JURNAL EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT

Download Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit ... bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengert...
0 downloads 448 Views 418KB Size
Download PDF
Love PNG Images
JURNAL EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKSI NOSE: S.09c – DIR/ADK/03/2010 ATAS KETENTUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun) Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh: Firmansyah Deckiyanto NIM. 0910113119

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2013

ABSTRAKSI FIRMANSYAH DECKIYANTO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun), Agus Yulianto S.H., M.H.; Dr. Shinta Handayantinan S.H., M.H. Dalam skripsi ini membahas mengenai Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun) yang memberlakukan kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah). Pada awal diberlakukannya kebijakan tersebut, banyak masyarakat Kota Madiun yang masih tidak mengerti tentang kebijakan kredit tersebut yang diterapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh PT. BRI, sehingga banyaknya terjadi kredit macet. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang KUR yang tanpa agunan, apalagi kurangnya informasi secara detail kepada masyarakat mengenai KUR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) yang dilakukan di lapangan secara langsung dengan cara mewawancarai narasumber guna mendapatkan data primer. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi, yaitu pendekatan yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah dan dilaksanakan oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam hal pemberian KUR mikro tidak berjalan efektif karena kaidah hukum tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan masyarakat atau para UMKM yang masih belum paham tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian KUR mikro yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat rendah, hal ini disebabkan tingkat SDM yang rendah. Hambatan yang dialami oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro ialah hambatan teknis; hambatan non teknis dan hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah hendaknya membuat aturan dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh nasabah debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit KUR Mikro yang telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya untuk ditingkatkan lagi ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta mencocokkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga KUR Mikro tidak terjadi kredit macet, bagi pelaku UMKM dan nasabah atau debitur untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya, mengembalikan kredit tepat pada waktunya dan diharapkan kooperatif dalam memberikan informasi sehingga mempermudah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun dalam melakukan analisis kredit.

ABSTRACT

FIRMANSYAH DECKIYANTO, State Administrative Law, Faculty of Law Brawijaya University, September 2012, Effectiveness of Giving Wisdom Implementation on Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro Based on Circular of the Board of Directors Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Above The Provision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro (Studies in Bank Rakyat Indonesia Sleko Unit in Madiun Branch), Agus Yulianto SH, MH; Dr. Shinta Handayantina SH, M.H. This the sisdiscussed about the Effectiveness of Giving Wisdom Implementation on Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro Based on Circular of the Board of Directors Nose: S.09cTermsDIR/ADK/03/2010 Above The Provision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro (Studies in Bank Rakyat Indonesia Sleko Unit in Madiun Branch) which imposed Kredit Usaha Rakyat policy aimed atimproving the real sectorand empower MSMEs (micro, small and medium enterprises). At the beginning ofthe implementation of the policy, many citizen of Madiun city that still do not understand aboutthe credit policy adopted by the government and carried out by PT. BRI, so many bad loansoccurred. This is due tothelack of government policy on KUR without collateral, especially the lack of detailed information to the public regarding the KUR. This research isan empiricallaw research (empirical legal research) which is performed directly in the field by interview ingin formants to obtain primary data. The approachused in this study isa sociological juridical approach, that is an approach that examines the behaviorarising from the interaction with the existing system of norms. The results showed that the Effectiveness of Giving Wisdom Implementation on Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro Based on Circular of the Board of Directors Nose: S.09c-Terms DIR/ADK/03/2010 Above The Provision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro (Studies in Bank Rakyat Indonesia Sleko Unit in Madiun Branch). In terms of implementing government policy and implemented by BRI Sleko Unit in Madiun Branchin disbursing KUR micro in effective because the rule of law cannot been forced in a sociological and society or the MSMEsare still not aware about the government's policy on the provision of micro KUR having legal aware nessvery low, this is due tothelowlevel of human resources. Barriers experienced by BRI Sleko Unit in Madiun Branchin implementing the policy of KUR micro is technical barriers; nontechnical barriers and obstacless temming from unfavorable external conditions. Based on the results of this research, it is expected that the government should make the rules of a type of loan that is more easily to be understood and implemented by the debtor, the guarant or of banks and institutions so as to avoid any misunderstanding, for PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sleko Unit in Madiun Branch officials and officials proponent breaker credits relating to the implementation of the KUR micro-credit granting procedures that are in accordance with the guidelines, so it is better to improve the accuracy inanalyzing the feasibility of a prospective borrower to actually pay attention to the results of interviews and completeness of documents matching prospective borrowers so KUR micro-credit crunch does not happen, for MSMEsmay give testimony in truthth ebusiness carried on, make appropriate use of credit facilities provided, trying hard to improve the businessin terms of both quality and quantity of its products, to repay loan son time and to the custom error debtorin granting KUR micro expected cooperative inproviding information that makes the PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sleko Unit in Madiun Branchin performing credit analysis.

