PELAYANAN KESEHATAN DAN SASARAN PRIORITAS PENUGASAN KHUSUS DI DTPK DAN DBK
SUBDIT BINA PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTNGGAL PERBATASAN DAN KEPULAUAN DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Penyusunan Formasi Penugasan Khusus dan Sosialisasi Kepmenkes No. 683/Menkes/SK/III/2011 Surabaya , 25 Oktober 2011
1
PENDAHULUAN
DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN
2
DTPK – DBK MENGAPA MENJADI PRIORITAS?
DO
1.Disparitas antar wilayah DTPK dan Non DTPK 2.Kondisi geografi dan Iklim 3.Luas wilayah DTPK besar 4.Sumber daya dan kekayaan alam di DTPK besar 5.Kedaulatan Negara 3
MASALAH KESEHATAN DTPK
DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN
4
1.
Kondisi geografi yang sulit dan iklim/cuaca yang sering berubah;
2.
Status kesehatan masyarakat yang masih
rendah; 3.
Beban ganda dan multi penyakit;
4.
Terbatasnya jumlah, jenis, dan mutu SDM kesehatan;
5.
Sarana dan Prasarana kesehatan terbatas
6.
Pembiayaan kesehatan terbatas & tidak terkoordinir
7.
Rujukan terbatas 5
1. Kondisi Geografi yang sulit dan iklim/cuaca yang sering berubah;
6
0,48 DBK
0,399 DBKB
7
3. Beban Ganda/Multi Beban a. Infeksi (ISPA, Diare, TBC, Malaria, DBD,
Penyakit spesifik di daerah, misalnya Fasciolopsis buski di Kab HSU, dll) b. Non-infeksi (Gizi Kurang /BBLR, Perdarahan kehamilan , DM, Hipertensi, jantung, stroke, kanker, KLL, B3, jiwa) c. Re-emerging (Chikungunya, Leptospirosis, Framboesia, dll) d. New emerging (Flu burung, Flu Babi, HIV/AIDS, dll) 8
4. Terbatasnya Jumlah, Jenis, dan Mutu SDM Kesehatan; Penempatan Nakes penugasan Khusus di 35 Kab.
Prioritas nasional DTPK. Penugasan Khusus tenaga residen senior Pelatihan PPGD bagi dokter, bidan dan perawat di
DTPK Pelatihan PONED
Pelatihan Manajemen Puskesmas
9
5. Sarana dan Prasarana kesehatan terbatas DTPK
BIASA
TERPENCIL
SANGAT TERPENCIL
SEBATIK BADAU
WAMENA
NAPAN
Jumlah Puskesmas sudah cukup, tetapi akses yang sulit sehingga dikembangkan : PUSTU, PUSLING, Team Mobile dan melengkapi peralatan.
