Maksud, Tujuan dan Kegiatan Perseroan Terbatas Berdirinya suatu Perseroan Terbatas (PT) tentulah mempunyai maksud dan tujuan, dan untuk mencapai hal itu Perseroan harus mempunyai kegiatan usaha. Keharusan mempunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Pasal 2 UUPT, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena Akta Pendirian Perseroan berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain tentang Perseroan, maka otomatis maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan wajib dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., jika maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan itu tidak dicantumkan, maka dianggap cacat hukum (legal defect), sehingga keberadaannya tidak valid. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar memegang fungsi prinsipil, karena pencantumannya merupakan landasan hukum bagi pengurus Perseroan (Direksi) untuk melaksanakan pengelolaan Perseroan. Dengan dicantumkannya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, maka pengurus Perseroan tidak dapat melaksanakan transaksi secara melampaui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut. Selain menjaga agar pengurus Perseroan tidak melampaui kewenangannya, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan juga berfungsi untuk melindungi investasi para pemegang saham, yaitu memastikan agar modal yang dimasukan para pemegang saham kedalam Perseroan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha didirikannya Perseroan. Jika pengurus Perseroan melakukan tindakan diluar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, maka Pemegang Saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Namun demikian, demi kepentingan usaha dari Perseroan, maka Perseroan masih dapat melakukan perubahan dari maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh Pemegang Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan Anggaran Dasar, yang dilakukan dengan cara perubahan Akta Perusahaan, baru berlaku efektif setelah perubahan tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. (www.legalakses.com).
