Nafkah
Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap”. Tidak jauh berbeda dari tesis sebelumnya, hal yang membedakan dengan tesis sebelumnya adalah tempat penelitiannya, dimana tesis ini mengambil tempat penelitian di daerah Kabupaten
12
Cilacap. Didalm tesis ini, peneliti membahas mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak pasca perceraian dikarenakan walaupun pengasuhan anak dan nafkah anak telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologi yang kuat, akan tetapi praktek pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah anak pasca perceraian masih banyak yang belum terlaksana dan terus menjadi perdebatan yang kontroversial serta membahas faktor-faktor (kendala dan pendukung) apa saja dalam pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah anak pasca perceraian di Cilacap. Karena pengasuhan anak dan nafkah anak pasca perceraian sering diabaikan oleh para pelaku perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah anak pasca perceraian, apakah hal ini dijalankan sebagaimana mestinya oleh yang berkewajiban. Untuk mengetahui peran pemerintah baik berupa penyuluhan ataupun nasihat bagi para pelaku perceraian yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan nafkah anak pasca bercerai, dan diharapkan tesis ini dapat menjadi masukan bagi suami istri yang bercerai, khususnya bagi yang sudah mempunyai keturunan agar tidak mengabaikan hak asuh anak dan nafkahnya, diharapkan juga tesis tersebut bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam membimbing pasangan suami istri yang bercerai. Penelitian dalam tesis tersebut menggunakan pendekatan sosial, pendekatan ini dimaksud untuk melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat tentang pengasuhan anak dan nafkah anak pasca perceraian hususnya di kabupaten Cilacap. Adapun jenis penelitian tesis tersebut merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Peneliti menggunakan strategi studi
13
kasus untuk mempertahankan keutuhan dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka “studi kasus” dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Aplikasi studi kasus ini adalah dengan melihat hubungan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami dan mantan istri terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Adapun temuan dalam tesis ini adalah, dimana ada satu dari sembilan responden yang mantan istrinya tidak melakukan kewajibannya berupa mengasuh anaknya, hal ini disebabkan sang mantan istri mempunyai sifat yang kurang baik dan tidak seperti layaknya seorang ibu, dan juga kendala dalam pelaksanaan pengasuhan anak nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Cilacap diantaranya dikarenakan kurangnya kesadaran pihak mantan suami tentang tugas dan tangung jawab sebagai seorang ayah, rendahnya pendidikan dalam bidang keagamaan dan pendidikan umum juga menjadi kendala tersendiri. Dua tesis diatas membahas tentang hak asuh anak dan nafkah serta sekilas tesis yang akan saya teliti juga hampir sama, akan tetapi yang menjadikan penelitian tesis saya berbeda adalah kasus yang akan diteliti, dimana kedua tesis diatas menjelaskan mengenai pengasuhan anak dan nafkah secara umum dan tidak tertuju pada kasus tertentu. Akan tetapi, yang akan diteliti dalam tesis ini mengenai kasus yang sedang santer dibicarakan, yakni kasus tentang orang tua yang mengalami gangguan jiwa bipolar, dikarenakan penulis belum menemukan tesis yang membahas tentang permasalahan ini secara spesifik. Tentunya untuk membahas permasalahan ini tidaklah mudah, dan itu pasti butuh dukungan para ahli dibidangnya, seperti dokter dan juga hakim.
14
No
1
NAMA
Masrukhin
JUDUL
Studi
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana proses terjadinya
PENDEKATAN
JENIS
HASIL PENELITIAN
DAN TEORI
PENELITIAN
Pendekatan: yuris
Jenis penelitian
Peran
aktif
hakim
Pelaksanaan
pengasuhan anak dan nafkah
empiris,
dalam tesis ini
diperlukan
H}ad}anah dan
anak di Pengadilan Agama
Spesifikasi
adalah
perlindungan terhadap hak- anak.
Nafkah Anak
Magelang sebagai akibat dari
penelitian yang
penelitian
Hakim melaksanakan hal tersebut
Akibat
adanya sengketa perkawinan
digunakan adalah
lapangan, akan
sebagaimana
Perceraian di
yang diputus oleh pengadilan
deskriptif analis.
tetapi dengan
acara perdata yang berlaku khusus
Kota Magelang
agama?
