IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA KEGIATAN BAKTI SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG Friska Realita Abstract Humans are social beings, a creature that requires interaction with other humans. Human interaction is not only communication but also concern all aspects of life, not least the legal aspects. Informed consent is the patient's consent to medical actions to be performed on him after the patient is given a complete explanation of the actions that will be undertaken is medicine. The purpose of informed consent is to protect the patient's own against any medical action taken without the knowledge of the patient. Social activity is a form of attention and empathy to ease burden on society. Activities are helping is much in demand by the middle class because they do not charge fees. The research method used is the juridical sociological research. means the juridical sociological studiy that studying as variable that occur as last result from some power in the social process as steps and technique design study of law researc follow social saint and ending by conclusion. Research results show that the implementation of health social work in sultan agung islamic hospital semarang there are not regulations implementing standardized medical measures contained in the SOP (Standard Operational Procedures). Respondents to approve medical treatment there are five (55.5%) of respondents who approve medical treatment. one (11.1%) respondents who sometimes provide medical treatment explanation and three (33.3%) of respondents did not approve medical treatment either medical consent in oral and written form. Constraints that are found in the implementation of medical consent in the clarification of the issue that is not well understood by the patient may be due to the explanation done in bulk, Patient refused when given explanations and social factors, economics and education.
Keywords : Informed consent, Sosial event and Hospital
26
Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, 25-39
tejadi
PENDAHULUAN Manusia sosial,
merupakan
yaitu
makhluk
membutuhkan manusia
yang
interaksi
lainnya.
manusia
makhluk
dengan
keharmonisan
pelaksanaannya. hubungan
Seperti
tanpa
diketahui
peraturan
akan
menyebabkan ketidak-harmonisan dan
Interaksi
antar
kesimpangsiuran
tidak
hanya
Pasien
tersebut
dalam
sebagai
pihak
komunikasi saja tetapi juga menyakut
membutuhkan
seluruh
tidak
menyerahkan
terkecuali aspek hukum. Hubungan
pemeliharaan
hukum
antar
kesehatannya kepada seorang dokter di
hukum
pihak lain. Pada saat seorang pasien
perdata. Hubungan hukum perdata
datang kepada dokter dan menyatakan
mencakup
keluhannya,
aspek
secara
manusia,
kehidupan,
perorangan
tergolong
banyak
dalam
bidang,
salah
pelayanan
yang
kesehatan sepenuhnya
dan
dan
perawatan
dokter
bersedia
satunya dalam hubungan perjanjian
mendengarkan keluhan pasien, maka di
yang pada dasarnya diciptakan sesama
situ sudah terjadi hubungan perikatan
manusia untuk mempertegas hubungan
antara kedua belah pihak. Kedatangan
antar mereka.
pasien ke tempat praktek dokter, rumah
Dokter dan pasien adalah dua
sakit, atau sarana kesehatan lainnya
subjek hukum yang terkait dalam
dapat diartikan sebagai usaha untuk
hukum
mengajukan penawaran kepada dokter
membentuk
kedokteran, baik
keduanya medis
untuk dimintai pertolongan dalam
maupun hubungan hukum. Hubungan
mengatasi keluhan yang dideritanya.
medis dan hubungan hukum antara
Begitu pula sebaliknya, dokter juga
dokter dan pasien adalah hubungan
akan
yang objeknya adalah pemeliharaan
berupa
kesehatan
meliputi diagnosa dan tindakan medis.
pada
hubungan
umumnya
dan
melakukan
pelayanan
medis
tindakan
yang
rangkaian
pelayanan kesehatan pada khususnya.
