IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) STUDI KASUS DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012
Naskah publikasi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana bidang Ilmu Pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI
Oleh: AYU WAHYUNI 100565201034
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) STUDI KASUS DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 AYU WAHYUNI Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISP UMRAH ABSTRAK Pangan adalah salah satu Hak Azasi Manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Nerara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan Internasional yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Indonesia 95 % dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011) bahkan sebelumnya mencapai 139,15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Desa Toapaya Selatan adalah salah satu daerah yang mendapatkan manfaat Program Raskin. Namun, jika dilihat desa ini penduduknya sebagian besar sejahtera dan sangat jarang ditemukan penduduk yang miskin, tetapi dalam penyalurannya seluruh kepala keluarga mendapatkan raskin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan analisa deskriptif kualitatif sebagai teknik analisa data. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori milik Merilee. S. Grindle bahwa variabel keberhasilan implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi Kebijakan Raskin di Desa Toapaya Selatan belum terlaksana dengan efektif dan maksimal mengingat masih adanya kendala dalam tahap pendistribusian dan adanya pengaruh dari luar kebijakan. Saran yang penulis dapat sampaikan yaitu agar pelaksanaan Program Raskin dijalankan sesuai dengan sasaran yang ditentukan meskipun terdapat kendala yang mempengaruhi. Kata kunci : Kebijakan publik, Implementasi raskin
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN) STUDI KASUS DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 AYU WAHYUNI Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISP UMRAH
ABSTRACT Food is one of the human rights and as a strategic commodity that protected by constitution state of the Republic of Indonesia in 1945 and International Agreement that Universal Declaration on World Food Security and Rome Declaration Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Indonesia 95% of the population consumption the rice as primary food with on average of consumption is 113,7 kg/soul/year (BPS, 2011) and before to achieve 139,15 kg/soul/year. The consumption rate on above is average of world consumption which only amounted to 60 kg/capita/year. Distribution of the rce subsidizied foe the poor group purpose to reduce the load spending of the RTS-PM in fulfilling food needs. The village of South toapaya is one of the area to get Raskin program benefiting. However, if seen in this village the populated already prosperous and rarely found of poor community, but in the distribution all of head of the family getting Raskin. This study is a qualitative study using descriptive analysis as data analysis techniques. In this study, the concept of the theory is a theory used belongs to Merilee. S. Grindle that the variable success implementation is contents of policy and context of policy. The conclusion of this study illustrate that the implementation of raskin in the village of south toapaya have not applied effectively and optimally given still there of distribution constraints and the influence from outside policy. Tips who writer can pas on which is that Raskin Program Implementation to obtain in accordance with the target specified although there are constraints that affect. Keyword : Public policy, Implementation of Raskin
yakni mengatasi masalah sosial atau
A. Latar Belakang Carl
Friedrich
mengatakan
bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
suatu
lingkungan
tertentu
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)
dan
(kesempatan-kesempatan) tersebut
banyak. sosial
tujuan
dimana
diusulkan
yang
James
Anderson
agar
dimaksud. memberikan
pengertiaannya atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya Public Policy Making sebagai serangkaian kegiatan yang
mempunyai
maksud/tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang
Kebijakan sosial adalah salah bentuk
kebijakan
publik.
Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah
singkat
menunjuk
pada
kebijakan apa
yang
upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam
tunjangan
pendapatan,
kemasyarakatan
program-program
tunjangan
dan sosial
lainnya. Dengan dikatakan
demikian,
bahwa
kebijakan
dapat sosial
adalah salah satu bentuk kebijakan publik
yang
melakukan Perlindungan
bertujuan
perlindungan sosial
untuk sosial. dapat
didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh
diperhatikan.
satu
Secara
masyarakat
dilakukan oleh pemerintah sebagai
berguna dalam mengatasinya untuk mencapai
kebutuhan
pelayanan
kemungkinan-kemungkinan
kebijakan
memenuhi
yang
dibuat
untuk
merespon isu-isu yang bersifat publik,
mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sejalan dengan konvensi internasional, konstitusi
Indonesia
(khususnya
Pembukaan dan Pasal 27 dan 34 UUD NKRI 1945, dan Undang-Undang Nomor
11
Tahun
2009
Tentang
Kesejahteraan bahwa
Sosial)
Negara
perlindungan
sosial
menjamin
Selatan penduduknya sebagian besar
memberikan
sejahtera dan sangat jarang ditemukan
bagi
seluruh
penduduk/rumah tangga yang miskin
warganya terutama bila mereka yang
namun, dalam hal pembagian Raskin
terlantar dan miskin.
seluruh kepala keluarga mendapatkan
Salah satu kebijakan yang ada
Raskin. Oleh sebab itu, penulis tertarik
di Indonesia adalah Raskin (Beras
untuk memilih lokasi ini sebagai lokasi
Untuk
penelitian.
Rumah
Tangga
Miskin).
Penyaluran Raskin di Desa
Program Raskin dimulai sejak tahun 1998 dengan nama Operasi Pasar
Toapaya Selatan sebanyak 966 Kepala
Khusus (OPK) beras. Program ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk mentransfer pendapatan kepada keluarga miskin sebagai akibat krisis.
Keluarga turut mendapatkan jatah beras raskin mulai dari 15 Kg, 12 Kg, 10 Kg, 9 Kg hingga 7 Kg sesuai
Pada tahun 2002 Operasi Pasar Khusus (OPK) beras diubah menjadi Program Beras
Untuk
Keluarga
Miskin
(Raskin). toapaya Toapaya,
Kabupaten
berada di bawah kawasan NKRI yang mendapatkan
manfaat
dengan Kecamatan dan tiga desa
merupakan
Desa desa
Toapaya yang
yang
Rp.
1600.
