SURAT PERJANJIAN/KONTRAK Nomor : [_____] Tanggal : [_____] Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Program Kegiatan Uraian Kegiatan Kode Rekening Lokasi Nilai Kontrak Tahun Anggaran
: : : : : : :
[_____] Rehabilitasi [diisi dengan nama bangunan]
Pelaksanaan Fisik [_____] [_____] Rp. [diisi dengan total keseluruhan nilai kontrak] [_____]
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari [_____] tanggal ............ bulan [_____] tahun [_____] ([_____]-[_____]-[_____]) oleh dan antara: 1.
[_____], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama [_____], yang berkedudukan di [_____], berdasarkan [_____] (selanjutnya
disebut “PPK”); dan 2.
[_____], Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. [_____], yang berkedudukan di [_____], Kel. [_____], Kec. [_____], Kota Administrasi Jakarta [_____], yang dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor [__] tanggal
[__], yang dibuat dihadapan [__], Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. [___] tanggal [___]”. Adapun perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Nomor [__] tanggal [__], yang dibuat dihadapan [__], Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. [___] tanggal [___], (selanjutnya disebut “Penyedia”). Untuk selanjutnya, “PPK” dan “Penyedia” secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”
MENGINGAT BAHWA: 1.
PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana diterangkan dalam SSUK yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Rehabilitasi”);
1
2.
Penyedia dinyatakan sebagai pemenang pengadaan oleh panitia pengadaan;
3.
Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SSUK;
4.
PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
5.
PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : a. b. c. d.
telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1.
Nilai Kontrak (sebagaimana didefinisikan dalam SSUK termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ...................... (..........................);
2.
Apabila jenis Kontrak yang dibuat adalah Kontrak konsolidasi, Nilai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Angka 1 di atas dijabarkan sebagai berikut: a. Nama Proyek [__] di lokasi [__] bernilai sebesar Rp ................ (..........) b. Dst.
3.
Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
4.
dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. b. c. d. e.
Surat Perjanjian dan adendum dari surat perjanjian (apabila ada); Kerangka Acuan Kerja; SSKK; SSUK; Dokumen Penawaran;
2
f. Spesifikasi Khusus; g. Spesifikasi Umum; h. gambar-gambar; i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP; (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) 5.
Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan yang menurut pertimbangan PPK secara pribadi dan mandiri tetap memberikan perlindungan dan menjaga seluruh hak dan kepentingan PPK selaku pihak yang memberikan Pekerjaan;
6.
Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. b.
7.
Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak;
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SSKK dan SSUK.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama [_____]
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
[_____] NIP. [_____]
Untuk dan atas nama Penyedia PT. [_____]
[_____] [_____]
3
Mengetahui : KEPALA DINAS [_____] PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
[_____] [_____]
Tembusan : Asli Kesatu : Asli Kedua : Ketiga : Keempat : Kelima : Keenam : Ketujuh :
[_____]; [_____]; [_____]; [_____]; [_____]; [_____]; [_____].
4
SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A.
B.
Korespondensi
Wakil Sah Para Pihak
Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja PPK Nama Alamat Website Email Telp/Faksimili
: [_____] : : : : :
[_____] [_____] [_____] [_____] [_____]
Penyedia Nama Direktur Alamat Email Telp/Faksimili
: : : : :
[_____] [_____] [_____] [_____] [_____].
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk PPK Untuk Penyedia
C.
Direksi Lapangan
Yang ditunjuk sebagai Direksi Lapangan adalah sebagai berikut: 1. 2.
D.
Jenis Kontrak
2. 3. 4.
Masa Kontrak
[*] [*]
[Catatan: Untuk disesuaikan dengan jenis Kontrak yang relevan] 1.
E.
: [_____] : [_____]
Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga Satuan Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: 2016 – 2017 (multi years) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: APBD Provinsi DKI Jakarta Kontrak berdasarkan jenis Pekerjaan Rehabilitasi: Pembangunan [Tuliskan Nama Jenis Bangunan]
Kontrak mulai berlaku sejak tanggal : [_____] s.d. [_____].
5
F.
Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi adalah selambat-lambatnya sampai dengan dengan tanggal [_____]
G.
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK
Selain dari hal-hal yag diatur dalam SSUK, tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan tertulis PPK adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Perubahan jadwal; Perubahan lingkup kerja; perubahan spesifikasi teknis; pekerjaan tambah kurang; perubahan volume pekerjaan; perubahan bahan atau material, yang disertai dengan contoh material yang diajukan oleh Penyedia; detil gambar pelaksanaan (shop drawings); dan gambar “As Built”;dan pembangunan konstruksi fisik berdasarkan dokumen-dokumen yang wajib mendapatakan persetujuan PPK sebagaimana diatur lebih lanjut dalam SSUK.
Catatan: Apabila ada, mohon ditambahkan tindakan yang perlu mendapatkan persetujuan PPK sesuai dengan kebutuhan Kontrak. H.
Pelaporan
Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan/dokumen-dokumen berikut secara periodik selama Masa Kontrak : Dokumen Pelaksanaan
I.
Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama : [_____] Bulan
J.
Umur Rehabilitasi
Hasil Pekerjaan memiliki umur rehabilitasi yang dihitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan terakhir sebagaimana tercantum dibawah ini: 1. [Mohon diisi dengan nama setiap jenis produk, jenis pekerjaan yang menggunakan produk bersangkutan, dan masa garansinya] 2. Dst.
K.
Pedoman Pengoperasian
Gambar ”As built” dan pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat6
dan Perawatan
lambatnya: 14 (empat belas) [Hari/bulan/tahun] [Catatan: Mohon diisi sebagaimana relevan] setelah tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal.
L.
Batas akhir waktu penerbitan SPP
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah [_____] Hari terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang telah disetujui, diverifikasi dan diterima oleh PPK.
M.
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar [_____]% ([_____] persen dari Nilai Kontrak) [Catatan: Untuk disesuaikan dengan proyek terkait].
N.
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar [_____]% ([_____] persen dari Nilai Kontrak).
O.
Jaminan Muka
Jaminan Uang Muka adalah sebesar [_____]% ([_____] persen dari Nilai Kontrak). [Catatan: Untuk disesuaikan dengan proyek yang ada]
P.
Pencairan Jaminan
Apabila diperlukan sesuai dengan Kontrak, Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta disertai dengan ketentuan yang berlaku.
Q.
Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Rehabilitasi ini dengan pembatasan sebagai berikut :
Uang
1.
2.
R.
Fasilitas [Catatan: Ketentuan ini kiranya dapat disesuaikan dengan masing-
Penyedia hanya diperbolehkan menggunakan salinan dokumen kontrak sebagai keperluan bahan penunjang untuk dokumen adminsitrasi pelelangan yang diikuti oleh Penyedia; Penyedia hanya diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak selama tidak mengguntungkan pihak lain dan harus seijin dari PPK;
PPK memberikan [Gambar Detail (Detailed Engineering Design)], KAK dan Bill of Quantities (BQ) kepada Penyedia dan akan menyediakan fasilitas lainya yang berhubungan dengan Pekerjaan Rehabilitasi selama Pekerjaan Rehabilitasi berlangsung.
7
masing jenis kontrak. Dimana dalam prakteknya (i) akan terdapat kemungkinan pemberian fasilitas berupa gambargambar selain dari DED dan (ii) tidak semua pekerjaan akan disediakan gambar oleh PPK] S.
Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi ini dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta melalui [__________].
T.
Pembayaran Uang Muka
Pekerjaan ini diberikan uang muka sebesar [15% 20%] dan tidak diberikan eskalasi [Catatan: Untuk disesuaikan dengan proyek yang ada]
U.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan progres atau kemajuan pekerjaan, pembayaran prestasi Pekerjaan Rehabilitasi dilakukan dengan cara : ”Persentase” 2. Dalam kontrak yang bersifat konsolidasi maka termin pembayaran prestasi pekerjaan akan dihitung sesuai dengan progres atau kemajuan prestasi Pekerjaan Rehabilitasi pada setiap [tuliskan nama proyek]. 3. Dalam hal diberlakukan Retensi dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi maka, perhitungan pembayaran prestasi pekerjaan didasarkan pada Nilai Kontrak dikurangi dengan Nilai Retensi terlebih dahulu. 4. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
[Catatan: Untuk disesuaikan dengan termin pembayaran yang mengacu pada Peraturan Menteri PU, dan kebutuhan Proyek. Termin pembayaran ini harus disesuaikan dengan Milestone yang terdapat di Lampiran SSKK. Untuk diperhatikan bahwa apabila Kontrak yang dibuat menggunakan Retensi, maka termin pembayaran diperhitungkan berdasarkan Nilai Kontrak dikurangi dengan Nilai Retensi terlebih dahulu.] 8
Termin Kesatu (I) : Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Rehabilitasi mencapai 20% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, dengan perincian sebagai berikut : ■ Pekerjaan yang terkena PPn Sebesar : 20 % x Rp. ........................ = Rp. Angsuran yang diterima Terbilang :
= Rp.