Hubungan
Dalam melaksanakan hubungan antara
disebut transaksi, yang dalam hukum
dokter dan pasien, pelaksanaan antara
perdata disebut perjanjian, dan dalam
keduanya
pelayanan
selalu
diatur
dengan
peraturan – peraturan tertentu agar
hukum
ini
kesehatan
“perjanjian terapeutik”
selanjutnya
disebut
Friska Realita, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis …
Dalam
hukum
perikatan
dikenal
adanya 2 macam perjanjian, yaitu :
kedudukannya
dibandingkan
27
dokter
untuk mengurangi kelemahan tersebut
1. Inspanning verbintenis, yaitu
telah bertambah prinsip yang dikenal
perjanjian upaya, artinya kedua belah
dengan inform consent, yaitu suatu hak
pihak berjanji atau sepakat untuk
pasien untuk mengizikan dilakukannya
berdaya upaya secara maksimal untuk
suatu tindakan medis
mewujudkan apa yang diperjanjikan. 2. Result aatverbintenis, yaitu suatu
perjanjian
yang
akan
Akhir – akhir ini keberadaan informed
consent
semakin
dalam
medis
merupakan
suatu
memberikan resultaat atau hasil yang
kelengkapan, keharusan yang dibuat
nyata
oleh dokter sebelum melaksanakan
sesuai
dengan
apa
yang
diperjanjikan.
tindakan medis yang direncaanakan
Perjanjian
terapeutik
atau
meskipun ada pengecualian membuat
transaksi terapeutik termasuk dalam
informed consent sebelum tindakan
inspanning verbintenis atau perjanjian
medis
upaya, karena dokter tidak mungkin
tertentu. Tetapi demikian dirasakan
menjanjikan
kepada
belum semua dokter melaksanakannya
pasien, yang dilakukan dokter adalah
menurut ketentuan yang ada, mungkin
melakukan
kesehatan
disebabkan tidak tersedianya formulir
sebagai upaya untuk menyembuhkan
informed consent yang isinya menurut
pasien. Dalam melakukan upaya ini,
kebutuhan disiplin ilmu kedokteran
dokter harus melakukan dengan penuh
tertentu, atau tidak menyempatkan
kesungguhan
mengerahkan
membuatnya.Dua topik utama dalam
seluruh kemampuan dan keterampilan
informed consent yaitu informasi dan
yang dimilikinya dengan berpedoman
persetujuan mempunyai variasi yang
kepada standar profesi.
luas dan agak kompleks, melibatkan
kesembuhan
pelayanan
dengan
Dalam perjanjian terapeutik, tidak seperti
halnya
– keluarga.
terdapat hal – hal khusus. Disini pasien
Setiap
pihak
yang
meminta
pertolongan sehingga relative lemah
keadaan
–
keadaan
berbagai unsure yaitu : dokter – pasien
biasa,
merupakan
perjanjian
pada
tindakan
medis
yang
resiko
tinggi
harus
persetujuan
tertulis
yang
mengandung dengan
28
Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, 25-39
ditandatangani
oleh
yang
berhak
darI pandangan lain dapat pula dikatan
memberikan persetujuan. Selain itu,
bahwa informed consent merupakan
dokter
pembatasan otorisasi dokter terhadap
bertanggung
pelaksanaan
jawab
ketentuan
atas tentang
persetujuan tindakan medis.
Setiap pasien yang dirawat di
Perkembangan informed consent di
Indonesia
tidak
perkembangan
lepas
masalah
kepentingan pasien
dari
untuk menentukan apa yang harus
di
dilakukan terhadap tubuhnya. Pasal 56
Lisbon
ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun
serupa
Negara lain. Declaration of
rumah sakit mempunyai hak utama
(1981) dan Patient Bill of Right
2009
(American Hospital Association, 1972)
menyatakan bahwa :
pada intinya menyatakan bahwa pasien mempunyai menolak
hak
menerima
pengobatan
dan
Tentang
Kesehatan,
yang
setiap orang berhak menerima atau
dan
menolak
sebagian
atau
hak
tindakan
pertolongan
seluruh
yang
akan
menerima informasi dari dokternya
diberikan kepadanya setelah menerima
sebelum memberikan persetujuan atas
dan memahami informasi mengenai
tindakan medis. Hal ini berkaitan
tindakan tersebut secara lengkap.
dengan hak menetukan diri sendiri (the
Informed consent merupakan suatu
right to self determination) sebagai
bentuk
dasar hak asasi manusia dan hak pasien
manusia, dengan berbuat baik melalui
untuk mendapatkan informasi yang
penilaian
jelas tentang penyakitnya dan tidakan
tindakan medis, serta suatu keadilan
maupun alternatif tindakan yang akan
pada mana pilihan tindakan medis
dilakukan
diberikan
pada
subjek,
risiko
dan
pandang sebetulnya
kepadanya,
kesehatan
sudut
menghargai
risiko
dan
sesama
keuntungan
pasien.