Padahal,
sesuai
dengan kebijakannya bahwa Raskin adalah beras untuk rumah tangga miskin. Tetapi, pada implementasinya
dari
program Raskin. Jika dibandingkan
lainnya,
Raskin
selatan
Bintan adalah salah satu daerah yang
juga
jumlah
didatangkan dengan harga perkilo beras
Desa Kecamatan
dengan
Selatan
mengalami
perkembangan sangat pesat setelah dimekarkan. Jika dilihat desa Toapaya
justeru berbeda. Dalam kasus ini, seluruh masyarakat di Desa Toapaya Selatan mendapatkan jatah Raskin.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan yang
dipaparkan
mengapa
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian
latar di
kebijakan
belakang
atas,
bahwa
Raskin
1. Tujuan penelitian a. Untuk
yang
mengetahui
bagaimana
implementasi
diprogramkan oleh pemerintah pusat,
kebijakan Raskin di Desa
yang dalam hal ini diketuai oleh
Toapaya Selatan;
menteri
perekonomian
kesejahteraan
bidang
b. Untuk mengetahui kendala
dan
yang mempengaruhi dalam
masyarakat
berhubungan
langsung
dengan
implementasi
pemerintah daerah hingga pada perum
program
Bulog
Toapaya Selatan.
justeru
sasarannya.
belum
mencapai
Karena
dalam
perjalanannya Raskin
tidak hanya
tetapi
rumah
a. Kegunaan Akdemik Secara akademis hasil
yang
penelitian untuk pengembangan
tergolong mampu turut mendapatkan.
Ilmu Pemerintahan serta dapat
Hal inilah yang kemudian menjadi
menjadi gambaran mengenai
menarik
implementasi kebijakan Raskin
untuk
tangga
Desa
2. Kegunaan penelitian
berlaku untuk rumah tangga miskin saja
raskin di
diangkat
sebagai
permasalahan dalam usulan penelitian
di
ini. Maka, dapat dirumuskan masalah
Kecamatan Topaya tahun 2012.
dalam penelitian yaitu :
Diharapkan
1. Bagaimana program
implementasi raskin
di
Desa
Toapaya Selatan? 2. Apa
saja
kendala
Desa
Toapaya
penelitian
ini
berguna bagi peneliti lain yang meneliti
persoalan
permasalahan dalam
Selatan
yang
atau sama
dengan subjek yang berbeda.
implementasi program raskin
Menjadi
di Desa Toapaya Selatan?
mahasiswa
referensi FISP
tugas UMRAH
terutama pogram studi Ilmu Pemerintahan.
b. Kegunaan Praktis
kepentingan
Penelitian
ini
bagi
pihak
Desa
dan
penyelamatan masyarakat.
diharapkan dapat memberikan manfaat
perlindungan
Menurut C.F.Strong sebuah pemerintahan
membutuhkan
Toapaya Selatan Kecamatan
paling idak tiga hal pokok yaitu
Toapaya
Selatan
pertama
Bintan
dan
Kabupaten
pihak
berkepentingan
yang dalam
memiliki
perang sebagai
angkatan
satu
kekuatan
militer yang mampu memperkuat
pelaksanaan/implementasi
negaranya. Kedua pemerintahan
kebijakan Raskin.
harus memiliki suatu lembaga
D. Landasan Teori
yang bertanggung jawab secara
1. Pemerintahan
legislatif dalam membuat hukum
Pemerintahan pada awalnya dibentuk
untuk
bagi
proses
penyelenggaraan
menghindari
pemerintahan
dan
ketiga
keadaan di mana sebuah wilayah
pemerintahan
harus
memiliki
yang
kemampuan
keuangan
dihuni
mengalami
oleh
yang
kekacauan.
memadai bagi upaya membiayai
Keadaan itu kemudian memaksa
penyelenggaraan rumah tangga
lahirnya
negaranya. Dengan kewenangan
pengaruh
serba
manusia
seseorang
dengan
yang ditimbulkannya
pokok
yang
dilakukan
untuk membentuk kelompok yang
pemerintah
terkuat bagi upaya menetralkan
organisasi
Negara,
W.S.Sayre
dan melindungi suatu kelompok
meyakini
bahwa
pemerintah
dari gangguan kelompok lain.
merupakan sebuah gejala yang
Dalam
memperlihatkan dan menjalankan
perkembangannya,
kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan
apa
saja
bagi
sebagai
oleh sebuah
kekuasaan Negara. Ketika Ilmu Pemerintahan (Besturrskunde) diterbitkan
dipelajari melalui
dan buku
Algemene
Inleiding
tot
de
besturrskunde karya G. A. Van Poelje
(1942,
1953),
penyelenggaraan
pemerintahan
sebuah Negara.
dan
diterjemahkan ke dalam Bahasa
2. Kebijakan
Indonesia oleh B. Mang Reng Say
Kebijakan
publik
di bawah judul Pengantar Umu
merupakan keputusan politik yang
Ilmu Pemerintahan (1959), ilmu
dikembangkan oleh badan dan
itu didefinisikan sebagai “ilmu
pejabat pemerintah. Karena itu,
pengetahuan yang bertujuan untuk
karakteristik
memimpin
kebijakan publik adalah bahwa
hidup
bersama
khusus
manusia ke arah kebahagiaan yang
keputusan
sebesar-besarnya tanpa merugikan
dirumuskan oleh “otoritas” dalam
orang lain secara tidak sah. Di
sistem politik yaitu para senior,
Indonesia,
kepala
Ilmu
Pemerintahan
politik
dari
tersebut
tertinggi,
eksekutif,
para
hakim,
diberi definisi yang berbeda-beda.
legislatif,
Afan
administrator, penasehat, para raja
Gaffar
dari
Universitas
Gadjah Mada, dalam “Program
dan
Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan
mengatakan bahwa orang-orang
pada Institut Ilmu Pemerintahan,”
yang terlibat dalam urusan sistem
makalah
politik sehari-hari dan mempunyai
pada
Seminar
sebagainya.
