JURNAL PEMBANGUNAN MANUSIA - EPRINTS SRIWIJAYA UNIVERSITY

Download JURNAL. PEMBANGUNAN MANUSIA. (Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi). H u man Development Jou rnal. ISSN : 1978-5879. Vol. 10 No.1 April2016 ...

0 downloads 378 Views 11MB Size
ISSN : 1978-5879

JURNAL PEMBANGUNAN MANUSIA (Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi)

H u man

Development Jou rnal

Vol. 10 No.1 April2016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH Alamat Redaksi / Penerbit : Jl. Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Telp. (0711) 374456 Fax. (0711) 950077 mail : [email protected] website : www.balitbangnovdasumsel.com

JPM

Volume 10

No.1

Terakreditasi Nomor

Hal. 1 - 78 51

Palembang April 2016

3/AU2lP2Ml-LlPU04l2O13

ISSN

:

'1978-5879

ISSN: 1978-5879

JURNAL PEMBANGUNAN MANUSIA (Kesehahn, Pendidikan, Ekonomi)

Human Development Journal

Vol. 10 No.'1 April2016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENELITIAN PENG EMBANGAN DAN INOVASI DAERAH Alamat Redaksi / Penerbit : Jl. Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Telp. (0711) 374456 Fax. (07'11) 350077 [email protected] mail : website : wwwbalitbangnovdasumsel.com

JPM

Volume 10

No.'1

Hal. 1 - 78

Palembang April 2016

Terakreditiasi Nomor 5 1 3/AUzlPzMl-LlPllO4l2013

ISSN: 1978-5879

Volume 10

No.l, April

2016

]SSN : 1978-5879

JURNAL PEMBANGUNAN MANUSIA (Kesehdan, Pendidikan, Ekonomi)

Human Development Joumal Jumal Pembangunan Manusia terbit pertama kali tahun 2007 dengan frekuensi terbit tjga kali setahun pada bulan April, Agustus dan Desember.

Penerbit ! Badan knelitian Pengembangan

It{iEa Bestari

/

Peer Reviewer

dan Inovasi DaeBh Provinsi Sumatera Selatan

Prof. Dr. Chuzainnh Dahlan Diem, MLS

(Universitas Sriwijaya)

Pelindung

:

Gubernur Sumatem Selatan

Prof. Dr. M. Djahir Basir, M.Pd

(Universihs Sriwijaya)

Pengarah : lGpab

Ba

litbangnovda Prorr. Sumsel

Prof. Dr. dr. Fauziah Numini Kurdi, Sp.RM, MPH

(Universibs Sriwijaya)

Kefua Dewan Riset Daerah Sumsel

Editor llmiah/Penanggung Jawab Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM, M.lGs (Bappeda Prov. Sumsel)

:

Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si

(Universitas SriwUaya) Prof. Dr. Sulbahri Madjir, SE, MM

Dewan Editor

(Universitas Tridinanti)

:

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si (UIN Raden Fahh)

Dr. dr. Muhammad Zulkarnain, Sp.

(Universibs Sriwijaya)

Nunanto, DCn, M.lGs (Balitbangnovda Sumsel) I

.

Desri Yesi, ST

(Balitbangnovda Sumsel) Dian Novriadhy,

S|

M.Si

(Balitbangnovda Sumsel)

oom Komalasari, S.Si, M.Farm (Balitbangnovda Sumsel) Sekretariata

n:

M. Tris Oktaris Nuhadin, S.Ap

Alamat Redaksi / Penerbit

:

Jl. Demang Lebar Daun No.4S Palembang Fax. (071 1) 350077 Email : [email protected]

rdp. (0711\ 374456

website : www.balitbangnovdasunsel.com

Terakreditasi Nomor 513/AU2lP2MI-LIPI|

Ml20t3

11

Volume 10 No.1, April 2016

ISSN: 1978-5879

SALAM REDAKSI

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga JPM

Volume

1

0

Nomor 1 dapat terbit pada waktunya. JPM terbit secara berkala

semenjak tahun 2007 dengan lingkup kajian di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam upaya merespon perkembargan ilmu pengetahuan dan teknologi maka mulai edisi April 2016, selain terbit dalam bentuk cetak JPM juga akan mulai

dipublikasikan melalui jurnal elektronik (http://ojs.balitbang novdasumsel.com/). Saat ini jumal elektronik tersebut dalam proses pengembangan dan f nalisasi dan diharapkan akan beroperasi dengan normaldi bulan Agustus 2016.

Demikian disampaikan kepada khayalak luas, semoga segala upaya yang telah dicurahkan oleh segenap pihak dapat membawa manfaat.

Redaksi

Itl

Volume 10 No.1, April 2016

ISSN : 1978-5879

JURNAL PEMBANGUNAN MANUSIA (Kesehatan, pendidikan, Ekonomi)

Human Development Joumat Vol. 10 No.i, Aprit 2016 DAFTAR ISI HASIL PENELITIAN

Kesehatan P_elayanan Antenatal dan Kejadian Berat Bayi Lahir Rend ah di lndo nesia (Rizki Aini, Nuttina Tarmizi. itura Uatanayati)pp"

uaiaii

D_eterminan Kematian Neonatal

1-9

di RSUD Lahat

(Erika Yuniadi, Tan tlbtaka, Dadang H.

puiia t

pps UNSR|...............

10-22

MDGs.5: Sebuah pelajaran dari pengalaman Sumatera Selatan (Dian Noviadhy / BalitbangnotiaSu.se,

..............._._.._:_..

23-41

Pendidikan lnovasi Pembelajaran pendidikan Agama lslam Menuiu pembelajaran yang produktif / UIN Raden Fatafu

(lndah Wigati

42-60

Ekonomi Analisis Pengaruh Belania pemcintah di Bidang Kesehatan, pendidikan, dan Belanja Modal Terhadap lingka[ Kemiskinanoi prouinii"slri-ai;Ht;X (Rina sukarman. raufiq Marwa, rrai"adii iiiiT"irir"ii*i"ya)

ii"iii

........... .......

61-78

lv

Jumal Pembangunan Manusia

1O(1

):61-78

ISSN:1978-5879

AI'|ALISE PEISARuH BEt"AltJA PELIERNTAH Dt BDAI{G KESEHATAN, PENTXU}GI{, DAII BELAI{JA MODA TERI{ADAP ThGKAT KEMEKIMNDI PRo/tNSt SU!'ATERA SELATAN The Analys'ts of the Effect of the Govemment Expe,nditures in the sector of Health, Education, and capitut Expnditurcs on ihe rever of poverty in $oith Sumatera Provine Rina Sukarmanl', Taufiq fvbMa2, Tadjuddin Husin3 1

2,.

