Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 1
KINERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA THE PERFORMANCE OF SOCIAL DEPARTMENT, LABOUR AND TRANSMIGRATION IN HANDLING VAGRANT AND BEGGAR IN YOGYAKARTA CITY
Oleh : Bambang Aryadi, FIS UNY,
[email protected] Abstrak Penelitian bertujuan memahami kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta beserta faktor penghambatnya. Tujuan selanjutnya untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis serta mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Yogyakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala seksi dan staff Rehabilitasi Masalah Sosial Dinsosnakertrans, Kepala seksi Pelayanan Sosial Dinsosnakertrans, Kepala bidang Pengendalian Sosial Dintib, Kepala dan pegawai UPT Panti Karya serta pengemis di Kota Yogyakarta. Peneliti sebagai instrumen penelitian ini. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih sebagai teknik uji keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan teknik interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Dinsosnakertrans dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta termasuk baik dilihat dari 5 (lima) indikator yaitu; 1) produktivitas Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta sudah mampu memberikan penanganan kepada gepeng, 2) pelayanan pengobatan gratis, pengantaran pulang, kebutuhan sehari – hari di UPT Panti Karya, pemakaman gratis dan kerjasama yang dilakukan dengan berbagai instansi, 3) respon Dinsosnakertrans dalam menanggapi tanggapan masyarakat yang berasal dari UPIK terkait gepeng, 4) Terdapat pedoman dalam penanganan gepeng di Kota Yogyakarta yaitu Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014, 5) adanya pertanggungjawaban dari Dinsosnakertrans maupun UPT Panti Karya. Namun masih terdapatnya kendala dari internal dan eksternal yang menghambat kinerja Dinsosnakertrans dalam penanganan gepeng di Kota Yogyakarta. Kata Kunci : Kinerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gelandangan dan pengemis Abstract The aims of this research is to understand the performance of social department, labour and transmigration in handling the vagrant and beggar in Yogyakarta City and the distractors factors. For the further purpose is to inform
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 2
to the local government to solve the problems reduced the amount of the vagrants and beggars in Yogyakarta City. Descriptive with a qualitative approach is used in this research. The source of the research is Head of section and staff rehabilitation social problems of social department, labour and transmigration, Head of section of social service of social department, labour and transmigration, Head of control social of order , Head and employees of UPT Panti Karya and the beggars in Yogyakarta City. The instrument of this research is the author. The data were colected by interviews, observation and documentation. Triangulation source has chosen as a technique of test the validity of data. The analysis method using interactive technique which is consist of data collection, data reduction, presentation and the withdrawal of conclusion. The result shows that the performance of social department, labour and transmigration handling the vagrant and beggar in Yogyakarta City is good, based on 5 (five) indicators are 1) the productivity of social department, labour and transmigration is able to handling vagrant and beggar in Yogyakarta City, 2) free medical service, drop home, daily service in UPT Panti Karya, a free funeral and cooperation conducting by various institution, 3) quick response by social department, labour and transmigration follow up the citizen’s words from UPIK, 4) there are guidelines in handling vagrant and beggar in the Yogyakarta City “Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014” , 5) the accountability from social department, labour and transmigration. and UPT Panti Karya of work and istitution. From the data discussion, the author found that there are so many internal and external distractions which is impeding social department, labour and transmigration performance in handling vagrant and beggar in Yogyakarta City. Keywords : Performance, Social department, labour and transmigration, Vagrant and beggar
orang dibandingkan dengan kondisi
PENDAHULUAN Jumlah
di
September 2014 yang sebesar 27,73
2015
juta orang (10,96 persen). Kondisi
mengalami kenaikan yang cukup
tersebut hampir merata di setiap
signifikan dibandingkan tahun 2014.
provinsi di Indonesia tidak terkecuali
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Indonesia
kemiskinan pada
tahun
pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk
miskin
di
Indonesia
Menurut data dari Badan Pusat
Statistik
(BPS)
Daerah
Yogyakarta,
angka
mencapai 28,59 juta orang (11,22
Istimewa
persen), bertambah sebesar 0,86 juta
kemiskinan di Yogyakarta hingga
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 3
maret 2015 mengalami kenaikan
layak dalam masyarakat setempat
dibanding tahun sebelumnya. Jika
serta tidak
pada
angka
tinggal dan pekerjaan yang tetap
kemiskinan berada pada 544,9 ribu
di wilayah tertentu dan hidup
jiwa, maka pada Maret 2015 tercatat
mengembara di tempat umum.
sebanyak 550,23 ribu jiwa atau naik
Sedangkan
7,16 persen.