.................... .......................
“...................................................”
Termin Kedua (II) : Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Rehabilitasi mencapai 40% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, dengan perincian sebagai berikut : ■ Pekerjaan yang terkena PPn Sebesar : 20 % x Rp. ........................ = Rp. Angsuran yang diterima Terbilang :
= Rp.
.................... .......................
“...................................................”
Termin Ketiga (III) : Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Rehabilitasi mencapai 60% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, dengan perincian sebagai berikut : ■ Pekerjaan yang terkena PPn Sebesar : 20 % x Rp. ........................ = Rp. Angsuran yang diterima Terbilang :
= Rp.
.................... .......................
“...................................................”
Termin Keempat (IV) : Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Rehabilitasi mencapai 80% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, dengan perincian sebagai berikut :
9
■ Pekerjaan yang terkena PPn Sebesar : 20 % x Rp. ........................ = Rp. Angsuran yang diterima Terbilang :
= Rp.
.................... .......................
“...................................................”
Termin Kelima (V) : Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Rehabilitasi mencapai 90% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, dengan perincian sebagai berikut : ■ Pekerjaan yang terkena PPn Sebesar : 10 % x Rp. ........................ = Rp. Angsuran yang diterima Terbilang :
= Rp.
.................... .......................
“...................................................”
Termin Keenam (VI) : Dibayarkan setelah prestasi Pekerjaan Rehabilitasi mencapai 100% dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, dengan perincian sebagai berikut : ■ Pekerjaan yang terkena PPn Sebesar : 10 % x Rp. ........................ = Rp. Angsuran yang diterima Terbilang : V.
= Rp.
.................... .......................
“...................................................”
Penyesuaian Harga
Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh [BPS/Instansi Teknis Lainnya]. Indeks yang dipergunakan adalah indeks (perdagangan, industri, impor, dll) sebesar [__________] Koefisien tetap adalah sebesar [__________] Koefisien komponen kontrak adalah sebesar [__________]
10
W.
Denda
Denda berdasarkan Kontrak ini adalah sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak per Hari. Adapun perhitungan untuk pengenaan denda akan diperhitungan berdasarkan jumlah hari yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk memenuhi, melengkapi, menyelesaikan, serta memperbaiki keterlambatan, kelalaian, kesalahan serta pengabaian, yang dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini.
X.
Batas Denda
Maksimal Batas maksimal dari Denda dalam rangka: 1.
2.
Penyelesaian Milestone Pekerjaan Rehabilitasi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak; dan Garansi Cacat Mutu adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.
[Catatan: Untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek]. Y.
Batas akhir waktu Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan penerbitan SPP SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah [__________] Hari terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang telah disetujui, diverifikasi dan diterima oleh PPK.
Z.
Dokumen yang 1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi mengajukan tagihan pekerjaan, adalah sebagai berikut : pembayaran a. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Analisa Kurva S atau konsep earned value method) b. Dokumentasi dalam bentuk foto dan/atau video yang dapat membuktikan kebenaran laporan kemajuan pekerjaan. 2. Khusus untuk pembayaran termin terakhir, setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% oleh PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK, dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam angka 1 ditambah dengan dokumen wajib lainnya, sebagai berikut:
11
a. Surat Laik Fungsi (SLF) b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Dalam hal PPK membutuhkan informasi tambahan, baik sebagian ataupun keseluruhan, dari dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan di bawah, maka penyedia berkewajiban untuk menyiapkan dokumen tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada sebagai berikut: a. Surat Permohonan Tagihan; b. Bukti pembayaran material atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh subkontraktor; c. Faktur Pajak; dan/atau d. Dokumen-dokumen lain sebagaimana dibutuhkan oleh PPK. [Catatan: Daftar dokumen dapat ditambahkan sesuai kebutuhan] 4. Dalam hal dokumen-dokumen tambahan sebagaimana disebutkan di atas tidak diterima oleh PPK dalam jangka waktu [__________] Hari, maka PPK tidak memiliki kewajiban untuk meneribtkan SPP. AA.
Sanksi
Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi :_________ a. b.
c.
dilakukan pemutusan kontrak; dan/atau membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor; dan/atau Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
[Catatan: Untuk dipilih salah satu atau ditambahkan sesuai kebutuhan proyek] AB.
Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan antara Para Pihak mengenai atau yang terkait dengan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan
12
tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator. Para Pihak dengan ini melepaskan hak-hak apapun untuk mengajukan gugatan ataupun banding kepada pengadilan manapun di yurisdiksi manapun sejauh diperbolehkan oleh hukum sehubungan dengan permasalahan hukum apapun yang timbul dari jalannya arbitrase yang dimaksud dalam ketentuan ini atau sehubungan dengan tiap putusan yang dibuat. AC.
LAINNYA ( Apabila Ada)
Demikian Kontrak ini ditandatangani pada hari [_____] tanggal [_____] bulan [_____] tahun [_____] ([_____]-[_____]-[_____]) oleh PPK dan Penyedia yang telah bersepakat untuk melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama
Untuk dan atas nama Penyedia PT. [_____]
[_____]
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
[_____]
[_____] [_____]
NIP. [_____]
13
Mengetahui : KEPALA DINAS [_____] PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
[_____]
NIP. [_____]
Tembusan : Asli Kesatu : Asli Kedua : Ketiga : Keempat : Kelima : Keenam : Ketujuh :
[_____]; [_____]; [_____]; [_____]; [_____]; [_____]; [_____].
14
SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A.
KETENTUAN UMUM
1. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam SSUK ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut : 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas
intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut “APIP” adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraaan tugas dan fungsi organisasi. 1.2 Bagian
Pekerjaan Rehabilitasi yang Disubkontrakkan adalah bagian Pekerjaan Rehabilitasi yang bukan merupakan Pekerjaan Rehabilitasi utama yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK secara tertulis.
1.3 Batas Maksimal Denda adalah batas maksimal untuk
pengenaan Denda yang diatur dalam SSKK. 1.4 Berita Acara Penyelesaian Milestone adalah berita
acara yang dibuat dalam rangka Milestone Pekerjaan Rehabilitasi.
penyelesaian
1.5 Berita Acara SCM Sampul I adalah berita acara yang
dibuat dalam rangka SCM Sampul I sebagaimana diatur dalam Kontrak ini. 1.6 Berita Acara SCM Sampul II adalah berita acara yang
dibuat dalam rangka SCM Sampul II sebagaimana diatur dalam Kontrak ini. 1.7 Berita
Acara Penyelesaian Pokok Pekerjaan Rehabilitasi atau Berita Acara P3R adalah berita acara Pekerjaan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia setelah Pekerjaan Rehabilitasi selesai 100% (seratus persen) dengan Daftar Perbaikan Pekerjaan yang dibuat oleh PPK atau pihak yang ditunjuk oleh PPK, yang wajib diperhatikan serta diperbaiki/diselesaikan oleh Penyedia. 15
1.8 Berita Acara Serah Terima I adalah berita acara serah
terima Pekerjaan Rehabilitasi yang ditandatangani PPK dan Penyedia setelah PPK menerima penyerahan pertama Pekerjaan Rehabilitasi setelah penyesuaian dengan ketentuan Kontrak yang diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 1.9 Berita Acara Serah Terima II adalah berita acara serah
terima Pekerjaan Rehabilitasi yang ditandatangani PPK dan Penyedia setelah Masa Pemeliharaan berakhir. 1.10 Bill of Quantities (BQ) adalah daftar uraian dan
volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumendokumen tender dan Kontrak yang dipakai untuk menghitung biaya pekerjaan tambah atau kurang. Bill of Quantities ini berisikan tiga hal pokok yaitu deskripsi pekerjaan, kuantitas (volume), sertaunit dan harga satuan pekerjaan. 1.11 Cacat Mutu adalah tidak memadainya mutu Hasil
Pekerjaan, yang diatur dalam Kontrak ini. 1.12 Daftar
Hitam adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
1.13 Daftar
Kuantitas dan Harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari Dokumen Penawaran.