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

*

Alamat korespondensi: Fakuftas Ekonomi uni\€rsitas sriwijaya, Jaran Raya parembangPrabumulih KM,35, lnderalaya, Ogan llir, email: [email protected], tauf oma [email protected] Tanggal masuk

naskah:

Tanggal masuk

re\,isi:

Tanggal diterima:

Abstrak

. Peneritian ini bertuiuan untuk mengetahui pengaruh variaber beranja pemerintah dibidang kesehatan, pendidikan, dan beranja modar terhadai tingkat kemiskinan di pro\insi sumatera selatan. Data yang digunakan adarah data sekunder JEngan periode tahun 2000-2013 yang dipublikasi oleh Badan pusat sratistik.(Bps) dan rembaga raiinya. rernit vrng digrnl[rn adalah anatisis regresi rinier berganda. tingtat remisiinan "nari"is *;#i-r",ir."i*i"ird;r" belanja pemerintah dibidang kesehalan, pendidikan, dan beranja "irurgai modar sebagai variabel bebas. Hasil penetitian ini. menunjukkan bahwa. beranja p"roini"i dibidang keiehata;-;ig;iti; mempengaruhi tingkat kemiskinandi provinsi Sumaiera Selatan, bentui p""g"ir;ry;;;itit Belanja.pendidika. tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinandi pro\insi dan Belanja modal signifkan mempengaruhi tingka-t kemiskinan di pro\,insi sumatera seratan, Sumatera Selatan danbentuk pengaruh nya negatif.

IGta Kunci : Tingkat Kemiskinan, Beranja pemeintah, Kesehatan, pendidikan,

Beranja Modal

Abstract The objective ot this study was to revear the effect of the vaiabre of govemment exwnditure in the sector of hearth, education, and capitar expenditure on the lever of pivetty in soutn'siiain

ptovince The data used in this styE wrc tite secondary iut" frr' th" plrioa or 2000;:i013 published bv the centrat Bureau ot sralr.srics rapsl ini itni, rerated ageicie,s.- ri*iilnlj or anal,^,s used was munipre rinear rcgrcssion anarpis. The resufts of this-study inoicatei init-tne government spending in the sector or hearth had a positive and significant o, n" iriri'or povedy in the prcvince of so,tth sumaterc. The spending "irot in the sector of education did not -sotlth significafiry etf sumatera. whereas in"-iZiia .ec|_!he revet of povedy in the pmince of expenditures significanfly effect the leiel of porcrty in tne piiiie or soun srna,in- wiiii"i"riii etfect.

Keywords: povedy level, govemment spending, health, education, capital expenditurc

ol

Jumal Pembangunan Manusia 10(1 ):61-78

pengeluaran

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi mempunyrai tujuan untuk meningkatka n kesejahteraan masyarakat. lingkat kesejahtreraan masyarakat dapat diukur dengan besaran-besaran ekonomi maupun non ekonomi. Besaran ekonomi yang

biasa digunakan sebagai indikator berhasil tidaknp suatu pembangunan ekonomi di suatu negara atau di suatu

daerah di

antaranya pendapatan per kapita,

jumlah

penduduk miskin,

tingkat

tingkat

pengangguran, dan lain-lain.

Banyak faktor

ya

ng menentukan

berhasil tidaknya

pembangunan

ekonomi di suatu negara atau di suatu

daerah,

di

antara faktor tersebut

adalah pemn pemerinta h proses pembangunan. pemerinta

h

dalam

dalam

Peran proses

pembangunan meliputi; fungsi alokatif,

distributif, stabilisator

dan

dinamisator.

lmplementasi \ranS dilakukan pemerintah agar fungsi-fungsi terseb ut

di

atas dapat tercapai adalah di antaran)E dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sala h satu kebijakan fiskal yang dilakukan

pemerintah adalah 62

ISSN:1978-5879

kebijakan

Pengeluara

n

pemerintah.

pemerinta h memp unyai

kedudukan yang relatif penting dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat (utamanya mengurangi pengangguran, meng ura ngi tingkat kemiskinan). Rasionalitras dari peran

pengeluaran pemerintah (utamanya pengeluaran untuk fasilitas publik;

sektor pendidikan, transportiasi, irigasi

kesehatan,

dan

lainJain)

terhadap tingkat kesejahteraan tidak

diragukan lagi. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu

meningkatkan kualitas kesehata n masyarakat sehingga dapat lebih berdayra dalam melakuka n kegiatan yang produktif. Pengeluaran untuk sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan akses masyaraka t pada

pendidikan yang baik dan murah,

sehingga mampu menirgkatkan kualitas pendidikan )rarE dapat menjadi bekal dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga dapat lebih produktif dan berdaya saing dan pada gilirannya diharapkan

memiliki kemampuan ekonomi yang mapan dan stabil. Anggaran dalam

bidang infrastruktur

diharapkan

u

mampu meningkatkan akses

d

masylarakat dalam bidang ekonomi

sehingga

akan terjadi efisiensi

n

Belania Pemerintah dan Kemiskinan Rina Sukarman, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin

ekonomi (efisiensi produksi, konsumsi

)ra

dan pertukaran) dan pada gilirannya

jebakan/lingkaran

n

ng dibutuhka nn),a untuk lepas dari kemiskinan

Pengeluaran pemerintah sektor

(poverty trap). Akibat minimnya akumulasi kapital kaum miskin, konsekuensinya, kaum miskin tak

pendidikan dan kesehatan merupakan

mampu berperan aktif dalam kegiatan

dua dari beberapa faktor

yarg

ekonomi dan merasakan berkah dari

pembangunan

adanya pembangunan. Hal tersebut

akan

meningkatka

masyaraka

kesejahteraan

t.1

mempengaruhi

manusia. Kedua faktor

n

tersebut,

n jasa

itulah yarq mendasari

betapa

ya nS

pentingnya pembargunan ma nusia, di

oleh

mana dalam pembangunan manusia

pemerintah, bukan bertumpu pada

tersebut tidak hanya meliputi dimensi

swasta terlebih pasar. Dalam

hal

kesejahteraan saja melainkan terkait

pemba ng unan manusia,

juga dengan peningkatan kapasitas

pendidikan dan kesehatan )Eng baik

dasar manusia melalui akses terhadap

bagi setiap manusia bisa

pendidikan dan kesehatan terutama

merupaka

layana

normatifnya disediakan

peningkata

n

melalui alokasi

tenivujud

pengeluaran

bagi masyarakat miskin.3

di seKor pendidikan dan kesehatian. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya )ang dapat digunakan

disektor tersebut maka

memenuhi keb utuha n

hid

meni ngkatka n priod ukti vitas pe ndt.ld uk

meningkatkan

kesejahteraan

sehingga bisa

sekelompok orang. Secara politik,

pemerintah

akan

meningkatkan

pembangunan manusia.

