PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA

Download Adapun aspek pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim di .... Romawi Jerman, dan Hukum Inggris (sebuah Studi Komparatif), dalam J...
0 downloads 673 Views 226KB Size
Download PDF
Love PNG Images
Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap ...

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARANEGARA MUSLIM

Sri Wahyuni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: [email protected]

Abstract This article discusses about family law reform in the moslems countries. This study shows that the reform methods are intra-doctrinal and extra-doctrinal reform, regulation and codification. There are three typical of the Islamic law reform in the moslems countries. They are the countries which use the Islamic law as the traditional fiqh, the countries which adopted the west law, and the countries which establish the Islamic law that combine the methods and procedures from the west law. The reform aspects of the Islamic family law in the moslems countries are the limitation the marriage age, the control to the polygamy, court procedure in the divorce, while in the inheritance law there is the wasiat wajibah concept. [Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim. Dari pembahasan ini diketahui bahwa metode pembaharuan dilakukan dengan metode intra-doctrinal dan extra-diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi. Dari sini, terdapat tiga tipologi negara Muslim berdasarkan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan, yaitu negara Muslim yang menggunakan hukum Islam sebagaimana dalam (fiqh) tradisional; negara muslim yang mengadopsi hukum Barat; dan negara Muslim yang menerapkan hukum Islam dengan menggunakan metode dan prosedur layaknya hukum Barat. Adapun aspek pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim di antaranya adalah pembatasan usia perkawinan, kontrol terhadap poligami, dalam hal perceraian dari suami dan isteri dengan prosedur pengadilan, dalam bidang waris terdapat wasiat wajibah.] Kata Kunci : pembaharuan, hukum keluarga Islam, negara-negara Muslim

A. Pendahuluan Term hukum Islam merupakan terjemahan dari kata “al-fiqh al-Islami”, yang dalam literatur Barat disebut dengan “the Islamic Law”, atau dalam batas-batas yang lebih longgar “the Islamic Jurisprudence”. Term yang pertama lebih cenderung kepada syari>‘ah,1 sedangkan yang kedua kepada fiqh, 2 namun keduanya tidak dapat digunakan secara konsisten.3 Begitu

juga dengan term hukum Islam mengalami ambiguitas antara fiqh, yaitu hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili (rinci),4 dan syari>‘ah yaitu peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan. 5

1 Islamic Law is an all embrancing body of religious duties, the totality of Allah’s commands that regulate the life of every Moslem in its aspects. Joseph Schach, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Clarendom Press, 1982), hlm. 1 2 Ketika menyebutkan Islamic Jurisprudence dibahas tentang bagaimana masyarakat muslim membuat administrasi peradilan yang baru dan senantiasa berkembang dari masa ke masa yaitu masa nabi, Khulafaur rasyidin, Bani Umayah dan selanjutnya. Ibid., hlm 3. 3 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 1 4 Abd al Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Usu>l Fiqh, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 11. 5 Definisi ini menurut Mahmud Syaltut dalam Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), hlm. 12.

Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

211

Sri Wahyuni

Terlepas dari berbagai definisi tersebut di atas, hukum Islam dapat dinyatakan sebagai devine law (hukum Tuhan) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan tidak memilah antara moralitas dan hukum6. Di dalamnya terdapat aspek hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan; dan aspek hukum mu‘amalah yaitu yang mengatur hubungan hukum antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Di sinilah, salah satu letak perbedaan hukum Islam yang merupakan devine law, dengan hukum positif (legal positivism) yang hanya mengatur tatanan masyarakat dalam hubungan antara individu yang satu (sebagai subjek hukum) dengan individu yang lain, atau antara individu sebagai warga Negara dengan pemerintah atau Negara.7 Hukum Islam sebagai hukum agama berasal dari wahyu Allah yang dipedomani oleh umat Islam. Sementara itu, hukum positif di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropha Kontinental, banyak mengadopsi hukum dari Belanda seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari WvS (Wetboek van Strafsrecht), Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berasal dari BW (Burgerlijk Wetboek), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang berasal dari WvK (Wetboek van Koopandel). Begitu juga pemberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, menganut sistem regulasi dan legislasi sebagaimana yang berlaku di Eropha continental. Seperti adanya legislasi peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif.

