Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 66 - 75
10 Pages
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI, REGULASI, DAN KOMPENSASI TERHADAP MANAJEMEN ASET (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia)
Mita Arlini, Darwanis, Syukriy Abdullah Universitas Syiah Kuala - Banda Aceh Abstract: This study purpose is to examine the influence of human resources competence, information systems, regulation, and compensations (either simultaneously or partially) on the asset management of BKKBN in Indonesia. This is a hypothesis testing research which is based on the data that collected by questionnaires and analyzed using multiple linear regressions. The population comprised a total of 41 BMN operators from all over the Satker. The data analysis is carried out using SPSS (Statistical Package for Social Science) version 18.0. The results indicate that (1) Competence of human resources, information systems, regulation, and compensation simultaneously affects the asset management; (2) Competence of human resources affects the asset management; (3) Information system affects the assets management; (4) regulatory affects the asset management; and (5) compensation affects the asset management. Keywords: Competence of Human Resources, Information Systems, Regulatory, Compensation, and Asset Management. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, dan kompensasi (baik secara simultan maupun parsial) terhadap manajemen aset pada satuan kerja (satker) BKKBN di Indonesia. Penelitian ini merupakan hypothesis testing research dengan pengujian menggunakan regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian merupakan 41 operator BMN seluruh Satker BKKBN. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 18.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi SDM, Sistem informasi, regulasi, dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap manajemen aset (2) kompetensi SDM berpengaruh terhadap manajemen aset (3) sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset (4) regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset (5) kompensasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Kata kunci: Kompetensi SDM, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, dan Manajemen Aset. I. PENDAHULUAN
mengelola aset, sesuai dengan pasal 1 pada
Reformasi dalam bidang keuangan ditandai
undang-undang
tersebut
dijelaskan
bahwa
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17
keuangan negara adalah semua hak dan
Tahun
Keuangan
Negara,
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
undang-undang
tersebut
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
keuangan
maupun berupa barang yang dapat dijadikan
negara secara tertib, efesien, ekonomis, efektif,
milik negara berhubung dengan pelaksanaan
transparan, dan bertanggung jawab dengan
hak dan kewajiban tersebut. Dari pemaparan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
tersebut jelas sudah bahwa aset sebagai barang
dilaksanakan. Hal ini tidak terkecuali dalam
yang merupakan milik negara merupakan
2003
dengan tuntutan
Tentang
lahirnya terhadap
pengelolaan
Volume 3, No. 4, November 2014
- 66
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan
84.044.150,- dikarenakan SIMAK-BMN belum
negara, sehingga pertanggungjawaban terhadap
dapat
manajemen aset negara juga termasuk kedalam
penyusutan
ruang lingkup pertanggungjawaban keuangan
digunakan/dikuasai oleh pihak lain.
negara melalui nilai aset yang dipandang cukup material dalam neraca pemerintah.
Tentang
dan
wajar
aset
akumulasi
tetap
yang
terhadap
manajemen
aset,
diantaranya: kompetensi sumber daya manusia,
Negara
sistem informasi, regulasi dan kompensasi.
disebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN)
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah
adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh
untuk menguji pengaruh kompetensi SDM,
atas
Anggaran Pendapatan dan
sistem Informasi, regulasi, dan kompensasi baik
Belanja Negara (APBN) dan perolehan lain
secara bersama-sama maupun secara parsial
yang sah. BMN sebagian besar diperoleh dari
terhadap manajemen aset pada Satker BKKBN
anggaran negara yang merupakan uang rakyat
di Indonesia.
beban
sehingga
Perbendaharaan
nilai
Terdapat berbagai variabel yang diduga berpengaruh
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
menyajikan
pertanggungjawaban
pengelolaan
BMN yang sesuai dengan peraturan perundangundangan
mutlak
diperlukan.
Terkait
pertanggungjawaban tersebut, pada tahun 2012 dan 2013 masih ditemukan permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan aset pada BKKBN. Tahun 2012 pada LHP BPK masih terdapat selisih nilai koreksi hasil inventarisasi penilaian
(IP)
pada
Direktorat
Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) dengan neraca yang dihasilkan
SIMAK-BMN
sebesar
Rp.
