KONSEP NEGARA MARITIM DAN KETAHANAN NASIONAL Oleh Pusjianmar
Sebagai negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Prosentase ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui Sea Lanes of Communication (SLOC) serta Sea Lines of Oil Trade (SLOT). Laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai rintangan, kendala atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak-pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sesungguhnya sejak jaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia merupakan bangsa berjiwa bahari yang memiliki filosofi "hidup dengan dan dari laut". Pada jaman kedua kerajaan tersebut, kebudayaan maritim dan arus perdagangan di laut mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dilaksanakan pula oleh Belanda yang menjajah dan menguasai bumi nusantara. Para penjajah, selalu mengedepankan ambisinya dengan memperluas perdagangan rempah-rempah dari hasil pertanian yang ketika itu yang dikirim melalui armada laut ke negaranya. Hanya penjajah yang memiliki kewenangan mengendalikan laut, sedangkan bangsa kita tidak diperkenankan mendalami ilmu-ilmu kelautan. Berbagai upaya dilakukan oleh penjajah untuk menghilangkan keterampilan bahari agar dapat melunturkan jiwa dan visi maritim bangsa Indonesia saat itu. Setelah era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan, meskipun belum maksimal. Hal ini didasari pada kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya bahwa wilayah laut merupakan wilayah terbuka, maka dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi untuk dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindunginya. 1
Perkiraan ancaman dan gangguan lainnya yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan antara lain meliputi kejahatan lintas negara (misalnya penyeludupan, pelanggaran ikan ilegal), pencemaran
dan
perusakan ekosistem, imigrasi gelap,
pembajakan/perampokan, aksi
radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam. Mencermati dinamika konteks tersebut di atas, maka dilaksanakannya Perumusan Kebijakan Kebijakan Strategi Pengamanan Wilayah Nasional, yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, terutama laut, sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi geostrategis sangat unggul di lintasan jalur pelayaran manca negara. Sasaran yang ingin dicapai dari perumusan kebijakan ini adalah tersusunnya kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan operasional strategi pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah kawasan perbatasan.
Konsep Negara Maritim dan Ketahanan Nasional.
Pemahaman Negara Maritim. Diawali dengan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep wawasan nusantara, UU No 4/60 tentang Perairan dan UNCLOS 1982. Isi Deklarasi "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis- garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang". Pada tanggal 18 Desember 1996 di Makassar dicanangkan Deklarasi Negara Maritim Indonesia, dengan tindak lanjut Konsep Pembangunan Negara Maritim Indonesia, Dewan Kelautan Nasional. Substansinya adalah menyebut Negara Kesatuan RI beserta perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinennya sebagai Negara Maritim Indonesia.
Perkembangan Wawasan dan Pembangunan Kelautan. Pada tanggal 26 September 1998 kembali dicanangkan Deklarasi Bunaken dengan tidak lanjut The Ocean Charter. Isi 2
Deklarasi : Mulai saat ini visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi laut. Semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Visi Kelautan terus berkembang hingga era reformasi dengan Pembangunan Maritim Indonesia (1998-2004) mencakup aspek : Perikanan, Pehubungan laut, Industri Maritim, Pertambangan dan Energi, Wisata Bahari, Pembangunan SDM, IPTEK dan Kelembagaan Maritim. Berdirinya Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan (1999-2004) dengan tindak lanjut dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut yang akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan World Ocean Conference 2009 di Menado yang juga telah menunjukan peran dan wawasan kelautan bangsa Indonesia kepada dunia Internasional.
Pengembangan Negara Maritim. Gagasan Negara Maritim Indonesia sebagai aktualisasi wawasan nusantara untuk memberi gerak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam aktualisasi wawasan nusantara. Pengembangan konsepsi negara maritim Indoensia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa kita menjadi bangsa
yang
modern
dan
mandiri
dalam
teknologi
kelautan
dan
kedirgantaraan
bagikesejahteraan bangsa dan negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alami antara darat dan laut di atasnya tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Pengembangan negara maritim Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 karena dalam prikehidupan kebangsaan Indonesia Pancasila pada hakekatnya disusun secara serasi dan seimbang untuk mewadahi seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Landasan konsepsionalnya adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasonal. Dengan wawasan nusantara bangsa Indonesia memandang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan keamanan. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahahan nasional, maka konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dan upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
3
Hubungan antara aspek Pertahanan dengan Pembangunan Sumber Daya Maritim.
Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Laut yang melingkupi dan memangku kepulauan nusantara merupakan satu keutuhan wilayah nasional Indonesia, sekaligus sebagai faktor penentu terwujudnya kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dalam kesatuan pertahanan dan akhirnya juga kesatuan pengamanan yang mantap. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, kemampuan pertahanan nasional di wilayah laut dan udara tentunya harus menjadi perhatian yang serius untuk ditingkatkan, terutama kemampuan mobiltas nasional dengan transportasi (darat, laut dan udara) dan logistik terpadu dalam pangkalan dan pertahanan di laut wilayah (teritorial sea), hingga ke laut lepas.
Ancaman tehadap wilayah pantai di Indonesia juga dapat datangnya dari bencanan alam gempa bumi dan diiukuti oleh tsunami. Bencana akibat gempa bumi dan tsunami ini terjadi karena adanya gerakan tektonik di bawah dasar laut. Oleh karena itu, pantai- pantai yang rawan gempa bumi dan tsunami adalah pantai-pantai yang berhadapan dengan daerah penunjangan (subduksi) antara dua lempengan taktonik Eurausia dan Australia disebelah barat Sumatera, diselatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT, maupun pantai- pantai di sebelah Utara dan Timur dari Indonesia bagian Timur, sebagai akibat subduksi antara lempengan Pasifik dan Eurasia.
Pemanfaatan Data dan Informasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan dalam Aspek Sistem Pertahanan Laut. Dalam rangka Sistem Pertahanan Laut, data dan Informasi kelautan diperlukan untuk menunjang fungsi-fungsi pertahanan di wilayah laut. Fungsi- fungsi tersebut adalah sebagai fungsi Intelejen Maritim dan fungsi Pengamatan dan penelitian laut.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Maritim untuk Mencapai Ketahanan Nasional. Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya laut, pemerintah dan bangsa Indonesia membuat satu kebijakan yang strategis dan antisipatif yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri. Kebijakan ini perlu ditindak lanjuti dengan penepatan kebijakan dan strategi 4
pembangunan yang mantap dan berkesinambungan untuk mencapai ketahanan nasional, argument ini paling tidak didasarkan pada dua alasan pokok.
1) Pembangunan wilayah maritim adalah pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumber daya alam terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Alasan ini membawa implikasi bahwa kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang diterapkan harus bersifap menyeluruh (holistik) dan terpadu antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
2) Bahwa dengan diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah maritim yang mantap dan berkesinambungan, maka semakin terbukti bahwa Negara mampu mencapai ketahanan nasional secara mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Pemahaman Ketahanan Nasional.
1.
Ketahanan Nasional di Laut. Ketahanan Nasional dapat diatasi dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka
tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional untuk mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu pemahaman yang dinamakan "geostrategi" secara umum, geostrategi merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan diberbagai bidang yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan pembangunan. Lingkungan laut atau maritim mempunyai lima dimensi strategi Militer yang saling berhubungan meliputi :
a)
Dimensi ekonomi.
Penggunaan
laut
sebagai
media
perhubungan,
transportasi dan perdagangan telah dimanfaatkan sejak dahulu hinga sekarang, dan hampir 99,5 % pergerakan roda perekonomian di dunia adalah melewati jalur laut, volume muatan meningkat delapan kali sejak tahun 1945 dan kecenderungan semakin meningkat sampai sekarang. Telah diyakini bahwa perdagangan lewat laut yang terpadat adalah 5
melalui Selat Malaka atau melalui jalur alternatif ALKI I,II,III.
b)
Dimensi Politik. Perubahan dimensi politik dari lingkungan maritim berkembang
sangat tajam semenjak tahun 1970-an. Bagi sejumlah besar Negara pantai, khususnya bagi dunia ketiga, perairan yang berbatasan dengan pantai memberikan prospek satusatunya untuk perluasan. Tuntutan kedaulatan sering merupakan tindakan politik untuk mendapatkan konsekuensi ekonomi daripada sekedar perhitungan jangka panjang tentang untung dan ruginya. Perselisihan atas perbatasan laut seringkali lebih dimotivasi oleh simbol politik dari perhitungan biaya dan manfaatnya.
c)
Dimensi Hukum. Basis dimensi hukum dalam lingkungan maritim adalah Konvensi
PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Kecenderungan dari penekanan hukum di laut sekarang lebih banyak dipokuskan pada masalah lingkungan hal mana dapat berakibat pembatasan gerakan kapal dan mengurangi hak Negara bendera, disamping itu ada kebutuhan untuk penertiban lebih efektif atas rezim yang ada khususnya yang berhubungan masalah perikanan dan perdagangan narkoba secara illegal.
d)
Dimensi Militer. Di laut dimensi militer selalu berkembang mengikuti perkembangan
teknologi, sehingga profesionalisme Angkatan Laut suatu Negara selalu dikaitkan dengan penguasaan dan penggunaan teknologi yang mutakhir. Filosofi Angkatan Laut adalah "senjata yang diawaki", berbeda dengan filosofi "manusia yang dipersenjatai".
e)
Dimensi Fisik.