Namun, saat ini terdapat fenomena ‘asimilasi’ antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Seperti dilegislasikannya Undangundang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang banyak diadopsi dari materi fiqh munakahat. Hukum Islam sebagai hukum agama yang dilegislasikan sebagai hukum nasional ini, merupakan fenomena yang banyak terjadi di negara-negara muslim, yang telah lama menerapkan sistem hukum barat. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legislasi materi hukum Islam dalam bentuk legal drafting menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan ini pun terjadi. Fenomena ini juga terjadi di berbagai negara Muslim. Pasca-kolonial, negara-negara Muslim mendapatkan kemerdekaan. Mereka mayoritas, seperti Mesir, India, Pakistan, Malaysia juga menerapkan hukum warisan Barat kolonial. Namun, kemudian negaranegara Muslim tersebut melaksanakan law reform, dengan membuat hukum Islam dengan birokrasi modern. Islamic law reform ini terutama dimulai dari wilayah hukum personal dan hukum keluarga, yaitu bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Tulisan ini membahas tentang Islamic Law Reform di Negara-negara Muslim, terutama di bidang hukum keluarga; konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan.

6 Hukum Islam merupakan devine law yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, sedangkan hukum positif merupakan ciptaan manusia dalam masyarakatnya. Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif adalah bahwa dalam hukum Islam tidak terpisah antara law and morality, sementara dalam hukum positif, terdapat pemisahan antara law and morality. Begitu juga sanksi dalam hukum Islam lebih banyak bersifat eskatologis, sedangkan dalam hukum positif terdapat sanksi yang tegas yang diberlakukan oleh masyarakat atau Negara. Lihat, Sri Wahyuni, Konsep Hukum Islam, hukum Romawi Jerman, dan Hukum Inggris (sebuah Studi Komparatif), dalam Jurnal Ilmu Syari‘ah Asy-Syir‘ah, Fakultas Syariah Vol. 40, No. II, Th 2006. 7 Hukum positif hanya mencakup norma hukum yang tidak mencakup kaidah-kaidah hukum lain dalam masyarakat seperti norma agama, norma susila dan norma sopan santun. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 34.

212

Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

B. Konsep Pembaharuan Pembaharuan hukum Islam di negaranegara Muslim, terutama terjadi setelah ada persentuhan antara Islam dan barat, ketika masa kolonialisme. Sehingga, pasca-kolonialisme pembaharuan ini pun terjadi di beberapa negara Muslim yang baru merdeka. Ketika umat Islam bersentuhan dengan Barat yang lebih maju, mereka jadi berpikir, mengapa umat Islam mengalami kemunduran dan Barat menjadi lebih maju? Tanggapan dan respon umat Islam terhadap barat pun –terkait dengan kemajuan Barat dan kemunduran umat Islam— berbeda-beda. Pertama, ada yang menolak barat, sehingga pembaharuan mereka adalah purifikasi Islam. Menurut mereka, umat Islam mundur karena telah meninggalkan ajaran Islam yang murni. Sehingga untuk mendapatkan kemajuannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Di sisi lain, ada yang melihat Barat lebih maju, kemudian langsung mengadopsi system Barat dan meninggalkan system Islam –terutama khilafah—misalnya Turki, langsung membubarkan kekhalifahan dan mengubah Turki Utsmani menjadi Republik Turki Sekular, serta mengadopsi system hukum pidana dan perdata Barat. Di samping dua kelompok ini, terdapat kelompok yang mau mengadopsi sisi baik yang datang dari Barat, dan memadukannya dengan ajaran Islam. Berkaitan dengan konsep dan metode pembaharuan hukum Islam di Negara-negara muslim, Taheer Mahmoud memaparkan sebagai berikut. 1. Intra-doctrinal Reform Nabi penah bersabda bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah rahmat. Hal tersebut telah terbukti dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang fleksibel telah menibulkan adanya pluralitas dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Di masa awal pembentukan hukum Islam, dikenal munculnya berbagai Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

