Jurnal Administrasi Publik
KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Contribution Region Retribution in the Real Acceptance Region Income South Minahasa Regency (study at Income, Finances Organizing and Assets Department) Guidances Leonard L. Langi*, Daicy F.J Lengkong*, BurhanuddinKiyai*
ABSTRACT: Region income is the thing very important in process region development. Any problem the big enough pasca region autonomy is dependence of region government in balancing finances from central government. The thing because weak of capability region government in manage potential in region for increasing them real income. Thus too with autonomy region South MinahasaRegency must have capability to dig the sources self finances, it manage and used to costing of implementation it region government included to benefit region retribution. Region retribution is region pickings be source region income South Minahasa Regency the potential, to costing carrying out implementation region government. See to be a direction of implementation this research to study and analyzed is with carrying out region retribution can give contribution to accepted PAD in South Minahasa Regency as soon as implementation decentralization be autonomous. In this research used descriptive research method, and the sample in this research is acceptance data region retribution years 2007 until with 2011. Sources this secondary data resulted from Finances Organizing Income and Assets Department South Minahasa Regency. In this analyzed to used formulas statistic descriptive, is analyzed presentation, average calculation, and least square analyzed. From the result this research has been point out the region retribution be any sector/source the real income from a region specially in region South Minahas Regencyhave contribution not significant to increasing acceptance PAD Finances Organizing Income and Assets Department South Minahasa Regency in 5 years latest 2007 until with 2011. For South Minahasa during estimate years 2007 until with 2011 region retribution in every years experience taking down in to give contribution to PAD. Keywords : contribution region retribution, acceptance the real income region. PENDAHULUAN Bersamaan
melakukan dengan
kejatuhan
mendasar,
perubahan yang
penting
dimaksudkan
dan untuk
rezim orde baru pada tahun 1997,
memperbaiki berbagai kelemahan dan
dilancarkan reformasi sistem politik,
kekurangan yang ada serta telah berupaya
yaitu sistem pemerintahan sentralistik
untuk
digantikan dengan sistem pemerintahan
tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang
desentralistik. Sistem sentalistik dianggap
terus berkembang, yaitu di terapkannya
tidak
aspirasi
sistem pemerintahan yang demokratis,
masyarakat yang berkembang di daerah.
dilaksanakan desentralisasi dalam bentuk
Di
pemberian otonomi kepada daerah-daerah
sesuai
era
lagi
reformasi,
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
dengan
pemerintah
telah
mengakomodasikan
berbagai
Jurnal Administrasi Publik
untuk
mengelolah
dan
mengatur
bentuk
pembagian
dan
pemanfaatan
pemerintahannya sesuai dengan aspirasi
sumber daya nasional yang berkeadilan,
masyarakat
peraturan
serta
adanya
perundangan yang berlaku. Otonomi
pusat
dan
diberikan oleh pemerintah pusat kepada
memperkokoh Negara Kestuan Republik
daerah-daerah untuk dilaksanakan secara
Indonesia.
setempat
dan
luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar
daerah
keuangan
dalam
rangka
Kebijakan otonomi yang diatur
prinsip
transparansi
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun
dan
akuntabilitas
2004
Sarundajang
kewenangan
(keterbukaan) (bertanggung
perimbangan
jawab
).
pada
dasarnya daerah
merupakan
otonom
untuk
(2000:35) menyatakan bahwa otonomi
mengatur dan mengurus kepentingan
daerah
sebagai
satu
bentuk
masyarakat menurut prakarsa sendiri
pemerintahan
pada
berdasarkan aspirasi masyarakat, yang
hakikatnya ditunjuk untuk memenuhi
disesuaikan dengan peraturan perundang-
kepentingan bangsa secara keseluruhan,
undangan. Melalui pendekatan otonomi,
yaitu upaya untuk lebih mendekati
maka
tujuan-tujuan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah
pemerintahan untuk mewujudkan cita-
akan berjalan lebih efektif dan efisien
cita masyarakat yang lebih adil dan
karena
makmur.