Data primer dan
didukung pula
di lingkungan peradilan agama.
skunder dalam
dengan
Semua
Atas Hasil
2. Bagaimana hakim dalam
untuk
sangat penentuan
ketentuan
putusan
yang
Putusan
memeriksa dan memutus serta
penelitian ini
mengkaji
dijatuhkan
Pengadilan
menyelesaikan sengketa
dikumpulkan
beberapa
nafkah telah bersifat menghukum,
Agama
perkawinan yang diajukan
melalui studi
sumber dari
yakni mengandung perintah kepada
Magelang.
padanya sementara hak-hak anak perpustakaan dan
pustaka,
pihak
tetap terlindungi ? 3. Bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah
penilitian lapangan dengan teknik
nafkah.
ayah
terkait
hakim
hukum
untuk
pembayaran
memberikan
15
anak setelah perkawinan orang
pengumpulan
tuanya putus karena perceraian,
data, kajian
apa kendala yang dihadapi,
dokumen dan
bagaimana sikap responden
wawancara.
terhadap kendala tersebut serta bagaimana solusi pemecahan atas kendala yang ada? 2
Lis
H}ad}anah dan
1. Bagaimanakah pelaksanaan
Mu‟alifah
Nafkah Anak
peran orang tua tentang pengasuhan
Pasca Perceraian anak dan nafkah anak pasca
Pendekatan:
Penelitian
Hasil dari tesis ini adalah,
menggunakan
lapangan(field
hubungan kewajiban yang harus
pendekatan
research)
dipenuhi oleh mantan suami istri
sosial.
dengan metode
terhadap hak anak pasca perceraian.
Di Kabupaten
perceraian di Cilacap?
Cilacap
2. faktor-faktor (kendala dan
kualitatif.
Kendala dalam pelaksanaan
pendukung) apa saja dalam
menggunakan
pengasuhan anak , nafkah anak
pelaksanaan pengasuhan anak dan
strategi studi
pasca perceraian dikarenakan
nafkah anak pasca perceraian di
kasus untuk
kurangnya kesadaran pihak mantan
Cilacap?
mempertahanka
suami tentang tangung jawab
n keutuhan dari
sebagai seorang ayah, serta
objek,
rendahnya pendidikan dalam bidang keagamaan dan umum.
16
E. Kerangka Teori Hukum Islam mempunyai tujuan kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi suatu keharusan untuk mencapainya. Kemaslahatan yang hakiki tersebut sulit untuk dicapai, dan kembali kepada kepentingan mendasar yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan jalan melindungi dan memelihara keselamatan agama, jiwa , harta dan keturunannya. 7 Allah SWT mengsyariatkan dua hal kepada Nabi Muhammad SAW, yakni nash yang bersifat umum dan berisi prinsip-prinsip dasar dan nash yang bersifat khusus, yakni nash yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul ketika pewahyuan. Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash adalah al-mas}lah}ah. Secara terminologi
terdapat
beberapa definisi, tetapi
seluruh definisi
tersebut
mengandung esensi yang sama. Yaitu: mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara‟. Dalam ilmu ushul al-fiqh macam-macam mas}lah}ah ada empat yaitu mas}lah}ah berdasarkan skala kualitas, berdasarkan kandungannya, berdasarkan berubah atau tidaknya dan berdasarkan keabsahan (keberadaan) normatif.8. Para ahli hukum Islam telah mengembangkan suatu penemuan hukum yang meliputi penemuan hukum, baik melalui metode interpretasi literal, metode ta’lili (kausal) dan metode penyelarasan. Metode interpretasi literal dilakukan untuk suatu kasus yang dihadapi terhadap nash (teks) hukum mengenainya, hanya saja 7
Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama UII,1984), hlm.30 8 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-119.