mazhab fiqh, karena terdapat beberapa Imam dan Faqih yang mendapatkan banyak penganut dari umat Islam. Di antara mereka adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Hambali, yang dikenal sebagai mazhab Sunny di samping juga terdapat berbagai mazhab Syi‘iy. Hingga saat ini pengaruh mazhab-mazhab fiqh ini masih kuat di berbagai negara Muslim. Seperti Dinasti ‘Us\mani menganut mazhab Hanafiyah; kemudian mazhab ini menyebar di dunia Arab; dan dibawa ke Dinasti Mughal oleh Turki ‘Us\mani, sehingga mayoritas masyarakat muslim di Afganistan, Pakistan dan India juga menganut mazhab ini. Masyarakat muslim di beberapa negara Melayu menganut mazhab Syafi‘i. Iran menganut mazhab Ja‘fari (Syi’ah). Adapun Negara-negara muslim di Afrika Utara, Algeria, Libya, Tunisia, Maroko, dan sebagainya, menganut mazhab Maliki. Pembaharuan hukum Islam dengan metode intra-doctrinal ini merupakan pembaharuan hukum Islam yang didasarkan kepada mazhab hukum Islam (fiqh) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu Negara. Seperti di Indonesia yang menganut mazhab Sunny dan lebih banyak mengambil dari doktrin Imam Syafi‘i; Mesir pada awalnya menganut Syafi‘iyyah, kemudian setelah penyebaran melalui Dinasti ‘Us\mani, beralih kepada mazhab Hanafiyah hingga sekarang ini, dan sebagainya. 2. Extra-doctrinal Reform Terkadang pembaharuan hukum Islam di beberapa negara Muslim keluar dari pendapatpendapat mazhab fiqh yang dianut oleh masyarakatnya. Seperti, adanya ijtihad hukum Islam yang baru yang mereka lakukan. Metode ini disebut sebagai metode ekstra doctrinal. Di antara penerapan ijtihad yang telah ada adalah wasiat wajibah dalam hukum kewarisan; pelarangan poligami dan sebagainya.

213

Sri Wahyuni

3. Regulatory Reform Dalam perkembangan masyarakat muslim setelah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam hukum barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern. Berbagai negara Muslim telah melakukan pembaharuan hukum Islam dengan cara ini, seperti Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapura dan sebagainya. 4. Codification Kodifikasi hukum yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis; pada awalnya dikenal dari system hukum Barat terutama Eropa Kontinental. Dalam pertemuan antara masyarakat muslim dengan Barat di masa kolonial; pengaruh system hukum Barat ini pun diadopsi oleh negara-negara Muslim. Sehingga, berbagai Negara muslim membuat kodifikasi dengan mengundangkan berbagai materi hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum Islamnya. Di antara negaranegara yang telah melakukan pembaharuan tersebut adalah Lebanon, Jordania, Syiria, Tunisia, Maroko dan Irak, yang membuat peraturan perundnag-undangan yang diambil dari hukum Islam tradisional tanpa beberapa perubahan. Begitu juga di Indonesia, Malaysia, Brunai, dan Singapura, membuat peraturanperaturan administratif hukum Islam dengan system pengadilan. C. Model Pembaharuan Tipologi pemikiran pembaharuan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh JND. Anderson. Ia membagi pembaharuan hukum Islam di