Untuk

up

serta

kemiskinan dapat dilihat dari tingkat

selanjutnya, pengeluaran pemeri ntah

akses terhadap kekuasaan

pada sektor

mempunyai pergertian tenta ng sistem

yans

pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai

politik yarE dapat

investasi publik.2

kemampuan sekelompok ora ng dalam

Perduduk miskin

pada

menjangkau

dan

menentukan

menggunakan

umumnla mempunyai keterbatasan

sumber daya. Secara sosial psikologi,

dalam mengakses

kemiskinan dapat dilihat dari tingkat

sumberdaya

dan

ekonomi, sehingga mereka tidak

kekurangan jaringan

mampu mengakumulasi modal/kapital

sosial yang mendukung dalam

struktur

63

ISSN:1978-5879

rEfdapatkan

kesempatran

penirgkata n prod ukti vitas.a

Pemerintahlah

untuk

Fenomena kemiskinan

diamanatkan

dapat

ketidakmampua n me nangg ulanginya.5

mengelola

pengeluarirn/belanja secara optimal agar pemerataan pembangunan dan

dalam

masyarakat dapat dipandang dari

beberapa aspek pen1ebab

antiaranya6: a)

di

kemiskinan

berhubungan dengan buda)ra )€ r€ hidup dalam suatu mas)rarakat, sering

kesejahteraan bagi pendud uk dapat diwujudkan. Untuk mengetahui sejauh

disebut kemiskinan kuftural. Dalam

mana pengaruh pengeluara n/belanja

konteks

pemerintah terhadap kesejahteraan

png

tingkat

diindikasikan oleh

tirgkat kemiskinan, makatulisan ini membahas "Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000-20,t3.

ini

kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnla etos kerja. b) Kemiskinan timbul sebagai akibat adanya ketidakadilan dalam pemi likan faktor-faktor produksi dalam

masyarElkat. Golongan

)ra

akses kuat terhadap

ng memiliki faktor-faktor

produksi cenderung mendominasi dan

melakukan ekspansi ekonomi png

kemudian menlsihkan

golongan

masyarakat pirqgiran (periphera l).Akibatnya muncul KAJIAN PUSTAKA

kemiskinan struktural

Menurut World Bank, penyebab

kemiskinan setidaknya

ada

tiga

dimensi yang ada pada orang miskin yaitu: (a) rendahnya pendapatan dan

aset untuk memenuhi

kebutuhan

dasar, seperti: makanan,

tempat

tinggal, pakaian, serta kesehatan dan

pendidikan

yang tayak;

(b)

ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di dalam institusi

negara dan maslarakat; (c) rentan terhadap guncangan ekonomi karena 64

karena

lemahnya kemampuan rcaha dan terbatasnya akses pada kegiatan

c) Kemiskinan yans disebabkan oleh faKor ekonomi.

kekura ngberuntunga n

(disadvantages),

yaitu fisik

lemah, kerentianan

yang

(vulnerability),

keterisolasian, serta ketidakberdayaa n (powerlessness).

Depdagri dan LAN dalam modut yang

disiapkan untuk Diklat

teknis

Belanja pemerintah dan Kemiskinan Ktna $ukatman, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin

Pengentasan

kemiskinan

mengurgkap teori Neo-liberal dan teori demokrasi sosial. Teori neo_

liberal intinya menlerukan bahwa komporen penting dari sebuah

masyarakat adalah

pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan i ni. Tabel

'1. Ringkasan Teori Neo_liberal dan Demokrasi-.Sosial tentang Kemiskinan

kebebasan

individu. Para pendukung neo liberal

berargumen bahwa

kemiskinan

merupakan persoalan indiMdual

disebabkan oleh

P.lhnr EnoanD|lE^!llm. irtrldu lnr.hnya o.;ar,6r

r.pr!.dan (d:6, p.ft

h_

ya ng tsdbdap orano

6.brrtl.

kelemahan_

mddn$.aE

Ienen peblBr

trk.hr'b

n

!e lEebt&n

kelemahan dan/atau pilihan_pilihan

individu lrang

bersangkutan.

Kemiskinan akan hilang dengan sendirinyla jika kekuata n-kekuata n pasar diper.luas sebesar_besarnp dan

pertumbuhan ekonomi

dipacu

setinggi-tinggin)ra. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan

harus bersifat ', residuat', sementiara,

Sumber dikernbangkan dari Cheyne, O,Brien dan tsergra\€ (1998:176) datam Depdasri & LAN

Teori

demokrasi-sosiai

memandang bahwa kemiskinan

bukanlah persoalan

melainkan

individual,

struktura l.Kemiskinan

dan hanp

disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalarn mas)€rakat

lembaga-lembaga keagamaan. peran

akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber_

negattt hanyEtlah sebagai "penjaga

sumber kemasprakatan. Teori ini

malam" yang baru boleh ikut carnpur manakala lembaga-lembaga di atas

berporos pada prinsip-prinsip ekono mi campura (mlxed economy) dan

melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau

tidak mampu lagi

menjalankan

tugasn)ra. penerapan

program_

n

"ekonomi

rnanajemen_permintaan,

(demand- management economics)

program structural adlusfmenf, seperti

gaya Keynesian yang muncul sebagai

program jaringan pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang,

jawaban terhadap depresi ekonomi

termasuk lndonesia, merupaka

n

contoh

sesungguhnya

yarE terjadi pada tahun 1920_an dan awal 1930-an. Menurut pandangan

kongkrit

demokrasi-sosial,

dari

strategi

penanggulangan kemiskinan haruslah

65

Jumal Pembangunan Manusia 10(1 ):61-78

bersifat institusional

(melembaga).

Program-progratn jaminan sosial dan

bantuan sosial

ya

ng dianut di

AS,

ISSN:1978-5879

b. Socio-Economic Dualism'. negara

ekskoloni

me ngala

mi

kemiskinan

karena pola produksi kolonial,

pitu

contoh strategi anti kemiskinan yang

petani menjadi mariinal karena tanah yarq paling subur dikuasai

diwamai oleh teori demokrasi-sosial.

petani skala besar da n berorientasi

Jaminan sosial )iarE berbentuk pemberian tunjangan pendapatan

ekspor.

c. Population Growth'. perspektif png

atau dana pensiun, misalnya, dapat

didasari pada teori Mafthus bahwa

meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan

pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan

dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (capabitities) untuk memenuhi kebutuhan dan

pangan seperti deret hitung.

Eropa Barat, dan Jepang, merupakan

menentukan

pilihan-pilihannya

d. Recources Management

Environmenf.

adanya

dan

menyebabkan

tebang akan

(dependency\ karena dapat membuat

omng tjdak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pi li hannya.

sumber

dan proses penyebab

terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. Policy lnduces Processes: proses

pemiskinan

yang

dilestarikan,

direproduksi melalui pelaksaruran suatu kebijakan (induced of policy) diantrara

nya adalah

kebijakan

antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestiarikan.