Pemahaman terhadap lingkungan fisik menyeluruh dimana
kekuatan maritim akan beroperasi sangat penting, seperti kondisi geografi, hidro oseanografi. Daerah Operasi kekuatan maritim mulai dari perairan dalam laut bebas (Blue Waters) ke perairan yang lebih dangkal (Green Waters) sampai ke perairan pedalaman, muara dan sungai (Brown Waters). Corong strategis berbatasan atau dimiliki oleh negaranegara pantai yang berdekatan. Seperti selat Malaka, dimiliki oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu konsep "Joint Security" akan mudah diterima dan diterapkan di antara negara-negara pantai tersebut. 6
Dari berbagai dimensi tersebut diatas apabila disinergikan secara baik maka akan dapat menciptakan suatu kekuatan laut yang tangguh (sea power), dimana parameternya mengarah pada tiga elemen operasional yaitu unsur kekuatan militer (fighting instruments), penggerak roda perekonomian di laut (merchant shipping) dan pangkalan atau pelabuhan (bases).
MARITIME COMMUNITY
MERCHANT SHIPPING
RESOURCES SEA POWER
BASES GEOGRAPHIC FIGHTING INSTRUMENTS STYLE OF GOVERNMENT
7
2.
Stabilitas Ketahanan Nasional. Setiap bangsa mempunyai cita- cita yang luhur dan indah
yang ingin dicapai yang lazim dinamakan tujuan nasional. Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut setiap bangsa akan menghadapi tantangan, ancaman dan gangguan yang harus ditangani. Untuk itu suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan yang dinamakan ketahanan nasional. Upaya kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang kerta raharja dalam suasana demokratis, adil dan merata, dengan kata lain, berkembangnya masyarakat madani Indonesia (Indonesian civil society). Kemantapan keamanan nasional dan adanya masyarakat yang madani akan menjamin dapat dikembangkannya kesejahteraan nasional. Sebaliknya kemantapan kesejahteraan nasional akam menjamin terciptanya stabilitas nasional. Dengan meningkatnya kemantapan kesejahteraan nasional dan diikuti oleh meningaktnya kemantapan nasional, maka melalui pemerataan pembangunan yang konsepsional dapat dicapai stabilitas nasional yang dinamis. Dalam dinamika inilah ketahanan nasional harus diwujudkan dengan menggunakan pendekatan
kesejahteraan
(prosperity approach) dan
pendekatan
keamanan
(security
approach). Ketahanan nasional mencakup dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan. Aspek alamiah meliputi : Kondisi georafis Negara, keadaan dan kekayaaan alam serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek kemasyarakatan: Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan, aspek-aspek tersebut tidak ditinjau secara terpisah-pisah melainkan memiliki korelasi secara keseluruhan merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Kesimpulannya, kebijakan Kelautan Nasional merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang menyangkut pengelolaan laut yurisdiksi nasional secara terpadu dan komprehensif. Hal tersebut akan bertumpu pada tiga bidang pokok, yaitu Politik, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan, oleh karena itu langkah awal yang harus dilakukan adalah penciptaan ocean governance guna mewujudkan ketahanan nasional.
8
Adapun tujuan jangka panjang pembangunan ketahanan nasional di wilayah negara maritim Indonesia antara lain adalah :
1.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja
dan kesempatan usaha di bidang maritim. 2.
Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada
peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan pantai maritim. 3.
Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian
lingkungan maritim. 4.
Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah
pesisir dan lautan.
Semua negara maritim, sudah pasti memiliki kekuatan laut yang mampu melindungi kepentingan nasionalnya di laut. Dari catatan sejarah dapat dipahami bahwa tujuan setiap bangsa membentuk Angkatan Laut, pasti untuk memberdayakan kekuatannya untuk melindungi kepentingan nasionalnya di laut. Walaupun nenek moyang kita seorang pelaut, sekalipun geografis nusantara memperlihatkan dua-pertiga adalah lautan, berbagai sumber daya alam yang mendukung, tapi tanpa political will yang kuat maka Indonesia tidak akan memiliki kekuatan laut untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri, sehingga ketahanan nasional untuk membangkitkan kembali kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim akan sulit terwujud.
9