373.556.677,-, dan aset tetap yang tidak diketahui
keberadaannya
senilai
Rp.
116.570.900,-. Sementara pada tahun 2013, terdapat aset tetap yang belum didukung dokumen Rp.
kepemilikan
2.564.249.159,-
nilai
tersebut
senilai belum
termasuk 3 unit kendaraan bermotor roda 4 dan 5 unit sepeda motor yang tidak didukung BPKP, nilai buku aset tetap menjadi negatif Rp. 67 -
Volume 3, No. 4, November 2014
II. KAJIAN KEPUSTAKAAN Manajemen Aset Beberapa
alasan
utama
mengapa
pemerintahan wajib memperhatikan manajemen aset negaranya: pertama, karena aktiva tetap memiliki umur yang panjang. Kedua, aktiva tetap memiliki nilai yang
material terhadap
sumber daya pemerintahan. Ketiga, karena aset tetap bersifat noncurrent. Selain itu juga karena aset tetap rentan terhadap penyusutan yang cepat jika tidak terawat dengan baik selama siklus
hidup
pemeliharaan
mereka, aset
tetap
dan
operasional
sepanjang
siklus
hidupnya menghabiskan sejumlah dana yang jauh lebih besar daripada pengeluaran awal untuk kepemilikan aset tetap tesebut (Lu, 2011). Manajemen aset terdiri atas 5 (lima) tahap kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi, yang terdiri dari: inventarisasi,
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala legal audit, penilaian, optimalisasi, pengawasan
bukanlah
dan
2004:518).
merupakan manajer aset. Operator harus dapat
Pengelolaan aset negara juga diwujudkan dalam
menganalisa dan membuat keputusan untuk
pengetahuan terhadap tiga aspek penting, yaitu:
pengambilan kebijakan yang tepat. Operator,
aset apa saja yang tersedia, kondisi aset, dan
insinyur, dan manajer aset sebagai para
beban keuangan untuk mempertahankan aset
pengambil keputusan dalam manajemen aset
pada kondisi yang ditargetkan (Cagle, 2003).
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
pengendalian
(Siregar,
sekadar
operator
biasa,
namun
aset bermanfaat secara maksimal dan pada saat Kompetensi SDM Manajemen aset membutuhkan kompetensi yang
sesuai
dengan
pengetahuan
yang
pengalaman,
perilaku,
tugas,
sesuai, sikap,
termasuk
keterampilan, dan
sifat
(Hastings, 2010:23). SDM dalam konteks
yang sama dapat mempertahankan modal serta menurunkan biaya pemeliharaan (Ouertani, et al., 2008).
Oleh karena itu, kompetensi
SDM diduga berpengaruh terhadap manajemen aset.
pemerintahan biasanya disebut dengan aparatur
Sistem Informasi
negara. Terkait kompetensi aparatur negara
Teknologi
informasi
digunakan
dalam
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
manajemen aset untuk menghasilkan gambaran
Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan
informasi siklus aset yang terintegrasi, tidak
jenis-jenis kompetensi aparatur negara, yakni:
hanya
(a) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat
manajemen aset, tetapi juga memungkinkan
dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis
untuk
fungsional, dan pengalaman bekerja secara
pengambilan
teknis; (b) kompetensi manajerial yang diukur
Komponen dari sistem informasi tidak hanya
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural
mencakup
atau
(hardware) seperti komputer atau laptop, tetapi
manajemen,
dan
pengalaman
kepemimpinan; dan (c) kompetensi
menjadi
pengawasan
mendukung
informasi
keputusan hal-hal
terhadap
yang
(Haider, bersifat
dalam 2011). fisik
sosial
juga mencakup hal yang tidak terlihat secara
kultural yang diukur dari pengalaman kerja
fisik seperti software, dan yang tidak kalah
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam
penting yaitu orang atau pengguna (brainware)
hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki
sebagai komponen penentu keberhasilan sistem
wawasan kebangsaan.