negara-negara Muslim menjadi tiga yaitu (1) negara yang masih menganggap syari‘ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya; (2) negara yang membatalkan hukum syari‘ah dan menggantikannya dengan hukum yang seluruhnya sekular (hukum Barat), dan (3) negara yang menempuh jalan kompromi antara syari‘ah dan hukum Barat.8 Dalam buku “Family Law Reform in The Muslim World”, Taheer Mahmoud juga menyatakan adanya tiga kelompok Negara-negara muslim terkait dengan penerapan hukum keluarganya, yaitu: (1) negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai mazhab yang dianutnya, dan belum diubah; (2) negaranegara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka; (3) negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.9 Negara yang termasuk kelompok pertama, yang menerapkan hukum tradisional dari mazhab-mazhab yang dianutnya, diantaranya adalah negara Saudi Arabia yang menganut mazhab Hambali. Hukum keluarga Islam didasarkan kepada al-Qur’an, sunnah, dan teladan dari para sahabat Rasulullah. Begitu juga di negara Qatar. Di Yaman, hukum Islam didasarkan kepada mazhab Zaidi. Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab Syafi‘i dan Hanafi. Hukum-hukum ini tidak dikodifikasi dan legislasi. Sementara di Bahrain, mazhab Maliki, Syafi‘i, dan Syi‘i diterapkan secara tradisional, tanpa kodifikasi dan legislasi.10 Adapun negara kelompok kedua, yaitu negara yang telah meninggalkan hukum Islam, dan menerapkan hukum modern dari Barat

8

JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World), terj. Machnun Husain, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 100-101. 9 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972), hlm. 2-3. 10 Ibid., hlm. 3-4.

214

Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

adalah Turki dan Albania. Code civil diadopsi di negara ini ditujukan untuk menggantikan hukum Islam—terutama di Turki setelah jatuhnya khilafah ‘Us\maniyah. Turki menerapkan Code Civil Switzerland, tahun 1926. Begitu juga dinegara-negara yang terdapat muslim minoritas, seperti di Tanzania yang terdapat muslim minoritas di Zanzibar dan di Kenya. Mereka menerapkan hukum keluarga Barat modern.11 Kelompok ketiga, yaitu negara-negara yang telah mereformasi hukum keluarga Islam dengan proses legislasi modern; seperti Cyprus yang melegislasikan dan mengkodifikasikan hukum perkawinan dan perceraian Islam pada tahun 1951. Di lima negara Asia Selatan dan Tenggara, hukum keluarga Islam juga telah direformasi dengan proses legilasi hukum modern; yaitu di Brunei, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki muslim mayoritas; dan Singapura dan Ceylon yang memiliki muslim minoritas. Negara lainnya yaitu Libanon, Jordania, Algeria, Iran, telah mereformasi hukum keluarga Islam baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori, dengan mengadopsi system hukum modern.12 D. Arah umum Kebijakan Pembaharuan Secara umum, pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim, berkaitan dengan berbagai hal untuk perbaikan dan kemajuannya; diantara pembaharuan tersebut adalah dalam bidang:13 1. Usia Perkawinan dan Perwalian Dalam fiqh batas usia perkawinan tidak ditentukan dengan angka umur pasti. Para ulama hanya menyebutkan akil baligh; adapun baligh sendiri bagi perempuan ketika sudah mengalami haid, dan bagi laki-laki adalah yang sudah mengalami mimpi basah. Akan tetapi, beberapa negara muslim telah menetapkan