BOUWOBADO
6.Pembiayaan kesehatan yang terbatas KABUPATEN
PROPINSI
PUSAT
Kesehatan salah satu kewenangan wajib kab/kota DAU
DA PROP
APBN
100% Solved PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN /KOTA
Partially Solved Unsolved
• DAK • T. PERBANTUAN • BANSOS • OTSUS • INPRES DLL
Partial Solved Unsolved
DEKON BANSOS
Dukungan Pusat
11
7. Rujukan Terbatas KALIMANTAN 91(7,2%)
SULAWESI 115 (9,1%) MALUKU 23(1,8%)
SUMATERA 308 (24,3%)
JAWA 635 RUMAH SAKIT (50%)
BALI 33 (2,6%)
NUSATENGGARA 38 (3%)
PAPUA 25 (2%)
TOTAL RUMAH SAKI 1,292 (100%) Th 2005 Rasio TT Jakarta: 1:1503, NTB 1: 3635
12
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN
13
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN ARAH & STRATEGI NASIONAL DLM RPJMN 2010-2014
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
UPAYA REFORMATIF & AKSELERATIF DLM MENINGKATKAN AKSES & YANKES
Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Dilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b) Pengembangan Instrumen untuk Memonitor Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi ; (c) Peningkatan Advokasi dan Capacity Building Bagi Daerah Tertinggal. 14
PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2010 - 2014 8 FOKUS PRIORITAS BANGKES
PRIORITAS PADA PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
REFORMASI KESEHATAN
15
7 REFORMASI KESEHATAN 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Penyediaan , distribusi dan retensi SDM Kesehatan Penyediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) dan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Jamkesmas dan pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta Reformasi Birokrasi Kesehatan Pengembangan World Class Health Care. 16
TUJUAN 2010 -2014 Meningkatkan jangkauan dan pemerataan yankes yang bermutu pada masyarakat DTPK
STRATEGI • • • • • • •
Menggerakan dan memberdayakan masyarakat di DTPK Meningkatkan akses masyarakat DTPK terhadap yankes yang berkualitas Meningkatkan pembiayaan yankes di DTPK Meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan di DTPK Meningkatkan ketersediaan obat dan alkes Meningkatkan sistim survailance, monev dan SIK di DTPK Meningkatkan manajemen kesehatan di DTPK
17
POLA PELAYANAN Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terpencil dan sangat terpencil dilaksanakan dengan pola : 1.
Pelayanan Puskesmas Pelayanan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Poskesdes. Pelayanan dilakukan baik di dalam gedung dan kegiatan di luar gedung yang dekat sarana pelayanan kesehatan
2.
Pelayanan Kesehatan Bergerak (Mobile Clinic) Pelayanan yang dilakukan oleh Tim untuk menjangkau masyarakat di kampung, desa yang letaknya jauh dari sarana pelayanan kesehatan seperti daerah terpencil/terisolir 18
SARANA TRANSPORTASI Kegiatan Tim Mobile Clinic dapat dilakukan dengan: 1. Kendaraan Roda 4 2. Perahu 3. Pesawat Terbang 4. Kombinasi antara : a. Pesawat dgn Kendaraan Roda 4/Roda 2 b. Perahu dgn kendaraan Roda 4/Roda 2 c. Pesawat/Perahu dgn jalan kaki
KEGIATAN Pelayanan Kesehatan yang dapat dilakukan Tim Mobile Clinic meliputi 1. Dukungan Pelayanan Kesehatan Dasar - Pelayanan Promotif dan preventif dengan prioritas KIA, Gizi, Imunisasi, HIV dan AIDS, TB dan Malaria - Pelayanan Kuratif termasuk gadar - Survailance *) 2.Dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat (pembinaan Kader)*) Pengembangan Toga 20
SARANA PENDUKUNG Sarana Pendukung meliputi 1. Logistik 2.Peralatan Komunikasi 3. Peralatan Keselamatan bagi Pelaksana 4. Peningkatan Kemampuan Tenaga 21
DATA DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN
22
Dasar penetapan kabupaten dan puskesmas prioritas kemnekes di dtpk ta 2010 – 2014 :
Sasaran Nasional Kemenkes di DTPK TA 2009 – 2014 yaitu 101 Puskesmas di 35 Kabupaten, 12 Provinsi