1.14 Daftar Perbaikan Pekerjaan (punch list) adalah daftar
yang memuat kekurangan-kekurangan dari Hasil Pekerjaan Penyedia yang harus diperbaiki/diselesaikan oleh Penyedia.
16
1.15 Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia, sehubungan dengan Milestone dan Cacat Mutu, yang diatur dalam Kontrak ini. 1.16 Direksi
Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam SSKK untuk mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi.
1.17 Direksi
Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi.
1.18 Dokumen
Kontrak adalah dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.
1.19 Dokumen Penawaran adalah dokumen yang diajukan
oleh Penyedia dan disetujui oleh PPK secara tertulis, terkait dengan Pekerjaan Rehabilitasi dalam rangka proses pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi. 1.20 Gambar Detil adalah detailed engineering design, atau
gambar yang diberikan oleh PPK kepada Penyedia dalam proses awal pelaksanaan tender yang dijadikan acuan dan dasar bagi Penyedia dalam membuat dan menentukan Dokumen Penawaran. 1.21 Garansi Cacat Mutu adalah garansi yang diberikan
oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin mutu atau kualitas Hasil Pekerjaan selama Masa Pemeliharaan, yang dapat diberikan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan atau Nilai Retensi. 1.22 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan
perkiraan biaya Pekerjaan Rehabilitasi yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. 1.23 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu
jenis Pekerjaan Rehabilitasi tertentu per satu satuan tertentu.
17
1.24 Hari adalah hari kalender. 1.25 Hari Kerja adalah hari dimana bank beroperasi di
Indonesia. 1.26 Hasil Pekerjaan adalah hasil Pekerjaan Rehabilitasi. 1.27 Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan yang diberikan
oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi, yang jumlahnya ditentukan dalam SSKK. 1.28 Jaminan Pemeliharan adalah Jaminan yang diberikan
oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan mutu dan kualitas dari Hasil Pekerjaan, yang jumlahnya ditentukan dalam SSKK. 1.29 Jaminan Uang Muka adalah yang Jaminan diberikan
oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin pembayaran uang muka yang telah dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia, yang jumlahnya ditentukan dalam SSKK. 1.30 Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana diatur
dalam Kontrak ini. 1.31 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang
setelah diserahterimakan oleh Penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. 1.32 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan Hasil Pekerjaan
yang tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana disepakati dalam Kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau Penyedia. 1.33 Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja
sama usaha antar Penyedia baik Penyedia nasional maupun Penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang
18
jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 1.34 Kerangka Acuan Kerja atau KAK adalah dokumen
yang menginformasikan gambaran, latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur suatu Pekerjaan Rehabilitasi. KAK menjadi salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran dan sebagai salah satu acuan perencana anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi Pekerjaan Rehabilitasi. 1.35 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia yang mencakup SSUK ini dan SSKK serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak. 1.36 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
“KPA” adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.37 Manajer Konstruksi adalah pihak yang ditunjuk PPK
untuk melakukan fungsi manajerial dan pengawasan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi yang dikerjakan oleh Penyedia. 1.38 Masa
Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
1.39 Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam SSKK, dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima I sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima II. 1.40 Metode
Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan Rehabilitasi dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
1.41 Milestone adalah tahapan penyelesaian Pekerjaan
Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Lampiran SSKK tentang Milestone Pekerjaan Rehabilitasi.
19
1.42 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum
dalam Kontrak. 1.43 Nilai Retensi adalah Nilai Kontrak yang ditahan oleh
PPK dalam rangka menjamin mutu Hasil Pekerjaan selama Masa Pemeliharaan yang jumlahnya ditentukan dalam SSKK. 1.44 Para Pihak adalah PPK dan Penyedia. 1.45 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima Hasil Pekerjaan. 1.46 Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk meneliti pelaksanaan Kontrak. 1.47 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
“PPK” adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi. 1.48 Pekerjaan Rehabilitasi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan bangunan.
dengan
pelaksanaan
rehabilitasi
1.49 Pekerjaan Utama adalah jenis Pekerjaan Rehabilitasi
yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu rehabilitasi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. 1.50 Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi adalah pengawas
Pekerjaan Rehabilitasi yang ditunjuk oleh PPK. 1.51 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut “PA”
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 1.52 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Pekerjaan Rehabilitasi. 1.53 Peristiwa
Kompensasi adalah peristiwa yang dilakukan oleh PPK sebagaiman diatur dalam Kontrak
20
ini. 1.54 Personil Inti adalah orang yang akan ditempatkan
secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi. 1.55 Pokja ULP adalah Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengaduan adalah kelompok yang memiliki tugas utama melaksanakan proses pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi. 1.56 SCM Sampul I adalah rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM) pertama yang dilaksanakan dalam rangka penanganan kontrak kritis. 1.57 SCM Sampul II adalah rapat pembuktian (show cause
meeting/SCM) kedua yang dilaksanakan rangka penangangan kontrak kritis.
dalam
1.58 Spesifikasi Teknis dan Gambar adalah spesifikasi
khusus, spesifikasi umum, dan gambar-gambar yang merupakan bagian dari Dokumen Kontrak. 1.59 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian Pekerjaan Rehabilitasi (subkontrak). 1.60 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, yang
terdiri atas Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, dan Jaminan Uang Muka, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang (i) dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh PPK; (ii) diserahkan oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia; (iii) sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh PPK apabila Penyedia melakukan pelanggaran baik keseluruhan ataupun sebagian ketentuan dalam Kontrak. 1.61 Surat
Perintah Mulai Kerja selanjutnya disebut “SPMK” adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh
21
PPK terkait dengan dimulainya Pekerjaan Rehabilitasi. 1.62 Surat Perintah Pekerjaan Tambah Kurang adalah
surat perintah yang diberikan oleh PPK kepada Penyedia terakit dengan adanya perubahan lingkup pekerjaan. 1.63 Syarat-Syarat Khusus Kontrak atau “SSKK” adalah
Syarat-Syarat Khusus Kontrak berisikan ketentuanketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK. 1.64 Syarat-Syarat Umum Kontrak atau “SSUK” adalah
Syarat-Syarat Umum Kontrak ini. 1.65 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja
Penyedia yang dinyatakan diterbitkan oleh PPK.
pada
SPMK,
yang
1.66 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi adalah
tanggal penyerahan pertama Pekerjaan Rehabilitasi selesai, dinyatakan dalam SPMK yang diterbitkan oleh PPK. 1.67 Tim Teknis dan Pendukung adalah tim yang ditunjuk
oleh PPK dalam rangka membantu PPK dalam pelaksanaan Kontrak ini. 1.68 Wakil Sah Pihak adalah wakil sah dari masing-masing
PPK dan Penyedia yang diatur dalam SSSK. 1.69 Waktu
Pelaksanaan adalah jangka waktu yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan, yang ditentukan dalam SSKK, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang dicantumkan dalam SPMK.
2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang menurut pertimbangan PPK secara pribadi dan mandiri tetap memberikan perlindungan dan menjaga seluruh hak dan kepentingan PPK selaku pihak yang memberikan Pekerjaan Rehabilitasi.
22
3. Bahasa dan Hukum
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
3.1
Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
3.2
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4.1
Berdasarkan etika pengadaan pemerintah, para pihak dilarang untuk: a.
b.
barang/jasa
menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
4.2
Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Subpenyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
4.3
Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. Nilai Retensi ditahan sesuai ketentuan Kontrak ini; d. uang muka harus dikembalikan oleh Penyedia / Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila masih ada, sesuai dengan Kontrak ini) [Catatan: Apabila diberlakukan uang muka]; dan e. dimasukkan dalam Daftar Hitam.
4.4
Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
4.5
PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan
23
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Keutuhan Kontrak
Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
6. Pemisahan
Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuanketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
7. Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. Tiap Pihak akan menaati sepenuhnya ketentuan perpajakan yang berlaku atasnya terkait Kontrak ini.
8. Korespondensi
Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
9. Asal Material/ Bahan
9.1
Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
9.2
Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
9.3
Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
9.4
Jika dalam material/bahan digunakan komponen
24
berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran Penyedia. 9.5
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
Penyedia dengan ini wajib menjaga kesesuaian material/bahan yang digunakan dengan yang dijelaskan dalam Dokumen Penawaran.
10.1 Penyedia hanya dapat mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas Bagian Pekerjaan Rehabilitasi yang Disubkontrakkan. 10.2 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya. 10.3 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dalam mensubkontrakkan sebagian pekerjaan. 10.4 Penyedia hanya dapat mesubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan di dalam Kontrak. 10.5 Penyedia hanya dapat mensubkontrakkan Bagian Pekerjaan Rehabilitasi yang Disubkontrakkan. 10.6 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya dapat diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
11. Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. [Catatan: Khusus untuk Penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.]