pemerintahan (eksekutif daerah) dengan
desentralisasi
salah
Otonomi Daerah di Indonesia
penyelenggaraan
kedekatan
kegiatan
antara
lembaga
masyarakat (penduduk setempat).
secara yuridis di atur dalam Undang-
Kebijakan
desentralisasi
fiskal
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
sebagai tindak lanjut dari kebijakan
Pemerintahan
otonomi,
Daerah
dan
Undang-
memberikan
kewenangan
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
kepada daerah untuk menggali sumber-
Perimbangan
sumber
Keuangan
antara
pendapatan
asli
daerah,
Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua
disamping transfer dana dari pemerintah
Undang-Undang
merupakan
pusat dalam membiayai pembangunan
penyelenggaraan
yang sudah menjadi kewenangan daerah.
perwujudan otonomi
atas
daerah
kewenangan
ini
yang
yang luas,
memberikan
Guna menggali potensi sumber-sumber
nyata,
keuangan,
dan
pemerintah
daerah
diberi
bertanggung jawab kepada daerah yang
peluang untuk menetapkan jenis pajak
secara proporsional diwujudkan dalam
dan retribusi daerah dengan memenuhi
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
kriteria yang ditentukan dalam undang-
menggali
undang.
sendiri,
Pajak merupakan
dan
Retribusi
bagian
dari
sumber-sumber
keuangan
mengelolah
dan
Daerah
menggunakannya
sumber
penyelenggaraan
untuk
membiayai pemerintahan
pendapatan asli daerah beserta Hasil
daerahnya
Perusahan Daerah dan Hasil Pengelolaan
Retribusi
Kekayaan Daerah yang lainnya yang
merupakan pungutan daerah sebagai
dipisahkan. Dalam hal ini penulis lebih
sumber pendapatan daerah Kabupaten
mengfokuskan
kepada
Minahasa Selatan yang potensi, guna
Retribusi Daerah sebagai salah satu
membiayai pelaksanaan penyelenggaraan
Pendapatan Asli Daerah yang potensial.
pemerintahan daerah.
penelitian
ini
Menurut Ahmad Yani (2002:55)
termasuk
pemanfaatan
Daerah.Retribusi
Memandang
daerah
Retribusi
daerah
retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai instrumen PAD yang potensial
sebagai
bagi
pembayaran
atas
jasa
atau
suatu
daerah.
Maka
untuk
pemberian izin tertentu yang khusus
mengetahui apakah Retribusi daerah
disediakan dan atau diberikan oleh
benar mampu mempengaruhi PAD dalam
pemerintah daerah untuk kepentingan
proses penyelenggaraan otonomi daerah
orang pribadi atau badan(Adisasmita R,
yang tidak terlalu bergantung kepada
2011:86).
pemerintah
pusat,
namun
mampu
Pendapatan daerah merupakan hal
mengoptimalkan segala sumber-sumber
sangat
proses
pembiayaan yang ada termasuk Retribusi
pembangunan daerah. Salah satu masalah
daerah itu sendiri guna pelaksanaan
yang cukup besar pasca otonomi daerah
desentralisasi
adalah ketergantungan pemerintah daerah
penyelenggaraan otonomi daerah. Maka
terhadap
di dalam penelitian ini, penulis pun
yang
penting
dana
dalam
perimbangan
dari
secara
mengangkat
masih lemahnya kemampuan pemerintah
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap
daerah dalam mengelola potensi yang ada
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
di daerah sehingga dapat meningkatkan
(PAD) di Kabupaten Minahasa Selatan,
pendapatan asli mereka(Halim, Iqbal,
Propinsi Sulawesi Utara.
