JURNAL ILMIAH
PELAKSANAAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANSPRESTASI DI KANTOR KEKAYAAN DAN LELANG KOTA SURAKARTA ( Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Surakarta )
OLEH : LULUK TRI UTAMI 13100047
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2017
1
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah PELAKSANAAN LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERJAJIAN KREDIT AKIBAT WANSPRESTASI DI KANTOR KEKAYAAN DAN LELANG KOTA SURAKARTA ( Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Surakarta )
OLEH : LULUK TRI UTAMI 13100047
Menyetujui, Surakarta , Pembimbing Utama,
PUSPANINGRUM , SH., M.H.
2
ABSTRAK
The purpose of this study was to determine the object of auction procedures Dependents rights in the credit agreement due wansprestasi the State Property Office and Auction (KPKNL) Surakarta and know the existence of obstacles in the implementation and benefits of the implementation of the auction for the parties in the auction object security rights. The research method used is the juridical sosilogis, the results of this study concluded that the auction execution object security rights by the State Property Office and Auction Surakarta using parate execution under Article 6 UUHT obstacle in its implementation is object of the auction is in dispute, the interim decision the court and the lawsuit of third parties benefit from the auction to the parties whom the turnover from the acquisition of the auction, as well as the existence of KPKNL recognized and fear as well as more in the account for delinquent debtors. In this case actually is no ability to repay the loan to the lender or banking is concerned. Keywords: object Auction tanggunan rights, the debtor defaults
3
PENDAHULUAN
Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat adalah adanya pembangunan nasional berupa pembangunan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat adalah melakukan usaha dengan dukungan dana dan tersedianya dana dari bank dalam bentuk kredit. Dalam Pasal 1 angka 11 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamaka berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Pemberian kredit merupakan suatu perjanjian utang-piutang antara bank dengan debitur, yang ditekankan kepada
kesepakatan
para
pihak
yang
berdasarkan
asas
kebebasan
berkontrak.Dalam praktiknya, pemberian kredit sering mengalami resiko kemacetan kredit. Makauntuk mengatasi hal tesebut perlu adanya perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang diikat dengan jaminan. Tujuan dari pengikatan jaminan adalah untuk memberikan kepastian dan keamanan atas pelaksanaan kredit tersebut jika terjadi wanprestasi yang diakibatkan ole hdebitur. Jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji maka kreditur dapat mengambil pelunasannya melalui pelelangan umum yang berdasarkan irah irah’’ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’’ yang tercantum dalam sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan memiliki titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Pada saat ini maraknya wanprestasi yang dilakukan debitur dalam dunia perbanka menyebabkan pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL). Sehingga lelang 4
merupakan sarana penjualan yang efisien untuk memperoleh pelunasan bagi kreditur. maka penulis tertarik untuk menelit imengenai proses pelaksanaan lelang objek hak tanggungan akibat wansprestasi di Kantor Pelayanan Kekayan dan Lelang Kota Surakarta.
METODOLOGI Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan meneliti ke Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Surakarta agar mengetahui norma hukum yang berlaku dalam Pelaksanaan hak pemenang lelang dan dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian sehingga mendapatkan data primer serta dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif karena penelitian ini menggambarkan penelitian yang secara lengkap dan terperinci tentang bagaimana pelaksanaan lelang akibat wansprestasi oleh pihak debitur terhadap kreditur. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu penelitian yang diperoleh kantor pelayanan Kekayaan dan Lelang Kota Surakarta . Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan yaitu buku buku yang berkaitan dengan hukum hak tanggungan dan pelelangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara yaitu proses untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tanya jawab kepada responden. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mulai pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti dan berusaha mengetahui faktor yang menjadi penyebabnya kemudian menguraikan data yang berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan peraturan perundang undangan, Setelah itu ditarik kesimpulan yang menggambarkan hasil penelitian. 5