Pengembangan
Ilmu
tanggungjawab
Pemerintahan
yang
masalah tertentu dimana pada satu titik
Pemerintahan pada tanggal 25 Juli
mengambil keputusan dikemudian
1995
hari kelak diterima serta mengikat
Ilmu
diminta
suatu
diselenggarakan oleh Institut Ilmu
mendefinisikan
mereka
dalam
Easton
Pemerintahan sebagai ilmu yang
sebagian
mempelajari
masyarakat selama waktu tertentu.
proses
politik
(alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam
besar
untuk
Hogwood (1990)
anggota
dan
menyatakan
Gunn bahwa
kebijakan
publik
adalah
f. Teori yang menjelaskan bahwa
seperangkat tindakan pemerintah
jika kita melakukan X, maka
yang didesain untuk mencapai
akan diikuti oleh Y;
hasil-hasil tertentu. Mengacu pada
g. Proses yang berlangsung dalam
Hoogwood dan Gunn, kebijakan
periode waktu tertentu yang
publik
relatif panjang.
sedikitnya
mencangkup
hal-hal sebagai berikut: a. Bidang
kegiatan
sebagai
3. Implementasi Kebijakan
ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan
yang
ingin dicapai; b. Proposal
mencerminkan
yang
keputusan-
pemerintah
yang
telah dipilih; c. Kewenangan
memiliki arti apa-apa jika tidak dapat
tertentu
keputusan
Kebijakan yang baik tidak
diimplementasikan.
Implementasi
kebijakan
merupakan tahapan yang sangat penting
dalam
keseluruhan
struktur kebijakan, karena melalui formal
seperti
prosedur ini proses kebijakan
undang-undang atau peraturan
secara
pemerintah;
dipengaruhi tingkat keberhasilan
d. Program, kegiatan
yakni yang
rencana sumberdaya
seperangkat
keseluruhan
atau tidaknya pencapaian tujuan.
mencangkup
Suatu
penggunaan
diimplementasian
lembaga
dan
strategi pencapaian tujuan; e. Keluaran (output), yaitu apa
dapat
kebijakan
harus agar
mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Daniel Mazmanian dan Paul
yang nyata telah disediakan
Sabatier
oleh
Implementation and Public Policy
pemerintah,
sebagai
produk dari kegiatan tertentu;
(1983:61)
dalam
bukunya
mendefinisikan
implementasi sebagai:
“Pelaksanaan
keputusan
kebijaksanaan
dasar,
dalam
bentuk
namun
dapat
c. Perubahan
biasanya
diinginkan;
undang-undang, pula
yang
d. Ketepatan program;
berbentuk
e. Pelaksana program;
perintah-perintah atau keputusan-
f. Sumberdaya manusia.
keputusan eksekutif yang penting
2. Context of policy (lingkungan
atau keputusan badan peradiln.
kebijakan), dengan indikatornya :
Lazimnya
keputusan
mengidentifikasi
tersebut
masalah
a.
yang
Kekuasaan, kepentingan,
ingin diatasi, menyebutkan secara
strategi implementasi;
tegas tujuan atau sasaran yang
b.
Karakteristik
ingin dicapai dan berbagai cara
dan
untuk
berkuasa;
menstrukturkan
mengatur
atau proses
c.
implementasinya”.
rezim
yang
Tingkat kepatuhan dan
keberhasilan
implementasi
kebijakan
4. Beras Untuk Keluarga Miskin
publik, menurut Grindle sangat ditentukan
lembaga
respon pelaksana.
Sedangkan suatu
dan
oleh
implementability
tingkat
kebijakan
itu
Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi
sendiri, yang terdiri atas content of
oleh
policy dan context of policy yaitu:
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Content
of
policy
(isi
kebijakan), dengan indkatornya : a. Kepentingan kelompok sasaran; b. Manfaat yang diterima;
Undang-Undang
dan
kesepakatan
internasional, Declaration
Dasar
yaitu of
Universal
Human
Right
(1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development
Goals
(MDGs).
Bahkan dalam kesepakatan MDGs
meningkatkan
dunia
telah
koordinasi dengan memberikan
dan
kontribusi sumberdayanya agar
internasional
menargetkan
kemiskinan
kelaparan sampai separuhnya. Program
dan
penyaluran raskin kepada rumah
sangat
tangga sasaran penerima manfaat
strategis dan menjadi program
(RTS-PM) lebih efektif dalam
nasional
mencapai target 6 (enam) tepat.
lintas
Raskin
kinerja
yang dikelola secara sektoral
maupun
baik
vertikal
5. Organisasi Pelaksana Program
horizontal.
Seluruh
kementerian/Lembaga
(K/L)
Dalam rangka pelaksanaan
terkait, baik di pusat maupun di
program Raskin tahun 2012 perlu
daerah mengambil bagian tugas
diatur
dan
Program
tanggungjawab
dalam
Raskin
organisasi
pelaksana
Raskinn.
Untuk
melaksanakan program ini, sesuai
mengefektifkan
dengan tugas, pokok, dan fungsi
program dan pertanggungjawaban
(tupoksi)
maka, dibentuk Tim Koordinasi
masing-masing.
Pemerintah pusat berperan dalam
Raskin
membuat
Kecamatan
kebijakan
program,
pelaksanaan
di
Pusat dan
sampai Pelaksana
sedangkan pelaksanaannya sangat
Distribusi
bergantung
Desa/Kelurahan/pemerintahan
kepada
Pemerintah
Daerah.
Raskin
di
yang setingkat.