66

unsur

lingkungan, seperti mana jeme nperta nian )ra ng asal menurunkan

produktivitas.

e. Natural Cydes aN Processes: kemiskinan terjadi karena siklus

di

lahan

di mana lahan ini jika

turun

alam. Misalnya tinggal kritis,

SuryawatiT menlo rotl beberapa

The

mismanagement sumber daya alam

(chorces). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat ketergantungan

and

i

hujan akan terjadi banjir tetapi jika

musim kemarau akan kekurangan

air, sehingga tidak memungkinkan

d

produktivitas )Eng maksimal dan

k

terus-menerus.

a

t. The Maryinalization of

Woman'.

peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap

sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan

Belanja Pemerintah dan Kemiskinan Rina Sukarman, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin

hasil kerja yang diberikan

lebih

2)

memberdayakan

rendah dari laki-laki.

g.

h.

i.

j.

Kebijakan dan program untuk

Cultunl and Ethnic

kelompok

miskin. Kemiskinan memiliki sifat

Factors..

nal,

bekerjanya faktor btrdaya dan etnik

multidimensio

yanS memelihara

penanggulangannya tidak cukup

kemiskinan.

maka

Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan rrelayan ketika

hanya dengan

panen ltlyEl, serta adat istiadat

png

juga mengandalkan kebijakan dan

konsumtif saat upacara adat atau

program dibidarg sosial, politik,

keagamaan.

hukum dan kelembagaan.

Explotative

lntermediation:

keberadaan penolong

yra

penodorg, seperti

ntenir (lintah

re

pendekata

3)

ng menjadi

mengandalkan

n ekonomi, akan tetapi

Kebijakan

dan program

yang

melirdungi kelompok

miskin.

Kelompok masyarakat

miskin

darat).

sangat rerdan

lntemal Political Frugmentation and

goncangan internal (misalnya

Civil Stratfe: suatu kebijaka n

ya ng

kepala keluarga meninggal, jatuh

diterapkan pada suatu daerah

ya ng

sakit, kena PHK)

terhadap

maupun

fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penlebab kemiskinan.

goncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana

lntemational Processes: bekerjanya

alam, konflik sosial), kare na tidak

sistem-sistem intemasional (kolonialisme dan kapitalisme)

dalam menghadapi

membuat

gorcangan tersebut.

ba

memiliki ketahana n

nyak negara menjadi

4)

semakin miskin.

Secara umum, strategi

Kebijakan

ata

u jami na n

goncangan-

dan program untuk

dapat dijala nka n utntuk me na nggula ngi

memutus pewarisan kemiskinan antiar generasi, hak anak da n

kemiskinan adalah (Prawoto, dalam

pemnan perempuan. Kemiskinan

Qodariyah5:

sering kali diwariskan

1) Membuka pelu€lng

)ra ng

dan

dari

generasi ke generasi berikutn)€.

ifu, rantai pewarisan

kesempatan berusaha bagi or:ang

Karena

miskin untuk berpartisipasi dalam

kemiskinan

proses pembar€ una n eko romi.

Meningkatkan pendidikan dan

harus

diputus.

peranan perempuan

dalam

6t

ISSN:1978-5879

Jumal Pembangunan Manusia 10(1 ):61-78

keluarga adalah salah satu kunci

5)

2. Pendlduk miskin adalah penduduk

ng

memiliki

rata-rata

memutus rantai kemiskina n'

)E

Kebijakan dan program penguatan

pengeluaran Per kaPita Per bulan

otonomi desa. Otonomi desa

dibawah Garis Kemiskinan.

dapat menjadi ruarg

Ya

ng

3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

nilai

memungkinkan masyarakat desa

merupakan

dapat menanggulangi sendiri

kebutuhan minimum makanan

kemiskinannYa.

disetarakan dengan 2'100 kalori

Pergeluaran Ya

ng

per kaPita Per hari. Garis

Menurut Badan Pusat Statistik

Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

Provinsi Sumatera Selatans ada beberapa penjelasa n teknis untuk

adalah kebutuhan minimum untuk

kemiskinan laitu;

kesehatan, dan kebutuhan lainnYa.

1. untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic

needs aPProachl. Dengan pendekatan ini, kemiskinan sebagai dipandang

perumahan, sandang, Pendidikan' 4. Sejak Desember 1998 digunakan

standar kemiskinan baru

Yang

merupakan Penyempumaan stiandar YanS lama. Penyempurnaan

standar

ini

meliputi Perluasan cakuPan

ketidakmamPuan dari sisi ekonomi

komoditi Yang

untuk memenuhi kebutuhan dasar

dalam kebutuha n dasar. DisamPing

Ya ng

itu penlempurnaan juga dilakukan

makanan dan bukan makanan

diukur dari

sisi

Perqeluaran'

memPertimbangka n

antar

daerah

yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan

keterbandingan

(GK), yang terdirj dari

dua

pedesaan) dan antar waktu Yang

komponen yaitu Garis Kemiskinan

disebabkan oleh adanya perlcedaan

Itrletode

Makanan (GKM)

dan

Garis

Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

68

dengan

diPerhitungkan

(provinsi serta

Perkotaan-

tingkat harga antar daerah

dengan cara

Yaitu

melakukan

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terPisah untuk

standarisasi harga terhadap harga

daerah perkotaan dan Pedesaan.

standar kemiskinan ini diharapkan

di

DKI jakarta.

PenYemPumaan

Belanja Pemerintah dan Kemlskinan

Rina Sukarman, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin

dapat mergukur tingkat kemiskinan secara lebih realistis.

5. Ukuran kemiskinan

a.

b.

kemiskinan. Penelitian

Head Count lndex (HCl) adalah persentiase penduduk miskin

yang berada

di

bawah Garis

belanja modal terhadap

di

lndeks Kedalaman Kemiskinan

Selatan tahun 2000-201 3.

merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing pend r.rd uk

miskin terhadap garis

meneliti di

bidang kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan

lndex)

ini

pengaruh belanja pemerintah

Kemiskinan (GK).

(Poverty Gap

Provinsi

tingkat

Sumatera

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan pengeluara

nprovinsi

Sumatera

Selatan yarg diperoleh dari Badan

nilai indeks, semakin jauh rata-

Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Selatan. Selain itu dilakukan studi pustiaka (tibrary

rElta pengeluaran

research) terhadap berbagai bacaan

kemiskinan. Semakin tinggi

c.

tahun 2000-2013 melipr.rti betanja pemerintah, belanja modal dan

penduduk

dari garis kemiskinan.