informed
consent
Ungkapan
dilihat
sebagai
tindakan medis kadang merupakan
kalangan
tenaga
inilah dapat
penghormatan
dari
dari
terhadap
hak
otonomi
masalah, resiko,
karena begitu
keuntungan
demikian pula
banyak
keuntungan
pasien. Lebih jauh hal ini dapat
tindakan medis, yang selain banyak
menghindarkan
mencegah
menyita waktu untuk penjelasan adalah
terjadinya penipuan atau paksaan atau
juga kadang membingungkan pasien
atau
Friska Realita, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis …
29
dan keluarga. Umumnya resiko yang
dan insidential. Pelayanan rutin yang
dikemukakan
dapat
dilakukan di Rumah sakit Islam Sultan
dalam
Agung yaitu pelayanan rawat inap dan
difahami
adalah oleh
memutuskan
yang
pasien
suatu
pilihan
dengan
rawat
jalan.
alternative tindakan medis lainnya, jadi
isidential
nampaknya
mengadakan
hanya
risiko
dan
Sedangkan
yang
pelayanan
dilakukan
program
adalah
kemanusiaan
keuntungan yang dapat dimengerti oleh
pengobatan massal dan khitanan massal
pasien yang harus dikemukakan.
dalam
bakti
sosial.
Pelaksanaan
Informasi sebaiknya disampaikan
kegiatan bakti sosial ini ditangani oleh
dalam bentuk bahasan atau diskusi.
tim dari Rumah Sakit Islam Sultan
Diberikan dalam bentuk Tanya jawab.
Agung, tim ini tediri dari 2 – 5 dokter,
Diberikan dalam bahasa ang dimengerti
3 perawat dan 2 bidan. pelayanan tidak
oleh
banyak
memungut biaya dan waktunya sangat
tutur
terbatas dengan jumlah pasien yang
pasien,
menggunakan bahasa
yang
tidak istilah dapat
medis,
menimbulkan
kepercayaan pasien terhadap dokter. Dokter
dapat
pula
menyampaikan
cukup banyak. Kegiatan bakti sosial adalah wujud perhatian
dan
empati
daftar pertanyaan yang bersifat dasar
meringankan
dalam menjelaskan informed consent.
Kegiatan yang bersifat membantu ini
Hendaknya diingat pula bahwa proses
banyak
informed
dapat
menengah
kebawah
dilengkapi pada satu pertemuan saja
memungut
biaya.
namun setiap saat selalu diperlukan
hanya
informed consent yang disesuaikan
membatasi berapapun pasien yang akan
dengan tindakan medis yang akan
datang ke bakti sosial. Kegiatan yang
dilakukan serta kondisi pasiennya.
bersifat meringankan beban masyarakat
consent
tidak
Rumah Sakit Islam Sultan Agung
beban
untuk
diminati
satu
hari
masyarakat.
oleh
masyarakat
karena
tidak
Pelaksanaannya dengan
tidak
tersebut dalam pelaksanaannya perlu
adalah sarana pelayanan kesehatan
perhatian
yang
tindakan bakti sosial yaitu agar tidak
memiliki
berbagai
jenis
khusus.
hak
Dalam prosedur
pelayanan. Pelayanan yang diberikan
melanggar
pasien
diantaranya adalah pelayanan Rutin
pelaksanaan informed consent.
dalam
30
Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, 25-39
disiapkan
PEMBAHASAN A. Implementasi
untuk
mendengarkan
Persetujuan
penjelasan dari dokter. Salah satu
Tindakan Medis (Informed Consent)
dokter membuka jalannya acara dan
pada kegiatan Bakti Sosial Kesehatan
dilanjutkan untuk penjelasan tindakan
di Rumah Sakit Islam Sultan Agung
medis yang akan dilakukan. Penjelasan
Semarang
mengenai manfaat tindakan dan efek
Kegiatan bakti sosial kesehatan pada
dasarnya
adalah
kegiatan
samping tindakan. setelah penjelasan selesai
dilanjutkan
dengan
kesehatan dasar yang tujuannya untuk
penandatanganan lembar persetujuan
membantu
informed consent yang dari pihak
kesembuhan
meningkatkan masyarakat
kualitas khususnya
dan hidup
masyarakat
rumah
sakitnya
diwakilkan
oleh
perawat yang ikut dalam kegiatan bakti
yang kurang mampu. Kegiatan bakti
sosial
sosial kesehatan yang diadakan di
diawali oleh pihak pasien diikuti saksi
Rumah Sakit Islam Sultan agung
dari perawat dan Dokter. Waktu yang
Semarang terdiri dari tiga kegiatan
dibutuhkan untuk proses penjelasan
yaitu :
tersebut kurang lebih 5-10 menit.