pengemis adalah orang-orang yang
Maret
2014,
Minimnya lapangan pekerjaan
mendapat
mempunyai tempat
pengertian
penghasilan
dari
yang terdapat di pedesaan dan daerah
meminta-minta
mendorong penduduk desa untuk
dengan berbagai cara dan alasan
melakukan urbanisasi ke perkotaan
untuk mengharapkan belas kasihan
karena terdorong faktor ekonomi
dari orang lain. Meski peraturan
untuk mengubah nasib. Keadaan
tersebut sudah di sosialisasikan
seperti inilah menyebabkan tenaga
lewat berbagai media massa serta
kerja yang tidak produktif di daerah
disetiap jalanan ditemui sebuah
perkotaan, sehingga banyak dari
poster yang menunjukan perda
mereka dalam memenuhi kebutuhan
tersebut, tapi masih banyak dari
hidup sehari – hari rela melakukan
masyarakat
kerja
terkecuali
menghiraukan peraturan tersebut
pekerjaan meminta – minta atau
dengan memberi uang kepada anak
memelas
jalanan.
apa
saja
tak
berbelas
kasih
kepada
dimuka
dari
yang
Alhasil
umum
tidak
para
Gepeng
orang – orang yang lewat dihadapan
bukannya
mereka.
frekuensinya dari tahun ke tahun
Menurut
Perda
Daerah
Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2014
tentang
Penanganan
jumlahnya
menurun
makin
tetapi
meningkat
(www.kompasiana.com). Berbagai upaya telah dilakukan
Gelandangan dan Pengemis, yang
dalam
dimaksud
gelandangan
gelandangan dan pengemis di Kota
adalah orang-orang yang hidup
Yogyakarta yaitu melakukan razia
dalam keadaan tidak sesuai dengan
terpadu,
norma-norma
pembinaan sosial, serta pemberian
dengan
kehidupan
yang
menekan
pendekatan
jumlah
persuasif,
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 4
keterampilan, tetapi hal ini tidak juga
yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial,
menekan
Tenaga
jumlah
pengemis
dan
Kerja
dan
Transmigrasi
gelandangan. Masalah gelandangan
dalam Penanganan Gelandangan dan
dan
merupakan
Pengemis di Kota Yogyakarta.”
permasalahan sosial yang belum
INSTRUMEN PENELITIAN
pengemis
dapat dituntaskan secara maksimal
Dalam
penelitian
ini,
oleh pemerintah daerah dan kota
instrumen atau alat pengumpul data
karena
utama adalah peneliti sendiri dengan
dapat
menyebabkan
terganggunya kenyamanan umum. Adapun
indikator
kinerja
menurut Agus Dwiyanto (2008:50-
alat
bantu
yaitu
pedoman
wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi.
51) yang digunakan untuk mengukur
DATA DAN SUMBER DATA
kinerja
1. Data Primer
suatu
organisasi
public
dikategorikan menjadi lima yaitu
Data primer merupakan data yang
produktivitas,
kualitas
diperoleh melalui informan atau
responsivitas,
responsibilitas
pelayanan, dan
subyek
penelitian.
Peneliti
akuntabilitas yang dalam mengukur
memperoleh data primer didapat
kinerja dapat menggunakan kelima
melalui proses wawancara kepada
indicator tersebut.
informan dan observasi.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
2. Data Sekunder
Transmigrasi Kota Yogyakarta telah
Data
melakukan
dalam
penanganan
kepada
sekunder
yang
penelitian
diperoleh
ini
adalah
gelandangan dan pengemis, hal ini
dokumen – dokumen seperti Perda
bisa dilihat dari jumlah gelandangan
Daerah
dan pengemis yang jumlahnya terus
Nomor 1 Tahun 2014, Perwal
menurun. Namun gelandangan dan
Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008
pengemis tersebut masih berkeliaran
Tentang Pembentukan Susunan,
di tempat – tempat strategis di Kota
Kedudukan dan Rincian Tugas
Yogyakarta.
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
Berdasarkan
latar
Istimewa
belakang diatas, peneliti tertarik
Sosial,
Tenaga
untuk dapat melakukan penelitian
Transmigrasi
Kota
Yogyakarta
Kerja
dan
Yogyakarta,
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 5
Data
jumlah
pengemis
gelandangan
di
Kota
dan
2. Observasi
Yogyakarta
Peneliti melakukan observasi
Tahun 2010 – 2015, Data Kegiatan
non partisipan dimana peneliti
Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial
tidak terlibat langsung dan
Tahun
pelayanan
hanya sebagai pengamat saja.
gelandangan dan pengemis serta
Peneliti terjun langsung ke
orang terlantar di UPT Panti Karya
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Tahun
Transmigrasi Kota Yogyakarta.
