3/28/2015
Pentingnya Mempelajari Hk Adat Bagi Ahli Hukum PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM ADAT
• Hukum Adat adalah hukum yang hidup di Indonesia (Living Law) • Merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia • Diakui dalam Konstitusi Indonesia (ps. 18B) • Menjadi dasar bagi perundang-undangan di Indonesia (mis. UUPA)
Disusun oleh: Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD.
1
2
KARAKTERISTIK HUKUM ADAT
• Hukum Adat hidup berdampingan dengan:
• Adalah hukum yg berdiri sendiri, terpisah dari pengaruh negara (Hindia Belanda maupun Republik Indonesia)
– Hukum negara Civil Law – Hukum agama
• Karena itu, Hukum Adat merupakan bagian dari perkuliahan Perbandingan Hk Perdata
• Bersifat dinamis (dapat berubah jika dikehendaki masyarakat) • Tidak tertulis (walau dewasa ini utk memperolah pengakuan de jure, hk adat mulai disusun tertulis) 3
4
1
3/28/2015
• Dipatuhi oleh kelompok masyarakat hukum adat yg bersangkutan – Yg hidup dalam teritori tertentu dg batasan teritori yg jelas (sungai, gunung, laut, hutan, pagar, dsb) – Anggota masyarakatnya berasal dari nenek moyang yg sama dan tinggal di teritori yg sama – Semuanya mematuhi aturan adat yg sama – Memiliki pimpinan adat (baik individu maupun beberapa orang yg ditunjuk oleh adat setempat)
• INGAT! Masyarakat hk adat ≠ masyarakat desa
• Jika berdasar pd Penjelasan ps. 67 (1) UU Kehutanan 1999, masy hk adat harus memenuhi persyaratan: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
5
6
KEDUDUKAN HK ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
• Hukum adat isinya berbeda-beda dari satu kelompok masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat hukum adat lainnya
• Era Hindia Belanda: – De facto: diakui sebagai Living Law (yg didukung oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, dsb) – De jure: Hk Adat perdata diakui sbg bagian sistem Hukum Hindia Belanda (ps. 131 IS dan 163 IS)
7
8
2
3/28/2015
KEDUDUKAN HK ADAT SETELAH ERA REFORMASI
• Era Kemerdekaan: – Hukum adat menjadi dasar dari pembentukan hukum nasional RI
• Secara de facto: – Hk Adat mendapat sebutan sebagai Living Law (hukum yg hidup) dalam sistem hukum Indonesia.
• Secara de jure: – Hukum adat baru diakui keberadaannya oleh negara apabila hk adat tsb dan masyarakat adatnya telah mendapat pengakuan dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat atau diakui Pemerintah Pusat 9
• Pengakuan de jure atau pengakuan formal ini menimbulkan masalah terutama terhadap kelompok masyarakat hukum adat yg hidup di tempat-tempat terpencil di Indonesia. • Mereka tidak peduli dg syarat formalitas untuk mendapat pengakuan dari negara. • Hukum adat bagi mereka bersifat de facto (living law)
• (Ps. 67 (2) UU Kehutanan 1999 dan UU No. 23/2014 Ttg Pemerintahan Daerah bagian Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara 10 Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota)
• Persyaratan bhw hk adat dan masyarakat adatnya harus mendapat pengakuan dalam PERDA setempat mengakibatkan muncul praktek hukum di mana hk adat yg belum diakui dalam PERDA tidak mengikat Pemerintah dan juga masyarakat di luar masyarakat adat ybs. • Hk Adat tsb hanya mengikat ke dalam saja (ke dalam masy. Adat ybs saja)
– Pada akhirnya menimbulkan konflik antara kepentingan negara & kepentingan masy hk adat 11
12
3
3/28/2015
• Sehingga Pemerintah dapat membuat Keputusan yg bertentangan dg hukum adat di masyarakat adat tsb, contoh:
• Selain itu, muncul pertanyaan: – Apakah hukum adat merupakan hukum positif di Indonesia?
– Memberi izin konsesi pertambangan atau Hutan Tanaman Industri kepada perusahaan/individu yg berasal dari luar masyarakat adat tsb, walau hukum adat setempat melarang adanya kegiatan2 industrial di dalam wilayah masyarakat adat ybs.