batas usia seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi dan menghapuskan praktik perkawinan anak-anak. Sehingga, perkawinan yang belum memenuhi syarat usia tersebut, dianggap tidak sah oleh hukum Negara; bahkan di Negara tertentu diberikan sanksi pidana untuk perkawinan anak di bawah umur. Di Turki ditetapkan usia perkawinan untuk laki-laki 17 tahun dan perempuan 15 tahun, dalam Code Civil 1926; di Lebanon, lakilaki 18 tahun dan perempuan 15 tahun; di Mesir laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun; di Jordania laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun; di Syiria laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun; di Irak laki-laki dan perempuan 18 tahun; di Iran laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun; di India laki-laki 18 tahun dan perempuan 14 tahun; di Pakistan laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Di beberapa negara Muslim perwalian bagi perempuan dalam perkawinan sangat ditekankan. Adanya perwalian ini ditujukan untuk melindungi kepentingan si perempuan; namun jika wali berbuat tidak adil dan tidak baik maka pengadilan dapat mengambil alihnya. 2. Kontrol terhadap Poligami Poligami merupakan suatu yang diperbolehkan dalam wacana fiqh, dan dibatasi hingga empat orang isteri. Namun, masalah poligami ini menjadi polemic di kalangan para pemikir muslim kontemporer. Ada pendapat yang mengatakan bahwa poligami bukanlah merupakan aturan, melainkan merupakan bentuk pengecualian, yaitu untuk menghindari perbuatan yang keji. Oleh karena itu, dalam hukum keluarga di negara-negara Muslim, poligami cenderung dikontrol oleh hukum negara.

11

Ibid., hlm. 5-6. Ibid., hlm. 7. 13 Disarikan dari Tahir Mahmood, Family Law Reform, hlm. 283-291 12

Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

215

Sri Wahyuni

Adapun kontrol hukum keluarga Islam tehadap poligami ini dapat berupa: Pertama, Menegakkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an disyaratkan berlaku adil terhadap para isteri yang dipoligami. Begitu juga di beberapa Negara muslim yang memperbolehkan poligami, disyaratkan bagi laki-laki harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Dalam hukum keluarga di Libanon, poligami dibatasi hingga maksimal empat orang isteri dan harus dapat berbuat adil terhadap isteri-isterinya; dalam hukum keluarga Maroko tahun 1954, menyatakan bahwa para isteri yang dipoligami harus mendapatkan perlakuan yang sama dari suami, dan jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, maka poligami tidak diperbolehkan. Di India dan Pakistan, dengan UU Perkawinan tahun 1939, kegagalan laki-laki untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dipoligami, dapat menjadi sebab perceraian di pengadilan. Kedua, Membuat kontrak untuk tidak melakukan poligami. Dalam fiqh Hanafiyah, seorang isteri selama masa perkawinannya, mempunyai hak untuk menolak suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain atau menolak dipoligami. Dalam Hukum Keluarga Utsmani tahun 1917, jika seorang isteri membuat perjanjian untuk menolak terhadap perkawinan kedua suaminya, selama masih dalam masa perkawinan dengan isteri tersebut, maka jika suami melakukan perkawinan keduanya, otomatis terjadi perceraian. Peraturan yang sama juga terdapat di hukum keluarga Jordania tahun 1951, juga dalam kodifikasi hukum perdata Maroko tahun 1958. Ketiga, Kontrol dari hukum dan pengadilan. Beberapa negara Muslim mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak berpoligami, harus mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini terdapat dalam hukum keluarga di Syiria, Iran, Irak, Singapura dan Serawak Malaysia. Negara-negara tersebut mensyaratkan kemampuan finasial suami yang hendak melakukan 216