Oleh
karena
itu,
peran
Penanggung jawab Program
Pemerintah Daerah sangat penting
Raskin
dalam
Koordinator Bidang Kesejahteraan
peningkatan
efektifitas
adalah
Menteri
program raskin, yang diwujudkan
Rakyat.
dalam 6 tepat. Para pemangku
pelaksanaan program raskin di
kepentngan
Provinsi
terutama
Program di
Kabupaten/Kota
Provinsi masih
Raskin dan perlu
Penanggungjawab
adalah
Kabupaten/Kota
Gubernur,
di
adalah
Bupati/Walikota, di Kecamatan
adalah
Camat
dan
di
Dari hasil wawancara
Desa/Kelurahan
adalah
Kepala
terlihat
Desa/Lurah
atau
kepala
melaksanakan
pemerintah yang setingkat.
bahwa
dalam
Pelaksanaan
Distribusi Raskin pemahaman terhadap
kepentingan
E. Hasil Penelitian
kelompok
1. Implementasi Program
dipahami
secara
Raskin di Desa Toapaya
pelaksana
Distribusi
Selatan
dan
1. Isi Kebijakan
sasaran
a. Kepentingan kelompok sasaran Kebijakan
Raskin
telah
miskin,
disamping
keluara itu
kelompok diakomodir
proses
penyaluran/distribusi
raskin
dilakukan
pangan
Raskin
dari
adalah kebutuhan
oleh
dengan baik. Hal ini terlihat
yang
membantu
telah
baik
kepentingan
dibuat dan diimplementasikan untuk
sasaran
cenderung
cepat
sesaat
setelah
kedatangan beras. Dari hasil wawancara
kebijakan ini dilakukan untuk
tersebut
peningkatan
simpulkan bahwa Pelaksana
kesejahteraan
dapat
penulis
rakyat yang menjadi prioritas
Distribusi
dalam Rencana Pembangunan
mengakomodir
Jangka Menengah Nasional.
kelompok sasaran dengan cara
Program ini sebagai salah satu
tidak menunda pendistribusian
cara
menanggulangi
raskin. Sehingga, raskin dapat
dan
sebagai
langsung
diterima
serta
pendukung bagi peningkatan
dirasakan
langsung
oleh
kualitas Sumber Daya Manusia
keluarga
penerima
(SDM).
Karena,
kedatangan
untuk
kemiskinan
Raskin
telah
kepentingan
manfaat. raskin
yang cenderung lama tentunya
akan
berpengaruh
terhadap
keluarga
besar penerima
manfaat.
program.
Penyaluran
bersubsidi
bagi
beras
kelompok
masyarakat miskin bertujuan
Dari hasil wawancara tersebut
dapat
penulis
untuk
mengurangi
pengeluaran
para
beban RTS-PM
simpulkan bahwa Pelaksana
dalam memenuhi kebutuhan
Distribusi
pangan. Selain itu juga untuk
Raskin
mengakomodir
telah
kepentingan
meningkatkan
akses
kelompok sasaran dengan cara
masyarakat
tidak menunda pendistribusian
pemenuhan kebutuhan pangan
raskin. Sehingga, raskin dapat
pokok
langsung
diterima
serta
dasarnya.
dirasakan
langsung
oleh
keluarga
penerima
Karena,
kedatangan
manfaat. raskin
miskin
yang
Dari
dalam
menjadi
hasil
hak
wawancara
terlihat bahwa manfaat dari beras
raskin
ini
dirasakan
yang cenderung lama tentunya
cukup membantu pemenuhan
akan
besar
pangan bagi penerima manfaat
penerima
raskin ini. Bagi mereka dengan
berpengaruh
terhadap
keluarga
manfaat.
adanya
b. Manfaat yang diterima Suatu
meringankan
ini
dapat
pengeluaran
harus
mereka. Pengaruh yang berarti
terdapat beberapa jenis manfaat
juga dirasakan oleh penerima
yang dihasilkan
kebijakan
program
diharapkan
atau
manfaat raskin apabila raskin
setelah
sebuah
tidak ada ataupun mengalami
kebijakan tersebut dijalankan. Manfaat yang diharapkan ini
keterlambatan kedatangan. Sedangkan
mengenai
tentunya adalah dampak positif
harga tebus beras Rp 1.600,.
yang ditimbulkan dari adanya
para penerima manfaat raskin
suatu
sendiri
pengimplementasian
tidak
mengalami
keberatan, namun hal ini juga
3. Untuk membantu rumah
menjadi kendala mereka saat
tangga
melakukan penebusan beras di
mendapat cukup pangan
titik bagi. Terkadang penerima
dan
manfaat
tanpa kendala;
raskin
menebus
tidak
beras
bisa secara
miskin
nutrisi
4. Untuk
karbohidrat
meningkatkan
keseluruhan dikarenakan faktor
kualitas
materi, sehingga tidak jarang
Manusia (SDM);
dari mereka menebus beras
agar
Sumber
Daya
5. Dapat mengurangi angka
tidak keseluruhan.
kemiskinan di Indonesia. Raskin mempunyai multi
c.
Perubahan
yang
fungsi,
yaitu
ketahanan
diinginkan Suatu
implementasi
kebijakan
tentunya
miskin, bagi
memperkuat
pangan sebagai
keluarga pendukung
peningkatan
kualitas
mengharapkan dan memiliki
Sumber Daya Manusia (SDM),
tujuan
yang
pendukung usaha tani padi dan
sebelumnya.
sektor lainnya dan peningkatan
perubahan
direncanakan Adapun diinginkan
perubahan atas
yang
pemberdayaan ekonomi daerah.
kebijakan
Program Raskin adalah salah
program raskin ini adalah:
satu Program Penanggulangan
1. Untuk
Kemiskinan
menanggulangi
kemiskinan perlindungan
sekaligus sosial
bantuan
dalam
sosial
bentuk
yang
telah
berjalan sejak tahun 1998.