1. Kegiatan bakti sosial kesehatan operasi katarak massal
Pada
Penandatanganan
kegiatan
khitan
massal
pemberian informed consent secara
2. Kegiatan bakti sosial kesehatan khitan massal
tertulis Pasien datang ke pelayanan kegiatan bakti sosial Rumah Sakit
3. Kegiatan bakti sosial kesehatan pengobatan massal Yang
kesehatan.
membedakan
Islam Sultan Agung untuk mengikuti khitan massal. Untuk khitan massal
dalam
penjelasan diwakilkan oleh orang tua /
kegiatan diatas adalah untuk pemberian
wali pasien karena pasien
informed consent pada masing-masing
dibawah umur 15 tahun. Pertama
kegiatan.
setelah pasien dan semua orang tua /
Untuk
operasi
katarak
masih
pemberian informed consent secara
wali
tertulis. Pertama setelah pasien dan
disuatu ruangan ditempat yang telah
saksi dari pasien datang dikumpulkan
disiapkan
disuatu ruangan ditempat yang telah
penjelasan dari dokter. Salah satu
pasien
datang
untuk
dikumpulkan
mendengarkan
Friska Realita, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis …
31
dokter membuka jalannya acara dan
Dalam pelaksanaan bakti sosial
dilanjutkan untuk penjelasan tindakan
kesehatan di Rumah sakit Islam Sultan
medis yang akan dilakukan. Penjelasan
Agung
biasanya mengenai manfaat tindakan
peraturan
dan efek samping tindakan. setelah
kedokteran dibakukan yang tertuang
penjelasan selesai dilanjutkan dengan
dalam
penandatanganan lembar persetujuan
Prosedur ). Dari penelitian yang sudah
informed consent yang dari pihak
dilakukan bahwa seluruh responden
rumah
yang
sakitnya
diwakilkan
oleh
Semarang
belum
terdapat
pelaksanaan
tindakan
SOP (Standart Oprasional
menyatakan
telah
menjadi
perawat yang ikut dalam kegiatan bakti
pelaksana dan pengorganisir dalam
sosial
Penandatanganan
bakti sosial kesehatan yang dimaksud
diawali oleh pihak pasien diikuti saksi
disini adalah dokter yang melakukan
dari perawat dan Dokter. Waktu yang
operasi katarak massal, dokter khitan
dibutuhkan untuk proses penjelasan
massal dan dokter pengobatan massal.
tersebut kurang lebih 5-10 menit.
Responden
kesehatan.
Pada kegiatan pengobatan massal
dalam
melakukan
persetujuan tindakan medis terdapat
informed consent dilakukan secara
lima
implied
Pasien
melakukan persetujuan tindakan medis,
datang ke pelayanan bakti sosial
ini sesuai dengan pasal 2 Peraturan
kesehatan
Mentri Kesehatan Republik Indonesia
keluhan
consent
(tersirat).
untuk yang
bertemu
memeriksakan
dialaminya.
dokter
dan
Setelah sudah
(55,5%)
Nomor Tentang Kedokteran
pasien, seketika itu dokter langsung
Bahwa
tindakan
pengobatan.
yang
290/Menkes/Per/III/2008
menyampaikan keluhan yang dialami
memberikan
responden
kedokteran
Persetujuan
Tindakan
Semua
tindakan
yang
dilakukan
harus
mendapat
Pengobatan bisa hanya memberikan
terhadap
diagnosa, resep atas keluhan pasien
persetujuan.