poligami, untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Keempat, Kontrol sosial. Di beberapa Negara seperti di Indonesia dan Pakistan, menetapkan syarat-syarat tertentu bagi suami yang akan melakukan poligami. Misalnya adanya izin dari isteri pertama di pengadilan. Kelima, Pelarangan Poligami. Di Turki dalam Code Civil tahun 1926, melarang perkawinan kedua dan seterusnya. Sehingga seorang laki-laki yang telah beristeri sah, maka perkawinannya yang kedua tidak dianggap sah secara hukum. Keenam, Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku poligami. Beberapa negara Muslim menetapkan adanya sanksi pidana bagi suami yang melakukan poligami atau perkawinan kedua. Misalnya di Tunisia dalam kodifikasi hukum perdata tahun 1956; di Iran dan Irak, poligami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan dikenai sanksi pidana; hukum keluarga Pakistan tahun 1961 juga menetapkan sanksi pidana bagi perkawinan kedua dan poligami tanpa perizinan sah. 3. Perceraian dari suami Perkawinan merupakan “mis\a > q an gali>z}an” ikatan yang sangat kuat antara pasangan suami dan isteri. Oleh karena itu, hukum keluarga di beberapa negara Muslim, cenderung membatasi kehendak suami untuk memutuskan perkawinan. Jika di masa pembentukan hukum Islam sebagaimana yang diwacanakan dalam fiqh, seorang suami berhak menjatuhkan talak kepada isterinya; dan ketika suami mengucap talak maka, telah jatuh talak, dan perkawinan menjadi putus; maka hukum keluarga Islam saat ini cenderung untuk membatasi hak talak bagi suami tersebut. Beberapa upaya pembatas tersebut di antaranya adalah: Pertama, Intervensi pengadilan. Di beberapa negara Muslim seperti Turki, Tunisia, Aljazair, Irak, dan Iran, seorang suami yang ingin menceraikan isterinya, harus mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan, begitu juga Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di Turki, perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan yang diajukan oleh pasangan suami isteri. Adapun alasan perceraian yang dibenarkan adalah adanya perzinahan, adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pasangan, meninggalkan rumah tangga, dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Di Tunisia dan Aljazair, pengadilan dapat memutuskan perceraian antara pasangan suami isteri atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Di Iran, berdasarkan ketetapan hukum keluarga tahun 1967, mengatur harus adanya sertifikat dari pengadilan yang menyatakan bahwa kedua psangan tidak dapat rujuk dan tidak dapat didamaikan, sebelum dijatuhkan talak oleh suami. Begitu juga di Irak, dalam hukum perdata tahun 1959, jika seorang suami ingin menceraikan isterinya, harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan. Sebelum perceraian dilakukan, di beberapa negara Muslim tersebut mengatur adanya upaya perdamaian yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri. Pengadilan belum akan memutuskan perkawinan mereka jika ada kemungkinan rekonsiliasi dan perdamaian dapat dicapai. Kedua, Intervensi Administrasi. Di Indonesia dan Pakistan, hukum mengatur adanya intervensi administratif terhadap perceraian. Di Indonesia, seorang suami yang menginginkan perceraian dengan isterinya, harus mendaftarkan ke Biro Konsultasi di bawah Departemen Agama. Mereka akan dinasehati terlebih dahulu untuk rujuk dan berdamai, sebelum mendaftarkan perceraian ke pengadilan. Adapun di Pakistan, berdasarkan hukum keluarga muslim tahun 1961, seorang suami yang telah menceraikan isterinya, akan diberi catatan oleh kantor cacatan sipil setempat yang akan menujuk lembaga arbitrase untuk mereka. Perceraian tersebut belum dapat berlaku sebelum habis waktu sembilan puluh hari dari tanggal catatan tersebut, sedangkan lembaga arbitrase akan mengupayakan perdamaian dan rujuk bagi mereka. Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

