Modul V Tatanan Sosial (Struktur Sosial dan Pengendalian

Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian ...

53 downloads 712 Views 281KB Size
1

Modul V Tatanan Sosial (Struktur Sosial dan Pengendalian Sosial) dan Lembaga Sosial I

Struktur Sosial Struktur sosial menunjuk kepada sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian yang saling tergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Bagian-bagian itu dapat terdiri atas pola perilaku masyarakat. Konsep yang dikemukakan Kornblum (1988) tentang definisi Struktur Sosial adalah berulang-ulangnya pola perilaku yang menciptakan hubungan antar individuindividu dan kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam struktur sosial, ada dua aspek yang sangat penting, yaitu status dan peran. Soejono Soekanto mengkonsepkan status sebagai kedudukan. Menurutnya, kedudukan berarti tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial berarti tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, martabat (prestice) dan hak-hak serta kewajiban. Ralph Linton mengemukakan konsepnya tentang definisi atas kedua aspek tersebut: 1. Status Sosial Status is a collection of right and duties. (Status adalah sekumpulan hak dan kewajiban). Ralph Linton juga membedakan antara status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status). -

Ascribed status adalah kedudukan yang diberikan kepada individu dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuankemampuan. Kedudukan ini diperoleh karena kelahirannya, misalnya, seseorang yang terlahir sebagai anak dalam keluarga bangsawan adalah bangsawan pula.

-

Achieved status adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh bukan atas dasar kelahiran, melainkan terbuka bagi siapa saja, tergantung pada kemampuan masing-masing individu untuk meraih tujuan-tujuannya. Misalnya, seseorang dapat menjadi hakim jika memenuhi persyaratan tertentu.

2010

1

Sosiologi Filino Firmansyah

Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

2

Pengendalian Sosial a. Pengertian Menurut Berger (1978) pengendalian sosial dapat diartikan sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Roucek yang mengemukakan bahwa konsep pengendalian sosial baru digunakan pada tahun 1984 oleh Small dan Vincent, mengkonsepkan pengendalian sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu kepada proses yang terencana maupun tidak terencana untuk mengajar individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai yang ada di masyarakat tempat mereka tinggal. Menurut Soerjono Sukanto (1981), pengendalian sosial adalah suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan, bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

b. Tujuan Pengendalian Sosial Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dan keadilan / kesebandingan.

c. Sifat Pengendalian Sosial Pengendalian sosial mempunyai dua sifat yaitu preventif dan represif, atau bahkan kombinasi keduanya. Pengendalian sosial yang bersifat preventif adalah suatu usaha sebagai pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Usaha preventif ini dapat dilakukan melalui proses sosialisasi dan pendidikan. Pengendalian sosial yang bersifat represif adalah pengendalian sosial sebagai usaha untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha ini dapat dilakukan melalui penjatuhan sanksi bagi pelaku penyimpang.

2010

2

Sosiologi Filino Firmansyah

Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

3



Konsilitasi bersifat remedial, artinya bertujuan memulihkan situasi pada keadaan semula karena (sebelum terjadinya konflik atau sengketa). Dalam konsiliasi masing-masing pihak mencari upaya untuk menyelesaikan permasalahan baik secara kompromistis atau melalui pihak ketiga.



Pada terapi, korban berinisiatif sendiri untuk memperbaiki keadaan dirinya sendiri dengan bantuan pihak-pihak tertentu.

d. Jenis-Jenis Pengendalian Sosial Pada pelaksanaannya, masing-masing perwujudan ini tidak berdiri sendiri-sendiri secara murni, melainkan terlaksana sebagai kombinasi antara wujud-wujud tersebut.

Berdasarkan sumber norma/aturan yang ditegakkan, pengendalian sosial dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Pengendalian Sosial Formal yaitu pengendaliasn sosial yang dilaksanakan untuk menegakkan hukum tertulis (perundang-undangan) yang merupakan keputusankeputusan penguasa yang bersifat resmi serta mengikat umum. b. Pengendalian Sosial Informal yaitu pengendalian sosial untuk menegakkan normanorma sosial lain atau dengan upaya lain seperti pendidikan, agama dan desasdesus.

Institusi Sosial Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Durkheim bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari institusi yang lebih dikenal dengan lembaga masyarakat. Tetapi penggambaran akan isi social institution saat ini juga belum tepat, sehingga Koentjaraningkat berpendapat bahwa institusi sosial disebut juga pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi 2010

3

Sosiologi Filino Firmansyah

Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id