informasi, karena tanpa komponen ini hardware
Kementerian Keuangan dalam artikel yang ditulis oleh Kharismawan (2013) menyatakan bahwa pengurus aset pada tingkat Satker atau petugas operator SIMAK BMN sekarang
dan software menjadi tidak berguna sama sekali (Kadir, 2005:9). Sesuai dengan Amanah
UU Nomor 1
Tahun 2004 pemerintah menyelenggarakan Volume 3, No. 4, November 2014
- 68
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sistem
pengelolaan
aset
negara
melalui
Menurut Bastian (2010:33) regulasi publik
SIMAK-BMN. SIMAK-BMN dipergunakan
merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan
untuk mencatat dan megorganisir BMN mulai
dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi
dari pembelian, transfer masuk-keluar, sampai
publik, baik pada organisasi pemerintah pusat,
penghapusan dan pemusnahan aset negara.
pemerintah daerah, partai politik, yayasan,
Tujuannya adalah
LSM,
agar semua aset dapat
organisasi maupun
keagamaan/tempat
terjaga dan terdata dengan baik dalam upaya
peribadatan,
menyediakan informasi yang andal, akurat dan
masyarakat lainnya. Terdapat tiga hambatan
tepat waktu dan dapat dipergunakan untuk
utama dalam konseptualisasi dan implementasi
berbagai kepentingan seperti informasi posisi
kebijakan
keuangan kementerian/lembaga (K/L) dan
diidentifikasi oleh Wittwer, et al. (2002) dalam
perencanaan (Isti’anah, 2011). Oleh karena itu,
Mardiasmo, et al. (2011), yaitu: anggaran yang
sistem informasi diduga berpengaruh terhadap
terbatas tetapi harus melakukan banyak hal,
manajemen aset.
masalah
baru
organisai
manajemen
akuntabilitas
aset
ketika
sosial
yang
terjadi
ketidakjelasan penanggungjawab, dan teknologi Regulasi Kegiatan manajemen aset pada sektor publik bergantung pada keberadaan serta kualitas
kerangka
pelaporan dan regulasi
keuangan (Grubisic, et al., 2009). Mentalitas Indonesia dalam memelihara dan menjaga aset negara dapat terlihat dari masih kurangnya komitmen dalam menyusun peraturan dan pengelolaan aset. Sehingga hal ini berdampak terhadap rendahnya budaya “memelihara” aset, kurangnya pemahaman di bidang manajemen aset,
kekurangan
SDM
dalam
bidang
yang membawa serta potensi besar dalam manajemen aset, tetapi juga mejadi beban jika pemahaman yang dimiliki terbatas. Regulasi, kebijakan, dan prosedur sangatlah penting dalam pengelolaan BMN sebagai pedoman yang merupakan prinsip kerja dan petunjuk secara luas maupun spesifik tentang bagaimana aktiva tetap seharusnya dikelola (Lu, 2011:161). Oleh karena itu, regulasi diduga berpengaruh terhadap manajemen aset. Kompensasi
manajemen aset, dan yang terpenting adalah
Kompensasi merupakan perpaduan spesifik
kurang lengkapnya regulasi dan kebijakan
yang bersifat finansial dan nonfinansial yang
manajemen aset negara. Oleh karena itu,
diberikan pada para pegawai oleh pemberi kerja
dibutuhkannya reformasi besar-besaran dan
(Igalens dan Roussel, 1999 dalam Andersen, et
menyeluruh
dalam
al., 2010). Para pakar juga menggunakan istilah
seperangkat
kebijakan
mengimplementasikan dan
regulasi
(Mardiasmo, et al., 2012). 69 -
Volume 3, No. 4, November 2014
baru
yang berbeda untuk merepresentasikan balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan maksud yang sama, seperti imbalan dan
variabel dependen. Jenis investigasi yang dilakukan
kompensasi (Simanungkalit, 2012:46). United
adalah kausalitas, dengan unit analisis organsiasi
Nations Development Programme (UNDP)
yaitu Satker BKKBN. Penelitian ini merupakan
menggunakan istilah insentif yang sering
studi lapangan (field experiment) dan diharapkan
dianggap
sebagai
diklasifikasikan
bentuk menjadi
motivasi,
dan
dapat dilakukan dalam kurun waktu sampai dengan
finansial
dan
satu tahun, maka metode pengembangannya adalah
nonfinansial.
dengan cara cross sectional.
