KEMENTERIAN 'KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Download ke Rekening rr BO I KPPN dibukukan dengan akun ... transaksi SPT dana dari RPKBUN KPPN ke Rekening Retur rr BO I dana Surat ... 49 Kepala K...

0 downloads 463 Views 887KB Size
KEMENTERIAN 'KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139 Telepon: +62-21-3459617; Sentral: +62-21-3449230 psw: 5418; Faksimile: +62-21-3459617 Situs: http://www.perbendaharaan.qo.id

Nomor

Jakarta,

S-I/ogg IPB.3/2011 Sangat Segera Satu halaman

Sifat Lampiran Hal

Pembukuan

atas

transaksi

Surat

Perintah

Transfer

Bo November

(SPT)

2011

.'

dalam rangka pengisian Rekening rr BO I

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 1 dan 2 sebagaimana

Sehubungan 2011 hal usulan Pengelolaan

surat

Perbendaharaan

Kepala

perbaikan

Kas Negara Nomor

Negara

terlampir

KPPN Tuban

pelaksanaan Nomor:

Nomor:

pembukuan

S-7767/PB.3/2011

PER-74/PB/2011

S-1487/WPB.16/KP.1440/2011

transaksi tanggal

tentangTata

Rekening 15 Agustus

Cara

dengan

2011 dan Peraturan

Penyelesaian

(Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bersama ini kami sampaikan 1. KPPN agar membukukan

tanggal

rr BO I, sesuai dan

29 September surat Direktur

Direktur

Penatausahaan

Jenderal

Pengembalian

hal-hal sebagai berikut:

transaksi Surat Perintah Transfer (SPT) dana dari RPKBUN KPPN ke Rekening Retur

rr BO I dalam rangka pembayaran retur SP2D yang dananya belum disetorkan ke rekening Kas Negara/dananya tidak tersedia di Rekening rr BO I/BO Pusat dan pencairan Surat Ralat SP2D terkait sesuai dengan tanggal transaksi. 2. Pembukuan atas transaksi sebagaimana

dimaksud pada angka 1 agar dibukukan

a. Penerimaan kiriman uang dari RPK-BUN-P Bank BO I KPPN. b. Pengeluaran

pemindahbukuan

ke BO I di KPPN dibukukan

dari RPK-BUN-KPPN

ke Rekening

dengan ketentuan:

dengan

akun 814132

rr BO I KPPN dibukukan

pada Buku

dengan akun

824146 pad a Buku Bank BO I KPPN. c.

Penerimaan

pemindahbukuan

dari RPK-BUN-KPPN

ke Rekening

rr BO I KPPN dibukukan

dengan

akun

814146 pada Buku Bank rr BO I KPPN. d. Pengeluaran

non anggaran

oihak ketiga karena kesalahan

'i<

rekening

(retur SP2D) dari rr ke Pihak Ketiga

dibukukan dengan akun 8271'11 pada Buku Bank rr BO I KPPN. 3. Pembukuan transaksi transaksi

sebagaimana

SPT dana dari RPKBUN

diterbitkan/ditransaksikan 4. Kepada

Kepala

Kanwil

dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas termasuk KPPN ke Rekening

sebelum tanggal1 Ditjen Perbendaharaan

Juli 2011. terkait,

pembukuan tersebut di atas pada KPPN di wilayah kerja.

Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 2. Direktur Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan.

untuk

Retur rr BO I dana Surat Ralat SP2D terkait yang dimohon

bantuannya

untuk mengawasi

pelaksanaan

Lampiran Sural Direklur Negara

Pengelolaan

Nomor:S-II~Y'7/P8.3/2011 Tanggal 3 0 ~ovember 2011

Kepada Yth. 1 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 3 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 4 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 5 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 6 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 7 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 8 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 9 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 10 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 11 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 12 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 13 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 14 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 15 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 16 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 17 Kepala KPPN Banda Aceh 18 Kepala KPPN Pekanbaru 19 Kepala KPPN Sekayu 20 Kepala KPPN Baturaja 21 Kepala KPPN Lubuk linggau 22 Kepala KPPN Palembang 23 Kepala KPPN Bandung I 24 Kepala KPPN Yogyakarta 25 Kepala KPPN Surabaya II 26 Kepala KPPN Sidoa~o 27 Kepala KPPN Pamekasan 28 Kepala KPPN Bondowoso 29 Kepala KPPN Madiun 30 Kepala KPPN Blitar 31 Kepala KPPN Tuban 32 Kepala KPPN Kediri 33 Kepala KPPN Pontianak 34 Kepala KPPN Palangkaraya 35 Kepala KPPN Banjarmasin "".•• 36 Kepala KPPN Pelaihari 37 Kepala KPPN Kotabaru 38 Kepala KPPN Samarinda 39 Kepala KPPN Tarakan 40 Kepala KPPN Nunukan 41 Kepala KPPN Mataram 42 Kepala KPPN Sumabawa Besar 43 Kepala KPPN Luwuk 44 Kepala KPPN Kendari 45 Kepala KPPN Tahuna 46 Kepala KPPN Kotamobagu 47 Kepala KPPN Ternate 48 Kepala KPPN Merauke 49 Kepala KPPN Nabire 50 Kepala KPPN Manokwari 51 Kepala KPPN Sorong

Provinsi Aceh Provinsi Riau Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Barat Provinsi Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi NTB Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua

Kas