12. Pembukuan
Penyedia wajib melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi ini berdasarkan standar akuntansi
25
yang berlaku. 13. Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
14. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan Subpenyedianya (jika ada) serta Pekerjaan Rehabilitasi yang dilakukan oleh mereka.
15. Penemuanpenemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi Pekerjaan Rehabilitasi yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
16. Pernyataan dan Jaminan
Masing-masing pihak memiliki hak dan kewenangan untuk mengadakan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, dan telah mengambil, jika dapat dilaksanakan, segala tindakan perusahaan yang dibutuhkan untuk membuat dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini. Kontrak ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat atas para pihak, dan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuannya.
17. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)
Dalam hal Penyedia merupakan suatu Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), maka Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) member kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
B.
PELAKSANAAN, KONTRAK
18. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
PENYELESAIAN,
ADENDUM
DAN
PEMUTUSAN
18.1
Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
18.2
Waktu Pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu
26
yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 18.3
Penyedia harus menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi sesuai jadwal Milestone yang ditentukan dalam Lampiran SSKK tentang Milestone Pekerjaan Rehabilitasi.
18.4
Pada setiap penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Milestone yang ditentukan dalam Lampiran SSKK, PPKK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Penyelesaian Milestone.
18.5
Jika Penyedia gagal menyelesaikan setiap atau seluruh bagian Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan Lampiran SSKK, Penyedia wajib membayar Denda untuk keterlambatan penyelesaian Milestone kepada PPK untuk wanprestasi ini, sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam SSKK, yang harus dibayar setiap hari, yang berlalu antara waktu untuk penyelesaian yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan dalam dan tanggal penyelesaian yang tertera dalam Berita Acara Penyelesaian Milestone. Akan tetapi, total jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan ini tidak boleh melebihi jumlah maksimum Denda untuk keterlambatan penyelesaian Milestone yang dinyatakan dalam SSKK. Untuk menghindari keraguan, Denda yang diatur dalam Pasal ini tidak akan melepaskan Penyedia dari kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi, atau dari setiap tugas, kewajiban atau tanggung jawab lain yang dapat dimiliknya berdasarkan Kontrak.
18.6
Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi dalam Waktu Pelaksanaan karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka apabila disetujui oleh PPK, PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum Kontrak.
B1. PELAKSANAAN PEKERJAAN 19. Pekerjaan
19.1
Apabila dibutuhkan oleh PPK, Penyedia harus
27
Perancangan
20. Penyerahan Lokasi Kerja
melaksanakan, dan bertanggung jawab atas, desain Pekerjaan Rehabilitasi. Desain harus dibuat oleh desainer yang memenuhi syarat yang merupakan ahli teknik atau profesional lain yang sesuai dengan kriteria (jika ada) yang merupakan Personil Inti yang dinyatakan dalam Dokumen Penawaran. Biaya terkait dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.1 ini akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 40. 19.2
Apabila dibutuhkan oleh PPK, Penyedia mengajukan alternatif untuk desain dan konstruksi Pekerjaan Rehabilitasi kepada PPK untuk didiskusikan dan disetujui bersama.
19.3
Penyedia mengajukan desain Pekerjaan Rehabilitasi kepada PPK, untuk persetujuan PPK, pada tanggal yang ditentukan dalam Lampiran SSKK tentang Milestone Pekerjaan Rehabilitasi. Untuk menghindari keraguan, persetujuan yang diberikan oleh PPK tidak akan menghilangkan tanggung jawab Penyedia terhadap Pekerjaan Rehabilitasi.
20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
21.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
28
21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia. 22. Program Mutu
22.2
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh PPK.
22.3
Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. b. c. d. e.
informasi mengenai Pekerjaan Rehabilitasi yang akan dilaksanakan; jadwal pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi; prosedur pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi; prosedur instruksi kerja; dan pelaksana kerja.
22.4
Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi Pekerjaan Rehabilitasi, dengan persetujuan Para Pihak.
22.5
Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
22.6
Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap Pekerjaan Rehabilitasi dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa Pekerjaan Rehabilitasi, termasuk perubahan terhadap urutan Pekerjaan Rehabilitasi. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
22.7
Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Pelaksanaan Kontrak
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak pelaksanaan pemeriksaan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Kontrak ini dan sebelum pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2
Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan Pendukung.
29
23.3
Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. b. c. d. e. f. g.
24. Mobilisasi
23.4
Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
24.1
Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan SPMK.
24.2
Mobilisasi dilakukan sesuai Pekerjaan Rehabilitasi, yaitu: a.
b.
c. 24.3
25. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi
program mutu; hasil pemeriksaan bersama; organisasi kerja; tata cara pengaturan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi; jadwal pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi; jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi Pekerjaan Rehabilitasi.
dengan
lingkup
mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi; mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau mendatangkan personil-personil.
Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, yang disepakati oleh PPK dengan Penyedia secara tertulis.
25.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi. Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi berhak untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, dan memberikan perintah kepada Penyedia terkait dengan pelaksanaan, perbaikan dan/atau
30
penambahan Pekerjaan Rehabilitasi. 25.2 Dalam melaksanakan haknya, Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 25.3 Penyedia dengan ini menerima dan memberikan persetujuan atas setiap isi dan bentuk laporan yang dipersiapkan, dikeluarkan, dan diterima oleh PPK dari Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi. 26. Persetujuan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi
26.1 Dalam hal PPK menunjuk Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi, semua gambar pelaksanaan (shop drawing) yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi. 26.2 Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan sementara.
27. Perintah
Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi dalam Kontrak ini.
28. Akses ke Lokasi Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Kerja Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana Pekerjaan Rehabilitasi ini sedang atau akan dilaksanakan. 29. Pemeriksaan Bersama
29.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, namun tidak lebih dari 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkannya SPMK, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan Penyedia wajib melakukan pemeriksaan lokasi Pekerjaan Rehabilitasi dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi Pekerjaan Rehabilitasi untuk setiap
31
rencana mata pembayaran dan kondisi lokasi Pekerjaan Rehabilitasi. Atas permintaan dari PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK sebagaimana dimaksud, pihak Penyedia berkewajiban untuk menyediakan data-data, informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan PPK dalam melakukan pemeriksaan. 29.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Untuk menghindari keraguan, PPK dapat secara bebas dan mandiri untuk menentukan pihak lain yang akan melakukan pemeriksaan tanpa perlu adanya suatu pemberitahuan ataupun pesetujuan terlebih dahulu dari Penyedia. Atas permintaan dari PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK sebagaimana dimaksud, pihak Penyedia berkewajiban untuk menyediakan data-data, informasi-informasi dan dokumendokumen yang diperlukan PPK dalam melakukan pemeriksaan. 29.3 PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK, dapat sewaktu-waktu meminta kepada Penyedia untuk melaksanakan pemeriksaan bersama. Atas permintaan dari PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK sebagaimana dimaksud, pihak Penyedia berkewajiban untuk menyediakan waktunya agar dapat memenuhi permintaan pemeriksaan bersama. Untuk menghindari keraguan, PPK dapat secara bebas dan mandiri untuk menentukan pihak lain yang akan melakukan pemeriksaan tanpa perlu adanya suatu pemberitahuan ataupun pesetujuan terlebih dahulu dari Penyedia. Atas permintaan dari PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK sebagaimana dimaksud, pihak Penyedia berkewajiban untuk menyediakan data-data, informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan PPK dalam melakukan pemeriksaan. 29.4 Hasil pemeriksaan bersama yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 29.1 Kontrak ini dituangkan dalam Berita Acara. Apabila berdasarkan pemeriksaan bersama diusulkan adanya perubahan isi kontrak atau perubahan lingkup Pekerjaan Rehabilitasi oleh Penyedia, maka apabila dianggap perlu oleh PPK,
32
perubahan sebagaimana dimaksud dapat dituangkan dalam adendum Kontrak atau dilakukan penyesuaian sesuai dengan Pasal 40 Kontrak ini. 29.5 Usulan perubahan isi kontrak atau perubahan lingkup Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29.4 hanya dapat diajukan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 23.1. 29.6 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan Pekerjaan Rehabilitasi dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PPK. 29.7 Setelah pemeriksaan bersama, Penyedia wajib memberikan saran kepada PPK mengenai pengujian dan survei yang seharusnya dilakukan sebelum pengembangan rencana dan spesifikasi terkait dengan Pekerjaan Rehabilitasi dilakukan oleh Penyedia. 29.8
Dalam hal selama Masa Kontrak PPK atau Penyedia menemukan kerusakan yang (i) tidak diketahui oleh PPK atau Penyedia pada saat dilakukannya pemeriksaan bersama, (ii) yang baik dari sifat, jenis dan bentuknya dapat dianggap oleh PPK atau Penyedia mempunyai dampak terhadap proses dan hasil dari Pekerjaan Rehabilitasi dan bangunan secara keseluruhan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya [30] Hari sejak ditemukannya kerusakan tersebut, PPK dan Penyedia akan melakukan perundingan untuk menentukan tindakan kelanjutan dalam mengatasi, memperbaiki atau memperbaharui kerusakan tersebut. Dalam hal perundingan telah dilakukan oleh Penyedia dan PPK dan hasil dari perundingan menyatakan bahwa, kerusakan baik dari segi sifat maupun nilainya (i) di luar lingkup Pekerjaan Rehabilitasi dan (ii) tidak dapat dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak, maka PPK dan Penyedia dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan Pasal 40 Kontrak ini.