A. PENDAHULUAN Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008

tentang

perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Jaminan KUR sebesar 70 % bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pembangunan Usaha dan 30 % ditutup oleh Bank Pelaksana. Tahap awal program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu : pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan serta perindustrian dan perdagangan. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara

BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak, yaitu : debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian KUR, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang KUR. KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan UMKM serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan dipercaya untuk melaksanakan kebijakan mengenai KUR dan menindaklanjuti kebijakan tersebut maka BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. KUR baru dilaksanakan oleh BRI pada Maret 2008 dimana KUR ini dibagi menjadi dua, yaitu : KUR Retail dan KUR Mikro. Untuk plafond KUR Retail sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan KUR MIKRO maksimum plafond sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk saat ini BRI baru menyediakan KUR Mikro, hal ini karena KUR merupakan kredit yang tidak menggunakan agunan sehingga BRI tidak ingin mengambil resiko yang tinggi. Selain itu, BRI fokus terhadap UMKM. Namun, kebijakan mengenai KUR Mikro yang telah dilaksanakan oleh BRI tidak berjalan lancar dan terdapat hambatan/kendala-kendala di lapangan. Penulis disini meneliti jalannya kebijakan KUR Mikro ini di BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Bahwa di BRI Unit Sleko Cabang Madiun telah terjadi permasalahan pada saat pemberian KUR Mikro oleh BRI tanpa adanya agunan 80% terjadi tunggakan dan persepsi masyarakat yang salah mengenai KUR Mikro tersebut, anggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang KUR tersebut merupakan dana yang telah dijamin pemerintah bukan merupakan kredit Bank tetapi merupakan dana bantuan/hibah. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro pada BRI Unit Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro? 2. Apa hambatan-hambatan dalam pemberian KUR Mikro di BRI Unit Sleko Cabang Madiun? C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem finding) yang terkait dengan penelitian, selanjutnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem solution). Pendekatan ini dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis serta mencermati hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro beserta hambatan-hambatan dalam pemberian KUR Mikro di BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai nara sumber yaitu Kepala BRI Unit Sleko Cabang Madiun, Mantri KUR BRI Unit Sleko Cabang Madiun, Customer Service KUR BRI Unit Sleko Cabang Madiun serta kunjungan pada 10 nasabah KUR Mikro. Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak diteliti untuk memperjelas jawaban dari responden. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan

jelas. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. D. PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Madiun yang merupakan Ibukota Madiun, Jawa Timur ini memiliki wilayah seluas 33,23 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.145 jiwa (sensus penduduk 2012). Kota Madiun merupakan kota transit pada jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti Surabaya, Jombang, Madiun, Solo, Yogyakarta sampai DKI Jakarta, sehingga Kota Madiun sangat cocok dan menarik untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan, jasa maupun angkutan. Hal ini tampak dari keberadaan sarana dan prasarana di Kota Madiun sehingga dapat melayani kepentingan dalam skala regional dan nasional seperti pendidikan, kesehatan serta komoditi hasil produk industri. Salah satu sarana yang mendukung peranan perekonomian dalam skala regional adalah jaringan jalan yang kondisinya sangat baik untuk menghubungkan Kota Madiun dengan daerah di luar Kota Madiun, yaitu Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Jombang, Ngawi dan Kediri. Secara astronomis terletak di antara 111º29’45”-111º33’30” Bujur Timur dan 7º35’45”- 7º40’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasinya adalah sebagai berikut: 1. Batas wilayah utara

