KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

www.abdillahrifai.com

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

16 TAHUN 2012 TENTANG

MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional pada setiap satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem pembinaan karier yang terencana, prosedural, dan konsisten dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan organisasi dengan pemberian peluang individu, serta menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat;

b.

bahwa salah satu sistem pembinaan karier anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui mutasi pada setiap jenjang kepangkatan secara rutin dan insidentil berdasarkan kebutuhan organisasi atau pertimbangan kepentingan individu Anggota sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

: 1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

4. Peraturan …..


2

4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;

5.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2.

Anggota Polri yang selanjutnya disebut Anggota adalah pegawai negeri pada Polri.

3.

Pembinaan Karier adalah bagian dari pembinaan sumber daya manusia Polri berupa kegiatan untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat bagi kepentingan organisasi Polri maupun bagi Anggota yang bersangkutan.

4.

Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut SSDM Polri adalah unsur pembantu pimpinan dan pengawas dalam bidang manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat Mabes Polri.

5.

Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.

Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya disingkat Kasatfung adalah kepala satuan organisasi yang memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasinya.

7.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Anggota dalam organisasi Polri. 8. Mutasi …..


3

8.

Mutasi adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah.

9.

Mutasi Jabatan adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, baik yang sifatnya promosi, setara maupun demosi.

10.

Mutasi Antar Daerah adalah pemindahan Anggota antar Polda atau antar Satuan fungsi (Satfung) di lingkungan Mabes Polri atau dari Polda ke Mabes Polri atau sebaliknya tanpa menunjuk jabatan.

11.

Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang tugas masing-masing.

12.

Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi atau prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh beberapa Asesor.

13.

Catatan Personel adalah data bagi setiap personel yang berisikan riwayat hidup personel, riwayat jabatan, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan dan data penghargaan/prestasi atau pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota serta hasil penilaian bagi setiap anggota selama melaksanakan tugas.

14.

Tour of Duty yang selanjutnya disingkat TOD adalah Mutasi anggota berdasarkan penugasan jabatan.

15.

Tour of Area yang selanjutnya disingkat TOA adalah Mutasi anggota berdasarkan daerah penugasan.

16.

Meryt System adalah suatu bentuk penugasan atau pengangkatan dalam jabatan Anggota yang berbasis pada prestasi dan kompetensi.

17.

Masa Dinas Perwira yang selanjutnya disingkat MDP adalah masa dinas seorang Perwira dihitung sejak diangkat menjadi perwira sampai dengan pangkat terakhir.

18.

Masa Dinas Dalam Pangkat yang selanjutnya disingkat MDDP adalah waktu atau lamanya seorang Anggota menyandang pangkat terakhir baik bagi Brigadir, maupun Perwira. Pasal 2

Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Mutasi anggota untuk: a.

terselenggaranya proses Mutasi prosedural, dan akuntabel;

Anggota secara

terencana,

objektif,

b.

terwujudnya sistem pembinaan karier Anggota dengan baik melalui Mutasi dengan mengedepankan penempatan orang/pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat; dan c. terpenuhinya …..


4

c.

terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusia guna terwujudnya personel Polri yang profesional, bermoral dan modern. Pasal 3

Prinsip-prinsip Mutasi dalam peraturan ini: a.

legalitas, yaitu proses Mutasi jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b.

akuntabel, yaitu proses pelaksanaan Mutasi dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;

c.

keadilan, yaitu proses Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap Anggota tanpa adanya diskriminasi;

d.

transparan, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan Sidang Dewan Pertimbangan Karier;

e.

objektif, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu Anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan; dan

f.

Anti KKN, yaitu proses mutasi dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Anggota

dapat

BAB II KEBIJAKAN DASAR, JENIS MUTASI, SIFAT MUTASI Bagian Kesatu Kebijakan Dasar Pasal 4 (1)

Setiap Anggota mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam Mutasi anggota baik TOD atau TOA dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan.

(2)

Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a.

penempatan Anggota yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai kompetensi dan prestasi tugas yang dimiliki (Meryt System);

b.

arah pemanfaatan pembinaan karier Anggota;

c.

reward and punishment;

d.

keseimbangan antara kepentingan organisasi dan Anggota; dan

e.

senioritas tanpa mengorbankan kualitas. Bagian ......


