KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
achmad yurianto
[email protected] 081310253107
LATAR BELAKANG • TREND KEBENCANAAN • MANAJEMEN BENCANA • WAKTU RESPON • SKEMATIK TANGGAP DARURAT
KEBIJAKAN NASIONAL • UNDANGUNDANG KEBENCANAAN • SISTEM KLASTER • INDEKS RESIKO BENCANA • PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB)
RENSTRA 2015 - 2019 • PERMENKES N0 64 TH 2013 • KONSEP KEGIATAN PRB • RENSTRA PKK
TREND KEBENCANAAN MANAJEMEN BENCANA WAKTU RESPON SKEMATIK TANGGAP DARURAT
LABORATORIUM BENCANA trend meningkat, terjadi pergeseran ke bencana non alam dan kegagalan teknologi, paradigma PRB belum kuat, harmonisasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat belum optimal, belum menjadi SPM pemerintah
PERUBAHAN PARADIGMA DARI TANGGAP DARURAT KE PENGURANGAN RESIKO
BENCANA
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
PASKA BENCANA
TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG TERDAMPAK LANGSUNG
HAZARD
TITIK PENGUNGSI AN RAWATAN RS POS UNGSI SEMENTARA TRIAGE LAPANGAN EKSTRAKSI EVAKUASI
RESPON AWAL DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERDAMPAK
TIDAK TERDAMPAK
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN
PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
POS UNGSI SEMENTARA
TITIK PENGUNGSIAN
KESEHATAN
SAR MEDIS
PRE-HOSPITAL CARE
TRIAGE RESUSITASI DAERAH BENCANA
DAERAH TERDAMPAK LANGSUNG
TIM AMBULAN EVAKUASI
PRE-HOSPITAL CARE
DAERAH TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG
HOSPITAL CARE - PELAYANAN GAWAT DARURAT - PERAWATAN DEVINITIF SISTEM RUJUKAN
HOSPITAL CARE
DAERAH TIDAK TERDAMPAK
B E N C A N A
CAPAIAN HASIL PEMBANGUAN KESEHATAN
REHABILITATION RELIEF RESCUE - JAUHKAN DARI HAZARD - EMERGENCY RESPONS
- PASTIKAN LAYANAN KESEHATAN BERJALAN DENGAN TERPENUHINYA PERSYARATAN MINIMAL - PUBLIC HEALTH RESPONS
AREA TANGGAP DARURAT
INCIDENT COMMANDER DAN KLASTER
- KEMBALIKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BERLANGSUNG SEPERTI SEMULA SESUAI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH / NASIONAL
AREA REHABILITASI – REKONSTRUKSI TIM TERPADU REHAB-REKON
UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN SISTEM KLASTER INDEKS RESIKO BENCANA PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB)
PASAL 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. PASAL 6 PEMERINTAH PUSAT a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; ………….. e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana 'dalam bentuk dana siap pakai; dan
UU 24 / 2007 pasal 8 PEMERINTAH DAERAH a. ……………. c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
BAGIAN KESEPULUH Pelayanan Kesehatan Pada Bencana Pasal 82 ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.
KOORDINASI
KOLABORASI KAPASITAS PEMERINTAH
INTEGRASI SISTEM DUNIA USAHA
MASYARAKAT
KLASTER INTERNASIONAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KLASTER KEP KA BNPB NO 173 TH 2014
KESEHATAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
EKONOMI
PEMULIHAN DINI
LOGISTIK
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
PENGORGANISAIAN KLASTER DAN SUB KLATER KESEHATAN TUGAS KLASTER
PELAKSANA SUB KLASTER
PELAYANAN KESEHATAN
SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT
PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYIAPAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKUALITAS
SUB KLASTER PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENYIAPAN AIR BERSIH
PELAYANAN KESEHATAN GIZI
SUB KLATER PELAYANAN GIZI
PENGELOLAAN OBAT BENCANA
SUB KLATER LOGISTIK KESEHATAN
PENYIAPAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SITUASI BENCANA
SUB KLASTER KIA DAN REPRODUKSI
PENANGANAN KESEHATAN JIWA
SUB KLASTER KESEHATAN JIWA
PENATALAKASANAAN KORBAN MATI
SUB KLASTER DVI
PENGELOLAAN INFORMASI KESEHATAN
SUB KLASTER INFORMASI KESEHATAN
PETA BAHAYA
INDEKS RESIKO BENCANA
PETA RESIKO BENCANA
PETA KAPASITAS
PETA KERENTANAN
VULNERABILITY INDEKS RESIKO
HAZARD CAPACITY