dibidang pangan;
Dari
hasil
wawancara
2. Mengurangi
beban
terlihat bahwa tujuan utama
pengeluaran
dalam
dari
memenuhi pangan pokok;
kebutuhan
perubahan
dicapai
yang
adalah
menanggulangi
ingin untuk
kemiskinan
yang ada di Indonesia. Serta,
Selanjutnya, penanggung jawab
untuk
membantu
pelaksanaan Program Raskin di
atau
Provinsi adalah Gubernur, di
menanggulangi
mengurangi beban pengeluaran
Kabupaten/Kota
terutama rumah tangga yang
Bupati/Walikota, di Kecamatan
tergolong miskin. Sehingga,
adalah
unsur pemerintahan di daerah
Desa/Kelurahan adalah Kepala
menjalankan Program Raskin
Desa/Lurah
ini sesuai dengan tujuan dan
pemerintah yang setingkat.
sasaran yang telah ditetapkan
adalah
Camat
dan
atau
Berdasarkan
di
kepala
pemaparan
sebelumnya oleh Pemerintah
penanggung
Pusat. Jadi, instansi pemerintah
pengambilan keputusan, maka
di daerah menjalankan Program
letak pengambilan keputusan
Raskin sesuai ketentuan yang
kebijakan raskin di Desa dalam
telah
oleh
hal ini Desa Toapaya Selatan
sebagai
berada di tangan Kepala desa
Program
sebagai Penanggung jawab dan
ditetapkan
Pemerintah
Pusat
penanggungjawab Raskin.
jawab
dan
pelaksana distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan
d.
Letak
pengambilan
setingkat.
Namun,
pengambilan
keputusan Pelaksanaan
letak
keputusan
ini
Program
tidak semata-mata dari kapala
dan
desa saja tetapi, keputusan
keputusan
pusat juga menentukan dan
Tim Koordinasi di wilayahnya.
saling berhubungan dengan di
Sebagai
daerah.
Raskin
dilakukan
dijalankan
sesuai
penanggung
jawab
Letak
pengambilan
Program Raskin adalah Menteri
keputusan
kebijakan
raskin
Koordinator
Bidang
berada pada Tim Koordinasi
Kesejahteraan
Rakyat.
Raskin pusat yang membawahi
Tim
Koordinasi
Provinsi,
selanjutnya
Koordinasi
Raskin
dipengaruhi oleh kesepakatan
Tim
ketua Rukun Tetangga (RT),
Raskin
Kabupaten/Kota,
sehingga
mempengaruhi
Tim
implementasi kebijakan raskin
Koordinasi Raskin Kecamatan
pada masa itu. Maka, dapat
hingga yang terbawah ialah
penulis
Pelaksana Distribusi Raskin di
kesepakatan
Desa/Kelurahan.
mempengaruhi suatu program
Pada program
Implementasi Raskin
Toapaya
di
Selatan
simpulkan
bahwa
RT
turut
meskipun dalam lingkup yang
Desa
dilihat hanya dalam wilayah
letak
yang
kecil
yakni
pengambilan keputusan berada
lingkungan
di Pemerintahan Desa yang
namun dapat mempengaruhi
dalam hal ini oleh Kepala Desa
suatu kebijakan yang ada di
ataupun
Desa.
Sekretaris
Desa
Rukun
dalam Warga,
apabila Kepala Desa habis masa
jabatannya.
Kepala
Desa/Kelurahan
ini
bertanggungjawab
e. Pelaksana Program Pusat
agen
pelaksana
atas
meliputi organisasi formal dan
pelaksanaan Program Raskin di
informal yang akan terlibat
wilayahnya
dapat
pengimplementasian kebijakan
pelaksana
publik. Hal ini sangat penting
tingkat
karena kinerja implementasi
dan
membentuk distribusi
Raskin
Desa/Kelurahan. Dari wawancara
kebijakan publik akan sangat
penjelasan di
atas
hasil
banyak dipengaruhi oleh ciri-
maka
ciri yang tepat serta cocok
terlihat bahwa implementasi
dengan
Program Raskin tahun 2012 di
pelaksananya.
Desa Toapaya Selatan turut
para
agen
Komunikasi
dan
informasi bahwa beras akan
koordinasi yang dilakukan oleh
datang maka, akan langsung
pelaksana
program
juga
menghubungi
dilakukan
dengan
baik.
Desa.
Komunikasi
dan Koordinasi
pihak
Pada
Kantor
tahun
2012
merupakan hal terpenting yang
penyerahan/penjualan
harus dilakukan agar tujuan
Raskin dilakukan di kediaman
dapat tecapai. komunikasi antar
setiap Ketua RT. Setelah beras
organisasi dalam suatu aktivitas
didatangkan dari Bulog dan
terutama dalam menjalankan
sampai
suatu program merupakan hal
Toapaya Selatan, selanjutnya
yang penting untuk dilakukan.
beras akan diberikan kepada
Dengan
setiap
adanya
komunikasi
ke
Kantor
ketua
yang baik maka akan terjalin
selanjutnya
sebuah situasi yang kondusif
penimbangan
dan
pembagian
akan
melahirkan
beras
Desa
RT
untuk
dilakukan beras beras.
dan Adapun
kelancaran dalam menjalankan
harga tebus beras sebesar Rp
program.
