PARTICIPATORY BUDGETING (Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten DompuTahun Anggaran 2008) Oleh: SALAHUDIN ( 05230009 ) Goverment Science Dibuat: 2009-04-04 , dengan 2 file(s).
Keywords: Participatory Budgetting ABSTRAK Pergeseran paradigam pengelolaan anggaran daerah, dari pengelolaan yang mengedepankan paradigma top down menuju pengelolaan botton-up. Hal ini menggambarkan adanya keinginan kuat untuk memposisikan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan anggaran daerah (APBD). Secara teknis, peraturan hukum yang mengatur pengelolaan botton-up ialah Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan tiap tahun anggaran. Dalam Peraturan tersebut, mengharuskan partisipasi masyarakat dalam pembahasan APBD yang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes), Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (musrenbangkec), dan Musyawarah Pembangunan Daerah (musrenbangda). Ketiga tahap tersebut diyakini sebagai sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya APBD akan terfokuskan kedalam kebutuhan tersebut. Hasil dari Musrenbang dijadikan sebagai acuan untuk menyusuna Rancangan Kegiatan Pemerintahan Daerah (RKPD). RKPD dijadikan sebagai acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). KUA dan PPA dijadikan sebagai acuan untuk menyusuna Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dari dokumentasi SKPD dijadikan sebagai acuan untuk menyusuna RAPBD dan dibahas lebih lanjut untuk disyahkan sebagai APBD. Meskipun demikian, banyak data yang menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD belum terlaksanakan dengan baik, sehingga anggaran daerah tidak menyentuh masyarakat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD, yang difokuskan di Daerah Kabupaten Dompu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif, Jenis Analisa data Kualitatif, dan Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sebagai penguat data wawancara dan observasi, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diantaranya: Draf APBD Anggaran Tahun 2008, Keputusan Bupati tentang Participatory Budgetting, dan Pernyataan masyarakat dan elit lokal ( daerah dompu) yang didapatkan melalui media cetak dan internet- www.dompukab.go.id. Sedangkan data primer diantaranya: hasil wawancara langsung penulis dengan beberapa tokoh masyarakat daerah dompu. Dengan melalui proses penelitian tersebut melahirkan penjelasan ilmiah dan rasional yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Dompu. Tidak jarang pemerintahan Daerah khususnya pemerintahan Kabupaten Dompu menginterpertasikan partisipasi Kepala Desa, LPM, BPD, DPRD, LSM, dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara umum. Padahal, dari sekian elemen yang disebutkan tersebut adalah elemen yang tidak paham secara faktual kebutuhan masyarakat daerah. Partisipasi yang demikian hanya menciptakan APBD berpihak kepada kepentingan elit, baik elit politik, elit LSM, elit Pemerintahan Desa, dan lebih- lebih elit Pemerintahan Daerah
baik eksekutif maupun legislatif. Sebenarnya, kalu ditinjau secara legal formal pemerintahan Kabupaten Dompu telah mengedepankan perencanaan anggaran partisipatif (Participatory Budgetting). Namun, dalam pakteknya legal formal tersebut belum dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam proses musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang daerah. Sehingga Performance APBD Kabupaten Dompu Khusunya Tahun Anggaran 2008 hanya bertumpu kedalam urusan administratif. Krisis partisipasi yang terjadi di daerah kabupaten dompu tidak terlepas dari adanya peran pemerintahan daerah kabupaten dompu yang belum optimal mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini, diantaranya: Pertama, minimnya partisipasi masyarakat kabupaten dompu dalam proses penyusunan APBD khususnya tahun anggaran 2008. Kedua, peran pemerintahan daerah kabupaten dompu yang belum optimal mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunana APBD. Kesimpuan tersebut melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya: perlunya pemerintahan daerah membuat peraturan daerah yang secara jelas mengatur partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD, perlunya optimalisasi peran DPRD dalam hal sosialisasi politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik pada massa reses, konsultasi publik, dan kunjungan kerja, perlunya dilakukan pelembagaan organisasi masyarakat yang mencirikan oranisasi patembayan, dan perlunya mendeliberalisasikan demokrasi sebagai ruang ekstra masyarakat. ABSTRACT The change of paradigm in managing Local Budget (APBD) which gives priority to top-down paradigm to bottom-up. It shows strong wish to place society as main objective Local Budget Policy. Technically, law regulation that arranges bottom-up is circular letter with Minister of domestic affairs and Corporation of National Development Planning. However, that regulation has to include society participation in Local Budget with Council of village development plan (musrenbangdes), Council of sub district development plan (musrenbangkec), and Council of local development plan (musrenbangda). These three steps are system which is able to facilitate society need and then Local Budget will focus on society need. The result of Council of development plan (musrenbang) is as guidance to arrange plan of local goverment programme. It is also guidance to arrange work plan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Moreover, SKPD documentation is guidance to arrange Local Budget Plan. That will be discussed and legalized as Local Budget. Even though, much data which show that society participation is not good enough in arranging Local Budget (APBD). Based on the finding, the writer thinks that it is necessary to make a study on the society participation in arranging Local Budget (APBD) in Dompu Regency. This study uses a descriptive qualitative research and data collection is interview and observation. The data sources are primer and secondary. Secondary data is draft of Local Budget in 2008, head of regency decree about participatory budgeting, society and local elite in mass media and www.dompukab.go.id. While, primer data is the result of interview writer and society in Dompu Regency. The process of research obtains scientific and rational explanation for all level of society especially society and government in Dompu Regency. Local government especially Dompu Regency interprets participation village head (kepala desa), Society development institution (LPM), Local development corporation (BPD), Local legislative assembly (DPRD), Society resources institution (LPM), and local government are society participation generally whereas, in fact those elements do not have knowledge Local society need. This participation just creates Local Budget for elite community such as politic, Society
resources institution elite (LPM), village government elite and local government in executive and legislative. Actually, Dompu regency have given priority for participatory budgeting plan especially Council of village development plan (musrenbangdes), Council of sub district development plan (musrenbangkec), and Council of local development plan (musrenbangda). Therefore, Local Budget in Dompu regency in 2008 focuses on administrative. Participation crisis which happens in Dompu regency, it is caused by local goverment that does not support society participation optimally in arranging Local Budget. The conclusion of this research is first, society participation in Dompu regency is still low in arranging Local Budget in 2008. Second, local government especially Dompu regency which does not support society participation in arranging Local Budget. The suggestion of these problems are local goverment should make local regulation clearly to arrange society participation in arranging Local Budget, maximize Local legislative Assembly (DPRD) in politic socialitation, politic education, and politic communication at reses mass, public consultation, and work visit, institutionalize society oragnization which charactertizes ”organisasi patembayan” and then create democration as society extra room.
