1
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN PROGRAM IMPLEMENTATION OF FOREST COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT IN PERSPECTIVE VILLAGE COMMUNITY EVELOPMENT IN REGENCY BLORA
Kristiyar Sri Gunawan1,Roland A.Barkey2, M.Abduh Ibnu Hajar3 1
Dinas Kehutanan, Kabupaten Blora Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin Makassar 3 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar 2
Alamat Korespondensi: Kristiyar Sri Gunawan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Jalan GOR No. 6 Blora 58213 Telepon: 0296-533230 HP : 081225380915 Email :
[email protected]
2 ABSTRAK Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada dasarnya melakukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak serta peran aktif masyarakat dengan harapan untuk mewujudkan fungsi dan manfaat hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mendeskripsikan implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan, menentukan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora dengan lokus penelitian pada Lembaga masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan Jati Bagus Desa Jomblang Kecamatan Jepon. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan, observasi dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Cepu Kabupaten Blora masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil non kayu pada kegiatan penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan. Peranan kelembagaan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi peranan suatu organisasi adalah tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan atau partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Peranan LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH Jati Bagus dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kurang maksimal karena masih bersifat pasif. Kedua kelembagaan tersebut sangat bergantung pada bagi hasil dalam melaksanakan semua kegiatan. Arahan perbaikan implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan pengembangan usaha produktif masyarakat desa hutan, penguatan kelembagaan dan pola kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora. Kata Kunci:program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyaraka,pemberdayaan masyarakat, partisipasi. ABSTRACT Collaborative Forest Resource Management Program basically do the cooperation and coordination of various parties as well as the active role of the community in the hope to realize the functions and benefits of forests can be achieved optimally and proportionate. This research is a case study with a qualitative descriptive approach, which describes the implementation of Joint Forest Resources Management Program in the form of participation of the village community forests, determining the role of institutional rural forests and factors affecting Resource Program Collaborative Forest Management in Unity Forest Management Cepu Blora the locus of research on Village Community Institutional Wana Tani Makmur Nglebur prosperous village and subdistrict Jiken Jati Bagus Subdistrict A Village Jomblang Jepon. Data were collected by in-depth interviews with informants, observation and review of documentation. The results showed that people's participation in forest villages Joint Forest Resource Management in Cepu Blora Management Unit is still limited to the stages of implementation and utilization of non-timber revenue sharing the activities of planting, maintenance, intercropping, and security. The role of institutional determine the success of an organization in achieving its objectives. Factors affecting the role of an institution is a clear purpose, organizational structure, support or participation of the community, and the system's values. Role Wana Tani Makmur and Jati Bagus in Forest Management Program less than the maximum because they are passive. Both insitutionals are very dependent on the results in carrying out all activities. Implementation of remedial directives Forest Management Programme conducted by the development of productive enterprises of forest villagers, and institutional strengthening partnerships between forest villagers with Perhutani in Cepu Forest Management Unit Blora. Keywords: program management of forest resources with the community,community development, participation.
3
PENDAHULUAN Konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (forest for people) merupakan usaha pemanfaatan nilai ekonomis hutan yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan yang paling sering terlihat
konflik antara masyarakat sekitar hutan
dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta yang dianggap mempunyai otoritas dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan.
Eksploitasi tersebut mengakibatkan
kerusakan hutan semakin parah dan meluas (Dunggio dkk.,2009). Salah satu solusi dalam penyelesaian konflik tersebut yakni adanya pendekatan penyertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Untuk mengantisipasi adanya peningkatan gangguan hutan, Perhutani menerapkan beberapa kebijakan baru secara multi sektoral terkait dalam pengelolaan hutan yaitu program
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan dengan jiwa berbagi antara Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kehutanan dengan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak serta peran aktif masyarakat untuk mewujudkan fungsi dan manfaat hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional. Program ini dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dengan pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui perekonomian untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Implementasi program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang selaras dengan tipologi sosial (masyarakat), tipologi fungsional (eksistensi hutan), dan tipologi spasial (wilayah) yang bersifat lokal spesifik. (Iqbal dkk., 2008) Salah satu unsur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH). Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan
implementasi
Program
Pengelolaan
Sumberdaya
Masyarakat (PHBM) dalam bentuk partisipasi masyarakat
Hutan
Bersama
desa hutan, (2) menentukan
peranan kelembagaan masyarakat desa hutan, dan (3) memberikan rekomendasi dan arahan perbaikan terhadap implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di KPH Cepu Kabupaten Blora.