1.600,-
sesuai
ketentuan
dari
Komunikasi pegawai
antara
pemerintah
desa,
pusat. Di kediaman ketua RT
Kecamatan, serta kepada krtua
setiap kepala keluarga langsung
RT/RW selaku pihak yang
melakukan serah terima raskin
secara
akan
dengan membawa kupon yang
memberikan informasi kepada
berisikan nama serta alamat
warganya terjalin dengan baik,
penerima Raskin.
begitu pula antar pelaksana
Implementasi
distribusi
kantor
dengan
langsung
raskin
di
Desa
Raskin
di
Desa
program Toapaya
Toapaya Selatan. Apabila dari
Selatan dalam perjalanannya
Kecamatan sudah mendapatkan
tidak
ditemukan
faktor
penghambat yang signifikan.
komparatif tetapi juga nilai
Hanya
kompetitif-generatif
saja
dalam
inovatif
implementasinya beras yang di
dengan menggunakan energi
datangkan antara pemerintah
tertinggi seperti intelegence,
pusat dan pemerintah daerah
creativity,
cenderung
tidak
tidak
serentak.
dan
imaginator, semata-mata
Namun, faktor penyebab lain
menggunakan
hampir tidak ditemukan.
seperti bahan mentah, lahan,
f. Sumber Daya manusia
air,
Werther
dan
Davis
menyatakan bahwa sumberdaya
energi
tenaga
kasar,
otot,
dan
sebagainya. Penyediaan sumber daya
manusia adalah pegawai yang
manusia
siap, mampu, dan siaga dalam
penting dalam implementasi
mencapai
tujuan-tujuan
kebijakan raskin. Dalam hal ini
organisasi. Dimensi pokok sisi
Kepala Desa Toapaya Selatan
sumber
mengoptimalkan implementasi
daya
adalah
kontribusinya
terhadap
adalah
kebijakan
hal
yang
Raskin
yang
organisasi, sedangkan dimensi
menitikberatkan
pokok
adalah
penyediaan sumber daya, baik
kontribusi
pegawai yang menangani beras
manusia
perlakuan terhadapnya
yang
pada
raskin
maupun
kepada
sarana
dan
gilirannya akan menentukan
prasarana yang memadai untuk
kualitas
menunjang
dan
kapabilitas
hidupnya.
raskin
Sedangkan berkualitas
sumberdaya
tinggi
menurut
Ndraha adalah sumber daya manusia
yang
proses hingga
program tujuan
implementasi program raskin dapat tercapai. Sumberdaya
yang
mampu
digunakan dalam implementasi
menciptakan bukan saja nilai
kebijakan raskin adalah para
pegawai
yang
mengetahui
memang
betul
implementasi
2. Lingkungan Kebijakan
tentang
serta
pendistribusian
a. Kekuasaan,
proses
Kepentingan,
raskin.
Strategi implementasi
Sehingga, program raskin dapat berjalan lancar sesuai tujuan. Dari
hasil
dan
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyatakan
wawancara
bahwa kekuasaan adalah suatu
tersebut di atas bahwa dalam
hubungan dimana seseorang
menjalankan
suatu
Program
atau sekelompok orang dapat
pemilihan
sumber
daya
menentukan tindakan seseorang
manusia yang disertakan adalah
atau sekelompok lain ke arah
sumber daya manusia yang
tujuan dari pihak pertama.
berkualitas, yang benar-benar sesuai
dengan
sehingga
tugasnya
mengetahui
Pada kasus implementasi program raskin tahun 2012
betul
pelaksanaan
sasaran serta tujuan yang ingin
dipengaruhi
dicapai
kebijakan/kesepakatan
dari program
dijalankan. beras
Saat
yang
diinformasikan
yang
raskin
turut oleh
kedatangan
rukun
sebelumnya
dalam
perjalanan
implmentasinya
cenderung
oleh
pihak
tetangga.
ketua
Sehingga
Kecamatan, selanjutnya beras
berbeda dengan tujuan awal.
yang
Hal ini juga dipengaruhi oleh
datang
dari
BULOG
langsung dilakukan pengecekan
faktor
atau perhitungan jumlah beras
mempengaruhi. Pengaruh dari
apakah sesuai dengan yang
kesepakatan
tertera
nota/kuitansi
menghasilkan suatu keputusan
yang diberikan perum BULOG
yang menyatakan bahwa raskin
melalui
disalurkan dengan cara dibagi
dalam
supir
membawa beras.
truk
yang
rata
lain
pada
yang
ini
juga
kemudian
seluruh
kepala
keluarga
kepada
bersama dalam implementasi
tidak
beras raskin di Desa Toapaya
tercantum pada rumah tangga
Selatan. Hal ini menimbang
sasaran.
dan mengingat bahwa situasi
rumah
termasuk tangga
yang
Sehingga
dapat
pada saat itu memang perlu
disimpulkan bahwa keputusan
diadakan suatu musyawarah
ketua
instansi
bersama
untuk
membahas
pemerintah terendah di desa
masalah
raskin
di
dapat
Toapaya Selatan. Pembahasan
RT
sebagai
mempengaruhi
suatu
kebijakan di suatu desa. Hal ini
ini
tentunya menjelaskan bahwa
melibatkan
Ketua
RT
kekuasaan
juga
tentunya
turut
seluruh
unsur
juga
memilki
pemerintah desa beserta ketua
yang
dapat
RT di Desa Toapaya Selatan.
mempengaruhi sebuah program
Disamping
yang dijalankan. Berdasarkan
pembahasan
hasil wawancara dengan salah
dalam
satu ketua RT 04 Desa Toapaya
sebagai bukti.
selatan
Desa
bapak
mengapa
raskin
kepada
seluruh
Ishabudin,
ini
suatu
juga dituangkan
berita
b. Karakteristik
diberikan warga
itu
acara
Rezim
yang berkuasa Lingkungan
suatu
dikarenakan bahwa sudah tidak
kebijakan dilaksanakan juga
ditemukan lagi warga miskin
berpengaruh
yang berdasarkan kriteria dari
keberhasilannya, maka pada
BPS.
bagian
Sehingga, disimpulkan
dapat jawaban
dari
ini
terhadap
akan
dijelaskan
karakteristik dari lembaga yang turut
mempengaruhi
suatu
permasalahan dalam skripsi ini
kebijakan.