otonom kabupaten Minahasa Selatan harus
memiliki
kemampuan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
untuk
judul
sesuai
pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan
2012 : 27).Demikian juga dengan daerah
sebuah
mandiri
METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian
penelitian
Jurnal Administrasi Publik
Dalam menggunakan
penelitian metode
ini penelitian
Adapun penelitian
variabel-variabel
yang
disusun
deskriptif. Menurut Whitney (1960:160),
operasioanalnya
metode deskriptif adalah pencarian fakta
dalam penelitian ini adalah :
dengan
1.
interpretasi
yang
tepat.
yang
definisi
dikemukakan
Retribusi daerah adalah pungutan
Sedangkan menurut Nazir (2005:54),
daerah sebagai pembayaran atas jasa
metode deskriptif adalah suatu metode
atau pemberian izin tertentu yang
dalam
khusus disediakan dan atau diberikan
meneliti
status
sekelompok
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi,
oleh
suatu sistem pemikiran,, ataupun suatu
kepentingan
kelas peristiwa pada masa sekarang.
badan
Tujuan dari penelitian deskriptif ini
2002:55
adalah
2011:86).
untuk
membuat
deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis,
2.
pemerintah orang
(Menurut
daerah pribadi Ahmad
untuk atau Yani
dalam Adisasmita R,
Pendapatan
asli
daerah
adalah
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
pendapatan yang diperoleh daerah
sifat-sifat hubungan antar fenomena yang
yaitu Pajak daerah, Retribusi daerah,
diselidiki (di kutib dari internet).
Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli
B. Variabel Yang di Gunakan dalam
daerah yang sah, yang dipungut
penelitian ini adalah Retribusi Daerah
berdasarkan peraturan daerah sesuai
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan peraturan perundang-undang
Kabupaten Minahasa Selatan.
(Darise Nurlan 2009:48).
Variabel
1.
yang
diteliti
Variabel Independen Dalam penelitian ini yang menjadi
2.
D. Teknik Penarikan Sampel Yang
menjadi
sampel
dalam
variabel Independen adalah Retribusi
penelitian ini adalah data penerimaan
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Retribusi Daerah tahun 2007 s/d 2011.
(X).
E. Data dan Sumber Data
Variabel Dependen
Data
yang
digunakan
dalam
Variabel Dependen dalam penelitian
penelitian ini adalah data sekunder yaitu,
ini adalah (PAD) Pendapatan Asli
data yang sudah dikumpulkan, diolah,
Daerah (Y).
dan diterbitkan atau dipergunakan oleh
C. Definisi Operasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
suatu instansi yang berkaitan dengan
Jurnal Administrasi Publik
penelitian data sekunder tersebut berupa
1. Analisis Deskriptif– Kualitatif
data panel.
Untuk menguji hipotesis yang telah
Sumber-sumber data sekunder ini
dikemukakan, maka digunakan alat
diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan
analisa
Pendapatan
deskriptif bertujuan untuk memberi
Dan
Aset
Kabupaten
Minahasa Selatan. Jenis
deskriptif,
gambaran
data
sekunder
yang
tahun
deskriptif
analisa
tentang
perkembangan Retribusi Daerah di
digunakan dalam penelitian ini adalah runtun waktu (time series) dari
atau
dimana
kabupaten Minahasa Selatan. 2. Analisis Deskriptif – Kuantitatif
2007 s/d 2011 antara lain : Target dan
Di gunakan untuk menggambarkan
realisasi penerimaan Retribusi Daerah
tingkat
Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007
Retribusi Daerah Dinas Pengelola
s/d 2011.
