KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK SELURUH INDONESIA TENTANG HUKUM PERDATA DAN DAGANG UNTUK GOLONGAN TIMUR ASING SELAIN TIONGHOA (Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijke en handelsrecht der Vreemde oosterlingen Andere dan Chineezen) (Ord. 9 Des. 1924) S. 1924-556. (mb. I Maret 1925.) Anotasi: "Ketentuan-ketentuan yang memuat pernyataan dibeliakukannya perundang-undangan Eropa terhadap penduduk yang disamakan dengan golongan Indonesia (Timur Asing)" yang ditetapkan dengan Ord. 8 Des. 1855 (S. 1855-79), terakhir diubah dengan Ord. 3 Sept. 1912 (S. 1912-541) dan Ord. 26 Maret 1874 (S. 1874-94c) terakhir diubah dengan Ord. 3 Sept. 1912 (S. 1912-452), 2 Febr. 1880 (S. 1880-34), 15 Maret 1882 (S. 1882-82) seperti yang diubah dengan Ord. 27 Okt. 1906 (S. 1906-452) dan 25 Nov. 1907 (S. 1907-478), seperti yang diubah dengan Ord. 3 Sept. 1912 (S. 1912-452) serta Ord. 14 Okt. 1875 (S. 1875-221) ditarik kembali dan diganti dengan yang berikut: Sub. 1. penunjukan bagian-bagian perundang-undangan yang berlaku terhadap orang-orang Eropa tentang hukum perdata dan dagang yang diberlakukan dengan perubahan atau tanpa perubahan. Pas. 1. Terhadap golongan Timur Asing, selain Tionghoa, berlaku: A. Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk Indonesia dengan kekecualian: a. Bab II Buku Pertama; b. Bab IV sampai dengan Bab XIV Buku Pertama; c. Bab XV Buku Pertama, dengan pengertian: 1o. bahwa orang-orang Timur Asing belum dewasa, selama mereka belum berumur dua puluh satu tahun penuh dan sebelumnya tidak kawin, namun dengan ketentuan bahwa bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai dua puluh satu tahun penuh, mereka tidak kembali ke kedudukan belum dewasa;
d.
o 2 . Bahwa terhadap mereka berlaku Bagian 13 Bab XV Buku Pertama, “Tentang BalaiBalai Harta Peninggalan” badan-badan mana dalam pekerjaan mereka tentang soalsoal hukum perdata terhadap mana perundang-undangan Eropa tidak berlaku atau tidak dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing, akan mengikuti instruksiinstruksi dan peraturan-peraturan dewan para boedelmeester (pengurus harta) yang terdahulu; Bab XII Buku Kedua.
B.
(s.d.t. dg. S. 1934-214 jo. S. 1938-2.) Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk Indonesia dergan pengertian, bahwa terhadap orang yang berdinas sebagai anak buah kapal dalam pasal 396 sebagai ganti kata-kata “ketentuan-ketentuan dari Bagian ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Bab VII A, Buku Ketiga, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bila berlakunya itu tidak dilarang “harus dibaca” berlaku pasal-pasal 1601, 1602, 1603 (lama) Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.
C.
Pasal-pasal berikut dari Ketentuan-ketentuan tentang Berlakunya dan Peralihan Perundangundangan Baru, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang dinyatakan berlaku, yaitu: pasal-pasal 23 sampai dengan 34; 36 sampai dengan 39; 41 sampai dengan 44; 46; 48; 50 sampai dengan 53; 100 dan 101.
D.
Peraturan Kepailitan, dengan pengertian, bahwa terhadap hak-hak istri dalam kepailitan suaminya, sebagai pengganti peraturan dalam pasal 60 ayat (1) sampai dengan (4) peraturan ini, berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 2 di bawah ini.
Sub. 2. Peraturan tentang beberapa hal yang berhuburtgan dengan pernyataan berlaku yang tercantum dalam Sub 1. Pasal 2. (1)
Dengan pelaksanaan perkawinan, tidak dengan sendirinya menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri.
(2)
Istri tetap memiliki segala barang-barang bergerak dan tetap yang sudah dimilikinya.