adalah
lembaga yang berkuasa akan
bahwa
terdapat
kesepakatan/musyawarah
sangat
Karakteristik
mempengaruhi
kebijakan. Karakteristik rezim
Pelaksana
program
yang berkuasa menurut penulis
kebijakan memegang peranan
termasuk dalam karakteristik
penting
yang baik, sebab setiap warga
suatu implementasi kebijakan.
diberikan
Tanpa adanya pelaksana maka
kesempatan
mendapatkan/merasakan Raskin
meskipun
terdaftar
dalam
suatu
program
tidak
bisa
dijalankan. Maka, pelaksana
penerima
program sangat menentukan keberhasilan
Karakteristik dari Rezim yang berkuasa dalam hal ini diarahkan
keberhasilan
tidak
manfaat.
lebih
dalam
kepada
suatu
progam
yang dijalankan. Respon pelaksana di desa toapaya
selatan
dalam
penanggung jawab pelaksana
menjalankan tugas raskin ini
Program Raskin yakni Kepala
mencerminkan
Desa. Adapun karakteristik dari
baik dan mereka sadar betul
rezim ini tidaklah keras karena
bahwa
tujuannya dalam program ini
merupakan pelayanan kepada
bukanlah
untuk
masyarakat.
perilaku
manusia.
tujuan
dari
merubah Tetapi,
pelaksanaan
respon
pekerjaan
meskipun
yang
mereka
Sehingga, ditemui
kendala
namun para pelaksana program
program ini adalah salah satu
tetap
upaya
mengurangi
dengan baik dan sesuai dengan
membantu
ketentuan yang telah ditetapkan
untuk
kemiskinan
dan
menjalankan
rumah tangga miskin dalam
dalam
memenuhi kebutuhan pangan.
tersebut.
c. Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana
tujuan
Tingkat respon
tugasnya
kebijakan
kepatuhan
pelaksana
dan
Distribusi
Raskin di Desa Toapaya selatan telihat baik. Secara keseluruhan
kepatuhan
dan
respon
banyaknya
proses
pelaksana dalam menjalankan
implementasi.
Namun,
tugas
meskipun
kendala
yang
diberikan
demikian
mecerminkan sikap patuh. Hal
yang dihadapi tersebut harus
ini dapat dilihat dari aktivitas
diminimalisir
pelaksana
dihilangkan demi tercapainya
raskin
dalam
melakukan tugasnya. Dari
hasil
atau
bahkan
tujuan yang ingin dicapai.
wawancara
Adapun
kendala
tersebut di atas maka dapat
dialami
penulis
bahwa
kebijakan raskin adalah sebagai
respon
berikut :
simpulkan
kepatuhan
serta
pelaksana dalam melakukan
saat
yang
implementasi
1. Kedatangan
beras
dari
Distribusi Raskin cukup baik.
pusat dan daerah yang tidak
Karena,
serentak;
sesuai
menjalankan dengan
fungsinya
tugas
tugas
sebagai
sert
pemberi
Salah satu kendala yang ditemui
oleh
Pelaksana
pelayanan kepada masyarakat.
Distribusi
C.
kedatangan beras dari pusat dan
Kendala
program
implementasi
Raskin
di
Desa
Dalam suatu program yang dijalankan
tentunya
menghadapi yang
akan
kendala-kendala
turut
adalah
daerah yang tidak serentak. Hal ini
Toapaya Selatan
Raskin
tentunya
kendala
menjadi
dalam
satu
penyaluran
Raskin. Karena, penyalurannya cenderung tidak serentak.
mempengaruhi
Apabila penyaluran beras
implementasi tersebut. Terlepas
dilakukan setelah menunggu
dari
kendala
maupun berarti
yang
yang
berarti
kedatangan
tidak
begitu
terlambat dikhawatirkan akan
dapat
mempengaruhi kualitas beras.
sedikit
Disamping itu, para Pelaksana
namun
mempengaruhi
beras
yang
Distribusi Raskin juga tidak
3. Kemampuan rumah tangga
ingin membiarkan beras terlalu
sasaran
lama berada di balai desa serta
beras
menanggung
terbentur dengan materi;
resiko
kehilangan
beras.
atas Dengan
dalam
menebus
yang
terkadang
Harga tebus beras sebesar
demikian, maka diambil suatu
Rp.
keputusan bahwa beras yang
implementasinya
lebih
mempengaruhi daya beli rumah
dahulu
langsung
datang
untuk
didistribusikan
kepada
RTS-PM
meminimalisir
untuk
resiko
dan
1.600,-
tangga
pada juga
sasaran
manfaat
penerima (RTS-PM).
Ketidakmampuan
rumah
menjaga kualitas beras dari
tangga dalam menebus beras
kerusakan akibat terlalu lama
sebanyak
disimpan.
dikarenakan
2. Kualitas
beras
yang
yang
60
Kg
tersebut
jumlah
tidak
materi
mencukupi.
cenderung tidak bagus;
Sehingga,
Dalam suatu kondisi beras
raskin yang sedemikian banyak
yang
datang
terkadang
meskipun
jatah
tersebut dengan tujuan dapat
memiliki kualitas yang kurang
membantu
bagus. Hal ini tentunya juga
pengeluaran untuk memenuhi
menjadi suatu kendala dalam
kebutuhan
Distribusi
terbentur dengan materi.