: Kecamatan Sawahan Kecamatan Madiun

2. Batas wilayah timur

: Kecamatan Wungu

3. Batas wilayah selatan

: Kecamatan Geger

4. Batas wilayah barat

: Kecamatan Jiwan

Wilayah Kota Madiun terletak di lembah Sungai Madiun, yaitu 30 km di sebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dengan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Oleh karenanya, kondisi seperti itu merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

Struktur geologi Kota Madiun sebagian besar termasuk jenis alluvium sedangkan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kota Madiun secara fisik dibagi oleh sungai Madiun yang membujur dari arah utara-selatan, menjadi dua bagian. Selatan itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah kota. Untuk sumber air yang ada, yaitu sumber air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter dari muka air tanah, sedangkan sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter. Kota Madiun beriklim tropis dengan temperature harian rata-rata 24-32ºC dan mempunyai curah hujan rata-rata pertahun sekitar 100 hari dan besarnya curah hujan 2000 mm pertahun. Pada umumnya dalam setahun terjadi 4-5 bulan kering dan 2-3 bulan lembah serta 5-6 bulan basah. Arah mata angin di Kota Madiun dari arah selatan ke utara rata-rata 78%. Kota Madiun merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan tanahnya adalah untuk kawanan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum dan lainnya. Luas kawasan terbangun ini pada tahun 2000 mencapai 55% dari luas keseluruhan atau sekitar 1.860.323 ha. Dalam penelitian mengambil lokasi di di PT. BRI Unit Sleko Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 26 dan BRI Teras di Pasar Djoyo Jalan Pelitatama.. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT. BRI Unit Sleko Cabang Madiun melayani adanya fasilitas KUR Mikro tanpa jaminan dengan lokasi strategis dan berdekatan dengan beberapa UMKM yang menjadi sasaran KUR Mikro. 2. Tahap Proses Pengajuan Kredit Berdasarkan hasil penelitian pada BRI Unit Sleko Cabang Madiun, maka proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut: a. Tahap Permohonan Kredit Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Calon debitur KUR datang ke BRI Unit

Sleko Cabang Madiun, kemudian ketika calon debitur datang, diterima dan dilayani oleh Customer Service KUR, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR oleh pihak bank. Syaratsyarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Customer Service KUR juga memberikan informasi tentang KUR sebagai kredit yang mudah didapat dan syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut adalah salah satu cara untuk mempromosikan KUR kepada calon debitur yang bertujuan oleh bank agar dapat diinformasikan secara cuma-cuma dari calon debitur kepada nasabah atau calon nasabah yang lainnya di BRI Unit Sleko Cabang Madiun. b. Tahap Verifikasi Berkas Customer Service KUR mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU). Setelah itu pada tahap selanjutnya melihat hasil track record calon debitur pada sistem BI yakni dengan menggunakan data SID (Sistem Informasi Nasabah), hal ini dilakukan untuk persyaratan utama program KUR pada calon debitur yang sebelumnya harus sama sekali belum pernah punya riwayat pinjaman Bank atau belum mengenal Bank (Tidak mempunyai tabungan, tidak mempunyai pinjaman dll) dikecualikan pada calon debitur yang mempunyai kredit sepeda motor. c. Tahap Analisis Kredit atau Tahap Pemeriksaan Menurut arahan Bank Indonesia berdasar Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan ketentuan-ketentuan : 1) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh pihak bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