tetapi
yang
sampai pemberian injeksi. Berdasarkan
disayangkan
masih
terdapat
diagnosa dokter, pasien lalu diarahkan
(11,1%)
mengambil obat
memberikan
sekitarnya.
di titik
lain di
pasien
akan
responden
yang
Penjelasan
sangat satu
kadang tindakan
medis dan tiga (33,3%) responden
32
Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, 25-39
tidak melakukan persetujuan tindakan
penjelasan tentang tindakan kedokteran
medis baik itu persetujuan tindakan
yang akan dilakukan.
medis dalam bentuk lisan dan tertulis. Bentuk
formulir
persetujuan
tertulis tindakan medik pada kegiatan
2) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukansecara tertulis.
bakti sosial kesehatan di Rumah sakit
Formulir dalam pelaksanaan bakti
Islam Sultan Agung ternyata hanya
sosial kesehatan di Rumah Sakit Islam
terdapat
Sultan
satu
surat
pernyataan
Agung
tidak
tindakan
medis,
persetujuan tindakan medis ini menurut
dibedakan
pernyataan
anastesi dan pemberian antibiotika
dari
enam
(66,7%)
antara
Semarang
responden bahwa terdapat formulir
padahal
yang
sendiri-sendiri
tersedia
untuk
persetujuan
tindakan medis.
consent
disediakan
dalam
dilaksanakan
walaupun
hal
ini
merupakan rangkaian dari tindakan
Padahal terdapat macam-macam informed
penjelasan
yang
medis resiko tinggi. Bahkan tiga
harus
(33,3%) responden yang memberikan
tindakan-
pengobatan massal gratis yang sering
tindakan yang mengandung resiko
memberikan injeksi seperti injeksi
tinggi antara lain :
Vitamin B12 untuk pasien dengan
1. Surat persetujuan tindakan medis
keluhan
2. Surat
informed
suatu
pernyataan
penolakan
tindakan medis
pegal-pegal consent
secara
dilakukan implied
consent (tersirat) dari Rumah sakit
3. Surat pernyataan dilakukan anastesi
pada kegiatan bakti sosial kesehatan
4. Surat pernyataan diberi antibiotika
pengobatan massal.
Pada pasal 16 Peraturan Mentri
Menurut J Guwandi pada setiap
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
tindakan operasi umumnya diperlukan
290/Menkes/Per/III/2008
Tentang
penandatanganan formulir informed
Persetujuan Tindakan Kedokteran saja
consent. Hal ini disebabkan karena
dijelaskan bahwa
didalam suatu pembedahan akan selalu
1) Penolakan tindakan kedokteran
melekat resiko, hal ini juga bisa terjadi
dapat dilakukan oleh pasien dan/atau
pada tindakan pemberian anastesi.
keluarga terdekatnya setelah menerima
Tindakan
anastesi
pun
dianggap
Friska Realita, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis …
33
menjadi suatu tindakan invasif karena
medis pada bakti sosial kesehatan
bisa
membutuhkan persetujuan medis.
terjadi
reaksi
tubuh
yang
berlebihan, maka bisa timbul anafilatik
Responden
yang
menyatakan
shok yang tidak bisa diperhitungkan
persetujuan tindakan medis pada bakti
sebelumnya.
sosial kesehatan dilakukan sebelum
Menurut
Peraturan
Mentri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008
Tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran
risiko
tinggi
responden (100%). Dari
pengetahuan
tentang
Setiap tindakan kedokteran yang mengandung
tindakan medis sebanyak sembilan
harus
tujuan
dari
responden diadakannya
informed consent pada bakti sosial kesehatan
dua
responden
(22,2%)
memperoleh persetujuan tertulis yang
menyatakan untuk pengetahuan pasien,
ditandatangani
lima responden (55,5%) menyatakan
oleh
yang
berhak
memberikan persetujuan.
untuk
Sudah dilakukan oleh dua (22,2%) responden
dengan
penjelasan
penandatanganan oleh dokter, perawat, pasien
dan
penandatanganan
saksi
terdapat,
yang
dilakukan
persetujuan
pasien,
dua
responden (22,2%) untuk pengetahuan dan persetujuan paisien. Tujuan dari Informed Consent menurut J. Guwandi adalah: 1. Melindungi
pasien
terhadap
hanya oleh dua orang yang mewakili
segala tindakan medis yang dilakukan
terdapat empat (44,4%) responden, dan
tanpa sepengetahuan pasien;
yang tidak sama sekali melakukan
2. Memberikan
perlindungan
penandatanganan terdapat tiga (33,3%)
hukum terhadap akibat yang tidak
responden.