!€ ng dapat melengkapi penelitian ini.

lndeks Keparahan Kemiskinan

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kua ntitatif yang

(Poverty Severity

lndeks)

memberikan gambaran mengenai penyebaran

Berganda, untuk

pengeluaran antara penduduk

pengaruh pengeluaran pemerintah

miskin. Semakin tinggi

berdasarkan

irdeks, semakin ketimpangan

nilai

tinggi

pengeluaran

menggunakan model Regresi Linear

furgsi

mengetahui

pela)ranan

kesehatan, pendidikan, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di

Provinsi Sumatera

diantara perduduk miskin.

Selata n.

Formulanya adalah sebagai berikut:

a + blLnBK + b2LnBp +

METODE PENEL]TIAN

LnTK:

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di provinsi Sumatera

b3LnBM + e

Selatan. Data yang digunakan adalah

data time series 14 tahun

pitu

dari

Dimana: TK: Tingkat Kemiskinan BK: Bela nja kesehatian BP: Belanja pendidikan

69

ISSN:1978-5879

Jumal Pembangunan Manusia 10(1 ):61-78

BM

modal

:Belanja Modal

di

Sumatera Selatan daPat

dilihat pada Tabel

HASIL

2

dapat dilihat bahwa dari tahun 2000 sampai 2013, jumlah penduduk miskin

DAN

PENELITIAN

2. Dari Tabel

PEMBAHASAN

terbesar di provinsi Sumatera selatan

ada pada tahun 2000 )xaitu sebesar 1.466,00 jiwa atau 23,60 Yo dari total

Gambaran Umum

Tingkat Kemiskinan, Belanja di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Belania Modal di Sumatera Selatan

penduduk pada tahun

tersebut.

Persentiase perkembangan jumlah

Gambaran mengenai kemiskinan, belanja di

dari 14

tingkat

penduduk miskin

bidang

tersebut ce nderung me nurun.

tahun

kesehatan, pendidikan, dan belanja

2.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Belania di dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000-2013

Tabel

pendudukmiskin

Belanjakesehatan

Belanja t\rodal

o/.

jumlah

bidang Kesehatan, Pendidikan,

dai

jumlah

Belanjapendidikan

dan

jumldr

% dari

total Belanja

0utaan

total Belania

o/o

jumlah (ribuan)

dari toial penduduk

2000

1.466,00

23,60

139.076,37

49,36

15.354,@

5,44

14.095,53

5,00

200'l

1.450,05

21,57

213.859,56

37,52

18.426,n

3.23

17.725,12

3,1

2002

1.434,10

22,49

270.633,90

39,09

12.643,8

4,67

25.612,61

9,46

2003

1.397,10

2',t,54

467.491,31

54,84

19.820,17

4,23

58.614,11

12,53

2004

1.379,30

20,92

472.133,12

41,38

45.979,00

4,03

81 .861,00

7

2005

1.429,OO

21 ,01

283.535,42

25,83

33.462,00

3,05

81 .185,00

7 A.i

2006

'l.446,90

20,9S

745.496,63

42,4O

63.196,00

3,62

136.191,00

7

2007

'I

.331 ,81

19, 15

984.275,76

52,',t2

51.336,,16

3,47

279.761,93

'18,95

2008

I .249,61

't?,73

891.58'1,99

37,3s

129.5n,2s

I,71

363.041,17

24,42

2009

1.167,87

't6,28

640.66/,24

27,36

337 .627,84

10,7

4

644.752,9',1

20,52

20'lo

1.125,73

15,47

1.032.890,01

33,23

341.123,55

10,97

55'l .767,18

17,74

2011

1.074,81

't4,24

1 .1

5

29,92

296.520,00

7,79

255.982,00

6,72

2012

'1.057,03

'13,78

1.017.132,90

238.378,00

4,71

2',12.962,O0

4,20

20'13

1.1

10,37

14,18

862.903,56

513.102,29

9,03

294.912,44

5,19

Tahun

Yo

( utaan

total

rupiah)

beldlja

39

.1

20,1

'15,19

0utaan rupiah)

rupiah)

diolah dari berbagaisumber, BPS & Direktont Jenderal Peimbangan Keuangan

70

1

,17

,81

Belanja Pemerintah dan Kemiskinan Rina Sukarman, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin

Besamla jumla h belanja modal

di Sumatera Selatan selama

2000 sampai 2013

periode

cenderung

berubah-ubah mengikuti perubahan

total belanja dari APBD Sumatera Sumatera selatan. Pada Tabel 2 tersebut dapat dilihat bela nja untuk modal terlcesar ada pada tahun 2011

yaitu

Rp.1.139.120,15

j'rh

atiau

sebesar 2g,92yo dari total belanja.

Untuk nilai belanja modal terkecil selama periode tersebut ada pada

tahun 2000 yaitu Rp.139.076,37

Sumatera Selatan terbesar yaitu pada

tahun 2009 yaitu

sebesar

Rp.644.752,91 juta atau 20,520/.

dai

total belanja dan terkecil sebesar Rp-14.095,53 juta atrau 5,00% dari total belanja yaitu pada tahun 2000.

Perkembangan Garis Ambang Batas Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Selatan

sebesar

Garis kemiskinan merupakan

juta alau sebesar

representiasi jumlah rupiah minimum

49,36% dari total belanja pada tahun

yarE dibutuhkan untuk

tersebut.

kebutuhan pokok minimum makanan

Jumlah belanja

di

bidang

kesehatan di Sumatera Selatan beruariasi dari tahun ke tahun.

memenuhi

yang setiara dengan 2100 kilokalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

2000 sampai 2013 adalah pada tahun

Garis kemiskinan ini diperoleh dari menjumlahkan garis kemiskinan

20"13 yang mencapai Rp.513.102,29

makanan dan garis kemiskinan bukan

juta atau 9,03% dari tota I belanja, dan

makanan. Gambaran perkembangan

terkecil pada tahun 2002 dengan

garis ambang batas kemiskinan dan

jumlah Rp.12.643,29

jumlah penduduk miskin Sumatera

Pengeluaran

te

rbesar dalam periode

ifia alau 4,670/o

dari total belanja.