5

Bagian Kedua Jenis Mutasi Pasal 5 Jenis Mutasi terdiri atas: a.

kepentingan organisasi; dan

b.

permohonan Anggota. Pasal 6

(1)

Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan.

(2)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk TOD atau TOA.

(3)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh negara. Pasal 7

(1)

Mutasi berdasarkan permohonan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan atas permohonan Anggota dengan tetap mengutamakan kepentingan organisasi.

(2)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila anggota: a.

mengalami sakit/cacat tetap/permanen atau sakit kritis yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis lengkap;

b.

mengikuti kepindahan suami/istri yang pemerintah (Polri, TNI, dan BUMN); dan

c.

memiliki alasan penting lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

bekerja

pada

instansi

(3)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat diberikan apabila suami/istri sedang mengikuti pendidikan kurang dari 1 (satu) tahun.

(4)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai: a.

sendiri; atau

b.

negara apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bagian …..


6

Bagian Ketiga Sifat Mutasi Pasal 8 Sifat Mutasi terdiri atas: a.

Mutasi bersifat promosi;

b.

Mutasi bersifat setara; dan

c.

Mutasi bersifat demosi. Pasal 9

Mutasi bersifat Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota yang dilakukan dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi. Pasal 10 Mutasi bersifat setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar. Pasal 11 Mutasi bersifat demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya. BAB III PERSYARATAN MUTASI Bagian Kesatu Kepentingan Organisasi Pasal 12 Persyaratan Mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri terdiri atas: a.

pelaksanaan Mutasi jabatan Pati Polri mengutamakan kepentingan organisasi dan tidak tergantung lama waktu menjabat;

b.

mutasi jabatan dalam rangka promosi Brigjen Pol telah menduduki jabatan KBP eselon II A atau eselon II B1 sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan

c.

memiliki latar belakang pendidikan Sespimti/Lemhannas dan atau yang sederajat. Pasal …..


7

Pasal 13 Persyaratan Mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Perwira Menengah (Pamen) Polri terdiri atas: a.

pelaksanaan Mutasi jabatan Pamen dilaksanakan dengan penugasan silang antar Satfung/Satwil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi;

b.

pelaksanaan Mutasi jabatan Kasatwil dengan lama waktu menjabat sekurangkurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi;

c.

mutasi jabatan dalam rangka promosi ke Kombes Pol eselon II B3 sekurangkurangnya 1 (satu) tahun telah menduduki jabatan AKBP eselon III A1; dan

d.

mutasi jabatan dalam rangka promosi ke AKBP eselon III A2 sekurangkurangnya 1 (satu) tahun telah menduduki jabatan Kompol eselon III B1 kecuali bagi personel yang telah memiliki pendidikan pengembangan Sespimmen Polri. Pasal 14

Persyaratan Mutasi kepentingan organisasi bagi Perwira Pertama (Pama) Polri terdiri atas: a.

pelaksanaan Mutasi jabatan Perwira Pertama (Pama) diutamakan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman melalui penugasan silang antar Satfung/Satwil, dengan lama waktu bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi; dan

b.

pelaksanaan mutasi Perwira Pertama pada jabatan Kapolsek/Kasatfung dengan lama bertugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi. Pasal 15

Persyaratan Mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Brigadir terdiri atas: a.

diutamakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pelayanan masyarakat terdepan;

b.

tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok pada kesatuan yang ditingggalkan; dan

c.

memperhatikan Daftar Susunan Personel (DSP) dan jumlah riil Anggota pada Satfung/Satwil asal dan tujuan.

Pasal …..


8

Pasal 16 (1)

Anggota yang Mutasi dalam rangka pensiun diupayakan dapat ditempatkan pada Satfung/Satwil terdekat dengan alamat/domisili anggota.

(2)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa pensiun. Pasal 17

Anggota yang mengikuti pendidikan maupun kursus reguler dengan waktu pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dibebaskan dari jabatannya. Bagian Kedua Permohonan Anggota Pasal 18 Persyaratan Mutasi berdasarkan permohonan Anggota: a.

diutamakan apabila telah ada calon pengganti;

b.

tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok kesatuan yang akan ditingggalkan;

c.

formasi tempat tugas yang baru memungkinkan untuk dapat diisi oleh pemohon;

d.

faktor fisik/kesehatan dan psikis dari Anggota, serta pertimbangan lainnya yang dipandang perlu; dan

e.

mendapat persetujuan dari atasannya. Pasal 19

Mutasi berdasarkan permohonan Anggota dengan biaya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, wajib memenuhi persyaratan: a.

masa kerja; dan

b.

administrasi. Pasal 20

Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut: a.

bagi Pamen Polri, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi; b. bagi …..