terduga dan bersifat negatif, misalnya
Sebanyak tiga (33,3%) responden
terhadap risk of treatment yang tak
menganggap semua tindakan medis
mungkin dihindarkan walaupun dokter
pada bakti sosial kesehatan tidak
sudah
membutuhkan
mungkin dan bertindak dengan sangat
persetujuan
medis.
Walaupun Demikian Enam responden (66,7%) menganggap semua tindakan
mengusahakan
semaksimal
hati-hati dan teliti. Enam
responden
(66,3%)
menyetujui hanya tindakan invasif saja
34
Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, 25-39
yang memerlukan informed consent,
Persetujuan
dua responden (22,2%) menyetujui
menjelaskan
tindakan invasif dan non invasif yang
(1) Pelaksanaan tindakan kedokteran
memerlukan informed consent.
yang
Untuk pelaksanaannya sendiri dua responden
(22,2%)
mendelegasikan
Tindakan
telah
Kedokteran
mendapat
persetujuan
menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan
persetujuan tindakan medis kepada
kedokteran.
perawat, empat responden (44,4%)
(2)
mendelegasikan kepada perawat saat
bertanggung jawab atas pelaksanaan
penandatanganan lembar
persetujuan tindakan kedokteran.
persetujuan
dan tiga responden (33,3%) sama
Sarana
pelayanan
Sebanyak
kesehatan
enam
(66,3%)
sekali tidak melakukan persetujuan
responden
tindakan medis kepada pasien sebelum
persetujuan tindakan medis pada bakti
melakukan tindakan.
sosial kesehatan dibuat oleh pihak
Informed consent
adalah suatu
rumah
menyatakan
sakit
dan
tiga
formulir
responden
proses komunikasi antara dokter dan
(33,3%) tidak menjawab karena tidak
pasien yang timbal balik. Informasinya
menggunakan
harus diberikan oleh dokter secara
tindakan
pribadi
diberikan
yang
melakukan
tindakan
formulir
medis.
persetujuan
Informasi
yang
pasien
yang
kepada
medik tersebut. Melalui perawatnya
mengikuti bakti sosial kesehatan tiga
sekedar membantu dan memeriksa segi
(33,3%) responden menyatakan efek
administratifnya,
samping dan hal-hal apa saja yang
mengecek
yaitu
apakah
membantu sudah
ada
tidak
diingikan
bisa
terjadi,
persetujuan atau belum. Jika belum ada
(3,33%)
penanda-tanganan formulir tersebut,
manfaat
sang
tindakan apa yang akan dilakukan.
perawat
memberitahukan
harus
langsung
dokternya.,
tetapi
responden
tiga
dan
Sebagian
Peraturan Mentri Kesehatan Republik
enam
(66,7%)
Indonesia
sudah
paham
Menkes/
Pasal Per/
17 III/
Nomor 2008
290/
Tentang
efek
menyatakan samping
responden
sebanyak
menyatakan atas
dari
pasien
penjelasan
responden, sedangkan tiga (33,3%) responden tidak menjawab karena
Friska Realita, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis …
35
tidak memberikan informed consent.
Rumah
Penyampaian
menangani pasien tidak semua dokter
informasi
harus
Sakit.
