KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PARIWISATA INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA 2015 Oleh: Rabiatul Adwiyah Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisba E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision, bersama-sama dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020.Pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian pasartunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana cita-cita MEA 2015. Sektor pariwisata Indonesia harus mempunyai rencana strategis dalam menghadapi MEA 2015, namun strategis tersebut juga harus mampu mengelaborasi faktor-faktor pendukung pariwisata lainnya, seperti misalnya faktor infrastruktur, akomodasi dan tenaga kerja kepariwisataan. Tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015, misalnya memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang pariwisata (SKKNI) seperti: penguasaan bahasa asing, pelatihan tour guide, pelatihan tenaga kerja di bidang kepariwisataan lainnya seperti houskeeping, front office, bell boy, room service, dsb serta sertifikasi usaha di bidang kepariwisataan lainnya. Pelatihan tersebut bertujuan agar tenaga kerja di sektor patiwisata Indonesia memiliki daya saing terhadap tenaga kerja di kawasan ASEAN lain yang hendak bekerja di Indonesia. Keyword : MEA, Sumber Daya Manusia, Pariwisata
1
I. PENDAHULUAN Fenomena kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu bentuk dimana beberapa negara maupun lembaga internasional tergabung didalamnya. Tujuannya untuk memenuhi kepentingan masing-masing faktor didalamnya namun difokuskan menjadi kepentingan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, saat ini sedang mempersiapkan kerjasama ekonomi internasional, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA) yang pencapaiannya pada tahun 2015. Sebagai salah satu dari tiga pilar utama MEA 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negaranegara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya MEA 2015 yang dimana didalamnya terdapat aspek ekonomi, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional. MEA 2015 ini integrasi lewat kerja sama ekonomi regional yang diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah, tidak terkecuali perdagangan luar negeri. Indonesia adalah market yang cukup besar bagi produsen-produsen suatu produk untuk menawarkan barangnya. Banyak produsen luar negeri beranggapan Indonesia menjadi salah satu sasaran pemasaran yang paling menguntungkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Rizal A. Djaafara dan Aida S. Budiman dalam Buku Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 “ Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global”, istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II, Bali, Oktober 2003). MEA adalah salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision, bersama-sama dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). MEA adalah tujuan akhir integrasi
2
ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. Pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai skala ekonomis yang optimal. Langkah-langkah integrasi tersebut (proses liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) di satu sisi menjadi strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan MEA menjadi posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi intenasional, baik dalam merespon meningkatkan kecenderungan kerjasama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru dan India. Bersama dengan ditandatanganinya ASEAN Charter, para pemimpin ASEAN juga menandatangani cetak biru MEA 2015 yang emrupakan grand design MEA yang berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar MEA. Target waktu pencapaian MEA terbagi dalam empat fase, yaitu 2008-2009, 20102011, 2012-2013 dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun Negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Masingmasing Negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN. Mengingat pentingnya perdagangan ekstrenal bagi ASEAN yang outward looking, cetak biru MEA memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu : 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran barang, jasa, intestasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce. 3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam Initiative for ASEAN Integration. 4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan
3
ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.1 Keempat pilar MEA saling berikatan dan mendukung satu sama lain. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan Kawasan/Negara lain, maupun antarindividu anggota.1Aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana cita-cita MEA 2015. Dalam cetak biru MEA 2015 liberalisasi sektor jasa bertujuan menghilangkan hambatan penyediaan jasa oleh pemasok ataupun pendirian perusahaan jasa baru lintas negara di kawasan ASEAN. Dalam proses tersebut juga diterapkan larangan untuk menarik kembali komitmen yang diberikan dan penerapan pre-agreed flexibility oleh semua Negara anggota. Untuk memfasilitasi aliran bebas jasa di kawasan pada 2015, ASEAN juga melakukan perundingan mengenai pengakuan kualifikasi profesional dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil di kawasan. Dengan demikian ini merupakan suatu tantangan bagi industri pariwisata Indonesia. Bali maupun destinasi pariwisata Indonesia lainnya harus mampu berkompetisi dengan destinasi wisata di wilayah ASEAN lainnya. Sektor pariwisata Indonesia harus mempunyai rencana strategis dalam menghadapi MEA 2015 namun strategi tersebut juga harus mampu mengelaborasi faktor-faktor pendukung pariwisata lainnya, seperti misalnya faktor infrastruktur, akomodasi dan tenaga kerja kepariwisataan. Tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 sehingga diperlukan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang pariwisata (SKKNI) seperti: penguasaan bahasa asing, pelatihan tour guide, pelatihan tenaga kerja di bidang kepariwisataan lainnya seperti houskeeping, front office, bell boy, room service dan sertifikasi usaha di bidang kepariwisataan lainnya.