4
METODE Lokasi dan Desain Penelitian Penelitian ini dilakukan mulai dari pertengahan Oktober sampai pertengahan Desember 2012. Lokasi penelitian adalah dua desa di Kabupaten Blora yang berada di wilayah pangkuan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu yaitu Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan Desa Jomblang Kecamatan Jepon.
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mendeskripsikan implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan, menentukan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif pada pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora untuk menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya di daerah atau lokasi penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen dan publikasi yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yang diambil dari LMDH Wana Tani Makmur Desa Nglebur dan LMDH Jati Bagus Desa Jomblang, Perum Perhutani KPH Cepu dan instansi terkait diantaranya : akta pendirian LMDH, akta perjanjian kerjasama, profil LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH Jati Bagus, wilayah pangkuan hutan Desa Nglebur dan Desa Jomblang, rencana dan realisasi penerimaan dan laporan penggunaan dana bagi hasil, program instansi terkait Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui metode observasi yang mendukung hasil wawancara atau kuisioner, wawancara langsung. Data yang dimaksud meliputi pelaksanaan prinsip Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh pihak terlibat dan data pendukung materi penelitian seperti pendapatan, bagi hasil hutan (sharing kayu), persepsi dan partisipasi pihak terlibat, usaha produktif masyarakat desa hutan.
5
Analisis Data Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil penelitian sehingga mudah dipahami dan diintrepretasikan. Interpretasi hasil penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengumpulan data. Ketika data mulai terkumpul maka proses analisis akan segera dilakukan untuk keperluan proses pengumpulan data selanjutnya.
HASIL Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Pengelolaan hutan diharapkan dapat memberikan manfaat secara lestari (sustainable), produktif, adil (equitable) dan efisien bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Perhutani untuk menangani masalah pengelolaan hutan adalah program PHBM. Perhutani mencetuskan program PHBM pada tahun 2001. Kegiatan dalam program PHBM meliputi kegiatan di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan. Kegiatan di dalam kawasan hutan terdiri dari penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan. Kegiatan di luar kawasan hutan terdiri dari pendirian toko saprotan, peternakan sapi dan kambing, budidaya empon-empon, dan persemaian. Kegiatan penanaman sampai dengan pemeliharaan tanaman pokok dikerjakan petani hutan bersamaan dengan kegiatan tumpangsari di lahan andil. Perhutani memberikan pengarahan dalam menentukan jenis tanaman tumpangsari. Pemberian peluang kepada petani hutan dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu sarana untuk pemerataan dan tahapan untuk pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan. (Mayrowani dkk.,2011) Kegiatan keamanan dilakukan oleh Perhutani, LMDH maupun petani hutan . Perhutani melakukan kegiatan keamanan hutan berupa patroli setiap hari, sedangkan LMDH dan petani hutan melakukan kegiatan keamanan hutan secara tidak langsung dengan datang setiap hari ke hutan untuk menanam, memelihara tanaman jati dan tumpangsari. Keterlibatan masyarakat desa hutan menjadi penting dalam pengelolaan disalurkan melalui wadah LMDH.