2016,
Data
2015,
anggaran
Data
kegiatan
realisasi rehabilitasi
Peneliti
juga
melakukan
masalah sosial Dinsosnakertrans
observasi di UPT Panti Karya
Kota Yogyakarta Tahun 2015,
untuk mengamati pemberian
artikel
pemberdayaan
dan
berita
terkait
gelandangan dan pengemis di Kota
gelandangan
Yogyakarta
dan
penanganan
foto
dan
pengemis
–
foto
serta fasilitas yang tersedia.
gelandangan
dan
Selain
pengemis. TEKNIK
kepada
itu
peneliti
melakukan PENGUMPULAN
1. Wawancara
observasi
gelandangan dan pengemis di perempatan
DATA
juga
jalan,
tempat
wisata dan tempat ibadah di
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur
menggunakan
Kota Yogyakarta. 3. Dokumentasi Dokumentasi
diperoleh
dari
pedoman wawancara yang ada
Perda DIY Nomor 1 Tahun
dan pertanyaan yang dapat
2014,
berkembang
Nomor 76 Tahun 2008 Tentang
sesuai
dengan
Perwal
Yogyakarta
informasi
dan
kebutuhan
Pembentukan
Susunan,
informasi
yang
diperlukan
Kedudukan dan Rincian Tugas
sehingga
dapat
terjadi
Unit Pelaksana Teknis Pada
wawancara
yang
interaktif
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
antara peneliti dengan subyek
Transmigrasi Kota Yogyakarta,
penelitian.
Data jumlah gelandangan dan
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 6
pengemis di Kota Yogyakarta
penanganan
Tahun 2010 – 2015, Data
pengemis di Kota Yogyakarta.
Kegiatan
TEKNIK ANALISIS DATA
Seksi
Rehabilitasi
Masalah Sosial Tahun 2016, Data
pelayanan
dan
pengemis
gelandangan
dan
Penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles
orang
dan Huberman dalam Herdiansyah
terlantar di UPT Panti Karya
(2010:164) dimana terdapat empat
Tahun
realisasi
alur kegiatan yaitu pengumpulan
anggaran kegiatan rehabilitasi
data, reduksi data, penyajian data
masalah sosial Dinsosnakertrans
dan penarikan kesimpulan.
Kota Yogyakarta Tahun 2015,
HASIL
artikel
PEMBAHASAN
2015,
serta
gelandangan
Data
dan
berita
terkait
PENELITIAN
DAN
gelandangan dan pengemis di
Kinerja Dinas Sosial, Tenaga
Kota Yogyakarta dan foto – foto
Kerja dan Transmigrasi dalam
penanganan gelandangan dan
penanganan
pengemis.
pengemis
TEKNIK
PEMERIKSAAN
gelandangan di
Kota
dan
Yogyakarta
dilakukan karena masih adanya gelandangan dan pengemis yang
KEABSAHAN DATA Peneliti
dapat
berkeliaran di Kota Yogyakarta.
mengembangkan keabsahan data
Dalam penanganan gelandangan
menggunakan
dan
pemilihan
teknik
pengemis
Dinsosnakertrans
triangulasi. Dalam penelitian ini
mempunyai landasan Perda Daerah
peneliti menggunakan triangulasi
Istimewa Yogyakarta Nomor 1
sumber yang telah membandingkan
Tahun 2014 tentang Penanganan
hasil
hasil
Gelandangan dan Pengemis yang
data
di dalam peraturan daerah tersebut
pendapat
tercantum pemberian penanganan
informan dan hasil wawancara
seperti rehabilitasi dan pemberian
dengan data yang diperoleh tentang
keterampilan. Terdapat beberapa
kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja
indikator kinerja dalam melakukan
dan
penanganan kepada gelandangan
wawancara
pengamatan, penelitian
dengan
keadaan dengan
Transmigrasi
dalam
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 7
dan
pengemis
yaitu
sebagai
berikut:
pengemis yang sedang sakit yang diberikan secara gratis. Kedua,
a. Indikator Produktivitas
pelayanan
untuk
mengantar
Produktivitas dapat terlihat
kelayan yang berada di UPT Panti
dari output yang telah dihasilkan
Karya dan berasal dari luar kota
oleh
untuk kembali ke daerah asalnya.