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hak tanggungan timbul karena adanya suatu perjanjian, sehingga ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memberikan hak tanggungan. Rumusan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa “ Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”. salah satu ciri dari hak tanggungan adalah pelaksanaan yang pasti dari eksekusinya serta hak-hak istimewa yang terdapat di dalam hak tanggungan tersebut yang lebih ditujukan kepada penerima hak tanggungan. Keistimewaan tersebut terdapat dalam salah satu asas hak tanggungan yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan (preferent) kepada krediturnya. Objek yang dibebankan atas hak anggungan berada di bawah kekuasaan penerima hak tanggungan.Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur apabila debitur cidera janji. Jika terjadi cidera janji, benda yang dijaminkan dengan hak tanggungan akan dijual untuk melunasi utang debitur yang dijamin tersebut. Kekuatan hukum pemegang hak tanggungan sangat jelas diberikan dalam hukum hak tanggungan karena memberikan keutamaan haknya.eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan parate eksekusi. Parate Eksekusi memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri seolah-olah obyek Jaminan yang dijaminkan oleh debitur adalah miliknya sendiri dengan tanpa melibatkan debitur itu sendiri. Pelaksanaan parate eksekusi dianggap sederhana karena tidak melibatkan debitur, pengadilan maupun prosedur hukum acara. Pelaksanaannya hanya digantungkan pada syarat debitur wanprestasi, padahal kreditur sendiri baru membutuhkannya kalau debitur wanprestasi. kewenangan seperti itu tampak sebagai hak eksekusi yang selalu siap ditangan kalau dibutuhkan, itulah sebabnya eksekusi yg demikian disebut sebagai parate eksekusi. 6
Pelelangan objek hak tanggungan oleh bank memiliki dua prosedur eksekusi hak tanggungan, yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan menjual langsung atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dan juga berdasarkan Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai title eksekutorial yaitu eksekusi dengan perantaraan pengadilan.Objek yang ditanggungkan dapat di jual jika debitur cidera janji berdasarkan Sertifikat hak tanggungan yang memiliki title eksekutorial yang berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang bersifat mengeksekusi meskipun diperjanjikan atau tidak di perjanjikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan melalui penjualan umum pelelangan yang penjualan barang yang disita umum melalui perantara pejabat yang berwenang. Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang dan merupakan bagian dari sistem hukum perdata nasional mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya, seperti keterbukaan, bebas, dapat di pertanggungjawabkan, memberikan kepastian hukum, cepat, dan efisien. Tujuan dari penjualan melalui lelang adalah menjual secara umum harta kekayaan tergugat yang disita, dan dari hasil penjualan uangnya akan dibayarkan kepada pihak penggugat sebesar yang ditetapkan dalam putusan. Dalam hal permohonan lelang sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menganut beberapa persyaratan yaitu : 1. Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKLN. 2. Permohonan harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KP2KN untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang. 7
3. Permohonan disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. seorang penawar lelang sebelum melaksanakan perjanjian jual beli di pelelangan harus memperhatikan beberapa kriteria dari pelelangan. Adapun kriterianya yaitu : 1. Pembeli harus mengetahui persis barang yang akan ia beli. 2. Pembeli harus mengetahui status hukum barang yang akan ia beli. 3. Pembeli harus benar-benar siap membeli, dalam arti bahwa ia akan mengajukan penawaran sesuai dengan kemampuannya dan akan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kantor lelang Negara. Setelah di ajukan permohonan pelaksanaan lelang oleh kreditur akibat wansprestasi oleh debitur maka di lakukan pencocokan semua dokumen persyaratan pelaksanaan lelang sebelum di lakukan peroses pelaksanaan yang di awali dari adanya proses pengumuman yang di publikasikan kepada khalayak melalui media surat kabar setempat pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan pengumuman kedua dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Pada pelaksanaan lelang yang dilakukan pertama kali oleh Pejabat Lelang Kelas I (KPKNL) yakni membacakan kepala risalah lelang lalu melakukan penawaran lelang dengan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Pelaksanaan lelang juga dapat di batalkan sebelum pelaksanaan melalui 3 hal di antaranya kemungkinan pembatalan sebelum pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan atau putusan dari Lembaga Peradilan. Pembatalan lelang yang di lakukan oleh penjaul dalam ini adalah pihak bank atau pemberi kredit, pembatalan tersebut terjadi karena beberapa hal di antaranya 1. Pembatalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Penjual. 8
2. Disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai. 3. Pembatalan lelang harus diumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. 4. Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang 5. Penjual tidak melakukan pengumuman lelang Pembatalan atas permintaan Penjual dikenakan Bea Lelang Batal sesuai PP Nomor 1 Tahun 2013. Sedangkan pembatalan yang di lakukan oleh pihak pejabat lelang di antaranya karena : a. SKT/SKPT untuk lelang tanah/tanah dan bangunan belum ada di karenakan tidak terbit atau fisik dukomen arsib buku tanah di kantor pertanahan yang bersangkutan tidak ada b. Barang yang dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus lelang ekskusi c. Terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekuasi yang terkait kepemilikan objek lelang d. Barang yang dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus lelang non ekskusi e. Tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepada pejabat lelang dalam hal ini berupa sertifikat asli g. Nilai limit pada pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan limit yang dibuat oleh Penjual harus ada kesesuain antara penjual dan pembeli h. Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak sesuai ketentuan. Jeda waktu berselang dalam pengumuman harus 15 hari i. Keadaan memaksa (force majeur)/kahar j. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta; k. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman tidak sesuai dengan surat penetapan limit oleh penjual 9
l. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang Pembatalan dari penetapan /putusan pengadilan sebagai penundaan untuk tidak melaksanakan lelang di sampaikan secara tertulis dan harus sudah di terima oleh pejabat lelang paling lambat sebelum lelang di mulai, dan harus diumumkan oleh penjual dan pejabat lelang pada saat pelaksanaan lelang tersebut. Apabila lelang tersebut laku maka ditunjuk pemenang lelang dan kemudian adanya bea lelang. Bea lelang yang dipungut oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai pada Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dibebankan penjual sebesar 2 % dari nilai hasil lelang benda tidak bergerak tersebut dan kepada pemenang lelang dibebankan sebesar 1,5% dari nilai elang lalu disetorkan pada Kas Negara. Setelah semua pembayaran selesai dan adanya penyerahan dokumen kepemilikan barang, pejabat lelang membuat risalah lelang untuk keperluan balik nama, lalu salinan risalah lelang untuk penjual dan super intenden yakni pengawas atau kanwil, dan minuta atau arsip pelaksanaan lelang. Jika dalam pelaksanaan lelang yang pertama tidak adanya peminat maka pihak kreditur dapat mengajukan proses lelang ulang untuk yang kedua kali dengan persyaratan lelang yang sama dengan persyaratan pertama dalam jangka waktu 2 hari kerja kalender atau jangka waktu 15 hari setelah pelaksanaaan lelang yang pertama. Berita Acara Lelang/ risalah lelang harus ada dalam pelaksanaan lelang sebab jika tidak ada risalah lelang maka pelelangan tersebut cacat hukum Hambatan yang muncul dari pelaksanaaan lenag adalah tanah sedang dalam sengketa awal, Putusan sela dari pengadilan untuk penundaan sementara, gugatan yang muncul dari pihak ketiga, belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas adanya gugatan perdata awal, ketidaklengkapan dukumen , dan anggapan bahwa obyek lelang merupakan hal yang tabu atau obyek lelang yang tidak bagus, lalu adanya peserta lelang namun obyek lelang tidak laku sehingga harus dilakukan lelang ulang yang membutuhkan waktu yang lama lagi, pengosongan tanah yang masih berpenghuni padahal obyek tersebut sudah laku terjual 10
Manfaat yang di peroleh dari pelaksanaaan lelnag objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit akibat wansprestasi terhadap para pihak antara lain bagi pihak kreditur dalam hal ini pihak perbangkan dapat menambah perputaran modal dari adanya uang pokok dari hasil pelelangan, selain hal tersebut jika dalam proses pelelangan tidak adanya peminat (TAP) pihak debitur berusaha untuk melunasi pnjaman serta adanya pencairan agunan, bagi pihak debitur jika dalam proses lelang tersebut terdapat kelebihan atau sisa dari pejualan dapat di kembalikan kepada pihak debitur, bagi kantor lelang dengan adanya pelaksanaan lelang hak tanggungan karena kredit macet tersebut eksistensi KPKNL di akui dan di takuti serta lebih di perhitungkan bagi debitur nakal. Dalam hal ini sebenarnya ada kemampuan untuk melunasi pinjamam kepada pihak kreditur atau perbangkan yang bersangkutan
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh dan sajikan, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut: 1.