6
Partisipasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Esensi dari program PHBM adalah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan terlibat dalam pengamanan dan perlindungannya untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Bertemunya dua kepentingan antara masyarakat desa hutan dan Perhutani dalam program PHBM diwujudkan dalam bentuk partisipasi atau keterlibatan mereka dalam setiap tahap implementasi PHBM mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil sampai dengan monitoring dan evaluasi. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran pendapat masyarakat desa hutan pada program PHBM dengan menggunakan skala likert. Hal-hal pokok dalam setiap tahap PHBM tersebut merupakan variabel pengukuran partisipasi masyarakat yang diturunkan menjadi beberapa indikator yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil sampai dengan monitoring dan evaluasi.tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil, serta
monitoring dan evaluasi. Indikator-indikator penelitian ini dibagi menjadi sub
indikator,kemudian dilakukan penghitungan skor tanggapan masyarakat desa hutan yang merupakan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Nglebur dan Desa Jomblang sebagai dasar interpretasi pendapat mereka terhadap indikator, variabel dan parameter yang diamati. Menurut Arikunto (1996), data kualitatif dapat didekati dengan menggunakan bobot yang diberi skoring skala Likert yang dalam penelitian ini diterjemahkan dengan tinggi, sedang, dan rendah dimana partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM mempunyai 4 tahap yaitu : partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil dan evaluasi. Pembobotan partisipasi masyarakat berdasarkan skala likert untuk tahap perencanaan, interval dihitung dengan nilai tertingi (NT) yaitu 3 (nilai jawaban tertinggi) x 7 Kriteria (jumlah pertanyaan) x 30 (jumlah sampel) = 630 dan nilai terendah adalah 1 (jumlah pertanyaan) x 30 (jumlah sampel) = 210. Hasil dari 630 -210 dibagi menjadi 3 kategori (tinggi, sedang dan rendah) sehingga mendapat nilai interval sebesar 140. Pada tahap pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil dan evaluasi memberikan nilai interval masing-masing 60, 60 dan 80 sehingga diperoleh skor partisipasi untuk masing-masing seperti pada tabel 1. Pada tahap perencanaan pertanyaan yang diajukan kepada responden berturut-turut adalah kehadiran dalam rapat-rapat, mengajukan usul/saran, diterima usul/saran, tingkat kesepakatan anggota LMDH, kegiatan survey lapangan, pemberian informasi dan partisipasi dalam proses perumusan keputusan. Pada tahap pelaksanaan pertanyaan yang diajukan kepada responden berturut-turut adalah berhubungan dengan kontribusi tenaga, uang dan
7
material. Pada tahap pemanfaatan bagi hasil pertanyaan yang diajukan kepada responden berturut-turut adalah partisipasi dalam usaha ekonomi. manfaat hutan bagi lingkungan dan ketergantungan terhadap hutan . Pada tahap evaluasi pertanyaan yang diajukan kepada responden berturut-turut adalah partisipasi dalam rapat evaluasi, koreksi, saran
dalam
pelaksanaan dan penilaian untuk bahan evaluasi. Posisi partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM di Desa Nglebur dan Desa Jomblang dilakukan dengan penggabungan skoring tiap tahap itu yang akan dibandingkan dengan tabel skoring total yang ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai total partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM di Nglebur dan Jomblang memberi nilai masing-masing 1061 dan 1064 dan jika dibandingkan tabel 1 maka nilai itu menempati kriteria sedang. Hal itu disebabkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM di Nglebur dan Jomblang masih terbatas pada tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan,pemanfaatan bagi hasil dan evaluasi masih kurang dilakukan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang program PHBM dan masih adanya intervensi dari pihak luar,terutama Perhutani. Walaupun dengan partisipasi sedang kegiatan PHBM ini memberi dampak yang cukup baik terhadap kelestarian hutan. Hal ini dinyatakan oleh masyarakat desa hutan di Nglebur dan Jomblang bahwa intensitas pencurian berkurang, demikian pula intensitas konflik antar anggota masyarakat maupun masyarakat dengan Perhutani. Masyarakat sudah menyadari pentingnya hutan yang sangat membantu terjaganya lingkungan dan perekonomian desa karena telah diberi ruang untuk mengolah lahan di kawasan hutan sehingga mereka juga berpartisipasi menjaga kelestarian hutan. Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan dalam PHBM Peranan kelembagaan menentukan keberhasilan suatu orgamisasi dalam mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi peranan suatu lembaga adalah tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan atau partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur dan Jati Bagus telah memiliki tujuan dan struktur organisasi yang jelas yang tertuang dalam akta notaris. Namun, kondisi kedua LMDH saat ini kurang berjalan maksimal karena masih bersifat pasif. Kedua organiasasi tersebut sangat bergantung pada bagi hasil dalam melaksanakan semua kegiatan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur telah memiliki usaha produktif berupa koperasi saprotan. Namun, keuntungan dari koperasi tersebut sedikit sehingga dana operasional juga masih bergantung pada bagi hasil produksi kayu. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jati Bagus tidak memiliki usaha produktif sehingga dana operasional hanya bergantung pada bagi hasil produksi kayu yang jumlahnya sedikit sehingga LMDH memperoleh subsidi silang bagi hasil