17
nash (teks) tersebut tidak begitu jelas atau kurang lengkap. Sasaran metode ini adalah pengkajian dengan melihat dari berbagai segi terhadap pernyataanpernyataan hukum syari‟ah. Metode kausal bertujuan menyelidiki fondasi dasar tegaknya hukum dalam konsep hukum Islam. Fondasi hukum ini merupakan alasan keberadaan hukum, yaitu kausa yang mendasari adanya hukum, baik berupa kausa efisien („illat hukum) maupun kausa finalis yang berupa tujuan hukum (mas}lah}ah dan hikmah hukum). Di sini tidak terdapat nash (teks). Maka dari itu dilakukan penggalian causa legis dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Hakim atau ahli hukum di sini melakukan bina’ al-hukm ‘ala al ‘illah (pendasaran hukum kepada causa legis). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada causa legis tidak dapat dilakukan. Penemuan hukum dilakukan dengan jalan pendasaran hukum kepada causa finalis hukum, yaitu maqashid asy-syari’ah (tujuan hukum). Dengan kata lain dilakukan ta’lil alahkam bi maqashid asy-syari’ah. Metode penyelarasan bertujuan untuk mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil baik melalui jamak, nasakh maupun tarjih.9 Sehingga metode ini untuk menganalisa teks satu dengan lainnya. Kajian mengenai posisi seorang anak dalam perceraian sudah sering dibahas oleh masyarakat luas baik dalam buku bacaan, tulisan-tulisaan khusus dalam artikel, maupun diskusi ilmiah. Dalam buku yang ditulis oleh Jalaludin Rahmat 9
Syamsul Anwar, “Metodologi Hukum Islam” Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 55-57.
18
dan Muhrat Gandaatmadja dimana berisi mengenai pemaparan kehidupan keluarga muslim, pembahasan mengenai hak dan kewajiban orangtua, dengan mengambil contoh suri tauladan dari Rasullullah, dalam rangka mempersiapkan generasi yang lebih baik.10 Mengasuh seorang anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orangtuanya, sebab apabila disiasiakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.11 Teori adalah bagian yang sangat penting dalam menganalisis suatu permasalahan. Kerlinger mendefinisikan teori sebagai : “A theory is a set of interrelated connstructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena”.12 Teori adalah kumpulan konsep-konsep yang teritegrasi, defisini dan preposisi yang menampilkan fenomena secara sistematis melalui hubungan antara variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena tersebut. Dalam tesis ini Teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan pada tesis ini adalah teori
Mas}lah}ah dari imam al-Ghazali. Teori mas}lah}ah termasuk kategori Maqa’ah dalam metode kausasi, karena dalam teori mas}lah}ah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara‟ (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).13
10
Jalaludin Rahmat dan Muhrat Gandaatmadja , Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen, cet.ke-2, (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 1994) 11 Ahmad Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 215. 12 Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 140. 13 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 ..., hlm. 114.
19
Imam al-Ghazali membagi mas}lah}ah menjadi tiga yaitu mas}lah}ah berdasarkan keabsahan (keberadaan) normatif, skala kualitas dan berdasarkan kandungannya.14 Kemudian, mas}lah}ah berdasarkan keabsahan normatif dibagi menjadi tiga yaitu: mas}lah}ah mu’tabaroh, mas}lah}ah mulghah dan mas}lah}ah mursalah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:15 1.
Mas}lah}ah mu’tabarah adalah mas}lah}ah yang didukung oleh pembuat hukum syar‟i melalui nash.
2.
Mas}lah}ah mulghah adalah mas}lah}ah yang bertentangan dengan kehendak pembuat hukum syar‟i.
3.
Mas}lah}ah Mursalah adalah mas}lah}ah yang tidak didukung atau ditolak oleh pembuat hukum syar‟i melalui nash.
Mas}lah}ah ditinjau dari skala kualitas imam al-Ghazali mengklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:16 mas}lah}ah d}aru>riyyah, mas}lah}ah h}aj> iyyah dan
mas}lah}ah tah}siniyyah. Dari ketiga ini mas}lah}ah d}aru>riyyah menempati posisi tertinggi, yang mana mas}lah}ah d}aru>riyyah (keniscayaan) dalam rangka memelihara tujuan maqa’ah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.17 Mas}lah}ah h}aj> iyyah dapat diartikan kebutuhan. Tujuan dalam
14
Keabsahan (keberadaan) normatif, skala kualitas, dan berdasarkan kandungannya istilah yang digunakan Nasrun Haroen dalam pembagian maslahah. Penyusun beranggapan istilah tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan imam Ghazali. Lihat ibid., 114-119. 15 Abu Hamid al-Gaza>li>, al-Mustas{fa min ilm al Us{u>l (Beirut: al-Resalah, 1997), I: 414416. 16 Abu> Ha>mid al-Gaza>li>, al-Mustas{fa …”, hlm. 416. 17 Ja>ser „Audah, Al-maqa>s}id Untuk Pemula, terj. „Ali „Abdelmon‟im (Yogyakarta: SUKA-Pess UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 8.