Keuangan
F. Teknik Pengumpulan Data
Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam
Karena
data
digunakan
penerimaan
Pendapatan
Dan
ini
adalah data sekunder dalam bentuk time
rumus
statistik
series,
metode
analisis presentase, perhitungan rata-
pengumpulan data sehubungan dengan
rata, dan analisis least square. Analisis
penelitian ini adalah datang langsung ke
trend merupakan suatu metode analisis
kantor atau instansi yang terkait, dengan
yang ditujukan untuk melakukan suatu
mencatat data dan mengkopi data yang
estimasi atau peramalan pada masa
diperlukan dalam penelitian ini.
yang akan datang.
adapun
G. Teknik Analisis Data Analisis
data
adalah
proses
mencari dan menyusun secara sistematis data
yang
wawancara,
diperoleh catatan
dari
hasil
dilapangan,
dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami,
dan
temuannya
dapat
menggunakan
Aset
analisis
maka
yang
perkembangan
deskriptif,
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
rumusyaitu
DAN
B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan. 1. Penerimaan Retribusi Daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 s/d 2011.
di
Disepanjang tahun anggaran 2007
informasikan kepada orang lain(Husaini
s/d
dan Purnomo 2009:60).
Minahasa Selatan melaluli setiap SKPD
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
telah
2011
Pemerintah
menetapkan
Kabupaten
target-target
penerimaan Retribusi daerah yang telah
Jurnal Administrasi Publik
ditindak lanjuti oleh setiap realisasinya
2008 dinas pekerjaan umum menetapkan
yang telah membawakan pemasukan bagi
target
kas Retribusi daerah sebagai bagian dari
perealisasiannya
kontribusinya
Rp.249.366.676 yang juga masih cukup
terhadap
Pendapatan
Asli
Daerah
Minahasa
Selatan
penerimaan Kabupaten
selama
tahun
anggarannya 2007 s/d 2011.
jauh
Rp.471.000.000
dari
dan
hanya
target
dalam mencapai
penerimaannya.
Demikian halnya dengan dinas-dinas lain bersama objek-objek Retribusinya yang
Dari data yang ada perealisasian
dalam perealisasian terhadap target-target
Retribusi daerah terhadap objek-objek
yang telah di tetapkan masih belum bisa
Retribusi yang di berdayakan sangat
berada pada posisi stabil atau mengalami
bervariasi ada yang mencapai target
peningkatan di setiap tahunnya, karena
bahkan melebihi target yang di tetapkan
pada data yang ada terlihat penerimaan
namun ada pula yang masih jauh dari
Retribusi Dinas Pengelola Keuangan
target yang ingin di capai. Lihat saja
Pendapatan
Dinas catatan sipil pada tahun 2007
Minahasa Selatan terus mengalami naik
menetapkan target penerimaan sebesar
turun dalam perealisasiannya, ada yang
Rp.138.750.000
berhasil
mencapai target namun pada tahun
hingga
berikutnya tidak sampai mencapai target
Rp.164.845.000. Di tahun berikutnya
yang di tetapkan, ada juga yang memang
Dinas catatan sipil menetapkan target
sama sekali tidak mencapai target bahkan
Rp.115.100.000
masih cukup jauh dari target yang di
dan
merealisasikannya
dan
mencapai
perealisasisan sebesar Rp.154.415.000.
dan
Aset
Kabupaten
tetapkan.
Namun pada tahun berikutnya 2009
Walaupun demikian, tercatat ada
Dinas catatan sipil menetapkan target
beberapa objek Retribusi juga yang
penerimaannya sebesar Rp.400.000.000
menunjukkan hasil yang positif demi
dan perealisasiannya hanya mencapai
perkembangan
Rp.89.308.000 dan masih sangat jauh
daerah.
dari yang diharapkan. Demikian juga
dominan ini merupakan objek produktif
yang terjadi pada Dinas pekerjaan umum
yang selalu memberikan hasil yang lebih
yang pada tahun 2007 menetapkan target
baik dari beberapa objek lain yang di
sebesar
berdayakan.