Pada
dokter
informed
yang
consent
disesuaikan dengan situasi dan kondisi
menggunakan
dari pasien. Memang sangatlah ideal
mungkin
kalau setiap dokter mau meluangkan
pemahaman
sedikit waktunya untuk menyesuaikan
informed consent . kendala yang
diri dengan ituasi dan kondisi dari
terakhir dari pasien kurang paham
pasien.
karena
Kadang-kadang
terdapat
karena
kurangnya
tentang
sifatnya
pentingnya
massal (dilakukan
perbedaan persepsi antara pemberi jasa
bersama-sama).
pelayanan kesehatan dan penerima jasa
banyak kendala informed consent harus
pelayanan kesehatan, yang menurut
tetap diberikan karena baik tindakan
pasien sangat penting, menurut dokter
invasif dan tindakan non invasif karena
tidak penting, maka dari itu pemberin
informed
infomasi tindakan medik memerlukan
pasien yang termuat dalam Pasal 32
waktu. Waktu yang diberikan untuk
Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009
memberikan informed consent kurang
tentang Rumah Sakit yang berbunyi :
lebih 5 menit yang disampaikan oleh
Tetapi
consent
walaupun
merupakan
1. mendapat
informasi
meliputi
lebih 10 menit yang disampaikan oleh
tindakan medis, tujuan tindakan medis,
empat (44,4%) responden.
alternatif
dalam
Persetujuan
prognosis
pada kegiatan Bakti Sosial Kesehatan
dilakukan
di Rumah Sakit Islam Sultan Agung
pengobatan;
Dalam kesehatan
tindakan,
tata
cara
risiko
dan
komplikasi yang mungkin terjadi, dan
Tindakan Medis (Informed Consent)
Semarang
dan
yang
dua (22,2%) responden dan kurang
B. Kendala
diagnosis
hak
terhadap serta
tindakan perkiraan
yang biaya
2. memberikan persetujuan atau
pelaksanaan terdapat
bakti
sosial
kendala
yang
dialami oleh responden yaitu dari
menolak atas tindakan yang akan dilakukan
oleh
tenaga
kesehatan
terhadap penyakit yang dideritanya.
sistem pelaksanaan, dari dokter dan
Penyampain yang tidak efektif
pasien. Pada sistem pelaksanaan belum
dapat menimbulkan berbagai masalah.
terdapat aturan yang dibuat oleh pihak
Mungkin
saja
dokter
sudah
36
Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, 25-39
memberikan informasi yang cukup
(22,22%) menyatakan mengatasi hal
kepada pasien. Namun, berhubung
tersebut
pasien kurang atau tidak memahami
mudah dimengerti. Tentang gugatan-
bahasa yang digunakan oleh dokter,
gugatan dari pasien terkait dengan
maka
tentang
persetujuan tindakan medis sembilan
memang
(100%) responden menyatakan tidak
dipermasalahkan
informed-nya.
Pasien
menandatangani
surat
persetujuan,
pernah
dengan
penjelasan
mendapatkan
yang
gugatan
dari
tetapi pasien mengakui bahwa pasien
pasien mengenai tindakan yang sudah
tidak diberi informasi dan pasien tidak
dilakukan di bakti sosial kesehatan.
mengerti apa yang disetujui. Mungkin
Saran
saja yang menurut dokter sudah diberi
terlaksananya
informasi yang cukup, menurut pasien
medis pada bakti soasial kesehatan
belum cukup karena pasien tidak
yang baik yaitu
mengerti
bahwa
apa
yang
telah
dari
responden
persetujuan
1. Dokter
harus
untuk tindakan
meluangkan
dikatakan dokter itu adalah sebuah
waktu untuk berlangsungnya informed
informasi untuk dirinya. Seringkali
consent walaupun ini sifatnya kegiatan
pasien
sosial
hanya
menganggukkan
kepalanya seakan-akan mengerti, tanpa peryataan
sebab
apa
yang
akan
ditanyakan saja dia tidak tahu. Dokter yang menganggap anggukan psien sebagai
tanda
menyerahkan tindakan
mengerti
formulir
persetujuan
diberikan
penjelasan sampai pasien benar-benar paham 3. Kedua belah pihak harus saling menyetujui dan terdapat buktu tertulis sebelum tindakan medis dilakukan. Bahwa secara kualitatif tindakan
membubuhkan tanda tangannya. Hal
operasi katarak dan khitan massal
ini sering kali terjadi dalam hal
terdapat
pengetahuan pasien sangat minim.
tertulis dan untuk pengobatan massal
Untuk
belum
mengatasi tiga
menyatakan
dan
harus
pasien
tersebut
medis
akan
2. Pasien
kendala-kendala
(33,3%) dengan
responden
informed
terdapat
consent
informed
secara
consent
secara tertulis dan lisan.