Dinsosnakertrans
Yogyakarta
seperti
Kota
melakukan
Ketiga, pelayanan kebutuhan
kegiatan sapaan untuk memberi
sehari – hari para kelayan di UPT
motivasi kepada gelandangan dan
Panti Karya dengan dibantu oleh
pengemis serta melakukan razia
tenaga
dan
pelayanan pemakaman gratis bagi
rehabilitasi
pemberian
perawat
Keempat,
keterampilan. Selain itu dalam
gelandangan
melakukan razia Dinsosnakertrans
Terakhir adanya kerjasama yang
bekerjasama
dilakukan oleh UPT Panti Karya
Ketertiban
dengan
Dinas
(Dintib)
Kota
dan
pengemis.
dengan
lembaga
Yogyakarta Dinsosnakertrans juga
publik
seperti
memiliki
lembaga pendidikan serta lembaga
sebuah
tempat
rehabilitisasi bagi gelandangan dan pengemis yaitu UPT Panti Karya
atau
instansi
rumah
sakit,
– lembaga lain. c. Indikator Responsivitas
dimana di dalam panti tersebut
Tingkat responsivitas yang
para gelandangan dan pengemis
terdapat di Dinas Sosial, Tenaga
diberikan
kerja
keterampilan
untuk
dan
Transmigrasi
berkarya. Sedangkan untuk yang
penanganan
non psikotik UPT Panti Karya juga
pengemis dapat dikatakan sudah
bekerjasama dengan Panti Sosial
baik. Keluhan dari masyarakat
Bina Karya milik pemprov DIY
maupun para gelandangan dan
b. Indikator Kualitas Pelayanan
gelandangan
dalam dan
pengemis sudah dapat tersalurkan
Indikator kualitas pelayanan
secara langsung kepada UPIK
di Dinsosnakertrans yaitu Pertama,
(Unit Pelayanan Informasi dan
pelayanan
Keluhan)
kesehatan
yang
diberikan untuk gelandangan dan
yang
Pemerintahan
Kota
berada
di
Yogyakarta
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 8
untuk dapat disalurkan ke instansi
Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014
maupun dinas yang terkait untuk
Tentang Penanganan gelandangan
menangani masalah tersebut.
dan pengemis sebagai pedoman
Khusus untuk tahun 2016 Dinsosnakertrans
mendapatkan
bantuan dari PSBK Bekasi dan
dan acuan dalam setiap melakukan tugas – tugasnya. e. Indikator Akuntabilitas
merupakan panti pusat yang berada langsung
dibawah
Akuntabilitas
yang
telah
Kementerian
dilakukan oleh Dinsosnakertrans
Sosial. Bantuan ini dikhususkan
beserta UPT Panti Karya dapat
untuk diberikan kepada warga yang
dikatakan
rentan untuk mengemis maupun
memberikan
laporan
warga yang dulu sempat berprofesi
pertanggungjawaban
dengan
sebagai pengemis.
membuat laporan setiap bulan dan
Untuk
meningkatkan
akhir
sudah
tahun
baik.
Dalam
terkait
dengan
responsivitas dari Dinsosnakertrans
penanganan,
Kota Yogyakarta melalui UPT
pemberdayaan
Panti Karya akan mengadakan
kepada kelayan berupa laporan
sarasehan
setiap bulan dan juga laporan
pemberian
materi
kepada
kelayan
penanganan
Adapun
atau
yaitu :
kepada
keluarga
ataupun masyarakat sekitar yang direncanakan
berlangsung
pada
tahun 2017.
faktor
penghambatnya
1. Sikap mental para gelandangan dan pengemis yang belum bisa dirubah
2. Keberadaan
Responsibilitas yang terdapat di dalam Dinsosnakertrans Kota Yogykarta sudah berjalan baik.
terhadap
diberikan
agar tidak hidup di jalanan lagi.
d. Indikator Responsibilitas
Dalam
yang
dan
setiap akhir tahun.
penyandang gangguan kejiwaan psikotik
pelayanan
melakukan
penanganan
gelandangan
dan
pengemis menggunakan Peraturan
gelandangan
dan
pengemis yang selalu berpindah – pindah mobilitasnya. 3. Keterbatasan tenaga perawat di UPT Panti Karya
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 9
4. Keterbatasan
ruangan
menampung
untuk
gelandangan
dan
pengemis di UPT Panti Karya
menanggapi
tanggapan
masyarakat
yang
berasal
dari dari
UPIK.
5. Kurangnya peran masyarakat dan
Keempat adanya acuan Perda DIY
keluarga dalam menangani kelayan
Nomor 1 Tahun 2014 sebagai
terutama
pedoman Dinsosnakertrans Kota
eks
psikotik
setelah
keluar dari UPT Panti Karya.