Raskin
karena,
dikhawatirkan masyarakat akan
meringankan
pokok
harus
Dari sisi jumlah beras yang
protes terhadap kualitas beras
diberikan
yang kurang bagus tersebut.
rumah tangga sasaran akan
Hal
kemungkinan
terpenuhi konsumsi pangannya.
dipengaruhi oleh lamanya beras
Namun hal ini juga tidak
yang berada di gudang Perum
sepenuhnya
BULOG.
apabila materi yang dimiliki
ini
dapat
dipastikan
menentukan
rumah tangga sasaran tersebut
Sehingga tujuan dari program
minim.
ini dapat tercapai sesuai yang
Sehingga,
jatah beras cukup
yang diberikan
banyak
belinya
meskipun
tetapi
daya
juga
akan
minim
mempengaruhi pangannya
pemenuhan
karena
rumah
tangga sasaran tidak menebus
beras
keseluruhan
akibat
dapat
kebijakan sebuah yang
kebijakan
ini
mengurangi
pengeluaran
Rumah
Sasaran
melalui
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Diharapkan unsur-unsur di pusat hingga ke daerah dapat menjalankan
Toapaya
berdasarkan
Selatan
teori
yang
S.
Grindle
belum
menurut Merilee S. Grindle
yang ada di seluruh Indonesia.
Tangga
Desa
berjalan dengan baik dan sesuai
dilaksanakan di setiap daerah
beban
implementasi program raskin di
Merilee
nasional
untuk
perjalanannya
yang telah ditetapkan. Bahwa
adalah
adalah
Pada
dengan ketentuan dan tujuan
Implementasi
dari
dapat berkurang.
faktor
A. Kesimpulan
Tujuan
kemiskinan
digunakan yakni teori milik
F. PENUTUP
kebijakan
dan
secara
materi yang tidak memadai.
Raskin
diharapkan
dengan
baik.
keberhasilan
implementasi
kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan
dan
lingkungan
kebijakan.
Berdasarkan
isi
kebijakan, program raskin di Desa Toapaya Selatan belum secara optimal dilakukan dalam hal
letak
pengambian
keputusannya, sedangkan dari lingkungan
kebijakan
dipengaruhi kepentingan
juga
kekuasaan, dan
srategi
implementasi. Karena dalam implementasinya
perjalanan
raskin di Desa Toapaya Selatan
sedikit
dipengaruhi
oleh
implementasi kebijakan raskin
kesepakatan ketua RT beserta
tahun 2012 adalah :
seluruh
desa.
1. Beras yang datang dari pusat
Sehingga,
dalam
dan daerah cenderung tidak
implementasinya
belum
serentak
instansi
di
sehingga
berjalan dengan baik sesuai
menyebabkan terkendalanya
dengan yang ditentukan.
penyaluran;
Desa
Toapaya
Selatan
2. Kualitas
beras
yang
dalam menjalankan tugas dari
terkadang cenderung kurang
implementasi Raskin ini telah
baik;
melakukan
wewenang
melakukan
dan
tahapan-tahapan
3. Kemampuan rumah tangga sasaran
dalam
menebus
sebagaimana yang telah diatur.
beras
Kemudian
terbentur dengan materi;
yang
seluruh
bertugas
pegawai
menyalurkan
yang
terkadang
B. Saran
raskin juga telah melakukan
Menindak lanjuti beberapa
koordinasi, komunikasi serta
permasalahan yang dihadapi
kerjasama yang baik dengan
sebagaimana
pihak
Toapaya
dijelaskan oleh penulis di atas,
tangan
maka disini penulis perlu dan
kecamatan
sampai
raskin
ke
masyarakat.
terdapat
telah
ingin memberikan saran-saran
Berdasarkan penelitian
yang
yang
hasil
sebagai berikut :
dilakukan
1. Kepada
hambatan-hambatan
Kantor
seluruh Desa
pegawai khususnya
yang mengakibatkan kurang
yang menangani penyaluran
maksimalnya
raskin
penyaluran
agar
raskin. Adapun yang menjadi
mempertahankan
kekurangan
kooordinasi,
serta
hambatan
tetap
komunikasi
serta kerjasama yang baik
dalam
pelaksanaan
penyaluran raskin; 2. Kepada kantor
seluruh desa
pegawai
agar
dapat
melengkapi apa saja yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan
implementasi
raskin; 3. Kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Bagi agar terus
meningkatkan
komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pelaksana Distribusi di Kantor Desa sehingga terjalin hubungan yang
baik
dalam
menjalankan program; 4. Untuk peneliti selanjutnya agar
lebih
memperdalam
penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung:Refika Aditama. Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Dunn. N. William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua cetakan kelima. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press Hendrayady, Agus, dkk. 2011. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Sarjana FISIP UMRAH. TanjungPinang : Umrah Press Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:Bumi Aksara Jeddawi,
Murtir.
2008.
Implementasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah
Yogyakarta:Kreasi Total Media. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2012. Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan:Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Mahmuzar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Bandung:Nusa Media. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1. Cetakan pertama.Jakarta : Rieneka Cipta. ________________. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rieneka Cipta.
Parons, Wayne. 2006. Public Policy:Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta:Kencana. Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Kencana. Suharto,
Edi.
2011.
Kebijakan
Sosial
Sebagai
Kebijakan
Publik.
Bandung:Afabeta. ____________. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung:Alfabeta. Suyanto,
Bagong.
2011.
Metode
Penelitian
Sosial:Berbagai
Alternatif
Pendekatan.Jakarta:Kencana. Wardan, Anang Solihin. 2009. Peduli Kemiskinan Edisi Lebih Dekat Dengan SBY. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
B. Peraturan Undang-Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945. Pasal 34. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa Kuala Sempang.
C. Internet http://desatoapayaselatan.com//dikutip tanggal 12 Maret 2014 pukul 14.00 wib. http://bps.go.id.Dikutip tanggal 11 Januari 2014 pukul 11.00 wib http://tnp2k.go.id./Tanya-jawab/klaster-i/baras-bersubsidi-bagi-masyarakatberpenghasilan-rendah/raskin/dikutip tanggal 25 Desember 2013 pukul 15.00 wib http://Bandar Sri Bentan.com/dikutip tanggal 11 Januari 2014 pukul 10.30 wib. http://kemenkokesra.go.id.//diakses tanggal 11 Januari 2014 pukul 09.00 wib