20
kategori mas}lah}ah h}aj> iyyah bersifat kurang-niscaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Artinya, jika tidak terlaksana maka kehidupan manusia tidak akan terancam. Terakhir, mas}lah}ah tah}siniyyah (kemewahan) merupakan pelengkap untuk memperindah kehidupan. Imam al-Ghazali juga membagi mas}lah}ah berdasarkan kandungannya menjadi tiga, yaitu:18 mas}lah}ah al-‘a>mmah, kemaslahatan yang menyangkut semua manusia. Kedua, mas}lah}ah al-‘ag}}lab, kemaslahatan untuk mayoritas manusia. Ketiga, mas}lah}ah al-kha>s}s}ah, kemaslahatan untuk orang tertentu dalam peristiwa yang langka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori mas}lah}ah dikarenakan dampak yang akan timbul pada kasus ini mungkin bisa jadi keburukan bagi anak, atau sebaliknya yaitu kebaikan bagi anak. Maka dalam meneliti kasus ini, penulis merasa sangat sesuai jika menggunakan teori mas}lah}ah tersebut, dikarenakan dalam hukum Islam yang menjadi salah satu pokok pertimbangan dalam menentukan sesuatu hukum adalah kebaikan, apalagi pada kasus ini, yang nantinya adalah untuk masa depan anak. Maka dari itu, sangatlah sesuai jika kasus ini ditinjau dengan kaca mata mas}lah}ah.
F. Metode Penelitian Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 18
Abu> Ha>mid al-Gaza>li>, Syifa’ al-Galil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik atTa’lil (Bagdad: Matba‟ah al-Irsyad, 1971), hlm. 210.
21
1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian library research (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau karya tulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah dibidang hukum perceraian agama Islam dan dibidang kedokteran. Sumber sekunder yang digunakan adalah KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, selain itu yang digunakan diambil dari berbagai fatwa dan keputusan peradilan agama, serta kumpulan karya yang membicarakan mengenai masalah pengasuhan anak. Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi.19 Aplikasi metode
dokumentasi
dalam
penelitian
ini
adalah
dengan
pelaksanaan
pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan ketentuan pengasuhan anak, baik dari sumber data primer maupun skunder dan melacak buku-buku perundang-undangan di bidang hukum perkawinan, serta sumber-sumber di sekitar perdebatan perundang-undangan dan pelaksanaanya.
2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif20 -analitik. Bersifat deskriptif, penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang hak asuh anak, oleh orang tua yang
19
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Lihat, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bina Usaha, 2010), hlm. 274. 20 Deskriptif yaitu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variable lain hanya menggambarkan variable saja. Riduwan, Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 8.
22
mengalami gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder)kemudian ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisanya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah.
3. Pendekatan Penelitian Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif: Us}ul Fiqh. Dalam pendekatan normatif, agama (Islam) dipahami “segala yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang menyangkut akidah, ibadah, akhlaq, muamalah, dan aturan-aturan hidup lainnya yang bermacam-macam untuk kebahagian dunia dan akhirat. Agama identik dengan syari’ah yang terkandung dalam Al-Qur‟an. Dengan demikian, memahami agama berarti memahami syari’ah yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur‟an”. Dengan makna agama (Islam) demikian, maka kajian dan penelitian agama dipandang bersifat normatif, yakni upaya memahami ajaran-ajaran Allah atau ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam studi Islam kemudian lahir ilmu fiqh yang pada dasarnya merupakan suatu ilmu untuk memahami ajaran Allah (AlQur‟an) dan ilmu ushul fiqh yaitu suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dan kaedah (secara umum disebut sebagai metodologi) yang digunakan dalam ilmu fiqh.21
21
Akh. Minhaji, Strategies For Social Research: The Methodological Imagination In Islamic Studies (Yogyakarta: Sunan kalijaga Press, 2009), hlm. 56.