Belanja

di

Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.

bidang pendidikan

selama periode 2000-2013 di provinsi

ISSN;197&5879

Jumal Pembangunan Manusia 10(1 ):61-78

Tabel 3. Garis Kemiskinan dan penduduk Miskin di Sumatera S elatan d an lndonesia Tahun 2007-201 3 Sumsel

lndonesia penduduk miskin

penduduk miskin (000)

Tahun 0uta)

GK (Rp/

Kota Desa Total

bulan)

Kota Desa

GK (Rp/

Total

bula n)

2007

13,56

23,61

37,17

334.779

545.9

785.9

1.331 ,81

178.209

2008

12,77

22,19

34,96

366.727

514.7

734.9

1.249,61

196.452

2009

11,9't

20,62 32,53

401.958

470.0

697.8

1.167,87

212.381

2010

11,10

19,93

31,02

425.343

471.2

654.5

1.125,73

221.687

201',1

10,95

18,94 29,89

486.775

409.1

665.7

1.074,81

236.298

2012

10,51

10,09 28,59

517.823

388.6

668.4

1.057,03

252.377

2013

10,63

17,92

28,07

584.605

384.8

725.6

1.110,37

273.682

SumberBPS, Sumsel dalam Angka, beberapa tahun penerbitan

Perkembangan

IPM

Sumatera

huruf dan pendidikan, (3)

Selatan dan lndonesia

Angka lndeks

komprelensip mengenai

tingkat

pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan

dilakukan oleh )ra ng

suatu

negara/daerah. Semakin tinggi

nilai

negara/daerah, PencaPaian

pembangunan manusia semakin baik.

IPM merupakan pengukuran perbandingan dari 3 dimensi dasar pembang

unan

ma

nusia, yaitu:

(1 )

harapan hidup dengan dasar hiduP )a ng sehat dan panjang umur Yang 72

stra

ndar

hidup yang layak yang diukur dengan Pembangunan

Manusia (lPM) memberikan gambaran

IPM suatu menunjukkan

diukur mulai dari kelahiran, (2) melek

logaritma natural dari PDB perkapita dalam paritasi daya beli. skala Berdasarkan internasional IPM dikategorikan

menjadi

4, yaitu; (1) kategori

tinggi

(lPM>80), (2) kategori menengah atias (66
IPM dapat dilihat pada Tabel

menunjukkan bahwa

4

yrarB

terjadi

peningkatan angka IPM untd< Prounsi Sumatera Selatan dan lrdo nesia.

Belanja Pemerintah dan Kemiskinan Rina Sukarman, Tautiq Marwa, Tadjuddin Husin

lndonesia masih dalam kategori

Tabel 4. IPM Provinsi Sumatera Selatan dan lndonesia Tahun 1999-201 3

menerEah bawah, namun tahun 2004 Tahun

IPM

Sunsel

sampai 2013 Sumatera Selatan dan lndonesia

lndonesia memiliki angka IPM kategori

1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

63,90 66.00

64,30 65,80

menenga h atas.

69,60 70,23 71,09 71,40 72,05 72,61 72,95

68,70 69,57 70,10 70,59 71,17 71,76 72,27

Hasil Estimasi Pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di

20't'l 2012 2013

73,42 73,99 74,36

72,77 73,29 73,81

Sumsel

Hasil estimasi model pengaruh

belanja

Sumber: BPS, Sumsel dalam Angka dan

pemerinta

h di

bidang

kesehatan, pendidikan, dan belanja

Statistik lndonesia

modal terhadap tingkat kemiskinan Pada tahun 1999 sampai dengan

tahun 2002,

IPM

secara ringkas dapat dilihat pada

Sumsel dan

Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Berganda Variable

Coefficient Std.

Enor t-Statistic

Prob.

7.177 532

0.ou477

84.96388

0.0000

LNBKES

0.011u7

o.o02121

5.491717

0.0003

LNBPEND

4.002173

0,003097

-0.701696

0.4989

LNBMOD

{.0711 35

0.035815

-1.9861 58

0.0751

R-squared

0.901608

Mean dependent var

Adjusted R-squared

0.872090

S.D. dependent

wr

0.124635

S.E. of regression

0.04457 5

Akaike infc criterion

-3.148327

Sum squared resid

0.019869

Schwarz criterion

-2.965739

Log likelihood

26.03829

HannanQuinn criter.

-3.'165229

F€tatistic

30.54477

Durbin-Watson stat

1.8/9229

Prob(F-statistic)

0.000024

7.158306

Sumber Hasil olahan Eviev6 6.0: model telah lulus seluruh uji asumsi klask

ISSN:1978-5879

Jumal Pembangunan Manusia 10(1 ):61-78

Pengaruh Pengeluaran pemerintah di Sektor Ksehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Hasil estimasi yrang ditampilkan

pada Tabel

5

pengeluaran/be

menunjukkan

la

ba trwa

nja pemerinta h untuk

bidang kesehatan

rata per tahun

pengeluaran

pemerintah untuk bidang kese

adalah sebesar 26,99

hatia n

persen,

sedangkan penurunan rata-rata per

tahun tingkat kemiskinan

hanya

sebesar 2,14 persen.

Tidak sejalannya

signifikan

peningkatian

di

mempengaruhi tingkat kemiskinan di

pengeluaran pemerintah

Sumatera Selatan. Bentuk pengaruh

kesehata n dengan penurunan tirEkat

pengeluara

n

pemerintah

kesehatan terhadap

ini

sektor

sektor

kemiskinan

tingkat

balrwa pengeluaran pemerintah tidak

mengindikasikan

kemiskinan adalah positif. Positiftya

secara la ngsung

bentuk hubungan a ntara pengeluaran

tingkat kemiskinan. lndikasi lainnya

pemerintah bidang kesehatan dengan

adalah bahwa arggaran

tingkat kemiskinan

bertentangary'

pemerintah yang telah dialokasikan

berlawanan dengan teori, mestinya

pada sektor kesehatan bertujuan agar

semakin besar

pengeluaran

maslerakat lebih sehat, dan menjadi

pemerintah untuk sektor kesehatan,

maka diharapkan tingkat kemiskinan

lebih produktif. Namun, Sarana kesehatan yarE dapat seperti

turun.

bangunan rumah

Tldak sesuainya bentuk hubungan antara pengeluaran pemerintiah di bidang kesehatian

puskesmas untuk menunjang program

dengan tingkat kemiskinan

mendapatka

di

Sumatera Selatan di antaran)ra disebabkan oleh sangat pesatnya pertambahan nilai pengeluaran pemerinta h dalam kurun waktu 2000

-

pelalanan

mempengaruhi

sakit

kesehata n/be

atau

robat gratis

belum meratia. Selain

n

belanja

itu,

untuk

pelayanan kesehatan,

sebagian masyarakat yang tinggal jauh dari tempal pelayanan kesehatan

juga harus mengeluarkan tra

biaya

nsportasi uriluk berobat.

2013 (terutama periode tahun 2008-

FaKor per€ntu lainn)fa adalah

2013), sedangkan penurunan jumlah

bahwa penduduk miskin yang berada

kemiskinan sangat

pada usia produktif hanp bekerja

lamba n.