– Apakah adat merupakan hukum, atau hanya merupakan kebiasaan?
13
14
• Beschikingrecht (Hak Milik)
PRINSIP HUKUM ADAT
– Kelompok masy hk adat dapat menggunakan / mengolah / mengusahakan tanah bebas (virgin). – Orang lain di luar kelompok masy hk adat tidak dpt menggunakan tanah tsb tanpa izin, dg kata lain harus membayar sbg kompensasi (recognitie) – Tanah kelompok masy hk adat tidak dapat dialihkan
• Mencapai keseimbangan – Antara manusia dan semesta (berwujud maupun tdk berwujud) – Segalanya dilakukan dg kesepakatan, timbal balik, dan berimbang
• Kepentingan komunal lebih didulukan daripada kepentingan individu
Dlm hk adat, hak milik kebendaan hanya terbagi atas hak atas tanah dan hak atas bukan tanah 15
16
4
3/28/2015
Jadi berbeda dari Hk Perdata Barat yg mengenal hak milik atas benda bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
• Reactie (sanksi Perbuatan Melanggar Hukum) – Hk Adat memiliki ciri khusus untuk “sanksi” bagi PMH. – Hk Adat tidak membedakan antara delik (Pidana) dan PMH (Perdata) – Semua itu dianggap melanggar KESEIMBANGAN yg merupakan prinsip Adat (lihat slide sebelum ini) – Tidak dikenal pemisahan jenis sanksi, spt dalam hk Barat (sanski perdata atau sanksi pidana)
Demikian pula, pengaturan hk adat tentang hak milik lebih ke arah hak milik kolektif. Berbeda dari Hk Perdata Barat yg lebih mengatur hak milik individual
17
– Pelanggaran dlm hk adat dpt berupa:
– Pelanggaran KESEIMBANGAN akan mengganggu lingkungan termasuk lingkungan yg “tidak berwujud”
• Perbuatan yg merusak keseimbangan dg lingkungan (berwujud maupun tidak berwujud) incest, perkawinan yg dilarang, perceraian, pertengkaran • Tindakan dg emosi berlebihan tindakan yg memalukan • Melawan pimpinan masyarakat adat • Perbuatan yg mengakibatkan kerugian atau kerusakan
• Akan menyebabkan konsekuensi bagi seluruh masyarakat adat ybs, seperti: – – – – – –
18
banjir Gagal panen Gunung meletus Wabah penyakit Dijajah oleh kelompok masyarakat lain dsb
menghilangkan nyawa, harta benda atau merusak kehormatan
19
20
5
3/28/2015
– Reactie dalam hukum adat: – Jenis-jenis Reactie dlm hukum adat:
• Lebih ditujukan untuk memperbaiki KESEIMBANGAN kelompok masy hk adat dan semesta-nya • Bukan semata memberikan kompensasi bagi korban atau tdk selalu untuk keadilan
• • • • •
– Contoh: pembayaran ganti rugi pada subyek hukum dg status “rendah” spt. budak, atau wanita (dibanding pria), adalah lebih rendah jumlah ganti ruginya.
Sanksi badan Sanksi nyawa Denda Pengucilan Kompensasi uang
21
22
– Sanksi dijatuhkan oleh pimpinan masy hk adat – Sanksi bertujuan utk memperbaiki pelaku yg melanggar tsb atau utk mencegah terulangnya pelanggaran tsb:
– Yg melaksanakan Reactie: • Individu yg melanggar • Dalam beberapa kasus, seluruh kelompok masyarakat hukum adat ybs (untuk “pembersihan”, misal: dg selamatan, membayar kompensasi, dsb) Hal ini berbeda dari sistem hk Barat yg hanya mengenal sanksi “individu”
23
• Membuat pelaku tdk dpt mengulangi perbuatannya lagi (mis: dikucilkan, dijauhkan dari masyarakat) • Sanksi yg membuat orang lain takut melakukan pelanggaran tsb
24
6
3/28/2015
• Sumber bacaan utama slide ini: – Burns, Peter (1989). The Myth of Adat, in Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 28, pp. 1127
25
7