8
kayu dari LMDH lain yang dikoordinir oleh Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu. Kondisi internal kedua LMDH kurang begitu baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara atasan dengan bawahan dan sesama pengurus. Pengurus juga masih belum memahami kewajiban masing-masing. Hal tersebut menyebabkan banyak rencana kegiatan LMDH yang kurang terealisasi dengan baik. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur maupun Jati Bagus hanya aktif pada kegiatan patroli hutan. Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat Desa Hutan Pemahaman masyarakat desa hutan terhadap manfaat sumberdaya hutan, legalitas pengelolaan serta upaya pengamanan dan pelestarian merupakan bukti implementasi PHBM untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya yang diwujudkan dari beberapa gambaran pencapaian tujuan PHBM dalam bentuk kegiatan PHBM dan bagi hasil (sharing) PHBM. Kegiatan PHBM yang meliputi kegiatan di dalam dan usaha produktif di luar kawasan luar kawasan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora. Kondisi yang mendukung tersebut digambarkan adanya kontribusi pangan dari kegiatan PHBM yang dihasilkan karena kegiatan penanaman dengan menggunakan pola tanam tumpang sari yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pola tanam tersebut dikembangkan untuk penganekaragaman jenis dan komoditi Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Keanekaragaman jenis pola tanam kegiatan PHBM yaitu dengan terdapatnya beberapa jenis tanaman tumpang sari berupa komoditi pertanian seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ketela pohon dan empon-empon yang berada di lahan garapan kawasan hutan. Hasil kegiatan penanaman dengan jenis tanaman pertanian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PHBM memberikan kontribusi pangan yang dapat mendukung kesejahteran masyarakat. Peningkatan kontribusi pangan tersebut tidak hanya terjadi pada Desa Nglebur dan Desa Jomblang saja tetapi memberikan masukan kontribusi pangan pada kawasan hutan KPH Cepu Kabupaten Blora. Perkembangan kontribusi pangan KPH Cepu berupa hasil palawija dari pola tanam tumpang sari pada tahun 2004 -2008 dilihat pada tabel 3 Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Cepu. Masyarakat yang sejahtera dan berdaya diharapkan lebih mampu menjaga dan melestarikan hutan. Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH
sebagai
kelembagaan
9
masyarakat menyuarakan
yang
mengakar
sudah berpihak kepada masyarakat golongan bawah,
aspirasi masyarakat
dan
menjadi
motor penggerak
kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan Keberhasilan
yang
telah dicapai
LMDH
dalam
berdasarkan asas-asas pengembangan masyarakat,
penanggulangan
masyarakat. (Nugroho, 2011) pelaksanaan program-programnya
menjadi peluang untuk menciptakan
keberlanjutan dalam upaya-upaya kepada peningkatan kesejahteraan pesanggem/ penggarap dan keseimbangan ekologi yang dilaksanakan secara mandiri oleh pesanggem/ penggarap. Pola Kemitraan dalam PHBM Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang bersinergi antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam mencapai keberlanjutan
fungsi dan manfaat
sumberdaya hutan yang optimal. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu tanggung jawab perusahaan yang diwujudkan dengan memberikan kontribusi pada kehidupan sosial kemasyarakatan dan sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip good corporate governance yaitu tanggung jawab dan keadilan. Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat melibatkan masyarakat desa hutan secara aktif dalam pengelolaan hutan yang menunjukkan adanya keberpihakan kepada masyarakat setempat . Dengan program ini diharapkan pemberdayaan masyarakat desa hutan secara aktif dilaksanakan oleh Perhutani KPH Cepu dan pemerintah Kabupaten Blora Perhutani KPH Cepu menunjukkan alasan sosial dengan melaksanakan PHBM untuk memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini berarti Perhutani KPH Cepu ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat desa hutan dan menjaga lingkungan dari kerusakan. Dengan program PHBM masyarakat desa hutan dapat mengakses lahan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani untuk memenuhi kebutuhan mereka karena pola kerjasama antara Perhutani KPH Cepu dengan LMDH dilaksanakan dengan dasar untuk memberdayakan masyarakat desa hutan.