Ketiga, Pembatasan secara tidak langsung. Di beberapa negara muslim tidak menerapkan intervensi administrasi dan pengadilan, dan mereka masih cenderung menganut hukum Islam tradisional. Mereka masih mengakui hak suami untuk menjatuhkan talak kepada isteri. Di antara negara-negara ini adalah Libanon, Mesir, Sudan, Jordania, Syiria, Maroko dan Irak. Di negara-negara ini, bentuk ucapan talak dari suami harus benar-benar dimaksudkan untuk mengungkapkan kehendak suami untuk mentalak isterinya, tidak bersifat bahasa metafora, tidak karena ancaman ataupun adanya provokasi. Keempat, Pembatalan talak tiga sebagai bentuk ucapan talak. Jika dalam wacana fiqh talak tiga yang diucapkan tiga kali telah dianggap sebagai jatuhnya talak tiga, maka dalam pembaharuan hukum keluarga Islam ini, talak yang diucapkan tiga kali belum dapat dianggap sebagai talak tiga. Bahkan di beberapa negara Muslim, berapa kali pun talak diucapkan, belum dapat dianggap jatuh talak, sebelum dilaksanakan prosesnya di pengadilan. Dengan demikian, talak harus diucapkan di muka pengadilan, untuk talak satu. Seperti di Indonesia, talak harus diproses di pengadilan Agama. 4. Perceraian yang diajukan oleh isteri Dalam fiqh, dinyatakan bahwa hak talak ada pada suami, namun seorang isteri juga dapat meminta cerai dari suami, dalam apa yang disebut dengan fasakh. Di negara-negara Muslim saat ini, perceraian yang diajukan oleh isteri juga diatur dalam hukum keluarga. Seorang sitri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dengan beberapa alasan yaitu kegagalan suami dalam memberaikan nafkah, suami memiliki halangan fisik, mental dan penyakit yang susah disembuhkan, meninggalkan rumah tangga, menyakiti sitri, berbuat kekerasan terhadap sitri, dipenjara, menghilang dan sebagainya. Inisiatif perceraian dari isteri ini diajukan ke pengadilan. Di Iran, seorang isteri yang

217

Sri Wahyuni

suaminya melakukan perkawinan kedua atau berpoligami tanpa persetujuan isterinya, maka sang isteri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan; begitu juga di India dan di Pakistan. 5. Status hukum anak Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, dalam fiqh terdapat konsep tentang masa ‘iddah, yaitu masa menunggu setelah perceraian. Hal ini penting untuk mengetahui apakah isteri ketika dicerai dan setelah cerai, dalam keadaan mengandung atau tidak. Jika setelah cerai, dalam masa ‘iddah si isteri mengandung, maka berarti anak tersebut masih anak dari suami yang telah menceraikannya. Di beberapa negara Muslim, hukum keluarga mengatur tentang masa iddah, hak nafkah dan hak waris bagi isteri serta status anak dalam masa ini. Di negara Mesir ditetapkan masa ‘iddah tidak lebih dari satu tahun, begitu juga di negara Sudan. Di India dan Pakistan juga diatur tentang hal tersebut, bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam masa ‘iddah, dan ibunya belum menikah dengan orang lain, anak tersebut masih mendapatkan status anak sah dari perkawinan sebelumnya. Sementara itu dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, dikenal adanya pewarisan secara intestate dan pewarisan secara testament. Yang pertama, pewarisan karena golongan darah, hubungan perkawinan dan kekerabatan; sedangkan yang kedua, pewarisan karena adanya wasiat. Di antara negara-negara Muslim hanya terdapat beberapa negara yang membuat undang-undang tentang hukum kewarisannya secara komprehensif, yaitu negara Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko. Adapun negara Sudan, Irak dan Pakistan melakukan pembaharuan hukum kewarisannya dari konsep hukum kewarisan Islam klasik. Adapun pembaharuan dalam ranah hukum kewarisan di antaranya adalah: Pertama, Cucu diberi hak waris dengan wasiat wajibah. Diantara pembaharuan dalam 218