Kompensasi yang diberikan masih dominan
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pada kompensasi ekstrinsik atau finansial dan
pengurus/operator BMN pada satker BKKBN di
belum
dalam
seluruh indonesia yang berjumlah 41 Satker yang
kompensasi nonfinansial atau
terdiri atas 32 Satker perwakilan provinsi dan 9
intrinsik, padahal kompensasi intrinsik tidak
Satker pada kantor pusat. Maka penelitian ini
kalah penting dengan kompensasi ekstrinsik
menggunakan metode sensus. Sumber data yang
(Simanungkalit,
Perhatian
digunakan adalah primer dan sekunder, peneliti
pimpinan dan kesempatan untuk memimpin
menggabungkan informasi yang diperoleh dari
suatu tugas juga dapat menjadi motivator yang
buku dan institusi terkait dengan pengumpulan data
lebih efektif daripada insentif finansial karena
yang dilakukan melalui kuesioner.
ada
memberikan
rumusan
yang
jelas
2012:187)..
membuat pegawai merasa lebih dihargai di tempat kerjanya (UNDP, 2014). Pemerintah
Analisis
data
pada
penelitian
ini
menggunakan SPSS (Statistical Package for
menggunakan
kompensasi
Social Science). Data yang diperoleh dari
dalam memotivasi pegawai publik, sehingga
responden melalui kuesioner perlu untuk diuji,
dapat memberikan layanan yang berkualitas
baik validitas maupun reliabilitas. Pengujian
tinggi kepada warga negara (Lewin, 2003).
validitas dilakukan untuk menguji atau untuk
Sementara, dalam manajemen aset pemberian
mengetahui apakah konsep yang diukur tepat
insentif
(Sekaran, 2006b:39). Sementara reliabilitas
dilakukan
mempertahankan
dalam
prilaku,
integritas,
rangka dan
merupakan
suatu
pengukuran
ketekunan SDM (Raveenthiran, 2011). Oleh
menunjukkan
sebab itu kompensasi juga diduga berpengaruh
tersebut tanpa bias (error free).
terhadap manajemen aset.
sejauh
mana
yang
pengukuran
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier
III. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (hypothesis
testing)
dengan
tujuan
untuk
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
berganda Persamaan
(mutiple regresi
regression linier
analysis).
berganda
yang
digunakan untuk meneliti pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y adalah sebagai berikut: Volume 3, No. 4, November 2014
- 70
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Y = α + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + ε
Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui
Dimana Y adalah Manajemen Aset, α adalah
hasil
Konstanta, β1β2β3β4 adalah Koefisien regresi, X1
bermakna bahwa jika kompetensi SDM, sistem
adalah Kompetensi SDM, X2 adalah Sistem
informasi, regulasi, dan kompensasi dianggap
Informasi, X3 adalah Regulasi, dan X4 adalah
konstan, maka besarnya nilai yang diperoleh
Kompensasi dan ε adalah Error.
dari variabel manajemen aset adalah sebesar
IV.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN Pengaruh
Kompetensi
Informasi,
Regulasi,
SDM, dan
Sistem
Kompensasi
terhadap Manajemen Aset. Untuk menguji pengaruh kompetensi SDM, sistem informasi, regulasi, dan kompensasi secara bersama-sama terhadap manajemen aset dilakukan dengan melihat koefesien regresi (β) masing-masing variabel, dengan kriteria apabila paling sedikit terdapat satu βi (i=1,2,3,4) ≠ 0, maka hipotesis tidak dapat ditolak/diterima. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan software SPSS dapat dilihat pada Tabel 1.