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat

pada sektor

diketahul bahwa pertumbuhan rata-

yang berpenghasilan rendah, saat

74

informal/non-keahlian

Belanja Pemerintah dan Kemiskinan Rina Sukaman, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin

penduduk tersebut

jatuh

sakit

sesuai dengan teori, yaitu negatif

kemudian sehat kembali, mereka akan

(semakin tinggi

kembali bekerja di bidang yang sama dengan penghasilan lpng sama. lni

pemerintah di sektor pendidikan maka

mendorong pengurangan jumlah

menunjukkan bahwa

penduduk miskin.

pemerintra h

bela nja

dibidang kesehatan belum

bisa mengurargi jumlah pendtduk miskin )Er€ telah ada.

Porsi belanja kesehatan

yang

Belanja

pemeri nta

pengeluaran

h

disektor

pendidikan diduga memarE dapat mengura ngi jumlah penduduk miskin, dilihat dari banpknya lapangan usaha

yang menerima pekerja

disediakan pemerintah relatif besar guna menunja rE program kesehatia n

tingkat perdidikan formal tertentu.

gratis dari

sisi

Kurang nliatanya

lainwa la upun jumla h penduduk miskin

pengeluaran pemerintah

di

pendidikan dalam menurunkan jumla h

pemerinta

h, di

Sumsel mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak

sebesar biaya kesehatan yarq disediakan. Selain itu, aspek kesehatan seperti yang disebutkan

kemiskinan

di

dengan

pengaruh

di

sektor

nya disebabkan oleh memang masih relatif kecilnp antara

porsi pengeluaran rumah tangga yang

pada bagian terdahulu tidak

dapat dihemat dergan adanya program sekolah gratis. Faktor

berpengaruh langsung atau perlu lag

penentu lainnya adalah

dalam mempengaruhi

walaupun pengeluaran rumah tangga

penurunan

jumlah penduduk miskin.

dapat dihemat sebagai

bahwa

dampak

adanya sekolah gratis, akan tetapi Pengaruh Pengeluaran pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin

pendapatan rumah tangga dan relatif

Hasil estimasi yang ditampilkan

tetap, maka masih belum bisa meningkatkan daya belinya yarg

pada Tabel

5

karena relatjf

terbatasnya/kecilnya

menunjukkan bahwa pengeluara n/bela nja pemerintah untuk

diperparah dengan teka nan kenaikan

bidarq pendidikan secara statistik ha nya signifikan pada taral alfa (o=50%). Signifikansinya relatif

Pengaruh pengeluaran pemerinta h sektor pendldikan terhadap pengurangan

rendah, akan tetapi bentuk hubungan

miskin diharapkan besar dampaknya

harga-harga kebutuhan pokok.

pendr.duk

75

I

ISSN:1978-5879

Jumal Pembangunan Manusia 10(1 ):61-78

jika

belanja

1

persen,

dalam jangka panjang. lnvestasi di

mengindikasikan bahwa

sektor pendidikan memang tidak akan

modal meningkat sebesar

terlalu berdampak dalam

maka tingkat kemiskinan

jangka

pendek, karena itu mendorong terus

berlakunya aturan porsi anggaran ya

nS relatif besar untuk

sektor

pendidikan diharapkan dalam jangka pania ng dapat mempeningan tekakan

kemiskinan di Sumatera Selatan.

akan

berkura ng sebesar0,0711 persen.

Relatif signifikannya

modal dalam

Belanja

mempengaruhi

penurunan tingkat kemiskinan di

Sumatera Selatan di antaranya disebabkan oleh sifat dari belanja

Dengan berbekal pendidikan, maka peluang untuk berpartisifasi

modal ini dapat langsung mendorong

dalam lapangan kerja formal sangat

meningkatkan

terbuka. Terbukanya kesempatan untuk berperan serta di dalam

masyarakat dalam mengakses sarana

mobilitas barang

dan

ora ng,

kemampuan

dan prasarana ekonomi

(produksi,

perkerjaan formal akan mendorong perbaikan pendapatan dan pada

distribusi ma upun konsumsi).

gilirannya dapat menurunkan jumlah

belanja modal inidi antaranya belanja

pend uduk miskin.

modal tanah, belanja peralatan dan

Komponen

ya

ng tercakup dalam

mesin, belanja gedung dan bangunan,

Pengaruh Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk Miskin Hasil estimasi ya ng ditampilkan

pada Tabel

5

menunjukkan

belanja modal secara

ba trwa

statistik

signifikan pada taraf alfa (o=10%).

Signifikansinya relatif tingSi, dan bentuk hubungannya sesuai dengan tori, yaitu negatif (semakin tinggi belanja modal pemerintah maka

mendorcng pengurangan jumlah perduduk miskin. Nilai koefisien wriabel belanja modal (lnBmod)

adalah sebesar 76

(-0,0711),ini

belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, juga belanja lainnp yang dapat dirasakan langsung oleh semua

masyarakat. De ngan tersedianya fasilitas umum sebagai output dari pengeluara

n/belanja

modal

pemerintah, maka akan memberikan

ekstemalitas ekonomi positil )eitu akan muncul peluang-peluar€ baru

dalam meningkatkan pendapatan penduduk yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Belanja pemeri ntah dan Kemiskinan Rina Sukatman, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin

KESIMPULAN

disebabkan oleh sifat dari belanja

Berdasarkan

hasil

modal yang dapat

penelitian

mengenai pengaruh

langsung

bela nja

mendo

rong

secarEl

mobilitas

kesehatan,

barang dan ora ng, meningkatkan

dan belanja modal

kemampuan mas)rarakat dalam

terhadap tingkat kemiskinan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

mengakses sara na dan prasarana

ekonomi

sebagai berikut:

maupun konsumsi).

pemerintah dibidang pendidikan,

a.

Pengeluaran pemerintah di sekor kesehatan tidak secara langsung

dapat mengurangi jumlah

uksi,

distribusi

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin,

R,

kemiskinan

Khasanah, M. Pengaruh Pendapatan dan

diperlukannya

dapat

Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah lstimewa

lebih

Yog)rakarta. Jumal Manajemen,

1

di S umatera Selatan. Kondisi ini disebabkan oleh

/ag (waktu)

tingkat kesehatan mendorong

masya

mempunyai

rakat

pe[nng

produkif sehingga

agar

Akuntansi, dan

untuk

melakukan aktivitas ekonomi

ya ng

Pembangunan, 201 1, 9(1) 2

mulai

memberikan pengaruh terhadap

lndonesia. Jumal pendidil
pengurarpan jumlah penduduk miskin, walaupun masih dalam

c. Belanja modal

terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Sumsel.

Kondisi ini di

Ekonomi Dan Brsas2013, 1(t).

3. berpengaruh

antaranla

ef a/. pengaruh

Pada Sektor pendidikan dan Kesehatan Terhadap lndeks Pembangunan Manusia di

Pengeluaran pemerintah di sektor

taraf yang relatif kecil

Astri, Meylina

Pengeluara n pemerintah Daerah

garis kemiskinan

pendidikan sudah

Ekonomi

dapat

meningkatka n pendapatia nnya dan pada gilirannya dapat terlepas dari

b.