Dalam hukum jaminan bahwa kreditur mempunyai hak yang
diutamakan di antara kreditur kredit lainnya untuk mendapatkan pelunasannya. Sebagaimana terdapat dalam asas-asas hak tanggungan yaitu asas preference. Jika dalam pelaksanaan perjanjian kredit debitur cidera janji maka kreditur dapat menjual objek tanggungan tersebut dengan pelelangan umum. Pasal 6 UUHT yang menyatakan “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasi lpenjualan tersebut. Dapat dilihat juga di dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang
berkekuatan
hukum
tetap
melalui
penjualan.
Dengan
didahulukan kedudukan kreditur dalam undang-undang yang dibuat 11
serta asas-asas yang terdapat didalamnya maka sudah jelas mempunyai kekuatan hukum yang kuat pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yaitu Penjualan dibawah tangan, Parate Eksekusi dan Fiat Pengadilan. Cara yang dianggap mudah oleh kreditur
dalam menyelesaiakan kredit macet ialah menggunakan
Parate Eksekusi, karena lelang eksekusi dapat dilakukan tanpa persetujuan Debitur. Dalam Penelitian ini pelaksanaan lelang eksekusi milik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dengan menggunakan
Petunjuk
Pelaksanaan
Lelang
yaitu
adanya
pengumuman lelang melalui surat kabar setempat di lokasi tempat objek yang akan di lakukan pelelangan, pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman
Lelang pertama ke
Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan pengumuman kedua dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Pada pelaksanaan lelang yang dilakukan pertama kali oleh Pejabat Lelang Kelas I (KPKNL) yakni membacakan kepala risalah lelang lalu melakukan penawaran lelang dengan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Apabila lelang tersebut laku maka di tunjuk pemenang lelang dan kemudian adanya bea lelang. Bea lelang yang dipungut oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai pada Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dibebankan penjual sebesar 2 % dari nilai hasil lelang benda tidak bergerak tersebut dan kepada pemenang lelang dibebankan sebesar 1,5% dari nilailelang lalu disetorkan pada Kas Negara. Setelah semua pembayaran selesai dan adanya penyerahan dokumen kepemilikan barang, pejabat lelang membuat risalah lelang untuk keperluan balik nama, kemudaian salinan risalah lelang untuk penjual dan super intenden yakni pengawas atau kanwil, dan minuta atau arsip pelaksanaan lelang. 12
2.
Hambatan –hambatan yang muncul dari pelaksanaaan lelang objek hak tanggungan akibat wansprestasi
antara lain objek pelelangan
dalm hal ini tanah sedang dalam sengketa awal , putusan sela dari pengadilan untuk penundaan sementara, gugatan yang muncul dari pihak ketiga, belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas adanya gugatan perdata awal, ketidaklengkapan dukumen , dan anggapan bahwa obyek lelang merupakan hal yang tabu atau obyek lelang yang tidak bagus, lalu adanya peserta lelang namun obyek lelang tidak laku sehingga harus dilakukan lelang ulang yang membutuhkan waktu yang lama lagi, pengosongan tanah yang masih berpenghuni padahal obyek tersebut sudah laku terjual 3
Manfaat pelaksanaan lelang objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit akibat wansprestadsi di KPKNL terhadap para pihak antara lain bagi pihak kreditur dalam hal ini pihak perbangkan dapat menambah perputaran modal dari adanya uang
pokok dari hasil
pelelangan, selain hal tersebut jika dalam proses pelelangan tidak adanya peminat (TAP) pihak debitur berusaha untuk melunasi pnjaman serta adanya pencairan agunan, bagi pihak debitur jika dalam proses lelang tersebut terdapat kelebihan atau sisa dari pejualan dapat di kembalikan kepada pihak debitur, bagi kantor lelang dengan adanya pelaksanaan lelang hak tanggungan karena kredit macet tersebut eksistensi KPKNL di akui dalam hal penyelesaian kredit macet melalui proses lelang .
13
DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2012, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta. As Suhaiti Arief, 2008, Hukum Acara Perdata, Bung Hatta University Press, Padang. Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan, Kencana,Jakarta. M. Bahsan, 2010, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, RajaGrafindo Persada,Jakarta. M.Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua,SinarGrafika,Jakarta. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, HukumAcara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.Salim HS, 2011, Perkembangan Hukum Jaminan diIndonesia,RajaGrafindoPersada,Jakarta. Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK 06/201 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang
14