4
Pelatihan tersebut bertujuan agar tenaga kerja di sektor pariwisata Indonesia memiliki daya saing terhadap tenaga kerja di kawasan ASEAN lain yang hendak bekerja di Indonesia, juga untuk meminimalisir tenaga kerja asing yang mampu berbahasa asing dan memiliki keterampilan lainnya di bidang kepariwisataan untuk bekerja di Indonesia. Pertumbuhan sektor pariwisata berbanding lurus dengan pertumbuhan industri-industri yang ada didalamnya. Pertumbuhan industri ini juga menyebabkan meningkatkan permintaan tenaga kerja sektor pariwisata dan dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. 1. Pertumbuhan sektor pariwisata Sumber : Pusdatin - Kemenparekraf, 2014 Dari tahun 2008 hingga 2013, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata sebesar 7,02 juta orang dan pada tahun 2013 sebesar 10,18 juta orang. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata terhadap tenaga kerja nasional mencapai 8,89% dari seluruh tenaga kerja nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, dimana pada saat itu tenaga kerja sektor ini berada pada angka 7,02 juta tenaga kerja,
5
maka tercatat pertumbuhan yang telah dicapai oleh tenaga kerja sektor ini adalah 45,01% di tahun 2013.2 II. PEMBAHASAN Pariwisata sebagai sebuah sektor jasa telah menjadi industri yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir yang dipicu oleh semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia dan telah menjadikan pariwisata sebagai pokok dari kebutuhan atau gaya hidup (lifestyle) manusia. Kemajuan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai kawasan dunia telah menggerakan jutaan manusia untuk melakukan perjalanan lintas Negara. United Nation of World Tourism Organization (UNWTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan adanya fenomena kerjasama internasional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA 2015) ini diharapakan mampu memberikan akses yang lebih mudah, tidak terkecuali aktivitas perdagangan luar negeri. Indonesia merupakan marketyang cukup besar bagi produsen-produsen suatu produk untuk menawarkan barangnya. Selain itu banyak produsen luar negeri yang beranggapan Indonesia menajdi salah satu target pemasaran yang paling menguntungkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dapat menjadi peluang ataupun tantangan untuk Indonesia. 2.1. Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: 1. Memperluas pasar dan pangsa pasar Indonesia Dimana Indonesia dapat menjajakan barang produksi dalam negeri untuk diekspor keluar Indonesia, tepatnya ke negaranegara anggota MEA 2015
6
2. Mendorong kemajuan IPTEK Kerjasama dalam bidang free trade area ini dapat menimbulakn efek yang positif, dimana kerjasama ini dapat menghasilkan transfer teknologi dari negara-negara anggota MEA 2015 3. Memperluas lapangan pekerjaan Indonesia dengan penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerjanya dengan mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan (hard skill dan soft skill). SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan 2.2.
Tantangan Indonesia dalam ASEAN Economiy Community:
1. Terganggunya Industri dalam negeri Kerjasama MEA 2015 ini tentunya menghilangkan nilai-nilai kebijakan perdagangan internasional seperti kebijakan proteksi, sehingga industri-industri dalam negeri yang sedang tumbuh tidak dapat terlindungi dari persaingan barang-barang import. 2. Pasar dibanjiri barang-barang impor Dimana saat ini barang-barang import negara lain sudah membanjiri pasar Indonesia serta menutupi barang produksi asli Indonesia. Hal ini diakibatkan dari penghapusan tarif di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga negara-negara dapat menjual produknya lebih murah 3. Daya saing Sumber Daya Manusia Hardskill dan softskill tenaga kerja indonesia harus ditingkatkan minimal memenuhi ketentuan standar yang telah disepakati. Untuk itu, indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik didalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk membendung tenaga kerja terampil dari luar sehingga indonesia tidak menjadi budak di negeri sendiri. 4. Laju Inflasi Laju inflasi indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Tingkat kemakmuran indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan juga stabilitas makro menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia.