130 Kabupaten DBK
111 Kecamatan di 38 Kabupaten di 12 Provinsi yang merupakan Sasaran BNPP
39 Puskesmas di 20 Kabupaten di 10 provinsi yang bertanggungjawab terhadap Pula-Pulau Kecil terluar Berpenduduk.
183 kabupaten Tertinggal KPDT
38 Kabupaten/kota prioritas dan sangat prioritas dikawasan perbatasan dan PPKT
20 kota yang akan dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)oleh Bappenas
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA 183 KABUPATEN TERTINGGAL
SEBARAN 183 DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN WILAYAH : •Kawasan Timur Indonesia : 128 Kab •Kawasan Barat Indonesia : 55 Kab (Jawa, Sumatera)
DATA 38 KABUPATEN PERBATASAN Peraturan BNPP NO 2 /2011 TTG RENCANA INDUK PENGELLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA Dan KAWASAN PERBATASAN 2011-2014 SABANG (ACEH)
BENGKAYANG, SINTANG, SANGGAU,, SAMBAS KAPUAS HULU, (KALBAR)
MALINAU, KUTBAR NUNUKAN, (KALTIM)
SERGEI (SUMUT)
TALAUD, SANGIHE, (SULUT)
MOROTAI (MALUT)
INHIL, ROHIL BENGKALIS, DUMAI MERANTI (RIAU)
RAJA 4 (PAPUA BRT)
NATUNA, KARIMUN BATAM, BINTAN ANAMBAS (KEPRI) PAPUA PEG BINTANG, JAYAPURA, BOVEN DIGUL, KEEROM, MERAUKE BELU, , KUPANG, TTU ALOR ROTENDAO (NTT)
MBD, MTB, ARU (MALUKU)
DATA 45 KABUPATEN PRIORITAS BIDANG KESEHATAN DID PERBATASAN DARAT DAN PPKTB SK Menkes No. 758/2011 : 45 Kab PRIORITAS SABANG (ACEH)
BENGKAYANG, SINTANG, SANGGAU,, SAMBAS KAPUAS HULU, (KALBAR)
MALINAU, KUTBAR NUNUKAN, BERAU (KALTIM)
TOLI2 (SULTENG)
NIAS SEL (SUMUT)
TALAUD, SITARO SANGIHE, MINUT (SULUT)
MOROTAI (MALUT)
INHIL, ROHIL BENGKALIS, DUMAI MERANTI (RIAU)
RAJA 4 (PAPUA BRT)
NATUNA, KARIMUN BATAM, BINTAN ANAMBAS (KEPRI) PAPUA PEG BINTANG, JAYAPURA, BOVEN DIGUL, KEEROM, MERAUKE
BENGKULU SEL (BENGKULU)
BELU, , KUPANG, TTU ALOR ROTENDAO (NTT)
MBD, MTB, ARU (MALUKU)
SASARAN 2010 -2014 Umum
Daerah terpencil
Daerah Perbatasan dgn negara tetangga
Daerah Kepulauan (PPKTB)
Daerah tertinggal
Khusus 101 Puskesmas
(perbatasan Darat & PPKTB) 45 Kab Perbatasan &
PPKTB SK MENKES 758/2011
50 Kab yang akan
dientaskan dari 183 kab tertinggal
SASARAN TAHUN 2011-2014 NO
1 2 3 4
WILAYAH
PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN PUSKESMAS
2011
2012
2013
2014
14 37 111 111
14 44 130 130
14 45 151 151
14 45 151 151
Catatan ; Adanya perubahan sasaran jumlah Puskesmas didasarkan pada sasaran di Perbatasan khususnya terkait sasaran BNPP yang harus diikuti oleh Kementerian/lembaga terkait) Beberpa data BNPP perlu diklarifikasi karena lokasinya di
INDIKATOR NASIONAL 2010-2014 2009
2010
2011
2012
2013
2014
76
81
86
91
96
101
101
Jml Puskesmas prioritas nasional yg menjadi puskesmas perawatan*)
68
Terselenggaranya yankes di 101 Pusk prioritas di perbatasan dan PPKTB**)
101 101
101 101
Jumlah Kabupaten/Kota yang dilayai RS Bergerak di DTPK sebanyak 18 RS
14
18
Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK sebanyak 7020 orang
1200
7020
CAPAIAN INDIKATOR NASIONAL 2010-2014 2011