penelitian
konstanta
sebesar
1,214
1,214 pada satuan skala Likert. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,652 menunjukkan bahwa kompetensi SDM, sistem informasi, regulasi, dan kompensasi memiliki hubungan (korelasi) terhadap manajemen aset sebesar 65,2%. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,425 bermakna bahwa manajemen aset dipengaruhi oleh kompetensi SDM, sistem informasi, regulasi, dan kompensasi sebesar 42,5%, sedangkan sebesar 57,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan persamaan juga diperoleh koefesien regresi (β1,2,3,4) untuk semua variabel independen ≠ 0, dimana β1 = 0,246, β2 = 0,199, β3 = 0,099, dan β4 = 0,183. Artinya hipotesis pertama diterima, yaitu
Tabel 1 Hasil Uji Regresi Nama Variabel
Koefisien Regresi (β) 1,214
X2
Konstanta Kompetensi SDM Sistem Informasi
X3
Regulasi
0,099
X4
Kompensasi
0,183
X1
kompetensi SDM, sistem informasi, regulasi, R2
R
dan
kompensasi
secara
bersama-sama
berpengaruh terhadap manajemen aset. 0,652
0,425
0,246
Pengaruh
SDM
terhadap
Manajemen Aset.
0,199
Sumber: Data Primer Diolah (2015)
Kompetensi
Koefisen regresi (β) variabel kompetensi SDM diperoleh sebesar 0,246 atau β ≠ 0. Hal ini
menunjukan
bahwa
hipotesis
kedua
diterima, artinya kompetensi SDM berpengaruh Berdasarkan Tabel 1, diperoleh persamaan regresi liner berganda sebagai berikut: Y=1,214+0,246X1+0,199X2+0,099X3+0,183X4+ ε
71 -
Volume 3, No. 4, November 2014
terhadap manajemen aset atau dengan kata lain setiap terjadi 100% perubahan dalam variabel
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kompetensi SDM secara relatif akan menaikkan
informasi berpengaruh terhadap manajemen
24,6% manajemen aset. Hal ini menunjukkan
aset. Aslan (2014) juga menyimpulkan bahwa
bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki
salah
SDM sebagai Pengurus/Operator BMN maka
pengelolaan aset adalah sistem informasi
manajemen aset pada satker juga akan semakin
manajemen aset.
satu
faktor
yang
mempengaruhi
baik dan tertib. Hal senada disimpulkan Lase (2012), bahwa salah satu strategi demi meningkatkan pelaksanaan manajemen aset adalah dengan meningkatkan
SDM
aparatur
pelaksana
Pengaruh Regulasi terhadap Manajemen Aset. Koefisen regresi (β) variabel regulasi diperoleh sebesar 0,099 atau β ≠ 0. Hal ini
manajemen aset. Oleh sebab itu, Jamaludin
menunjukkan
(2013)
diterima, artinya regulasi berpengaruh terhadap
juga
pelatihan
merekomendasikan
secara
pengembangan
perlunya
berkesinambungan SDM
guna
bahwa
hipotesis
keempat
demi
manajemen aset. Dengan kata lain setiap terjadi
menambah
100% perubahan dalam variabel regulasi secara
knowledge dan skill bagi para pengelola aset.
relatif
akan
menaikkan
9,9%
variabel
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Azhar
manajemen aset. Maka semakin lengkap dan
(2013) yang menyatakan bahwa kualitas SDM
mudah suatu regulasi untuk diimplementasikan
tidak berpengaruh terhadap manajemen aset.
dan dipahami akan menghasilkan manajeman aset yang semakin tertib dan teratur. Azhar
Pengaruh
Sistem
Informasi
terhadap
Manajemen Aset. Koefisen
regresi
(β)
variabel
sistem
informasi diperoleh sebesar 0,199 atau β ≠ 0. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, artinya sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Dengan kata lain setiap terjadi 100% perubahan dalam variabel sistem informasi secara relatif akan menaikkan 19,9% variabel manajemen aset. Maka, semakin baik sistem informasi yang digunakan akan menghasilkan manajemen aset yang andal, akurat dan tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2013) yang menyatakan bahwa sistem
(2013)
mengemukakan
bahwa
regulasi
berpengaruh terhadap manajemen aset. Sejalan dengan
penelitian
menyimpulkan
tersebut,
bahwa
salah
Lase
(2012)
satu
strategi
peningkatan dalam pelaksanaan manajemen aset adalah dengan memaksimalkan fungsi peraturan yang telah ada. Rendahnya pengaruh regulasi terhadap manajemen aset apabila dibandingkan dengan variabel
lainnya
dapat
disebabkan
oleh
lemahnya sanksi pada regulasi pengelolaan aset terhadap
K/L
sebagai
pelaksana
(Media
Edukasi dan Informasi Keuangan, 2012). Hal lainnya
dinyatakan
oleh
Haryono
(2008)
sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Volume 3, No. 4, November 2014
- 72
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Korupsi (KPK) bahwa regulasi yang ada dalam
ini, yaitu: kompetensi SDM, sistem informasi,
pengelolaan BMN masih memberikan celah
regulasi, dan kompensasi berpengaruh terhadap
terhadap penyelewengan serta ringannya sanksi
manajemen
yang diberikan dalam Undang-Undang Aset
lingkungan BKKBN se Indonesia baik secara
Negara.