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM)
dimana unsur yang menonjol adalah partisipasi masyarakat dan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan.
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
merupakan landasan bagi kerjasama antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan
10
hutan yang memuat beberapa acuan yang telah disesuaikan dengan perkembangan aktivitas pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara bersama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Walaupun dengan partisipasi sedang kegiatan PHBM di KPH Cepu Kabupaten Blora ini memberi dampak yang cukup baik terhadap kelestarian hutan. Hal ini dinyatakan oleh masyarakat desa hutan di Nglebur dan Jomblang bahwa intensitas pencurian, dan konflik antar anggota masyarakat maupun masyarakat dengan Perhutani berkurang. Masyarakat sudah menyadari pentingnya hutan yang sangat membantu terjaganya lingkungan dan perekonomian desa karena telah diberi ruang untuk mengolah lahan di kawasan hutan Partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak terkait secara aktif dalam rangkaian kegiatan, mulai dari kehadiran petani dalam rapat kelompok tani hutan,kehadiran dalam rapat perencanaan, dan sumbangan pemikiran dalam perencanaan (Winata dkk.,2012) Pada kegiatan pelaksanaan, partisipasi yang diukur adalah petani menanam tanaman pokok dan tanaman semusim pada lahan garapan, sedangkan dalam kegiatan evaluasi adalah kehadiran petani pada rapat evaluasi dan sumbangan pemikiran dalam rapat evaluasi. Tahap perencanaan PHBM dibedakan berdasarkan jangka waktu dan tujuan, yaitu rencana jangka panjang (Rencana Strategis) dan jangka pendek (Rencana Operasional). Rencana Strategis disusun setiap lima tahun sekali yang berisi tentang kondisi sosial ekonomi desa, pangkuan hutan, identifikasi masalah, strategi, dan rencana kegiatan PHBM. Rencana Operasional disusun setiap satu tahun sekali yang berisi tentang rencana kerja dan rencana alokasi bagi hasil kayu. Rencana tersebut berisi tentang rencana kerja dan pengalokasian bagi hasil produksi kayu. Rencana jangka panjang disusun pada awal pelaksanaan program PHBM disebabkan LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH Jati Bagus mengasumsikan rencana jangka panjang akan sama untuk tahun-tahun berikutnya. Realisasi program PHBM pada tahap perencanaan belum melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) . Konsep Rencana Strategis disusun oleh pihak Perhutani kemudian dibahas bersama dengan seluruh pengurus dan anggota LMDH serta pihak lain yang terkait, sedangkan Rencana Operasional disusun oleh pengurus LMDH kemudian dibahas bersama dengan anggota LMDH yaitu petani hutan . Menurut Budiyanto (2013) secara umum faktor penunjang pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan Hutan Nglebur masih perlu perbaikan agar lebih memadai. Perbaikan meliputi infrastruktur dan aksesibilitas (keduanya saling terkait) karena dalam rangka pengembangan kawasan Hutan Nglebur, sarana prasarana berperan penting. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam
11
usaha
konservasi
hutan
adalah
adanya eksistensi dari Lembaga Masyarakat Desa
Hutan(LMDH) Wana Tani BKPH Nglebur dalam memberikan pengarahan serta memberikan kesempatan masyarakat Nglebur untuk ikut mengelola hutan dengan sebaik-baiknya. Partisipasi masyarakat desa hutan dalam program PHBM di LMDH Wana Tani Makmur dan Jati Bagus masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil non kayu.