9

b.

c.

bagi Pama Polri, sekurang-kurangnya: 1.

2 (dua) tahun untuk yang bertugas di lembaga pendidikan dan Satker Mabes Polri atau sesuai kebutuhan organisasi; dan

2.

5 (lima) tahun untuk yang bertugas di satuan kewilayahan atau sesuai kebutuhan organisasi;

bagi Brigadir Polri: 1.

10 (sepuluh) tahun, Mutasi Brigadir dari Polda di luar pulau Jawa (Polda Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Bali) ke Polda di pulau Jawa;

2.

8 (delapan) tahun, Mutasi Brigadir dari Polda di luar pulau Jawa (Polda Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua) ke Polda di pulau Jawa;

3.

6 (enam) tahun, Mutasi Brigadir antar Polda di pulau Jawa dan keluar pulau Jawa (Polda Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali) atau antar Polda di luar pulau Jawa; dan

4.

4 (empat) tahun, Mutasi Brigadir dari Polda di Pulau Jawa ke Polda di luar Pulau Jawa (Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua) atau Mutasi Brigadir dari Satfung tingkat Mabes Polri ke seluruh Polda dan antar Satfung tingkat Mabes Polri. Pasal 21

(1)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas: a.

usulan/rekomendasi Kasatfung/Kasatwil;

b.

surat permohonan pindah dari Anggota yang bersangkutan disertakan alasan-alasannya;

c.

fotokopi Keputusan pengangkatan pertama yang dilegalisir oleh pejabat fungsi SDM;

d.

fotokopi Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat fungsi SDM;

e.

fotokopi Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat fungsi SDM; f. fotokopi …..


10

(2)

f.

fotokopi Skep/Kep penempatan pertama yang dilegalisir pejabat fungsi SDM (bagi Brigadir Polri);

g.

daftar riwayat hidup yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;

h.

dokumen lain yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikis, kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan;

i.

surat pernyataan istri/suami Anggota bahwa bersedia untuk mengikuti kepindahan tersebut; dan

j.

surat pernyataan kesanggupan Mutasi dengan biaya sendiri.

Khusus Brigadir, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fotokopi Ijazah kelulusan dari Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang dilegalisir oleh pejabat fungsi SDM. Pasal 22

(1)

(2)

Persyaratan Mutasi berdasarkan permohonan Anggota dengan biaya negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, wajib memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya: a.

15 (lima belas) tahun untuk Mutasi dari Polda Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali, ke Polda di wilayah pulau Jawa;

b.

12 (dua belas) tahun untuk Mutasi dari Polda Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua ke Polda di wilayah pulau Jawa;

c.

10 (sepuluh) tahun untuk Mutasi antar Polda di wilayah pulau Jawa, dari Polda di pulau Jawa ke Polda Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan antar Polda di luar Jawa; dan

d.

8 (delapan) tahun untuk Mutasi Polda dari Pulau Jawa ke Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, dari Satfung tingkat Mabes Polri ke seluruh Polda dan antar Satfung tingkat Mabes Polri.

Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk semua golongan kepangkatan. BAB …..


11

BAB IV PROSEDUR MUTASI Pasal 23 Prosedur Mutasi antar Satfung tingkat Mabes Polri, antar Polda, Satfung tingkat Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya sebagai berikut: a.

Kasatfung/Kapolda mengusulkan Anggota yang akan dimutasikan kepada Kapolri dan ditindaklanjuti oleh As SDM Kapolri; dan

b.

As SDM Kapolri melakukan: 1.

penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;

2.

sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK), yang dipimpin oleh:

3.

a)

Kapolri, untuk kepangkatan AKBP eselon III A1 ke atas dan Kapolres; dan

b)

As SDM Kapolri, untuk kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah;

penerbitan Keputusan Kapolri tentang Mutasi. Pasal 24

Prosedur Mutasi antar Subsatfung di lingkungan Satfung tingkat Mabes Polri, sebagai berikut: a.