2) Survei ke tempat nasabah dengan melihat laporan BI Checking, menanyakan kepada tetangga kanan kiri tentang karakter calon debitur jika nasabah baru, tapi jika nasabah lama dilihat dari track record pembayaran selama ini apakah tertib membayar/kah terlambat yang mengakibatkan kredit macet pada Bank. 3) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi: a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data calon debitur termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet. b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha

yang

akan

dibiayai,

dengan

sasaran

menghindari

kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak bank. c) Menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. 4) Analisis kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C perkreditan

dan

penilaian

terhadap

sumber

pelunasan

kredit

berdasarkan pada hasil usaha yang dilakukan calon debitur serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul. Dari hal-hal yang sudah dijelaskan, tetap tidak menutup kemungkinan bagi pihak bank untuk mengatur kebijakan kredit sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari BRI Unit Sleko Cabang Madiun memberikan kebijakan fasilitas KUR yang disediakan adalah KUR mikro sampai dengan 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melakukan analisis kredit juga mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok dalam hal analisis. Pada tahap pemeriksaan dan setelah syarat-syarat dilengkapi, Mantri KUR BRI Unit Sleko Cabang Madiun akan melakukan pemeriksaan serta

peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur KUR diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain: 1) Mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan aslinya, 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur KUR, 3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur KUR. d. Tahap Pemberian Putusan Kredit Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Sleko Cabang Madiun akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (pengajuan kredit di BRI Unit tidak boleh lama sejak pendaftaran sampai dengan putusan Bank tidak lebih dari 7 hari). Setelah itu mantra sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum. e. Tahap Pencairan Kredit atau Akad Kredit Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit telah dilengkapi dengan pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit maka calon debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian Teller BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Tahap pencairan kredit meliputi: 1) Persiapan pencairan dana Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus oleh Kepala Unit, Customer Service KUR menghubungi calon debitur untuk datang ke kantor dan setelah calon debitur datang maka Customer Service KUR mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan

pencairan dana. Customer Service KUR memastikan bahwa yang datang harus benar-benar calon debitur beserta pasangannya yang asli dengan dibuktikan dengan meminta KTP asli. Tahap pencairan kredit meliputi: a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR yang diajukan telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairan dana, b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang, c) Mengisi kwitansi pencairan dana KUR dan biaya materai KUR. 2) Customer Service KUR membacakan pada calon debitur yang datang yang berisikan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran pinjaman beserta biayanya. 3) Penandatanganan perjanjian pencairan dana KUR Berkas atau kelengkapan pencairan yaitu Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, Customer Service KUR harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh calon debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Customer Service KUR meminta calon debitur untuk membaca, memahami dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut, selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka Customer Service KUR mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun untuk melakukan pengaktifan rekening pinjaman/simpanan dan verifikasi akhir bagi melakukan fiat bayar.. 4) Fiat bayar Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas KUR untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit,

setelah semua persyaratan lengkap maka Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun memberikan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada Teller dan berkas diserahkan pada Customer Service KUR yang kemudian berguna sebagai

arsip bank

dan dimasukkan/diregister pada lembaga

penjaminan KUR. 5) Pembayaran pencairan dana KUR Pembayaran pencairan dana KUR kepada debitur dilakukan oleh Teller berdasarkan kwitansi pinjaman dan biaya-biaya yang diterima dari Kepala Unit BRI Unit Sleko Cabang Madiun dengan terlebih dahulu meneliti kebenaran dan kejelasan kwitansi tersebut. Teller juga akan meminta calon debitur suami istri untuk menghadap dihadapan Teller untuk dijelaskan sekali lagi tentang para pihak yang pinjam (dibuktikan dengan dimintanya KTP oleh Teller), jumlah pinjaman, jangka waktu, angsuran, jumlah potongan dan sisa uang yang diterima oleh calon debitur. 3. Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Seperti yang tercantum pada BAB II bahwa agar hukum atau peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegakan atau pelaksanaan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu: 1. Kaidah hukum 2. Penegak hukum 3. Sarana atau fasilitas 4. Kesadaran hukum warga masyarakat Dari keempat faktor-faktor di atas dapat diukur bagaimana Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c –

DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat demikian pembahasannya: 1. Kaidah Hukum Faktor yang pertama mengenai kaidah hukum atau peraturan mengenai pemberian KUR mikro, peraturan yang dimaksud adalah aturan hukum yang memayungi pemberian KUR oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun yaitu Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan KUR mikro yaitu Kredit Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafond kredit secara total eksposure sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan. Bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah dapat berlaku atau dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat secara yuridis, sosiologis dan filosofis agar dapat berfungsi dalam pelaksanaannya. Dilihat dari sisi yuridis, Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro yang diterapkan di masyarakat yang didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2: (1) Program penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan. (2) Kredit usaha rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Selanjutnya ditinjau secara sosiologis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro belum memenuhi unsur tersebut. Peraturan tersebut tidak bisa dipaksakan dalam pelaksanaannya maupun masyarakatnya tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut dan masyarakat juga tidak memahami isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro disebabkan karena masyarakat yang mayoritas penduduknya berpendidikan rendah dan lemahnya SDM yang ada di daerah tersebut. Sedangkan ditinjau secara filosofis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dalam hal melaksanakan kebijakan KUR mikro sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi, yaitu UMKM dalam tujuan peraturan tersebut bahwa setiap para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya. UMKM yang beroperasi atau melakukan kegiatan usahanya pada akhirnya akan berdampak pada kebutuhan permodalannya untuk mengembangkan usahanya dan mempertahankan usahanya agar tidak sampai terjadi kebangkrutan/gulung tikar. 2. Penegak Hukum Peningkatan pelayanan di BRI Unit Sleko Cabang Madiun dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pegawai bank untuk melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan dan pelayanan yang telah diberikan oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun tersebut diharapkan dapat membantu dan sekaligus memberikan dana berupa kredit untuk mengembangkan dan memperluas usaha para UMKM dalam usahanya yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik oleh para UMKM.

3. Sarana dan Fasilitas Fasilitas yang terdapat di BRI Unit Sleko Cabang Madiun untuk melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro tersebut nasabah atau pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki formulir pendaftaran. Dari beberapa fasilitas yang ada di BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro diantaranya adalah formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR. Juga terdapat fasilitas-fasilitas dalam melakukan pendataan dan survey ke lokasi usaha yang umumnya berada jauh dari perkotaan, terdapat satu sepeda motor buat masing-masing Mantri sebagai fasilitas dalam menjalankan kegiatannya di Kota Madiun. 4. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Faktor yang terakhir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum, dalam pelaksanaannya kesadaran hukum adalah kesadaran yang dilaksanakan atau ditaati oleh warga masyarakat. Pada awalnya dapat dilihat dari syarat-syarat yang berupa syarat fisik dan syarat administrasi di antaranya: mengisi/melengkapi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR serta menyertakan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Surat keterangan usaha di sini di dapat dari pengajuan usahanya kepada RT setempat tentang jenis usahanya dan kemudian diajukan ke kelurahan setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan menunggu hasil dari kelurahan sampai surat keterangan usahanya keluar dan jadi. Hal ini untuk melihat seberapa taat para pelaku usaha dalam mengurus surat keterangan usahanya yang sebagai syarat administrasi yang diminta oleh pihak bank dalam pengajuan permohonan KUR. Menurut informasi yang didapat dari Mantri KUR kebanyakan warga masyarakat pada saat mengajukan permohonan kredit KUR ini tidak taat dan warga masyarakat tidak tahu dalam memenuhi persyaratan permohonan kredit (KUR) ini . Mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah mati dan tidak mau mengurus perpanjangan KTPnya, calon debitur belum cukup umur sudah mengajukan permohonan kredit KUR dan usaha para nasabah/pelaku