mencapai
Rp.386.000.000 perealisasian
dan
hanya
penerimaan
Objek-objek
Retribusi
Retribusi
yang
sebesar
Dari data yang ada pada tahun
Rp.284.809.050. Berikutnya pada tahun
2007-2009 terlihat ada 8 objek Retribusi
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
daerah yang paling dominan dalam
dengan objek Retribusi daerahnya Izin
memeberikan
Gangguan/Keramaian
pemasukan
ke
kas
yang
mampu
Retribusi daerah yaitu, pertama Retribusi
menyumbang Rp. 395.616.852 bagi kas
Penggantian Biaya Cetak Peta yang
Retribusi daerah. Sedangkan diposisi
mampu memberikan penghasilan paling
yang keenam ada objek Retribusi daerah
besar yakni Rp. 1.117.857.871. Objek
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang
Retribusi daerah yang satu ini adalah
dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum
objek yang paling banyak di pungut
mampu memberikan pemasukan bagi kas
karena dikelolah oleh tujuh dinas yang
Retribusi daerah sebanyak 388.852.726.
berbeda, sedangkan objek yang lain
Diposisi
hanya satu yang dikelolah oleh masing-
Keuangan Pendapatan dan Aset melalui
masing dinasnya yang terkait. Diposisi
objek Retribusi daerahnya Izin Tempat
kedua
daerah
Penjualan Minuman Beralkohol telah
Pelayanan Pasar yang dikelolah oleh
memberikan sumbangan bagi penerimaan
Dinas
Retribusi daerah sebesar Rp. 361.950.000
ada
objek
Retribusi
Perdagangan
dimana
objek
ketujuh
dan
penghasilan sebesar Rp. 829.358.337.
Retribusi daerah Pemakaian Kekayaan
Diposisi
Daerah yang dikelolah oleh Bagian
yang
dominan
yang
Pengelola
Retribusi daerah ini mampu memberikan
ketiga
diposisi
Dinas
ada
memberikan pemasukan bagi Retribusi
Umum
daerah adalah objek Retribusi daerah
mampu memberi pemasukan bagi kas
Terminal yang dikelolah oleh Dinas
Retribusi
Perhubungan,
dan
300.000.000. Inilah objek-objek Retribusi
Informatika yang mampu menghasilkan
daerah yang paling dominan memberikan
pendapatan sebesar Rp. 451.100.000.
pemasukan
kemudian
diposisi
Retribusi
dominan
memberikan
Komunikasi
keempat
yang
pemasukan
Retribusi daerah adalah objek Retribusi daerah yang dikelolah oleh Dinas Catatan Sipil yakni Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, dinas ini memberikan
pemasukan
sebesar
Rp.408.568.000. Diposisi kelima ada Bagian
Ekonomi
Sekretariat
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Daerah
Sekretariat
kedelapan
daerah
Daerah/Keuangan
sebanyak
penerimaan daerah
di
bagi
Rp.
kas
Pemerintahan
Kabupaten Minahasa Selatan. 2.
Pertumbuhan/Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 s/d 2011. Hasil penelitian memperlihatkan
bahwa pencapaian penerimaan realisasi Retribusi daerah yang ditetapkan selama
Jurnal Administrasi Publik
tahun anggaran 2007 s/d 2011 belum
penerimaannya
mencapai titik pencapaian 100%. Pada
2.421.800.000 dengan hasil penerimaan
tahun 2007 jumlah objek Retribusi daerah
realisasinya
menetapkan target penerimaan sebesar
1.398.222.820
Rp.
hasil
pencapaiannya yang hanya mencapai
realisasinya sebesar Rp. 2.517.921.023
57,73% dan masih sangat berkurang
atau
sebanyak Rp. 1.023.577.180
2.745.080.000
mencapai
91,72%
dan
dengan
tingkat
berkurang
hanya
Rp.
mencapai
dengan
Rp. tingkat
Rp.