memberikan
Berdasarkan uraian Pembahasan
penjelasan yang berulang-ulang, dua
hasil penelitian diatas dapat kita lihat
Friska Realita, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis …
ternyata pada ketentuan Peraturan
lima
Mentri Kesehatan Republik Indonesia
persetujuan
tindakan
Nomor
responden
kadang
Tentang
290/Menkes/Per/III/2008 Persetujuan
Kedokteran tidak dibahas
responden
yang
37
melakukan medis,
1
memberikan
Tindakan
persetujuan tindakan medis dan 3
informed
responden
tidak
memberikan
consent pada kegiatan bakti sosial
persetujuan tindakan medis sebelum
kesehatan, informed consent secara
melakukan tindakan kedokteran.
massal yang telah dilakukan pada bakti sosial kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tidak dibahas pada ketentuan tersebut.
Kendala
–
kendala
dalam
implementasi informed consent pada kegiatan bakti sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung
KESIMPULAN Berdasarkan uraian
Semarang. dari
hasil
Kendala-kendala yang ditemukan
penelitian dan pembahasan diatas,
dalam
mengenai implementasi persetujuan
tindakan medik yaitu
pelaksanaan
persetujuan
tindakan medis (informed consent) pad
1) Pada sistem pelaksanaan belum
kgiatan bakti sosial kesehatan di
terdapat aturan tentang pelaksanaan
Rumah Sakit Islam Sultan
bakti sosial kesehatan yang dibuat oleh
1. Implementasi
informed
consent pada kegiatan bakti sosial
pihak Rumah Sakit. 2) Pada Dokter yang menangani
kesehatan di Rumah Sakit Islam
pasien
Sultan Agung Semarang.
menggunakan informed consent pada
Dalam
kegiatan
kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan
mungkin
Agung
terdapat
pemahaman
tindakan
informed consent .
Semarang
bakti
semua
sosial
peraturan
pelaksaannya
tidak
belum
pelaksanaan
bakti
sosial
karena tentang
dokter
kesehatan kurangnya pentingnya
kedokteran yang dibakukan, sehingga
3) Pasien kurang paham karena
belum semua dokter yang melaksanaan
pemberian informed consent diberikan
bakti sosial kesehatan memberikan
secara massal (dilakukan bersama-
persetujuan tindakan medis ini bisa
sama).
dilihat dari sembilan responden hanya
38
Jurnal Involusi Kebidanan, Vol. 4, No. 7, Januari 2014, 25-39
DAFTAR PUSTAKA Achmad Biben. 2006. Bentuk Informed Consent dalam Praktek dan Penelitian Kedokteran. Bandung : FK UNPAD Adam Chazawi. 2007. Malpraktek Kedokteran. Malang : Bayumedia Publishing Agus Budiarto. 2010. Aspek jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif perlindungan Pasien, Bandung : Karya Putra Darwati.
Keperawatan Konsil Kedokteran Indonesia. 2006. Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien. KKI : Jakarta Marwan & dkk. Kamus Hukum. Surabaya : Reality Publisher Seran, Marcel. 2010. Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis. Bandung Mandar Maju Suprapti, Samil. 2001. Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta : YPBS
Amri Amril. 1997. Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Jakarta : Widya Medika
Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press
Anny Isfandyarie. 2006 Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta
Soekidjo Notoadmodjo. 2010. Etika Hukum Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
Endang K. 2009. Transaksi Terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah sakit. Bandung : PT CAB
Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung
Gde
Muninjaya. Manajemen Kesehatan, Kedokteran EGC, Jakarta, 2004, hal 221.
J Guwandi, 2003. Inform consent dan Inform Refusal. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: 2003
Wahyu Ratna. 2010. Sosiologi dan Antropologi. Yogyakarta : Pustaka Rihana Wiku Adisasmito. 2007, Sistem Kesehatan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa
J Guwandi. 2004. Informed Consent. Jakarta: FK UI
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Jusuf Hanifiah. 2009. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4. EGC : Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Koentjaraningrat, 1990, seperti dikutip dalam Sosiologi dan Antropologi Kesehatan dalam Perspektif
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Friska Realita, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis …
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/ Menkes / Per/ XI/ 2006
39
Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