Partisipasi pada kegiatan penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan
keamanan karena adanya hak yang diberikan kepada petani hutan dalam memanfaatkan lahan Perhutani untuk pertanian (tumpangsari). Sebagian besar petani hutan di Desa Nglebur dan Desa Jomblang yang memiliki mata pencaharian sebagai petani buruh dan petani hutan sudah memiliki lahan pertanian sendiri. Namun, luas lahan pertanian tersebut tergolong sempit sehingga tingkat interaksi dan ketergantungan pesanggem terhadap hutan tinggi. Partisipasi dalam kegiatan PHBM di Desa Nglebur dan Desa Jomblang masih bersifat parsial, yaitu terbatas pada satu atau beberapa kegiatan saja. Program PHBM yang merupakan kemitraan antara Perhutani dan LMDH mempunyai beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahap perencanaan yang berupa pembuatan Rencana Operasional dan Rencana Strategis, tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan tanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan; dan tahap pemanfaatan bagi hasil berupa pengalokasian bagi hasil kayu dan non kayu. Setiap tahap kegiatan PHBM diharapkan semua pihak dapat terlibat, namun pada ternyata hanya melibatkan pengurus LMDH. Menurut Hutapea et al. (2008), peranan organisasi dapat dievaluasi dengan dua hal, yaitu pencapaian sasaran dan proses pelaksanaan organisasi yang tercermin dalam perilaku organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Baik pencapaian sasaran maupun proses pelaksanaan organisasi memiliki peran yang sangat penting karena pencapaian sasaran yang tidak disertai dengan proses pelaksanaan organisasi yang baik akan mengakibatkan usaha pencapaian sasaran tidak berlangsung lama. Dalam penerapan program PHBM, pihak KPH Cepu belum mempunyai sistem nilai atau kebijakan yang mengatur tentang alokasi bagi hasil. Menurut Muttaqin dan Dwiprabowo (2007) dalam Subarudi (2008), Good forest governance adalah suatu tindakan atau cara melakukan kebijakan kehutanan dengan kualitas hasil yang tepat atau memadai.
Penguatan
dan identifikasi aspek kelembagaan berupa kemitraan PHBM antara masyarakat dengan Perum Perhutani dan stakeholders lainnya, menunjukkan bahwa kemitraan yang
telah
diformalkan dalam wujud kontrak kerjasama kemitraan telah dilakukan secara baik sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang dibangun bersama. Namun dalam implementasinya masih terdapat deviasi/penyimpangan akibat penafsiran yang berbeda dan pembagian hak
12
dan kewajiban para pihak yang belum proporsional, sehingga keragaan operasional PHBM belum optimum.(Purwita dkk., 2009). Dalam rangka mencegah berbagai kemungkinan penyimpangan atas pengelolaan dana bagi hasil yang diterima oleh LMDH, maka disepakati akan dibentuk badan pengawas yang anggotanya terdiri dari unsur Perum Perhutani, Forum Komunikasi PHBM Kecamatan dan Paguyuban LMDH . Dari bagi hasil (sharing) tersebut mayoritas LMDH yang ada dalam wilayah KPH Cepu khususnya LMDH yang menerimanya sepakat untuk mengalokasikan bagi hasil (sharing) yang diterimanya sesuai kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dibuat dengan difasilitasi oleh Paguyuban LMDH Cepu dan Perhutani KPH Cepu. Hal tersebut merupakan standar acuan bagi LMDH dalam mengalokasikan dana bagi hasil (sharing) meskipun dalam kenyataannya masih ada yang belum sesuai dengan kesepakatan di atas. Penentuan format sistem bagi hasil yang lebih adil, baik bagi masyarakat maupun PT Perhutani maka harus ditemukan format sharing yang bisa menyebabkan Benefit Cost Ratio (BCR) Perhutani
sama atau sangat mendekati dengan Benefit Cost Ratio(BCR)masyarakat.