23
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian library research (penelitian kepustakaan) maka dari itulah tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). adalah
putusan
22
Pengadilan
Adapun data primer dalam penelitian ini Agama
Jakarta
Pusat
Nomor:
0419/Pdt.G/2014/PAJP. 2) Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitan hukum. Metode pengumpulan data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian.23 Teknik studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam bentuk konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, hukum agama, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Dokumentasi24. Penyusun mengambil catatan-catatan dengan mengumpulkan data primer25 (Kompilasi Hukum Islam) dan juga dari data skunder26 yang secara tidak
22
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91. Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), hlm. 225. 24 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bina Usaha, 2010), hlm. 274. 25 Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91. 23
24
langsung membicarakan namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Diantaranya: Alasan Syar’i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. 5. Analisis Data Setelah semua data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat melalui penggalian kasus-kasus konkrit dan keadaan hukum di lapangan yang mana terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna dan cara pandang baik masyarakat, ahli hukum maupun penulis sendiri mengenai gejala-gejala yang menjadi objek penelitian.27 Fenomena yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perceraian. Pengumpulan data secara keseluruhan. 1. Reduksi data.28 2. Penyajian data.29 3. Menarik kesimpulan / verifikasi seabagi sesuatu yang yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis.30 26
Data Skunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Berarti, data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Ibid. 27 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, cet ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 57. 28 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 29 Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
25
Fenomena yang diangkat dalam tesis ini, dibahas dengan teori, konsep dan ketentuan normative. Hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis. Bambang Sunggono mengemukakan penggunaan deskriptif analitis dilakukan dimana permasalahan yang ada dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.31
G. Sistematika Pembahasan Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Unsur-unsur tersebut dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauhmana penelitian terhadap subyek yang sama dilakukan, pendekatan dan teori apa yang digunakan, serta hal yang menjadi pokok permasalahannya, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah. Penelitian ini dibagi dalam lima bab pembahasan. Adapun sistematisasi lima bab tersebut adalah sebagai berikut: Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah mengapa penulis tertarik untuk meneliti. Kemudian batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal arah penelitian yang dilakukan dengan mengemukakan dasar pemikiran pentingnya masalah ini diteliti secara mendalam. Bab ini merupakan pintu masuk pada bab berikutnya.
30
Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992), hlm. 15-20. 31 Bambang Sunggono, , Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 134.
26
Bab II berisi tentang pengasuhan anak secara umum, pada bab ini akan dijelaskan apa itu pengasuhan anak, dan siapa yang berkewajiban melaksanakan pengasuhan anak tersebut dalam pandangan fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga UndangUndang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bab III pada bab ini akan membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dimana pada bab ini akan membahas tentang latar belakang terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan perceraian dan perebutan hak asuh anak, selanjutnya pada bab tersebut juga akan dibahas pertimbangapertimbangan hakim dalam memutuskan masalah tersebut. Selain itu, akan dipaparkan juga isi putusannya. Bab IV ini akan menjelaskan tentang gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) secara umum, yakni: definisi mengenai gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) menurut para ahli dibidang kedokteran, apa saja dampak yang timbul jika orang terkena gangguan tersebut. Bab V pada bab ini akan dibahas pokok permasalahan secara spesifik, yakni: Apa pertimbangan penentuan hak asuh anak menurut hukum Islam? Bagaimana hak asuh anak apabila ibu menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder)? Bagaimana implikasi tanggung jawab pengasuhan anak yang ibunya menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder)?. Bab VI adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.