(prod

Widodo

A,

Waridin, Johanna,

MK. Analisis

pengaruh

Pengeluaran pemerintah

di

Sektor pendidikan dan Kesehatan Terhadap 77

Jumal Pembangunan Manusia

Pengentasan

Melalui

i0(i

):61-28

ISSN:197&5879

Kemiskinan

Kemiskinan

peningkatan

Master Plan

Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jumat

Dinamika

Kemiskinan

palembang.

Suryawati,

Chriswardani.

Wijapnto, RD. Pengaruh PDRB,

8(3)

Analisis pendidikan Terhadap

-

Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Selata n. Sumatera

Unir,ersitas

Selatan Dalam Angt
Jawa Tengah Tahun 2005

2008. Sknpsi,

8

Diponegoro, Semarang, 20.t 0.

Qodariyah, L,

pengaruh

Pendapatan Dan Belanja Daerah

Terhadap Kemiskinan

Kota

Palembang Pada Tahun 2002-

Palembang: BPS, 2014.

I

Budiriyanto,

E.

Kajian Legal Sistem lnformasi Keua ngan

Daerah (S|KD). Ditjen Perimbangan Keuangan

2011. Sknpsl,

Universitas

Kemenkeu

Sriwija!€, lnderalaya,

201 3.

pada tanggal 8 februari 2015 dari

Taufiq, Abukosim.

78

di Kota

FE Unsri,2010.

7

Kemiskinan Di Kabupaten / Kota

6

pengentasan

Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. JAtpK 2OOS,

Dan Pengangguran

5

penyusunan

Ekonomi

Pembangunan 201j, 1{1)

4

dan

Rl, 2010.

(diambit

http: //wwwdiok. depke u.qo.id.

Azward

Nazeli, Pemetaan

L

PEDOMAN PENULISAN PROSEDUR

4.

1. Jurnal Pembangunan Manusia terbit tiga kali setahun, mempublikasikan makalat asli laporan hasil penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dlngan

2.

pembangunan manusiaTulisan yang dikirim pada redaksi harus yang

belum pernah dipublikasikan ditempat' laii secara utuh maupun sebagian dalam bentuk

3.

Menyerahkan biodata lengkap yang berisi nama lengkap penulis/group penulis (berikut

tertulis originalitas tulisan dan tidak dipublikasrkan dimedia lainnya. 4. Makalah yang pernah diajukan dalam pertemuan ilmiah harus diberi catatan kaki

6.

mengenai pertemuan tersebut.

Tulisan harus diserahkan rangkap 3 (tiga) serta ditulis jenis makalah yang dikirimkan (artikel penelitian, tinjauan pustaka, laporan kasus,dll) pada sudut kanan atas. Untuk memperlancar kerja redaksi, harus juga meyertakan soft copy

direkam datam CD (compact disc).

Naskah yang sudah diedit redaksi masih mungkin dikembalikan kepada penulis bila

dipandang naskah untuk dikoreksi ulang oleh penulis dan agar dikembalikan segera kepada redaksi.

7.

Bagi tulisan yang dimuat maka penulis akan memperoleh 'l eksp cetak lepas dan 2 eksp

Jumal yang telah drcetak secara gratts. FORMAT

1.

2.

Naskah disusun pada kertas 44 dengan tata letak (Lay out) ;

Sisi kiri :3cm Sisi kanan : 2.S cm Sisi atas :3cm Sisi bawah :2cm Kolom.abstrak djketik dalam 1 (satu) kolom font arial ('10) itatic spasi .i. Materi diketik dengan 2 (dua) kolom, jarak antar kolom 1 cm. foni arial

(12) posisi futt (Justify), awal atinea masuk s (lima) ketukan, spasi 1,5. Judul :Arial (14),

huruf Capitat (UppERCASE). tebat (botd) posisi ditengah (center). pengarang dan

alamat

i

ariat (1'1) posisi tengah

sub

judul : arial (12), posisi ful kiri icenter), (teft margin) tidak menggunakan nomor atau turuf jira[ spasi 1,5, daftar pustaka: arial (12) spisi 1

3.

jarak antar nomo|1,5 spasi. Naskah 0udul, isi, daftar pustaka) dan ilustrasi

(tabel, gambar, foto. dsb) jumlah seluruh halaman tidak lebih dari 20 halaman.

I -

singkat penulis 100 kata, terdiri dari n;ma lengkap penulis (tidak disingkat). nama dan

alamat lembaga penulis dan kontak (e_mail.

telephone, fax).

5. Setiap Karya Tulis miah harus dengan

dilengkapi

:

a. Judul

karangan dalam bahasa lndonesia

dan bahasa inggris harus singkat dan jelas maksimal 3 baris ketik atau 90 huruf

cetakan.

gelar), instansi tempat saudara bekerja, alamat yang dapat dihubungi (termasuk telepon dan HP), bidang keahlian/profesi, serta penyataan

5.

Halaman judul mencakup ludul dalam bahasa lndonesia dan bahasa lnggris, serta biografi

b. Abstrak dalam bahasa indonesia

dan

bahasa inggris secara singkat dan jelas

c. d. e.

(maksimum 230 kata). Kata kunci (Keywords) maksimum S kata Pendahuluan (tercakup latar belakang dan

tujuan)

Metodologi Hasil g, Pembahasan h. kesimpulan (dan saran) i. Daftar Pustaka 6. ilustrasi (tabel, gambar dan bagan) harus diberi nomor berurutan. diberi judul diatasnya dan keterangan lengkap. 7. Datlat pustaka disusun menurut Vancouver dan Kepustakaan di dalam naskah disusun menurut angka sesuai dengan pedoman Vancover.

f.

Tata letak penulisan kepustakaan Vancouver

menurut

:

a. Nama keluarga serta huruf perlama nama

kecil b. Judul karangan c. Nama majalah dengan indeks medicus d. Tahun, volume dan halaman e. Dalam teks, nomor ru.jukan sesuai dengan urutan pengutipan f. Contoh Penulisan didaftar pustaka :

Buku :

Philadelphia: Lippincott Wi iams and

Wilkins; 2005. Chapter 29, Endometriosis; P1103_33

Jurnal: Namal N, Vehit HE, Koksal S. Do autistic children have higher levels of caries? A cross-secional study in Turkish children. J

lndian Soc Pedod prev Dent. June;25(2): g7-1O2

2OO7

lnformasi dari lnternet :

The Effect Of Non Surgical perbdortal Therapy on Systemic lmmune Resporse And Blood G,ucose Level Of NtDOL Patients. Iintemetl 2008. Iciled 2()lO b 141 Available frorn: httr/lib.arndaE.cn