7
UNWTO telah mengakui bahwa sektor pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Data UNWTO (UNWTO Tourism Highlight 2013), menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pariwisata terhadap GDP duia sebesar 9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, kontribusi terhadap nilai ekspor dunia sebesar 1.3 Triliun USD atau setara dengan 6% ekspor yang terjadi didunia. Tabel 2.1. Peringkat Daya SaingKepariwisataan Indonesia (TTCI) Tahun Publikasi TTCI
Peringkat Daya Saing Indonesia di Dunia (Peringkat Indonesia/Jumlah Negara Survei Dunia)
Total Skor TTCI (Maksimal Skala 7)
70/140
Peringkat Daya Saing Indonesia di Regional Asia Pasifik (Peringkat Indonesia/Jumlah Negara Survei Asia Pasifik) 12/25
2013 2011
74/139
13/26
3,96
2009
81/133
15/25
3,79
4,03
Sumber: Travel and Tourism Competitiveness Index, World Economic Forum, 2013 Daya saing pariwisata Indonesia menurut TTCI yang diterbitkan oleh WEF (2009, 2011, 2013) menunjukkan posisi kepariwisataan Indonesia di tahun 2009 berada pada peringkat 81, ditahun 2011 pada peringkat ke 74 dan ditahun 2013 berada di peringkat 70 dunia dari 140 negara. Posisi kepariwisataan Indonesia di Asia Pasifik berada pada peringkat ke 15 di tahun 2009, peringkat ke 13 di tahun 2011 dan berada pada peringkat ke 12 di tahun 2013 dari 25 negara yang dinilai.
8
Sementara itu, posisi daya saing pariwisata di Indonesia pada tingkat ASEAN, di tahun 2009 dan 2011 berada pada peringkat ke 5 dan ditahun 2013 naik 1 peringkat ke peringkat 4 dari total keseluruhan 8 negara ASEAN yang dinilai. Tingkat daya saing pariwisata Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan komitmen pemerintah utnuk mendorong kemajuan ekonomi nasional, diantaranya melalui program Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di enam koridor ekonomi yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Koridor Ekonomi Sumatera Koridor Ekonomi Jawa Koridor Ekonomi Kalimantan Koridor Ekonomi Sulawesi Koridor Ekonomi Bali 6. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku Berdasarkan pembagian tersebut diatas fokus pengembangan MP3EI, diarahkan pada 8 program utama yaitu: 1). Kehutanan, 2). Pertanian, 3). Perikanan, 4). Industri manufaktur, 5). Pertambangan, 6). Energi, 7). Pariwisata dan 8). Pengembangan kawasan. Salah satu dampak positif dari keberhasilan program tersebut tercermin dari peringkat daya saing ekonomi Indonesia tahun 2013 naik 12 level ke peringkat 38 dari peringkat 50 pada tahun sebelumnya (Global Competitiveness Report-WEF). Demikian halnya dengan kesiapan sektor pariwisata menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, ada 3 pilar utama yang menjadi fokus kerjasama sesama negara ASEAN yaitu pilar keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial dan kebudayaan. Sektor pariwisata masuk dalam salah satu pilar tersebut, yaitu pilar ekonomi dan menjadi salah satu dari 5 sektor proirotas dibidang jasa yang harus memiliki daya saing dalam rangka menghadapi MEA 2015. Dengan ditandatanganinya Mutual Recognition Arrangement (MRA) di sektor pariwisata pada tanggal 9 Januari 2009, maka sektor pariwisata Indonesia harus siap menghadapai era keterbukaan tersebut,
9
utamanya mobilitas tenaga kerja yang profesional di kawasan ASEAN. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing kepariwisataan Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya MEA 2015, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan memiliki basis produksi tunggal. Hal ini mengakibatkan arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil dapat dengan leluasa/bebas bergerak di negara ASEAN. Implikasi yang akan berlangsung dirasakan adalah sumber daya manusia (SDM), disegala sektor dan pariwisata ada didalamnya. Sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan individu/pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki interaksi/keterkaitan dengan seluruh komponen periwisata. SDM pariwisata memegang peranan penting dalam menggerakkan roda industri ini. Dengan memiliki SDM pariwisata yang memiliki kompetensi yang baik, maka pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara optimal. Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pariwisata di Indonesia, sertifikasi bidang kepariwisataan memiliki peran sentral. Oleh sebab itu penyusunan dan pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kepariwisataan, serta melakukan pelatihan ketenagakerjaan bidang pariwista menjadi hal yang sangat penting. Yang selanjutnya akan dilakukan sertifikasi di beberapa provinsi di Indonesia untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. 2.3. Sertifikat Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Setelah SKKNI disusun dan ditetapkan maka untuk memastikan penerapannya di lapangan dilakukan proses sertifikasi dengan sebelumnya membuat lembaga sertifikasi profesi pariwisata yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikasi keahlian kepada para pelaku/tenaga kerja bidang pariwisata.Dengan sertifikasi, maka diharapkan pihak industri tidak lagi kesulitan dalam melakukan proses penerimaan dan penyaringan calon pegawai. Sertifikasi juga dapat
10
memudahkan para pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliknya. Tabel 1. 2. SertifikasiTenagaKerjaBidangPariwisata Tahun
Jumlah Tenga Bersertifikat 2007
925
2008
187
2009
4000
2010
5000
2011
15515
2012
21500
Kerja
Total
58.627 Tenaga Kerja Bersertifikat 2007 s/d 2013
2013 11500 Sumber: Pusat Kompetensi SDM Pariwisata – Kemenparekraf, 2014 Pada periode tahun 2007 hingga 2012 yang lalu telah terdapat sekumlah 47.127 tenaga kerja bidang pariwisata yang difasilitasi. Di tahun 2013, sejumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang difasilitasi. Di tahun 2013, sejumlah 11.500 tenaga kerja bidang pariwisata yang telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga sampai tahun 2013 difasilitasi sejumlah 58.627 tenaga kerja bidang pariwisata. Proses kompetensi ini selain dibiayai oleh pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, juga dilaksanakan secara mandiri oleh LSP pariwisata melalui kerjasama dengan industri. Diperkiran jumlah SDM berkompeten melalui proses uji yang diselenggrakan oleh LSP pariwisata ini adalah sebanyak tiga kali lipat dari jumlah uji kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana
11
keluaran yang akan dicapai adalah dapat melakukan pelayanan yang optimal terhadap setiap tamu/wisatawan yang menggunakan jasa dari produk pariwisata yang ditawarkan. Sektor pendidikan pariwisata di Indonesia harus mampu menjawab tantangan nasional dan global sehingga mampu bersaing. Untuk menghadapi MEA 2015, beberapa persiapan dilakukan, salah satunya membuat standar kompetensi yang sama untuk seluruh wilayah ASEAN sehingga pergerakan manusia menjadi lebih luas dalam mencari peluang pekerjaan di setiap Negara tersebut. Daya saing pariwisata Indonesia diantara 25 negara-negara kawasan Asia-Pasifik dimana didalamnya terdapat 10 negara-negara ASEAN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jika di tahun 2009 lalu posisi peringkat Indonesia berada pada peringkat ke 15 untuk kawasan Asia-Pasifik, maka peringkat tersebut naik ke peringkat 13 di tahun 2011 dan ke peringkat 12 di tahun 2013. Sementara itu daya saing pariwisata Indonesia di 10 negara-negara ASEAN juga mengalami peningkatan, dari yang tercatat di tahun 2009 dimana pada saat itu peringkat daya saing pariwisata Indonesia di ASEAN berada pada peringkat ke 5, maka pada tahun 2013 peringkat pariwisata naik 1 peringkat ke peringkat 4 di kawasan negara-negara ASEAN. (World Economic Forum, 2015).5 Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki saling berhubungan dan keterkaitan yang tinggi dengan bidang dan sektor lain baik secara lintas sektoral maupun lintas regional (kewilayahan). Hubungan dalam konteks lintas sektor, antara lain terkait dengan sektor kehutanan, kelautan, pertanian, dan perkebunan, industri dan perdagangan, telekomunikasi, perhubungann, kimpraswil, lingkungan, pendidikan, imigrasi dan hubungan luar negeri dan sektor atau bidang terkait lainnya. Hubungan tersebut mencakup aspek pemanfaatan sumber daya, dukungan sarana prasarana dan infrasturktur, dukungan SDM, dukungan kebijakan kemudahan perizinan, investasi, serta bentuk-bentuk regulasi lainnya.