Yogyakarta
KESIMPULAN DAN SARAN
gelandangan
Berdasarkan
pada
hasil
dalam
menangani
dan
pengemis
Kemudian terakhir akuntabilitas
penelitian dan pembahasan, maka
dalam
dapat ditarik kesimpulan bahwa
pertanggungjawaban
Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Dinsosnakertrans
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Panti Karya yang sudah sesuai
dalam
gelandangan
dengan SOP dan dilaksanakan
dan pengemis di Kota Yogyakarta
pelaporan setiap bulan maupun
termasuk dalam kategori baik.
pada
Pertama produktivas yang terlihat
kegiatan penanganan gelandangan
dari kinerja Dinsosnakertrans Kota
dan pengemis yang ada di Kota
Yogyakarta
Yogyakarta.
penanganan
yang
mampu
memberikan penanganan baik bagi
pemberian
akhir
baik
dari
maupun
UPT
tahun
mengenai
Terdapat
beberapa
gelandangan dan pengemis. Kedua
rekomendasi saran yang diberikan
kualitas pelayanan yang diberikan
oleh peneliti, yaitu :
oleh
Dinsosnakertrans
Yogyakarta gratis,
seperti
Kota
1. Menambah jumlah perawat yang
pengobatan
ada di UPT Panti Karya terutama
pengantaran
pulang,
pada
saat
pergantian
pelayanan kebutuhan di UPT Panti
Sehingga
Karya,
dan
kekurangan jumlah tenaga perawat
kerjasama oleh UPT Panti Karya
pada saat menangai kelayan di
dalam meningkatkan kualitas hidup
UPT Panti Karya.
pemakaman
gratis
para kelayan. Ketiga adanya respon dari
Dinsosnakertrans
dalam
tidak
2. Membentuk pengendalian
terdapat
shift.
suatu untuk
lagi
tim
mengawasi
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 10
keberadaan pengemis
gelandangan sehingga
dan
pada
saat
Dinsosnakertrans melakukan razia dapat
mengetahui
keberadaan
gelandangan dan pengemis secara pasti. 3. Memberikan
reward
kepada
perawat yang berada di UPT Panti karya agar lebih semangat dalam memberikan
pelayanan
kepada
Diakses dari http://www.kompasiana.com/odish alahuddin/penanganan-anakjalanan-berbasis-hakanak_55282c3ff17e613d258b4578 pada tanggal 1 Februari 2016 Pukul 16.30 WIB Mangkunegara. (2006). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Refika Aditama Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosda karya
kelayan. DAFTAR PUSTAKA Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : Refika Aditama Agus Dwiyanto. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : PSKK UGM Dimas Dwi Irawan, 2013. Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis. Jakarta : Titik Media Publisher Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Gramedia Widia Ida Ayu Putri Utami. 2015. Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Melakukan Pengawasan untuk Meminimalisir Koperasi Pasif di Kota Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE Kompasiana.com. 2015. Penanganan anak jalanan berbasis hak anak .
Muhammad Nur Alim. 2013. Kinerja Pegawai kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pada Bidang Tenaga Kerja). Skripsi. Universitas Hasanuddin. Murdiyanto. 2012. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Daerah Tertinggal. Yogyakarta : B2P3KS Panturanews.com. 2015. Kemiskinan dan kesehatan. Diakses dari http://www.panturanews.com/inde x.php/panturanews/baca/12691/29/ 11/2015/kemiskinan-dan-kesehatan pada tanggal 31 Januari 2016 Pukul 16.20 WIB Parsudi Suparlan, 1978. Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menetap, FSUI, h. 1 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014
Kinerja Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta (Bambang Aryadi dan Francisca Winarni, M.Si) 11
Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Satuharapan.com. 2015. Angka Kemiskinan di Yogyakarta meningkat. Diakses dari http://www.satuharapan.com/readdetail/read/angka-kemiskinan-diyogyakarta-meningkat pada tanggal 1 Februari 2016 Pukul 14.25 WIB Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Sp.beritasatu.com. 2013. Tekanan hidup makin berat gepeng terus meningkat. Diakses dari http://sp.beritasatu.com/home/teka nan-hidup-makin-berat-gepengterus-meningkat/38927 pada tanggal 1 Februari 2016 Pukul 15.10 WIB Sumartonugroho, T. 1991. Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta : Hanindita Graha Widya Tursilarini, Teteki Yoga dkk. 2009. Kajian Model Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Yogyakarta : Citra Media Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
Veithzal Rivai. 2005. Manajemen SDM untuk Perusahaan : Dari Teori ke Praktek, Jakarta : Raja Grafindo Persada Yeremias T Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gavamedia