simultan
aset
pada
maupun
satuan
parsial.
kerja
Penelitian
di ini
tentunya memiliki keterbatasan, antara lain: Pengaruh Kompensasi terhadap Manajemen Aset. Koefisen regresi (β) variabel kompensasi diperoleh sebesar 0,183 atau β ≠ 0. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima, artinya
kompensasi
berpengaruh
terhadap
manajemen aset. Dengan kata lain setiap terjadi 100% perubahan dalam variabel kompensasi secara relatif akan menaikkan 18,3% variabel manajemen aset. Respon terhadap pernyataan variabel ini rata-rata menunjukkan kurang setuju, hal ini sejalan dengan penelitian Mustika (2012) bahwa kompensasi pengurus aset yang kurang memadai merupakan kendala yang mempengaruhi penatausahaan aset.
Jawaban
dominan kurang setuju mengindikasikan pilihan jawaban aman oleh responden atau keraguraguan dalam menjawab. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwihartono (2010) dan Dhermawan (2012)
yang menyatakan
bahwa kompensasi PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi tergantung kepada kompensasi yang diberikan.
pertama, penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi dan kompensasi, sehingga diduga masih banyak variabel lain yang mempengaruhi manajemen aset. Kedua, Peneliti tidak melihat langsung pengisian kuesioner
oleh
responden,
lokasinya
yang
berbeda-beda,
kemungkinan
adanya
dikarenakan sehingga
ketidakseriusan
responden dalam menjawab pernyataan. Ketiga, Penelitian hanya dilakukan pada operator BMN sebagai pengurus aset. Dari simpulan dan keterbatasan penelitian tersebut, maka saran praktis untuk menunjang keberhasilan
pelaksanaan
manajemen
aset
pemerintah diantaranya dengan melengkapi atau
memperkuat
manajemen
aset
sanksi
dalam
negara
regulasi
dan
lebih
memperhatikan kompensasi yang diterima para pengurus BMN baik yang bersifat finansial maupun
nonfinansial.
Sementara
secara
akademis yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan penelitian berikutnya adalah dengan menggunakan variabel lain seperti komitmen,
budaya
kerja,
dan
sense
of
stewardship. Selain itu, penelitian selanjutnya V. KESIMPULAN DAN SARAN Seluruh variabel yang diuji dalam penelitian 73 -
Volume 3, No. 4, November 2014
juga
dapat
menambah
pengurus/penyimpan
responden
BMN
dan
seperti
Kasubbag
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Keuangan dan BMN. DAFTAR PUSTAKA Andersen, Lotte Bogh, Tor Eriksson, Nicolai Kristensen dan Lene Holm Pedersen. 2010. Attracting Public Service Motivated Employee: How to Design Compensation Packages in Diverse Societies. 32nd EGPA Annual Conference in Toulouse France. France, 8-1 September. Aslan. 2014. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Tarakan). Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Azhar, Iqlima. 2013. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi dan Regulasi terhadap Manajemen Aset (Studi Pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). Tesis. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. BPK. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan. http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/201 2/lkpp_2012_1386152393.pdf. Diakses 20 Agustus 2014. BPK. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan. http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/201 3/lkpp_2013_1402973660.pdf. Diakses 20 Agustus 2014. Cagle, Ron F. 2003. Infrastucture Asset Management: An Emerging Direction. AACE International Transaction; Accounting & Tax: 21-26. Dhermawan, Anak Agung Ngurah Bagus. 2012. Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.6,