BAB VI PENUTUP
A. KESIMPULAN Setelah melakukan pembahasan dan penelitian pada tesis ini, maka penulis menyimpulkan hasil yang didapat pada rumusan masalah: 1. Pertimbangan Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak adalah sebagai berikut: Pertma, tidak terkena gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder). Dalam arti, orang yang terkena gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) tidak bisa menjadi pengasuh anak, dikarenakan orang yang terkena gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) tidaklah sehat jiwanya, sehingga kurang pantas untuk mengasuh anak. Kedua, mempunyai tempat tinggal tetap. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwasanya hak asuh diberikan kepada ayah. Salah satu pertimbangannya adalah dikarenakan ayah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Disamping pengasuh harus mempunyai tempat tinggal atau rumah yang tetap, lingkungan juga harus mendukung untuk mengasuh anak, dalam arti lingkungannya harus kondusif yang meliputi perhatian dari pengasuh. Ketiga, cakap secara hukum. Cakap hukum disini berhubungan dengan permasalahan gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder), dimana orang yang terkena gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) tidak bisa menjadi cakap secara hukum. Walaupun dikatakan cakap secara hukum, akan tetapi hanya bersifat temporer atau tidak bisa stabil kondisinya. Ketidak stabilan inilah yang bisa menimbulkan keburukan bagi anak. Keempat, pertimbangan
116
117
disini diambil dari kitab hasyiyatul Bajuri, yang berbunyi : “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas h}ad}anah ada 7 macam yaitu: akal sehat, merdeka, agama islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru” 2. Jika ibu menderita gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder), maka hak asuh bisa berpindah kepada selain ibu. Dalam kasus yang diteliti ini hak asuh pindah kepada ayah dikarenakan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah orang yang terkena gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) tidak bisa disebut cakap dalam melakukan hukum, dalam arti kondisinya tidak bisa stabil. Padahal dalam mengasuh anak, dibutuhkan mood yang harus stabil. Maka dari itu hak asuh anak tersebut dapat berpindah kepada ayah, dimana status ayah disini adalah orang yang cakap hukum dan juga ayah disini sudah bisa memberikan kenyamanan bagi anak. Diantara kenyamanan tersebut adalah ayah sudah memiliki rumah sendiri yang kondusif untuk anak serta peran ayah dalam mendidik dan mengasuh anak akan dibantu oleh adiknya (bibi anak) dari anak tersebut. Keputusan ini jika dipandang dengan kacamata mas}lah}ah yang berdasarkan skala, maka hal tersebut merupakan mas}lah}ah d}aru>riyyah. Dimana hal tersebut merupakan hifd} an-nasl, dan jika dipandang dari keabsahan nash maka hal ini termasuk mas}lah}ah mursalah dimana tidak ada nash secara jelas yang menyebutkan mas}lah}ah tersebut. 3. Jika ada kasus persengketaan dan permasalahan perebutan hak asuh anak oleh kedua orang tua, maka hubungan antara anak dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak tetap tidak akan bisa putus. Dalam arti status anak
118
akan tetap walaupun hak asuhnya berada kepada salah satu orang tua. Hubungan antar anak dan orang tua tersebut akan tetap ada, dan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Dengan kata lain tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Anak tetaplah anak dan orang tua tetap menjadi orang tua sampai kapanpun, walaupun kedua orang tuanya sudah berpisah dan orang tua yang tidak mendapat hak asuh tetap bebas menemui anaknya dan mendidik serta memberikan dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada ayah, maka pihak ayah sama sekali tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi hubungan antara ibu dan anaknya. Kesempatan harus tetap diberikan kepada pihak ibu yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Semua ini demi kemaslahtan anak dan kedua orang tua. Ketika anak hanya mendapatkan kasih sayang dan didikan dari salah satu orang tua saja, maka pertumbuhannya akan kurang baik. Hal ini juga demi kemaslahatan kedua orang tua, dimana ketika anak tumbuh menjadi baik dan tumbuh menjadi anak yang sholeh/ah, maka pasti kedua orang tua akan bangga dan anak tersebut bisa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin, pasal 45 ayat 1 dan 2.
119
B. SARAN Dalam penelitian ini, tentu sangat jauh dari kata sempurna dan tentunya masih banyak sekali kekurangannya dan banyak hal yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, saran penyusun untuk peneliti berikutnya harus menggali lebih dalam mengenai kemaslahatan dan kasus gangguan jiwa bipolar (bipolar disorder) ini tentu perlu dikaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam, karena kasus ini belum populer dan juga belum banyak terekspose. Padahal seperti yang kita tahu, sebenarnya banyak yang mengalaminya. Mungkin pada penelitian selanjutnya bisa dikembangkan tidak hanya pada kasus hak asuh anak, akan tetapi pada kasuskasus yang lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