Untuk mengetahui seberapa besar
227.158.977. Di tahun berikutnya 2008
pertumbuhan/perkembangan penerimaan
terjadi penurunan penerimaan dimana
Retribusi
target
Keuangan
yang
masih
pencapaian
sebesar
ditetapkan
hanya
Rp.
daerah
Dinas
Pendapatan
Pengelola dan
Aset
1.906.136.000 dengan hasil realisasinya
Kabupaten Minahasa Selatan maka di
mencapai
adakan
Rp.1.585.707.509
atau
penghitungan
mencapai tingkat pencapaian 83,15% dan
menggunakan
masih berkurang Rp. 321.228.491. Pada
square
tahun
selanjutnya
2009
kembali
metode
dengan
analisis
least
Hasil perhitungan pertumbuhan
mengalami peningkatan dimana tahun ini
/perkembangan
penerimaan
target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.
daerah
Pengelola
2.322.835.600 dengan hasil realisasinya
Pendapatan
Rp. 2.145.302.036 atau mencapai tingkat
Minahasa Selatan dengan menggunakan
pencapaian
metode analisis least square dapat di
92,36%
namun
masih
Dinas
dan
Aset
berkurang Rp. 1.777.533.564. Di tahun
jelaskan sebagai berikut :
2010 kembali mengalami penurunan
Retribusi Keuangan, Kabupaten
Total penerimaan Retribusi daerah
penerimaan dimana dari target yang
oleh Dinas Pengelola Keuangan
ditetapkan sebesar Rp. 2.065.075.000
Pendapatan dan Aset Kabupaten
hanya mampu di imbangi dengan hasil
Minahasa Selatan selama lima tahun
realisasi
1.139.081.686
anggaran 2007 s/d 2011 mencapai
dengan tingkat pencapaiannya hanya
Rp. 8.786.235.074 (Delapan miliar
mencapai 55,16% dan masih berkurang
tujuh ratus delapan puluh enam juta
Rp. 925.993.314. Di tahun selanjutnya
dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh
2011 memiliki hasil yang tidak jauh beda
puluh empat rupiah).
sebesar
Rp.
dari tahun sebelumnnya dimana tahun 2011
ini
menetapkan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
target
Rata-rata daerah
penerimaan oleh
Dinas
Retribusi Pengelola
Jurnal Administrasi Publik
Keuangan Pendapatan dan Aset
Dari hasil penelitian ini telah
Kabupaten Minahasa Selatan selama
menunjukan bahwa Retribusi daerah
lima tahun anggaran 2007 s/d 2011
sebagai
adalah sebesar Rp. 1.757.247.015
Pendapatan Asli dari suatu Daerah
(Satu miliar tujuh ratus lima puluh
khususnya
tujuh juta
Minahasa Selatan memiliki kontribusi
dua ratus empat puluh
salah
di
tujuh ribu lima belas rupiah).
yang
Pertumbuhan penerimaan Retribusi
penerimaan
daerah
Keuangan
oleh
Dinas
Pengelola
satu
positif
sektor/sumber
daerah
terhadap PAD
Kabupaten
peningkatan
Dinas
Pendapatan
Pengelola Dan
Aset
Keuangan Pendapatan dan Aset
Kabupaten Minahasa Selatan dalam 5
Kabupaten Minahasa Selatan selama
tahun terakhir 2007 s/d 2011. Dari hasil penelitian terhadap
lima tahun anggaran 2007 s/d 2011 dihitung
berdasarkan
harga
semua
penelitian
berjalan/berlaku adalah sebesar -
penerimaan
5,85% atau -6%.