No.2: 173-184. Dwihartono, Didik. 2010. Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. http://eprints.dinus.ac.id/15064/1/Jurmal_ Tesis_MM.pdf. Diakses 30 Mei 2015. Grubisic, Michaela, Mustafa Nusinovic dan Gorana Roje. 2009. Towards Effecient Public Sector Asset Management. Financial Theory and Practice.Vol. 33, No. 3: 329-361. Haider, Abrar. 2011. Information and Operational Technologies Governance Framework for Engineering Asset Management in Mathew, Joseph, Lin Ma, Andy Tan, Margot Weijnen, Jay Lee (2011) Engineering Asset Management and Infrastructure Sustainability: 299-313 Springer-Verlag London Limited. Haryono. 2008. KPK Usulkan Amandemen Peraturan Pengelolaan Aset Negara. http://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol19178/kpk-usulkan-amandemenperaturan-pengelolaan-aset-negara. Diakses 21 Mei 2015. Hastings, Nicholas A.J. 2010. Physical Asset Management. Melbourne: Springer. Isti’anah. 2011. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Vol. 6, No. 2: 97-114. Jamaludin. 2013. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Studi Pada Pemda Provinsi NTB. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Kadir, Abdul dan Terra Ch, Triwahyuni. 2005. Pengenalan Teknologi Informasi. Volume 3, No. 4, November 2014
- 74
Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Yogyakarta: Andi Offsite. Kharismawan, Qori. 2013. Operator SIMAK BMN bukan sekedar operator biasa. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/o perator-simak-bmn-bukan-sekadaroperator-biasa. Diakses 27 Agustus 2014. Lase, Yenni Mulianti. 2012. Analisis Pelaksanaan Manajemen Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) dan Strategi Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Abstrak Tesis. Yogyajarta: Universitas Gajah Mada. Lewin, David. 2003. Incentive Compensation In The Public Sector: Evidence and Potential. Journal of Labor Research. Vol. XXIV, No. 4: 597-619. Lu, Yaotai. 2011. Public Asset Management: Empirical Evidence from the State Governments in the United State. Disertasi. Florida: Florida Atlantic University. Mardiasmo, Diaswati, Charles Sampford dan Paul Barnes. 2011. The Exemplification of Governance Principles within State Asset Management Laws and Policies: The Case of Indonesia in Mathew, Joseph, Lin Ma, Andy Tan, Margot Weijnen, Jay Lee (2011) Engineering Asset Management and Inrastucture Sustainability: 613-631. Springer-Verlag London Limited. , 2012. Why Stagnant? Behind the Scenes in Indonesia’s Reformed State Asset Management Policies. 14th International Schumpete Society Conference (ISS). Brisbane, 2-5 July 2012. Media Edukasi dan Informasi Keuangan Edisi No. 11 Tahun 2012. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/fi les/edukasi%20keuangan/Edukasi%20Keu angan%20XI2012/HTML/index.html#/6/zoomed. Diakses 21 Mei 2015. 75 -
Volume 3, No. 4, November 2014
Mustika, R. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Padang. Abstrak Tesis. Yogyakarta: Univeristas Gajah Mada. Ouertani, Mohamed Zied, Ajith Kumar Parlikad dan Duncan Mcfarlane. 2008. Towards an Approach to Select an Asset Information Management Strategy. International Journal of Computer Science and Applications. Vol. 5, No. 3b: 25-44. Raveenthiran, Appiah. 2011. Human Dimensions in Integrated Asset Management in Mathew, Joseph, Lin Ma, Andy Tan, Margot Weijnen, Jay Lee (2011) Engineering Asset Management and Infrastructure Sustainability: 759-772. Springer-Verlag London Limited. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. , Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. , Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekaran, Uma. 2006b. Reserach Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Simanungkalit, Janry Haposan Uli Panusunan. 2012. Sistem Kompensasi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia. Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. United Nations Development Programme (UNDP). 2014. Motivation of Public Services Officials – Insights for Practitioners. Singapore: UNDP Global Centre for Public service excellence