33
30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
30.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi, sebagaimana ditetapkan dalam SPMK. 30.2 Jika Pekerjaan Rehabilitasi tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi bukan akibat Keadaan Kahar atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 31 maka Penyedia dikenakan Denda, sebagaimana diatur dalam SSKK. 30.3 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi yang dimaksud dalam Pasal 30 ini adalah tanggal penyelesaian semua Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima I.
31. Perpanjangan Waktu
31.1
Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar menurut PPK untuk hal-hal sebagai berikut: a. b. c. d. e.
pekerjaan tambah; perubahan ruang lingkup pekerjaan; keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan / atau keadaan kahar.
31.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
31.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia. 31.4 PPK dapat menugaskan Tim Teknis dan Pendukung yaitu Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
34
31.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan akan diberikan PPK berdasarkan pertimbangannya sendiri dengan memperhatikan Pasal 31.1 di atas. Perpanjangan dimaksud, bila ada, akan dituangkan dalam adendum Kontrak. 32. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi
Dengan izin tertulis yang dikeluarkan oleh PPK, Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
33. Rapat Pemantauan
33.1
Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan Pekerjaan Rehabilitasi dan perencanaaan atas sisa Pekerjaan Rehabilitasi serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
33.2
Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
33.3
Selain Nilai Kontrak, Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, dan mutu pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi dengan Persetujuan tertulis dari PPK dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
34.1
Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi dan PPK atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu Pekerjaan Rehabilitasi, jenis, komponen, dan/atau spesifikasi dari barang yang digunakan dalam Pekerjaan Rehabilitasi, yang tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran sehingga dapat berpengaruh pada menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi. Penyedia wajib segera menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian kepada Pengawas Pekerjaan
34. Peringatan Dini
35
Rehabilitasi dan PPK. 34.2
Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B2. PENYELESAIAN KONTRAK 35. Serah Terima Pekerjaan
35.1
Setelah Pekerjaan Rehabilitasi selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan Hasil Pekerjaan yang dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara P3R antara Penyedia dan PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima I.
35.2
Penyusunan Berita Acara P3R antara Penyedia dan PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh Penyedia dan PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK.
35.3
Ketentuan penetapan waktu yang dimaksud dalam Pasal 35.2 tidak boleh mempengaruhi tanggal penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SSKK.
35.4
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat Hasil Pekerjaan yang dituangkan sebagai Daftar Perbaikan Pekerjaan dari PPK atau pihak yang ditunjuk oleh PPK dalam Berita Acara P3R, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan Daftar Perbaikan Pekerjaan tersebut atas perintah PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK.
35.5
Setelah Penyedia telah memperbaiki/menyelesaikan Daftar Perbaikan Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara P3R sebagaimana diatur dalam Pasal 35.4, maka dalam rangka penilaian Hasil Pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap Hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia.
35.6
PPK
menerima
36
penyerahan
pertama
Pekerjaan
Rehabilitasi setelah seluruh Hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima I antara PPK dan Penyedia. 35.7
PPK melakukan pembayaran 100% setelah Penyedia menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSKK.
35.8
[Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Kontrak, sedangkan PPK akan menahan Nilai Retensi.] [Catatan: Apabila yang digunakan adalah Nilai Retensi sebagai Garansi Cacat Mutu] Atau [Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak, sedangkan Penyedia akan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK senilai 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak masing-masing [Tuliskan Nama Jenis Banguna], apabila Kontrak yang disepakati bersifat konsolidasi.] [Catatan: Apabila yang digunakan adalah dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan.] [Catatan: kedua skenario ini bergantung pada bentuk Garansi Cacat Mutu yang digunakan].
35.9
Penyedia wajib memelihara Hasil Pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama Pekerjaan Rehabilitasi.
35.10 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir Pekerjaan Rehabilitasi yang dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II antara PPK dan Penyedia. 35.11 [PPK menerima penyerahan akhir Pekerjaan Rehabilitasi setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan
37
baik. PPK wajib mengembalikan pembayaran Nilai Retensi.] [Catatan: Apabila digunakan Nilai Retensi sebagai Garansi Cacat Mutu] Atau [PPK menerima penyerahan akhir Pekerjaan Rehabilitasi setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik. PPK wajib mengembalikan Jaminan Pelaksanaan.] [Catatan: Apabila yang digunakan adalah dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan.] [Catatan: kedua skenario ini bergantung pada bentuk Garansi Cacat Mutu yang digunakan]. 35.12 Pada penyerahan akhir Pekerjaan Rehabilitasi, Penyedia menyerahkan Hasil Pekerjaan dengan bersih dan siap pakai, tanpa adanya sisa, puing, maupun sampah dari Hasil Pekerjaan. Untuk menghindari keraguan, Penyedia bertanggung jawab atas kebersihan lokasi Pekerjaan Rehabilitasi selama Waktu Pelaksanaan. 35.13 [Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan Nilai Retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.] [Catatan: Apabila digunakan Nilai Retensi sebagai Garansi Cacat Mutu] Atau Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak mencairkan Jaminan Pemeliharaan. [Catatan: Apabila yang digunakan adalah dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan.] [Catatan: kedua skenario ini bergantung pada bentuk Garansi Cacat Mutu yang digunakan]. 35.14 Umur rehabilitasi ditetapkan dalam SSKK. 36. Pengambilalihan
PPK akan mengambil alih lokasi dan Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkannya Berita Acara
38
Serah Terima Pekerjaan II. 37. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
37.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK. 37.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
38. Kesesuaian Hasil Pekerjaan
Penyedia harus memastikan kesesuaian Hasil Pekerjaan dengan KAK yang telah ditentukan dalam Kontrak.
B3. ADENDUM 39. Perubahan Kontrak
39.1
Perubahan Nilai Kontrak dan lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Konsultansi hanya berlaku untuk kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
39.2
Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
39.3
Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan disetujui oleh Para Pihak, meliputi: a.
b.
c.
39.4
apabila
perubahan Pekerjaan Rehabilitasi disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup Pekerjaan Rehabilitasi dalam kontrak; perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi akibat adanya perubahan Pekerjaan Rehabilitasi; dan/atau perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan Pekerjaan Rehabilitasi perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, dan/atau penyesuaian harga.
Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
39
40. Perubahan Lingkup Pekerjaan
40.1
Untuk Pekerjaan Rehabilitasi yang menggunakan kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi Pekerjaan Rehabilitasi/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka: a.
PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: i. menambah atau mengurangi volume Pekerjaan Rehabilitasi yang tercantum dalam kontrak; ii. mengurangi atau menambah jenis Pekerjaan Rehabilitasi; iii. mengubah spesifikasi teknis dan gambar Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan lokasi Pekerjaan Rehabilitasi; dan/atau iv. melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan Rehabilitasi. Dalam hal terdapat perubahan lingkup Pekerjaan Rehabilitasi (i) yang diajukan oleh PPK; atau (ii) yang diajukan oleh Penyedia, maka perubahan atas lingkup Pekerjaan Rehabilitasi secara kumulatif nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak dan perubahan tersebut hanya akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK. Untuk menghindari keraguan, nilai dari perubahan sebagaimana dimaksud di atas tidak menyebabkan bertambahnya Nilai Kontrak.
b.
Perintah perubahan Pekerjaan Rehabilitasi dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
c.
Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam suatu berita acara sebagai dasar penyusunan Surat Perintah Pekerjaan Tambah Kurang.