Keuangan
Hasil analisis dengan metode least
mengenai
PAD
Dinas
Pendapatan
realisasi Pengelola
Dan
Aset
Kabupaten Minahasa Selatan diatas maka
bahwa
ada beberapa hal yang akan di jelaskan
penerimaan Retribusi daerah oleh Dinas
mengenai jumlah penerimaan realisasi
Pengelola Keuangan Pendapatan dan
Retribusi daerah yang mengalami naik-
Aset
Selatan
turun pada setiap tahunnya bahkan di
penerimaannya
tahun 2010 dan 2011 yang hanya
mencapai Rp. 8.786.235.074, setelah
menyentuh titik 50% lebih dan tercatat
dilakukan
dengan
sebagai jumlah penerimaan Retribusi
least
daerah yang paling rendah di sepanjang
Retribusi
lima tahun anggaran 2007 s/d 2011. Dari
daerah kurang signifikan dalam memberi
hasil wawancara dengan salah satu
kontribusi terhadap penerimaan PAD
pegawai di Dinas Pengelola Keuangan
Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan
Pendapatan
dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan
Minahasa
karena dari hasil penghitungan tersebut
jabatan
Retribusi daerah menyentuh titik -6%
Pendapatan Daerah di instansi tersebut,
dalam penerimaannya selama lima tahun
beliau
anggaran 2007 s/d 2011.
penerimaan
square
diatas
Kabupaten
walaupun
dari
menggunakan square
menunjukkan
Minahasa sisi
penghitungan metode
diketahui
analisis
ternyata
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Dan
Aset
Kabupaten
Selatan
yang
menduduki
sebagai
Kepala
menjelaskan Retribusi
Bidang
mengapa
target
daerah
setiap
Jurnal Administrasi Publik
tahunnya kerapkali mengalami naik-turun
setiap tahun anggarannya bahkan
padahal
cenderung
ditahun
sebelumnya
jumlah
penerimaan Retribusi daerah cukup besar. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa
Retribusi
mengalami
fase
mengalami
penurunan
penerimaan pada setiap tahunnya. 2. Dilihat dari tingkat pertumbuhan/
daerah
bisa
turun
dalam
daerah Dinas Pengelola Keuangan
realisasinya bahkan cenderung turun pada
Pendapatan Dan Aset Kabupaten
setiap tahunnya.
Minahasa Selatan selama lima tahun
naik
peningkatan
penerimaan
Retribusi
Dari hasil penelitian/pengolahan
anggaran menunjukan pertumbuhan
data dan pembahasan walaupun Retribusi
yang kurang signifikan karena setelah
daerah belum mampu memaksimalkan
di
penerimaannya secara sempurna namun
metode
Retribusi daerah tetap telah menjadi
pertumbuhan penerimaan Retribusi
bagian yang penting terhadap penerimaan
daerah
PAD
pencapaian -6%.
Dinas
Pendapatan
Pengelola Dan
Aset
Keuangan
hitung
dengan analisis
hanya
menggunakan least
square
menyentuh
titik
Kabupaten
3. Kontribusi Retribusi daerah terhadap
Minahasa Selatan dalam menyukseskan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
pembiayaan
yang
(PAD) selama lima tahun dalam
mandiri demi menyelenggarakan setiap
anggaran tahunnya 2007 s/d 2011
pembangunan
oleh
keuangan
daerah
daerah
didalam
pemerintahan yang otonom.
Dinas
Pendapatan Minahasa
KESIMPULAN DAN SARAN
Pengelola dan
Aset
Selatan
Keuangan Kabupaten
tercatat
telah
memberi sumbangsi bagi penerimaan
A. Kesimpulan. penelitian
kas daerah sebesar Rp. 8.786.235.074
sebagaimana telah dikemukakan di atas,
(Delapan miliar tujuh ratus delapan
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
puluh enam juta dua ratus tiga puluh
berikut:
lima ribu tujuh puluh empat rupiah).
Berdasarkan
hasil
1. Penerimaan realisasi Retribusi daerah
Namun hasil ini masih cukup jauh
selama lima tahun anggaran 2007 s/d
dari
2011
daerah
Dinas
Pengelola
Keuangan
target
penerimaan
yang
telah
ditetapkan
Pendapatan Dan Aset Kabupaten
sebelumnya
Minahasa
Selatan
pernah
11.461.726.600 (Sebelas miliar empat
mencapai
target
ditetapkan
ratus enam puluh satu juta tujuh ratus
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
tidak yang
yakni
Retribusi
sebesar
Rp.