usaha yang mengajukan permohonan kredit KUR belum 1 tahun atau baru 1 bulan atau baru akan usaha atau baru akan ada. 5. Hambatan dalam pemberian KUR Mikro di BRI Unit Sleko Cabang Madiun Pelaksanaan kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun yang berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini juga tidak terlepas dari adanya hambatan, baik hambatan teknis, non teknis maupun hambatan eksternal. Yang diantaranya yaitu: 1. Hambatan Teknis Kesalahan bank dalam menganalisa permohonan kredit merupakan sumber utama terjadinya kredit bermasalah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dilihat dari sisi bank: a. Kurangnya penggalian informasi data terhadap calon debitur b. Kurangnya informasi yang diperoleh Mantri mengenai kondisi keuangan calon debitur dan karakter nasabah yang dapat berpotensi menimbulkan kredit bermasalah c. Pemantauan secara berkala sejak dini bertujuan untuk mengantisipasi gejala ketidakmampuan debitur dalam membayar cicilan kredit d. Proses pencairan penjaminan memakan waktu yang lama sekitar satu bulan e. Apabila pihak bank selaku pihak terjamin sebelumnya tidak melaksanakan ketetapan sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjamin dengan pihak terjamin maka permintaan penjaminan akan ditolak dan diberi waktu maksimal 20 hari untuk melengkapi 2. Hambatan Non Teknis Salah satunya merupakan hambatan dari pihak nasabah atau debitur dalam menjalankan usahanya. Adapun hambatan dari pihak nasabah dalam hal upaya penanganan kredit bermasalah bagi kreditur adalah a. Calon nasabah debitur tidak memberikan informasi yang benar dan terperinci tentang keadaan usahanya

b. Calon nasabah terkadang mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk kepentingan usahanya tetapi terkadang juga digunakan untuk hal lain dan hal inilah yang memicu terjadinya kredit macet c. Debitur perorangan menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang diajukan dalam permohonan kredit d. Kesalahan pengelolaan usaha debitur, terjadinya kesalahan pengelolaan seringkali tidak terdeteksi pada saat kredit telah disalurkan e. Kesalahan pemasaran, kesalahan strategi usaha pemasaran debitur seringpula menjadi penyebab atau pemicu kegagalan membayar kredit f. Lemahnya pengawasan keuangan debitur, debitur perorangan seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pengeluarannya 3. Hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan a. Perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kompetisi dan perkembangan trend bisnis lainnya yang seringkali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi jalannya usaha debitur b. Pinjaman tidak diasuransikan oleh pihak Bank jadi jika debitur meninggal ahli waris harus membayar sisa pinjaman. Hal ini berbeda dengan penjaminan KUR, kalau penjaminan KUR untuk mengatasi keragaan BRI E. Penutup 1. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan hambatan yang diperoleh serta dijelaskan ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: a. Proses pemberian KUR dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap verifikasi berkas, tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan, tahap pemberian putusan kredit dan tahap pencairan kredit atau akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis beserta syarat-syarat lain, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). fotocopy Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak BRI Unit Sleko Cabang Madiun. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Sleko Cabang Madiun Customer Service KUR melakukan verifikasi/pencocokkan berkas sudah lengkap atau belum sehabis itu melakukan penelitian dan peninjauan

langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Sleko Cabang Madiun akan memberikan keputusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan dana KUR, fiat bayar serta pembayaran pencairan dana KUR. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksana pemberian KUR telah selesai sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi masingmasing pihak. b. Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam hal melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro tidak berjalan efektif. Dikatakan tidak efektif ini dikarenakan faktor kaidah hukum dan faktor dari masyarakatnya. Dari faktor kaidah hukum, Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tidak berlaku secara sosiologis, yaitu masyarakat atau para pelaku UMKM di Kota Madiun belum menerima dan mengakui akan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro permasalahan ini disebabkan karena para pelaku UMKM kurang mengetahui serta memahami isi dari peraturan tersebut dengan pola fikir masyarakat yang masih tradisional dan rendahnya SDM. Selanjutnya dari segi faktor masyarakat, yaitu kesadaran pelaku UMKM dalam mematuhi hukum khususnya tentang isi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan didukung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro masih sangat rendah.

c. BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan KUR Mikro di Kota Madiun mengalami beberapa hambatan di antaranya: 1) Hambatan Teknis a) Lemahnya wawancara ataupun penilaian terhadap calon debitur b) Kurangnya informasi yang diperoleh Mantri mengenai kondisi keuangan calon debitur berpotensi menimbulkan kredit bermasalah c) Pemantauan secara berkala sejak dini bertujuan untuk mengantisipasi gejala ketidakmampuan debitur dalam membayar cicilan kredit d) Proses pencairan penjaminan memakan waktu yang lama sekitar satu bulan e) Apabila pihak bank selaku pihak terjamin sebelumnya tidak melaksanakan ketetapan sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjamin dengan pihak terjamin maka permintaan penjaminan akan ditolak dan diberi waktu maksimal 20 hari untuk melengkapi 2) Hambatan Non Teknis a) Calon nasabah debitur tidak memberikan informasi yang benar dan terperinci tentang keadaan usahanya b) Calon nasabah terkadang mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk kepentingan usahanya tetapi terkadang juga digunakan untuk hal lain dan hal inilah yang memicu terjadinya kredit macet c) Debitur perorangan menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang diajukan dalam permohonan kredit d) Kesalahan pengelolaan usaha debitur e) Kesalahan pemasaran, kesalahan strategi usaha pemasaran debitur/nasabah f) Lemahnya pengawasan keuangan debitur, debitur perorangan seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pengeluarannya 3) Hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan a) Perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kompetisi dan perkembangan trend bisnis lainnya

b) Pinjaman tidak diasuransikan oleh pihak Bank jadi jika debitur meninggal ahli waris harus membayar sisa pinjaman. Hal ini berbeda dengan penjaminan KUR, kalau penjaminan KUR untuk mengatasi keragaan BRI 2. Saran Saran yang dapat diberikan penulis dalam hal melaksanakan KUR mikro antara lain: a. Pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah hendaknya membuat aturan dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh nasabah debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian. b. Kepada PT. BRI (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit KUR Mikro yang telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya untuk ditingkatkan lagi ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta mencocokkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga kredit KUR Mikro tidak terjadi kredit macet. c. Pelaku UMKM untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya, mengembalikan kredit tepat pada waktunya. d. Kepada nasabah atau debitur dalam pemberian kredit KUR Mikro diharapkan kooperatif dalam memberikan informasi sehingga mempermudah pihak PT. BRI (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun dalam melakukan analisis kredit.

DAFTAR PUSTAKA Buku Abdul Wahab, Solichin, 2002, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, Farida Indrati Soeprapto, Maria, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta Handayadiningrat, Soewono, 1994, Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen, Alumni, Bandung Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta J. Kurniawan, Lutfi dan Lutfi, Mustafa, 2011, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Setara Press, Malang Kasmir, 1998, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta Muladi, 2001, Metode Risert, BPFE, Yogyakarta Singarubin, Masri Singarubin dan Efendi, Sofian, 1998, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung Soekanto, Soerjono, 1985, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta Soekanto, Soerjono, 1985, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung

Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Yandianto, 2002, Kamus Bahasa Indonesia, M2S, Bandung Zainuddin, Ali, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu Zainudi, Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Internet Soerjono

Soekanto

dalam

Bahan

Kuliah

Sosiologi

Hukum,

http://hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php?id=137, diakses tanggal 3 september 2012 http://rya89.wordpress.com/2010/04/04/kredit-usaha-rakyat-kur/,

diakses

pada

tanggal

September 2012 Pengertian Metode Penelitian, Menurut Para Ahli, 2011, http//www.metodepenelitian.com, diakses pada tanggal 17 September 2012

11