40
40.2
Untuk Pekerjaan Rehabilitasi yang menggunakan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.
B4. KEADAAN KAHAR 41. Keadaan Kahar
41.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari sebelumnya dengan upaya sungguh-sungguh yang lazim (due diligence) dan pengeluaran biaya yang wajar oleh Pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa tersebut, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 41.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 41.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 41.4 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari instansi yang dimaksud dalam Pasal 41.2 di atas. Kecuali dinyatakan secara lain oleh PPK, segala bentuk kewajiban dari Penyedia yang belum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41.1 di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Penyedia sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut. 41.5 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
41
41.6 Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diberitahukan secara tertulis oleh Penyedia kepada PPK dalam jangka waktu tersebut, tidak dikenakan sanksi. B5. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 42. Penghentian Kontrak
42.1
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena Pekerjaan Rehabilitasi sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
42.2
PPK akan membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi Pekerjaan Rehabilitasi yang telah dicapai, namun tidak melebihi Nilai Kontrak, termasuk: a.
b. c. 42.3
biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk Pekerjaan Rehabilitasi ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan sementara dan peralatan; dan biaya langsung demobilisasi Personil.
PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika Penyedia gagal untuk melaksanakan kewajibankewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat: a. b.
alasan penghentian Kontrak; dan persyaratan kepada Penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan diterima.
43. Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Penyedia atau pihak PPK.
44. Pemutusan Kontrak oleh PPK
44.1
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya persetujuan dari pengadilan atau
42
hakim untuk pemutusan Kontrak, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a.
b. c.
d.
e. f.
g.
Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan Penyedia tidak melaksanakan tindakan untuk memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK. Untuk menghindari keraguan, dalam hal (i) Penyedia telah memulai pelaksanaan perbaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka Penyedia akan memiliki waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan tanpa terkecuali. Apabila setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari yang di berikan oleh PPK dan Penyedia belum atau tidak berhasil melakukan perbaikan secara keseluruhan, maka PPK berhak untuk memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis; (ii) menurut pertimbangan dan penilaian PPK, perbaikan yang telah dilakukan oleh Penyedia tidak memenuhi kriteria dan standar yang diharapkan oleh PPK, maka maka PPK berhak untuk memutuskan Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis; Penyedia berada dalam keadaan pailit; karena Keadaan Kahar, Penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok Pekerjaan Rehabilitasi selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) Hari sejak mulai terjadinya Keadaan Kahar dimaksud; Denda untuk keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak; Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan ; pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaraan persaingan usaha yang sehat; dan/atau Adanya suatu keberatan, tuntutan, gugatan
43
atau klaim dari pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia atau pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pihak. 44.2
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a. b.
c. d. e.
45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
46. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
Jaminan dicairkan; uang muka harus dikembalikan oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila masih ada, sesuai dengan Kontrak ini) [Catatan: Apabila diberlakukan uang muka]; Penyedia membayar Denda sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan Rehabilitasi yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan Denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
45.1
Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) Hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
45.2
Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan Rehabilitasi yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan Denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua Hasil Pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
46.1
Apabila Penyedia terlambat melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi sesuai jadwal, maka PPK akan memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
44
46.2
Kontrak dinyatakan kritis apabila: a.
b.
c.
46.3
dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
Penanganan kontrak kritis a.
dalam hal keterlambatan pada Pasal 46.1 dan penanganan Kontrak pada Pasal 46.2 penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktikan (show cause meeting/SCM) i.
ii.
iii.
iv.
pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Direksi Lapangan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM Sampul I. dalam SCM Sampul I Direksi Lapangan, Direksi Teknis dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Sampul I. apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Sampul II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Sampul II. apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Sampul II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang
45
v.
b.
harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Sampul II. pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat perigatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi.
dalam hal keterlambatan pada Pasal 46.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
47. Pemutusan Kontrak akibat lainnya
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja ULP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja ULP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
48. Peninggalan
Semua bahan, perlengkapan, peralatan, Hasil Pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C.
PERSONIL PENYEDIA
49. Personil Penyedia
49.1 Umum a.
b. c.
Personil Inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi, sertifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. Penggantian personil Inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. Penggantian Personil Inti dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja, dan sertifikasi yang disyaratkan dalam KAK Personil Inti yang diusulkan beserta alasan perubahan.
46
d.
e.
f.
PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti : 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan Pekerjaan Rehabilitasi dengan baik; 2) berkelakuan tidak baik; atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) Hari sejak diminta oleh PPK. Untuk menghindari keraguan, segala akibat hukum berikut dengan biaya yang timbul atas penggantian sebagaimana dimaksud adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia dan Penyedia dengan ini membebaskan PPK dari segala bentuk tanggung jawab atas akibat dari penggantian sebagaimana dimaksud. Jika penggantian Personil Inti perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun apapun yang perlu ditanggung oleh PPK, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari.
49.2 Personil Inti a.
b.
c.
nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan, dan jadwal kehadiran tenaga ahli, dilampirkan dalam Lampiran SSKK; masing-masing Personil Inti akan menandatangani suatu surat pernyataan komitmen terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi selama jangka waktu pekerjaan; penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh Penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK dalam jangka waktu [___] Hari sebelum [___].
49.3 Persetujuan Personil Personil inti yang telah disetujui oleh PPK harus
47
memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya / menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia Penyedia. Dalam hal dibutuhkan, PPK berhak dan berwenang untuk meminta informasi dan keterangan tambahan atas pihak-pihak yang terdaftar sebagai Personil Inti. 49.4 Waktu kerja dan lembur a. b.
Jam kerja dan waktu cuti untuk Personil Inti ditentukan dalam Lampiran SSKK. Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi.
49.5 Segala bentuk hak dan kewajiban yang timbul atas hubungan ketenagakerjaan antara Penyedia dengan karyawan, staff, personil dan/atau tenaga kerja atas pelaksanaan sebagian ataupun keseluruhan dari Kontrak adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Penyedia dan oleh karenanya, PPK baik sekarang ataupun dikemudian hari tidak akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bentuk apapun atas hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan antara Penyedia dengan karyawan, staff, personil dan/atau tenaga kerja tersebut. 50. Perubahan Personil
50.1 Perubahan personil yang diajukan oleh Penyedia: a. Penyedia hanya dapat mengajukan permohonan penggantian personil hanya dalam hal personil Penyedia meninggal dunia, sakit, sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa personil tersebut tidak dapat meneruskan pekerjaan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan; b. Dalam hal dilakukannya penggantian personil sebagai akibat dari meninggalnya personil, Penyedia wajib mengajukan permohonan kandidat personil pengganti selambat-lambatnya 3 Hari Kerja setelah meninggalnya personil tersebut, dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian; c. Dalam hal dilakukannya penggantian personil sebagai akibat dari sakitnya personil, Penyedia wajib mengajukan permohonan kandidat personil
48
pengganti selambat-lambatnya 3 Hari Kerja setelah tanggal surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diterima oleh PPK; d. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian baik sebagian ataupun keseluruhan personil tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK; e. PPK meneliti permohonan perubahan personil, dengan ketentuan: 1) menyetujui permohonan perubahan personil bila alasan yang diajukan dianggap sesuai oleh PPK;dan 2) menolak permohonan perubahan personil bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai oleh PPK. f. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personil, sertifikasi yang dibutuhkan, yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan; g. kualifikasi tenaga ahli pengganti yang ditawarkan setara atau lebih tinggi dari kualifikasi tenaga ahli yang dinyatakan dalam Dokumen Penawaran, dan tidak menambah Nilai Kontrak. h. dalam rangka penilaian usulan penggantian personil, PPK dapat dibantu Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak; i. Penyedia dengan ini mengerti dan menyetujui bahwa penilaian yang dilakukan oleh PPK dan/atau Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas penggantian personil adalah merupakan hak mutlak dari PPK berdasarkan pertimbangan PPK sendiri dan oleh karenanya, dalam hal penggantian atas personil sebagaimana dimaksud tidak disetujui oleh PPK maka Penyedia akan melakukan penggantian personil sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan dan/atau diminta oleh PPK; j. Penggantian personil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas hanya akan berlaku efektif sejak PPK memberikan persetujuannya secara tertulis. 50.2 Penggantian personil Penyedia atas perintah PPK a. personil dari Penyedia yang dianggap tidak
49
b.
D.
mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada Penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi; dan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) Hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari Penyedia.