Artinya manfaat yang akan diperoleh Perhutani dalam sistem ini akan sama atau hampir mendekati pula dengan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian terhadap berbagai format sistem bagi hasil yang lain. (Noorvitastri dkk., 2003). Peranan Perum Perhutani terhadap para petani anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) diharapkan lebih dioptimalkan karena bila mengandalkan hasil dari sharing kayu ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan para petani karena pendapatan yang diperoleh masih rendah
dengan kurun waktu yang cukup lama. (Ridwan, 2008) . Hal ini
memperlihatkan bahwa Program PHBM yang dilakukan oleh Perum Perhutani belum berperan meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merupakan bagian dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
KESIMPULAN DAN SARAN Partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Cepu Kabupaten Blora (LMDH Wana Tani Makmur Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan LMDH Jati Bagus Kecamatan Jepon) masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil non kayu pada kegiatan penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan. Faktor yang mempengaruhi peranan suatu organisai adalah tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan atau partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Peranan LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH Jati Bagus dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kurang maksimal karena
13
masih bersifat pasif. Arahan perbaikan implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan pengembangan usaha produktif masyarakat desa hutan, penguatan kelembagaan dan pola kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan dan
efektivitas pelaksanaan Program Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Blora . DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (1996). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta Rineka Cipta. Budiyanto,Eko W.(2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan. Jurnal Pendidikan Sosial Volume 2 Nomor 1 , Juni 2013 Dunggio I, dan Gunawan H. (2009). Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 06: 01.Tahun 2009. Hutapea P, Thoha N.(2008). Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR serta Organisasi yang Dinamis. Jakarta Gramedia Pusaka Utama. Iqbal, Muhammad . Nurmanaf,Rozany A., dan Agustian,Adang (2008). Fenomena Perambahan Hutan dan Perspektif Program Pengelolaan Hutan. Jurnal Sosial Ekonomi Volume 8 Nomor 2 Juni 2008 : 71 - 85 Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu.(2009). Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Cepu.Perum Perhutani KPH Cepu. Mayrowani,Henny dan Ashari. 2011. Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan.. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 29 No.2 Desember 2011 : 83-98. Noorvitastri,Hanny dan Wijayanto,Nurheni (2003). Format Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Sistem Agroforestry. Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol.IX No.1 Tahun 2003 : 37-46. Nugroho,Sigit S.(2011). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) Kajian Hukum Penguatan Kapasitas LMDH dan Peningkatan Efektifitas PHBM di Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Jurnal Sosial Volume 12 Nomor 2 , September 2011 Purwita, Tjipta. Harianto . Sinaga,Bonar M., dan Kartodihardjo Hariadi (2009). Analisis Keragaan Ekonomi Rumah Tangga : Studi Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Pangalengan Bandung Selatan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume 6 Nomor 1 Maret 2009 : 53 – 68. Ridwan. Pratiwi,Tyas dan Kartohardjono,Arifin (2008). Peran Program PHBM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Tani Hutan(KTH) : Studi Kasus di KTH Mitra Wana Tani dalam Wilayah Kerja Areal BKPH Parungpanjang KPH Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Jurnal Nusa Tani Fakultas Pertanian Universitas Nusa Bangsa Volume 8 Nomor 2,Desember 2008 : 37 – 62. Subarudi (2008). Tata Kelola Kehutanan yang Baik: Sebuah Pembelajaran dari Sragen. Jurnal Kebijakan Kehutanan Vol. 05: 03 Tahun 2008. Winata,Adi dan Yuliana,Ernik (2012) Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. Jurnal Mimbar Vol.XXVIII No.1, Juni 2008 : 65-76.
14
LAMPIRAN Tabel 1. Skoring Partisipasi Pasyarakat Desa Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Kategori
Tahap Perencanaan
Tahap Pelaksanaan
Tinggi 490-630 210-270 Sedang 350-489 150-209 Rendah 210-349 90-149 Sumber : Hasil Analisis (2013), diolah
Tahap Pemanfaatan Bagi Hasil 210-270 150-209 90-149
Tahap Evaluasi
Total
280-360 200-279 120-199
1.190-1.530 850-1189 510-849
Tabel 2. Partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Desa Nglebur dan Desa Jomblang No.
Uraian
1. 2. 3. 4.
Partisipasi dalam perencanaan Partisipasi dalam pelaksanaan Partisipasi dalam pemanfaatan bagi hasil Partisipasi dalam evaluasi Jumlah Sumber : Hasil Analisis (2013), diolah
Nglebur Skoring % 432 40,7 184 17,3 202 19,1 243 22,9 1.061
Jomblang Skoring % 438 41,2 183 17,2 199 18,7 244 22,9 1.064
Tabel 3. Perkembangan Kontribusi Pangan Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu tahun 2004-2008 Kacang Padi Jagung Kedelai tanah Ketela pohon (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) 2004 841 5.888 101 236 336 2005 566 1.783 58 159 216 2006 360 1.134 43 101 144 2007 489 1.539 59 137 195 2008 167 25.391 82 7 25.647 Jumlah 2.423 35.735 343 640 26.538 Prosentase 3,69 54,41 0,52 0,97 40,41 Sumber : Dokumen Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu (2009) Tahun
Jumlah (ton) 7.402 2.782 1.782 2.419 51.294 65.679 100,00
15