Capaian
Jml Puskesmas prioritas nasional 81 yg menjadi puskesmas perawatan*)
83
Terselenggaranya yankes di 101 Pusk prioritas di perbatasan dan PPKTB**)
101
Jumlah Kabupaten/Kota dilayai RS Bergerak di sebanyak 18 RS
101
yang 14 DTPK
Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK sebanyak 7020 orang
Keterangan
24
10 msh dlm proses Tender
PM
PPSDM
DATA 45 KAB/KOTA PRIORITAS NASIONAL DTPK KABUPATEN
KABUPATEN
KABUPATEN
KABUPATEN TAMBAHAN
Nias Selatan
Kapuas Hulu
MBD
Kota Sabang
Bengkulu Utara
Bengkayang
Morotai
Kab Serdang Berdagai
Natuna
Kutai Barat
Raja Ampat
Kab Bengkalis
Kota Batam
Berau
Kota Jayapura
Kab Rokan Hilir
Karimun
Malinau
Merauke
Kab Meranti
Kupang
Nunukan
Supiori
Kota Dumai
TTU
Sangihe
Sarmi
Kab Roten Dao
Belu
Talaud
Keerom
Kab Bintan
Alor
Sitaro
Peg Bintang
Kab Anambas
Sambas
Minahasa Utara
Boven Digul
Kab Lingga
Sintang
Toli-toli
Raja Ampat
Sanggau
MTB
GAMBARAN KABUPATEN DAERAH TERTINGAL, DBK dan DTPK
1 40 kab
13 kab
130 DBK
13 kab 45 Kab Prioritas DTPK
18 kab
76 kab 76 kab 183 Kab TTGL 32
13 KABUPATEN TERTINGGAL, PERBATASAN, DBK dan DTPK 1. Nias Selatan
8. MTB
2. Kupang
9. ARU
3. TTU
10.Supiori
4. Belu
11.Peg. Bintang
5. Alor
12.Boven Digul
6. Rotendao
13.Raja Ampat
7. Toli-toli
IPKM 45 KAB PRIORITAS PERBATASAN 0.700000
IPKM
0.600000 0.500000 0.400000
Kab : 0,482 Kab : 0,399
0.300000
0.200000 0.100000 0.000000
DTPK KR, 15 des 2010
34
PERBEDAAN DTPK & DBK 45 Kab/Kota PRIORITAS DTPK
130 Kab/kota DBK
Daerah
Perbatasan antar negara
Hanya 14 kab/kota yang berbatasan dgn neg tetangga
IPKM/ masalah kesehatan
60 % (27 kab./kota ) dgn IPKM kurang/buruk
130 kab/kota dgn IPKM kurang atau bermasalah kesehatan
Kemiskinan
Tidak semua kab/kota memiliki jml umumnya jumlah maskin cukup maskin cukup tinggi tinggi
Kondisi geografi
Geogfarfi sulit & terpengaruh ikim
Tidak semua kab/kota DBK dgn geografi sulit
SDM
Jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan terbatas
Sebagian kab/kota memiliki masalah ttgSDM
Sarana & Prasarana
Jumlah umumnya cukup tetapi kondisi dan kelengkapan peralatan perlu perbaikan
Sebagian wilayah memikiki sarana prasaran yang kurang memadai
35
PERBEDAAN DTPK & DBK 183 KAB TERTINGGAL
130 Kab/kota DBK
Daerah
Hanya menilai kabupaten saja 55 di Jawa & Sumatera, 128 Kab di Indonesia Timur
Kabupaten/kota yang meiliki masalah kesehatan
IPKM/ masalah kesehatan
89 Kab memiliki IPKM rendah atau masalah kesehatan
130 kab/kota dgn IPKM kurang atau bermasalah kesehatan
Kemiskinan
Tidak semua kab memiliki jml maskin cukup tinggi
umumnya jumlah maskin cukup tinggi
Kondisi geografi
Tidak semua kab tertinggal dgn geografi sulit
Tidak semua kab/kota DBK dgn geografi sulit
SDM
Sebagian kab/kota memiliki masalah ttgSDM
Sebagian kab/kota memiliki masalah ttgSDM
Sarana & Prasarana
Sebagian wilayah memiliki sarana prasarana yang kurang memadai
Sebagian wilayah memiliki sarana prasarana yang kurang memadai 36
37