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
51. Hak dan Kewajiban Penyedia
Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a.
b. c.
d.
e.
f.
g.
h.
menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; melaporkan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi yang telah ditetapkan dalam kontrak; melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Rehabilitasi secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala Pekerjaan Rehabilitasi permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan Rehabilitasi yang dirinci dalam kontrak; menjaga dengan baik kondisi bangunan atau bagian lain yang bukan merupakan bagian dari Pekerjaan Rehabilitasi agar tetap dalam kondisi baik; menyerahkan seluruh dokumen proses pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi secara bertahap kepada PPK, Manajer Konstruksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PPK dalam bentuk hard copy dan soft copy; mendapatkan akses dari PPK untuk melihat dokumendokumen progres pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi yang diunggah dan disimpan oleh Manajer Konstruksi atau pihak yang ditunjuk oleh PPK di dalam folder - folder penyimpanan digital; mendapatkan persetujuan dari PPK dan/atau Manajer Konstruksi atau pihak yang ditunjuk oleh PPK sebelum melaksanakan pembangunan sebagaimana
50
i.
j. k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
termaktub di dalam dokumen-dokumen proses pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi yang telah diserahkan oleh Penyedia sebagaimana diatur dalam huruf f; memulai pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi segera setelah mendapatkan persetujuan dari PPK dan/atau Manajer Konstruksi atau pihak yang ditunjuk oleh PPK sebagaimana diatur dalam huruf h; memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 29.8 Kontrak ini, memberikan informasi kepada PPK dalam hal Penyedia menemukan kerusakan lain yang menurut Penyedia merupakan kerusakan di luar lingkup Pekerjaan Rehabilitasi. menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan Pekerjaan Rehabilitasi yang telah ditetapkan dalam kontrak; mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; Penyedia wajib melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak; Penyedia wajib mengajukan dan memperoleh Surat Laik Fungsi (SLF) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi pemerintahan terkait bagi bangunan Hasil Pekerjaan; Mengasuransikan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kehilangan; Melindungi dan membebaskan PPK dari segala gugatan pihak ketiga akibat dari pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi oleh Penyedia; Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia; dan Kewajiban-kewajiban Penyedia lain sesuai dengan
51
ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban Penyedia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia; 52. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambargambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
53. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia.
54. Layanan Tambahan
Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan prototype sesuai dengan lingkup Pekerjaan Rehabilitasi.
55. Penanggungan dan Risiko
55.1
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk keberatan, klaim, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan keberatan, klaim, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun dari pihak ketiga atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi oleh Penyedia atau pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personil Penyedia atau Subpenyedia; b. cidera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia atau Subpenyedia; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;dan d. penggunaan HAKI.
55.2
Dalam hal PPK menjadi pihak yang dilibatkan dalam suatu keberatan, klaim, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
52
biaya dari pihak ketiga, terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi sebagaimana diuraikan dalam Kontrak ini, maka Penyedia akan mengambil alih dan bertanggung jawab atas setiap keberatan, klaim, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang ditujukan kepada PPK tersebut, dan untuk selanjutnya Penyedia akan memberikan ganti rugi dan melaksanakan setiap hal-hal dan tindakan-tindakan yang diminta oleh PPK untuk mengatasi keberatan, tuntutan, gugatan ataupun klaim tersebut.
56. Perlindungan Tenaga Kerja
55.3
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia.
55.4
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal 55 ini.
55.5
Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
56.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada Waktu Pelaksanaan, Penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 56.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personil (termasuk
53
Personil Subpenyedia dan PPK, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 56.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 57. Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja, termasuk namun tidak terbatas pada menjalankan sistem manajemen limbah yang baik, dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
58. Asuransi
58.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, serta pekerja untuk pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 58.2 Semua polis asuransi harus mensyaratkan bahwa perusahaan asuransi, paling sedikit tiga puluh (30) hari kalender, harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila terdapat polis asuransi yang akan dibatalkan, dimodifikasi atau tanggungan berdasarkan polis tersebut berkurang sebelum tanggal berakhirnya. Penyedia harus memberikan salinan endosemen (-endosemen) polis dan pemberitahuan pembatalan dan/atau tidak adanya pembaruan yang membuktikan pembatalan dan/atau tidak adanya pembaruan polis tersebut kepada Pemilik. 58.3 Semua Polis Asuransi yang diberikan kepada PPK
54
harus memuat tanggal dan memperlihatkan nama perusahaan asuransi, jumlah polis, tanggal berlaku, dan tanggal pengakhirannya. 58.4 Semua polis harus memuat pengesampingan atas endosemen pengalihan tanggung jawab (subrogasi) dan keterpisahan kepentingan. 58.5 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 59. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi
59.1
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. b. c. d.
59.2
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. b. c. d.
59.3
60. Laporan Hasil Pekerjaan
mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan Rehabilitasi; menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK mengubah atau memutakhirkan program mutu;dan tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
menggunakan spesifikasi dan gambar dalam [____]; mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; mengubah Personil Inti dan/atau peralatan; dan tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
Untuk menghindari keraguan, persetujuan yang diberikan oleh PPK tidak akan menghilangkan tanggung jawab Penyedia yang terhadap Pekerjaan Rehabilitasi.
60.1 Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume Pekerjaan Rehabilitasi atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran Hasil Pekerjaan. Hasil pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi dituangkan dalam laporan kemajuan Hasil Pekerjaan.
55
60.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi, seluruh aktivitas kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi di lokasi Pekerjaan Rehabilitasi dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian Pekerjaan Rehabilitasi yang berisi rencana dan realisasi Pekerjaan Rehabilitasi harian. 60.3 Laporan harian berisi: a. b. c. d. e.
f.
jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi Pekerjaan Rehabilitasi; penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; jenis, jumlah dan kondisi peralatan; jenis dan kuantitas Pekerjaan Rehabilitasi yang dilaksanakan; keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran Pekerjaan Rehabilitasi; dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
60.4 Laporan harian dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh PPK. 60.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik Pekerjaan Rehabilitasi dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 60.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik Pekerjaan Rehabilitasi dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 60.7 [Catatan: Khusus untuk Kontrak yang bersifat multiyears] Penyedia wajib menyampaikan laporan akhir tahun yang memuat laporan perkembangan penyelesaian Pekerjaan Rehabilitasi pada akhir tahun terkait, paling lambat pada [_____] Hari sejak berakhirnya tahun terkait. 60.8 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
56
Pekerjaan Rehabilitasi di lokasi Pekerjaan Rehabilitasi. 60.9 Dengan tidak mengesampingkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, Penyedia wajib menyampaikan laporan terkait dengan Pekerjaan Rehabilitasi kepada PPK yang sewaktu-waktu dapat diminta oleh PPK. 61. Kepemilikan Dokumen
Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
62. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
62.1
Bagian Pekerjaan Rehabilitasi yang Disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
62.2
Penyedia tetap bertanggung jawab atas Bagian Pekerjaan Rehabilitasi yang Disubkontrakkan tersebut.
62.3
Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
63. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
63.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan Rehabilitasiya. 63.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas Penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan Pekerjaan Rehabilitasi tersebut.
63.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian Pekerjaan Rehabilitasi yang bukan Pekerjaan Rehabilitasi utama. 63.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
57
63.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. 64. Penyedia Lain
Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
65. Keselamatan
Penyedia bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
66. Masa Pemeliharaan
Pada Masa Pemeliharaan, Penyedia berkewajiban untuk, dengan itikad baik, memberikan pelayanan kepada PPK dalam hal terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Pekerjaan Rehabilitasi, termasuk namun tidak terbatas pada memperbaiki Cacat Mutu yang ditemukan oleh PPK.
67. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajibankewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan (i) memotong angsuran pembayaran prestasi Pekerjaan Rehabilitasi Penyedia [; dan/atau (ii) meminta pembayaran Denda secara langsung kepada Penyedia] [Catatan: Apabila dapat dipraktekkan dalam proyek/dinas terkait]. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
D.