Jurnal Administrasi Publik
dua puluh enam ribu enam ratus
dilaksanakan tepat waktu dan cepat
rupiah) atau masih berkurang Rp.
sehingga pemberlakuan Perda tersebut
2.675.491.526 (Dua miliar enam ratus
dapat dilangsungkan di sepanjang 12
tujuh puluh lima juta empat ratus
bulan kedepan pada setiap tahunnya.
sembilan puluh satu ribu lima ratus
3. Koordinasi yang baik dengan tingkat
dua puluh enam rupiah) dengan
daerah
tingkat
menetapkan
pencapaiannya
hanya
mencapai 76,66%.
yang
lebih
tinggi
peraturan
dalam
mengenai
pemungutan objek Retribusi daerah harus dilaksanakan sebelum Perda
B. Saran. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian
diatas
maka
perlu
daerah itu dibuat dan disahkan. 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya
dikemukakan beberapa saran kepada
Manusia
pemimpin
Daerah
meningkatkan pula motivasi kerja
Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal
serta semangat dalam menjalankan
ini kepada Kepala Dinas Pengelola
tanggung
Keuangan
Pendapatan
Kabupaten
Minahasa
Pemerintahan
pegawai
jawabnya
pelaksana
agar
dan
mampu
Dan
Aset
memaksimalkan penerimaan Retribusi
Selatan
demi
daerah pada masing-masing objek
memaksimalkan pemberdayaan sumber
Retribusi yang dipungut oleh masing-
penerimaan
khususnya
masing SKPD.
Retribusi daerah sebagai salah satu
5. Meningkatkan
asli
daerah
kualitas
pengolahan
sumber penerimaan asli daerah yang
administrasi sumber Retribusi daerah
potensial. Saran yang dimaksud adalah
(seperti
sebagai berikut:
Retribusi
1. Penerimaan Retribusi daerah Dinas
penagihannya, dll)
pendataan daerah,
subyek/objek sistem
Pengelola Keuangan Pendapatan Dan
DAFTAR PUSTAKA
Aset Kabupaten Minahasa Selatan
Adiasasmita R. 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta. Anonimous, 2008, www.google.com,ANALISIS TREND (MateriX :PengertiandanMetode Least Square), 18 Maret 2013.
masih
dapat
ditingkatkan
dengan
membangun beberapa fasilitas untuk objek Retribusi daerah yang belum ada di Kabupaten Minahasa Selatan. 2. Penerimaan Retribusi daerah dapat dimaksimalkan
bila
pembuatan
Perdanya
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
dalam
waktu bisa
Jurnal Administrasi Publik
Anonimous, 2011, www.google.com, PendapatanAsli Daerah, 18 April 2013. Anonimous, 2011, www.google.com, PengertianRetribusi, 20 April 2013. Anonimous, 2012, www.google.com, Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, 20 April 2013. Darise N, 2009, Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Indeks. Jakarta barat. Devas, Nick, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Universitas Indonesia, Press Jakarta. Halim, Iqbal, 2012, Pengelolaan Keuangan Daerah. STIM YPKN.Yogyakarta. Kiyai B, 2006, Metode Penelitian Sosial, Buku Ajar. Manado Mangkoesoebroto G, 2008, Ekonomi Publik, BPFE-Yogyakarta Rochmat, S., 1974, Pajak dan Pembangunan, PT. Eresco, Bandung Saragih, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta. Sarundajang, S.H. Penerapan Otonomi Daerah Untuk Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Menghadapi Tantangan Global, Jakarta: Taskap Regular Angkatan XXXIII Lemhanas, Dephankam RI, 2000. Septian D.K, 2010, Skripsi Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo, Malang.
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Siahaan, M.P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soemitro R, 1998. Asas dan Dasar Perpajakan. Refika Aditama, Bandung. Sutedi A. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia. Bogor Usman H, Akbar S P. 2009, Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. PP RI nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Minahasa Selatan nomor 21 A tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undan nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang RI nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