bidang hukum kewarisan Islam adalah pemberian hak waris kepada cucu jika orang tuanya telah meninggal dunia. Dalam konsep hukum waris Islam klasik, cucu sepenuhnya tidak mendapatkan hak waris, karena kedudukannya yang lebih jauh. Namun, beberapa negara Muslim telah memberikan hak waris kepada cucu jika orang tuanya yang seharusnya menjadi ahli waris telah meninggal dunia. Hal ini dikenal dengan konsep wasiat wajibah. Di antara negara yang mengatur wasiat wajibah bagi cucu ini adalah Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko, begitu juga di Pakistan. Kedua, Pasangan yang masih hidup. Dalam hukum kewarisan Islam tradisional, pasangan yang masih hidup hanya mendapatkan bagian sesuai dengan yang ditentukan dalam al-Qur’an (furud}ul muqaddarah). Dalam kasus jika ahli waris yang ada hanya pasangan yang masih hidup, maka sisa harta warisan dikembalikan ke baitul mal atau negara. Adapun pasangan, hanya mendapatkan bagiannya sesuai dengaan furud}ul muqaddarah-nya, yaitu suami setengah dan isteri seperempat dari harta warisan. Di negara-negara muslim saat ini dalam hukum kewarisan Islamnya, memberikan seluruh harta warisan kepada pasangan yang masih hidup, dalam kasus jika hanya dia satusatunya ahli waris yang ada. Di Mesir, Sudan, Syiria dan Tunisia, India dan Pakistan hal tersebut telah berlaku. Ketiga, Wasiat bagi ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam klasik, wasiat tidak boleh diperuntukkan bagi ahli waris. Namun di beberapa negara muslim, wasiat boleh diberikan kepada ahli waris. Seperti di Mesir dan Sudan, begitu juga di Irak. E. Penutup Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim dilakukan dengan metode intra-doctrinal dan extra-diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi. Terdapat tiga tipologi Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

negara Muslim berdasarkan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan, yaitu negara Muslim yang menggunakan hukum Islam sebagainama dalam (fiqh) tradisional; negara Muslim yang mengadopsi hukum Barat; dan negara Muslim yang menerapkan hukum Islam dengan menggunakan metode dan prosedur layaknya hukum Barat. Adapun aspek pembaharuan hukum Islam di Negara-negara muslim terutama dalam bidang hukum keluarga diantaranya adalah pembatasan usia perkawinan, kontrol terhadap poligami, dalam hal perceraian dari suami dan isteri dengan prosedur pengadilan, dalam bidang kewarisan terdapat wasiat wajibah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA Anderson, JND., Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World), alih bahasa Machnun Husain, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Rahman, Fazlur, Islam, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 2000. Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gema Media, 2001. Schach, Joseph, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendom Press, 1982 . Syaltut, Mahmud dalam al-Islam Aqidah wa Syari>‘ah, Kairo: Dar Al-Qalam, 1966. Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008), hlm. 729. Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 2001.

Khalaf, Abd al Wahhab, ‘Ilmu Usu>l Fiqh, Kairo: Dar Al-Qalam, 1978.

______, Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Muslim, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, antara Cita, Realita, dan Harapan, di Hotel Red Top, Jakarta, 19 Pebruari 2010.

Mahmood, Tahir, Family Law Reform in The Muslim World, Bombay: Tripathi, 1972.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Nasution, Khoiruddin, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2007.

Wahyuni, Sri, “Konsep Hukum Islam, hukum Romawi Jerman, dan Hukum Inggris (Sebuah Studi Komparatif)”, dalam Jurnal Ilmu Syari‘ah Asy-Syir‘ah, Fakultas Syariah Vol. 40, No. II, Th 2006.

______, Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, dalam Jurnal UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007, hlm. 329. Nugroho, Riant, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Partanto, Pius A. dan al-Barry , M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, tt.

Yasid, Abu, Islam Akomudatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, Yogyakarta: LkiS, 2004. Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Isla > m i wa Adillatuhu, cet. ke-2, Juz, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1985)

Qarut, Nur Hasan, Mauqiful Isla>m min Nusyu>z az-Zaujain aw Ah}adihima wa ma Yattabi‘u Z\alika min Ah } k a > m , Makkah alMukarramah: Jami’ah Ummul Qura, 1995. Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H

219

Sri Wahyuni

220

Al-Ah}wa>l, Vol. 6, No. 2, 2013 M/1435 H