(3)
Bawaan barang-barang bergerak dalam perkawinan oleh istri tidak dapat dibuktikan secara lain kecuali dengan akta otentik yang dibuat sebelum atau pada waktu pelaksanaan perkawinan, di mapa barang-barang itu secara terinci diuraikan; mengenai barang-barang yang diperoleh istri selama perkawinan dari warisan, hibah wasiat atau hibah biasa, harus ternyata dari uraian notaris yang memuat pernyataan tentang asalnya dan penilaian menurut sepotong demi sepotong barang-barang itu, dengan tidak merigurangi balik-namanya barangbarang tetap yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan atas nama si istri.
(4)
Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh istri selama perkawinan dari usaha-usahanya sendiri atau dari perdagangannya sendiri tidak dapat dibuktikan secara lain kecuali dengan bukti-bukti surat yang dapat dipercaya.
(5)
Semua yang dengan cara yang diuraikan dalam pasal ini tidak terbukti sebagai milik si istri, dianggap sebagai milik suami.
(6)
Semua hibah, balk yang mengenai barang-barang bergerak maupun yang tetap yang diberikan oleh suami kepada istri selama perkawinan, bahkan setelah putusnya perkawinan karena perceraian, adalah batal dan tidak berharga bagi pihak-pihak ketiga.
(7)
Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku atas hadiah-hadiah atau pemberian pemberian berupa barang-barang bergerak, yang nilainya tidak berarti dalam perbandingan dengan kekayaan para penghibah.
Pasal 3. Di dalam pasal-pasal 913, 915 dan 916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan kata “undang-undang” harus diartikan penuturan-peraturan hukum yang berlaku bagi pewaris berkaitan dengan agamanya dan kebiasaan bangsanya, dan dengan pewarisan pada kematian yang dimaksud dalam pasal 1914, diartikan pewarisan pada kematian menurut peraturan-peraturan hukum itu juga. Pasal 4. (1) Orang-orang Timur Asing yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini tidak dapat menyatakan kehendak terakhir mereka selain dengan akta umum terbuka, yang dibuat menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam pasal-pasal 938 dan 939 Kitab Undangundang Hukum Perdata, kecuali dalam hal-hal luar biasa yang diuraikan dalam pasal-pasal 946, 947 dan 948 Kitab Undangundang Hukum Perdata. (2)
Penarikan kembali hanya dapat dilakukan dengan akta yang bersifat umum yang dibuat dalam bentuk yang sama.
Pasal 5. Dihapus dg. S. 1935-276. Pasal 6. (1) Pada waktu penerimaan buku-buku menurut pasal 89 Peraturan Kepailitan, komisariskomisaris balai harta peninggalan yang mewakili balai dalam hal ini, memberi tanggal dan tanda tangan pada halaman pertama dan terakhir dari tiap-tiap buku yang diterimanya. (2)
Balai harta peninggalan karena jabatan atau atas tuntutan hakim komisaris dapat menyuruh memeriksa buku-buku yang diterimanya dengan permintaan agar secepatnya memberi laporan mengenai hal itu, baik oleh anggota yang termasuk kebangsaan si pailit, ataupun oleh orang-orang lain yang mampu untuk itu. Bila pemeriksaan itu bersifat luas, kepada orang yang telah melakukan tugas itu oleh pengadilan negeri dapat diberikan upah, yang dipenuhi harta yang telah melakukan tugas itu oleh pengadilan negeri dapat diberikan upah, yang diperhitungkan menurut kemampuannya.
(3)
Laporan yang dimaksud dalam ayat kedua beserta surat-surat termaksud dalam Peraturan kepailitan pasl 94, oleh balai harta peninggalan disediakan kantornya agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh setiap orang.
(4)
Kewajiban untuk muncul dan untuk memberi keterangan-keterangan yang diharuskan oleh pasal 101 Peraturan Kepailitan , dengan akibat yang dihubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban menurut pasal 86 Peraturan itu, juga ada terhadap orang yang ditugaskan untuk pemeriksaan termaksud dalam ayat (2).
Sub 3. Ketentuan Penutup Pasal 7. Tentang hal-hal mengenai hukum perdata dan hukum dagang yang berkenaan dengan orang-orang Timur Asing termaksud dalam ketentuan-ketentuan diatas yang tidak ditundukkan kepada perundang-undangan untuk orang-orang Eropa, ditempatkan terhadap mereka secara terus menerus verordening-verordening yang sekarang diperuntukkan bagi mereka dan peraturanperaturan hukum yang berlaku antara mereka yang berkaitan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.