Kasubsatfung mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan kepada Kasatfung;

b.

pengemban fungsi SDM melakukan: 1.


2.

sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK); dan

3.

penerbitan Keputusan Kasatfung tentang Mutasi. Pasal 25

Prosedur Mutasi di lingkungan Polda, sebagai berikut: a.

Kasatfung/Kapolres mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan antar Satfung dan antar Polres kepada Kapolda dan ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda; b. Karo …..


12

b.

Karo SDM Polda melakukan: 1.


2.

sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polda; dan

3.

penerbitan Keputusan Kapolda tentang Mutasi. Pasal 26

Prosedur Mutasi di lingkungan Polres, sebagai berikut: a.

Kasatfung/Kapolsek mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah yang akan dimutasikan antar Satfung/Polsek di lingkungan Polres dan ditindaklanjuti oleh Kabagsumda;

b.

Kabagsumda melakukan: 1.


2.

sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polres; dan

3.

penerbitan Keputusan Kapolres tentang Mutasi. BAB V TATARAN KEWENANGAN Pasal 27

(1)

Mutasi jabatan Pati Polri, Kombes Pol, AKBP eselon III A1, dan Kapolres ditetapkan dengan Keputusan Kapolri dan ditandatangani oleh Kapolri.

(2)

Mutasi antarsatfung tingkat Mabes Polri, antar Polda, dan dari Satfung tingkat Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah, merupakan kewenangan As SDM Kapolri dan keputusannnya ditandatangani oleh As SDM Kapolri.

(3)

Mutasi jabatan dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah pada Satfung di lingkungan internal Satfung tingkat Mabes Polri, merupakan kewenangan Kasatfung dan keputusannya ditandatangani oleh Kasatfung.

(4)

Mutasi jabatan dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah pada Subsatfung tingkat Mabes Polri yang mempunyai pengemban fungsi SDM, merupakan kewenangan Kasubsatfung dan keputusannya ditandatangani oleh Kasubsatfung. Pasal …..


13

Pasal 28 (1)

Mutasi jabatan di lingkungan Polda, dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah kecuali jabatan Kapolres, merupakan kewenangan Kapolda dan Keputusannya ditandatangani oleh Kapolda.

(2)

Mutasi jabatan dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah di lingkungan Polrestro/Polrestabes/Polresta kecuali jabatan Kapolsek dan Kasat, merupakan kewenangan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta dan Keputusannya ditandatangani oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta.

(3)

Mutasi jabatan dengan kepangkatan IP eselon IV B ke bawah di lingkungan Polres kecuali jabatan Kapolsek dan Kasat, merupakan kewenangan Kapolres dan keputusannya ditandatangani oleh Kapolres. Pasal 29

(1)

Dalam hal keadaan yang bersifat khusus, Kasatfung/Kasatwil dengan persetujuan pejabat yang berwenang dapat mengangkat seorang pejabat yang memenuhi syarat untuk menduduki sementara suatu jabatan dengan surat perintah dan mengusulkan untuk pengukuhan/penggantian.

(2)

Keadaan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jabatan tersebut ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya karena: a. meninggal dunia; b. sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas; dan c. melakukan pelanggaran kode etik atau tindak pidana. BAB VI SISTEM PELAPORAN Pasal 30

(1)

Mutasi yang menjadi kewenangan Kapolri dan As SDM Kapolri didata oleh As SDM Kapolri untuk pendataan pada struktur jabatan.

(2)

Mutasi yang menjadi kewenangan Kasatfung/Kasubsatfung tingkat Mabes Polri/Kapolda, dilaporkan kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri guna pendataan pada struktur jabatan.

(3)

Mutasi yang menjadi kewenangan Kapolres, dilaporkan kepada Kapolda u.p. Karo SDM Polda guna pendataan pada struktur jabatan.

(4)

Anggota yang telah dimutasikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Mutasi telah melaksanakan tugas pada jabatan/kesatuan baru. BAB …..


14

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Mutasi anggota Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 32 Peraturan Kapolri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI Diundangkan di Jakarta pada tanggal

Paraf: 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

1.

Karobinkar SSDM Polri : .......

2.

As SDM Kapolri Polri

: ……

3.

Kadivkum Polri

: ……

4.

Kasetum Polri

: ……

5.

Wakapolri

: ……

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents