PEMBIAYAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS

Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas PAKET PELATIHAN Keuangan Berkelanjutan dalam Pembiayaan Energi Bersih

DISCLAIMER: PEMBUATAN NASKAH INI DIKOORDINASIKAN DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). SERANGKAIAN DISKUSI TELAH DILAKUKAN MELIBATKAN INSTITUSI TERKAIT, DAN PARA AHLI YANG TELAH MEMBANTU MEMPERSIAPKAN NASKAH INI. MENJADI SUATU KEBANGGAAN BAGI KAMI UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN RASA TERIMAKASIH KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN NASKAH INI DARI AWAL HINGGA SELESAI. PEDOMAN INI TIDAK BERSIFAT MENGIKAT BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) NAMUN DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU ACUAN BAGI LJK DALAM HAL BERINVESTASI DI SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN. PENYUSUNAN NASKAH INI MEMPEROLEH DUKUNGAN KONSULTASI DAN MASUKAN DARI THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT – INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT (ICED) ROJECT BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA (LPEM UI)

2

DAFTAR ISI ANALISA DAN MONITORING KREDIT UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTBg) LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT 1 Tujuan Pembelajaran 1 Pendahuluan 1 Pentingnya Bank Terlibat dalam Pembiayaan Sektor Bisnis Berkelanjutan 2 Memahami Model Bisnis Proyek PLTBg Limbah Cair Kelapa Sawit 4 Keutamaan PLTBg POME 6 Unsur Penting Dalam Proyek PLTBg POME 11 Analisa Kredit PLTBg Yang Memasukkan Konsep ASRI 15 Penilaian Dan Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayan Proyek PLTBg 24 Pentingnya Monitoring Kredit yang Memasukkan ASRI 28 Aspek Penting dalam Monitoring Kredit Proyek PLTBg 28 Penerapan Sistem Monitoring Kredit PLTBg Yang Memasukkan ASRI 30 Daftar Referensi 33 LAMPIRAN 34

Tata Kelola Aspek Resiko Sosial & Lingkungan – Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

3

DAFTAR GAMBAR Daftar Tabel Tabel 1. Skenario Pemanfaatan Biogas POME 7 Tabel 2. Feed In Tariff (Permen ESDM No. 21 Tahun 2016) 12 Tabel 3. Perbandingan antara Sistem Digester CSTR dan CAL 19 Tabel 4. Perkiraan Biaya Investasi untuk Proyek PLTBg (US$, KW) 20 Tabel 5. Biaya Investasi dan O&M 22 Tabel 6. Ekspektasi IRR 23 Tabel 7. Dokumen PLTBg 24 Tabel 8. Penilaian Risiko Proyek PLTBg dan Mitigasinya 26 Tabel 9. Komponen yang dimasukkan dalam perencanaan monitoring kredit PLTBg

Daftar Gambar Gambar 1. Komponen dalam Analisa dan Monitoring Kredit PLTBg 1 Gambar 2. Proses Konversi dari TBS Menjadi Listrik 5 Gambar 3. Model Bisnis Build, Own, Operate (BOO) 8 Gambar 4. Model bisnis Build, Own, Transfer (BOT) 8 Gambar 5. Stakeholder PLTBg 9 Gambar 6. Tahap Pengembangan PLTBg 10 Gambar 7. Integrasi Equator Principle ke Dalam Proses Persetujuan Kredit Gambar 8. Proses Pemberian Kredit 17

4

Modul Keuangan Berkelanjutan – Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

16

29

TUJUAN PEMBELAJARAN TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami pentingnya bank untuk terlibat dalam pembiayaan sektor bisnis berkelanjutan 2. Memahami model bisnis proyek PLTBg Limbah Cair Kelapa Sawit 3. Memahami aspek penting dalam proyek PLTBg Limbah Cair Kelapa Sawit 4. Menerapkan analisa kredit proyek PLTBg yang memasukkan konsep ASRI (Analisis risiko sosial dan lingkungan) 5. Memahami penilaian dan mitigasi risiko kredit dalam pembiayaan proyek PLTBg 6. Memahami pentingnya bank untuk memasukkan ASRI dalam monitoring kredit 7. Memahami aspek penting dalam monitoring kredit PLTBg 8. Memahami penerapan sistem monitoring kredit PLTBg yang memasukkan ASRI


5

PENDAHULUAN Modul ini bertujuan memberikan panduan bagi bank dan institusi keuangan dalam memberikan pinjaman untuk proyek PLTBg. Ruang lingkup pembahasan lebih menekankan pada aspek yang terkait dengan risiko lingkungan dan sosial untuk mendukung pembiayaan sektor bisnis berkelanjutan. Sedangkan aspek lainnya diluar isu lingkungan dan sosial tidak dibahas mendalam karena aspek-aspek tersebut berlaku seperti pada umumnya pemberian pinjaman.

Sustainable Fi nance

POLICY Capacity

Training

Procedures

Evaluating

Roles &

Monitoring

Responsibility

Aspek Teknis & Lingkungan Aspek Keuangan Aspek Hukum Proses Bisnis PLTMH PPA (Purchasing Power Agreement) Dokumen - dokumen

Proses Bisnis PLTBg Power Purchase Agreement (PPA) Dokumen-dokumen

Gambar 1. Komponen dalam Analisa dan Monitoring Kredit PLTBg 6


Modul ini bertujuan memberi referensi bagaimana aspek penilaian risiko lingkungan dan sosial diintegrasikan ke dalam prosedur analisa dan monitoring kredit yang selama ini berlaku. Gambar 1 menunjukkan komponen dalam analisa dan monitoring kredit untuk PLTBg yang memasukan analisis lingkungan dan sosial yang akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya dalam modul ini. Di bagian pertama modul akan membahas mengapa bank perlu terlibat dalam pembiayaan sektor bisnis berkelanjutan. Kesadaran akan keterlibatan bank dalam sustainable finance, akan terwujud pada kebijakan bank untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial nya dalam pemberian pinjaman. Kebijakan (Policy) bank tersebut perlu dituangkan dalam penentuan kapasitas dan prosedur pemberian pinjaman. Kapasitas (Capacity) bank maksudnya adalah bank harus menetapkan peran dan tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut dan memberi pemahaman kepada pada personilnya mengenai aspek risiko lingkungan dan sosial dalam pemberian pinjaman. Sedangkan prosedur (Procedure), mencakup evaluasi dan monitoring kredit seperti biasa namun memasukkan aspek risiko lingkungan dan sosial kedalam alur proses pemberian pinjaman dan monitoring pinjaman. Untuk dapat melakukan prosedur pemberian pinjaman PLTBg yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, maka kapasitas personil perlu ditingkatkan melalui pemahaman mengenai aspek teknis dan lingkungan, aspek hukum dan tidak lupa juga tentang aspek keuangan terkait PLTBg. Selain itu, personil bank perlu memahami proses bisnis PLTBg dan dokumen-dokumen kunci yang digunakan dalam analisa kerdit, termasuk dokumen kunci seperti PPA (Power Purchase Agreement).


7

8


POINT 1

Pentingnya Bank Terlibat dalam Pembiayaan Sektor Bisnis Berkelanjutan

L

embaga keuangan memiliki peran penting dalam masyarakat. Melalui produk dan layanan yang diberikannya, lembaga keuangan berada pada tempat yang strategis untuk mempengaruhi arah dan langkah pembangunan perekonomian suatu negara, termasuk langkah dalam pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Pertama kali membaca konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) untuk sektor keuangan mungkin terasa aneh, karena sektor ini tidak menghasilkan produk berwujud fisik yang berkaitan dengan lingkungan, sektor keuangan hanya menyediakan jasa keuangan. Namun, pada kenyataannya, paling tidak terdapat dua channel bagaimana bank dapat berdampak ke masyarakat, yaitu lingkungan dan perekonomian: dampak langsung melalui aktivitas operasinya sehari-hari, misal penggunaan barang-barang daur ulang dan dampak tidak langsung melalui produk dan jasa keuangan yang disediakan kepada masyarakat. Namun demikian, dampak melalui aktivitas langsung kegiatan sehari-hari bank sangat kecil. Dampak riil datang dari sisi aset bank, yaitu melalui proyek pilihan yang akan didanai oleh bank. Sebagai lembaga yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian dan menggerakkan pertumbuhan GDP, bank berpotensi menjadi agen yang merubah prinsip dan prioritasnya dalam pemberian jasa. Bank dapat memilih, apakah akan menciptakan insentif untuk “business as usual” atau pada bisnis yang

lebih ramah lingkungan, berorientasi sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Saat ini orang mulai memberi perhatian lebih pada kualitas hidup dan kualitas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berfokus pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Area yang besar salah satunya adalah mengenai energi terbarukan. Orang mulai banyak terlibat pada bisnis-bisnis yang menghasilkan energi baru dan terbarukan. Sektor energi baru dan terbarukan adalah industri masa depan. Semua negara beranjak menuju ke sana, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang besar bagi pengembangan dan pembangunan energi terbarukan. Potensi yang besar ini perlu didukung pendanaan dari Bank. Sudah terdapat beberapa bank yang berminat untuk masuk ke dalam sektor energi baru dan terbarukan ini. Sebagian besar masuk pada proyek energi listrik dari air atau dari panas bumi. Namun masih banyak bank yang enggan untuk masuk ke sektor pembiayaan ini. Penyebabnya adalah bank merasa tidak terbiasa untuk pembiayaan energi yang kental akan risiko lingkungan alam, belum memahami seluk beluk bisnis energi dan sering dipandang sektor ini adalah bisnis yang berisiko tinggi. Persepsi bahwa industri ini berisiko tinggi lebih disebabkan karena ketidak pahaman bank mengenai bisnis ini. Padahal imbal hasil dari sektor energi baru dan terbarukan merupakan bisnis jangka panjang yang memberi keuntungan yang tidak bisa dibilang sedikit.


9

Kewajiban Bank untuk memperhatikan isu lingkungan dan sosial sudah diatur melalui Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (sekarang OJK). Berikut adalah beberapa peraturan pada Bank terkait aspek lingkungan yang harus diperhatikan oleh Bank, sebagaimana terangkum dalam Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih, suatu Pedoman untuk LJK yang dipublikasikan oleh OJK:

1. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian

2. UU No. 10/1998 (perubahan UU No. 7/1992) Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan AMDAL bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi

3. UU No. 21/1998 tentang Perbankan Syariah Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Salah satu prinsip syariah adalah melakukan kegiatan yang berkesinambungan dan berkeseimbangan. Salah satu prinsip keseimbangan adalah pendekatan kelestarian alam

4. PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, Direksi wajib menilai, memantau, mengambil langkahlangkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik. Bank melakukan analisa kualitas kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Salah satu penilaian prospek usaha adalah upaya debitur dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan berlaku.

5. SE BI No. 15/28/DPNP, 2013 tentang Bank Umum Konvensional dan SE BI No.13/10/DPBS, 2011 tentang Bank Umum Syariah Mewajibkan Bank untuk melakukan evaluasi terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup dari debitur atau calon debitur, dalam rangka penilaian kualitas aset (kredit) yang diberikan. Salah satu komponen penilaian prospek usaha adalah memastikan adanya AMDAL. Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Bank juga harus memperhatikan hasil penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Dengan terlibat pada pembiayaan sektor energi baru dan terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, Bank juga mendapat manfaat dari sisi reputasi. Reputasi bank akan meningkat dan positif. Tentunya hal ini akan membawa dampak lanjutan bagi berkembangnya bisnis bank di sektor lain.

10



11

POINT 2

Memahami Model Bisnis Proyek PLTBg Limbah Cair Kelapa Sawit Modul ini berfokus pada pembiayaan proyek energi terbarukan pada pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit. Limbah cair kelapa sawit dikenal dengan POME (palm oil mill effluent). Membuang POME langsung ke sungai adalah pelanggaran karena dapat menimbulkan akibat yang merugikan. Melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/1995, Pemerintah mengatur tingkat kandungan yang diperbolehkan dalam POME yang telah diolah untuk dibuang langsung ke sungai. POME tidak beracun tapi dapat mencemari lingkungan karena dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut di dalam air. Untuk memenuhi standar peraturan, operator pabrik harus mengolah POME sebelum dibuang ke perairan. Proses pengolahan yang paling konvensional adalah dengan mendiamkan POME tersebut di kolam agar terurai oleh mikroba secara alami. Namun proses ini menghasilkan produk sampingan berupa biogas, yang jika dilepas begitu saja ke udara akan berkontribusi signifikan bagi pencemaran udara dan penambahan gas rumah kaca. Oleh karena itu, ide dasar PLTBg adalah memanfaatkan biogas dari pengolahan POME ini untuk kepentingan pembangkitan listrik; selain mengurangi pelepasan biogas ke udara juga menghasilkan listrik sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Biogas adalah campuran dari bermacam gas yang terbentuk selama proses pencernaan anaerobik dari bahan organik. Unsur pokoknya adalah 12

metana (CH4), karbon dioksida (CO2), oksigen (O2), nitrogen (N2), hidrogensulfida (H2S), air (H2O) dan persenyawaan organik lainnya. Masing-masing memiliki konsentrasi yang bervariasi tergantung dari jenis material yang sedang dicerna. Proses produksi biogas memanfaatkan kemampuan alami mikroba untuk menguraikan limbah organik. Sektor utama penghasil biogas adalah: 1. Pertanian, misalnya limbah dari produksi ternak seperti babi dan sapi, limbah dari agro industri seperti pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik pengolahan tepung tapioka, fasilitas pengolahan susu, penyulingan dan rumah potong hewan. 2. Limbah Cair, misalnya limbah cair perkotaan (septic tank). 3. Limbah Padat, misalnya sampah. Setiap zat organik yang bisa didegradasi secara biologis dapat berfungsi sebagai bahan yang menghasilkan biogas. Proses penguraiannya dapat melalui proses Anaerobik atau Aerobik. Proses anaerobik terjadi dalam kondisi tanpa oksigen, sedangkan proses aerobik berlangsung apabila terdapat oksigen. Aplikasi pengolahan POME menggunakan proses anaerobik. Setiap pabrik kelapa sawit memproses Tandan Buah Segar (TBS) dan menghasilkan limbah cair POME. Limbah cair ini perlu diproses terlebih dahulu sebelum dibuang ke aliran sungai atau dijadikan pupuk. Dalam prosesnya, dihasilkan biogas (terutama gas metana) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk PLTBg.


Kapasitas PLTBg umumnya sekitar 1 - 2 MW untuk kapasitas perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan 45 ton TBS per jam. Biogas termasuk sumber energi terbarukan dan energi ramah lingkungan karena sedianya, biogas yang dihasilkan dari pengolahan POME akan dilepas begitu saja ke udara (atau dibakar/ flaring) sehingga mencemari lingkungan. Namun dengan PLTBg maka biogas tersebut diubah menjadi listrik yang dibutuhkan masyarakat. Keterlibatan Bank dalam pembiayaan proyek PLTBg merupakan peluang bagi bank dalam program tanggung jawab sosial yang juga sekaligus berkontribusi pada pengembangan portfolio kreditnya. Proyek PLTBg bermanfaat untuk membangun ketersediaan listrik di kawasan-kawasan yang terpencil yang belum terjangkau baik oleh distribusi jaringan PLN. Lebih dari itu, keberadaan PLTBg dari limbah cair kelapa sawit. Dalam perencanaan pembangunan suatu PLTBg, diperlukan pengetahuan tentang: 1. Teknologi Biogas 2. Kelistrikan, dan 3. Ekonomi dan keuangan untuk studi kelayakan Berikut adalah proses konversi dari TBS menjadi listrik: Gambar 2. Proses Konversi dari TBS Menjadi Listrik

TBS yang diproses di pabrik akan menghasilkan limbah cair POME. Secara alami gas metana dihasilkan pada kolam-kolam pengolahan limbah cair POME. Limbah cair yang ditampung di dalam kolam-kolam terbuka akan melepaskan gas metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2). Kedua gas ini merupakan gas penyebab efek rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Selama ini kedua gas tersebut dibiarkan saja menguap ke udara. Secara alami proses pembentukan gas metana ini sangat lambat dan gas yang dihasilkan juga sedikit. Untuk dapat merombak limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi biogas dalam jumlah besar, diperlukan sedikit rekayasa. Limbah cair ditempatkan pada tempat khusus yang disebut bioreaktor. Bioreaktor dapat diatur sedemikian rupa sehingga kondisinya optimum untuk memproduksi biogas. Dapat pula ditambahkan mikroba-mikroba yang akan mempercepat pembentukan gas metana. Bioreaktor ditutup rapat sehingga memastikan gas metana yang dihasilkan tidak keluar dari bioreaktor. Gas metana lalu dialirkan atau dipompa ke tangki penampungan. Gas yang sudah tertampung dapat dikonversi menjadi listrik.


13

14


POINT 3

Keutamaan PLTg POME Keutamaan dari PLTBg POME adalah sebagai berikut:

mengolah plimbah organik yang sangat tinggi kadar pencemarannya.

1. Sumber energi bersih PLTBg tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyebab utama keprihatinan internasional tentang masalah lingkungan. Justru PLTBg merubah limbah pencemar lingkungan menjadi energi listrik yang bermanfaat. Limbah cair POME menghasilan gas karbon dioksida dan gas metana yang jika dibiarkan lepas ke udara akan memiliki efek gas rumah kaca. PLTBg POME menangkap gas ini dan merubahnya menjadi listrik. PLTBg merupakan sumber energi bersih karena tidak menghasilkan limbah di sungai atau polusi udara, bahkan mengurangi pencemaran udara dan tanah. Dengan demikian, PLTBg POME akan meningkatkan produksi energi bersih dalam negeri dan membantu perpindahan energy mix nasional ke sumber energi terbarukan.

4. Sudut pandang ekonomi Indonesia merupakan negara dengan perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Potensi pembangkit PLTBg dari POME masih terbuka lebar. Input POME cukup dapat diandalkan karena tidak terlalu dipengaruhi cuaca, misalnya dibanding input PLTMH yang dipengaruhi debit air karena musim.

2. Sudut pandang sosial PLTBg berpotensi menghasilkan pendapatan dalam bentuk efisiensi atau pengurangan biaya melalui penggunaan biogas untuk pabrik kelapa sawit. Lebih jauh lagi, PLTBg berpotensi menghasilkan pendapatan dari penjualan kredit karbon. POME yang telah ditangkap gas nya akan dilepas ke alam dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. 3. Sudut pandang lingkungan PLTBg merubah limbah menjadi listrik, sehingga menyediakan manfaat bagi lingkungan dan kebersihan, mengurangi pencemaran dengan

5. Memenuhi kebutuhan listrik untuk negaranegara berkembang Karena fleksibel, murah dan berumur panjang, negara-negara berkembang dapat memproduksi dan menerapkan teknologi ini untuk membangun pasokan listrik sangat dibutuhkan untuk masyarakat kecil dan desa-desa terpencil. Dalam pengembangan PLTBg dari POME, secara umum terdapat dua kondisi yang berbeda yang menentukan kelayakan pengembangannya secara aspek finansial, yaitu: 1. Pabrik kelapa sawit dapat mengembangkan PLTBg untuk menghasilkan listrik yang dijual ke PLN. Pabrik kelapa sawit dapat menunjuk pihak lain untuk mengembangkan atau dapat mengembangkannya sendiri. Dalam kondisi ini maka kontrak dengan PLN adalah menggunakan Power Purchase Agreement (PPA) dan pabrik kelapa sawit atau pihak lain yang ditunjuk berperan sebagai independent power producer (IPP).


15

2. Pabrik kelapa sawit dapat mengembangkan PLTBg untuk menggantikan atau menghemat penggunaan solar dan jika ada kelebihan output listrik yang dihasilkan maka dapat dijual kepada PLN. Dalam kondisi ini, kontrak dengan PLN akan menggunakan kontrak jual beli kelebihan tenaga listrik (excess power). Sebenarnya, skenario pemanfaatan biogas yang dihasilkan dari POME bermacam-macam bukan hanya dapat dikonversi menjadi listrik, namun dapat juga menjadi gas panas dan bahan bakar. Selengkapnya pada tabel 1:

Tabel 1. Skenario Pemanfaatan Biogas POME No. 1. 2. 3. 4. 5.

Skenario Manfaat Tenaga listrik terkoneksi dengan jaringan Penjualan listrik ke PLN PLN Penggunaan listrik sendiri Penghematan solar Boiler (thermal energy) Menggantikan limbah cangkang atau limbah solid lainnya Biogas untuk masak Penjualan biogas untuk rumah tangga Biogas untuk transportasi Menggantikan bahan bakar kendaraan

Modul ini berfokus pada analisis pembiayaan pengembangan PLTBg dengan posisi pabrik kelapa sawit atau pihak lain yang ditunjuk sebagai IPP yang mengadakan kontrak PPA dengan PLN. Pada umumnya terdapat dua bentuk model bisnis pengembangan PLTBg. Model bisnis yang dipilih akan mempengaruhi bagaimana proyek didanai dan mungkin berdampak terhadap profitabilitas kepada pihak-pihak yang terlibat. Model bisnisnya adalah sebagai berikut: 1. Build, Own, Operate (BOO) Dengan model BOO ini, pemilik pabrik kelapa sawit membangun PLTBg dan mengoperasikannya sebagai bagian dari operasi pabrik. Model ini melibatkan pihak eksternal seperti investor atau bank, kontraktor, operator proyek, namun demikian semua tanggung jawab dan kepemilikan PLTBg ada di pabrik kelapa sawit. Gambar 3 di bawah menunjukkan model bisnis BOO. Keuntungan dari menggunakan model bisnis BOO adalah bahwa pemilik memiliki kendali penuh atas proyek tersebut. Jika karyawan pabrik kurang pengalaman untuk mengoperasikan PLTBg, maka bisa ada kelalaian, penundaan, atau kelebihan biaya. Dalam salah satu variasi model BOO, pabrik kelapa sawit terlibat kerjasama bisnis dengan pengembang pihak ketiga dan menetapkan perusahaan berbentuk badan hukum terpisah (SPV) untuk menjalankan proyek biogas. Dalam pengaturan ini, pabrik bertindak sebagai pemegang saham minoritas, sedangkan pihak ketiga bertindak pemegang saham utama dan mengelola proyek secara keseluruhan.

16


Gambar 3. Model Bisnis Build, Own, Operate (BOO)

2. Build, Operate, Transfer (BOT) Model BOT menggunakan pembiayaan eksternal untuk mendanai proyek tersebut. Dalam proyek-proyek berbasis BOT, pihak ketiga menerima konsesi untuk membangun dan mengoperasikan proyek biogas. Dalam skema ini, pihak ketiga mengembangkan dan mengoperasikan proyek biogas sepanjang periode masa konsesi yang disepakati, umumnya 10 sampai 15 tahun. Pada akhir periode perjanjian, pihak ketiga mentransfer operasi dan kepemilikan pembangkit. Gambar seperti pada gambar 4.


17

Gambar 4. Model bisnis Build, Own, Transfer (BOT)

Keutamaan menggunakan skema BOT adalah tidak terjadi kemunduran atau kemungkinan kecil terjadi pembatalan proyek. Efisiensi dan kompetensi pengembang proyek dan kepentingan ekonomi dalam proyek tersebut (ingin mendapat keuntugan yang tinggi) akan menghasilkan efisiensi biaya untuk pabrik pada akhir masa perjanjian. Kelemahannya adalah struktur ini cukup rumit, memerlukan perencanaan rinci, waktu, dan uang selama periode konsesi. Selain itu, pengembang proyek harus memiliki komitmen dan kepentingan untuk menjaga proyek.

18


Gambar 5. Stakeholder PLTBg

Stakeholder utama pada proyek PLTBg adalah sebagai berikut: a. Pengembang proyek atau Independent Power Producer (IPP) IPP adalah badan usaha yang berinisiatif melaksanakan pembangunan proyek PLTBg. Dalam pembangunan PLTBg POME, maka pihak IPP adalah pabrik kelapa sawit atau SPV nya (jika menggunakan model BOO) atau project developer (jika menggunakan model BOT). b. Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN merupakan pihak yang membeli listrik dari IPP dengan mengeluarkan Power purchase agreement (PPA) sebagai jaminan kepada pihak IPP untuk membeli listrik tersebut. c. Pemasok sumber energi Pemasok sumber energi pada PLTBg adalah pabrik kelapa sawit yang menghasilkan limbah cair POME. d. Sponsor Proyek Sponsor proyek adalah pihak yang menyediakan modal untuk PLTBg minimal sebesar 20 – 35% dari total biaya investasi. IPP juga dapat berperan sebagai sponsor proyek apabila menggunakan modal sendiri.


19

Kesanggupan pendanaan dari sponsor proyek sangat penting ketika IPP mengajukan permohonan kredit ke Bank. e. Kontraktor Proyek Kontraktor proyek direkrut oleh IPP untuk menyediakan jasa pembangunan pembangkit, termasuk sipil dan mekanikal/elektrikal. Kontrak dikenal dengan istilah Engineering Procurement Construction (EPC). f. Pemasok Peralatan Pihak yang berperan sebagai pemasok peralatan, diantaranya yaitu generator. g. Bank Pihak yang menyediakan pendanaan kredit yang umumnya berkisar antara 65% - 75% dari total biaya investasi. h. Lembaga Penjaminan Kredit Lembaga yang digunakan bank untuk mitigasi risiko proyek PLTBg, misalnya Askrindo. i. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Terlibat dalam penyediaan lapangan kerja dan pemelihaan lingkungan. Tahapan pengembangan PLTBg dapat dilihat seperti pada Gambar 6.

Gambar 4. Model bisnis Build, Own, Transfer (BOT)

Tahap pembangunan yang diuraikan pada Gambar 6 mengacu kepada Permen ESDM No. 21 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan pembakit Listrik Tenaga Biogas oleh PT PLN.

20


Penjelasan tahapan umum PLTBg adalah sebagai berikut:

pengembangan

1. Inisiasi Proyek IPP menentukan lokasi pembangunan PLTBg. Jika lahan pabrik masih memungkinkan maka ini tahap yang mudah, namun jika memerlukan lahan tambahan dekat pabrik, maka IPP terlebih dahulu mempersiapkan lokasi pembangkit. Tahap ini juga ditandai dengan pengajuan permohonan izin pembangunan PLTBg kepada pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. 2. Studi Kelayakan Sebelum dilakukan studi kelayakan, biasanya terlebih dahulu dilakukan pra-studi kelayakan dan kajian interkoneksi dengan PLN. IPP melakukan studi kelayakan, yang di dalamnya mencakup analisa risiko lingkungan hidup dan sosial. Penyusunan Studi Kelayakan termasuk pra-studi kelayakan memerlukan waktu minimal 6 bulan. 3. Pengajuan Proposal Pembangunan PLTBg a. IPP mengajukan proposal pembangunan PLTBg kepada PLN untuk mendapat persetujuan. Jika hasil evaluasi disetujui oleh PLN maka PLN dapat melakukan penunjukan langsung tanpa lelang. b. IPP dapat mengajukan proposal ke Bank untuk memperoleh pendanaan. Bank akan mengeluarkan letter of intent jika Bank berminat mendanai proposal tersebut c. Hasil penilaian terhadap proposal diberikan dalam waktu 30 hari. d. Jika hasil verifikasi proposal bahwa proposal sudah diterima, maka IPP dapat mengurus penetapan IPP sebagai pengembang PLTBg kepada Kementrian ESDM.

4. Perolehan PPA Setelah semua izin dilengkapi dan penetapan pengembang sudah diterima, IPP mengajukan ke PLN untuk diterbitkan PPA (Power purchase agreement). Proses dari pengajuan sampai dengan keluarnya PPA memerlukan waktu 30 hari. 5. Financial Closure IPP melakukan negosiasi pinjaman kepada bank. Jika Bank menyetujui proses pemberian kredit, maka IPP akan menandatangani akad kredit. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan. 6. Proses Konstruksi Proses konstruksi dimulai dengan dana bank dan atau dana sendiri. Proses ini memerlukan waktu sampai 12 bulan 7. Operasi dan Pemeliharaan Ketika proses konstruksi selesai dan telah menghasilkan listrik, maka IPP melakukan proses komisioning. PLTBg harus memenuhi kelayakan teknis. Untuk mendapatkan sertifikat komisioning dan Berita Acara COD (commercial operation date) PLTBg harus dapat menyalurkan listrik ke jaringan PLN secara stabil dalam beberapa periode waktu tertentu. Proses jual beli dilakukan sejak COD, sehingga listrik selama masa komisioning tidak diperhitungkan dalam jual beli.


21

POINT 3.2

Unsur Penting dalam Proyek PLTBg POME Unsur penting yang perlu diperhatikan oleh Bank dalam pertimbangan pembiayaan proyek PLTBg POME adalah sebagai berikut: 1. Pasokan Bahan Baku Ada 2 aspek dalam memastikan pasokan bahan baku, yaitu: a. Kuantitas bahan baku Ketersediaan kuantitas bahan baku sepanjang waktu sangat menentukan jalannya suatu proyek. Mengapa ini penting, karena sumber pengembalian pinjaman adalah berasal dari arus kas proyek. Jika pasokan bahan baku kurang kontinyu maka terdapat risiko arus kas tersendat dan tidak dapat mengembalikan pinjaman. Dalam kasus PLTBg POME, ketersediaan pasokan bahan baku kemungkinan besar tersedia kontinyu karena produksi POME yang terus menerus selama pabrik kelapa sawit beroperasi. Namun demikian tetap perlu diperhatikan perencanaan kuantitas bahan baku yang diperlukan. Penentuan kuantitas ini dibuat berdasarkan informasi historis dan rencana-rencana produksi di masa depan. b. Kualitas bahan baku Kualitas bahan baku akan menentukan jenis teknologi dan peralatan yang dipilih. Perbedaan kondisikondisi biologis, kimiawi dan fisik akan menentukan tingkat produksi biogas yang berbeda. Terkait POME, kandungan nutrisi (bagi mikroba) dan tingkat alkalinitas dalam POME akan memberi dampak tertinggi terhadap rancangan digester anaerobik dan kinerja ekonomis proyek. Pabrik kelapa sawit dalam persiapan pengembangan PLTBg harus menentukan penggolongan karateristik POME setiap bulan, lalu diamati dan dilihat konsistensinya. Ini juga dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi produksi POME berdasarkan TBS yang diolah. Tahapan ini penting dilakukan karena kepala sawit juga dipengaruhi musim, walaupun pengaruhnya mungkin tidak sebesar pengaruh musim terhadap debit air pada pembangkit listrik tenaga air. 2. Perjanjian Pembelian Power Purchase Agreement (PPA) merupakan dokumen penting karena menyangkut sumber pendapatan utama dari pembangunan proyek PLTBg POME. Harga jual listrik sudah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah (feed in tariff). Berikut ini adalah tarif sesuai Permen yang berlaku saat ini, yaitu Permen ESDM No. 21/2016.

22


Tabel 2. Feed In Tariff (Permen ESDM No. 21 Tahun 2016)

Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit)

Tegangan Rendah

Harga Pembelian (cent USD/kwh) Kapasitas sd 20 MW

Kapasitas antara 20 – 50 MW

13,14 x F

-

Lokasi / Wilayah dan Faktor (F)

Kapasitas > 50 MW -

Jawa (1,00) Sumatera (1,15) Sulawesi (1,25) Kalimantan (1,3) Bali, Bangka Belitung dan Lombok (1,5) Kepulauan Riau, Nusa Tenggara dan pulau lain (1,6) Maluku dan Papua (1,70)

T e g a n g a n 10,64 x F Menengah atau Tinggi


Tegangan Tinggi


9,05 x F 8,51 x F


23

Harga pembelian listrik yang diatur dalam Permen ESDM mengalami kecenderungan untuk naik dari waktu ke waktu. Namun demikian untuk setiap PPA yang diterbitkan, maka harganya tetap tanpa eskalasi selama jangka waktu PPA yaitu 20 tahun. Terhadap kenaikan tarif dalam peraturan baru tersebut, maka ketentuannya adalah untuk setiap PPA yang sudah diterbitkan namun belum beroperasi, maka akan mengikuti tarif terbaru. Sedangkan untuk PPA yang sudah beroperasi, hanya dapat mengajukan perubahan/kenaikan harga sebesar maksimum 85% dari tarif baru. Berikut adalah 5 (lima) alasan mengapa Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) PLN penting: a. PPA merupakan dasar untuk menentukan aliran pendapatan untuk proyek energi terbarukan skala kecil dalam hal penjualan (kWh), harga (Rp / kWh), aliran pembayaran, dan durasi (tahun). b. PLN adalah satu-satunya pembeli keluaran proyek tenaga listrik swasta energi terbarukan. c. Penandatanganan PPA merupakan tonggak penting dalam proses pembangunan. PPA menentukan jadwal pelaksanaan proyek (pembiayaan, konstruksi, uji fungsi, tanggal tenggat waktu operasi komersial), kondisi operasi, dan tanggung jawab. d. PPA akan mewajibkan semua izin dan persetujuan yang berlaku sebagai “syarat tangguh” untuk PPA agar berlaku. e. Dengan menandatangani PPA, PLN tidak bertanggung jawab untuk kelayakan teknis dan keuangan proyek. Oleh karena itu, sponsor dan penyandang danalah yang menanggung semua risiko yang terkait dengan desain, konstruksi dan operasi proyek Berikut adalah hal-hal yang diatur dalam PPA: a. Harga beli sesuai dengan Feed in tariff (FIT) b. Financial close harus terjadi dalam waktu 12 bulan sejak tanda tangan PPA; Jika tidak tercapai maka penetapan sebagai pengembang PLTBg dicabut c. Pelaksanaan pembangunan/konstruksi wajib mencapai COD dalam jangka waktu maksimal 36 bulan sejak ditanda tanganinya PPA d. Sanksi FIT jika construction milestone tidak terpenuhi • 3 bulan keterlambatan = 3% pengurangan dari harga • 3-6 bulan keterlambatan = 5% pengurangan dari harga • > 6-12 bulan keterlambatan = 8% pengurangan dari harga • Jika tidak tercapai COD sampai 48 bulan sejak PPA ditanda tangan, maka penetapan sebagai pengembang PLTBg dicabut. e. Jangka Waktu PPA • 20 tahun sejak tanggal commissioning • Dapat negosiasi ulang untuk perpanjangan setelah 20 tahun

24


f. PLN membeli dengan “Take and Pay” basis. Perjanjian ini berbeda dengan “Take or Pay” yang mewajibkan pembeli untuk mengambil produk yang ditawarkan (dan membayar harga pembelian tunai) atau membayar jumlah tertentu. “Take and Pay” artinya mewajibkan pembeli wajib membayar sesuai dengan produk yang dibeli. g. PLN bertanggung jawab untuk menjaga keandalan dan memelihara fasilitas jaringan milik PLN untuk menerima dan menyalurkan energi listrik dari IPP h. IPP bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility / CSR) atas lingkungan Proyek i. IPP bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, pengembangan, kepemilikan dan pengoperasian serta pemeliharaan pembangkit dan sistem pengukuran j. IPP menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi • Tahap 1 : sejak PPA ditanda tangani sampai financial close • Tahap 2 : sejak financial close sampai 1 bulan setelah COD (commercial operating date) k. IPP wajib menutup asuransi semua peralatan dan fasilitas khusus l. Kegagalan yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak PPA

2. Penetapan Lokasi dan Interkoneksi Jarak ke lokasi interkoneksi perlu diperhatikan. Akses yang mudah dan dekat ke interkoneksi jaringan listrik akan menjadi pembeda potensial antara proyek satu dengan yang lainnya. Selain itu, dalam mempertimbangkan lokasi pembangkit perlu memperhatikan akses yang mudah dan cepat untuk aktivitas pemeliharaan dan perbaikan. Pada masa operasi diperlukan aktivitas perawatan dan perbaikan. Kemudahan akses bagi penyedia jasa perawatan dan perbaikan untuk menjangkau lokasi peralatan akan menentukan kelayakan proyek. Pada PLTBg POME, biasanya tidak ada masalah dengan akses bahan baku ke lokasi PLTBg. Penetapan lokasi biasanya mudah diatasi karena bahan baku POME dekat dengan pabrik dan dapat dipindahkan dengan sistem pipa dan pemompaan. Penentuan lokasi untuk PLTBg POME tidak memerlukan kendaraan untuk membawa bahan baku.


25

26


POINT 4

Analisa Kredit PLTBg Yang Memasukkan Konsep ASRI Dalam analisa kredit perbankan biasa dikenal Prinsip 5C, yang terdiri dari Capacity, Collateral, Capital, Conditions, dan Character. Analisa kredit untuk PLTBg tetap berada dalam kerangka seperti biasa yang menggunakan prinsip 5C. Aspek ASRI yang diintegrasikan kedalam proses analisa kredit dapat dijelaskan ke dalam prinsip 5 C sebagai berikut: 1. Capacity Merupakan kemampuan proyek membayar pinjaman. Integrasi ASRI ke dalam prinsip ini, dilakukan dalam analisa keuangan PLTBg, dengan cara memperhatikan asumsi-asumsi keuangan dan non-keuangan (misal availability factor produksi listrik) yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa depan untuk menilai kemampuan proyek membayar pinjaman dan bunga. 2. Collateral Jaminan kredit PLTBg umumnya merupakan proyek PLTBg itu sendiri. Dengan demikian, konsep ASRI sangat penting dievaluasi karena arus kas dan aset proyek digunakan sebagai collateral yang digunakan untuk pembayaran pinjaman ini, merupakan aset yang memiliki risiko terkait lingkungan dan sosial. Jika suatu kondisi mengharuskan bank mengambil alih collateral, maka Bank juga dapat secara langsung terkena dampak risiko lingkungan dan sosial. 3. Capital Merupakan kekuatan modal sponsor proyek. Analisa kredit untuk PLTBg juga harus

memperhatikan persyaratan finansial yang disyaratkan PLN atau Kementerian ESDM kepada sponsor proyek. 4. Conditions Karakteristik PLTBg yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan limbah cair pabrik kelapa sawit yang biasanya dekat dengan masyarakat, mengharuskan analis kredit menyadari bahwa keberhasilan PLTBg sangat kental dengan aspek risiko sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam analisa kredit perlu diperhatikan risikorisiko sosial dan lingkungan, termasuk regulasi yang mencakupi PLTBg serta perubahan atau dinamika dari regulasi tersebut. 5. Character Ini merupakan aspek karakter dan perilaku debitur. Untuk integrasi aspek ASRI, analis kredit perlu memperhatikan rekam jejak pemohon kredit apakah pernah terlibat dalam pelanggaran lingkungan dan sosial. Adapun penjelasan tahapan analisa kredit yang mengintegrasikan ASRI adalah sebagai berikut: 1. Tahapan analisa kredit Tahapan analisa kredit untuk proyek PLTBg sebenarnya secara garis besar sama seperti analisa kredit lainnya, namun demikian, pertimbangan mengenai ASRI pada tahapan analisa kredit tidak dapat diabaikan. Banyak lembaga keuangan dan perbankan yang sudah mengintegrasikan konsep ASRI ke dalam prosedur analisa kreditnya. Beberapa bank memiliki peringkat dalam hal penilaian ASRI dalam suatu pembiayaan proyek.


27

Salah satu acuan kerangka yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam menganalisa pengajuan kredit adalah Equator Principle. Equator Principle adalah kerangkan manajemen risiko kredit untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial pada pembiayaan proyek. Lembaga yang mengadopsi equator principle akan mengintegrasikan kebijakan sosial dan lingkungan, peraturan dan prosedur internal ke dalam pembiayaan proyek. Berikut ini adalah contoh adopsi Equator principle ke dalam prosedur persetujuan kredit di Standard Bank, Afrika Selatan.

Gambar 7. Integrasi Equator Principle ke Dalam Proses Persetujuan Kredit

28


Di Indonesia, belum terdapat regulasi atau acuan yang secara khusus mengintegrasikan konsep ASRI ke dalam analisa kredit. Namun demikian Bank seharusnya mulai dapat mengembangkan sendiri proses analisa kredit yang memasukkan ASRI. Berikut adalah integrasi ASRI ke dalam proses pemberian kredit proyek PLTBg yang mungkin dapat dilakukan oleh Bank.

Gambar 8. Proses Pemberian Kredit

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Bank adalah misalnya sebagai berikut: a. Screening awal Dalam tahapan penerimaan calon debitur, bank dapat menerapkan screening awal untuk melihat apakah proyek PLTBg masuk ke dalam kategori proyek yang dapat dibiayai oleh bank. Screening awal juga dapat mempertimbangkan apakah perusahaan tidak sedang menghadapi isu-isu lingkungan, tuntutan hukum dari pihak ketiga, pemogokan karyawan, permasalahan dengan masyarakat, serta isu lingkungan dan sosial lainnya yang dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Screening awal juga melibatkan prosedur untuk melihat apakah perusahaan tidak sedang berada dalam daftar merah atau hitam dari daftar PROPER. b. Due diligence Prosedur due diligence yang dilakukan dapat memasukkan aspek teknis dan lingkungan. Butir penting due dilligence terkait dengan proyek energi bersih dapat mengacu ke “Pedoman Energi Bersih” untuk lembaga jasa keuangan yang dipublikasikan OJK. Beberapa poin uji tuntas terkait lingkungan, yaitu: • Kajian UKL UPL


29

• Kajian deskripsi fasilitas proyek • Kajian prosedur konsultasi publik dan kegiatan • Kajian dukungan dari masyarakat setempat Dalam mengkaji UKL UPL, OJK juga sudah mempublikasikan “Dokumen Lingkungan Hidup” yang memberikan panduan untuk mengkaji UKL UPL bagi staf Bank. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menjadi fokus untuk direviu oleh Bank: • Besaran proyek, pada energi bersih tercermin dalam kapasitas pembangkitan; • Lokasi proyek, bisa digali informasi dari peta lokasi projek; • Ukuran pembangkit yang akan dibangun • Dampak-dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi dari dokumen UKL/UPL, misalnya pada tahap konstruksi yaitu gangguan akses jalan; atau tahap operasi misal hasil akhir limbah Biogas yang sudah ditangkap gas nya dan siap dibuang ke air atau tanah, ternyata kandungan polutannya masih tinggi • Aktivitas atau upaya pengelolaan lingkungan hidup • Tolok ukur (parameter) besaran dampak • Kelengkapan rencana mitigasi terhadap dampak yang teridentifikasi • Komponen/parameter lingkungan yang harus dipantau, misalnya pemantauan kualitas udara, dampak kualitas tanah dan air di lingkungan pembangkit, pengaduan kesehatan masyarakat, dll. • Tata cara / metode pemantauan termasuk tata cara pelaporannya; • Lokasi, waktu, dan institusi yang harus melaksanakan pemantauan; c. Peringkat Internal Bank dapat mengembangkan sistem pemeringkatan internal, atau Bank juga bisa memasukkan unsur kepatuhan terhadap regulasi pemerintah di bidang lingkungan, peringkat PROPER, dan penalti bagi perusahaan yang pernah masuk daftar merah atau hitam dalam PROPER. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin dapat dijadikan contoh pertanyaan dalam membuat rating internal: • Sejauh mana komitmen perusahaan terhadap ASRI dan bisnis keberlanjutan? • Sejauh mana kemungkinan bahwa kolateral akan terkontaminasi? • Sejauh mana kemungkinan perusahaan tidak akan memenuhi kewajiban pembayaran utang karena penyebab lingkungan? d. Perjanjian Kredit (covenant) Bank dapat memasukkan kriteria atau persyaratan terkait isu lingkungan yang harus dipenuhi selama perjanjian kredit. Misalnya: • Persyaratan untuk mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku • Persyaratan untuk memenuhi action plan terkait lingkungan dan sosial • persyaratan pelaporan berkala mengenai aspek pengelolaan lingkungan selama dalam masa perjanjian kredit bank. Laporan dimaksud dapat diminta untuk dibuat oleh pihak ahli atau pihak ketiga. • Persyaratan untuk melaporkan segera jika ada kejadian atau isu terkait lingkungan dan sosial tanpa harus menunggu jadwal penyampaian laporan berkala • 30


Berikut ini adalah contoh klausul yang dapat dicantumkan dalam perjanjian kredit: “ ...memastikan bahwa proyek tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Lingkungan, Pembebasan Lahan dan Pemukiman, Rencana Aksi, dan setiap addendum yang terkait aspek khusus di lapangan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (Envinronmental Management Plan), dan tanpa hak atau kewenangan, kecuali sebagai Peminjam dan Bank dinyatakan akan setuju, untuk menetapkan, mengubah, membatalkan, atau mengabaikan, atau mengizinkan yang akan ditugaskan, mengubah, membatalkan, atau membebaskan, yang disebutkan di atas, atau ketentuan yang ada...” 2. Aspek penting dalam evaluasi kredit proyek PLTBg Buku Pedoman Energi Bersih untuk lembaga jasa keuangan yang diterbitkan OJK menjelaskan secara rinci dan menyediakan butir-butir yang akan diperiksa dalam due diligence. Secara umum, terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam mereviu kelayakan pembiayaan proyek PLTBg. a. Aspek teknis dan lingkungan Mencakup kualitas pembangkit, mesin, peralatan, dan data-data pendukung proyek PLTBg agar bisa berjalan secara berkelanjutan. Kualitas data sangat mempengaruhi aspek ini. Untuk itu perlu diperhatikan kredibilitas konsultan yang menyusun studi kelayakan (FS) dan juga validitas FS apakah mencerminkan kondisi terkini. Perlu ditelaah pertimbangan dalam memilih sistem teknologi (digester). Terdapat 2 jenis sistem digester: • Covered Anaerobic Lagoon (CAL) CAL atau kolam anaerobik tertutup pada prinsipnya adalah kolam dengan mekanisme pengadukan yang ditutup dengan penutup plastik berbahan HDPE. Desain ini biasanya digunakan untuk menangani limbah dengan kandungan padatan kurang dari 3% dan beroperasi pada kisaran suhu mesofilik. • Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) CSTR umumnya berbentuk silinder yang terbuat dari bahan beton atau logam dengan rasio tinggi terhadap diameter yang kecil. Sistem ini dapat beroperasi baik pada suhu sedang maupun tinggi dan dengan sistem pengadukan mekanik, hidrolik, maupun injeksi gas. Kedua teknologi ini dapat digunakan untuk mengkonversi POME menjadi biogas, tergantung pada kebutuhan dan kondisi dari pabrik kelapa sawit. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara sistem CSTR dan CAL.


31

Tabel 3. Perbandingan antara Sistem Digester CSTR dan CAL Teknologi

Jenis Limbah

HRT (hari) P r o d u k s i Biaya Modal Yang perlu dipertimbangkan Energi (USD/KW)

CAL

Cairan kental 20 - 90

Kurang baik

Sedang

Membutuhkan lebih banyak lahan - Penutup plastik HDPE seringkali tidak tersedia secara lokal - Pemeliharaan penutup plastik HDPE

CSTR

Cair & Padat

Baik

Tinggi

Modal dan biaya pengoperasian yang mahal

20 - 40

Sumber: Handbook, Winrock, 2015

Aspek terkait yang perlu dipertimbangkan termasuk aspek lingkungan. Bank mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menelaah masalah teknis dan lingkungan, oleh karena itu Bank dapat menyewa konsultan independen untuk memperoleh pendapat obyektif. Aspek organisasi proyek juga perlu ditelaah untuk memastikan apakah posisi manajemen kunci diisi oleh orang-orang yang kompeten. b. Aspek keuangan Secara umum, komponen biaya untuk proyek PLTBg mencakup kelompok sebagai berikut: • Biaya pra investasi Ini sepenuhnya menjadi beban IPP, mencakup biaya studi kelayakan, biaya manajemen proyek, desain dan engineering dan perizinan • Biaya investasi Meliputi biaya EPC dan biaya non EPC. Biaya EPC terdiri dari biaya biodigester, sistem manajemen biogas, dan biaya konversi biogas. Biaya non EPC terdiri dari biaya pengadaan lahan, biaya untuk memperoleh pendanaan, biaya modal kerja untuk 3 bulan pertama operasi sebelum menghasilkan arus kas. Biaya lingkungan perlu mendapat perhatian apakah IPP sudah mengantisipasi biaya terkait aspek lingkungan dan sosial, misalnya biaya pengecekan limbah akhir biogas sebelum dibuang ke air dan tanah menjadi pupuk. • Biaya operasi dan pemeliharaan Merupakan biaya yang dikeluarkan selama PLTBg beroperasi, terdiri dari biaya tetap dan variabel • Biaya bunga pinjaman Ini biaya pinjaman yang dikenakan oleh Bank atas pinjaman untuk pembangunan PLTBg Tabel berikut ini menunjukkan kisaran komponen biaya dari total investasi PLTBg:

32


Tabel 4. Perkiraan Biaya Investasi untuk Proyek PLTBg (US$, KW)

Sumber: Buku Pedoman Energi Bersih, OJK, 2014 Bank umumnya menyediakan pendanaan sebesar 70% dari biaya investasi. Bagian 30% disediakan oleh sponsor proyek. Tools yang dapat digunakan sama seperti analisa keuangan pada umumnya menggunakan NPV dan IRR. Adapun dalam analisis keuangan perlu diperhatikan: • Asumsi yang digunakan, jika asumsi yang digunakan tidak tepat, maka akan menghasilkan proyeksi keuangan menjadi salah. Misalnya kandungan metana dalam biogas. • Kelengkapan struktur biaya dan pendapatan untuk mempredikasi arus kas masuk dan keluar dalam proyeksi keuangan • Potensi pembengkakan biaya • Analisis sensitivitas untuk menguji asumsi yang digunakan dan untuk melihat sejauh mana proyek masih bisa berjalan apabila terdapat gangguan, misalnya penurunan produksi yang berakibat pada penurunan pendapatan. Asumsi-asumsi parameter (rule of thumb) untuk perhitungan konversi dari TBS ke POME selanjutnya biogas dan listrik serta desain kapasitas pembangkit, adalah sebagai berikut:


33

Sumber: ICED, 2016

Berikut adalah acuan komposisi biaya untuk analisa keuangan: Capital Expenditures: Project Development Cost 2% Site Preparation & Civil Work 5% Digester System, Piping & Flaring 34% Gas Cleaning & Pumps System 11% Gas-Engines & Generator 17% Controller & Electrical System 10% Balance of Plants 11% Grid Interconnection System 5% Other cost (Contingency & Insurance) 5% 100% Operational & Maintenance: Operating labor 25% General administration & others 14% Insurance 5% Digester Service & Maintenance 17% Gas Engine Service & Maintenance 39% 100% 34


Sumber: ICED, 2016

Tabel berikut adalah acuan biaya investasi dan biaya operasional dan perawatan (O&M): Tabel 5. Biaya Investasi dan O&M Digester System CAPEX / MW (USD Million) CAL System 1.5 – 3 CSTR System 2.5 – 3.5 Install Capacity CAL System Cost 1 MW 2,000,000 1.5 MW 2,500,000 2 MW 3,500,000 Digester System O&M Expense / MW / year (USD) CAL System 150,000 CSTR System 200,000 Sumber: ICED, 2016 Berikut ini adalah kisaran IRR yang diharapkan oleh masing-masing tipe investor terkait proyek PLTBg. Tabel 6. Ekspektasi IRR


35

Investasi PLTBg dianggap layak diterima jika IRR lebih besar dari tingkat pengembalian minimum yang diharapkan atau biaya modal yang dapat diterima. Semakin tinggi IRR, maka proyek tersebut semakin menarik. IRR untuk proyek PLTBg bervariasi mulai dari 11% - 23% (Winrock, 2015). Struktur pembiayaan, biaya investasi, lokasi proyek dan skenario pemanfaatan biogas semuanya mempengaruhi IRR. Pada bagian Lampiran akan disajikan kertas kerja untuk perhitungan IRR dan DSCR (Debt Service Coverage Ratio) untuk suatu proyek PLTBg. Jika melihat pada Feed in Tariff, Secara umum, proyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, dan Kepulauan mendapatkan tarif listrik lebih tinggi dari Jawa dan Sumatera sehingga dapat meningkatkan pendapatan proyek. Namun demikian, tentunya biaya investasi di daerah tersebut lebih tinggi karena faktor transportasi dan pengadaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi IRR PLTBg adalah sebagai berikut: • Biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan • Nilai tukar. Sebagian besar komponen PLTBg masih harus impor dari luar negeri • Skenario pemanfaatan. Skenario yang menguntungkan secara finansial meliputi penjualan listrik ke PLN atau menggantikan generator diesel. Skenario untuk boiler memberikan IRR yang lebih rendah, hanya 10% (Winrock, 2015). • Kualitas bahan baku POME, misalnya volume air limbah dan kandungan nutrisi akan mempengaruhi produktivitas PLTBg dan mempengaruhi listrik yang dihasilkan. c. Aspek hukum Aspek ini mencakup izin-izin yang harus dilengkapi oleh IPP atau debitur, termasuk perizinan perusahaan, pemegang saham dan kajiannya, kajian manajemen perusahaan, pengalaman sponsor proyek dan strategi sponsor proyek dalam pengelolaan keuangan, termasuk kebijakan dividen. Dalam aspek hukum, juga ditelaah kontrak proyek yang mencakup kajian PPA, kajian kontrak EPC, kajian kontrak operasional dan pemeliharaan, kajian sewa lahan, kajian pengaturan interkoneksi dan distribusi serta asuransi proyek Dokumen perijinan minimal yang wajib disampaikan dalam proses pengajuan kredit proyek PLTBg:

36



37

POINT 5

Penilaian Dan Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayan Proyek PLTBg Secara umum, risiko terkait lingkungan dan sosial bagi Bank dapat dikelompokkan menjadi: 1. Risiko langsung Bank dapat terkena risiko langsung lingkungan, misalnya terjadi ketika bank memutuskan untuk mengambil alih kolateral setelah peminjam gagal memenuhi kewajiban dan ternyata kolateral ini terkontaminasi dan melanggar lingkungan. Sebagai pemilik baru, maka bank menanggung risiko berupa biaya untuk membersihkan kontaminasi, belum lagi nilai kolateral yang mungkin akan turun setelah peristiwa pelanggaran. Demikian juga dengan risiko sosial, bank dapat terkena risiko langsung ketika aset proyek diambil alih oleh bank. 2. Risiko tidak langsung Risiko tidak langsung ini merupakan risiko yang dihadapi bank ketika peminjam proyek PLTBg terkena isu lingkungan dan sosial. Risikorisiko yang dihadapi langsung oleh peminjam akan berdampak ke bank dalam bentuk risiko kredit dan juga risiko reputasi. Risiko reputasi maksudnya, reputasi bank dapat terganggu ketika ada kasus pelanggaran lingkungan dan sosial terkait proyek yang didanai oleh bank. Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, risiko operasional bank mencakup 8 risiko, yaitu: 1. Risiko kredit, yaitu risiko kegagalan pihak counter party dalam memenuhi kewajiban pada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas, salah satunya aktivitas pelanggaran lingkungan yang berdampak kepada gagal bayar.

38

2. Risiko pasar, yaitu risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif termasuk derivative akibat perubahan pasar yang meliputi faktor nilai tukar, suku bunga, harga saham dan harga komoditas. 3. Risiko likuiditas, yaitu risiko ketidak-mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 4. Risiko operasional, yaitu risiko akibat ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang berdampak kehilangan potensi memperoleh keuntungan 5. Risiko hukum, yaitu risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan aspek yuridis dalam menghadapi tuntutan hukum pihak lain. 6. Risiko reputasi, yaitu risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank yang mengakibatkan tingkat kepercayaan stakeholder menurun. 7. Risiko stratejik, yaitu risiko akibat ketidak pastian dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis 8. Risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Regulator memang belum memasukkan risiko lingkungan dan sosial secara khusus sebagai sebagai jenis risiko bank. Namun demikian, terkait dengan kebijakan pembiayaan proyek energi bersih seperti proyek PLTBg, risiko yang dapat diidentifikasi terkait dengan risiko lingkungan


dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) risiko, yaitu: 1. Risiko kredit Terkait kegagalan debitur dalam membayar pinjaman dan bunga, yang dapat bersumber dari banyak hal misalnya faktor lingkungan, konstruksi, harga, maupun operasional. 2. Risiko hukum Misal terkait kegagalan bayar debitur yang kemudian menyebabkan bank mengambil alih jaminan proyek. Ketika proyek tersebut melanggar hukum, misalnya terlibat pelanggaran peraturan lingkungan, maka pihak bank akan dihadapkan pada risiko hukum atas pelanggaran tersebut. 3. Risiko reputasi Misalnya terkait dengan tuntutan masyarakat akibat pelanggaran aspek sosial dan lingkungan pada proyek PLTBg. Ketiga risiko tersebut bersumber dari risiko teridentifikasi dari risiko proyek PLTBg. Oleh karena itu penting bagi bank untuk memahami risiko proyek PLTBg dan mitigasinya. Tabel 8 berikut ini menguraikan risiko yang dapat terindentifikasi yang melekat pada proyek PLTBg. Risiko melekat ini akan menjadi sumber risiko bagi bank. Untuk setiap risiko teridentifikasi, akan dijelaskan juga contoh upaya mitigasi risiko tersebut.

Tabel 8. Penilaian Risiko Proyek PLTBg dan Mitigasinya Aspek

Potensi Risiko

Pasokan Bahan Ketersediaan, kandungan energi, Baku karakteristik fisik dan biologis, pengumpulan, dan penyaluran serta kenaikan biaya (jika diperoleh dari pemasok) Teknologi

Kontrak pasokan jangka panjang: kualitas, biaya, penentuan jumlah dan pengantaran. Produsen bahan baku sebagai pemilik saham. Periksa harga di pasar yang bersaing untuk pasokan bahan baku (jika diperoleh dari pemasok).

Keandalan, investasi modal dan Mengikuti praktek yang terbaik (best biaya O&M, kebutuhan lahan dan practise), mengikuti standar engineering spesifikasi lahan dan pemilihan teknologi yang paling hemat biaya. Teknologi yang telah terbukti untuk jenis bahan baku terpilih.

L i n g k u n g a n Akses jalan menuju lokasi tempat, Hidup & Sosial kedekatan dengan daerah tempat tinggal, masyarakat sekitar, per timbangan-per timbangan: Geologis (termasuk gempa bumi, banjir dan daerah rawan)

Polusi

Mitigasi

Tempat yang aman secara teknis dan memastikan parameter lingkungan hidup sudah terpenuhi misal kualitas air dan udara, kebisingan. Penerimaan oleh publik. Analisis Lingkungan Hidup (UKL, UPL). Mengundang keikutsertaan masyarakat sekitar dan menginformasikan manfaat dari proyek tersebut

Polusi udara; kebocoran ke tanah Mengikuti standar engineering; pemantauan dan air permukaan pencemaran; mematuhi peraturan Tata Kelola Aspek Resiko Sosial & Lingkungan – Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

39

Kebakaran dan Menyebabkan masalah kesehatan Ikuti standar bahan dan prosedur Ledakan dan keselamatan bagi pekerja dan pemantauan; kontrol akses dengan pagar; mengganggu operasi pemeriksaan berkala; menggunakan akses masuk untuk mengontrol personel; menyediakan peralatan pemadam kebakaran dan pelatihan. A s u r a n s i kebakaran Noise

Masalah kesehatan bagi pekerja

P e n g e m b a n g Pengalaman, Modal Proyek

Menyediakan kebisingan

peralatan

perlindungan

Pengelola yang berpengalaman atau konsorsium dengan rekanan yang berpengalaman dengan pengalaman yang luas di bidang biogas, terutama di lokasilokasi dengan tantangan yang serupa. Menyediakan ekuitas yang mencukupi atau sumber pendapatan lainnya untuk mengelola risiko.

Lokasi

Jarak sumber bahan baku dan jarak Pastikan bahwa lokasinya ideal dengan ke jaringan distribusi saluran pipa mempertimbangkan kemudahan penyaluran gas/listrik. bahan baku POME dan beban listrik. Lokasi yang aman. Idealnya pada atau dekat dengan sumber bahan baku

Hukum

Perizinan yang banyak, izin Pastikan seluruh perizinan sudah dapat usaha,lingkungan, pembangunan tersedia; tempatkan jaminan yang dan kewajiban-kewajiban mencukupi.

Pembangunan

Penundaan pembangunan

Kelebihan Biaya

Kelebihan biaya peralatan, biaya Studi kelayakan yang akurat, rancangan pembangunan, biaya penyediaan perekayasaan dan pengelolaan proyek yang bahan bakar sesuai, kontrak EPC yang menyertakan tim dengan pengalaman di bidang biogas. Selain itu, perlindungan Asuransi mungkin juga dapat digunakan

Kontrak turnkey project dengan kontraktor, perencanaan waktu yang reasonable, pengaturan jadwal sumber daya dan pengelolaan proyek serta perlindungan asuransi

Operasi dan

40


Pemeliharaan

Waktu istirahat mesin yang tidak direncanakan, kehandalan peralatan, tidak adanya tim O&M yang tahu seluk beluk yang berada di dekat lokasi

Menugaskan personil atau pihak yang kompeten dalam operasi dan pemeliharaan, memberikan pelatihan yang memadai kepada tim O&M setempat dan mengikuti spesifikasi rancangan. Selain itu, perlindungan Asuransi mungkin juga dapat digunakan.

Pembeli

Wanprestasi pembayaran

Kontrak jual beli jangka panjang; Kontrak dengan pembeli yang memberikan keuntungan yang baik dan dapat diterima bank

Setelah mengetahui faktor-faktor risiko PLTBg, maka dalam pemberian kredit, bank dapat melakukan penyesuaian untuk risiko-risiko yang belum atau sulit dimitigasi, yaitu dengan cara: 1. Penentuan tarif bunga yang dibebankan (risk-adjusted) 2. Mendesain rencana monitoring kredit 3. Memasukkan aspek mitigasi risiko, termasuk lingkungan dan sosial dalam perjanjian kredit (covenant) 4. Menolak aplikasi pinjaman, atau 5. Mengoptimalkan portofolio


41

POINT 5.2

Pentingnya Monitoring Kredit yang Memasukan ASRI Monitoring kredit pada pembiayaan proyek PLTBg artinya pengawasan secara kontinyu terhadap suatu proyek PLTBg untuk menilai kepatuhan terhadap syarat dalam perjanjian kredit, menilai kualitas kredit, kinerja keuangan dan operasional, serta kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Proses monitoring dimulai sejak financial close sampai debitur membayar kembali pinjaman dan bunga. Monitoring kredit bertujuan untuk mengetahui secepatnya perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja operasional debitur yang dapat berdampak pada kemampuan debitur dalam membayar pinjaman. Perangkat utama yang dapat dijadikan perangkat dalam melakukan monitoring kredit adalah perjanjian kredit (covenant). Perjanjian kredit dapat memasukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama perjanjian kredit berlangsung. Hal-hal yang harus dimasukkan sebagai perangkat monitoring biasanya berdasarkan area yang menjadi kelemahan proyek yang diidentifikasi pada tahap analisa kredit. Biasanya semakin tinggi risiko kredit maka semakin banyak informasi yang diperlukan Bank pada proses monitoring kredit. Indikator yang paling mudah dilihat dalam monitoring kredit adalah kemampuan debitur membayar pokok dan pinjaman dengan tepat waktu. Namun demikian, pembayaran yang tepat waktu tersebut tidak menjadi jaminan bahwa tidak terdapat masalah dalam kredit. Pada prinsipnya monitoring kredit PLTBg hampir sama dengan monitoring kredit umum. Namun, karena proyek PLTBg merupakan proyek yang kental dengan aspek lingkungan dan sosial, maka 42

bank harus memperhatikan persyaratan terkait aspek lingkungan dan sosial. Misalnya, risiko operasional dapat bersumber dari kebocoran gas atau kandungan polutan di limbah akhir yang merupakan isu lingkungan. Dengan demikian, penting untuk memasukkan ASRI ke dalam prosedur monitoring kredit. Aspek Penting dalam Monitoring Kredit Proyek PLTBg Bank dapat mendesain perencanaan monitoring pada saat kredit dicairkan. Bank dapat menentukan poin penting yang harus dimasukkan dalam rencana monitoring kredit. Perangkat monitoring kredit dapat dibuat yang bersifat “tailored” sesuai dengan kondisi masingmasing proyek. Hal-hal yang sudah masuk ke dalam perjanian kredit perlu mendapat perhatian dalam proses monitoring. Demikian juga hal yang kritikal atau menjadi kelemahan proyek dapat dijadikan poin pengawasan dalam monitoring kredit. Hasil monitoring dituangkan dalam suatu laporan sebagai informasi penting bagi manajemen bank. Tabel berikut menunjukkan komponen utama yang dapat dimasukkan dalam perencanaan monitoring kredit untuk proyek PLTBg.


Tabel 9. Komponen yang dimasukkan dalam perencanaan monitoring kredit PLTBg


43

POINT 5.3

Aspek Penting dalam Monitoring Kredit Proyek PLBg Bank dapat mendesain perencanaan monitoring pada saat kredit dicairkan. Bank dapat menentukan poin penting yang harus dimasukkan dalam rencana monitoring kredit. Perangkat monitoring kredit dapat dibuat yang bersifat “tailored” sesuai dengan kondisi masing-masing proyek. Hal-hal yang sudah masuk ke dalam perjanian kredit perlu mendapat perhatian dalam proses monitoring. Demikian juga hal yang kritikal atau menjadi kelemahan proyek dapat dijadikan poin pengawasan dalam monitoring kredit. Hasil monitoring dituangkan dalam suatu laporan sebagai informasi penting bagi manajemen bank. Tabel berikut menunjukkan komponen utama yang dapat dimasukkan dalam perencanaan monitoring kredit untuk proyek PLTBg. Komponen Keterangan Monitoring yang dilakukan di Tahap Konstruksi - Rencana keuangan yang terkini setelah keputusan kredit - Pihak ahli yang melakukan pengawasan progress konstruksi - Monitoring pemberitaan di media massa terkait isu lingkungan dan sosial - Permintaan khusus, misalnya monitoring terkait pasokan peralatan, isu sosial masyarakat terkait akses ke lokasi proyek - Action plan terkait rencana pengelolaan lingkungan dan sosial Monitoring yang dilakukan di Tahap Operasional - Pendekatan yang dilakukan untuk monitoring di tahap operasi, misalnya terkait dengan status penjualan daya listrik ke PLN - Action plan terkait rencana pengelolaan lingkungan dan sosial Ceklis - Kepatuhan terhadap persyaratan kredit - Kepatuhan terhadap persyaratan aspek lingkungan - Kepatuhan terhadap persyaratan aspek hukum dan perizinan Laporan dan dokumen yang diperlukan dari debitur - Rencana keuangan yang terkini dan tanggal batas waktu penyerahan - Laporan status proyek dan tanggal batas waktu penyerahan - Status Manajemen/Action Plan terkait lingkungan dan sosial - Dokumen kepatuhan lingkungan - Laporan pihak independen pengawas proyek terkait lingkungan dan sosial - Investasi yang dilakukan terkait manajemen lingkungan dan sosial Kunjungan lapangan dan review meeting dengan peminjam - Peserta - Jadwal Persyaratan lain - Dokumen lain atau persyaratan spesifik yang disyaratkan dalam perjanjian kredit 44


Penerapan Sistem Monitoring Kredit PLTBg Yang Memasukkan ASRI Selama belum ada panduan dari regulator untuk melakukan monitoring kredit yang memasukkan ASRI, maka Bank dapat mengembangkan sendiri perangkat untuk monitoring kredit PLTBg. Monitoring kredit yang memasukkan konsep ASRI dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Kondisi Keuangan Monitoring dalam hal kondisi keuangan debitur yang terkini, yang mencakup perencanaan pendanaan proyek, proyeksi arus kas, Rasio utang (coverage, outstanding debt) 2. Status proyek Status kemajuan proyek, yang mencakup total biaya dan pengeluaran yang sudah dikeluarkan, pencapaian skedul proyek, jadwal proyek terkini. 3. Kepatuhan terhadap persyaratan kredit Mencakup kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit termasuk persyaratan pencairan kredit berkala 4. Kepatuhan terhadap persyaratan aspek lingkungan dan sosial (jika tidak dimasukkan ke dalam perjanjian kredit) Mencakup kepatuhan terhadap laporan pengelolaan lingkungan yang harus disampaikan debitur kepada regulator. 5. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan perizinan Mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan 6. Hal lain yang dijadikan pertimbangan Hal lain yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam membayar pinjaman dan bunga, misalnya pergantian manajemen. Tabel ceklis berikut ini mungkin dapat dijadikan sumber referensi bagi bank dalam mengembangkan perangkat sistem monitoring yang memasukkan ASRI.


45

No. Keterangan Ya Tidak N/A Referensi KONDISI KEUANGAN 1 Apakah rencana keuangan (financial plan) yang terkini (update) sudah diterima? 2 Apakah isu terkait kondisi keuangan dapat diidentifikasi? 3 Apakah terdapat perubahan signifikan terkait anggaran proyek, biaya proyek atau proyeksi arus kas? 4 Apakah penurunan atau pengurangan pendapatan sudah diantisipasi? 5 Apakah debitur melakukan audit laporan keuangan? 6 Apakah laporan auditor menyatakan opini wajar tanpa pengecualian? 7 Apakah ada perubahan terkait peringkat kredit debitur (jika ada) 8 Apakah proyeksi anggaran periode lalu cukup akurat? 9 Apakah estimasi anggaran pendapatan cukup untuk membayar bunga dan pinjaman? STATUS PROYEK Tahap Konstruksi 1 Apakah arus kas selama periode konstruksi sesuai dengan perkiraan? 2 Apakah progress proyek berjalan sesuai jadwal? 3 Apakah ada perubahan signifikan atau amandemen terkait rencana proyek? 4 Apakah semua kontrak dengan kontraktor telah dibuat? 5 Apakah pembebasan lahan sudah dilaksanakan semua, termasuk akses jalan ke lokasi? 6 Apakah ada faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan skedul proyek? 7 Apakah terdapat isu lingkungan yang muncul? Tahap Operasi 1 Apakah tahap operasi berjalan sesuai rencana? 2 Apakah penjualan daya listrik sesuai dengan perencanaan keuangan? 3 Apakah pembayaran dari PLN mengalami kendala? 4 Apakah terdapat dokumen proyek yang diamandemen, modifikasi, dihentikan atau diperpanjang? 5 Apakah terdapat isu atau kejadian yang dapat memengaruhi operasi PLTBg di masa depan 6 Apakah terdapat isu lingkungan dan sosial yang muncul dan berdampak pada kelangsungan PLTBg di masa depan? KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN KREDIT 1 Apakah debitur memenuhi jadwal pembayaran pinjaman dan bunga?

46


2 Apakah debitur memenuhi semua persyaratan untuk pencairan kredit bertahap? 3 Apakah debitur mematuhi persyaratan yang tercantum dalam perjanjian kredit? KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL 1 Apakah izin lingkungan masih valid dan berlaku? 2 Apakah terdapat perselisihan terhadap dokumen UKL UPL yang diterbitkan? 3 Apakah debitur melakukan pelaporan terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan secara periodik 6 bulan sekali? 4 Apakah debitur sudah menyampaikan salinan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Laporan Hasil Pengawasan? KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN ASPEK HUKUM DAN PERIZINAN 1 Apakah semua izin-izin masih berlaku dan valid? 2 Apakah terdapat isu dalam perjanjian dengan PLN (PPA) atau apakah ada perubahan dalam PPA? 3 Apakah terdapat isu pelanggaran hukum atau tuntutan hukum? LAIN-LAIN Dalam proses monitoring kredit, apakah terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yang berpotensi memberi dampak negatif terhadap kemampuan debitur untuk membayar, atau terhadap kesehatan keuangan debitur secara keseluruhan, termasuk hal-hal berikut tapi tidak terbatas pada: - Perubahan / pergantian manajemen - Publikasi yang negatif mengenai proyek - Perubahan komitmen pendanaan dari sponsir atau pihak ketiga - Penurunan signifikan kondisi perekonomian - Lainnya, sebutkan....


47

48


DAFTAR REFERENSI 1. Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Energi Bersih Buku Pedoman untuk Lembaga Jasa Keuangan. 2. ICED. (2016). Overview of Biogas Power 3. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum 4. Permen ESDM No. 21 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan pembakit Listrik Tenaga Biogas oleh PT PLN 5. Winrock International. (2015). Buku Panduan Konversi POME menjadi Biogas Pengembangan Proyek di Indonesia.


49

50


LAMPIRAN Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan IRR dan DSCR menggunakan kertas kerja dengan format excel yang mengambil contoh proyek PLTBg dengan keterangan dan asumsi sebagai berikut: 1. Proyek berkapasitas 2 MW 2. Lokasi proyek di Belitung, dan diberikan perbandingan dengan di Sumatera 3. Periode konstruksi adalah 1 tahun 4. Semua laba bersih proyek setelah dikurangi pembayaran bunga dan pokok utang diasumsikan akan dibayarkan sebagai dividen kepada pemilik 5. Data dan Asumsi lain terdapat pada kertas kerja Bagian pertama akan menjelaskan perhitungan output listrik yang diproduksi Bagian kedua akan menyajikan data-data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan Bagian ketiga akan menyajikan kertas kerja perhitungan IRR dan DSCR


51

Keterangan: Availability factor: adalah rasio output aktual dari PLTBG (energi terbangkit) dibagi dengan output maksimum di atas kertas (energi maksimum). Angka capacity factor selalu di bawah 100%. Untuk PLTBg, availability factor antara 90 – 95% dianggap sudah cukup baik. MW (Mega Watt) atau kW (kilo Watt): adalah satuan untuk daya (power). Dalam contoh ini, daya PLTBg adalah 2 MW atau 2.000 kW. MWh (Mega Watt hour) atau kWh (kilo Watt hour): adalah satuan untuk energi. Sebagai contoh, jika suatu PLTBg berdaya/kapasitas 2 MW dioperasikan selama 2 jam, maka energi yang dihasilkan adalah 4 MWh. Pada skedul diatas, tersedia perhitungan pendapatan penjualan listrik di Belitung dan di Sumatera, berikut hasil perhitungan IRR nya. Hal tersebut untuk menunjukkan pengaruh perbedaan feed in tariff terhadap IRR. Namun yang ditunjukkan perhitungannya secara rinci pada kertas kerja adalah di daerah Belitung.

52



53

56

2016 © USAID


PEMBIAYAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS

Recommend Documents