12
Sebagai sektor yang memiliki keterkaitan yang sangat tinggi, maka pengembangan pariwisata memerlukan koordinasi dan integrasi kebijakan yang sangat intensif untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan nasional, baik dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kunjungan wisatawan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara maupun kontribusi ekonomi bagi daerah dalam mendorong usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya strategis dalam menghadapi MEA 2015 akan terus dilakukan, selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun perlu terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir. Pemerintah indonesia harus didiukung oleh dunia usaha, lembaga pendidikan formal dan informal, serta seluruh lapisan masyarakat untuk menyiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
III. KESIMPULAN Standar pendidikan pariwisata di Indonesia harus juga mampu menjawab tantangan nasional dan global sehingga mampu bersaing. Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, beberapa persiapan dilakukan, salah satunya membuat standar kompetensi yang sama untuk seluruh wilayah ASEAN sehingga pergerakan manusia menjadi lebih bebas dalam mencari peluang pekerjaan di setiap negara. Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata merupakan individu/pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki interaksi/ keterkaitan dengan seluruh komponen pariwisata. SDM pariwisata memegang peran penting dalam menggerakkan roda industri ini. Dengan memiliki SDM pariwisata yang memiliki kompetensi yang baik, maka pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan secara optimal.
13
Beberapa usaha yang telah dilakukan antara lain: membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kepariwisataan, serta melakukan pelatihan ketenagakerjaan bidang pariwisata untuk kemudian disertifikasi melalui badan Sertifikasi yang telah ditetapkan dan disebar di beberapa provinsi di Indonesia utnuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. SDM merupakan faktor utama dan strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang kuat dan berdaya saing tinggi dalam berbagai aspek akan mendukung peningkatan pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun dibidang sosial dan budaya. SDM yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan di era globalisasi yang diwarnai dengan semakin ketatnya persaingan serta tiadanya batas antar negara (boarderless nation) dalam interaksi hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memenangkan dan menangkap peluang yang ada, pengembangan SDM harus ditekankan pada penguasaan kompetensi yang fokus pada suatu bidang tertentu yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga pendidikan pariwisata diharapkan mampu menghasilkan SDM yang berkompeten melalui kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan pariwisata merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan. Keterbatasan SDM pariwisata di Indonesia menjadi masalah yang dihadapi bersama oleh berbagai daerah di Indonesia. Kekurangan SDM pariwisata yang kompeten menjadi penyebab banyaknya lembaga kedinasan pariwisata yang kinerjanya belum optimal. Peningkatan produk pariwisata dalam rangka memenangkan persaingan global, harus diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran akademisi, teknokrat dan profesional. Pengembangan SDM kepariwisataan dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, bagi aparatur, pengusaha industri pariwisata, karyawan pada industri pariwisata. Selain itu, pelaksanaan pelatihan, penyiapan piranti pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembekalan, workshop, sosialisasi, beserta
14
penyiapan kurikulum dan modul pelatihan merupakan bagian dari kegiatan pengembangan SDM kepariwisataan. Pengembangan SDM berbasi kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kebutuhan akan SDM pariwisata yang kompeten dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur informal. Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten tersebut, telah disiapkan sertifikasi kompetensi SDM bidang pariwisata. Sertifikasi kompetensi merupakan sebuah kebutuhan SDM pada saat ini, hal ini dikarenakan sertifikasi kompetensi tersebut merupakan suatu bukti nyata bahwa SDM tersebut telah memiliki kompetensi dalam suatu bidang. Hal tersebut juga berlaku untuk SDM bidang pariwisata, apalagi tahun 2015 dimana ada sebuah kompetisi besar yang disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 dimana ada pergerakan arus barang dan jasa di dunia yang mengharuskan kita untuk mempersiapkan SDM yang berkompetensi termasuk dibidang pariwisata agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah melakukan: 1. 2. 3.
4.
5.
Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi) Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam bidang birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada hakekatnya AEC Blueprintjuga merupakan program reformasi di Negara anggota ASEAN termasuk Indonesia Membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kepariwisataan, serta melakukan pelatihan ketenagakerjaan bidang pariwisata Lembaga pendidikan pariwisata diharapkan mampu menghasilkan SDM yang berkompeten melalui kurikulum berbasis kompetensi
15
DAFTAR PUSTAKA 1
Arifin, S, Djaafara, A.R, Budimana, S.A (2008). Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 “Memperkuat Sinergi ASEAN Di Tengah Kompetensi Global, Elex Media Komputindo
2
Blueprint Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pariwisata (RPJMN), Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2014)
3
Gerald, (2014). “Kesiapan SDM Pariwisata di Indonesia”, Buletin Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
4
Wahyudi, Community D. Jurnal berjudul ‘Peluang atau tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic (AEC) 2015’
5
WEF – World Economic Forum. (2013). Global Competitiveness Report.
6
WEF – World Economic Forum. (2014). Peringkat Daya Saing Pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan ASEAN
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
16