„Audah Ja>ser, al-Maqa>s}hid Untuk Pemula, terj. „Ali „Abdelmon‟im, Yogyakarta: SUKA-Pess UIN Sunan Kalijaga, 2013. Ahid, Nur, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Ajzen, I., &Madden, T.J.1986. Prediction on goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 453-474. Alberry, Ian P. & Munaffo, Marcus. 2011. Psikologi Kesehatan: Panduan lengkap dan komprehensif bagi studi psikologi Kesehatan. Yogyakarta: Mitra Setia. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. American Psychiatric Association, Washington DC, 2005. NIMH. Bipolar disorder.2010.Diunduhdari:http://www.nimh.nih.gov/health/publications/bip olardisorder/complete- index.shtml. American Psychiatric Association. Mood Disorders. Dalam: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Ed, Text Revision, DSM-IVTR, Washington DC, 2005: hal. 345-429. American Psychiatry Assosiasion. Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder. 2nd edition. 2002. Diunduh dari apa.org, 20 April 2013 Amir N. Gangguan mood bipolar: kriteria diagnostic dan tatalaksana dengan obat antipsikotik atipik (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010) Anonyim, Pedoman Tatalaksana GB PDSKJI. 2010. Anonym, Gangguan Mental dan Bunuh Diri, Available URL:http://www.suaramerdeka.com, Last update January 2009
from
Anonym, Global Missing, Available from URL:http://www.spirit of tiger.com, Last update 2015 Anonym, Memahami Kepribadian Dua Kutub, Available from URL :http ://www.majalah_farmacia.com, Last update Oktober 2009
120
121
Anonym, Penyakit Manik-Depresif (Kelainan Bipolar), Available URL:http://www.medicastore.com, Last update Mei 2015
form
Anwar Syamsul, Metodologi Hukum Islam Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bina Usaha, 2010. Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2013. Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, cet ke-3, Jakarta:Rineka Cipta, 2001. Atmaji W. ”Gangguan Bipolar Sering berakhir Bunuh http://www.suaramerdeka.com, diakses 28 Mei 2015.
Diri”,dalam
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Barbara D.Ingersol, Ph.D dan Sam Goldstain. 1993. Attention Deficit Disorder. Main street books. Basyir, Ahmad Azhar, Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama UII,1984. Baumrind, D. 1978. Parental disciplinary Patterns And Social Competence In Children. Youth and Society, 9, 239-276. Baumrind, D. 197l. Current Patterns Of Parental Authority. Developmental Psychology Monograph, 4 (1, Pt. 2). Chawla, J.M., Singh-Balhara, Y.P., Mohan, I. and Sagar, R. 2006. Chronic mania: an unexpectedly long episode. Indian Journal of Medical Science, 60(5). Daradjat, Zakiah. 2001. Kesehatan Mental. Jakarta : PT Toko Gunung Agung Tbk.Faturochman,ed. Psikologi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. DeIl‟Osso, L., Pith, S., Tundo, A., Samo, N., Musetti, L. and Cassano, G.B. 2000. Clinical characteristics of mania, mixed mania and bipolar depression with psychotic features. Comprehensive Psychiatry, 41, 242-247. Dell‟Osso, L., Pini, S., Cassano, G.B., Mastrocinque, C., Seckinger, R.A., Saettoni, M. et al. 2002. Insight into illness in patients with mania, mixed mania, bipolar depression and major depression with psychotic features. Bipolar Disorders, 4, 315-322.
122
Departemen Kesehatan RI. Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesisa III. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 1993.hlm.140-50. Depkes RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 1993.Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III. Jakarta. Departemen Kesehatan. Djamaan Nur, Fiqh Munakahat . Semarang: Dina Utama Semarang, 1993. Drever, J. and Wallerstein, H. 1981. The Penguin Dictionary of Psychology (Rev. ed.). Harmondsworth, England: Penguin. Ensiklopedia Islam, PT Ichtiar baru Van Hoeve Jakarta, 1994. Fakultas Kedokteran Universiats Indonesia. Buku ajar psikiatri. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2010.hlm.197-208. Fishbein, M., & Ajzein, I. 1975. Belief, Attitude, Intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley. Gaza>li> al-, Abu> Ha>mid, Syifa’ al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta’lil, Bagdad: Matba‟ah al-Irsyad, 1971. Halgin, Richard P. & Whitbourne, Susan Krauss.2007. Abnormal Psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorders. Boston: McGraw Hill. Halgin, Richard.P.,Whitebourne,Susan Krauss. Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) Haroen Nasrun, Ushul Fiqh 1 Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997. Harold I Kaplan, Benjamin J Sadock, Jack A Grebb. 2010. Sinopsis Psikiatri. Jakarta: Binarupa Aksara. Heidenreich, P. & Pruter, I(ed).2009. Handbook of Stress: Causes, Effects and Control. New York: NOVA Hurlock. Elizabeth B. 1976. Perkembangan Anak (Jilid 2, Edisi VI). Jakarta: Penerbit Erlangga Irma, Fransisca. Mengenal Gangguan Bipolar. Available from URL :http: //www.medicalera.com. Last update April 2015 Jamison, K.R. 1993. Touched with Fire: Manic-depressive illness and the artistic temperament. New York: The Free Press. Jazi>ri> al- ‘Abdurrahman, Kitab al-Fiqh ‘Ala Madz|ahibil Arba’ah, Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, 2003.
123
Johan, Nasution Bahder, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Kaplan-sadock sinopsis psikiatri: ilmu pengetahuan perilaku psikiatri klinis. Jilid satu. Jakarta: Binarupa Aksara; 2010.hlm.791-853. Katzung, Betram G. 2001. Farmakologi Dasar dan Klinik Buku 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba Medika Ketter TA. Diagnostic features, prevalence, and impact of bipolar disorder. J Clin Psychiatry. Jun 2010;71(6):e14 Khin al-, Mus}t}afa Dkk, Al-Fiqh Al-Mnhaji, cet. Ke7.Dimasyqi: Dar Al-Qolam, 2006. Konsesus Nasional Terapi Gangguan Bipolar. Panduan tatalaksana gangguan bipolar. Jakarta: Konsesus Nasional Terapi Gangguan Bipolar; 2010.hlm.221. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar kompetensi dokter Indonesia.2012. Diunduh dari pdk3mi.org, 5 Mei 2013 M. Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Maddock L, Pschyatry Clerckship Gude. 2003, Chapter 29 Figure 2, Manley; MRS, United State of America. page:180 Marionate, Gangguan Bipolar: Manik Depresif, Available from URL :http: //www.miracle_Health.com, Last update Juni 2015. Marlyn, E.S, Gangguan Afektif Bipolar, URL:http://www.atwordpress.com, Last update 2008.
available
from
McKenzie, James F, dkk, Kesehatan Masyarakat Suatu Pengantar Edisi 4, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007. Miles, B Matthew. dan A. Hubberman Michael, Analisis Data Kualitatif, terj. Rohidi Tjetjep Rohendi Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1992. MK M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Mood Disorders. Dalam: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV-TR 4th Ed. Arlington, Va.: 8 .
124
Morrisson, R.S.,dkk. 2011.Palliative Care Consultation Team Cut Hospital Cost for Medicaid Beneficiaries. Health Affairs. 303, 454-463. Munawwir Achmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. Muslim, S{ah{ih} Muslim, Riyad{: Da>r al-Mughni, 1998. Muttaqien Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian. Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006. Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. Rahmat Jalaludin dan Gandaatmadja Muhrat (penyunting), Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen, Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 1994 Rahmat, Jalaludin dan Gandaatmadja Muhrat (penyunting), Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen, cet.ke-2, Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 1994. Riduwan, Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2013. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan‟s and sadock‟s synopsis of psychiatry behavioral sciences and clinical psychiatry. 10th edition. (Philadelphia: Lippincott William and Wilkins;2007) Said, Ahmad Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994. Saprudin, Hadhanah dan Problematika Penyelesaiannya, Makalah dalam Diskusi IKAHI Cabang Tiga Raksa, April 2008. Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Sayyid Sabiq, Fikh as-Sunnah, Cairo: Dar Misr,. Simon H, Zieve D. Bipolar Disorder. 22 Januari 2009. Diunduh dari www.umm.edu, 24 April 2015. Soemiyati Ny.,S.H. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2007. Soreff S, Ahmed I. Bipolar affective disorder. 22 April 2013. Diunduh dari emedicine.medscape.com, 24 April 2015.
125
Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Supriatna, Dkk, Fiqh Munakahat II. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA, 2008. Susilo, Budi, Prosedur Gugatan Cerai. Yogyakarta : Pustaka Yudistia, 2007. WHO, Mental Health Policy and Service Guidance Package, Mental Health Legislation & Human Rights, Geneva, 2003 Widiodiningrat R. “Membangun Kesadaran-Mengurangi Resiko gangguan Mental dan Bunuh Diri”, dalam http://pdpersi.co.id ,diakses 28 Mei 2015 Zuhaili> az-, Wahbah Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar, terj, Muhammad Afifi Dkk . Jakarta: Almahira, 2010. Zuhaili> az-, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Dimasyqi: Dar AlFikr.2006.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