HAK DAN KEWAJIBAN PPK
68. Hak dan Kewajiban PPK
PPK memiliki hak dan kewajiban: a. b.
c.
d. e. f. g.
mengawasi dan memeriksa Pekerjaan Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Penyedia; meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Penyedia; membayar Pekerjaan Rehabilitasi sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; mengenakan Denda (apabila ada); membayar uang muka (apabila diberikan); memberikan instruksi sesuai jadwal; mengusulkan penetapan Penyedia unuk dimasukkan
58
dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada); h. mengulas, meninjau kembali, menilai dan memberikan persetujuan atas beberapa dokumen progres pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi yang diserahkan oleh Penyedia dan/atau Manajer Konstruksi; i. memberikan persetujuan kepada Penyedia dan/atau Manajer Konstruksi terhadap dokumen-dokumen progres pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi, khususnya: i. gambar perencanaan DED; ii. rencana rekayasa lalu lintas; iii. rencana sarana prasarana sementara; iv. rencana penerimaan material di lapangan; v. rencana cut and fill tanah; vi. rencana pembersihan kondisi eksisting; vii. rencana demolisi kondisi eksisting; viii. rencana remediasi kondisi eksisting; ix. proposal desain; x. proposal metode pelaksanaan; xi. proposal material; xii. shop drawings; xiii. RFI (request for information) / permohonan klarifikasi; xiv. permohonan tambah kurang; xv. mock-up; xvi. inspeksi lapangan; xvii. punch list dan/atau defect list; xviii. as built drawing;dan xix. hasil tes pengujian; j. memberikan akses kepada Penyedia untuk dapat melihat dokumen-dokumen progres pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi yang telah diserahkan oleh Penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf f, yang tersimpan di dalam folder - folder penyimpanan digital;dan k. mendapatkan Surat Laik Fungsi (SLF) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Hasil Pekerjaan dari Penyedia pada saat ditandatanganinya BAST I. 69. Peristiwa Kompensasi
Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: a. b.
PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi; keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
59
c. d. e.
f. g.
E.
PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak atas kesalahan PPK; PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi;dan PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.
PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
70. Personil Inti dan/atau Peralatan
70.1
Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
70.2
Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
70.3
Penggantian personil inti dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja, dan sertifikasi yang disyaratkan dalam KAK Personil Inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
70.4
PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personil Inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
70.5
Jika PPK menilai bahwa Personil Inti: a. b. c.
tidak mampu atau tidak dapat melakukan Pekerjaan Rehabilitasi dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau mengabaikan Pekerjaan Rehabilitasi yang menjadi tugasnya;
dan PPK telah menyampaikan kepada Penyedia surat peringatan atas hal-hal sebagaimana disebutkan
60
diatas sebanyak 3 (tiga) kali, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personil Inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) Hari sejak diminta oleh PPK. Untuk menghindari keraguan, segala akibat hukum berikut dengan biaya yang timbul atas penggantian sebagaimana dimaksud adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia dan Penyedia dengan ini membebaskan PPK dari segala bentuk tanggung jawab atas akibat dari penggantian sebagaimana dimaksud.
F.
70.6
Jika penggantian Personil Inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil Inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun yang perlu ditanggung oleh PPK, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari, atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh PPK.
70.7
Personil Inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Pekerjaan Rehabilitasinya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan Pekerjaan Rehabilitasi di bawah sumpah.
PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
71. Jaminan
71.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. 71.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 1 (satu) bulan setelah Berita Acara Serah Terima I. 71.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan Rehabilitasi; 71.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara P3R.
61
71.5 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah Pekerjaan Rehabilitasi dinyatakan selesai 100% (seratus persen). 71.6 Pengembalian Uang Retensi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Masa Pemeliharaan selesai dan Pekerjaan Rehabilitasi diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak; 71.7 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima I sampai dengan 1 (satu) bulan setelah Berita Acara Serah Terima II. 72. Nilai Kontrak
73. Pembayaran
72.1
PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dalam kontrak sebesar Nilai Kontrak.
72.2
Nilai Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
72.3
Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
Prestasi Pekerjaan Rehabilitasi: a.
pembayaran prestasi Hasil Pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: i.
ii.
iii.
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dokumen-dokumen sebagaimana disyaratkan dalam SSKK; Dalam jangka waktu 7 Hari Kerja setelah tagihan diterima sesuai dengan angka 1 di atas, PPK berhak untuk melakukan evaluasi atas dokumendokumen yang disyaratkan dalam SSKK dan melakukan verifikasi penyelesaian Milestone sebagaimana ditentukan dalam Lampiran SSKK; Dalam hal terdapat permintaan dari PPK kepada Penyedia untuk dilakukannya perbaikan, perubahan ataupun penyesuaian dalam tahapan Milestone tersebut, maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan perbaikan, perubahan ataupun
62
penyesuaian tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permintaan perbaikan, perubahan ataupun penyesuaian dari PPK. iv. Dalam hal perbaikan, perubahan ataupun penyesuaian sebagaimana disebutkan diatas telah diselesaikan oleh Penyedia, maka PPK memiliki 7 (tujuh) Hari Kerja untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas perbaikan, perubahan ataupun penyesuaian serta memberikan keputusannya untuk (i) menandatangani atau tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Milestone yang berkaitan dengan permintaan pembayaran dan (ii) melakukan atau tidak melakukan penerbitan SPP. v. Untuk evaluasi sebagaimana diatur dalam butir ii di atas, PPK berhak untuk memberikan kuasa kepada APIP vi. pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK; vii. pembayaran dilakukan senilai Pekerjaan Rehabilitasi yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi Pekerjaan Rehabilitasi; viii. pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, Denda (apabila ada) dan pajak; dan ix. untuk Kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi Pekerjaan Rehabilitasi; b.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan Rehabilitasi selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima II ditandatangani; atau pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan setelah Pekerjaan Rehabilitasi selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima II ditandatangani; [Catatan: poin b yang pertama dipilih apabila PPK menggunakan sistem Retensi, sedangkan poin b yang kedua dipilih apabila PPK menggunakan Jaminan
63
Pemeliharaan]
74. Hari Kerja
75. Perhitungan Akhir
76. Penangguhan
c.
bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
74.1
Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
74.2
Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
74.3
Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
75.1
Pembayaran angsuran prestasi Pekerjaan Rehabilitasi terakhir dilakukan setelah Pekerjaan Rehabilitasi selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima II telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
75.2
Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi.
76.1
PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi Pekerjaan Rehabilitasi Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
76.2
Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
64
76.3
Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia yang memuat: a. b.
76.4
G.
alasan penangguhan pembayaran; dan persyaratan kepada Penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan diterima.
Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan Pekerjaan Rehabilitasi dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan Denda kepada Penyedia.
PENGAWASAN MUTU
77. Pengawasan dan Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Penyedia.
78. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
78.1
PPK dalam masa pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dapat melakukan penilaian atas Hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
78.2
Penilaian atas Hasil Pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik Pekerjaan Rehabilitasi.
79. Cacat Mutu
PPK atau Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
80. Pengujian
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat
65
Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 81. Perbaikan Cacat 81.1 Mutu
PPK atau Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
81.2
Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
81.3
Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
81.4
PPK dapat mengenakan Denda untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan memasukkan Penyedia ke dalam Daftar Hitam.
82.1
Penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima II penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan Pekerjaan Rehabilitasi yang menurut pertimbangan PPK bersifat material selama umur rehabilitasi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal Penyedia menemukan kerusakan ataupun cacat ataupun ketidaksempurnaan atas hasil dari Pekerjaan Rehabilitasi yang menurut pertimbangan PPK bersifat material dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka Penyedia (i)
82.Kegagalan Pekerjaan Rehabilitasi
66
atas biayanya sendiri dan (ii) berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh PPK, Penyedia berkewajiban penuh untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan atas kerusakan, cacat atau ketidaksempurnaan sebagaimana dimaksud.
H.
82.2
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
82.3
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan Penyedia dalam Pasal 82 ini.
82.4
Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur rehabilitasi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN, ITIKAD BAIK, DAN KEPATUHAN
83. Perdamaian
84. Lembaga Pemutus
83.1
Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguhsungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan ini.
83.2
Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.
Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan
67
Sengketa
dilakukan sesuai SSKK.
85. Pelaksanaan Kontrak
Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masingmasing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.
86. Itikad Baik
86.1
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
86.2
Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
86.3
Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
87. Kepatuhan
Penyedia dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa direktur, pejabat, karyawan, dan subpenyedianya serta setiap personil yang turut serta melaksanakan baik secara sebagian atau keseluruhan dari Pekerjaan Rehabilitasi yang diatur dalam Kontrak ini, untuk mematuhi dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat dan ketentuan Kontrak ini.
Untuk dan atas nama
Untuk dan atas nama Penyedia PT. [_____]
[_____]SELAKU PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
[_____] NIP. [_____]
[_____] [_____]
68
Mengetahui : KEPALA DINAS [_____] PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
[_____] NIP. [_____]
Tembusan : Asli Kesatu : Asli Kedua : Ketiga : Keempat : Kelima : Keenam : Ketujuh :
[_____]; [_____] [_____]; [_____]; [_____]; [_____]; [_____].
69