KAJIAN MENUNJUKKAN BAHWA FAKTOR R E N DA H N YA
K A PA S I TA S
MENYADI PENYEBAB TINGGINYA RESIKO BENCANA
KESIAP SIAGAAN
MITIGASI
KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI
PLANNING
OPERATION RESCUE
PREDICT
PREVENT
PREPARE
RELIEF
REHABILITATION
• • • •
APA DIMANA KEMAMPUAN SARANA PRASARANA
PETA KAPASITAS
PREDICT
• • • •
PETA BAHAYA
APA DIMANA KAPAN DAMPAK KESEHATAN
PREVENT
PREPARE
PETA KERENTANAN
• SIAPA • DIMANA • BERAPA • KELOMPOK RENTAN FISIK/JIWA
KELOLA PETA BAHAYA
INDEKS RESIKO BENCANA
MANAJEMEN RESIKO
PRA BENCANA
PETA RESIKO BENCANA
PETA KAPASITAS
TINGKATKAN
PETA KERENTANAN
KURANGI
PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
INTERNAL DISASTER PLAN
AMBULANCE SERVICE
HOSPITAL EXTERNAL DISASTER PLAN
MASYARAKAT
PRE HOSPITAL
MASYARAKAT TERDAMPAK
KLASTER KESEHATAN
MASYARAKAT RENTAN
RENCANA KONTIJENSI PB
SOSIALISASI PETA KERAWANAN BENCANA RESPON YG TEPAT TERHADAP BENCANA PENATAAN RUANG RENTAN BENCANA
MITIGASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PHBS DASA WISMA RT – RW PERKUMPULAN SOSIAL
FIRST RESPONDER
SAVE COMMUNITY
PMR PRAMUKA KARANG TARUNA TNI – POLRI KOMPONEN POTENSIAL
PLANNING
OPERATION RESCUE
PREDICT
PREVENT RELIEF
PREPARE
REHABILITATION
PETA RESPON
KONSEP OPERASI
RENKON & TTX
DETAIL OPERASI
SIMULASI
KESIAPAN OPERASI
• PEMERINTAH • DUNIA USAHA • MASYARAKAT
KELEMBAGAAN
PARADIGMA • PRB • TERITEGRASI DALAM PEMBANGUNAN
• PENDEKATAN KLASTER • WAKTU RESPON
SISTEM KELOLA
PERMENKES N0 64 TH 2013 KONSEP KEGIATAN PRB RENSTRA PKK
• Penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh dan terkoordinasi melalui Kesiapsiagaan Sumber Daya Kesehatan
Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan
1. Penanggulangan krisis kesehatan menitikberatkan pada upaya sebelum terjadinya krisis kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan. 2. Pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan krisis kesehatan. 3. Peningkatan keterpaduan melalui jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat. 4. Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan. 5. Penyediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat
1. MENYIAPKAN DAN MEMOBILISASI SUMBER DAYA untuk mempercepat dan mendekatkan bantuan pelayanan kesehatan 2. PUSAT INFORMASI (media center) 3. FASILITASI LOGISTIK KESEHATAN (obat, alkes) 4. MENGGERAKKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) dan SDM Kes ke daerah bencana
- Identifikasi HAZARD baik bersumber alam, non alam maupun sosial BAGAIMANA MENGELOLANYA - Identifikasi kapasitas KLASTER KESEHATAN pemerintah – dunia usaha – masyarakat BAGAIMANA MERESPON HAZARD - Identifikasi kelompok masyarakat yang rentan dari ancaman hazard BAGAIMANA MENGURANGI RESIKO
- Merumuskan secara detail SIAPA (sub klaster kesehatan), BERBUAT APA, DIMANA, KAPAN, BAGAIMANA dalam kerangka LAMPIRAN RESPON KESEHATAN PADA RENKON BPBD - Menguji rumusan dalam TTX
- Menguji kesiapan SIAPA (sub klaster kesehatan), BERBUAT APA, DIMANA, KAPAN, BAGAIMANA dalam kerangka LAMPIRAN RESPON KESEHATAN PADA RENKON BPBD - Mengintegrasikan respon klaster kesehatan dengan respon klaster-klaster lain dalam rangka KESIAPSIAGAAN DAERAH
MANAJEMEN BENCANA
PETA RESPON
KONSEP OPERASI
HOSPITAL DISASTER PLAN
RENKON & TTX
DETAIL OPERASI
SPGDT
SIMULASI
KESIAPAN OPERASI
TARGET 2015 34 KAB/KOTA
TARGET 2016 7 PROVINSI 34 KAB/KOTA
Peningkatan kapasitas petugas dalam penyusunan RENKON (PKK, BNPB, KEMSOS)
Assesment kapasitas daerah dalam MB (PKK, PT)
TTX
Peningkatan kapasitas petugas dalam penyusunan PETA RESPON (PKK, PROV, BPBD)
Peningkatan kapasitas kebutuhan sumberdaya kesehatan pasca bencana (PKK, BNPB)
TOT PROVINSI pengampu 34 Kab/Kota - RENKON (PKK, LP, BNPB) - PETA RESPON (PKK,LP)
Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan RS dalam menghadapi bencana (PKK, POK AHLI) STUDI KASUS (PT)
STUDI KASUS (PT)
NO
TAHUN
PROVINSI
KAB/KOTA
1
I (2015)
7
34
2
II (2016}
7
34
3
III (2017)
7
34
4
IV (2018)
7
34
5
V (2019)
6
34
34
170
JUMLAH
